DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Bentuk Rumah Mandiri; Bab 5. Mekanisme Pendampingan; Bab 6. Mekanisme Penentuan Calon Penerima Manfaat; Bab 7. Sumber Pendanaan; Bab 8. Mekanisme Penyaluran Dana; Bab 9. Monitoring dan Evaluasi; Bab 10. Sanksi; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa di Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat masyarakat yang menempati rumah tinggal yang belum inemenuhi persyaratan dan standar Badan Pusat Statistik sehingga perlu adanya Pembangunan Rumah La.yak Huni atau Rumah Mandiri;
b.bahwa dalam rangka mendukung tersedianya Rumah Mandiri, perlu bantuan Pembangunan rumah dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri; . ' 1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679 );

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perumahan dan Kawasan Permuki.man (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); r( Dipindai dengan CamScanner 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyclengaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5.Pera tu ran Presiden Nomor 96 Tahun 2 0 1 5 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemisk.inan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Keputusan Menteri 829/Menkes/SK/VII/ 1999 Kesehatan Perumahan;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2015 Nomor 4); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Surnba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM Dipindai dengan CamScanner Kesehatan Nomor ten tang Persyaratan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggura Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. 4 . Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah.
6.Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Desa.
8.Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri yang selanjutnya disingkat BPRM adalah bantuan pemerintah bagi Masyarakat dalam pembangunan rumah.
9.Calon Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat CPM adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah mandiri yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
10.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 1 1 . Rumah Mandiri adalah rumah layak huni yang bantuannya dari pemerintah dan dibangun oleh penerima manfaat.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
13.Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten adalah unit kerja pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan rakyat.
14.Tim Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Mandiri.
15.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah mandiri.
16.Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima manfaat untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan manfaat.
17.Lokasi Pembangunan Rumah Mandiri adalah lokasi penerima manfaat per desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Rumah Mandiri. (1 Dipindai dengan Cam Scanner
(2)Peraturan Bupati ini bcrtujuan agar Pembangunan Rumah Mandiri dilaksanakan dengan tertib, cfisien, ekonomis, cfektif, transparan, dan akuntabel.

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.bentuk rumah mandiri;
b.mekanisme pendampingan;
c.mekanisme penentuan calon penerima manfaat;
d.sumber pendanaan;
e.mekanisme penyaluran dana;
f.monitoring dan evaluasi; serta
g.sanksi

BAB IV

BENTUK RUMAH MANDIRI

Pasal 4

(1)Bentuk Rumah Mandiri adalah Rumah Type 36 (tipe tiga enam).
(2)Rumah Type 36 (tipe tiga enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah dengan luasan 36 M (tiga puluh enam meter persegi), berlantai semen, berdinding plesteran semen, beratap seng dan dilengkapi sanitasi dan penerangan.

BAB V

MEKANISME PENDAMPINGAN

Pasal 5

(1)Dalam hal pelaksanaan pembangunan Rumah Mandiri PPTK bertugas:
1. a.mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan OPD/Unit OPD; dan
2. b.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas be ban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan.
(2)Togas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan OPD /Unit OPD meliputi:
1. a.menyusunjadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
2. b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan
3. c.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan kepada PA.
(3)Togas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan meliputi:
1. a.menyiapakan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
2. b.menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
3. c.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
(4)Pendampingan dilakukan oleh Pengawas Lapangan dan TFL.
(5)Pengawas Lapangan dan TFL sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), mempunyai tugas dan tanggung jawab yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. g Dipindai dengan CamScanner {I

BAB VI

MEKANISME PENENTUAN CALON PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

()€PM BPRM adalah mcrcka yang memenuhi pcrsyaratan:

a.wana masyarakat Sumba Tengah yang sudah berkeluarga / keluargya mskin;
b.memihiki tanah/lokasi sendiri;
c.bclum mcmiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu satunya dcngan kondisi tidak layak huni;
d.janda, duda dan yatim piatu yang belum memiliki dan menempati rumah dcngan kondisi tidak layak huni;
c.tokoh agama yang masih menempati rumah tidak layak huni;
f.belum pemah memperoleh bantuan rumah dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Pemerintah Desa dari tahun 2019 2024; dan
g.bcrscdia mcmbuat surat pemyataan.

(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, merupakan:
1. a.tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
2. b.legaJitas sebagaimana dimaksud huruf a, adaJah sertifikat dan atau surat keterangan kepemilikan dari pemerintah desa setempat; dan
3. c.tidak dalam sengketa.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

( 1 ) Pendanaan BPRM, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

(2)Bantuan rumah mandiri yang bersumber dari APBDes berpedoman pada jumlah, konstruksi, spesifikasi dan sasaran penerima.
(2)Penerima bantuan dapat mencairkan dana berdasarkan rincian kebutuhan setelah dilakukan verifikasi oleh tim teknis dinas dan diteruskan/ditetapkan untuk dibuat rekomendasi pencairan dari Kepala Desa dan KepaJa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3)Pencairan dana wajib didarnpingi PPTK dan TFL.
(2)Tim Pelaksana Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terdiri dari Koordinator Pengawas, Pengawas Lapangan dan TFL.
(3)Tim Pelaksana Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas . E Dipindai dengan Cam Scanner ( 1) (
(2)Apabila penerima bantuan tidak dapat mengembalikan bantuan yang diberikan maka dikenakan sanksi hukum berdasarkan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (Serita Daerah Kabu paten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

SANKSI Pasal 1 0 ( 1 ) Bantuan yang dibcrikan apabila tidak dipergunakan atau disalahgunakan maka bantuan terscbut dikembalikan ke Kas Dacrah berdasarkan besar bantuan yang dibcrikan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Ditetapkan di Waibakul Pada tanggal 1 0 April 2025 BUPATI SUMBA TENGAH,r Ga# m PAULUS s. K. LIMU Diundangkan di Waibakul Pada tanggal 1 1 April 2025 \ SEKRET. RIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH, ELA BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR..zg.. g Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2007