DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2007

Nomor: 3
Tahun: 2007
Ditetapkan: 2 Januari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Barat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sumba Tengah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Sumba Tengah diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat : . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun . . . Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah . . .
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
4.Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Sumba Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sumba Tengah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Kabupaten Sumba Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:

a.Kecamatan Katikutana;
b.Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
c.Kecamatan Mamboro; dan
d.Kecamatan Umbu Ratu Nggay.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sumba Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Sumba Tengah mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Hahar dan Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Loli dan Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3)Cakupan . . .
(3)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang- Undang ini.
(4)Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Kabupaten Sumba Tengah secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Sumba Tengah berkedudukan di Waibakul.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumba Tengah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. e.penanganan bidang kesehatan;
6. f.penyelenggaraan pendidikan;
7. g.penanggulangan masalah sosial;
8. h.pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. i.fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. j.pengendalian lingkungan hidup;
11. k.pelayanan pertanahan;
12. l.pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
13. m.pelayanan . . .
14. m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;
15. n.pelayanan administrasi penanaman modal;
16. o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
17. p.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Barat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sumba Tengah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Sumba Tengah diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Mengingat : . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun . . . Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah . . .
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
4.Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Sumba Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sumba Tengah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Kabupaten Sumba Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:

a.Kecamatan Katikutana;
b.Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
c.Kecamatan Mamboro; dan
d.Kecamatan Umbu Ratu Nggay.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sumba Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Sumba Tengah mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Hahar dan Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Loli dan Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3)Cakupan . . .
(3)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang- Undang ini.
(4)Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Kabupaten Sumba Tengah secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Sumba Tengah berkedudukan di Waibakul.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumba Tengah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. e.penanganan bidang kesehatan;
6. f.penyelenggaraan pendidikan;
7. g.penanggulangan masalah sosial;
8. h.pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. i.fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. j.pengendalian lingkungan hidup;
11. k.pelayanan pertanahan;
12. l.pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
13. m.pelayanan . . .
14. m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;
15. n.pelayanan administrasi penanaman modal;
16. o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
17. p.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 27 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 27 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2025