DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. Mekanisme Penilaian PKO; b. Metode dan Teknik PKO; dan c. Pelaporan Hasil PKO.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu dilakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah;
b.bahwa dalam melaksanakan penilaian kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya pedoman penilaian kinerja Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penilaian Kinerja Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan :
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang telah dan/atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6.Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian program dan kegiatan Organisasi sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi.
7.Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
8.Perjanjian Kinerja Organisasi adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan sasaran Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator kinerja.
9.Penilaian Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi.
10.Tim Penilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disebut Tim PKO adalah unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
11.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PKO secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.
(2)Pelaksanaan PKO bertujuan untuk menilai tingkat kinerja dalam mewujudkan sasaran dan kinerja organisasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Mekanisme Penilaian PKO;
b.Metode dan Teknik PKO; dan
c.Pelaporan Hasil PKO.

BAB IV

PELAKSANAAN PKO

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten melaksanakan PKO.
(2)Pelaksanaan PKO sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan internal.

Pasal 5

(1)APIP melaksanakan penilaian terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan PKO sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu pada pedoman penilaian kinerja.
(3)Pedoman PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan PKO dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.berorientasi hasil, menggambarkan kondisi terkait tingkatan nilai kinerja organisasi;
b.berkelanjutan, pelaksanaan penilaian kinerja didukung dengan pengumpulan data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun;
c.objektif, pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan dapat diukur dan dilakukan pengujian oleh pihak lain untuk memastikan kebenaran hasil penilaian;
d.adil, penilaian dilakukan berdasarkan ukuran kinerja atau standar yang telah ditetapkan dan sasaran yang jelas;
e.transparan, penilaian kinerja menggunakan parameter pengukuran dan sumber data yang jelas serta dilakukan secara terbuka;
f.akuntabel, pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas; dan
g.periodik, penilaian kinerja dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang tetap.

Pasal 7

(1)PKO atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah meliputi:
1. a.Capaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
2. b.Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.
(2)PKO dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif.
(3)Teknik PKO dilakukan dengan cara:
1. a.Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
2. b.Wawancara;
3. c.Observasi; dan
4. d.Dokumentasi.

Pasal 8

(1)Nilai PKO diklasifikasikan dalam 5 (lima) predikat, meliputi:
1. a.istimewa, apabila memperoleh nilai akhir lebih dari 100% (seratus persen);
2. b.baik, apabila memperoleh nilai akhir lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
3. c.butuh perbaikan, apabila memperoleh nilai akhir diatas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
4. d.kurang, apabila memperoleh nilai akhir lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
5. e.sangat kurang, apabila memperoleh nilai akhir 0% (nol persen) sampai dengan 20% (duapuluh persen).
(2)Penentuan predikat PKO Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atasnya.
(3)Hasil PKO yang telah dilaksanakan dituangkan dalam Laporan Hasil PKO Perangkat Daerah.
(4)Laporan PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang dinilai.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep. Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 24 Maret 2025 BUPATI SUMENEP ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TANGGAL : 24 Maret TAHUN : 2025 NOMOR : 12 Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 11 Tahun 2025 Tanggal: 24 Maret 2025 PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP A. Komponen PKO PKO dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan penjelasan sebagai berikut:

1.Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap Kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
2.Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Hasil evaluasi AKIP pada Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diterbitkan oleh Tim Evaluasi Internal AKIP Instansi Pemerintah Kabupaten. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa nilai dan kategori/predikat sebagai berikut: Tabel 1. Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai Kategori/Predikat >90 - 100 AA/Sangat Memuaskan >80 – 90 A/Memuaskan >70 – 80 BB/Sangat Baik >60 – 70 B/Baik >50 – 60 CC/Cukup (Memadai) >30 – 50 C/Kurang >0 – 30 D/Sangat Kurang B. Penghitungan PKO Penghitungan PKO Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam matriks berikut. Tabel 2. Matriks PKO Perangkat Daerah No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Normalisasi Capaian PK

(1)Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP
(2)Nilai Akhir Capaian PK
(3)
(1)X (100% - (2)) Total Capaian PK (4) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5) Predikat PKO (6) Keterangan:
(1)Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan memperhatikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut: (i) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan (ii) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.
(2)Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP Perangkat Daerah Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing- masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat AKIP Perangkat Daerah yang bersumber dari hasil evaluasi Tim Evaluasi Internal AKIP Instansi Pemerintah Kabupaten. Predikat AKIP menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat AKIP menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada gambar berikut: Tabel 3. Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(3)Nilai akhir Capaian Perjanjian Kinerja Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah-1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (langkah-2).
(4)Total Capaian Perjanjian Kinerja Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK (langkah-3) pada setiap indikator kinerja.
(5)Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Nilai kinerja Organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah-4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja.
(6)Predikat PKO Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai gambar berikut. Tabel 4. Predikat PKO NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) PREDIKAT PKO X > 100% ISTIMEWA 80% < X ≤ 100% BAIK 60% X ≤ 80% BUTUH PERBAIKAN 20% X ≤ 60% KURANG 0% X ≤ 20% SANGAT KURANG Penentuan predikat PKO juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atasnya. Selanjutnya, setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut. Tabel 5. Interpretasi Predikat PKO Predikat PKO Interpretasi Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain. Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target. Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target. Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target. C. Simulasi Penilaian Kinerja Perangkat Daerah

1.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 20XX

a.Dinas/Badan/Kecamatan ABC pada Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki PK tahun 20XX dengan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut: No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 … … … … 194,82% … … … 80% 2 … … … … 93,75% … … … 5.055,02% 3 … … … … 105,08% … … … 88,85%
b.Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi Internal AKIP Instansi Pemerintah Kabupaten, Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas/Badan/Kecamatan ABC pada Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah “BB”.
c.Perhitungan PKO Dinas/Badan/Kecamatan ABC pada Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai berikut: N o Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Normalisasi Capaian PK

(1)Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP
(2)Nilai Akhir Capaian PK (3)
(1)X (100% -
(2)) 1 … … … … 194,82% 110% 10% 99% … … … 80% 80% 10% 72% 2 … … … … 93,75% 93,75% 10% 84,38% … … … 5.055,02% 110% 10% 99% 3 … … … … 105,08% 105,08% 10% 94,57% … … … 88,85% 88,85% 10% 79,97% Total Capaian PK (4) 528,91% Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5) 88,15% Predikat PKO (6) BAIK BUPATI SUMENEP ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…