Pemerintah Kabupaten Sumenep
Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah lembaga daerah yang mengemban tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sumenep. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya daerah, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Sumenep meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, mencakup penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, dan migas. Wilayah Sumenep yang unik dengan 126 pulau menuntut ruang lingkup yang luas dalam pengelolaan daratan dan kepulauan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumenep
Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sumenep. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sumenep, mengelola sumber daya daerah, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Sumenep sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan Adipati dengan puluhan keraton, yang tercermin dalam semboyan "Sumekar" (Sumenep Karaton), menunjukkan akar historis yang kuat dalam tata kelola wilayah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Sumenep mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Secara regulasi, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah (Perda) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, seperti tata ruang, perizinan, dan retribusi daerah. Dalam aspek pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyediakan berbagai layanan dasar kepada masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, air bersih, dan administrasi kependudukan. Wilayah Sumenep yang unik dengan 126 pulau juga menuntut ruang lingkup yang luas dalam pengelolaan wilayah daratan dan kepulauan.
Berdasarkan potensi daerah, program strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep kemungkinan besar akan berfokus pada intervensi di sektor peternakan, perikanan, migas, pertanian, dan pariwisata. Mengingat luasnya lautan Sumenep (+ 50.000 km²) yang kaya sumber daya kelautan dan perikanan, program pengembangan perikanan tangkap dan budidaya akan menjadi prioritas. Sektor pariwisata juga menjadi fokus dengan branding "Sumenep The Heart Purity" yang menekankan keramahan alam dan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sumenep berperan dalam isu nasional melalui kontribusinya terhadap ketahanan pangan, energi, dan pariwisata berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang signifikan, Sumenep berkontribusi pada pasokan pangan nasional. Potensi migasnya juga mendukung ketahanan energi nasional, sementara pengembangan pariwisata mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu, sebagai wilayah kepulauan, Sumenep juga berperan dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk berbagai layanan publik. Ini termasuk pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha dan pembangunan, pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Masyarakat juga akan berinteraksi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi publik melalui layanan e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) demi transparansi informasi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah entitas pemerintahan daerah yang vital dengan mandat luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan potensi alam yang kaya, terutama di sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata, serta sejarah yang kuat, Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah dan kontribusi terhadap isu-isu nasional. Keberadaan layanan publik yang transparan dan mudah diakses menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas lembaga ini dalam melayani masyarakatnya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2025
Materi Pokok: MAKSUD DAN TUJUAN, KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT), DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT, PEMBERIAN DAN JUMLAH PENERIMA BLT DBHCHT, MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI, TIM PELAKSANA PENYALURAN BLT DBHCHT, PENYALURAN DAN PELAPORAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2025
Materi pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 1 7 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah , Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 101 diubah, Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2025
Ketentuan umum , Penerima pembiayaan , Pemberi pelayanan kesehatan , Pembiayaan , Pelayanan kesehatan , Verifikator , Pengajuan dan pencairan klaim , Ketentuan lain-lain , Ketentuan penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2025
Materi Pokok: Mengubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (1), (4), (5) dan (6) Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) Pasal 13 diubah, Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 14 diubah, Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (8) Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) Pasal 17 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 20 diubah, Ketentuan ayat (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) Pasal 21 diubah, Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 22 diubah, Ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 23 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 24 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan pada ayat (1) dan (3) Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 30 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 31 diubah, Ketentuan Pasal 33 diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015
Materi pokok: MAKSUD DAN TUJUAN, DOKUMEN LINGKUNGAN, PENERBITAN IZIN , KOMISI PENILAI AMDAL, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, SANKSI ADMINISTRATIF, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2023
Perda Prov Jawa Timur No 8 Tahun 2018.Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan berrnasyarakat Kabupaten Sumenep yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan kondisi sosial ekonomi dengan mengimplementasikan prinsip toleransi. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur toleransi kehidupan bermasyarakat yang meliputi: a. peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi; dan b. peran serta masyarakat.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2025
Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 54) sebagai berikut: Ketentuan Tabel 9 Angka 5 Huruf A, diubah, Ketentuan angka 6 Huruf A diubah, Ketentuan huruf a, huruf c, dan huruf d pada Angka 1 Huruf F diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2023
Materi pokok: APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Rp. 2.506. 975.081.086, Belanja Rp. 2.796.369.556, Pembiayaan Rp. 289.394.475.908.