DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang lingkup pengaturan DOD dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. penyelenggaraan; b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; c. pendanaan; dan d. perubahan DOD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan :
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Repubik Indonesia Nomor 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5). MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi dan Industri olahraga.
7.Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
8.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
11.Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yangdilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
12.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
13.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
14.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
16.Komite Paralimpik Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahragabagi penyandangdisabilitas di Indonesia.
17.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18.Perseorangan adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
19.Tim Koordinasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat kabupaten sumenep.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badah usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Daerah sehingga pembangunan Keolahragaan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
2. b.meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi daerah; dan
3. c.memajukan perekonomian daerah berbasis Olahraga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan DOD dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
c.pendanaan; dan
d.perubahan DOD.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan DOD.
(2)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Olahraga Rekreasi;
2. b.Olahraga Pendidikan;
3. c.Olahraga Prestasi; dan
4. d.Industri Olahraga.
(3)Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d termasuk wisata Olahraga.
(4)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode Tahun 2021 – 2045 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahap pertama 2024;
2. b.tahap kedua Tahun 2025–2029;
3. c.tahap ketiga Tahun 2030–2034;
4. d.tahap keempat Tahun 2035–2039; dan
5. e.tahap kelima Tahun 2040–2045.
(5)Rincian peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan DOD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara sinergis dengan:
1. a.Organisasi Olahraga;
2. b.Dunia usaha dan industri;
3. c.Masyarakat;
4. d.Perseorangan;
5. e.Akademisi; dan
6. f.Media.
(2)Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.

Pasal 7

(1)Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk dalam rangka menyelenggarakan DBON di Daerah.
(2)Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Olahraga dan perangkat Daerah terkait.
(3)Tim Koordinasi Kabupaten bertugas:
1. a.melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah;
2. b.mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD;
3. c.melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DOD sesuai dengan kebutuhan dan potensi Olahraga di Daerah; dan
4. d.menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan DOD di Daerah.
(4)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Kabupaten melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila dibutuhkan.

Pasal 8

(1)Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.Ketua : Bupati
2. b.Wakil Ketua : Wakil Bupati
3. c.Ketua Pelaksana : Sekretari Daerah
4. d.Sekretaris Pelaksana : Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Bidang Olahraga
5. e.Anggota : 1. Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  1. 2.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang perencanaan Daerah;
  2. 3.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah;
  3. 4.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang pendidikan;
  4. 5.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang pariwisata;
  5. 6.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang kesehatan;
  6. 7.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang perindustrian;
  7. 8.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang perdagangan;
  8. 9.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
  9. 10.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang sosial;
  10. 11.Kepala organisasi Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum;
  11. 12.Kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
  12. 13.Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah.
(2)Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
1. a.Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat daerah;
2. b.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat daerah;
3. c.Komite Paralimpiade Indonesia tingkat daerah;
4. d.Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat daerah;
5. e.Induk Organisasi Olahraga fungsional pelajar tingkat daerah;
6. f.Akademisi;
7. g.Kamar dagang dan industri di daerah; dan
8. h.Pers.
(4)Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Koordinasi Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.

Pasal 10

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Kabupaten dibantu sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Keolahragaan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi Kabupaten.
(3)Ketentuan mengenai rincian tugas sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sesuai kewenangannya.
(2)Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemantauan pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila diperlukan.
(4)Evaluasi pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.
(5)Sekretaris Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada wakil ketua dan anggota Tim Koordinasi Kabupaten.
(6)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD secara bertahap sesuai tahapan DOD.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…