DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN (PNS dan PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Dokumen ini juga mengatur penyesuaian kelas jabatan fungsional (misalnya Ahli Utama kelas 13, Ahli Madya kelas 11), kewajiban presensi biometrik, serta tata cara pengurangan TPP akibat ketidakhadiran atau pelanggaran disiplin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep berpedoman kepada Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrsai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
13.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
19.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
23.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
24.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1028);
25.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
26.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
27.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 5);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
31.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 22);
32.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2017 tentang Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 48);
33.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 49);
34.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 4);
35.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 62);
36.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 42)
37.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 14);
38.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2020 tentang Sanksi Keterlambatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 85);
39.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 70 Tahun 2022 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 70);
40.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2024 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 64). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam hal ini adalah Bupati Sumenep.
7.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
8.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9.Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
10.Unit Kerja adalah bagian pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
16.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
17.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
18.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
19.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20.Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
21.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
22.Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
23.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
24.Presensi Biometrik adalah sistem presensi elektronik yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan anggota tubuh manusia baik itu sidik jari tangan, iris mata, dan/atau wajah sebagai autentifikasi.
25.Admin Presensi Biometrik adalah ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
26.Verifikator Presensi Biometrik adalah ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
27.Operator Presensi Biometrik adalah ASN yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengoperasikan sistem Presensi Biometrik.
28.Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang di dasarkan hasil evaluasi jabatan yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan pegawai.
29.Aktivitas kerja adalah aktivitas/kegiatan kerja harian yang dilaksanakan oleh setiap pegawai pada setiap hari kerja berupa kegiatan pelaksanaan terkait dengan tugas dan fungsi.
30.Validasi aktivitas kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan langsung dan/atau Atasan pejabat penilai.
31.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta kekayaan, Data Pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
32.Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
33.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
34.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputiuang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpabunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalananwisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya, baikyang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yangdilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atautanpa sarana elektronik.
35.Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
36.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, pemerintah daerah, dan organ lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.
37.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui tuntutan perbendaharaan dantuntutan ganti rugi bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
38.Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut TEPRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran baik APBN maupun APBD yang ada di Kabupaten Sumenep.
39.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
40.Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
41.Pengelola Kinerja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja ASN.

BAB II

PARAMETER PEMBERIAN, PENETAPAN BESARAN, DAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.Beban Kerja;
2. b.Prestasi Kerja;
3. c.Tempat Bertugas;
4. d.Kondisi Kerja;
5. e.Kelangkaan Profesi;
6. f.Pertimbangan Objektif Lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
(3)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada PNS yang mendapatkan :
1. a.Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG);
2. b.Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG);
3. c.Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru;
4. d.Jasa Pelayanan Kesehatan.
(4)ASN yang menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai d tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Penetapan besaran dasar TPP (basic) didasarkan pada parameter sebagai berikut :
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi;
4. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.Opini Laporan Keuangan;
6. f.Indeks Pembangunan Manusia;
7. g.Indeks Gini Rasio;
8. h.Rasio Belanja Perjalanan Dinas;
9. i.Indeks Reformasi Birokrasi;
10. j.Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
11. k.Inovasi Daerah;
12. l.Penataan Perangkat Daerah.
(2)Besaran dasar TPP (basic) yang diberikan diperoleh menggunakan rumus : (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
(3)Hasil Perhitungan besaran dasar TPP (basic) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1)Besaran Tambahan Penghasilan bagi ASN masing- masing kelas jabatan di masing-masing OPD dihitung dari hasil perkalian antara basic Tambahan Penghasilan dengan Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan (N) masing-masing kelas jabatan di masing-masing OPD.
(2)Besaran Persentase Pengali Tambahan Penghasilan (N) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing- masing kelas jabatan di masing-masing OPD berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. a.TPP Berdasarkan Beban Kerja
  1. 1.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja minimal 112.5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan); dan
  2. 2.Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang kemudian disingkat N-TPPBK untuk masing- masing Kelas Jabatan pada masing-masing OPD sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP.
2. b.TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
  1. 1.TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
  2. 2.Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang kemudian disingkat N-TPPPK untuk masing- masing Kelas Jabatan pada masing-masing OPD sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP.
3. c.TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
  1. 1.Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
  2. 2.Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut : a) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radio aktif; c) Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; d) Pekerjaan ini beresiko dengan Aparat Pemeriksa dan Penegak Hukum; e) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau f) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
  3. 3.Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja yang kemudian disingkat N-TPPKK untuk masing- masing Kelas Jabatan pada masing-masing OPD sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP.
4. d.TPP Berdasarkan Tempat Bertugas
  1. 1.TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  2. 2.Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
  3. 3.Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
  4. 4.Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas yang kemudian disingkat N-TPPTB untuk masing-masing kelas jabatan pada masing- masing OPD Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila Indeks TPP Tempat Bertugas diatas 1.50 (satu koma lima puluh).
5. e.TPP Berdasarkan Kelengkaan Profesi
  1. 1.Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut : a) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau b) Kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  2. 2.Atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
  3. 3.Penetapan Kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi oleh Kepala Daerah; dan
  4. 4.Besaran presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi yang kemudian disingkat N-TPPKP untuk masing-masing Kelas Jabatan pada masing- masing OPD sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP.

Pasal 5

(1)Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi ASN, perlu dibentuk Tim Pengkaji dan Perumus TPP Bagi ASN di Pemerintah Kabupaten Sumenep.
(2)Tim Pengkaji dan Perumus TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi :
1. a.Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
2. b.Organisasi yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. c.Kepegawaian yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan tempat bertugas;
4. d.Hukum yang menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.Perencanaan yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
6. f.Pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.Komunikasi dan Informatika yang bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait jaringan dan sistem informasi.
(3)Tim Pengkaji dan Perumus TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

(1)Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan TPP.
(2)TPP tidak diberikan bagi :
1. a.Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. b.PPPK yang mempunyai masa kerja 0 (nol) sampai 1 (satu) tahun;
3. c.PPPK Paruh Waktu;
4. d.ASN jabatan fungsional Guru/ Pamong Belajar/ Pengawas Sekolah/ Penilik Sekolah di Satuan Pendidikan;
5. e.ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. f.ASN yang menjadi Kepala Desa;
7. g.ASN yang menjadi Sekretaris Desa;
8. h.ASN yang diberhentikan sementara;
9. i.ASN yang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
10. j.ASN yang menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
11. k.ASN yang dikenai sanksi hukuman disiplin;
12. l.ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 hari kerja secara berturut-turut;
13. m.ASN yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Sumenep kurang dari 1 (satu) tahun;
14. n.ASN yang sedang menjalani Tugas Belajar.
(3)ASN yang dikenai sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berlaku ketentuan :
1. a.bagi ASN yang dikenai hukuman disiplin tingkat ringan, tidak diberikan TPP selama 1 bulan;
2. b.bagi ASN yang dikenai hukuman disiplin tingkat sedang, tidak diberikan TPP selama 2 bulan;
3. c.bagi ASN yang dikenai hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan TPP selama 3 bulan.
(4)TPP dihentikan bagi ASN yang :
1. a.meninggal dunia;
2. b.mencapai batas usia pensiun;
3. c.mengundurkan diri sebagai ASN;
4. d.minyatakan hilang;
5. e.diberhentikan sebagai ASN; dan
6. f.mutasi ke luar dari Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
(5)Penghentian pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, dilakukan pada bulan berikutnya, sampai dengan ditetapkan status kepegawaian ASN yang bersangkutan.
(6)Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

(1)Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan komponen :
1. a.Produktivitas Kerja; dan
2. b.Disiplin Kerja.
(2)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
1. a.Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima;
2. b.Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima;
3. c.Bagi ASN yang belum memperoleh memperoleh validasi kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesi maka diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(3)Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas dan kriteria lainnya yaitu dengan kriteria :
1. a.Capaian waktu aktivitas kerja pada jam kerja efektif;
2. b.Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) dari masing-masing OPD pada tahun terakhir;
3. c.Persentase besaran serapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan OPD per periode tertentu pada Tahun anggaran berjalan.
4. d.Penilaian Kinerja ASN.
(4)Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan :
1. a.Perhitungan skor kehadiran pegawai; dan
2. b.Tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak ASN pada tahun sebelumnya.
(5)Penilaian Kinerja ASN pada ayat (3) huruf d, dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Dokumen penilaian kinerja ASN dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya;
2. b.Laporan dokumen penilaian kinerja dan rekapitulasi penilaian kinerja ASN dilakukan secara kolektif dan menjadi tanggungjawab masing-masing perangkat daerah;
3. c.Dalam hal perangkat daerah belum melengkapi laporan penilaian kinerja ASN nya sampai batas waktu yang ditentukan, maka berlaku pemotongan TPP pada bulan berikutnya sampai dengan laporan penilaian kinerjanya dinyatakan lengkap;
4. d.Skor Faktor koreksi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) bagi ASN yang tidak melaporkan SKP pada BKPSDM Kabupaten Sumenep;
5. e.Faktor Koreksi Penerimaan TPP sebagaimana dimaksud huruf d, dikalikan terhadap Perhitungan TPP berdasarkan Disiplin Kerja paling lambat bulan April tahun berkenaan.
(6)Pemenuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berdasarkan Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari APIP dan BPK dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Pemenuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan wajib tuntas 100% (seratus persen);
2. b.Apabila selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah keluarnya Rekomendasi atas LHP tidak tuntas maka faktor koreksi sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dikalikan terhadap perhitungan TPP berdasarkan Produktivitas Kerja;
3. c.Faktor Koreksi Penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberlakukan pada bulan berikutnya setelah Surat Pemberitahuan Rekomendasi TLHP dari Inspektorat diterima.

Pasal 8

(1)Perhitungan Skor Kehadiran Pegawai Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan indikator yang meliputi :
1. a.Keterlambatan masuk kerja;
2. b.Kepulangan mendahului jam kerja;
3. c.Ketidakhadiran kerja.
(2)Perhitungan Skor kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dicetak melalui sistem informasi manajemen kehadiran pegawai dan dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian. Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran, pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
(3)Metode penghitungan skor kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagi berikut :
  1. 1.Terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit : 100-(0,5% x jumlah hari keterlambatan)
  2. 2.Terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit : 100-(1% x jumlah hari keterlambatan)
  3. 3.Terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit : 100-(1,25% x jumlah hari keterlambatan)
  4. 4.Terlambat lebih dari 90 (Sembilan puluh) menit : 100-(1,5% x jumlah hari keterlambatan)
2. b.Pulang mendahului jam kerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
  1. 1.Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja: 100- (0,5% x Jumlah hari pulang mendahului jam kerja).
  2. 2.Pulang mendahului jam kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja : 100- (1% x Jumlah hari pulang mendahului jam kerja).
  3. 3.Pulang mendahului jam kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja : 100- (1,25% x Jumlah hari pulang mendahului jam kerja).
  4. 4.Pulang mendahului jam kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja :100- (1,5% x Jumlah hari pulang mendahului jam kerja).
3. c.Tidak hadir kerja karena cuti sakit : 100-(1,5 x jumlah hari ketidakhadiran)
4. d.Tidak hadir kerja karena cuti diluar tanggungan Negara: 100-(1,5 per jumlah hari kerja x 100 x jumlah hari ketidakhadiran)
5. e.Tidak hadir kerja karena cuti besar (haji/umroh), cuti melahirkan, dan cuti karena alas an penting : 100-(1,5 x jumlah hari ketidakhadiran)
6. f.Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah : 100-(4,5 per jumlah hari kerja x 100 x jumlah hari ketidakhadiran)
7. g.Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan sakit dengan melampirkan surat keterangan Dokter tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran;
  2. 2.ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan sakit tidak dengan surat keterangan dokter, tidak dikenai pengurangan untuk paling lama 2 (dua) hari kerja dan dikenai pengurangan pada hari ke- 3 (ketiga) dan selanjutnya sebesar : 100 – 2% x jumlah hari ketidakhadiran);
  3. 3.ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan selain sakit (izin) dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar100 – 2,5% x jumlah hari ketidakhadiran).
(4)ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
(5)ASN yang melakukan tugas Kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara eletronik atau manual pada saat jam masuk kerja, dan/atau jam pulang, maka tidak dilakukan pemotongan skor kehadiran.
(6)Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuktikan dengan Surat Tugas sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Status kehadiran dan/atau ketidakhadiran ASN pada 1 (satu) atau beberapa periode waktu presensi yang telah tercatat dalam Sistem Presensi Biometrik serta proses verifikasi atasan langsung terhadap aktivitas kerja ASN di bawahnya dapat dirubah dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Berdasarkan pengajuan dari Pimpinan OPD ASN yang bersangkutan, yang disampaikan kepada Bupati Sumenep melalui Kepala BKPSDM dengan Tembusan Inspektur Kabupaten Sumenep;
b.Disertai bukti pendukung yang sah;
c.Pimpinan OPD melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran bukti pendukung yang diajukan;
d.Kepala BKSPDM memerintahkan kepada Verifikator Sistem Presensi Biometrik untuk merubah status kehadiran/ketidakhadiran ASN serta melakukan verifikasi otomatis terhadap aktivitas kerja apabila Surat Pengajuan Perubahan yang disertai dengan Bukti pendukung dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diterima oleh Kepala BKPSDM paling lama 3 (tiga) hari kerja;
e.Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibatasi maksimal sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Bagi OPD yang melaporkan laporan Presensi manual maka capaian skor kehadiran per hari masing-masing ASN dinilai 50% (lima puluh persen) dari capaian skor kehadiran per hari apabila sistem berjalan normal.
(2)Ketentuan perhitungan skor kehadiran per hari bagi OPD yang melaporkan Presensi Manual sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak berlaku bagi OPD yang berada di wilayah Kecamatan : Giligenting, Nonggunong, Gayam, Ra’as, Arjasa, Kangayan, Sapeken, Masalembu.
(3)Dalam kondisi Kahar/Bencana OPD yang melaporkan laporan presensi secara manual, maka capaian skor kehadiran per hari masing-masing ASN dinilai sama dengan capaian skor kehadiran per hari apabila sistem berjalan normal.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 tahun 2024