DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum , Penerima pembiayaan , Pemberi pelayanan kesehatan , Pembiayaan , Pelayanan kesehatan , Verifikator , Pengajuan dan pencairan klaim , Ketentuan lain-lain , Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
c.bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 19 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN SUMENEP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
5.Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat Biakes Maskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Sumenep berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
6.Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Kabupaten Sumenep.
7.Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
8.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep.
9.Transportasi pemulangan jenazah adalah pemulangan jenazah bagi pasien Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep yang dirawat di Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan ambulance dan petugas pengantar dari Pemberi Pelayanan Kesehatan tersebut
10.Tagihan klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas manfaat pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
11.Droping kasus jiwa adalah pemulangan pasien kasus jiwa yang telah selesai masa perawatannya, sedangkan pihak keluarga atau panti belum mengambil dan/atau menolak untuk mengambil pulang meskipun sudah ada pemberitahuan boleh pulang dari pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan.
12.Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perasaan dan perilaku, yang termanifestasikan dalam kumpulan gejala (sindroma) dan/ adanya perubahan perilaku yang bermakna, menimbulkan hambatan, dan penderitaan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.
13.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memiliki nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmanI dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar, tetapi karena terkendala belum memiliki NIK sehingga belum bisa didaftarkan menjadi peserta JKN. Kriteria PPKS mengacu pada Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB II

PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 2

(1)Penerima Biakes Maskin adalah masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Sumenep dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kasus penemuan bayi yang dibuang;
2. b.Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki NIK sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN;
3. c.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN;
4. d.telah menjadi peserta JKN namun manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung; dan/atau
5. e.memiliki NIK tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima.
(2)Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Tim Verifikator.
(3)Tim Verifikator sebagaimana dimkasud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
(4)Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan menggunakan surat rekomendasi/keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang.
(5)Masyarakat miskin yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

BAB III

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1)PPK terdiri dari :
1. a.30 (tiga puluh) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumenep; dan
2. b.Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moh. Anwar Sumenep.
(2)Pembiayaan pelayanan kesehatan pada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara PPK yang bersangkutan dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1)Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
(2)Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan dibayarkan melalui belanja langsung pada kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(3)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(4)Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan terhadap masyarakat miskin penerima layanan kesehatan dengan identitas kependudukan dari luar Kabupaten Sumenep yang mendapatkan pelayanan Kesehatan di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maupun di luar PPK berdasarkan perintah dan/atau persetujuan Bupati.
(5)Sebelum dilakukan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi klaim oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendapatkan :
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan Transportasi Pemulangan Jenazah; dan/atau
3. c.Droping Pasien kasus jiwa.
(2)Tarif pelayanan Transportasi Pemulangan Jenazah dan/atau Droping Kasus jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengikuti tarif yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Darah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

BAB VI

VERIFIKATOR

Pasal 6

(1)Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang dikontrak setiap tahun selama ada Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
(2)Pembiayaan honorarium verifikator dan biaya operasional kegiatan verifikasi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(3)Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kelapa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VII

PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM

Pasal 7

(1)PPK mengajukan berkas lengkap atas klaim kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi harus sudah selesai dilakukan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari PPK.
(3)Berkas klaim dinyatakan lengkap apabila disertai surat pengantar klaim dari PPK yang dilampiri berkas klaim pelayanan.
(4)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan perlu dilakukan revisi, maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja revisi harus sudah selesai dan disampaikan kembali ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(5)Dalam hal terjadi keterlambatan proses verifikasi yang tidak disebabkan atas keterlambatan diterimanya berkas klaim dari PPK, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab untuk melakukan proses penyelesaian tagihan klaim.
(6)Dalam hal terjadi selisih antara pengajuan klaim dengan hasil verifikasi, klaim yang dibayar sesuai hasil verifikasi dan selisih nilai tersebut harus dicantumkan dalam keterangan Berita Acara Persetujuan Klaim (BAPK).
(7)Berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), dalam hal terjadinya selisih nilai antara klaim dengan hasil verifikasi, harus mengajukan lagi surat pengajuan klaim yang baru dari PPK.

Pasal 8

(1)Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Klaim untuk penerima pembiayaan yang berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim.
(2)Berita Acara Persetujuan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen kelengkapannya disampaikan kepada Direktur PPK untuk dimintakan tanda tangan persetujuan dan harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(3)Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kwitansi global;
2. b.rekapitulasi pelayanan kesehatan masyarkat miskin;
3. c.klaim rawat jalan;
4. d.klaim rawat inap;
5. e.klaim ambulans; dan
6. f.rekapitulasi klaim.
(4)Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Persetujuan Klaim (BAPK) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening masing-masing PPK.
(5)Form Berita Acara Persetujuan Klaim (BAPK) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pasal 9

(1)Dalam hal pengajuan klaim Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah melewati waktu 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, maka tagihan klaim dinyatakan kadaluwarsa dan dinyatakan tidak bisa dibayar.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
1. a.pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit diluar PPK;
2. b.tahun berjalan yang tidak bisa dibayar dikarenakan anggaran tidak mencukupi;
3. c.biaya pelayanan tahun sebelumnya yang belum terbayar;
4. d.keterlambatan pengajuan klaim karena terjadi force majeur dan/atau yang tidak disebabkan oleh PPK; dan/atau
5. e.Penerima pembiayaan atas perintah dan/atau persetujuan Bupati.
(3)Terjadinya force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(4)Dalam hal force majeur terjadi di PPK, maka Berita Acara ditandatangani oleh Direktur PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 10

Dokumen asli kelengkapan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disimpan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2023