DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ketentuan Umum, Wajib LHKPN, Pelaporan dan Penyampaian LHKPN, Pengelolaan LHKPN, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggaraan Negara pada Pemerintah Daerah untuk melaporkan kekayaan;
b.bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan bupati Kabupaten Sumenep tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); Menetapkan :
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
12.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 64); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

BAB II

WAJIB LHKPN

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. d.Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. e.Camat di Kabupaten Sumenep;
6. f.Pejabat Fungsional dan Struktural yang mempunyai Tugas dan Fungsi Utama Audit, Pengawasan, Dan Pemeriksaan yang berada di Inspektorat Daerah;
7. g.Pejabat Fungsional dan Pelaksana Di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. h.Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas dan fungsi mendampingi kegiatan dan mengatur jadwal Bupati dan/atau Wakil Bupati;
9. i.Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
10. j.Jabatan lain atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3)Nama Penyelenggara Negara dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
3. c.berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
4. d.masih menjabat.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan/pensiun.
(3)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara masih menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(4)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

BAB IV

PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 5

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Daerah.
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Penanggung Jawab yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. b.Koordinator Kepegawaian yang dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta membawahi :
  1. 1.Administrator Instansi Pemerintah Kabupaten;
  2. 2.Administrator Unit Kerja.
3. c.Koordinator Pengawasan yang dijabat oleh Inspektur Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

(1)Dalam Hal Penyelenggara Negara :
1. a.terlambat melaporkan LHKPN;
2. b.tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
3. c.tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
4. d.tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
5. e.tidak melaporkan LHKPN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang- undangan.
(2)Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
(3)Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan tidak melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

(1)Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/408/KEP/435.013/2021 tentang Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap menjalankan tugas dan fungsinya hingga ditetapkan Keputusan Bupati Sumenep tentang Unit Pengelolaan LHKPN berdasarkan Peraturan Bupati Ini.
(2)Keputusan Bupati Sumenep tentang Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati Ini berlaku.

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Negara dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep. Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 3 Maret 2025 BUPATI SUMENEP ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TANGGAL : 3 Maret TAHUN : 2025 NOMOR : 7

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…