DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya, Sistem Pelayanan, Tempat Pelayanan, Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Koordinasi, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketetntuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Buapti tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
15.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
16.Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1956);
19.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
20.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
21.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 269);
23.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
24.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sikronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 6);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 2);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 9);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 8);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 1);
30.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penatausahaan dan Tata Cara Pemasangan Media Luar Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 21);
31.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 88);
32.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 77);
33.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Penataan dan Pengawasan Toko Swalayan di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 44);
34.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 69);
35.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 29). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
6.Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8.Penyelenggaraan PTSP adalah proses dan cara menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian.
9.Maklumat pelayanan adalah bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan.
10.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
12.lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
15.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17.Online Single Submission Risk Based Approach (OSS- RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha
18.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
20.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
23.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
24.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
25.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26.Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
27.Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
28.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
29.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
30.Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31.Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
32.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
33.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
36.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
37.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
38.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
39.Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
40.MPP Digital merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dengan mudah dalam satu aplikasi yang telah tersedia di beberapa Kabupaten dan Kota di Indonesia.
41.Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SINANTI adalah layanan perizinan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk perizinan di Kabupaten Sumenep yang belum terakomodir dalam sistem OSS. Saat ini SINANTI baru dapat digunakan untuk pelayanan Media Luar Ruang/Reklame.
42.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
44.Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komperhensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilimpahkannya kewenangan perizinan dan nonperizinan adalah upaya:

a.Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan nonperizinan
b.Terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
c.Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

(1)Kepala Dinas didelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan oleh Bupati dalam rangka pelayanan sebagai berikut:
1. a.Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
3. c.Perizinan dan non perizinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
4. d.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS- RBA);
5. e.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem OSS;
6. f.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui sistem OSS;
7. g.Persetujuan Lingkungan;
8. h.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
(2)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang secara Non Elektronik.
(3)Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
2. b.Mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.
(5)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai :
1. a.Perizinan dan nonperizinan;
2. b.Perizinan berusaha berbasis resiko;
3. c.Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
4. d.Penyelenggaraan penataan ruang;
5. e.Penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
6. f.Bangunan gedung.
(6)Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf d diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan serta berpedoman pada ketentuan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, dengan alur sebagai berikut:

a.Pelaku Usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha di OSS melalui alamat https://www.oss.go.id sesuai dengan modal usaha yang dimiliki.
b.Kategori risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terbagi menjadi 4 Kategori, yaitu
1. 1.Risiko Rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB.
2. 2.Risiko Menengah Rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar.
3. 3.Risiko Menengah Tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
4. 4.Risiko Tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko tinggi, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha.
c.Perangkat Daerah teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan Pemenuhan Persyaratan dari pelaku usaha dan memberikan Persetujuan Pemenuhan Persyaratan atau Penolakan Persyaratan Tidak Terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS;
d.Pemenuhan Persyaratan berupa Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah disetujui oleh perangkat daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;
e.Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah masuk pada Webform OSS DPMPTSP selanjutnya dilakukan persetujuan dengan dasar Pemenuhan Persyaratan telah disetujui oleh perangkat daerah Teknis.
f.Pelaku Usaha menerima Notifikasi Persetujuan Pemenuhan Persyaratan dari OSS;
g.Permohonan yang mendapatkan notifikasi Persetujuan Pemenuhan Persyaratan dan telah mendapatkan notifikasi persetujuan izin melalui webform OSS maka Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang diajukan di OSS akan berlaku efektif dan selanjutnya dapat dicetak oleh pelaku usaha.

Pasal 6

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf e diterbitkan melalui sistem OSS mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan kewenangan daerah, dengan alur sebagai berikut:

a.Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS;
b.Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar yang tercantum dalam sistem OSS;
c.Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dari pelaku usaha dan memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan atau penolakan persyaratan tidak terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya;
d.Pemenuhan persyaratan yang telah disetujui oleh perangkat daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;
e.Dalam melakukan verifikasi DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis;
f.Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha disetujui/ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangan menotifikasi persetujuan/penolakan ke Sistem OSS.
g.Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sistem OSS:
1. 1.Menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. 2.Menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 7

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) huruf f adalah dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko, Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dengan alur sebagai berikut:

a.Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup lokasi usaha di daratan;
b.Lokasi daratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan data integrasi antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
c.Atas pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Lembaga OSS menerbitkan:
1. 1.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, atau;
2. 2.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 8

(1)Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c angka 1 terlebih dahulu dilakukan atas ketersediaan RDTR daerah.
(2)Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(3)Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
(4)Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.

Pasal 9

(1)Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c angka 2 dilakukan jika Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR.
(2)Dalam hal atas rencana lokasi usaha daratan yang dimohonkan, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
(3)Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
1. a.Rencana tata ruang wilayah kabupaten;
2. b.Rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. c.Rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
4. d.Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);
5. e.Rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);
6. f.Rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
7. g.Rencana tata ruang wilayah nasional.
(4)Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP dan kantor pertanahan daerah sesuai kewenangan.
(5)Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Kantor pertanahan daerah menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(6)Dalam hal kantor pertanahan daerah tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor pertanahan daerah dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
(7)Hasil penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:
1. a.Dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bagi DPMPTSP atas nama Bupati sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik; atau
2. b.Dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
(8)Dalam hal permohonan memerlukan kelengkapan data atau persyaratan, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan data melalui Sistem OSS.
(9)Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)huruf b berupa ketidaksesuaian lokasi atas tata ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.
(10)Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak permohonan diajukan.
(11)Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), DPMPTSP dianggap telah memberikan persetujuan dan Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 10

Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui sistem OSS dan penerbitan Persetujuan Lingkungan tetap dilaksanakan oleh OPD teknis yang menangani yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan- undangan yang mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…