DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: MAKSUD DAN TUJUAN , PENDANAAN , PERHITUNGAN BESARAN SUBSIDI , MEKANISME PEMBAYARAN, TIM VERIFIKASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN , MONITORING DAN PENGAWASAN.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu, perlu memberikan subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam bentuk subsidi angkutan penyeberangan dalam rangka mendukung pelayanan kapal angkutan penyeberangan perintis dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sumekar (Perseroda);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Menetapkan :
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 11);
17.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 52);
18.Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 2); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. SUMEKAR (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2.Bupati adalah Bupati Sumenep.
3.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. Sumekar (Perseroda) adalah perusahaan perseroan daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
6.Tarif adalah besaran harga yang ditetapkan oleh Bupati yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan penyeberangan.
7.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaran di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Subsidi Angkutan Penyeberangan adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan laut/penyeberangan dengan tarif yang ditetapkan pada lintas tertentu.
10.Monitoring adalah kegiatan pemantauan kepatuhan penerima dana subsidi terhadap dana subsidi yang diterima.
11.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Angkutan Laut/Penyeberangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pedoman Pemberian Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sumekar (Perseroda), dimaksudkan untuk memberikan Subsidi/Kompensasi kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan bidang Usaha Angkutan Laut/Penyeberangan, atas dasar :
1. a.Penugasan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
2. b.Ditetapkan lintas penyeberangan selain lintas penyeberagan perintis yang secara komersial belum menguntungkan atau belum mencapai nilai keekonomian.
(2)Pedoman pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang membidangi Perhubungan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta sebagai pedoman pemberian subsidi angkutan penyeberangan perintis yang meliputi mekanisme perhitungan besaran susbsidi, standart biaya dan tarif angkutan penyeberangan perintis.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

(1)Pendanaan bersumber dari Subsidi Pemerintah Daerah.
(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PT. Sumekar (Perseroda) melakukan pemisahan pembukuan terhadap pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

BAB IV

PERHITUNGAN BESARAN SUBSIDI

Pasal 5

(1)Perhitungan biaya pengoperasian angkutan penyeberangan perintis berpedoman pada peraturan mengenai perhitungan dan prosedur pembiayaan subsidi angkutan penyeberangan perintis yang berlaku.
(2)Perhitungan biaya Operasi dan perikiraan pendapatan dari pengoperasian kapal ditetapkan pada kecepatan operasional kapal sebesar 9 (sembilan) Knot dan faktor muat/load factor setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen).
(3)Perkiraan pendapatan dari pengoperasian kapal dihitung berdasarkan tarif angkutan penyeberangan perintis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Rencana anggaran biaya subsidi angkutan penyeberangan perintis, ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan akuntabilitas.
(2)Besaran anggaran biaya subsidi angkutan penyeberangan perintis adalah selisih antara pendapatan dan biaya pengoperasian angkutan penyeberangan perintis.

Pasal 7

Persyaratan Badan Usaha Milik Daerah penerima Subsidi/Kompensasi Angkutan Penyeberangan perintis adalah :

a.memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP) dan Surat Persetujuan Pengoperasian kapal untuk lintasan yang akan disubsidi;
b.telah dilaksanakan Audit Tujuan Tertentu pada tahun sebelumnya oleh Auditor Independen untuk memberikan Simpulan Kelayakan Subsidi Angkutan Laut/Penyeberangan Perintis.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

(1)Pencairan subsidi diajukan secara bertahap atau per termyn dengan mekanisme pembayaran langsung secara at-cost sesuai ketentuan perundangan.
(2)Pencairan subsidi dilaksanakan setelah PT. Sumekar (Perseroda) mengajukan surat usulan pencairan Subsidi kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang dijelaskan dalam perjanjian atau kontrak atau sejenisnya yang mendasari pelaksanaan subsidi ini.
(3)Pembayaran tagihan Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis dilaksanakan setiap tahap/ termyn berdasarkan berita acara hasil verifikasi dari tim verifikasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur/ Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan.
(4)Pada saat berakhirnya pelaksanaan subsidi harus dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh instansi yang berwenang.
(5)Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut :
1. a.Apabila biaya operasional lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan, maka kekurangan dana ditagihkan oleh PT. Sumekar (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan setelah berakhirnya pelaksanaan pemberian subsidi;
2. b.Apabila jumlah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. Sumekar (Perseroda), maka PT. Sumekar (Perseroda) wajib mengembalikan ke Pemerintah Daerah.
(6)Dalam hal terjadi kurang bayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
(7)Tata cara pengajuan kurang bayar atau pengembalian lebih bayar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

TIM VERIFIKASI

Pasal 9

(1)Dalam rangka kelancaran pelaksanaan, Kepala Dinas membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi.
(2)Penjelasan lebih lanjut Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Verifikasi Pemberian Subsidi.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

PT. Sumekar (Perseroda) wajib menyampaikan laporan hasil operasional layanan Kapal Dharma Bahari Sumekar III bersamaan dengan setiap pengajuan pencairan Subsidi ditujukan kepada Kepala Dinas setelah disahkan oleh Tim Verifikasi dan Audit.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…