DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa untuk mengakomodir pergeseran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka akan menimbulkan perubahan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dari segi Pendapatan dan Belanja;
a.bahwa dalam rangka efisiensi Anggaran sesuai dengan lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka penyesuaian Transfer Ke Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupateri/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dianggarkan dan disesuaikan kembali melalui pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR23 TAHUN 2024 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2025 PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 11 TAHUN2025 TENTANG BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN
1. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6914);
2. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
3. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
5. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736); 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2756);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KepaJa Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
10. 12.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779)~
11. 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 9.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi6856)~
14. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. 21.Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155J;
22. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor350);
25. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tabun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6883);
28. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6385);
29. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
31. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178); Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong 2025 Nomor 9) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANBUPATI TABALONGNOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Menetapkan MEMUTUSKAN:
32. 39.Peraturan Bupati Tabalong tentang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong 2024 Nomor 23), sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong 2025 Nomor 9);
33. 38.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor9);
34. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor07);
35. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor01);
36. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
37. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Rp 129.928.355.090,00 Rp 44.293.315.316,00 Rp 129.928.355.090,00 Rp 44.293.315.316,00 (Rp 85.635.039.774,00) Rp 1.790.969.250.845,72 Rp 894.945.694.162,28 Rp 69.076.433.904,00 Rp 325.478.081.000,00 Rp 3.080.469.459.912,00 (Rp 85.635.039.774,00) Rp 1.734.779.265.501,72 Rp 864.465.346.441,28 Rp 69.076.433.904,00 Rp 325.478.081.000,00 Rp 2.993.799.126.847,00 Rp 2.994.834.420.138,00 Rp 280.885.897.073,00 Rp 2.500.069.238.065,00 Rp 213.879.285.000,00 Rp 2.908.164.087.073,00 Rp 280.885.897.073,00 Rp 2.413.398.905.000,00 Rp 213.879.285.000,00 Pembiayaan Bertambah
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. 3.Pembiayaan Semula
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Surplusj (Defisit) Belanja Bertambah
a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal
c.Belanja Tidak Terduga
d.Belanja Transfer Jurnlah Belanja Surplus j (Defisit)
l.Pendapatan Daerah Semuia:
a.Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jurnlah Pendapatan Pendapatan Daerah Bertambah:
a.Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
1. 2.Belanja Semula
a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal
c.Belanja Tidak Terduga
d.Belanja Transfer Jumlah Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

Pasal 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Keuangan; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; Daftar Nama Penerima, A1amat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPDpemberi Hibah; Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPDPemberi Hibah; Lampiran VIc11. Lampiran VIb10. Lampiran VIa9. Lampiran Vb8. Lampiran Va7. Lampiran !Vb6. Lampiran IVa5. Lampiran IIIb 4. Lampiran IlIa3. Lampiran II2. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikan menurut Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 2

Rp3.124.762.775.228,00 85.635.039.774,00 (0,00) Rp Rp Jumlah Pembiayaan Netto SILPATahun Berkenaan Total APBD Sesuai dengan Aslinya ~~~~AGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2025 NOMOR 11 HAMIDA MUNAWARAH ttd. Diundangkan di Tanjung pada tanggal 21 April 2025 SEKRETARlSDAERAH KABUPATENTABALONG, MUHAMMAD NOOR RlFANl ttd. BUPATI TABAWNG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 21 April 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa untuk mengakomodir pergeseran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka akan menimbulkan perubahan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dari segi Pendapatan dan Belanja;
a.bahwa dalam rangka efisiensi Anggaran sesuai dengan lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka penyesuaian Transfer Ke Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupateri/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dianggarkan dan disesuaikan kembali melalui pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR23 TAHUN 2024 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2025 PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 11 TAHUN2025 TENTANG BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN
1. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6914);
2. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
3. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
5. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736); 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2756);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KepaJa Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);
10. 12.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779)~
11. 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 9.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi6856)~
14. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. 21.Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155J;
22. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor350);
25. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tabun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6883);
28. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6385);
29. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
31. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178); Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong 2025 Nomor 9) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANBUPATI TABALONGNOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Menetapkan MEMUTUSKAN:
32. 39.Peraturan Bupati Tabalong tentang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong 2024 Nomor 23), sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong 2025 Nomor 9);
33. 38.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor9);
34. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor07);
35. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor01);
36. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
37. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Rp 129.928.355.090,00 Rp 44.293.315.316,00 Rp 129.928.355.090,00 Rp 44.293.315.316,00 (Rp 85.635.039.774,00) Rp 1.790.969.250.845,72 Rp 894.945.694.162,28 Rp 69.076.433.904,00 Rp 325.478.081.000,00 Rp 3.080.469.459.912,00 (Rp 85.635.039.774,00) Rp 1.734.779.265.501,72 Rp 864.465.346.441,28 Rp 69.076.433.904,00 Rp 325.478.081.000,00 Rp 2.993.799.126.847,00 Rp 2.994.834.420.138,00 Rp 280.885.897.073,00 Rp 2.500.069.238.065,00 Rp 213.879.285.000,00 Rp 2.908.164.087.073,00 Rp 280.885.897.073,00 Rp 2.413.398.905.000,00 Rp 213.879.285.000,00 Pembiayaan Bertambah
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. 3.Pembiayaan Semula
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Surplusj (Defisit) Belanja Bertambah
a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal
c.Belanja Tidak Terduga
d.Belanja Transfer Jurnlah Belanja Surplus j (Defisit)
l.Pendapatan Daerah Semuia:
a.Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jurnlah Pendapatan Pendapatan Daerah Bertambah:
a.Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
1. 2.Belanja Semula
a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal
c.Belanja Tidak Terduga
d.Belanja Transfer Jumlah Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

Pasal 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikan menurut Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;