Pemerintah Kabupaten Tabalong
Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan slogan "Bumi Saraba Kawa", adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tabalong. Kehadirannya sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, memastikan pembangunan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong mencakup aspek regulasi melalui penerbitan produk hukum daerah, pelayanan publik yang luas, serta berbagai program pembangunan di sektor kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Lembaga ini juga menyediakan layanan administrasi kependudukan online dan pengelolaan informasi publik untuk transparansi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabalong
Pemerintah Kabupaten Tabalong mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan nasional dan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Bertanggung jawab atas kesejahteraan, ketertiban, dan kemajuan daerah, Pemerintah Kabupaten Tabalong memastikan pembangunan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong mencakup aspek regulasi melalui penerbitan produk hukum daerah, pelayanan publik yang luas, serta berbagai program pembangunan. Layanan publiknya meliputi administrasi kependudukan daring, layanan aspirasi dan pengaduan daring (SP4N LAPOR!), serta pengelolaan informasi dan dokumentasi publik (PPID). Program-programnya menyentuh sektor kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, serta infrastruktur vital.
Beberapa intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Tabalong berfokus pada ketahanan pangan melalui industri unggas terintegrasi dan optimalisasi bantuan petani. Di sektor kesehatan, percepatan operasional RS Kelua dan peningkatan kualitas layanan RSUD Haji Badaruddin Kasim Mabuun menjadi prioritas utama. Selain itu, program Kredit Tabalong Smart dilengkapi dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi petani dan UMKM.
Pemerintah Kabupaten Tabalong turut berkontribusi pada isu-isu nasional, khususnya dalam ketahanan pangan melalui dukungan terhadap petani dan industri unggas. Peningkatan layanan kesehatan di daerah mendukung upaya nasional dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Program perlindungan sosial bagi petani dan UMKM juga sejalan dengan agenda nasional pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam berbagai situasi, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan hingga pengajuan pengaduan melalui SP4N LAPOR!. Interaksi juga terjadi saat mengurus perizinan usaha, mengakses layanan kesehatan di RSU & Klinik, atau mencari informasi publik melalui PPID. Partisipasi dalam program-program pembangunan seperti pertanian dan UMKM juga menjadi bagian dari keterlibatan warga.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang vital, Pemerintah Kabupaten Tabalong menjalankan mandat otonomi untuk melayani dan mengembangkan wilayahnya. Dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah kabupaten ini berupaya menciptakan "Bumi Saraba Kawa" yang sejahtera dan berdaya saing. Berbagai program strategis dan layanan digital menunjukkan komitmen untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan, pasal yang dirubah adalah : Ketentuan Pasal 1 Angka 2, angka 4, dan angka 8; Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5); Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2),dan ayat (3); Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3); Ketentuan Pasal 10 diubah dan menjadi 3 (tiga) ayat; Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 Pasal, yakni BAB VI A dan Pasal 10A.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2025
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH;KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL;PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL;PROMOSI PENANAMAN MODAL;LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL;PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH;HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL;PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL;PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI;PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL;PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL;JAMINAN KEPASTIAN HUKUM;KERJASAMA PENANAMAN MODAL;PENGHARGAAN;SANKSI ADMINISTRATIF;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tertib Jalan dan Angkutan Jalan; Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; Tertib Sungai, Saluran dan Kolam; Tertib Lingkungan; Tertib Usaha Tertentu; Tertib Bangunan; Tertib Sosial; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Penegakan Hukum; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 24 Tahun 2025