DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rene ana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode rabun anggaran yang berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali darr/atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN APBD Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 31 Juli 2025 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB I

KETENTUAN UMUM MUHAMMADNOORRIFANI BUPATITABALONG, ttd.

Pasal 7

BABIll KETENTUANPENUTUP Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp676.200.60 1.468,66 Rp560.285.979.792,65 Rp42.695.502.461.00 Rp517.590.477.331,65 Rp20.968.300.000,00 Rp298.031.192.800,OO Rp318.999.492.800,00 Rp158.610.124.137,01 Rp1.985.000.000,00 Rpl.985.000.000,00 Rp108.040.736.647,00 Rp152.095.305.224,92 Rp537.436.380.223,00 Rp4.355.098.455,00 Rp2.189.593.251.00 Rp846.736.806.757,92 Pasal 4

c.Pembiayaan
1. 1.penerimaan daerah
2. 2.pengeluaran daerah jumlah pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan
3. 4.belanja transfer a) belanja transfer bagi hasil b) belanja bantuan keuangan jumlah belanja transfer surplus / (defisit) b) belanja peralatan dan mesin c) belanja bangunan dan gedung d) belanja jalan, irigasi dan jaringan e) belanja aset tetap lainnya f) belanja aset lainnya jumlah belanja modal
4. 3.belanja ta.k terduga a) belanja ta.k terduga jumlah belanja tak terduga -Salinan Sesuai dengan Aslinya ."rf~lP~~A BAGIAN HUKUM, ~rf~~A Q. 1:'\Ii i'i . '~ . /NORMA ZAHRIATI, S.H. NIP. 19730704 199903 2 004 BERITA DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2025 NOMOR 25 HAMIDA MUNAWARAH ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal 31 Juli 2025

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rene ana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode rabun anggaran yang berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali darr/atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN APBD Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

BAB I

KETENTUAN UMUM MUHAMMADNOORRIFANI BUPATITABALONG, ttd.

Pasal 7

BABIll KETENTUANPENUTUP Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

c.Pembiayaan
1. 1.penerimaan daerah
2. 2.pengeluaran daerah jumlah pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan
3. 4.belanja transfer a) belanja transfer bagi hasil b) belanja bantuan keuangan jumlah belanja transfer surplus / (defisit) b) belanja peralatan dan mesin c) belanja bangunan dan gedung d) belanja jalan, irigasi dan jaringan e) belanja aset tetap lainnya f) belanja aset lainnya jumlah belanja modal
4. 3.belanja ta.k terduga a) belanja ta.k terduga jumlah belanja tak terduga -Salinan Sesuai dengan Aslinya ."rf~lP~~A BAGIAN HUKUM, ~rf~~A Q. 1:'\Ii i'i . '~ . /NORMA ZAHRIATI, S.H. NIP. 19730704 199903 2 004 BERITA DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2025 NOMOR 25 HAMIDA MUNAWARAH ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal 31 Juli 2025