DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf at huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,

c.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati TabaJong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 97 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5lLima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas /Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten TabaJong sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
b.bahwa pengaturan pakaian dinas berupa jenis pakaian dinas, jenis atribut dan kelengkapannya serta ketentuan jadwaJ penggunaan perlu disesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
a.bahwa untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja, disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pengaturan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PAKAlANDINASAPARATURSIPIL NEGARA DJ LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH TENTANG PERATURANBUPATITABALONG NOMOR fa TAHUN2025 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN Mengingat Menimbang
1. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
2. 7.Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6B97);
3. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
4. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubaban Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II eli Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGPAKAIANDINASAPARATURSIPIL NEGARADI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Sekretaris Daerah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah.
5.Asisten adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Sekretariat Daerah yang membantu tugas Sekretaris Daerah.
6.Staf Ahli adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati.
7.Camat adalah seorang kepala kecamatan yang memimpin kecamatan.
8.Lurah adalah seorang kepala kelurahan yang memimpin kelurahan.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
10.Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yakni Dinas Perhubungan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
15.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
16.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resrni, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
17.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia termasuk ASN) pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan Korps Pegawai Republik Indonesia.
18.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Upacara yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
19.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas Upacara yang digunakan oleh Camat dan Lurah.
20.Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan untuk melengkapi Pakaian Dinas
21.Tanda Jabatan adalah tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

(5)Pakaian Dinas Harlan khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cligunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
(4)Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berwarna kuning mustard tanpa motif.
(3)ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana,
(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kernejaputih; dan
c.Pakaian Dinas Harian sasiranganj'batik khas Daerah.

Pasal 5

.Jenis Pakaian Dinas ASNdi lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas Lapangan;
e.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian Seragam Batik Korps PegawaiRepublik Indonesia. Pasa14
a.Pakaian Dinas ASN;
b.atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
c.pendanaan~dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PAKAlANDINASASN Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pasal 3

kedisiplinan, mewujudkan Peraturan Bupati lIl1 bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta keseragaman dan identitas ASN.

(2)
(1)Pakaian Dinas Harlan Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASNpada Perangkat Daerah Tertentu dalarn kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan bidang urusan.

Pasal 9

(4)Penggunaan Pakaian Dinas Harlan sasirangarr/batik khas Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus 8agi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
(3)Wama jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harlan Pakaian Dinas Hanan sasirangan/batik khas Daerah.
(2)ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harlan Pakaian Dinas Harlan sasirangarr/batik khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Pakaian Dinas Harian sasiranganJbatik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASNpada hari Karnis, hari Jumat, hari Sabtu, hari jadi Daerah dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 8

(7).Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harlan kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Pakaian Dinas Harlan kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Wama jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berwarna khaki muda tanpa motif.
(4)ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harlan kemeja putih.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih \engan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 7

(6)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (I} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan bidang urusan.

Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 buruf e digunakan saat bertugas ill luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf at huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,

c.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati TabaJong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 97 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5lLima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas /Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten TabaJong sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
b.bahwa pengaturan pakaian dinas berupa jenis pakaian dinas, jenis atribut dan kelengkapannya serta ketentuan jadwaJ penggunaan perlu disesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
a.bahwa untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja, disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pengaturan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PAKAlANDINASAPARATURSIPIL NEGARA DJ LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH TENTANG PERATURANBUPATITABALONG NOMOR fa TAHUN2025 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN Mengingat Menimbang
1. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
2. 7.Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6B97);
3. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
4. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubaban Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II eli Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGPAKAIANDINASAPARATURSIPIL NEGARADI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Sekretaris Daerah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah.
5.Asisten adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Sekretariat Daerah yang membantu tugas Sekretaris Daerah.
6.Staf Ahli adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati.
7.Camat adalah seorang kepala kecamatan yang memimpin kecamatan.
8.Lurah adalah seorang kepala kelurahan yang memimpin kelurahan.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
10.Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yakni Dinas Perhubungan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
15.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
16.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resrni, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
17.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia termasuk ASN) pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan Korps Pegawai Republik Indonesia.
18.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Upacara yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
19.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas Upacara yang digunakan oleh Camat dan Lurah.
20.Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan untuk melengkapi Pakaian Dinas
21.Tanda Jabatan adalah tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

(5)Pakaian Dinas Harlan khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cligunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
(4)Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berwarna kuning mustard tanpa motif.
(3)ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana,
(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kernejaputih; dan
c.Pakaian Dinas Harian sasiranganj'batik khas Daerah.

Pasal 5

.Jenis Pakaian Dinas ASNdi lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas Lapangan;
e.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian Seragam Batik Korps PegawaiRepublik Indonesia. Pasa14
a.Pakaian Dinas ASN;
b.atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
c.pendanaan~dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PAKAlANDINASASN Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pasal 3

kedisiplinan, mewujudkan Peraturan Bupati lIl1 bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta keseragaman dan identitas ASN.

(2)
(1)Pakaian Dinas Harlan Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASNpada Perangkat Daerah Tertentu dalarn kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan bidang urusan.

Pasal 9

(4)Penggunaan Pakaian Dinas Harlan sasirangarr/batik khas Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus 8agi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
(3)Wama jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harlan Pakaian Dinas Hanan sasirangan/batik khas Daerah.
(2)ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harlan Pakaian Dinas Harlan sasirangarr/batik khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Pakaian Dinas Harian sasiranganJbatik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASNpada hari Karnis, hari Jumat, hari Sabtu, hari jadi Daerah dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 8

(7).Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harlan kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Pakaian Dinas Harlan kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Wama jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berwarna khaki muda tanpa motif.
(4)ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harlan kemeja putih.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih \engan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 7

(6)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (I} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.