DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
a.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029; BUPATI TABALONG, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN PERATURANBUPATI TABALONG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANASTRATEGIS PERANGKATDAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2025-2029 SALINAN Mengingat Menimbang
1. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
2. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3. 8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. 6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4); {2} Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l} merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerab.

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKATDAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2025- 2029.

Pasal 2

3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDadalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 {lima}tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen RPJMDTahun 2025-2029.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen RPJMDTahun 2025-2029.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan DaerahjPerangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan DaerahjPerangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis DaerahJPerangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang oerisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Apabila dalam waktu periodesasi Renstra Perangkat Daerah ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi danjatau adanya force mejure yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan subtansi Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

BABIV KETENTUANPERALIHAN Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 9

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan adanya ketidaksesuaianj penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikanjpenyempurnaan.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah rnelakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam jangka waktu berlakunya Renstra Perangkat Daerah. Pasa! 7

BAB III

PENGENDALIANDAN EVALUASI Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

BAB Ve. babIII babIV c. d. Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I pendahuluan;
b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup.

Pasal 5

Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.

Pasal 4

Program dan Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

.t 1~~1(i\~ A I \ ~ V· ~ NOR'MAZAHRIATI, S.H. . '- NIP: 19730704 199903 2 004 "" .,-/ Salinan Sesuai dengan Aslinya =KERALABAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 31 HAMIDA MUNAWARAH ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, Diundangkan di Tanjung pada tanggaJ 19 Septem ber 2025 MUHAMMAD NOOR RIFANI ttd. BUPATI TABALONG, Ditetapkan eli Tanjung pada tanggal 19 September 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

BABV KETENTUAN PENUTUP MUHAMMAD NOOR RIFANI ttd. BUPATI TABALONG, 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Rencana Strategis Sekretariat DPRD Rencana Stralegis Inspektoral Daerah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rcncana Strategis Dinas Komunikasi dan Inforrnatika Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rencana Strategis Dinas Sosial Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Rencana Strategis Dinas Perhubungan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikan an , Tanaman Pangan dan HoItiku ltura Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Rencana Strategis Kecamatan Murung pudak Rencana Strategis Kecamatan Tanta Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus Rencana Strategis Kecamatan Banua Lawas Rencana Strategis Kecamatan Kelua Rencana Strategis Kecamatan Pugaan Rencana Strategis Kecamatan Jaro Rencana Strategis Kecamatan Muara Uya Rencana Strategis Kecamatan Haruai Rencana Strategis Kecamatan Upau Rencana Strategis Kecamatan Bintang Ara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LAMPlRAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
a.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029; BUPATI TABALONG, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN PERATURANBUPATI TABALONG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANASTRATEGIS PERANGKATDAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2025-2029 SALINAN Mengingat Menimbang
1. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
2. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3. 8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. 6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4); {2} Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l} merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerab.

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKATDAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2025- 2029.

Pasal 2

3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDadalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 {lima}tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen RPJMDTahun 2025-2029.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen RPJMDTahun 2025-2029.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan DaerahjPerangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan DaerahjPerangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis DaerahJPerangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang oerisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Apabila dalam waktu periodesasi Renstra Perangkat Daerah ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi danjatau adanya force mejure yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan subtansi Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah rnelakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam jangka waktu berlakunya Renstra Perangkat Daerah. Pasa! 7

BAB III

PENGENDALIANDAN EVALUASI Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

BAB Ve. babIII babIV c. d. Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I pendahuluan;
b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup.

Pasal 5

Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.

Pasal 4

Program dan Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.