DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kewenangan, Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Pembayaran atas Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, mengatur bahwa atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui kepala badan keuangan daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib Pajak dan/ atau objek pajak; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran Atas Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
10.Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 44); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
6.Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah.
7.Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan menurut Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotong Pajak tertentu.
10.Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB- P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau penanggung Pajak.
11.Sistem Informasi PBB-P2 adalah sistem yang digunakan dalam pengelolaan PBB-P2.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Bupati berdasarkan jabatannya memberikan pembebasan pembayaran atas sanksi administratif PBB-P2 yang terutang.
(2)Pemberian pembebasan sanksi administratif PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan sanksi administratif berupa denda yang timbul akibat PBB-P2, yang terdapat pada Sistem Informasi PBB-P2.
(3)Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bakeuda.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

Pemberian pembebasan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara jabatan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terhadap PBB-P2 masa Pajak tahun 1994 sampai dengan masa Pajak tahun 2025.

Pasal 4

(1)Bupati melalui Kepala Bakeuda melakukan pemberian pembebasan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan tanpa permohonan Wajib Pajak.
(2)Pemberian pembebasan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan sanksi administratif berupa denda pada Sistem Informasi PBB-P2.

Pasal 5

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

Pasal 6

Wajib Pajak yang telah diberikan pembebasan sanksi administratif, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Singasana pada tanggal 26 Mei 2025 BUPATI TABANAN, TTD I KOMANG GEDE SANJAYA Diundangkan di Singasana pada tanggal 26 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, TTD I GEDE SUSILA BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196711061997031005

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN

Pasal 2

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN

Pasal 2

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024