Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 36 Tahun 2025
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Besaran Honorarium Dan Biaya Jasa Kantor; Ketentuan Penutup.
Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Besaran Honorarium Dan Biaya Jasa Kantor; Ketentuan Penutup.
menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6856);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam menentukan besaran Honorarium dan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai:
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
aa. jasa pelayanan kearsipan; bb. jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga; dan cc. jasa pengolahan sampah.
aa. pelayanan kearsipan; bb. pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga; cc. pengolahan sampah;dan dd. penyedia jasa jalan/tax on location.
BAB III BESARAN HONORARIUM DAN BIAYA JASA KANTOR
BAB III
Besaran Honorarium dan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
ASN dan Non ASN hanya berhak menerima Honorarium bulanan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 12 (dua belas) kali dari Perangkat Daerah.
Apabila kepala Perangkat Daerah melimpahkan tugasnya kepada staf bawahannya maka segala hak dibayarkan kepada yang mewakilinya. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen