DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025

Nomor: 72
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai standar harga satuan regional, yang meliputi: 1) satuan biaya honorarium; 2) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 3) satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor; 4) satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan satuan biaya pemeliharaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Pasa14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

a.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diganti;
b.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR72 TAHUN2025 TENTANG STANDAR HARGASATUANREGIONAL I S\LINAN I Menetapkan Mengingat Menimbang Pasal 2 ...

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.
(2)Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
5. e.satuan biaya pemeliharaan.
(3)Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan dalam:
1. a.perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
2. b.pelaksanaan anggaran pendapatan dan. belanja daerah.
(4)Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan regionalbersifat batas tertinggiyang besarannya tidak dapat dilampaui.
(5)Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan regionalbersifat:
1. a.batas tertinggiyang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
2. b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(2)Ketentuan ...

Pasal 4

(1)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeribagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan rnengenai standar biaya rnasukan yang berlaku pada anggaran kernenterian/ lernbaga.

Pasal 3

(1)Kepala daerah rnenetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau perternuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagairnana diatur dalam Pasal 1 dengan mernperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,kepatutan, dan kewajaran.
(2)Kepala daerah dapat rnenetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Standar harga satuan regionalyang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilarnpaui dalarn perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 ayat (4)dan ayat (5)huruf a tercanturn dalam Larnpiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(2)Standar harga satuan regionalyang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilarnpaui dalarn perencanaan dan dapat dilarnpaui dalarn pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercanturn dalarn Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Agar ...

Pasal 7

Peraturan Presiden im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor57); dan
b.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

(1)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi penerapan standar harga satuan regional minimall (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(2)Dalam melakukan evaluasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menye1enggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan standar harga satuan regional.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. PRES.DEN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ~~~idang Perundang-undangan dan ~.L.L.L.L.L.L.·L~trasiHukum, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 105 PRASETYO HADI ttd. Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 18 Juni 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRABOWO SUBIANTO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, memerintahkan ini dengan Negara Republik orang mengetahuinya, Peraturan Presiden dalam Lembaran Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. .. RESIDEN REPuaLiK INDONESIA

1.SATUAN ... Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
1.Satuan biaya honorarium;
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:

a.Satuan biaya uang harian;
b.Satuan biaya uang representasi; dan
c.Satuan biaya penginapan.
1. 3.Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
2. 4.Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mi merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LAMPlRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
d.Pejabat ...
1. 1.SATUANBIAYAHONORARIUM Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: 1.1. Honorarium PenanggungJawab PengelolaKeuangan Daerah Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai: 1.1.1. Pejabat PengelolaKeuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran,Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran; 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah; 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelolakeuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
b.dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
c.kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2) besaran ... . . masmg-masmg.
e.Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenangselaku Pejabat Pembuat Komitmen. 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelolaPenggunaAnggaran. 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen,besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (limapuluh persen).
f.Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa PenggunaAnggaranyang ditetapkan oleh kepala daerah. 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa PenggunaAnggaran. 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabatj pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (limapuluh persen).
g.ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat DaerahjPejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut: 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan KerjaPerangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat DaerahjPejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
d.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang Honorarium ... pemilihan pemilihan peraturan Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan penyedia barangfjasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/iJasa 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan BarangjJasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggararr/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan BarangjJasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barangj jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari be saran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa. 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa 2) be saran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerab /Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
h.Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bend ahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
1. 1.dalam hal bend ahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. J, jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. 2) dalam ... 1.4. HonorariumNarasumber atau Pembahas, Moderator,PembawaAcara, dan Panitia 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.narasumber atau pembahas berasal dari: 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraatau masyarakat; atau 1.3. Honorarium Perangkat Unit KerjaPengadaan Barang dan Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud. Honorarium dapat diberikan kepada anggota KelompokKerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi). Ketentuan: Pejabat Pengadaan Barang/Uasa darr/atau anggota KelompokKerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. Dalam ... 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaradan Iatau masyarakat.
c.dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (limapuluh persen) dari honorarium narasumber I pembahas. 1.4.2. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenanguntuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;atau
b.moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaradan/ atau masyarakat. 1.4.3. Honorarium PembawaAcara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejems yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan Zatau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat. 1.4.4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaradan/ atau masyarakat.
b.Klasifikasi... Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sarna dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan. Klasifikasi No Jabatan I II III
1. 1.Pejabat Eselon I dan II 2 3 4
2. 2.Pejabat Eselon III 3 4 5
3. 3.Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan 5 6 7 pejabat fungsional 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensidan efektivitas.Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. Jumlah ...
b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provmsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tarnbahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sarna dengan Rp6.000.000 (enamjuta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pernerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah rnemberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum rnenerima tambahan penghasilan. 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tam bah an atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam ... 1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,Saksi Ahli,dan Beracara 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahliatau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggilpemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.6.2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pe1aksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 1.9.2. Honorarium ... 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola TeknologiInformasi, dan Pengelola Website 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jumal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.S00.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 1.8. Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
a.lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
b.lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Barjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
c.lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
d.lulusan Magister (S2)diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
e.lulusan Doktor (83) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. 1.11. Honorarium . . . 1.10. Honorarium PenyelenggaraUjian Honorarium penyelenggaraujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. 1.9.2. HonorariumTim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 1.9.3. HonorariumTim PengelolaTeknologiInformasiatau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.9.4. HonorariumPenulis Artikel Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ majalah/ website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3. 1.12.3. Honorarium ... 1.12. Honorarium PenyelenggaraanKegiatanPendidikan dan Pelatihan 1.12.1.Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan darr/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraatau masyarakat;
b.berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggarasepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 1.12.2.Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. PRES.DEN
c.jumlah ... 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihanjumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pad a ketentuan sebagai berikut:
a.bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan; dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempumaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen]. 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensmya;
c.Dalam ... 1.14. Honorarium Pengurus Barang MilikDaerah
a.Honorarium Pengurus Barang MilikDaerah diberikan kepada: 1) Pengurus Barang Pengelola,yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada PengelolaBarang; 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola,yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada PengelolaBarang; 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang MilikDaerah pada Pengguna Barang; 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
b.Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. kegiatan adalah untuk pelatihan
e.jam pelajaran yang digunakan penyelenggaraan pendidikan dan 45 (empat puluh lima) menit.
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat)orang; dan
n.Nilai ... NO URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB Rpl.040.000
2. b.Nilai pagu dana di atas OB Rp 1.250.000 RplOO juta s.d. Rp250 juta
3. c.Nilai pagu dana di atas OB Rp1.450.000 Rp250 juta s.d. RpSOOjuta
4. d.Nilai pagu dana di atas OB Rp1.660.000 Rp500 juta s.d. Rpl miliar
5. e.Nilai pagu dana di atas OB Rp1.970.000 Rp 1 miliar s.d. Rp2,S miliar
6. f.Nilai pagu dana di atas DB Rp2.280.000 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
7. g.Nilai pagu dana di atas OB Rp2.S90.000 Rp5 miliar s.d. RplO miliar
8. h.Nilai pagu dana di atas OB Rp3.010.000 Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar
9. i.Nilai pagu dana di atas OB Rp3.420.000 Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
10. j.Nilai pagu dana di atas DB Rp3.B40.000 Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
11. k.Nilai pagu dana di atas OB Rp4.250.000 Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar
  1. 1.Nilai pagu dana di atas DB Rp4.770.000 RplOO miliar s.d. Rp2S0 miliar
12. m.Nilai pagu dana di atas OB RpS.290.000 Rp2S0 miliar s.d. RpSOO miliar TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM
13. c.Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1 1.1.3. Pejabat ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4)
1. n.Nilaipagu dana di atas OB Rp5.810.000 RpSOOmiliar s.d. Rp7S0 miliar
2. o.Nilaipagu dana di atas OB Rp6.330.000 Rp7S0 miliar s.d. Rp 1 triliun
3. p.Nilaipagu dana di atas OB Rp7.370.000 Rpl triliun 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. a.Nilaipagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp1.010.000
5. b.Nilaipagu dana di atas OB Rp1.210.000 RplOOjuta s.d. Rp2S0juta
6. c.Nilaipagu dana di atas OB Rp1.410.000 Rp2S0juta s.d. RpSOOjuta
7. d.Nilai pagu dana di atas OB Rp1.610.000 RpSOOjuta s.d. Rpl miliar
8. e.Nilaipagu dana di atas Rpl miliar s.d. OB Rp1.910.000 Rp2,S miliar
9. f.Nilaipagu dana di atas OB Rp2.210.000 Rp2,S miliar s.d. RpS miliar
10. g.Nilaipagu dana di atas RpS miliar s.d. OB Rp2.S20.000 RplO miliar
11. h.Nilaipagu dana di atas OB Rp2.920.000 RplO miliar s.d. Rp25 miliar
12. i.Nilaipagu dana di atas OB Rp3.320.000 Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
13. j.Nilaipagu dana di atas OB Rp3.720.000 RpSOmiliar s.d. Rp75 miliar
14. k.Nilaipagu dana di atas OB Rp4.130.000 Rp75 miliar s.d. RplOOmiliar
15. l.Nilaipagu dana di atas OB Rp4.630.000 RplOOmiliar s.d. Rp2S0 miliar
16. m.Nilaipagu dana di atas OB RpS.130.000 Rp2S0 miliar s.d. RpSOOmiliar
17. n.Nilai pagu dana di atas OB RpS.640.000 RpSOOmiliar s.d. Rp7S0 rniliar
18. o.Nilaipagu dana di atas OB Rp6.140.000 Rp7S0 miliar s.d. Rpl triliun
19. p.Nilai pagu dana di atas OB Rp7.140.000 Rpl triliun
20. d.Nilai ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat DaerahfPejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
1. a.Nilaipagu dana s.d. RplOOjuta OB Rp400.000
2. b.Nilaipagu dana di atas OB Rp480.000 Rp100juta s.d. Rp2S0juta
3. c.Nilaipagu dana di atas OB RpS70.000 Rp2S0juta s.d. Rp500juta
4. d.Nilaipagu dana di atas OB Rp660.000 RpSOOjuta s.d. Rpl miliar
5. e.Nilaipagu dana di atas Rp1 miliar s.d. OB Rp770.000 Rp2,S miliar
6. f.Nilaipagu dana di atas OB Rp880.000 Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar
7. g.Nilaipagu dana di atas Rp5 miliar s.d. OB Rp990.000 RplO miliar
8. h.Nilaipagu dana di atas OB Rp1.2S0.000 RplO miliar s.d. Rp2S miliar
9. i.Nilaipagu dana di atas OB Rpl.S20.000 Rp2S miliar s.d. Rp50 miliar
10. j.Nilaipagu dana di atas OB Rp1.780.000 Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
11. k.Nilaipagu dana di atas OB Rp2.040.000 Rp75 miliar s.d. RplOOmiliar
  1. 1.Nilaipagu dana di atas OB Rp2.440.000 . Rpl00 miliar s.d. Rp2S0 miliar
12. m.Nilaipagu dana di atas OB Rp2.830.000 Rp2S0 miliar s.d. RpSOOmiliar
13. n.Nilaipagu dana di atas OB Rp3.230.000 Rp500 miliar s.d. Rp7S0 miliar
14. o.Nilaipagu dana di atas OB Rp3.620.000 Rp7S0 miliar s.d. Rpl triliun
15. p.Nilaipagu dana di atas OB Rp4.420.000 Rpl triliun 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
16. a.Nilaipagu dana s.d. RplOOjuta OB Rp340.000
17. b.Nilaipagu dana di atas OB Rp420.000 Rpl00 juta s.d. Rp2S0juta
18. c.Nilaipagu dana di atas OB RpSOO.OOO Rp2S0juta s.d. RpSOOjuta
19. h.Nilai ... NO URAIAN SATUAN BESARAN (11 (2) (3) (4)
20. d.Nilai pagu dana di atas OB RpS70.000 RpSOOjuta s.d. Rpl miliar
21. e.Nilaipagu dana di atas Rp1 miliar s.d. DB Rp670.000 Rp2,S miliar
22. f.Nilaipagu dana di atas DB Rp770.000 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
23. g.Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. OB RpB60.000 RplO miliar
24. h.Nilaipagu dana di atas DB Rpl.090.000 Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar
25. i.Nilaipagu dana di atas DB Rp1.320.000 Rp25 miliar s.d. RpSOmiliar
26. j.Nilai pagu dana di atas OB Rp1.550.000 Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
27. k.Nilaipagu dana di atas OB Rpl.7BO.OOO Rp75 miliar s.d. RplOOmiliar
  1. 1.Nilaipagu dana di atas DB Rp2.120.000 RplOOmiliar s.d. Rp2S0 miliar
28. m.Nilai pagu dana di atas DB Rp2.470.000 Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
29. n.Nilaipagu dana di atas DB Rp2.BIO.OOO Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
30. o.Nilaipagu dana di atas DB Rp3.160.000 Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
31. p.Nilaipagu dana di atas DB Rp3.B40.000 Rpl triliun 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu
32. a.Nilaipagu dana s.d. RplOOjuta DB Rp260.000
33. b.Nilaipagu dana di atas OB Rp310.000 Rp100 juta s.d. Rp250 juta
34. c.Nilaipagu dana di atas OB Rp370.000 Rp2S0 juta s.d. Rp500 juta
35. d.Nilaipagu dana di atas DB Rp430.000 Rp500 juta s.d. Rpl miliar
36. e.Nilaipagu dana di atas Rpl miliar s.d. DB RpSOO.OOO Rp2,S miliar
37. f.Nilaipagu dana di atas DB RpS70.000 Rp2,S miliar s.d. Rp5 miliar
38. g.Nilaipagu dana di atas Rp5 miliar s.d. OB Rp640.000 RplO miliar REPUIILIK INDONESIA
39. i.Nilai ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4)
1. h.Nilai pagu dana di atas OB Rp810.000 RplO miliar s.d. Rp25 miliar
2. i.Nilai pagu dana di atas OB Rp980.000 Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
3. j.Nilai pagu dana di atas OB Rp1.150.000 RpSO miliar s.d. Rp75 miliar
4. k.Nilai pagu dana di atas OB Rpl.330.000 Rp7S miliar s.d. RplOO miliar
  1. 1.Nilai pagu dana di atas OB Rp1.S80.000 Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar
5. m.Nilai pagu dana di atas OB Rp1.840.000 Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
6. n.Nilai pagu dana di atas OB Rp2.090.000 RpSOOmiliar s.d. Rp7S0 miliar
7. o.Nilai pagu dana di atas OB Rp2.3S0.000 Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
8. p.Nilai pagu dana di atas OB Rp2.860.000 Rpl triliun 1.2. HONORARIUMPENGADAANBARANG/JASA 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan OB Rp680.000 Barang/ Jasa 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa 1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan , Konstruksi
9. a.Nilai pagu dana di atas OP Rp8S0.000 Rp200 juta s.d. RpSOOjuta
10. b.Nilai pagu dana di atas OP Rp1.020.000 RpSOOjuta s.d. Rp 1 miliar
11. c.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. OP Rp1.270.000 Rp2,S miliar
12. d.Nilai pagu dana di atas OP Rpl.S20.000 Rp2,S miliar s.d. RpS miliar
13. e.Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. OP Rp1.780.000 RplO miliar
14. f.Nilai pagu dana di atas OP Rp2.120.000 Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar
15. g.Nilai pagu dana di atas OP Rp2.450.000 Rp2S miliar s.d. RpSO miliar
16. h.Nilai pagu dana di atas OP Rp2.790.000 RpSO miliar s.d. Rp75 miliar 1.2.2.3. Honoraruim ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4)
1. i.Nilai pagu dana di atas OP Rp3.130.000 Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
2. j.Nilai pagu dana di atas OP Rp3.580.000 Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar
3. k.Nilai pagu dana di atas OP Rp4.030.000 Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
  1. 1.Nilai pagu dana di atas OP Rp4.490.000 Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
4. m.Nilai pagu dana di atas OP Rp4.940.000 Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
5. n.Nilai pagu dana di atas OP Rp5.560.000 Rpl triliun 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang
6. a.Nilai pagu dana di atas OP Rp760.000 Rp200 juta s.d. RpSOOjuta
7. b.Nilai pagu dana di atas OP Rp920.000 Rp500 juta s.d. Rp1 miliar
8. c.Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d, OP Rp1.140.000 Rp2,5 miliar
9. d.Nilai pagu dana di atas OP Rp 1.370.000 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
10. e.Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. OP Rpl.600.000 RplO miliar
11. f.Nilai pagu dana di atas OP Rp 1.910.000 RplO miliar s.d. Rp25 miliar
12. g.Nilai pagu dana di atas OP Rp2.210.000 Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
13. h.Nilai pagu dana di atas OP Rp2.520.000 Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
14. i.Nilai pagu dana di atas OP Rp2.820.000 Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
15. j.Nilai pagu dana di atas OP Rp3.230.000 RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
16. k.Nilai pagu dana di atas OP Rp3.640.000 Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
  1. 1.Nilai pagu dana di atas OP Rp4.040.000 Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
17. m.Nilai pagu dana di atas OP Rp4.450.000 Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
18. n.Nilai pagu dana di atas OP Rp5.010.000 Rpl triliun
19. d.Nilai ... NO URAIAN SATUAN BESARAN ( 1) (2) (3) (4) 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi
20. a.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp480.000 di atas RplOO juta s.d Rp250 juta
21. b.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp600.000 di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta
22. c.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp720.000 di atas Rp500 juta s.d Rpl miliar
23. d.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp910.000 di atas Rp 1 miliar s.d Rp2,5 miliar
24. e.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp1.090.000 di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar
25. f.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp 1.270.000 di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar
26. g.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp 1.510.000 di atas RplO miliar s.d Rp25 miliar
27. h.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp1.750.000 di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar
28. l.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp1.990.000 di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar
29. j.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp2.230.000 di atas Rp75 miliar s.d RplOO miliar
30. k.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp2.560.000 di atas Rpl00 miliar s.d Rp250 miliar
  1. 1.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp2.880.000 di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar
31. m.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp3.200.000 di atas Rp500 miliar s.d Rp7S0 miliar
32. n.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp3.S20.000 di atas Rp7S0 miliar s.d Rpl triliun
33. o.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi OP Rp3.960.000 di atas Rpl triliun 1.2.2.4 Honorarium Kelompok KeIja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya
34. a.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp600.000 atas Rp200 juta s.d RpSOOjuta
35. b.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp720.000 atas RpSOOjuta s.d Rpl miliar
36. c.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp910.000 atas Rpl miliar s.d Rp2,S miliar 1.4.2. Honorarium ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4)
1. d.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rpl.090.000 atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar
2. e.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp 1.270.000 atas Rp5 miliar s.d Rpl0 miliar
3. f.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp 1.510.000 atas RplO miliar s.d Rp25 miliar
4. g.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp1.750.000 atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar
5. h.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp1.990.000 atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar
6. i.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp2.230.000 atas Rp75 miliar s.d RplOO miliar
7. j.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp2.560.000 atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar
8. k.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp2.880.000 atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar
  1. 1.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp3.200.000 atas Rp500 miliar s.d Rp7S0 miliar
9. m.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp3.520.000 atas Rp7S0 miliar s.d Rpl triliun
10. n.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di OP Rp3.960.000 atas Rpl triliun 1.3. HONORARIUMPERANGKATUNITKERJA PENGADAANBARANGDANJASA 1.3.1. Kepala OB Rp1.000.000 1.3.2. Sekretaris / Staf Pendukung OB Rp750.000 1.4. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHASjMODERATOR/ PEMBAWAACARA/PANITIA 1.4.1. Honorarium Narasumber /Pembahas
11. a.MenterijPejabat Setingkat OJ Rp1.700.000 Menteri/Pejabat Negara Lainnya
12. b.Kepala Daerah/Pejabat Setingkat OJ Rp1.400.000 Kepala DaerahjPejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan
13. c.Pejabat Eselon Ijyang disetarakan OJ Rp1.200.000
14. d.Pejabat Eselon H/yang disetarakan OJ Rp1.000.000
15. e.Pejabat Eselon III ke bawah/yang OJ Rp900.000 disetarakan 1.7. HONORARIUM ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1.4.2. Honorarium Moderator OK Rp700.000 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp400.000 1.4.4. Honorarium Panitia
1. a.Penanggung Jawab OK Rp450.000
2. b.Ketua/Wakil Ketua OK Rp400.000
3. c.Sekretaris OK Rp300.000
4. d.Anggota OK Rp300.000 1.5. HONORARIUMTIM PELAKSANAKEGIATANDAN SEKRETARIATTIMPELAKSANAKEGIATAN 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.1.1. Yang Ditetapkan OIeh Kepala Daerah
5. a.Pengarah OB Rp1.S00.000
6. b.Penanggung Jawab OB Rp1.250.000
7. c.Ketua OB Rpl.000.000
8. d.Wakil Ketua OB Rp850.000
9. e.Sekretaris OB Rp750.000
10. f.Anggota OB Rp750.000 1.S.1.2. Yang Ditetapkan OIeh Sekretaris Daerah
11. a.Pengarah OB Rp7S0.000
12. b.Penanggung Jawab OB Rp700.000
13. c.Ketua OB Rp650.000
14. d.Wakil Ketua DB Rp600.000
15. e.Sekretaris DB RpSOO.OOO
16. f.Anggota DB Rp500.000 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.2.1. Yang Ditetapkan OIeh Sekretaris Daerah
17. a.Ketua/Wakil Ketua OB Rp250.000
18. b.Anggota OB Rp220.000 1.6. HONORARIUMPEMBERIKETERANGANAHLI, SAKSIAHLI,DANBERACARA 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan OK Rpl.800.000 Ahli/ Saksi Ahli 1.6.2. Honorarium Beracara OK Rp1.800.000 1.9.4. Honorarium ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1.7. HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGER! SIPIL 1.7.1. SMA OB Rp2.100.000 1.7.2. Diploma Satu / Diploma Dua/ Diploma OB Rp2.400.000 Tiga.' Sarjana Terapan 1.7.3. Sarjana (S-1) OB Rp2.600.000 1.7.4. Magister (S-2) OB Rp2.800.000 1.7.5. Doktor (S-3) OB Rp3.000.000 1.8. HONORARIUM ROHANIWAN OK Rp400.000 1.9. HONORARIUM TIM PENYUSUNANJURNALj BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
1. a.Penanggung Jawab Oter RpSOO.OOO
2. b.Redaktur Oter Rp400.000
3. c.Penyunting/Editor Oter Rp300.000
4. d.Desain Grafis Oter Rp180.000
5. e.Fotografer Oter Rp180.000
6. f.Sekretaria t Oter Rp150.000 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah
7. a.Penanggung Jawab Oter Rp400.000
8. b.Redaktur Oter Rp300.000
9. c.Penyunting/ Editor Oter Rp250.000
10. d.Desain Grafis Oter Rp180.000
11. e.Fotografer Oter Rp180.000
12. f.Sekretariat Oter Rp150.000 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website
13. a.Penanggung Jawab OB Rp500.000
14. b.Redaktur OB Rp450.000
15. c.Editor OB Rp400.000
16. d.Web Admin OB Rp350.000
17. e.Web Developer OB Rp300.000 1.12.3. Honorarium ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel
1. a.Penulis Artikel Jurnal Per Rp200.000 Halaman
2. b.Penulis Artikel Per Rpl00.000 Buletin / Majalah / Website Halaman 1.10 HONORARIUM PENYELENGGARAUJIAN 1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
3. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ RplS0.000 Pelajaran
4. b.Pengawas Ujian OH Rp240.000
5. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswaj RpS.OOO Mata Ujian 1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
6. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskahj Rp190.000 Pelajaran
7. b.Pengawas Ujian OH Rp270.000
8. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswaj Rp7.S00 Mata Ujian 1.11 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA 1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Per Butir Rpl00.000 Tingkat Provinsij Kabupateri/ Kota Soal 1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat ProvinsijKabupatenjKota
9. a.Telaah Materi Soal Per Butir Rp4S.000 Soal
10. b.Telaah Bahasa Soal Per Butir Rp20.000 Soal 1.12 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN(DIKLAT) 1.12.1. Honorarium Penceramah OJP Rpl.OOO.OOO 1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari OJP Rp300.000 luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara 1.14. HONORARIUM ... NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari OJP Rp200.000 dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per RpS.OOO.OOO Modul 1.12.S. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
1. a.Lama diklat s.d. 5 hari 1).Penanggung Jawab OK Rp450.000 2). KetuafWakil Ketua OK Rp400.000 3). Sekretaris OK Rp300.000 4).Anggota OK Rp300.000
2. b.Lama diklat 6 s.d. 30 hari 1).Penanggung Jawab OK Rp67S.000 2). KetuafWakil Ketua OK Rp600.000 3). Sekretaris OK Rp4S0.000 4).Anggota OK Rp4S0.000
3. c.Lama diklat lebih dari 30 hari 1).Penanggung Jawab OK Rp900.000 2). KetuafWakil Ketua OK Rp800.000 3). Sekretaris OK Rp600.000 4).Anggota OK Rp600.000 1.13. HONORARIUMTIMANGGARANPEMERINTAH DAERAH 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. a.Pembina OB Rp3.S00.000
5. b.Pengarah OB Rp3.000.000
6. c.Ketua OB Rp2.500.000
7. d.Wakil Ketua OB Rp2.000.000
8. e.Sekretaris OB Rp1.500.000
9. f.Anggota OB Rp1.300.000 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
10. a.Ketua OB Rp1.000.000
11. b.Sekretaris OB Rp900.000
12. c.Anggota OB Rp600.000 Perjalanan . . .
  1. 2.SATUANBIAYAPERJALANANDINASDALAMNEGERI Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
13. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
14. b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
15. c.pengumandahan (detasering);
16. d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
17. e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
18. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
19. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
20. h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara DiplomajSl/S2/S3; dan
21. i.mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip an tara lain:
22. a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
23. b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
24. c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
25. d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1.14. IHONORARIUMPENGURUS BARANGMILIKDAERAH 1.14.1. Pengurus Barang Pengelo1a OB Rp5OO.OOO 1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB Rp450.000 1.14.3. Pengurus Barang Pengguna OB Rp400.000 1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna OB Rp350.000 1.14.5. Pengurus Barang Pembantu OB Rp300.000 2.1. SATUAN... Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
1. a.perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
2. b.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota /kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Contoh: Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). Perjalanan din as yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
3. a.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
4. b.perjalanan din as jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
5. a.uang harian;
6. b.biaya transport;
7. c.biaya penginapan; dan
8. d.uang representasi perjalanan dinas. Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden mi mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
9. a.uang harian;
10. b.uang representasi; dan
11. c.biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.
  1. 8.LAMPUNG... DALAM KOTA NO. PROVINSI SATUAN LUARKOTA LEBIH DARI 8 DIKLAT (DELAPAN)JAM
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.ACEH OH Rp360.000 Rp140.000 RpIIO.OOO
2.SUMATERA UTARA OH Rp370.000 Rp150.000 RpIIO.OOO
3.RIA U OH Rp370.000 Rp150.000 RpllO.OOO
4.KEPULAUAN RIAU OH Rp370.000 RplS0.000 RpIIO.OOO
5.JAM B I OH Rp370.000 RpI50.000 RpllO.OOO
6.SUMATERA BARAT OH Rp380.000 RpISO.OOO RpllO.OOO
7.SUMATERA SELATAN OH Rp380.000 RplSO.OOO Rpll0.000 TABEL1.2 UANGHARlANPERJALANANDINASDALAMNEGERI 2.1. SATUANBlAYAUANGHARlANPERJALANANDINASDALAMNEGERI DANUANGREPRESENTASI
1.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan)jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarannya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2. Uang ...
2.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon IIyang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. DALAM KOTA NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTA LEBIH DARI S DIKLAT (DELAPAN)JAM (I) (2) (3) (4) (S) (6)
8.LAMPUNG OH Rp380.000 RpISO.OOO RpIIO.OOO
9.BENGKULU OH Rp3S0.000 RpISO.OOO Rpl10.000
10.BANGKA BELITUNG OH Rp41O.000 Rp160.000 Rp120.000
11.BANTEN OH Rp370.000 RplS0.000 Rpl10.000
12.JAWABARAT OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
13.OKI JAKARTA OH Rp530.000 Rp210.000 Rp160.000
14.JAWATENGAH OH Rp370.000 RplS0.000 Rpll0.000 IS. D.I. YOGYAKARTA OH Rp420.000 Rp170.000 Rp130.000
16.JAWATIMUR OH Rp410.000 Rp160.000 Rp120.000
17.BALI OH Rp480.000 Rp190.000 Rp140.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp440.000 RplS0.000 Rp130.000
19.NUSA TENGGARATIMUR OR Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
20.KALIMANTAN BARAT OR Rp3S0.000 Rp150.000 RpllO.OOO
21.KALIMANTANTENGAH OR Rp360.000 Rp140.000 RpllO.OOO
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp3S0.000 Rp150.000 RpllO.OOO
23.KALIMANTANTIMUR OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000 2S. SULAWESI UTARA OH Rp370.000 RplS0.000 Rp110.000
26.GORONTALO OH Rp370.000 Rp1S0.000 Rp11O.000
27.SULAWESI BARAT OH Rp410.000 Rp160.000 Rp120.000
28.SULAWESI SELATAN OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
29.SULAWESI TENGAH OH Rp370.000 RplS0.000 Rp110.000
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp3S0.000 Rp150.000 RpllO.OOO
31.MALUKU OH Rp3S0.000 Rp150.000 RpllO.OOO
32.MALUKU UTARA OH Rp430.000 Rp170.000 Rp130.000
33.PAPUA OH Rp580.000 Rp230.000 Rp170.000
34.PAPUABARAT OH Rp4S0.000 Rp190.000 Rp140.000
35.PAPUABARAT DAYA OH Rp4S0.000 Rp190.000 Rp140.000
36.PAPUATENGAH OH Rp580.000 Rp230.000 Rp170.000
37.PAPUASELATAN OR Rp5S0.000 Rp230.000 Rp170.000 3S. PAPUAPEGUNUNGAN OH Rp580.000 Rp230.000 Rp170.000
10.BANGKA... KEPALA ANGGOTA PEJABAT DAERAH/ DPRD/ PEJABAT ESELON IV/ NO. PROVINSI SATUAN PIMPINAN ESELON II1/ DPRD/PEJABAT PEJABAT GOLONGANIV GOLONGAN III, ESELON I ESELON II II dan I

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OH Rp4.420.000 Rp3.526.000 Rp1.533.000 Rp770.000
2.SUMATERA UTARA OH Rp4.960.000 Rp2.195.000 Rpl.lOO.OOO Rp699.000
3.RIA U OH Rp3.820.000 Rp3.119.000 Rp1.650.000 Rp852.000
4.KEPULAUAN RlAU OH Rp5.344.000 Rp2.318.000 Rp1.297.000 Rp792.000
5.J AMBI OH Rp5.000.000 Rp4.102.000 Rp 1.225.000 Rp580.000
6.SUMATERA BARAT OH Rp5.236.000 Rp3.332.000 Rp1.353.000 Rp701.000
7.SUMATERA SELATAN OH Rp5.850.000 Rp3.083.000 Rp1.955.000 Rp86 1.000
8.LAMPUNG OH Rp4.491.000 Rp2.488.000 Rpl.425.000 Rp580.000
9.BENGKULU OH Rp2.140.000 Rp1.628.000 Rp1.546.000 Rp692.000 TABEL1.4 BIAYAPENGINAPANPERJALANANDINASDALAMNEGERI 2.2. SATUANBIAYAPENGINAPANPERJALANANDINASDALAMNEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4. DALAM KOTA NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTA LEBIH DAR! 8 (DELAPAN) JAM (I) (2) (3) (4) (5)
1.PEJABAT NEGARA, OH Rp250.000 Rp12S.000 PEJABAT DAERAH
2.PEJABAT ESELON I OH Rp200.000 RplOO.OOO
3.PEJABAT ESELON II OH RplSO.OOO Rp7S.000 TABEL1.3 UANGREPRESENTASIPERJALANANDINAS Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.
3.SATUAN ... Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negen berlaku pertanggungjawaban secara riil (at cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginyasebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. NO..1 KEPALA ANGGOTA I. PEJABAT OAERAHj OPRDj PEJABAT ESELONIVj PROVINSI SATUAN PIMPINAN ESELON IIIj OPRDjPEJABAT PEJABAT GOLONGAN IV GOLONGAN III, ESELONI ESELONII II dan 1

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

10.BANGKA BELITUNG OH Rp3.827.000 Rp2.838.000 Rp1.9S7.000 Rp649.000
11.BANTEN OH RpS.72S.000 Rp2.373.000 Rp1.204.000 Rp724.000
12.JAWABARAT OH RpS.381.000 Rp2.7SS.000 Rp1.20 1.000 Rp686.000
13.OKI JAKARTA OH RpB.720.000 Rp2.063.000 Rp992.000 Rp730.000
14.JAWATENGAH OH RpS.303.000 Rp1.850.000 Rp1.20 1.000 Rp7S0.000
15.0.1. YOGYAKARTA OH RpS.O17.000 Rp2.695.000 Rp1.3B4.000 Rp84S.000
16.JAWATIMUR OH Rp4.449.000 Rp2.007.000 Rp1.153.000 RpB14.000
17.BALI OH Rp6.B4B.000 Rp2.433.000 Rp 1.68S.000 Rpl.138.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp4.37S.000 Rp2.648.000 Rp1.418.000 Rp907.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp3.7S0.000 Rp2.133.000 Rp1.35S.000 Rp68B.000
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp2.654.000 Rp1.923.000 Rp1.12S.000 RpS38.000
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp4.901.000 Rp3.391.000 Rp 1.160.000 Rp659.000
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp4.797.000 Rp3.316.000 Rp1.500.000 Rp697.000
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rp4.000.000 Rp2.188.000 Rp1.507.000 Rp804.000
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp4.000.000 Rp2.73S.000 Rp1.507.000 Rp904.000
25.SULAWESI UTARA OH Rp4.919.000 Rp2.290.000 Rp1.207.000 Rp97B.000
26.GORONTALO OH Rp4.168.000 Rp3.107.000 Rp1.606.000 Rp9SS.000
27.SULAWESI BARAT OH Rp4.076.000 Rp3.098.000 Rp1.344.000 Rp704.000 2B. SULAWESISELATAN OH Rp4.B20.000 Rpl.938.000 Rp1.423.000 Rp745.000
29.SULAWESI TENGAH OH Rp2.309.000 Rp2.027.000 Rp1.679.000 Rp9S1.000
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp3.0BB.800 Rp2.574.000 Rp1.297.000 Rp786.000
31.MALUKU OH Rp3.467.000 Rp3.240.000 Rpl.OS9.000 Rp667.000
32.MALUKU UTARA OH Rp4.61 1.600 Rp3.843.000 Rp1.l60.000 Rp60S.000
33.PAPUA OH Rp3.B59.000 Rp3.318.000 Rp2.52 1.000 Rpl.038.000
34.PAPUABARAT OH Rp3.872.000 Rp3.34 1.000 Rp2.056.000 Rp967.000
35.PAPUA BARAT OAYA OH Rp3.B72.000 Rp3.34 1.000 Rp2.0S6.000 Rp967.000
36.PAPUA TENGAH OH Rp3.B59.000 Rp3.31S.000 Rp2.S21.000 Rpl.038.000
37.PAPUA SELATAN OH Rp5.673.000 Rp4.S77.000 Rp3.706.000 Rp1.S26.000 3S. PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp5.711.000 Rp4.91l.000 Rp3.73 1.000 Rpl.S36.000 Satuan ...
3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
3.1. Satuan Biaya Paket KegiatanRapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat)jenis yaitu:

a.paket Fullboard Satuan biaya paketfullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga)kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c.paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima)jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
d.paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas)jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga)kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. PRES.DEN
1. 19.NUSA ... NO. PROVINS] SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE (1' (2' (3' (4' (5' (6, (71
2. 1.ACEH OP Rp453.000 Rp663.000 Rp1.732.000 Rp 1.116.000
3. 2.SUMATERA UTARA OP Rp451.000 Rp675.000 Rp1.350.000 Rp1.126.000
4. 3.RIAU OP Rp319.000 Rp582.000 Rp1.229.000 Rp901.000
5. 4.KEPULAUAN RIAU OP Rp47 1.000 Rp634.000 Rp 1.484.000 Rpl.l05.000
6. 5.J A MBl OP Rp465.000 Rp595.000 Rp 1.538.000 Rpl.060.000
7. 6.SUMATERA BARAT OP Rp35 1.000 Rp502.000 Rp1.492.000 Rp853.000
8. 7.SUMATERA SELATAN OP Rp489.000 Rp71B.OOO Rpl.44B.OOO Rp1.207.000
9. 8.LAMPUNG OP Rp452.000 Rp577.000 Rpl.200.000 Rpl.029.000
10. 9.BENGKULU OP Rp383.000 Rp53B.OOO Rp1.262.000 Rp921.000
11. 10.BANGKA BELITUNG OP Rp555.000 Rp714.000 Rp1.632.000 Rp1.269.000
12. 11.BANTEN OP Rp67B.OOO Rp930.000 Rp1.752.000 Rpl.60B.OOO
13. 12.JAWABARAT OP Rp567.000 Rp799.000 Rp1.914.000 Rp 1.366.000
14. 13.OKIJAKARTA OP Rp760.000 Rp993.000 Rp2.257.000 Rp1.753.000
15. 14.JAWATENGAH OP Rp426.000 Rp738.000 Rp1.576.000 Rp 1.164.000
16. 15.OJ. YOGYAKARTA OP Rp45B.OOO Rp607.000 Rpl.470.000 Rp 1.065.000
17. 16.JAWATIMUR OP Rp442.000 Rp71O.000 Rp2.159.000 Rp1.l52.000
18. 17.BALI OP Rp737.000 Rp907.000 Rp2.523.000 Rp1.644.000
19. 18.NUSA TENGGARA BARAT OP Rp503.000 Rp800.000 Rpl.413.000 Rp1.303.000 TABEL 1.5 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua)orang.
b.dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor ifullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkanprinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonornis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6. SK No 20943 1 A
1. 15.D.1. YOGYAKARTA ... NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OP Rp413.000 RpS75.000 Rp 1.075.000 Rp988.000
2.SUMATERA UTARA OP Rp4II.OOO Rp511.000 Rp1.0Il.OOO Rp922.000
3.R I AU OP Rp279.000 Rp432.000 Rpl.084.000 Rp711.000
4.KEPULAUAN RlAU OP Rp43 1.000 Rp53 1.000 Rp1.170.000 Rp962.000
5.JAM BI OP Rp425.000 Rp525.000 Rp1.298.000 Rp950.000
6.SUMATERA BARAT OP Rp3Il.OOO Rp432.000 Rp987.000 Rp743.000
7.SUMATERA SELATAN OP Rp391.000 Rp502.000 Rpl.030.000 Rp893.000
8.LAMPUNG OP Rp42 1.000 RpSI2.000 Rp950.000 Rp933.000
9.BENGKULU OP Rp343.000 Rp468.000 Rp1.062.000 Rp811.000
10.BANGKA BELITUNG OP Rp449.600 Rp582.000 Rp 1.115.000 Rp1.031.000
11.BANTEN OP RpS02.000 Rp632.000 Rp1.201.000 Rp 1.134.000
12.JAWABARAT OP Rp474.000 Rp692.000 Rp 1.110.000 Rp1.166.000
13.DKIJAKARTA OP RpS42.000 Rp667.000 Rp1.347.000 Rp1.209.000
14.JAWATENGAH OP Rp303.000 Rp474.000 Rp919.000 Rp777.000 TABEL 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
19.NUSA TENGGARA T1MUR OP Rp642.000 Rpl.046.000 Rp2.013.000 Rp 1.688.000
20.KALIMANTAN BARAT OP Rp462.000 Rp617.000 Rp1.247.000 Rpl.079.000
21.KALIMANTAN TENGAH OP Rp45S.000 Rp679.000 Rp2.092.200 Rp1.134.000
22.KALIMANTAN SELATAN OP Rp380.000 Rp54S.000 Rp 1.340.900 Rp925.000
23.KALIMANTAN T1MUR OP Rp423.000 Rp750.000 Rpl.250.000 Rp1.173.000
24.KALIMANTAN UTARA OP Rp393.000 Rp722.700 Rp1.763.300 Rp1.115.700
25.SULAWESI UTARA OP Rp490.000 Rp620.000 Rp 1.250.000 Rpl.lIO.OOO
26.GORONTAW OP Rp390.000 RpS62.000 Rp2.296.800 Rp952.000
27.SULAWESI BARAT OP Rp390.000 Rp574.000 Rp 1.30 1.000 Rp964.000
28.SULAWESI SELATAN OP Rp403.000 Rp583.000 Rp2.218.000 Rp986.000
29.SULAWESI TENGAH OP Rp440.000 Rp652.000 Rp1.672.000 Rp1.092.000
30.SULAWESI TENGGARA OP RpSl0.000 RpS52.000 Rp1.335.000 Rp949.000
31.MALUKU OP Rp463.000 Rp638.000 Rp1.881.000 Rp1.I01.000
32.MALUKU UTARA OP Rp575.000 Rp693.000 Rp 1.220.000 Rp1.268.000
33.PAPUA OP Rp482.000 Rp768.000 Rp2.063.000 Rp1.250.000
34.PAPUABARAT OP Rp503.000 Rp728.000 Rp1.952.000 Rp 1.231.000
35.PAPUABARAT DAYA OP Rp503.000 Rp728.000 Rp1.952.000 Rp1.231.000
36.PAPUATENGAH OP Rp482.000 Rp768.000 Rp2.063.000 Rp1.250.000
37.PAPUA SELATAN OP Rp709.000 Rp 1.129.000 Rp3.033.000 Rpl.838.000
38.PAPUAPEGUNUNGAN OP Rp739.000 Rpl.070.000 Rp2.869.000 Rp1.809.000 TABEL1.7 ... 3.2. Uang Harian KegiatanRapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatanfullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULWAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

15.D.I. YOGYAKARTA OP Rp332.000 Rp507.000 Rp 1.204.000 Rp839.000
16.JAWATIMUR OP Rp398.000 Rp623.000 Rp1.784.000 Rpl.021.000
17.BALI OP Rp488.000 Rp652.000 Rp 1.569.000 Rp 1.140.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OP Rp488.000 Rp713.000 Rp1.213.000 Rp1.201.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OP Rp463.000 Rp602.000 Rp1.294.000 Rpl.065.000
20.KAUMANTAN BARAT OP Rp422.000 Rp547.000 Rpl.047.000 Rp969.000
21.KALIMANTAN TENGAH OP Rp41S.000 Rp609.000 Rp 1.902.000 Rp1.024.000
22.KALIMANTAN SELATAN OP Rp340.000 Rp475.000 Rp1.219.000 Rp81S.000
23.KALIMANTAN TIMUR OP Rp324.000 Rp478.000 Rp1.050.000 Rp802.000
24.KAUMANTAN UTARA OP Rp373.000 Rp657.000 Rp1.603.000 Rp1.030.000
25.SULAWESI UTARA OP Rp450.000 Rp550.000 Rp1.050.000 Rp 1.000.000
26.GORONTALO OP Rp3S0.000 Rp492.000 Rp2.088.000 Rp842.000
27.SULAWESI SARAT OP Rp350.000 RpS04.000 Rp 1.101.000 Rp8S4.000
28.SULAWESI SELATAN OP Rp363.000 Rp513.000 Rp1.S74.000 Rp876.000
29.SULAWESI TENGAH OP Rp400.000 Rp582.000 Rp1.S20.000 Rp982.000
30.SULAWESI TENGGARA OP Rp464.000 Rp604.000 Rp 1.171 :000 Rp 1.068.000
31.MALUKU OP Rp423.000 Rp568.000 Rp1.710.000 Rp991.000
32.MALUKU UTARA OP Rp523.000 Rp623.000 Rp1.0S0.000 Rp1.146.000
33.PAPUA OP Rp442.000 Rp698.000 Rp1.863.000 Rp1.140.000
34.PAPUABARAT OP Rp463.000 Rp658.000 Rp1.752.000 Rp 1.121. 000
35.PAPUA BARAT DAYA OP Rp463.000 Rp658.000 Rp1.7S2.000 Rp 1.121. 000
36.PAPUA TENGAH OP Rp442.000 Rp698.000 Rp1.863.000 Rp1.140.000
37.PAPUA SELATAN OP Rp6S0.000 Rp 1.026.000 Rp2.739.000 Rp1.676.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN OP Rp650.000 Rp I .026.000 Rp2.739.000 Rp1.676.000
4.SATUAN ... FULLDAY/ RESIDENCE NO. PROVINSI SATUAN FULLBOARD HALFDAYDl DI DALAM DALAM KOTA KOTA (11 (2) (3) (4) (5) (6)
1.ACEH OH Rp120.000 Rp8S.000 Rp120.000
2.SUMATERA UTARA OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
3.RIAU OH Rp130.000 Rp8S.000 RpI30.000
4.KEPULAUAN RIAU OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
5.JAMBI OH Rp130.000 Rp9S.000 RpI30.000
6.SUMATERA BARAT OH Rp120.000 Rp8S.000 Rp120.000
7.SUMATERA SELATAN OH Rp120.000 Rp8S.000 Rp120.000
8.LAMPUNG OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
9.BENGKULU OH Rp130.000 Rp9S.000 RpI30.000
10.BANGKA BELITUNG OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
11.BANTEN OH Rp120.000 Rp8S.000 Rp120.000
12.JAWABARAT OH RplSO.OOO RplOS.OOO RplSO.OOO
13.DKIJAKARTA OH Rp180.000 Rp130.000 Rp180.000
14.JAWATENGAH OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
15.D.I. YOGYAKARTA OH Rp140.000 RplOO.OOO Rp140.000
16.JAWATIMUR OH Rp140.000 RplOO.OOO Rp140.000
17.BALI OH Rp160.000 Rp1l5.000 Rp160.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OH RplSO.OOO RplOS.OOO RplS0.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp140.000 Rpl00.000 Rp140.000
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp120.000 Rp8S.000 Rp120.000
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
23.KALIMANTAN TIMUR OH RplSO.OOO RplOS.OOO RplS0.000
24.KALIMANTAN UTARA OH RplSO.OOO RplOS.000 RplSO.OOO
25.SULAWESI UTARA OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
26.GORONTALO OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
27.SULAWESI BARAT OH Rp120.000 Rp8S.000 Rp120.000
28.SULAWESI SELATAN OH RplS0.000 RplOS.OOO RplS0.000
29.SULAWESI TENGAH OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp130.000 Rp9S.000 Rp130.000
31.MALUKU OH Rp120.000 Rp8S.000 Rp120.000
32.MALUKU UTARA OH Rp130.000 Rp95.000 Rp130.000
33.PAPUA OH Rp200.000 Rp140.000 Rp200.000
34.PAPUABARAT OH Rp160.000 Rpl15.000 Rp160.000
35.PAPUABARAT DAYA OH Rp160.000 Rp1l5.000 Rp160.000
36.PAPUATENGAH OH Rp200.000 Rp140.000 Rp200.000
37.PAPUA SELATAN OH Rp200.000 Rp140.000 Rp200.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp200.000 Rp140.000 Rp200.000 TABEL 1.7 UANG HARlAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
17.BALI ... NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) I PEJABAT ESELON I Unit Rp878.913.000 II PEJABAT ESELON II

1.ACEH Unit Rp641.995.000
2.SUMATERA UTARA Unit Rp642.137.000
3.RIAU Unit Rp659.136.000
4.KEPULAUANRIAU Unit Rp634.886.000
5.JAMBI Unit Rp684.521.000
6.SUMATERABARAT Unit Rp599.334.000
7.SUMATERA SELATAN Unit Rp776.179.000
8.LAMPUNG Unit Rp622.872.000
9.BENGKULU Unit Rp835.112.000
10.BANGKABELITUNG Unit Rp676.692.000
11.BANTEN Unit Rp628.463.000
12.JAWABARAT Unit Rp616.154.000
13.OKIJAKARTA Unit Rp708.826.000
14.JAWATENGAH Unit Rp639.680.000
15.0.1. YOGYAKARTA Unit Rp795.363.000
16.JAWATIMUR Unit Rp764.021.000 TABEL 1.8 KENOARAANOINAS PEJABAT
4.SATUANBIAYAPENGADAANKENDARAANOINAS Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan din as pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerin tah daerah. Khusus untuk pengadaan kendaraan din as yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB. Stan dar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pad a Tabel1.8, Tabel 1.9, Tabe11.10, Tabel1.11, dan Tabe11.12.
5.JAMBI ... NO. PROVINSI SATUAN PICKUP MINIBUS DOUBLE GARDAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.ACEH Unit Rp286.380.000 Rp371.797.000 Rp518.306.000
2.SUMATERAUTARA Unit Rp261.525.000 Rp372.705.000 Rp501.507.000
3.RIAU Unit Rp293.937.000 Rp399.289.000 Rp475.248.000
4.KEPULAUANRIAU Unit Rp292.020.000 Rp375.725.000 Rp557.486.000 TABEL 1.9 KENDARAANOPERASIONALKANTORDAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

17.BALI Unit Rp724.066.000
18.NUSA TENGGARABARAT Unit Rp642.214.000
19.NUSA TENGGARATIMUR Unit Rp704.101.000
20.KALIMANTAN BARAT Unit Rp674.0 16.000
21.KALIMANTAN TENGAH Unit Rp717.l02.000
22.KALIMANTAN SELATAN Unit Rp651.964 .000
23.KALIMANTAN TIMUR Unit Rp658.627.000
24.KALIMANTAN UTARA Unit Rp70l.167.000
25.SULAWESI UTARA Unit Rp602.58 1.000
26.GORONTALO Unit Rp596.309.000
27.SULAWESI BARAT Un~t Rp669.654.000
28.SULAWESI SELATAN Unit Rp586.696.000
29.SULAWESITENGAH Unit Rp634.637.000
30.SULAWESITENGGARA Unit Rp702.278.000
31.MALUKU Unit Rp662.761.000
32.MALUKU UTARA Unit Rp694.312.000
33.PAPUA Unit Rp677.687.000
34.PAPUABARAT Unit Rp668.844.000
35.PAPUABARAT DAYA Unit Rp836.055.000
36.PAPUATENGAH Unit Rp677.687.000
37.PAPUASELATAN Unit Rp677.687.000
38.PAPUAPEGUNUNGAN Unit Rp677.687.000 TABEL 1.10 ... NO. PROVINSI SATUAN PICKUP MINIBUS DOUBLE GARDAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

5.JAM B I Unit Rp296.683.000 Rp407.020.000 Rp554.258.000
6.SUMATERA BARAT Unit Rp263.344.000 Rp401.040.000 Rp492.538.000
7.SUMATERA SELATAN Unit Rp268.272.000 Rp398.974.000 Rp516.336.000
8.LAMPUNG Unit Rp295.482.000 Rp388.531.000 Rp485.001.000
9.BENGKULU Unit Rp313.527.000 Rp387.S10.000 Rp576.868.000
10.BANGKA BELITUNG Unit Rp291.421.000 Rp399.978.000 Rp544.094.000
11.BANTEN Unit Rp252.115.000 Rp395.809.000 Rp490.729.000
12.JAWABARAT Unit Rp278.590.000 Rp397.179.000 Rp533.909.000
13.DKJJAKARTA Unit Rp270.420.000 Rp402.379.000 Rp500.913.000
14.JAWATENGAH Unit Rp277.265.000 Rp375.987 .000 Rp532.934.000
15.D.I. YOGYAKARTA Unit Rp288.709.000 Rp421.987.000 Rp550.586.000
16.JAWA TIMUR Unit Rp263.849.000 Rp376.363.000 RpS13.056.000
17.BA L I Unit Rp268.583.000 Rp387.739.999 Rp543.714.000
18.NUSA TENGGARA BARAT Unit Rp297.363.000 Rp373.878.000 RpS48.90S.000
19.NUSA TENGGARATIMUR Unit Rp316.446.000 Rp426.069.000 Rp528.028.000
20.KALIMANTAN BARAT Unit Rp288.252.000 Rp410.793.000 Rp593.776.000
21.KALIMANTAN TENGAH Unit Rp339.040.000 Rp399.240.000 Rp516.400.000
22.KALIMANTAN SELATAN Unit Rp260.147.000 Rp413.291.000 Rp517.339.000
23.KALIMANTAN TIMUR Unit Rp292.848.000 Rp376.200.000 Rp513.762.000
24.KALIMANTAN UTARA Unit Rp282.150.000 Rp376.200.000 Rp53 1.401.000
25.SULAWESI UTARA Unit Rp255.700.000 Rp376.452.000 Rp577.008.000
26.GORONTALO Unit Rp298.447.000 Rp426.563.000 Rp514.927.000
27.SULAWESI BARAT Unit Rp459.123.000 Rp382.359.000 Rp517.895.000
28.SULAWESI SELATAN Unit Rp284.029.000 Rp419.033 .000 Rp554.368.000
29.SULAWESI TENGAH Unit Rp308.028.000 Rp412.483.000 Rp501.024.000
30.SULAWESITENGGARA Unit Rp304.798.000 Rp416.555.000 Rp514.359.000
31.MALUKU Unit Rp299.723.000 Rp427.518.000 Rp585.988.000
32.MALUKU UTARA Unit Rp328.199.000 Rp425.689.000 Rp503.930.000
33.PAPUA Unit Rp319.897.000 Rp393.635.000 Rp564.390.000
34.PAPUABARAT Unit Rp296.853.000 Rp424.712.000 Rp560.900.000
35.PAPUABARAT DAYA Unit Rp296.853.000 Rp424.712.000 Rp560.900.000
36.PAPUATENGAH Unit Rp319.897.000 Rp393.635.000 Rp564.390.000
37.PAPUASELATAN Unit Rp319.897.000 Rp393.635.000 Rp564.390.000
38.PAPUAPEGUNUNGAN Unit Rp319.897.000 Rp393.635.000 Rp564.390.000
18.NUSA ... NO. PROVINSI SATUAN OPERASIONAL LAPANGAN

(1)(2) (3) (4) (5)

1.ACEH Unit Rp37.464.000 Rp37.798.000
2.SUMATERAUTARA Unit Rp38.879.000 Rp41.140.000
3.RIA U Unit Rp35.688.000 Rp40.258.000
4.KEPULAUANRIAU Unit Rp36.727.000 Rp41.861.000
5.JAM BI Unit Rp37.372.000 Rp39.884.000
6.SUMATERABARAT Unit Rp36.759.000 Rp38.087.000
7.SUMATERASELATAN Unit Rp35.009.000 Rp40.222.000
8.LAMPUNG Unit Rp39.788.000 Rp36.330.000
9.BENGKULU Unit Rp41.253.000 Rp49.325.000
10.BANGKA BELITUNG Unit Rp39.873.000 Rp48.246.000
11.BANTEN Unit Rp33.789.000 Rp37.106.000
12.JAWABARAT Unit Rp36.538.000 Rp41.917.000
13.DKIJAKARTA Unit Rp44.384.000 Rp48.875.000
14.JAWATENGAH Unit Rp39.514.000 Rp42.269.000
15.D.I. YOGYAKARTA Unit Rp39.951.000 Rp44.102.000
16.JAWATIMUR Unit Rp38.461.000 Rp43.340.000
17.BA LI Unit Rp36.391.000 Rp43.401.000 TABEL 1.11 KENDARAAN OPERASIONALKANTOR DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Roda 4 dan/atau Bus Kecil Unit Rp498.810.000
2.Roda 6 dan/ atau Bus Sedang Unit Rp768.820.000
3.Roda 6 dan/ atau Bus Besar Unit Rp1.268.200.000 TABEL 1.10 KENDARAAN OPERASIONALBUS TABEL 1.12 ... NO. PROVINSI SATUAN OPERASIONAL LAPANGAN (I) (2) (3) (4) (5)
18.NUSA TENGGARABARAT Unit Rp39.349.000 Rp40.946.000
19.NUSA TENGGARATIMUR Unit Rp39.253.000 Rp39.397.000
20.KALIMANTAN BARAT Unit Rp38.985.000 Rp41.649.000
21.KALIMANTANTENGAH Unit Rp37.975.000 Rp40.583.000
22.KALIMANTAN SELATAN Unit Rp37.349.000 Rp42.309.000
23.KALIMANTAN TIMUR Unit Rp39.877.000 Rp42.885.000
24.KALIMANTAN UTARA Unit Rp37.116.000 Rp36.670.000
25.SULAWESIUTARA Unit Rp36.558.000 Rp36.670.000
26.GORONTALO Unit Rp41.341.000 Rp39.514.000
27.SULAWESI BARAT Unit Rp36.600.000 Rp35.503.000
28.SULAWESI SELATAN Unit Rp39.997.000 Rp39.121.000
29.SULAWESITENGAH Unit Rp39.205.000 Rp44.35S.000
30.SULAWESITENGGARA Unit Rp38.775.000 Rp38.184.000
31.MALUKU Unit Rp40.950.000 Rp41.000.000
32.MALUKU UTARA Unit Rp41.638.000 Rp41.000.000
33.PAPUA Unit Rp40.336.000 Rp50.095.000
34.PAPUABARAT Unit Rp44.401.000 Rp48.10S.000
35.PAPUABARAT DAYA Unit Rp44.40 1.000 Rp48.IOS.000
36.PAPUATENGAH Unit Rp40.336.000 Rp50.095.000
37.PAPUASELATAN Unit Rp40.336.000 Rp50.095.000 3S. PAPUAPEGUNUNGAN Unit Rp40.336.000 Rp50.095.000 na Djaman Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA PRABOWO SUBIANTO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keterangan: OJ : Orang/ Jam OH : Orang/Hart OB : Orang/Bulan OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Pejabat Eselon I Unit Rp966.804. 000
2.Pejabat Eselon II Unit Rp746.110.000
3.Kendaraan Operasional Kantor Unit Rp430 .080. 000
4.Kendaraan Roda Dua Unit Rp28. 000. 000 TABEL 1.12 KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI PRESIOEN REPUEILIK INDONESIA TABEL2.1 ...
1.HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan / atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1. Ketentuan Lampiran IIdalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggiyang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawabanyang terdiri atas:
1.Satuan biaya honorarium narasurnber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri,yang terdiri atas:

a.Satuan biaya tiket pesawat;
b.Satuan biaya taksi;
c.Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsike Kabupaten/Kota dalam ProvinsiYangSarna (One Way);.
1. 3.Satuan biaya konsumsi rapat; dan
2. 4.Satuan biaya pemeliharaan.
3. 11.JAKARTA... KOTA SATUAN BIAYA TIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

(1)(2) (3) (4) (5)

1.JAKARTA AMBON Rp13.285.000 Rp7.081.000
2.JAKARTA BALIKPAPAN Rp7,412.000 Rp3.797.000
3.JAKARTA BANDA ACEH Rp7.519.000 Rp4,492.000
4.JAKARTA BANDAR LAMPUNG Rp2,407.000 Rp1.583.000
5.JAKARTA BANJARMASIN RpS.252.000 Rp2.995.000
6.JAKARTA BATAM Rp4.B67.000 Rp2.8B8.000
7.JAKARTA BENGKULU Rp4.364.000 Rp2.62 1.000 B. JAKARTA BIAK RpI4.065.000 Rp7.519.000
9.JAKARTA DENPASAR RpS.30S.000 Rp3.262.000
10.JAKARTA GORONTALO Rp7.231.000 Rp4.824.000 TABEL2.2 SATUANBIAYATIKETPESAWATPERJALANANDINASDALAMNEGERI PERGI PULANG(PP)
2.SATUANBIAYAPERJALANANDINASDALAMNEGERI 2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG(PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at·cost). NO. URAIAN SATUAN BESARAN
1.Honorarium Narasumber OJ Rp1.700.000
2.Honorarium Moderator OK Rpl.OOO.OOO
3.Honorarium Pembawa Acara OK Rp7S0.000 TABEL2.1 HONORARIUMNARASUMBER,MODERATOR,ATAU PEMBAWAACARAPROFESIONAL
49.BALIKPAPAN ... KOTA SATUAN BIAYA TIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
11.JAKARTA JAMBI Rp4.06S.000 Rp2.460.000
12.JAKARTA JAYAPURA RpI4.S6S.000 RpS.193.000
13.JAKARTA YOGYAKARTA Rp4.107.000 Rp2.26S.000
14.JAKARTA KENDARI Rp7.658.000 Rp4.182.000 IS. JAKARTA KUPANG Rp9.413.000 RpS.OSl.000
16.JAKARTA MAKASSAR Rp7.444.000 Rp3.829.000
17.JAKARTA MALANG Rp4.S99.000 Rp2.69S.000
18.JAKARTA MAMUJU Rp7.29S.000 Rp4.S67.000
19.JAKARTA MANADO Rpl0.824.000 RpS.102.000
20.JAKARTA MANOKWARI Rp16.226.000 RplO.S24.000
21.JAKARTA MATARAM RpS.316.000 Rp3.230.000
22.JAKARTA MEDAN Rp7.2S2.000 Rp3.80S.000
23.JAKARTA PADANG RpS.S30.000 Rp2.952.000
24.JAKARTA PALANGKARAYA Rp4.984.000 Rp2.984.000
25.JAKARTA PALEMBANG Rp3.861.000 Rp2.268.000
26.JAKARTA PALU Rp9.348.000 Rp5.113.000
27.JAKARTA PANGKAL PINANG Rp3.412.000 Rp2.139.000
28.JAKARTA PEKANBARU RpS.SS3.000 Rp3.016.000
29.JAKARTA PONTIANAK Rp4.3S3.000 Rp2.781.000
30.JAKARTA SEMARANG Rp3.861.000 Rp2.1S2.000
31.JAKARTA SOLO Rp3.86 1.000 Rp2.342.000
32.JAKARTA SURABAYA RpS.466.000 Rp2.674.000
33.JAKARTA TERNATE RplO.OO1.000 Rp6.664.000
34.JAKARTA TIMlKA Rp13.830.000 Rp7.487.000
35.JAKARTA TANJUNG SELOR Rp7.424.000 Rp4.057.000
36.AMBON DENPASAR RpS.054.000 Rp4.471.000
37.AMBON JAYAPURA Rp7.434.000 Rp4.161.000
38.AMBON KENDARI Rp4.824.000 Rp2.856.000
39.AMBON MAKASSAR Rp6.022.000 Rp3.455.000
40.AMBON MAN0 KWARI Rp5.177.000 Rp3.027.000
41.AMBON PALU Rp6.140.000 Rp3.508.000
42.AMBON SORONG Rp3.637.000 Rp2.257.000
43.AMBON SURABAYA Rp8.803.000 Rp4.84S.000
44.AMBON TERNATE Rp4.022.000 Rp2.449.000
45.BALIKPAPAN BANDA ACEH RpI2.739.000 Rp6.749.000
46.BALIKPAPAN BATAM Rp10.354.000 Rp5.305.000
47.BALIKPAPAN DENPASAR Rp10.739.000 Rp5.648.000
48.BALIKPAPAN JAYAPURA RpI9.071.000 RplO.086.000
87.BAN DAR ... KOTA SATUAN BIAYA TIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
49.BALIKPAPAN YOGYAKARTA Rp9.669.000 Rp4.749.000
50.BALIKPAPAN MAKASSAR Rp12.664.000 Rp6.150.000
51.BALIKPAPAN MANADO Rp15.702.000 Rp7.295.000
52.BALlKPAPAN MEDAN Rp12.493.000 Rp6.140.000
53.BALlKPAPAN PADANG RplO.942.000 Rp5.369.000
54.BALIKPAPAN PALEMBANG Rp9.445.000 Rp4.749.000
55.BALIKPAPAN PEKANBARU Rpl0.996.000 Rp5.423.000
56.BALIKPAPAN SEMARANG Rp9.445.000 Rp4.674.000
57.BALIKPAPAN SOLO Rp9.445.000 Rp4.813.000
58.BALIKPAPAN SURABAYA Rp10.889.000 Rp5.113.000
59.BALIKPAPAN TIMlKA Rp18.408.000 Rp9.445.000
60.BANDA ACEH DENPASAR Rpl0.835.000 Rp6.279.000
61.BANDA ACEH JAYAPURA Rp19.167.000 Rpl0.717.000
62.BANDA ACEH YOGYAKARTA Rp9.76S.000 RpS.380.000
63.BANDA ACEH MAKASSAR Rp12.760.000 Rp6.781.000
64.BANDA ACEH MANADO Rp15.798.000 Rp7.926.000
65.BANDA ACEH PONTIANAK Rp9.990.000 RpS.840.000
66.BANDA ACEH SEMARANG Rp9.S30.000 RpS.305.000
67.BANDA ACEH SOLO Rp9.530.000 Rp5.444.000
68.BANDA ACEH SURABAYA RplO.985.000 Rp5.744.000
69.BANDA ACEH TIMlKA Rp18.504.000 RplO.076.000
70.BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN Rp8.129.000 Rp4.129.000
71.BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH Rp8.225.000 Rp4.760.000
72.BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN Rp6.193.000 Rp3.412.000
73.BANDAR LAMPUNG BATAM Rp5.840.000 Rp3.316.000
74.BANDAR LAMPUNG BIAK Rp14.119.000 Rp7.487.000
75.BANDAR LAMPUNG DENPASAR Rp6.236.000 Rp3.647.000
76.BANDAR LAMPUNG JAYAPURA Rp14.568.000 Rp8.097.000
77.BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA Rp5.155.000 Rp2.760.000
78.BANDAR LAMPUNG KENDARI Rp8.354.000 Rp4.482.000
79.BANDAR LAMPUNG MAKASSAR RpS.161.000 Rp4.161.000
80.BANDAR LAMPUNG MALANG Rp5.594.000 Rp3.134.000
81.BANDAR LAMPUNG MANADO Rpl1.199.000 Rp5.305.000
82.BANDAR LAMPUNG MATARAM Rp6.246.000 Rp3.626.000
83.BANDAR LAMPUNG MEDAN Rp7.979.000 Rp4.150.000
84.BANDAR LAMPUNG PADANG Rp6.439.000 Rp3.380.000
85.BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA Rp5.947.000 Rp3.401.000
86.BANDAR LAMPUNG PALEMBANG Rp4.931.000 Rp2.760.000
125.BATAM ... KOTA SATUAN BIAYA TIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
87.BANDAR LAMPUNG PEKANBARU Rp6.482.000 Rp3.433.000
88.BANDAR LAMPUNG PONTIANAK RpS.380.000 Rp3.220.000
89.BANDAR LAMPUNG SEMARANG Rp4.931.000 Rp2.68S.000
90.BANDAR LAMPUNG SOLO Rp4.931.000 Rp2.824.000
91.BANDAR LAMPUNG SURABAYA Rp6.386.000 Rp3.123.000
92.BANDAR LAMPUNG TIMlKA Rp13.90S.000 Rp7.4SS.000
93.BANDUNG BATAM Rp6.289.000 Rp3.S83.000
94.BANDUNG DENPASAR RpS.626.000 Rp3.2S2.000
95.BANDUNG JAMBI RpS.006.000 Rp2.941.000
96.BANDUNG YOGYAKARTA Rp3.369.000 Rp2.129.000
97.BANDUNG PADANG Rp6.129.000 Rp3.S08.000
98.BANDUNG PALEMBANG Rp4.38S.000 Rp2.63 1.000
99.BANDUNG PANGKAL PINANG Rp4.S99.000 Rp2.738.000
100.BANDUNG PEKANBARU Rp6.S2S.000 Rp3.701.000
101.BANDUNG SEMARANG Rp3.027.000 Rp1.9S7.000
102.BANDUNG SOLO Rp3.647.000 Rp2.268.000
103.BANDUNG SURABAYA Rp4.824.000 Rp2.8S6.000
104.BANDUNG TANJUNG PANDAN Rp4.439.000 Rp2.663.000
105.BANJARMASIN BANDA ACEH Rp10.792.000 Rp6.022.000
106.BANJARMASIN BATAM Rp8.407.000 Rp4.S78.000
107.BANJARMASIN BIAK Rp16.686.000 Rp8.749.000
108.BANJARMASIN DENPASAR Rp8.792.000 Rp4.920.000
109.BANJARMASIN JAYAPURA Rp17.13S.000 Rp9.3S9.000
110.BANJARMASIN YOGYAKARTA Rp7.723.000 Rp4.022.000
111.BANJARMASIN MEDAN Rp10.S46.000 RpS.412.000
112.BANJARMASIN PADANG Rp9.006.000 Rp4.642.000
113.BANJARMASIN PALEMBANG Rp7.498.000 Rp4.022.000
114.BANJARMASIN PEKANBARU Rp9.049.000 Rp4.696.000 lIS. BANJARMASIN SEMARANG Rp7.498.000 Rp3.9S8.000
116.BANJARMASIN SOLO Rp7.498.000 Rp4.097.000
117.BANJARMASIN SURABAYA Rp8.942.000 Rp4.38S.000
118.BANJARMASIN TIMIKA RpI6.472.000 Rp8.717.000
119.BATAM BANDA ACEH Rpl0.439.000 RpS.936.000
120.BATAM DENPASAR Rp8.4S0.000 Rp4.824.000
121.BATAM JAYAPURA RpI6.782.000 Rp9.263.000
122.BATAM YOGYAKARTA Rp7.370.000 Rp3.936.000
123.BATAM MAKASSAR Rp10.37S.000 RpS.337.000
124.BATAM MANADO Rp13.413.000 Rp6.482.000
163.JAMBI ... KOTA SATUAN BIAYA TIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
125.BATAM MEDAN Rpl0.193.000 Rp5.316.000
126.BATAM PADANG Rp8.653.000 Rp4.546.000
127.BATAM PALEMBANG Rp7.145 .000 Rp3.936.000 12S. BATAM PEKANBARU RpS.707.000 Rp4.599.000
129.BATAM PONTIANAK Rp7.594.000 Rp4.396.000
130.BATAM SEMARANG Rp7.145.000 Rp3.861.000
131.BATAM SOLO Rp7.145.000 Rp4.000.000
132.BATAM SURABAYA Rp8.600.000 Rp4.300.000
133.BATAM TIMlKA RpI6.119.000 Rp8.621.000
134.BENGKULU PALEMBANG Rp2.899.000 Rpl.S93.000
135.BIAK BALIKPAPAN RpI8.622.000 Rp9.477.000
136.BlAK BANDA ACEH RpI8.718.000 Rpl0.l0S.000
137.BIAK BATAM RpI6.333.000 Rp8.664.000
138.BIAK DENPASAR RpI6.729.000 RpS.995.000
139.BIAK JAYAPURA Rp3.615.000 Rp2.321.000
140.BIAK YOGYAKARTA Rp15.64B.000 RpS.lOB.OOO
141.BIAK MANADO Rpl1.734.000 Rp6.353.000
142.BIAK MEDAN Rp1B.472.000 Rp9.49S.000
143.BIAK PADANG Rp16.932.000 RpS.72B.000
144.BIAK PALEMBANG RpI5.424.000 RpB.lOB.OOO
145.BIAK PEKANBARU Rp16.985.000 RpB.7Bl.000
146.BIAK PONTIANAK RpI5.S73.000 RpS.56S.000
147.BIAK SURABAYA Rp12.7B2.000 Rp7.0S1.000 14S. BIAK TIMIKA RpS.BOB.OOO Rp3.444.000
149.DENPASAR JAYAPURA Rp11.6BO.000 Rp6.845.000
150.DENPASAR KUPANG Rp5.091.000 Rp2.952.000
151.DENPASAR MAKASSAR Rp4.1B2.000 Rp2.631. 000
152.DENPASAR MANADO Rp7.B51.000 Rp4.27B.000
153.DENPASAR MATARAM Rpl.S40.000 Rp 1.390.000
154.DENPASAR MEDAN Rpl0.5B9.000 Rp5.65B.000
155.DENPASAR PADANG Rp9.049.000 Rp4.888.000
156.DENPASAR PALANGKARAYA RpB.557.000 Rp4.909.000
157.DENPASAR PALEMBANG Rp7.541.000 Rp4.278.000
158.DENPASAR PEKANBARU Rp9.092.000 Rp4.942.000
159.DENPASAR PONTIANAK Rp7.990.000 Rp4.738.000
160.DENPASAR TIMlKA Rpl0.140.000 Rp6.129.000
161.JAMBI BALIKPAPAN Rp7.733.000 Rp4.407.000
162.JAMBI BANJARMASIN Rp7.690.000 Rp4.193.000
201.KENDARI ... NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
163.JAMBI DENPASAR Rp7.733.000 Rp4.439.000
164.JAMBI YOGYAKARTA Rp6.653.000 Rp3.55 1.000
165.JAMBI KUPANG Rpl1.434.000 Rp6.075.000
166.JAMBI MAKASSAR Rp9.659.000 Rp4.952.000
167.JAMBI MALANG Rp7.091.000 Rp3.925.000
168.JAMBI MANADO Rp12.707.000 Rp6.097.000
169.JAMBI PALANGKARAYA Rp7.444.000 Rp4.193.000
170.JAMBI PONTIANAK Rp6.878.000 Rp4.011.000
171.JAMBI SEMARANG Rp6.428.000 Rp3.476.000
172.JAMBI SOLO Rp6.428.000 Rp3.615.000
173.JAMBI SURABAYA Rp7.883.000 Rp3.915.000
174.JAYAPURA YOGYAKARTA RpI3.274.000 Rp7.690.000
175.JAYAPURA MANADO Rp22.109.000 Rp11.263.000
176.JAYAPURA MEDAN Rp18.932.000 RplO.097.000
177.JAYAPURA PADANG Rp17.381.000 Rp9.327.000
178.JAYAPURA PALEMBANG Rp15.873.000 Rp8.717.000
179.JAYAPURA PEKANBARU Rp17.435.000 Rp9.380.000
180.JAYAPURA PONTIANAK Rp 16.322.000 Rp9.177 .000
181.JAYAPURA TIMlKA Rp3.615.000 Rp2.289.000
182.YOGYAKARTA DENPASAR Rp3.861.000 Rp2.481.000
183.YOGYAKARTA MAKASSAR Rp6.525.000 Rp3.893.000
184.YOGYAKARTA MANADO Rp10.536.000 Rp5.722.000
185.YOGYAKARTA MEDAN Rp9.519.000 Rp4.770.000
186.YOGYAKARTA PADANG Rp7.969.000 Rp4.000.000
187.YOGYAKARTA PALEMBANG Rp6.460.000 Rp3.380.000
188.YOGYAKARTA PEKANBARU Rp8.022.000 Rp4.054.000
189.YOGYAKARTA PONTIANAK Rp6.910.000 Rp3.840.000
190.YOGYAKARTA TIMlKA Rp11.894.000 Rp7.038.000
191.KENDARI BANDA ACEH RpI2.953.000 Rp7.102.000
192.KENDARI BATAM Rpl0.568.000 Rp5.658.000
193.KENDARI DENPASAR Rp5.455.000 Rp3.273.000
194.KENDARI YOGYAKARTA Rp8.129.000 Rp4.706.000
195.KENDARI PADANG Rpll.167.000 Rp5.722.000
196.KENDARI PALEMBANG Rp9.659.000 Rp5.102.000
197.KENDARI PEKANBARU Rpl1.220.000 RpS.776.000
198.KENDARI SEMARANG Rp9.659.000 Rp5.027.000
199.KENDARI SOLO Rp9.659.000 Rp5.166.000
200.KENDARI SURABAYA Rpll.l03.000 Rp5.466.000
239.MATARAM ... KOTA SATUAN BlAYA TlKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
201.KENDARI TIMIKA Rp1B.633.000 Rp9.79B.000
202.KUPANG JAYAPURA Rp 14.3B6.000 RpB.IOB.OOO
203.KUPANG YOGYAKARTA Rp7.34B.000 Rp4.1B2.000
204.KUPANG MAKASSAR Rp7.637.000 Rp4.311.000
205.KUPANG MANADO Rpl1.64B.000 Rp6.140.000
206.KUPANG SURABAYA Rp6.749.000 Rp3.722.000
207.MAKASSAR BIAK RpB.493.000 Rp4.931.000 20B. MAKASSAR JAYAPURA Rp10.193.000 RpS.7B7.000
209.MAKASSAR KENDARI Rp2.663.000 Rp1.7B6.000
210.MAKASSAR MANADO Rp5.327.000 Rp2.909.000
211.MAKASSAR TIMIKA Rp 11.723.000 Rp6.567.000
212.MALANG BALIKPAPAN RplO.l0B.000 RpS.134.000
213.MALANG BANDA ACEH Rp 10.204.000 RpS.765.000
214.MALANG BANJARMASIN RpB.161.000 Rp4.407.000
215.MALANG BATAM Rp7.BI9.000 Rp4.311.000
216.MALANG BIAK RpI6.0B7.000 RpB.4B2.000
217.MALANG JAYAPURA RpI6.S36.000 Rp9.092.000 21B. MALANG KENDARI RplO.322.000 RpS.4B7.000
219.MALANG MAKASSAR Rpl0.129.000 RpS.166.000
220.MALANG MANADO Rp13.167.000 Rp6.31 1.000
221.MALANG MEDAN Rp9.95B.000 RpS.145.000
222.MALANG PADANG RpB.41B.000 Rp4.3B5.000
223.MALANG PALANGKARAYA Rp7.915.000 Rp4.407.000
224.MALANG PALEMBANG Rp6.B99.000 Rp3.765.000
225.MALANG PEKANBARU RpB.461.000 Rp4.439.000
226.MALANG TIMlKA Rp15.B73.000 RpB.461.000
227.. MANADO MEDAN Rp15.552.000 Rp7.316.000 22B. MANADO PADANG Rp14.012.000 Rp6.546.000
229.MANADO PALEMBANG Rp12.504.000 Rp5.926.000
230.MANADO PEKANBARU Rp14.055.000 Rp6.599.000
231.MANADO PONTIANAK Rp12.953.000 Rp6.396.000
232.MANADO SEMARANG RpI2.504.000 Rp5.B51.000
233.MANADO SOLO RpI2.504.000 Rp5.990.000
234.MANADO SURABAYA Rp9.937.000 Rp5.262.000
235.MANADO TIMlKA Rp16.1B3.000 RpB.995.000
236.MATARAM BALIKPAPAN Rpl0.750.000 Rp5.615.000
237.MATARAM BANDA ACEH Rpl0.B46.000 Rp6.246.000 23B. MATARAM BANJARMASIN RpB.B03.000 Rp4.BBB.000
277.PALEMBANG ... NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
239.MATARAM BATAM Rp8.461.000 Rp4.803.000
240.MATARAM BIAK Rpl1.552.000 Rp6.546.000
241.MATARAM JAYAPURA RpI3.092.000 Rp7.327.000
242.MATARAM YOGYAKARTA Rp4.417.000 Rp2.781.000
243.MATARAM MAKASSAR Rp4.717.000 Rp2.909.000
244.MATARAM MANADO Rp8.717 .000 Rp4.738.000
245.MATARAM MEDAN Rp10.600.000 Rp5.637.000
246.MATARAM PADANG Rp9.060.000 Rp4.867.000
247.MATARAM PALEMBANG Rp7.551.000 Rp4.246.000
248.MATARAM PEKANBARU Rp9.102 .000 Rp4.909.000
249.MATARAM PONTIANAK Rp8.001.000 Rp4.706.000
250.MATARAM SURABAYA Rp3.829.000 Rp2.321.000
251.MEDAN BANDA ACEH Rp3.466.000 Rp2.193.000
252.MEDAN MAKASSAR Rp12.514.000 Rp6.172.000
253.MEDAN PONTIANAK Rp9.733.000 Rp5.230.000
254.MEDAN SEMARANG Rp9.284.000 Rp4.696.000
255.MEDAN SOLO Rp9.284.000 Rp4.835.000
256.MEDAN SURABAYA Rpl0.739.000 Rp5.134.000
257.MEDAN TIMIKA Rp 18.258.000 Rp9.455.000
258.PADANG MAKASSAR Rpl0.974.000 Rp5.402.000
259.PADANG PONTIANAK Rp8.193.000 Rp4.460.000
260.PADANG SEMARANG Rp7.744.000 Rp3.925.000
261.PADANG SOLO Rp7.744.000 Rp4.065.000
262.PADANG SURABAYA Rp9.199.000 Rp4.364.000
263.PADANG TIMlKA RpI6.718.000 Rp8.685.000
264.PALANGKARAYA BANDA ACEH Rp 10.546.000 Rp6.022.000
265.PALANGKARAYA BATAM Rp8.161.000 Rp4.578.000
266.PALANGKARAYA YOGYAKARTA Rp7.477.000 Rp4.022.000
267.PALANGKARAYA MATARAM Rp8.557.000 Rp4.888.000
268.PALANGKARAYA MEDAN Rp10.300.000 RpS.412.000
269.PALANGKARAYA PADANG Rp8.760.000 Rp4.642.000
270.PALANGKARAYA PALEMBANG Rp7.252.000 Rp4.022.000
271.PALANGKARAYA PEKANBARU Rp8.803.000 Rp4.696.000
272.PALANGKARAYA SEMARANG Rp7.252.000 Rp3.947.000
273.PALANGKARAYA SOLO Rp7.2S2.000 Rp4.086.000
274.PALANGKARAYA SURABAYA Rp8.696.000 Rp4.385.000
275.PALEMBANG BALIKPAPAN Rp9.894.000 RpS.220.000
276.PALEMBANG MAKASSAR Rp9.466.000 Rp4.781.000
315.SURABAYA ... NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
277.PALEMBANG PONTIANAK Rp6.685.000 Rp3.840.000
278.PALEMBANG SEMARANG Rp6.236.000 Rp3.30S.000
279.PALEMBANG SOLO Rp6.236.000 Rp3.444.000
280.PALEMBANG SURABAYA Rp7.690.000 Rp3.744.000
281.PALEMBANG TIMlKA Rp15.210.000 Rp8.076.000
282.PALU MAKASSAR Rp4.268.000 Rp2.578.000
283.PALU paso Rp1.957.000 Rp1.423.000
284.PALU SaRONG Rp6.878.000 Rp3.883.000
285.PALU SURABAYA Rp6.878.000 Rp3.883.000
286.PALU TOLl-TOLl Rp2.941.000 Rp1.915.000
287.PANGKAL PINANG BALlKPAPAN Rp9.038.000 Rp4.631.000
288.PANGKAL PINANG BANJARMASIN Rp7.091.000 Rp3.915.000
289.PANGKAL PINANG BATAM Rp6.739.000 Rp3.818.000
290.PANGKAL PINANG YOGYAKARTA Rp6.065.000 Rp3.262.000·
291.PANGKAL PINANG MAKASSAR Rp9.060.000 Rp4.663.000
292.PANGKALPINANG MANADO RpI2.097.000 Rp5.808.000
293.PANGKAL PINANG MEDAN Rp8.888.000 Rp4.653.000
294.PANGKAL PINANG PADANG Rp7.337.000 Rp3.883.000
295.PANGKAL PINANG PALEMBANG RpS.829.000 Rp3.262.000
296.PANGKAL PINANG PEKANBARU Rp7.391.000 Rp3.936.000
297.PANGKAL PINANG PONTIANAK Rp6.279.000 Rp3.733.000
298.PANGKALPINANG SEMARANG Rp5.829.000 Rp3.187.000
299.PANGKAL PINANG SOLO RpS.829.000 Rp3.326.000
300.PANGKAL PINANG SURABAYA Rp7.284.000 Rp3.626.000
301.PEKANBARU PONTIANAK Rp8.247.000 Rp4.514.000
302.PEKANBARU SEMARANG Rp7.797.000 Rp3.979.000
303.PEKANBARU SOLO Rp7.797 .000 Rp4.118.000
304.PEKANBARU SURABAYA Rp9.241.000 Rp4.407.000
305.PEKANBARU TIMlKA RpI6.771.000 Rp8.739.000
306.PONTIANAK MAKASSAR Rp9.91S.000 Rp5.241.000
307.PONTIANAK SEMARANG Rp6.685.000 Rp3.765.000
308.PONTIANAK SOLO Rp6.68S.000 Rp3.904.000
309.PONTIANAK SURABAYA Rp8.140.000 Rp4.204.000
310.PONTIANAK TIMlKA Rp15.659.000 Rp8.535.000
311.SEMARANG MAKASSAR Rp9.466.000 Rp4.706.000
312.SOLO MAKASSAR Rp9.466.000 Rp4.845.000
313.SURABAYA DENPASAR Rp3.198.000 Rpl.979.000
314.SURABAYA JAYAPURA Rp12.675.000 Rp7.231.000 TABEL2.3 ... 2.2. SATUANBIAYATAKSIPERJALANANDINASDALAMNEGERI Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari darr/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a.keberangkatan 1) dari kantor tempat kedudukan asal/fempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
b.kepulangan 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/fempat kedudukan lainnya yang sah; atau 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/fempat kedudukan lainnya yang sah. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada TabeI2.3.
1. 1.Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. 2.Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. 3.Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. KOTA SATUAN BIAYA TIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
4. 315.SURABAYA MAKASSAR Rp5.936.000 Rp3.433.000
5. 316.SURABAYA TIMIKA Rp 11.295.000 Rp6.589.000
6. 32.MALUKU ... NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.ACEH Orang/Kali Rp127.000
2.SUMATERAUTARA Orang/Kali Rp30B.000
3.RIAU Orang/Kali Rpl01.000
4.KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp165.000
5.JAMBI Orang/Kali Rp147.000
6.SUMATERABARAT Orang/Kali Rp190.000
7.SUMATERASELATAN Orang/Kali Rp179.000 B. LAMPUNG Orang/Kali RpI6B.OOO
9.BENGKULU Orang/Kali Rpl09.000
10.BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp97.000
11.BANTEN Orang/Kali Rp536.000
12.JAWABARAT Orang/Kali Rp200.000
13.DKI JAKARTA Orang/Kali Rp256.000
14.JAWATENGAH Orang/Kali Rpl0B.OOO
15.D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali Rp267.000
16.JAWATIMUR Orang/Kali Rp233.000
17.BALI Orang/Kali Rp227.000 lB. NUSA TENGGARABARAT Orang/Kali Rp231.000
19.NUSA TENGGARATIMUR Orang/Kali Rpl16.000
20.KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp171.000
21.KALIMANTAN TENGAH OrangjKali Rp134.000
22.KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali RplBO.OOO
23.KALIMANTANTIMUR OrangjKali Rp533.000
24.KALIMANTAN UTARA OrangjKali Rp21B.OOO
25.SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp13B.OOO
26.GORONTALO Orang/Kali Rp265.000
27.SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp313.000 2B. SULAWESI SELATAN Orang/Kali RplB7.000
29.SULAWESITENGAH OrangjKali Rp165.000
30.SULAWESITENGGARA OrangjKali Rp171.000
31.MALUKU OrangjKali Rp288.000 TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANANDINAS DALAM NEGERI Contoh 2 ...
1.Biaya taksi perjalanan dinas dalam negen berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riiI).
2.Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riiI (pertanggungjawaban secara at cost). Contoh 1: Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a.keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke temp at tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.kepulangan 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor). NO. PROVINSI SATUAN BESARAN (I) (2) (3) (4)
1. 32.MALUKUUTARA Orang/Kali Rp215.000
2. 33.PAPUA Orang/Kali Rp513.000
3. 34.PAPUABARAT Orang/Kali Rp236.000
4. 35.PAPUABARATDAYA Orang/Kali Rp236.000
5. 36.PAPUATENGAH Orang/Kali Rp513.000
6. 37.PAPUASELATAN Orang/Kali Rp513.000
7. 38.PAPUAPEGUNUNGAN Orang/Kali Rp513.000 PAESIDEN TABEL 2.4 ... 2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASIDARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupatenj'kota dalarn provinsi yang sarna (one way atau sekalijalan) rnerupakan satuan biaya untuk rnenyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari ternpat kedudukan di ibu kota provinsi ke ternpat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sarna atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sarna (One Way) terinci pada Tabe12.4. Contoh 2: Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a.keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel,penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
b.kepulangan 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan rnoda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) satuan biaya taksi dari hotelypenginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar)ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
1. 35.Medan ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5) ACEH

1.Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/Kali Rp275.000
2.Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/Kali Rp298.000
3.Banda Aceh Kab. Aceh Besar Orang/Kali Rp183.000
4.Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/Kali Rp238.000
5.Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Orang/Kali Rp325.000
6.Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Orang/Kali Rp420.000
7.Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Orang/Kali Rp31S.000
8.Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Orang/Kali Rp293.000
9.Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/Kali Rp460.000
10.Banda Aceh Kab. Aceh Timur Orang/Kali Rp289.000 II. Banda Aceh Kab. Aceh Utara Orang/Kali Rp270.000
12.Banda Aceh Kab. Bener Meriah Orang/Kali Rp278.000
13.Banda Aceh Kab. Bireuen Orang/Kali Rp220.000
14.Banda Aceh Kab. Gayo Lues Orang/Kali Rp370.000 IS. Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang/Kali Rp275.000
16.Banda Aceh Kab. Pidie Orang/Kali Rp190.000
17.Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang/Kali Rp20S.000·
18.Banda Aceh Kota Langsa Orang/Kali Rp301.000
19.Banda Aceh Kota Lhokseumawe Orang/Kali Rp240.000
20.Banda Aceh Kota Subulussalam Orang/Kali Rp400.000 SUMATERA UTARA
21.Medan Kab.Asahan Orang/Kali Rp259.000
22.Medan Kab. Batubara Orang/ Kali . Rp22S.000
23.Medan Kab. Dairi Orang/Kali Rp270.000
24.Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali Rp186.000
25.Medan Kab. Humbang Hasundutan Orang/Kali Rp300.000
26.Medan Kab. Karo Orang/Kali Rp200.000
27.Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp287.000
28.Medan Kab. Labuhan Batu Selatan Orang/Kali Rp360.000
29.Medan Kab. Labuhan Batu Utara OrangjKali Rp300.000
30.Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp186.000
31.Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp420.000
32.Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.000
33.Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.000
34.Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp300.000 TABEL 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATENjKOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)
71.Padang ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BE SARAN PROVINSI KOTATUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5)

35.Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp330.000
36.Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.000
37.Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.000 3B. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.000
39.Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp34S.000
40.Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.000 4l. Medan Kab.Toba Orang/Kali Rp300.000
42.Medan Kota Binjai Orang/Kali RplBO.OOO
43.Medan Kota Pematang Sian tar Orang/Kali Rp22S.000
44.Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp34S.000
45.Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp28S.000
46.Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.000 RIAU
47.Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/Kali Rp380.000
48.Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali Rp315.000
49.Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali Rp200.000
50.Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/Kali Rp300.000 5l. Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali Rp225.000
52.Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang/Kali Rp350.000
53.Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali Rp322.000
54.Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali Rp350.000
55.Pekanbaru Kota Dumai Orang/Kali Rp400.000 KEPULAUANRIAU
56.Tanjung Pinang Kab. Bintan Orang/Kali Rp185.000 JAMBI
57.Jambi Kab. Batanghari Orang/Kali Rp175.000
58.Jambi Kab. Bungo Orang/Kali Rp270.000
59.Jambi Kab. Kerinci Orang/Kali Rp325.000
60.Jambi Kab. Merangin Orang/Kali Rp260.000
61.Jambi Kab. Muaro Jambi Orang/Kali Rp170.000
62.Jambi Kab. Sarolangun Orang/Kali Rp241.000
63.Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Orang/Kali Rp22S.000
64.Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Orang/Kali Rp190.000
65.Jambi Kab.Tebo Orang/Kali Rp250.000
66.Jambi Kota Sungai Penuh Orang/Kali Rp30B.OOO SUMATERA BARAT
67.Padang Kab. Agam Orang/Kali Rp225.000
68.Padang Kab. Dharmasraya Orang/Kali Rp2S0.000
69.Padang Kab. Lima Puluh Kota Orang/Kali Rp225.000
70.Padang Kab. Padang Pariaman Orang/Kali Rp205.000
109.Bandar ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN (I) (2) (3) (4) (5)
71.Padang Kab. Pasaman Orang/Kali Rp2S0.000
72.Padang Kab. Pasaman Barat Orang/Kali Rp250.000
73.Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/Kali Rp20S.000
74.Padang Kab. Sijunjung Orang/Kali Rp22S.000 7S. Padang Kab. Solak Orang/Kali Rp2l0.000
76.Padang Kab. Solak Selatan Orang/Kali Rp2S0.000
77.Padang Kab. Tanah Datar Orang/Kali Rp220.000
78.Padang Kota Bukit Tinggi Orang/Kali Rp21S.000
79.Padang Kota Padang Panjang Orang/Kali Rp210.000
80.Padang Kota Pariaman Orang/Kali Rp200.000
81.Padang Kota Payakumbuh Orangj Kali Rp22S.000
82.Padang Kota Sawahlunto Orang/Kali Rp21S.000
83.Padang Kota Solak Orang/Kali Rp210.000 SUMATERA SELATAN
84.Palembang Kab. Banyuasin Orang/Kali Rp203.000
85.[Palembang Kab. Empat Lawang Orang/Kali Rp31S.000
86.Palembang Kab. Lahat Orang/Kali Rp2S0.000
87.Palembang Kab. Muara Enim Orang/Kali Rp23S.000
88.Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/Kali Rp235.000
89.Palembang Kab. Musi Rawas Orang/Kali Rp320.000
90.Palembang Kab. Musi Rawas Utara Orang/Kali Rp325.000
91.Palembang Kab. Ogan Ilir Orang/Kali Rp20S.000
92.Palembang Kab. Ogan Komering Ilir Orang/Kali Rp20S.000
93.Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali Rp248.000
94.Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Orang/Kali Rp2S0.000
95.Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Orang/Kali Rp24S.000
96.Palembang Kab. Pali Orang/Kali Rp26S.000
97.Palembang Kota Lubuk Linggau Orang/Kali Rp290.000
98.Palembang Kota Pagar Alam Orang/Kali Rp280.000
99.Palembang Kota Prabumulih Orang/Kali Rp205.000 LAMPUNG
100.Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Orang/Kali Rp270.000
101.Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Orang/Kali Rp234.000
102.Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Orang/Kali Rp246.000
103.Bandar Lampung Kab. Lampung Timur Orang/Kali Rp246.000
104.Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Orang/Kali Rp252.000
105.Bandar Lampung Kab. Mesuji Orang/Kali Rp276.000
106.Bandar Lampung Kab. Pesawaran Orang/ Kali Rp216.000
107.Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat Orang/Kali Rp200.000
108.Bandar Lampung Kab. Pringsewu Orang/Kali Rp222.000
145.Bandung ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5)

109.Bandar Lampung Kab. Tanggamus Orang/Kali Rp240.000
110.Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orangj Kali Rp252.000
111.Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Barat Orang/Kali Rp267.000
112.Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kali Rp270.000
113.Bandar Lampung Kota Metro Orang/Kali Rp234.000 BENGKULU
114.Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/Kali Rp344.000
115.Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/Kali Rp232.000
116.Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/Kali Rp313.000
117.Bengkulu Kab.Kaur Orang/Kali Rp385.000
118.Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/Kali Rp298.000
119.Bengkulu Kab. Lebong Orang/Kali Rp375.000
120.Bengkulu Kab. Mukomuko Orang/Kali Rp423.000
121.Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/Kali Rp313.000
122.Bengkulu Kab. Seluma Orang/Kali Rp282.000 BANGKABELITUNG
123.Pangkalpinang Kab.Bangka Orang/Kali Rp250.000
124.Pangkalpinang Kab. Bangka Barat OrangjKali Rp275.000
125.Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan Orang/Kali Rp275.000
126.Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah Orang/Kali Rp250.000 BANTEN
127.Serang Kab. Lebak Orang/Kali Rp208.000
128.Serang Kab. Pandeglang Orang/Kali Rp138.000
129.Serang Kab. Serang Orang/Kali Rp160.000
130.Serang Kab. Tangerang Orang/Kali Rp254.000
131.Serang Kota Cilegon Orang/Kali Rp160.000
132.Serang Kota Tangerang Orang/Kali Rp313.000
133.Serang Kota Tangerang Selatan Orang/Kali Rp347.000 JAWABARAT
134.Bandung Kab.Bandung Orang/Kali Rp183.000
135.Bandung Kab. Bandung Barat Orang/Kali Rp275.000
136.Bandung Kab. Bekasi Orang/Kali Rp265.000
137.Bandung Kab. Bogor Orang/Kali Rp185.000
138.Bandung Kab. Ciamis Orang/Kali Rp245.000
139.Bandung Kab. Cianjur Orang/Kali Rp215.000
140.Bandung Kab. Cirebon Orang/Kali Rp280.000
141.Bandung Kab. Garut Orang/Kali Rp243.000
142.Bandung Kab. Indramayu Orang/Kali Rp275.000
143.Bandung Kab. Karawang Orang/Kali Rp248.000
144.Bandung Kab. Kuningan Orang/Kali Rp275.000
184.Semarang ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5)

145.Bandung Kab. Majalengka Orang/Kali Rp235.000
146.Bandung Kab. Pangandaran Orang/Kali Rp283.000
147.Bandung Kab. Purwakarta Orang/Kali Rp218.000
148.Bandung Kab. Subang Orang/Kali Rp208.000
149.Bandung Kab. Sukabumi Orang/Kali Rp245.000
150.Bandung Kab. Sumedang Orang/Kali Rp230.000
151.Bandung Kab. Tasikmalaya Orang/Kali Rp245.000
152.Bandung Kota Banjar Orang/Kali Rp283.000
153.Bandung Kota Bekasi Orang/Kali Rp265.000
154.Bandung Kota Bogor Orang/Kali Rp285.000
155.Bandung Kota Cimahi Orang/Kali Rp168.000
156.Bandung Kota Cirebon Orang/Kali Rp270.000
157.Bandung Kota Depok Orang/Kali Rp275.000
158.Bandung Kota Sukabumi Orang/Kali Rp226.000
159.Bandung Kota Tasikmalaya Orang/Kali Rp245.000 JAWATENGAH
160.Semarang Kab. Banjarnegara Orang/Kali Rp260.000
161.Semarang Kab. Banyumas Orang/Kali Rp257.000
162.Semarang Kab. Batang Orang/Kali Rp240.000
163.Semarang Kab. Blora Orang/Kali Rp270.000
164.Semarang Kab. Boyolali Orang/Kali Rp240.000
165.Semarang Kab. Brebes Orang/Kali Rp263.000
166.Semarang Kab. Cilacap Orang/Kali Rp280.000
167.Semarang Kab. Demak Orang/Kali Rp230.000
168.Semarang Kab. Grobogan Orang/Kali Rp235.000
169.Semarang Kab. Jepara Orang/Kali Rp240.000
170.Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kali Rp250.000
171.Semarang Kab. Kebumen Orang/Kali Rp260.000
172.Semarang Kab. Kendal Orang/Kali Rp230.000
173.Semarang Kab. Klaten Orang/Kali Rp250.000
174.Semarang Kab. Kudus Orang/Kali Rp235.000
175.Semarang Kab. Magelang Orang/Kali Rp240.000
176.Semarang Kab. Pati Orang/Kali Rp240.000
177.Semarang Kab. Pekalongan Orang/Kali Rp245.000
178.Semarang Kab. Pemalang Orang/Kali Rp250.000
179.Semarang Kab. Purbalingga Orang/Kali Rp270.000
180.Semarang Kab. Purworejo Orang/Kali Rp250.000
181.Semarang Kab. Rembang Orang/Kali Rp250.000
182.Semarang Kab. Semarang Orang/Kali Rp230.000
183.Semarang Kab. Sragen Orang/Kali Rp250.000
222.Surabaya ... NO. IBUKOTA KABUPATENj SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5)

184.Semarang Kab. Sukoharjo OrangjKali Rp2S0.000
185.Semarang Kab. Tegal Orang/Kali Rp260.000
186.Semarang Kab. Temanggung Orang/Kali Rp240.000
187.Semarang Kab. Wonogiri Orang/Kali Rp2S0.000
188.Semarang Kab. Wonosobo OrangjKali Rp2S0.000
189.Semarang Kota Magelang Orang/Kali Rp240.000
190.Semarang Kota Pekalongan Orang/Kali Rp24S.000
191.Semarang Kota Salatiga OrangjKali Rp23S.000
192.Semarang Kota Surakarta OrangjKali Rp24S.000
193.Semarang Kota Tegal Orang/ Kali Rp260.000 D.I. YOGYAKARTA
194.Yogyakarta Kab. Bantul OrangjKali Rp2S0.000
195.Yogyakarta Kab. Gunung Kidul OrangjKali Rp3S0.000
196.Yogyakarta Kab. Kulon Progo Orang/Kali Rp3S0.000
197.Yogyakarta Kab. Sleman Orang/Kali Rp200.000 JAWATIMUR
198.Surabaya Kab. Bangkalan OrangjKali Rp22S.000
199.Surabaya Kab. Banyuwangi OrangjKali Rp28S.000
200.Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali Rp2SS.000
201..Surabaya Kab. Bojonegoro OrangjKali Rp22S.000
202.Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali Rp2SS.000
203.Surabaya Kab. Gresik OrangjKali Rp22S.000
204.Surabaya Kab. Jember OrangjKali Rp261.000
205.Surabaya Kab. Jombang Orang/Kali Rp23S.000
206.Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali Rp23S.000
207.Surabaya Kab. Lamongan OrangjKali Rp225.000
208.Surabaya Kab. Lumajang OrangjKali Rp261.000
209.Surabaya Kab. Madiun OrangjKali Rp245.000
210.Surabaya Kab. Magetan OrangjKali Rp253.000
211.Surabaya Kab. Malang Orang/Kali Rp228.000
212.Surabaya Kab. Mojokerto OrangjKali Rp225.000
213.Surabaya Kab. Nganjuk Orang/Kali Rp245.000
214.Surabaya Kab. Ngawi OrangjKali Rp253.000
215.Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali Rp285.000
216.Surabaya Kab. Pamekasan OrangjKali Rp243.000
217.Surabaya Kab. Pasuruan OrangjKali Rp228.000
218.Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali Rp255.000
219.Surabaya Kab. Probolinggo OrangjKali Rp228.000
220.Surabaya Kab. Sampang OrangjKali Rp235.000
221.Surabaya Kab. Sidoarjo OrangjKali Rp240.000
258.Pontianak ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5)

222.Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali Rp255.000
223.Surabaya Kab. Sumenep Orang/Kali Rp255.000
224.Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali Rp245.000
225.Surabaya Kab.Tuban Orang/Kali Rp245.000
226.Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali Rp245.000
227.Surabaya Kota Batu Orang/Kali Rp242.000
228.Surabaya Kota Blitar Orang/Kali Rp255.000
229.Surabaya Kota Bojonegoro Orang/Kali Rp225.000
230.Surabaya Kota Kediri Orang/Kali Rp235.000
231.Surabaya Kota Madiun Orang/Kali Rp245.000
232.Surabaya Kota Malang Orang/Kali Rp228.000
233.Surabaya Kota Mojokerto Orang/Kali Rp225.000
234.Surabaya Kota Probolinggo Orang/Kali Rp228.000 BALI
235.Denpasar Kab.Badung Orang/ Kali Rp188.000
236.Denpasar Kab.Bangli OrangjKali Rp225.000
237.Denpasar Kab. Buleleng Orang/Kali Rp265.000
238.Denpasar Kab. Gianyar Orang/Kali Rp225.000
239.Denpasar Kab. Jembrana Orang/Kali Rp270.000
240.Denpasar Kab. Karangasem Orang/Kali Rp263.000
241.Denpasar Kab.Tabanan OrangjKali Rp225.000 NUSA TENGGARA BARAT
242.Mataram Kab. Lombok Barat Orang/Kali Rp325.000
243.Mataram Kab. Lombok Tengah Orang/Kali Rp450.000
244.Mataram Kab. Lombok Timur OrangjKali Rp350.000 NUSA TENGGARA TIMUR
245.Kupang Kab. Belu Orang/Kali Rp325.000
246.Kupang Kab. Kupang Orang/Kali Rp175.000
247.Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Orang/Kali Rp218.000
248.Kupang Kab. Timor Tengah Utara Orang/Kali Rp275.000 KALIMANTANBARAT
249.Pontianak Kab. Bengkayang Orang/Kali Rp270.000
250.Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/Kali Rp550.000
251.Pontianak Kab. Kayong Utara Orang/Kali Rp550.000
252.Pontianak Kab. Ketapang Orang/Kali Rp550.000
253.Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kali Rp185.000
254.Pontianak Kab. Landak Orang/KaIi Rp270.000
255.Pontianak Kab. Melawi Orang/Kali Rp430.000
256.Pontianak Kab. Mempawah Orang/Kali Rp230.000
257.Pontianak Kab. Sambas Orang/Kali Rp300.000 SULAWESI UTARA ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN (I) (2) (3) (4) (5)
258.Pontianak Kab. Sanggau Orang/Kali Rp303.000
259.Pontianak Kab. Sekadau Orang/Kali Rp343.000
260.Pontianak Kab. Sintang Orang/Kali Rp392.000
261.Pontianak Kota Singkawang Orang/Kali Rp257.000 KALIMANTANTENGAH
262.Palangkaraya Kab. Barito Selatan Orang/Kali Rp290.000
263.Palangkaraya Kab. Barito Timur .Orang/ Kali Rp333.000
264.Palangkaraya Kab. Barito Utara Orang/Kali Rp425.000
265.Palangkaraya Kab. Gunung Mas Orang/Kali Rp30O.000
266.Palangkaraya Kab. Kapuas Orang/Kali Rp275.000
267.Palangkaraya Kab. Katingan Orang/Kali Rp250.000
268.Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat Orang/Kali Rp425.000
269.Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/Kali Rp300.000
270.Palangkaraya Kab. Lamandau Orang/Kali Rp525.000
271.Palangkaraya Kab. Murung Raya Orang/Kali Rp448.000
272.Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Orang/Kali Rp250.000
273.Palangkaraya Kab. Seruyan Orang/ Kali Rp328.000
274.Palangkaraya Kab. Sukamara Orang/Kali Rp525.000 KALIMANTANSELATAN
275.Banjarmasin Kab. Balangan Orang/Kali Rp230.000
276.Banjarmasin Kab. Banjar Orang/Kali Rp170.000
277.Banjarmasin Kab. Barito Kuala Orang/Kali Rp200.000
278.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan Orang/Kali Rp200.000
279.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Tengah Orang/Kali Rp212.000
280.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Utara Orang/Kali Rp218.000
281.Banjarmasin Kab. Kota Baru Orang/Kali Rp290.000
282.Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/Kali Rp234.000
283.Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu Orang/Kali Rp300.OOO
284.Banjarmasin Kab. Tanah Laut Orang/Kali Rp200.000
285.Banjarmasin Kab. Tapin Orang/Kali Rp189.000
286.Banjarmasin Kota Banjarbaru Orang/Kali Rp225.000 KALIMANTANTIMUR
287.Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/Kali Rp1.500.000
288.Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/Kali Rp500.000
289.Samarinda Kab. Kutai Timur Orang/Kali Rp1.350.000
290.Samarinda Kab. Paser Orang/Kali Rp1.650.000
291.Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Orang/Kali Rp650.000
292.Samarinda Kota Balikpapan Orang/Kali Rp550.000
293.Samarinda Kota Bontang Orang/Kali Rp600.000
330.Makassar ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN (I) (2) (3) (4) (5) SULAWESI UTARA
294.Manado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali Rp250.000
295.Manado Kab. Bolaang Mongondow Selatan Orang/Kali Rp275.000
296.Manado Kab. Bolaang Mongondow Timur Orang/Kali Rp250.000
297.Manado Kab. Bolaang Mongondow Utara Orang/Kali Rp300.000 29B. Manado Kab. Minahasa Orang/Kali RplBO.OOO
299.Manado Kab. Minahasa Selatan Orang/Kali RplBO.OOO
300.Manado Kab. Minahasa Tenggara Orang/Kali Rp200.000
301.Manado Kab. Minahasa Utara Orang/Kali Rp175.000
302.Manado Kota Bitung Orang/Kali Rp175.000
303.Manado Kota Kotamobagu Orang/Kali Rp250.000
304.Manado Kota Tomohon Orang/Kali Rp170.000 GORONTALO
305.Gorontalo Kab. Boalemo Orang/Kali Rp400.000
306.Gorontalo Kab. Gorontalo Orang/Kali Rp300.000
307.Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Orang/Kali Rp350.000 30B. Gorontalo Kab. Pahuwato Orang/Kali Rp650.000 SULAWESI BARAT
309.Mamuju Kab. Majene Orang/Kali Rp240.000
310.Mamuju Kab. Mamasa Orang/Kali Rp359.000
311.Mamuju Kab. Mamuju Tengah Orang/Kali Rp200.000
312.Mamuju Kab. Pasangkayu Orang/Kali Rp270.000
313.Mamuju Kab. Polewali Mandar Orang/Kali Rp260.000 SULAWESI SELATAN
314.Makassar Kab. Bantaeng Orang/Kali Rp235.000
315.Makassar Kab. Barru Orang/Kali Rp210.000
316.Makassar Kab. Bone Orang/Kali Rp240.000
317.Makassar Kab. Bulukumba Orang/Kali Rp240.000 31B. Makassar Kab. Enrekang Orang/Kali Rp250.000
319.Makassar Kab. Gowa Orang/Kali Rp175.000
320.Makassar Kab. Jeneponto Orang/Kali Rp230.000
321.Makassar Kab. Luwu Orang/Kali Rp350.000
322.Makassar Kab. Luwu Timur Orang/Kali Rp375.000
323.Makassar Kab. Luwu Utara Orang/Kali Rp365.000
324.Makassar Kab. Maros Orang/Kali Rp170.000
325.Makassar Kab. Pinrang Orang/Kali Rp230.000
326.Makassar Kab. Sidenreng Rappang Orang/Kali Rp230.000
327.Makassar Kab. Sinjai Orang/Kali Rp235.000 32B. Makassar Kab. Soppeng Orang/Kali Rp235.000
329.Makassar Kab. Takalar Orang/Kali Rp190.000 2.4. SATUAN ... NO. IBUKOTA KABUPATEN/ SATUAN BESARAN PROVINSI KOTATUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5)

330.Makassar Kab. Tana Toraja Orang/Kali Rp350.000
331.Makassar Kab. Toraja Utara Orang/Kali Rp350.000
332.Makassar Kab. Wajo Orang/Kali Rp230.000
333.Makassar Kota Palopo Orang/Kali Rp350.000
334.Makassar Kota Pare-Pare Orang/Kali Rp225.000 SULAWESI TENGAH
335.Palu Kab. Luwuk Orang/Kali Rp400.000
336.Palu Kab. Buol Orang/Kali Rp472.000
337.Palu Kab. Donggala Orang/Kali Rp130.000
338.Palu Kab. Morowali Orang/Kali Rp400.000
339.Palu Kab. Morowali Utara Orang/Kali Rp400.000
340.Palu Kab. Parigi Moutong Orang/Kali Rp250.000
341.Palu Kab. Poso Orang/Kali Rp280.000
342.Palu Kab. Sigi Orang/Kali Rp219.000
343.Palu Kab. Tojo Una-Una Orang/Kali Rp350.000
344.Palu Kab. Toli-Toli Orang/Kali Rp412.000 SULAWESITENGGARA
345.Kendari Kab. Bombana Orang/Kali Rp355.000
346.Kendari Kab. Kolaka Orang/Kali Rp370.000
347.Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali Rp300.000
348.Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali Rp425.000
349.Kendari Kab.Konawe Orang/Kali Rp300.000
350.Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali Rp305.000
351.Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali Rp300.000 MALUKUUTARA
352.Sofifi Kab. Halmahera Barat Orang/Kali Rp850.000
353.Sofifi Kab. Halmahera Tengah OrangjKali Rpl.OOO.OOO
354.Sofifi Kab. Halmahera Timur Orang/Kali Rp1.250.000
355.Sofifi Kab. Halmahera Utara OrangjKali Rp900.000 PAPUA
356.Jayapura Kab. Jayapura OrangjKali Rp600.000
357.Jayapura Kab. Keerom Orang/Kali Rp900.000
358.Jayapura Kab. Sarmi Orang/Kali Rp2.700.000 PAPUA BARAT
359.Manokwari Kab. Teluk Bintuni . Orang/ Kali Rp900.000
360.Manokwari Kab. Manokwari Se1atan OrangjKali Rp7S0.000
361.Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Orang/Kali Rp2.650.000 REPUBLIK INDONESI~
3.SATUAN... NO. IBUKOTA KABUPATEN/KOTA SATUAN BESARAN PROVINSI TUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali Rp284.000
2.Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali Rp284.000
3.Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali Rp300.000
4.Jakarta Kota Bogor Orang/Kali Rp300.000
5.Jakarta Kota Depok OrangjKali Rp275.000
6.Jakarta Kota Tangerang Orang/Kali Rp286.000
7.Jakarta Kota Tangerang Selatan OrangjKali Rp286.000
8.Jakarta Kab. Tangerang Orang/Kali Rp310.000
9.Jakarta Kepulauan Seribu Orang/Kali Rp428.000 TABEL2.5 SATUANBIAYATRANSPORTASIDARIJAKARTA KE KABUPATENjKOTASEKITAR(ONE WAY) 2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTASEKITAR(ONE WAY) Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupatenjkota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaterr/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten /Kota Bekasi, Kabupaterr/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Kepala Daerah dapat menetapkan standar biaya transportasi daratj transportasi laut untuk rute atau tujuan antar provinsi/antar kabupaten kota melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5. 2.20 KALIMANTAN... NO. PROVINSI SATUAN MAKAN KUDAPAN (SNACK)

(1)(2) (3) (4) (5)

1.RAPATKOORDINASITINGKAT Orang/Kali RpllO.OOO Rp49.000 KEPALA DAERAH/ ESELONI/SETARA
2.RAPATBIASA 2.1 ACEH Orang/Kali Rp51.000 Rp20.000 2.2 SUMATERAUTARA Orang/Kali Rp47.000 Rp17.000 2.3 RIAU Orang/Kali Rp50.000 Rp17.000 2.4 KEPULAUANRIAU Orang/Kali Rp44.000 Rp25.000 2.5 JAMBI Orang/Kali Rp50.000 Rp18.000 2.6 SUMATERABARAT Orang/Kali Rp45.000 Rp18.000 2.7 SUMATERASELATAN Orang/Kali Rp63.000 Rp18.000 2.8 LAMPUNG Orang/Kali Rp43.000 Rp21.000 2.9 BENGKULU Orang/Kali Rp48.000 Rp16.000 2.10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp44.000 Rp19.000 2.11 BANTEN Orang/Kali Rp54.000 Rp20.000 2.12 JAWA BARAT Orang/Kali Rp50.000 Rp21.000 2.13 DKI JAKARTA Orang/Kali Rp53.000 Rp24.000 2.14 JAWATENGAH Orang/Kali Rp68.750 Rp16.000 2.15 D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali RpSS.OOO Rp16.000 2.16 JAWATIMUR Orang/Kali Rp49.000 Rp23.000 2.17 BALI Orang/Kali Rp48.000 Rp21.000 2.18 NUSA TENGGARABARAT Orang/Kali Rp49.000 Rp18.000 2.19 NUSATENGGARATIMUR Orang/Kali RpS2.000 Rp22.000 TABEL2.6 SATUANBIAYAKONSUMSIRAPAT
3.SATUANBIAYAKONSUMSIRAPAT Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a.rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b.rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPDdalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua)jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabe12.6. Satuan ...
1. 4.SATUANBIAYA PEMELIHARAAN 4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya perneliharaan gedung atau bangunan dalarn negeri rnerupakan satuan biaya yang digunakan untuk rnenyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna rnenjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi sernula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sarna dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak terrnasuk untuk perneliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Biaya perneliharaan gedung atau bangunan rneliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, perneliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halarnan kantor. NO. PROVINSI SATUAN MAKAN KUDAPAN (SNACK)

(1)(2) (3) (4) (5) 2.20 KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp51.000 Rp17.000 2.21 KALIMANTANTENGAH Orang/Kali Rp42.000 Rp15.000 2.22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp51.000 Rp17.000 2.23 KALIMANTANTIMUR Orang/Kali Rp4B.OOO Rp26.000 2.24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp53.000 Rp21.000 2.25 SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp55.000 Rp26.000 2.26 GORONTALO Orang/Kali Rp45.000 Rp15.000 2.27 SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp54.000 Rp21.000 2.28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp56.000 Rp26.000 2.29 SULAWESITENGAH Orang/Kali Rp48.000 Rp18.000 2.30 SULAWESITENGGARA Orang/Kali Rp49.000 Rp21.000 2.31 MALUKU Orang/Kali Rp59.000 Rp24.000 2.32 MALUKU UTARA Orang/Kali Rp63.000 Rp2S.000 2.33 PAPUA Orang/Kali Rp61.000 Rp33.000 2.34 PAPUABARAT Orang/Kali Rp62.000 Rp27.000 2.35 PAPUABARAT DAYA Orang/Kali Rp62.000 Rp27.000 2.36 PAPUATENGAH Orang/Kali Rp61.000 Rp33.000 2.37 PAPUASELATAN Orang/Kali Rp90.000 Rp49.000 2.38 PAPUAPEGUNUNGAN Orang/Kali Rp91.000 Rp40.000

28.SULAWESI... HALAMAN NO. PROVINSI SATUAN GEDUNG GEDUNG TIDAK GEDUNG/ BERTINGKAT BERTINGKAT BANGUNAN KANTOR

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.ACEH m2/tahun Rp192.000 RpI48.000 RpIO.OOO
2.SUMATERA UTARA m2/tahun Rp229.000 Rp171.000 RplO.OOO
3.RIAU m2/tahun Rp217.000 Rp162.000 Rpll.OOO
4.KEPULAUAN RIAU m2/tahun Rp244.000 Rp182.000 Rpll.OOO
5.JAMBI m2/tahun Rp204.000 RpI51.000 RplO.OOO
6.SUMATERA BARAT m2/tahun Rp182.000 RpI32.000 Rp10.000
7.SUMATERA SELATAN m2/tahun Rp218.000 RpI47.000 Rpll.OOO
8.LAMPUNG m2/tahun Rp214.000 Rp136.000 RplO.OOO
9.BENGKULU m2/tahun Rp 191.000 RpI31.000 Rp10.000
10.BANGKA BELITUNG , m2/tahun Rp215.000 RpI41.000 Rp11.000
11.BANTEN m2/tahun Rp202.000 Rp144.000 RplO.OOO
12.JAWA BARAT m2/tahun Rp178.000 Rp141.000 Rp10.000
13.DKIJAKARTA m2/tahun Rp206.000 Rp157.000 Rp11.000
14.JAWATENGAH m2/tahun Rp173.000 Rp97.000 Rp10,OOO
15.D.1. YOGYAKARTA m2/tahun Rp168.000 Rp111.000 RplO.OOO
16.JAWATIMUR m2/tahun Rp196.000 Rp170.000 Rp10.000
17.BALI m2/tahun Rp200.000 Rp148.000 RplO.OOO
18.NUSATENGGARA BARAT m2/tahun Rp223.000 Rp185.000 RplO.OOO
19.NUSA TENGGARA TIMUR m2/tahun Rp197.000 Rp160.000 Rp10.000
20.KALIMANTAN BARAT m2/tahun Rp201.000 Rp136.000 RplO.OOO
21.KALIMANTAN TENGAH m2/tahun Rp236.000 Rp155.000 Rp11.000
22.KALIMANTAN SELATAN m2/tahun Rp196.000 Rp148.000 Rpll.OOO
23.KALIMANTAN TIMUR m2/tahun Rp242.000 Rp200.000 Rp10.000
24.KALIMANTAN UTARA m2/tahun Rp242.000 Rp200.000 RpIO.OOO
25.SULAWESI UTARA m2/tahun Rp187.000 Rp157.000 RplO.OOO
26.GORONTALO m2/tahun Rp196.000 Rp138.000 Rp14.000
27.SULAWESI BARAT m2/tahun Rp356.000 Rp296.000 Rp11.000 TABEL2.7 SATUANBIAYAPEMELIHARAANGEDUNG ATAUBANGUNANDALAMNEGERI Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a.gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
b.gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa danjatau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur ten tang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7. TABEL2.8 ... 4.2. SATUAN BIAYAPEMELIHARAANDAN OPERASIONALKENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11. HALAMAN NO. PROVINSI SATUAN GEDUNG GEDUNG TIDAK GEDUNG/ BERTINGKAT BERTINGKAT BANGUNAN KANTOR

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

28.SULAWESI SELATAN m2/tahun Rp209.000 Rp190.000 RplO.OOO
29.SULAWESI TENGAH ml/tahun Rp226.000 Rp168.000 Rpl1.000
30.SULAWESITENGGARA m2/tahun Rp197.000 Rp144.000 RplO.OOO
31.MALUKU m2/tahun Rp223.000 Rp197.000 Rp14.000
32.MALUKU UTARA ml/tahun Rp229.000 Rp192.000 Rp14.000
33.PAPUA m2ftahun Rp487.000 Rp277.000 Rp14.000
34.PAPUABARAT m2ftahun Rp632.000 Rp469.000 Rp19.000
35.PAPUABARAT DAYA m2/tahun Rp632.000 Rp469.000 Rp19.000
36.PAPUATENGAH m2/tahun Rp487.000 Rp277.000 Rp14.000
37.PAPUASELATAN m2/tahun Rp716.000 Rp407.000 Rp21.000
38.PAPUAPEGUNUNGAN m2ftahun Rp72 1.000 Rp41O.000 Rp21.000 PRES.DEN
30.SULAWESI ... NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) I KEPALA DAERAH/KETUA DPRD Unir/Tahun Rp45.670.000 II ANGGOTA DPRD Unit/Tahun Rp44.010.000 III PEJABAT ESELON I Unit/Tahun Rp42.350.000 IV PEJABAT ESELON II

1.ACEH Unit/Tabun Rp43.610.000
2.SUMATERAUTARA Unit/Tahun Rp42.1BO.000
3.RIAU Unit/Tahun Rp42.290.000
4.KEPULAUAN RIAU Unit/Tahun Rp42.040.000
5.JAMBI Unit/Tahun Rp43.000.000
6.SUMATERABARAT Unit/Tahun Rp42.950.000
7.SUMATERA SELATAN Unit/Tabun Rp42.310.000
8.LAMPUNG Unit/Tabun Rp42.430.000
9.BENGKULU Unit./Tahun Rp42.340.000
10.BANGKA BELITUNG Unit/Tabun Rp42.0 10.000
11.BANTEN Unit/Tahun Rp42.1BO.000
12.JAWABARAT Unir/Tahun Rp42.090.000
13.DKIJAKARTA Unit/Tahun Rp42.490.000
14.JAWATENGAH Unit/Tahun Rp43.960 .000
15.D.I. YOGYAKARTA Unit/Tahun Rp43.710.000
16.JAWATIMUR Unit/Tahun Rp42.370.000
17.BALI Unit/Tahun Rp44.300.000 lB. NUSA TENGGARABARAT Unit/Tahun Rp42.B60.000
19.NUSA TENGGARATIMUR Unit/Tahun Rp41.740.000
20.KALIMANTAN BARAT Unit/Tahun Rp42.510.000
21.KALIMANTAN TENGAH Unit/Tahun Rp44.2BO.000
22.KALIMANTAN SELATAN Unit/Tahun Rp42.750.000
23.KALIMANTAN TIMUR Unit/Tahun Rp42.320.000
24.KALIMANTAN UTARA Unit/Tahun Rp42.320.000
25.SULAWESI UTARA Unit/Tahun Rp42.240.000
26.GORONTALO Unit/Tabun Rp41.920.000
27.SULAWESI BARAT Unit/Tahun Rp40.940.000 2B. SULAWESISELATAN Unit/Tabun Rp42.130.000
29.SULAWESITENGAH Unit/Tabun Rp42.B10.000 TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT R£PUBLIK INDONESIA
20.KALIMANTAN ... NO. PROVINSI SATUAN RODA EMPAT DOUBLE RODADUA GARDAN (11 (2) (3) (4) (S) (6)
1.ACEH Unit/Tahun Rp37.970.000 Rp40.990.000 RpS.250.000
2.SUMATERAUTARA Unit/Tahun Rp36.820.000 Rp39.410.000 Rp5.020.000
3.RIAU Unit/Tahun Rp36.900.000 Rp39.SS0.000 Rp4.990.000
4.KEPULAUANRIAU Unit/Tahun Rp36.990.000 Rp39.270.000 Rp4.890.000
5.JAMBI Unit/Tahun Rp37.480.000 Rp40.310.000 RpS.130.000
6.SUMATERABARAT Unit/Tahun Rp37.440.000 Rp40.280.000 RpS.170.000
7.SUMATERASELATAN Unit/Tahun Rp36.920.000 Rp39.S40.000 Rp4.990.000
8.LAMPUNG Unit/Tahun Rp37.020.000 Rp39.670.000 RpS.020.000
9.BENGKULU Unit/Tahun Rp36.940.000 Rp39.S70.000 RpS.OOO.OOO
10.BANGKA BELITUNG Unit/Tahun Rp36.680.000 Rp39.210.000 Rp4.930.000
11.BANTEN Unit/Tahun Rp36.760.000 Rp39.430.000 Rp4.900.000
12.JAWABARAT Unit/Tahun Rp36.690.000 Rp39.340.000 Rp4.880.000
13.DKIJAKARTA Unit/Tahun Rp37.000.000 Rp39.790.000 Rp4.960.000
14.JAWATENGAH Unir/Tahun Rp38.220.000 Rp41.400.000 RpS.270.000 IS. DJ. YOGYAKARTA Unir/'Tahun Rp38.020.000 Rp41.120.000 RpS.230.000
16.JAWATIMUR Unit/Tahun Rp36.940.000 Rp39.630.000 Rp4.970.000
17.BALI Unir/Tahun Rp38.S60.000 Rp41.740.000 RpS.430.000
18.NUSATENGGARABARAT Unit/Tahun Rp37.400.000 Rp40.1S0.000 RpS.130.000
19.NUSATENGGARATIMUR Unit/ Tahun Rp36.490.000 Rp38.900.000 Rp4.900.000 TABEL 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

30.SULAWESI TENGGARA Unit/Tahun Rp43.310.000 3l. MALUKU Unity'Tahun Rp42.900.000
32.MALUKU UTARA Unit/Tahun Rp41.990 .000
33.PAPUA Unitj'Tahun Rp42.S30.000
34.PAPUABARAT Unit/Tahun Rp42.600.000
35.PAPUA BARAT DAYA Unit/Tabun Rp42.600.000
36.PAPUATENGAH Unir/Tahun Rp42.530.000
37.PAPUA SELATAN Unit./Tahun Rp42.S30.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN Unit/Tahun Rp42.S30.000 TABEL 2.11 ... NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Roda6 Unit/Tahun Rp37.110.000
2.Speed boat Unit/Tahun Rp20.240.000 TABEL 2.10 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 6 DAN SPEED BOAT NO. PROVINSI SATUAN RODA EMPAT DOUBLE RODADUA GARDAN

(1)(2) (3) (4) (S) (6)

20.KALIMANTAN BARAT Unit/Tahun Rp37.S10.000 Rp39.700.000 RpS.OBO.OOO
21.KALIMANTAN TENGAH Unit/Tahun Rp39.050.000 Rp41.640.000 RpS.470.000
22.KALIMANTAN SELATAN Unit/Tahun Rp37.720.000 Rp39.970.000 RpS.120.000
23.KALIMANTAN TIMUR Unit/Tahun Rp37.360.000 Rp39.4BO.000 RpS.020.000
24.KALIMANTAN UTARA Unit/Tahun Rp37.360.000 Rp39.4BO.000 Rp3.620.000
25.SULAWESI UTARA Unit/Tahun Rp37.270.000 Rp39.410.000 RpS.030.000
26.GORONTALO Unit/Tahun Rp37.010.000 Rp39.030.000 Rp4.990.000
27.SULAWESI BARAT Unit/Tahun Rp3S.BI0.000 Rp3B.040.000 Rp4.6BO.000 2B. SULAWESI SELATAN Unit/Tahun Rp36.770.000 Rp39.360.000 Rp4.910.000
29.SULAWESI TENGAH Unit/Tahun Rp37.790.000 Rp40.0 10.000 Rp5.160.000
30.SULAWESI TENGGARA Unit/Tahun Rp38.220.000 Rp40.SS0.000 RpS.260.000
31.MALUKU Unit/Tahun Rp37.900.000 Rp40.0BO.OOO RpS.260.000
32.MALUKU UTARA Unit/Tahun Rp37.100.000 Rp39.090.000 RpS.OBO.OOO
33.PAPUA Unit/Tahun Rp37.600.000 Rp39.660.000 RpS.320.000
34.PAPUABARAT Unit/Tahun Rp37.650.000 Rp39.740.000 RpS.240.000 3S. PAPUA BARAT DAYA Unit/Tahun Rp37.650.000 Rp39.740.000 RpS.240.000
36.PAPUA TENGAH Unit/Tahun Rp37.600.000 Rp39.660.000 RpS.320.000
37.PAPUA SELATAN Unit/Tahun Rp37.600.000 Rp39.660.000 RpS.320.000 3B. PAPUA PEGUNUNGAN Unit/Tahun Rp37.600.000 Rp39.660.000 RpS.320.000
11.Genset ... NO URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Inventaris Kantor Pegawai/Tahun RpSO.OOO
2.Personal Computer/Notebook Unit/Tahun Rp730.000
3.Printer Unit/Tahun Rp690.000
4.AC Split Unit/Tahun Rp610.000
5.Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/Tahun Rp7.190.000
6.Genset 75 KVA Unit/Tahun RpS.640.000
7.Genset 100 KVA Unit/Tahun Rp10.150.000 S. Genset 125 KVA Unity'Tahun Rp10.780.000
9.Genset 150 KVA Unitr'Tahun Rp 13.260.000
10.Genset 175 KVA Unit/Tahun RpI4.S10.000 TABEL 2.12 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuan biaya pemeliharaan saran a kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, ACsplit, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.12. NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Pejabat Eselon I Unit/Tahun Rp11.100.000
2.Pejabat Eselon II Unit/Tahun Rp10.990.000 .
3.Kendaraan Operasional Kantor Unit/Tahun Rp10.460.000
4.Kendaraan Roda Dua Unit/Tahun Rp3.200.000 TABEL 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA _J¢j~:tf:t...thUla.LJ.!:;. Perundang-undangan dan . Hukum, PRABOWO SUBIANTO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/ Hari OB : Orang/Bulan OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran NO URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

11.Genset 200 KVA Unit./Tahun Rp15.850.000
12.Genset 250 KVA Unit/Tahun Rp16.790.000
13.Genset275 KVA Unit/Tahun Rp17.760.000
14.Genset 300 KVA Unit/Tahun Rp20.960.000
15.Genset350 KVA Unit/Tahun Rp22.960.000
16.Genset450 KVA Unit/Tahun Rp25.620.000
17.Genset 500 KVA Unity'Tahun Rp31.770.000 PRE,IDEN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Peraturan turunan (15)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 61 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 54 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 48 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 36 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 36 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Peraturan turunan (15)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 61 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 54 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 48 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 36 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 36 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2025