DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan Bupati ini menetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan KUPA dan P-PPAS yang disusun dengan sistematika: Bab I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan; Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan Bab VI Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perkembangan ekonomi makro daerah, kerangka Pendanaan, target dan sasaran yang tidak sesuai asumsi dasar perencanaan pembangunan dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8.Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4.Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6.Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

a.dasar penetapan perubahan RKPD; dan
b.pedoman penyusunan KUPA dan P-PPAS.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan;
3. c.BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.BAB VI Penutup.
(2)Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Tim anggaran Pemerintah Daerah menyusun KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025 dengan berpedoman pada perubahan RKPD tahun 2025.
(2)KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibahas bersama DPRD untuk kemudian menjadi nota kesepakatan KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025.
(3)Berdasarkan KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Pasal 5

Dalam hal perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan prioritas hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. Ditetapkan di Tideng Pale, pada tanggal 17 Jum 2025 BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale, padatanggal 17 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, MOHD. IDHAMNUR BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 202 5 NOMOR 12

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…