Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Keberadaan lembaga ini sangat krusial sebagai garda terdepan pelaksanaan otonomi daerah, memastikan kebutuhan spesifik masyarakat lokal dapat diakomodasi secara langsung. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi "Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)" menjadi panduan dalam setiap inisiatif pembangunan yang berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, memastikan kebutuhan spesifik masyarakat lokal dapat diakomodasi secara langsung. Pembentukannya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 menegaskan landasan hukum keberadaannya sebagai entitas pemerintahan yang mandiri.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah bertanggung jawab menetapkan peraturan daerah yang relevan dengan kondisi lokal. Aspek pelayanan meliputi penyediaan berbagai layanan dasar, sementara aspek program mencakup perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan di berbagai sektor. Visi pembangunan 2021-2024 "Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)" menjadi panduan utama.
Beberapa program strategis yang menjadi fokus intervensi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung meliputi peningkatan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan infrastruktur daerah, dan upaya keterbukaan informasi publik. Selain itu, pemerintah daerah juga mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai program penting untuk pengumpulan data ekonomi. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang transparan.
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkontribusi dalam isu nasional melalui partisipasinya dalam program-program berskala nasional seperti Sensus Ekonomi 2026 yang dicanangkan oleh Badan Pusat Statistik. Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, kabupaten ini juga berperan dalam menjaga stabilitas regional dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Keterbukaan informasi publik yang digalakkan juga merupakan bagian dari agenda nasional untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan bangunan. Layanan pendidikan dan kesehatan di puskesmas juga merupakan interaksi penting. Selain itu, warga dapat menyampaikan pengaduan atau mengakses informasi publik mengenai kebijakan dan program pemerintah daerah, termasuk pengumuman seleksi PPPK.
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Utara, dengan mandat yang jelas sejak pembentukannya pada tahun 2007. Melalui visi "BERSIH" dan program strategisnya, pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasinya dalam program nasional dan penyediaan berbagai layanan menegaskan perannya sebagai pelayan publik yang esensial dan berkontribusi pada pembangunan daerah serta nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 27 Tahun 2025
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, Penagihan Pajak, Keberatan dan Banding, Pembetulan dan Pembatalan, Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak, serta Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2022
Perda ini menetapkan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.137.171.000.924,- yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2023
Perda ini mengatur jenis pajak dan retribusi daerah, subjek dan objek pajak dan retribusi, serta tata cara pemungutan dan pengawasannya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB IV PENGADAAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PEMANFAATAN BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB VIII PENILAIAN BAB IX PEMINDAHTANGANAN BAB X PEMUSNAHAN BAB XI PENGHAPUSAN BAB XII PENATAUSAHAAN BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan mengenai definisi operasional, sumber pendanaan remunerasi yang berasal dari APBD dan pendapatan BLUD, indikator penilaian remunerasi, penambahan jenis insentif berupa tambahan penghasilan lainnya bagi dokter spesialis, serta mekanisme penghentian pemberian insentif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 749.489.393.591,22 bertambah sejumlah Rp. 92.566.334.456,89 sehingga menjadi Rp. 842.055.728.048,11 dengan rincian sebagai berikut Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 789.022.200.998,88 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 842.055.728.048,11 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 53.033.527.049,23 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020
Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang meliputi ketentuan umum, kewenangan, kerjasama dan koordinasi, kebijakan, penegakan dan penindakan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 29 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pembangunan industri yang mencakup Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup.