DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai pengelolaan kelebihan saldo kas daerah melalui instrumen simpanan bank dengan sistematika: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Perencanaan Penempatan; BAB III Pelaksanaan dan Tata Cara Kerja Sama; BAB IV Tata Cara Penempatan dan Pencairan; BAB V Evaluasi dan Rekonsiliasi; BAB VI Pelaporan; dan BAB VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4738);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PBUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
5.pemerintahan di bidang keuangan Daerah.
6.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7.Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau idle cash untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam bentuk Deposito.
8.Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan peijanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.
9.Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditunjuk Bupati.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penempatan Deposito Uang Daerah dengan memanfaatkan kelebihan kas secara tertib dan optimal dalam bentuk Deposito.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN

Pasal 3

(1)Dalam hal teijadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk Deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati.
(2)Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan.
(3)BUD/Kuasa BUD menyiapkan perkiraan aliran kas bulanan, saldo kas minimal bulanan, potensi idle cash yang dapat ditempatkan dan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek dalam bentuk Deposito dan menyampaikan kepada Bupati.
(4)Penyampaian kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup jumlah dana yang akan di depositokan, jangka waktu Deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan Deposito.
(5)Berdasarkan penyampaian kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah ke dalam Deposito yang dipilih.
(6)Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilakukan pada Bank Umum yang ditunjuk.
(7)Penunjukkan Bank Umum untuk Penempatan Uang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan peijanjian keija sama antara PPKD selaku BUD/Kuasa BUD dengan Pejabat Bank Umum yang bersangkutan.
(8)Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas pelaksanaan Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 4

Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan zUang Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Mengajukan penawaran keija sama dan suku bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan bank;
b.memiliki program pelayanan perbankan dalam bentuk Deposito;
c.memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
d.memiliki tingkat kesehatan dan kineija keseluruhan paling kurang tergolong baik;
e.memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
f.melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 5

(1)Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati dengan tembusan kepada PD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat penawaran keija sama dan penawaran bentuk atau jenis layanan Penempatan Uang Daerah serta tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
2. b.surat pemyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah dan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
3. c.fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku;
4. d.fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan bank paling kurang tergolong baik; dan
5. e.dokumen penilaian kineija bank paling kurang tergolong baik.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD selaku BUD/Kuasa BUD melakukan telaahan untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.
(3)Berdasarkan hasil telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membuat Nota Kesepahaman dan menetapkan Keputusan Penunjukan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.
(4)Tindak lanjut penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat peijanjian keija sama antara BUD/Kuasa BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
(5)Peijanjian keija sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.judul;
2. b.identitas para pihak;
3. c.dasar hukum;
4. d.batang tubuh yang terdiri atas:
  1. 1.maksud dan tujuan;
  2. 2.ruang lingkup;
  3. 3.tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
  4. 4.hak dan kewajiban;
  5. 5.denda;
  6. 6.j angka waktu;
  7. 7.penyelesaian perselisihan;
  8. 8.keadaan memaksa (force majeure)-, dan
  9. 9.Iain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan
  10. 10.penutup.
(6)Format surat pemyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dan pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

(1)Tata cara Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagai berikut:
1. a.BUD/Kuasa BUD mencermati dan mengkaji suku bunga/nisbah/bagi hasil Deposito di Bank Umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah;
2. b.BUD/Kuasa BUD menerbitkan surat pemindahbukuan Deposito yang disampaikan ke pemegang kas Daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah pada bank yang ditunjuk; dan
3. c.BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Daerah.
(2)Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 7

(l)Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berkewajiban:

a.menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari keija sejak penempatan;
b.memberikan bunga/nisbah/bagi hasil Deposito sesuai tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
c.melaporkan perkembangan Penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil Deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
d.memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan menegosiasikan suku bunga baru.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD melalui alamat kan tor PD selaku BUD.
(3)Format laporan perkembangan Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
(2)Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan Deposito paling lama 1 (satu) hari setelah pemberitahuan diterima dan segera melakukan pencairan Deposito pada hari yang sama.
(3)Pencairan Deposito dilakukan dengan menyetor kembali atau melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud berupa pokok simpanan dan bunga/nisbah/bagi hasil ke RKUD.
(4)Apabila pencairan Deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo, maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank dan tidak dikenakan penalti.

BAB V

EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 9

(1)BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan peijanjian keija sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan peijanjian keija sama dengan Bank Umum.
(3)BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setiap awal bulan berikutnya.

Pasal 10

(1)BUD/Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi secara berkala atas Penempatan Uang Daerah paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
(2)BUD/Kuasa BUD dapat meminta data dan informasi sewaktu-waktu terkait jumlah Penempatan Uang Daerah dan hasil Penempatan Uang Daerah kepada Bank Umum, Pemegang Kas dan/atau pihak lain terkait.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019