DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pakaian Dinas ASN; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Sanksi; serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8.Pakaian Dinas Harian PD Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh PD tertentu.
9.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menigkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian PD Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada PD tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara PD tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara camat ;dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tediri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ay at (1) digunakan pada hari Senin dan Seiasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercan turn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercan turn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c juga dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan serta pada waktu tertentu untuk kegiatan resmi/tidak resmi.

Pasal 8

Bagi PD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian PD Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian Dinas Pemadam Kebakaran.
(2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan ASN pada PD tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun satuan organisasi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian PD Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…