DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perubahan standar harga satuan yang mencakup Ketentuan Umum, Standar Harga Satuan (SSH, SBU, ASB, HSPK), Perubahan Standar Harga Satuan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentnag Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);
11.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025. MEMUTUSKAN : M < __ —J. _ _ 1_ _ _ T\T^r4T TTT ATTA WT TXT^T* A mT TTI A AT TXT TTX A mT M\Tm A A ATTA A TX T T A TX^X A iviciicicipKciii . rDAUDnnnn ri^rwAi w twain ournn 1£lhnizainvt oitainlj/aik mzaivvj/a SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1)Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
(2)Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
(3)Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
(4)Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
(5)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6)Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pernbiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
(7)Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
(8)Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
(9)Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
(10)Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
(2)Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan Peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan 1-1,1; ciln D.aproh Tohnn AruTrnoran 909^A K^A AK^A AA A X-A-A.AA A-X VA.X A AK-AAAX^LAA A AA A VAX A A-l .
(2)Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.SSH;
2. b.SBU;
3. c.ASB; dan
4. d.HSPK.
(3)Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan standar satuan harga untuk barang yang termasuk dalam kriteria persediaan dan aset.
(2)SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Barang Konstruksi/Bangunan dan Barang Non Konstruksi/Bangunan;
(3)SSH Barang Kontruksi/Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu barang yang digunakan dalam analisis pembentuk (HSPK).
(4)SSH Barang bangunan/konstruksi merupakan harga dasar yang ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Inflasi dan belum merupakan keuntungan sehingga perlu menambahkan keuntungan pada analisis satu pekerjaan yang dihitung melalui mekanisme perhitungan HPS.
(5)SSH Barang Non Konstruksi bersifat estimasi dan disusun berdasarkan komponen Harga Eceran/Pasaran Tertinggi (HET), Inflasi, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Overhead/Profit.

Pasal 6

(1)SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya pajak, bea dan tarif;
3. c.satuan biaya perjalanan dinas; dan
4. d.satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan luar kantor.
(2)SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Harga Darvnavi vifn <4 i1.ryirwin -iii Lrvl nr>.cr/Tn.*«nz4 <-» x vinvi iiiLu.il j dxx^ vxvxcLxk \-xxxcxxxx|^cxv<x vxcxxcxxxx pvi viivcuiaaii aii^uiuii vxcxxx pelaksanaan anggaran.
(3)SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
(4)SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis standar biaya yaitu :
(1)Standar Biaya Umum (SBU), dan
(2)Standar Biaya Khusus (SBK).
(5)Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan batas tertinggi transaksi seperti honorarium, uang harian, perjalanan dinas, dan sebagainya dan/atau estimasi transaksi (seperti tarif hotel, indeks biaya kantor dan sebagainya).
(6)Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai pedoman dalam penghitungan biaya ketuaran dan suatu kegiatan, referensi penyusunan prakiraan maju dan penghitungan pagu indikatif tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

(1)Ketentuan Pasal 3A dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, tentang Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dilakukan secara at cost (biaya rill).
(2)Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara at cost (biaya riil) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
(3)Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara at cost (biaya riil).
(4)Ketentuan biaya penginapan untuk dinas luar dan dalam daerah yang meliputi dalam atau luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan tidak menggunakan but hotel atau bukti pembayaran penginapan makan dibayarkan dengan menggunakan tarif 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan berdasarkan golongan atau jabatan.
(5)Ketentuan biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada kementerian/Lembaga.
(6)Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan peijatanan dinas.

Pasal 8

a.ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan fisik dan kegiatan non fisik.
b.ASB kegiatan fisik dan kegiatan non fisik disusun berdasarkan komponen yang terdiri atas SSH serta SBU yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan metode analisis yang dapat dipertanggungj awabkan.

Pasal 9

(1)HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik atau konstruksi serta uraian kegiatan pada kegiatan fisik atau konstruksi.
(2)H SPK disusun dengan metode analisis yang distandarkan untuk setiap j enis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan SBU.

Pasal 10

(1)HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan hasil perhitungan SKPD teknis, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait konstruksi dan bangunan.
(2)SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
(3)Untuk analisis kegiatan fisik atau konstruksi yang belum ada dalam standar satuan harga dapat mengajukan perubahan kepada tim penyusun.
(4)Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan hasil analisis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 11

(1)Perubahan atas Peraturan Bupati ini dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam l(satu) tahun.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk:
1. a.mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;
2. b.mengakomodir item barang yang belum tercantum pada Peraturan Bupati ini; dan/atau
3. c.menyesuaikan kebijakan pemerintah.
(3)Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar harga/biaya atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut :
1. a.Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah;
2. b.Pimpinan SKPD melampirkan 3 (tiga) bukti survei harga dari distributor, dan
3. c.Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun SSH dan SBU mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…