DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, serta BAB V Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahuun 2025 Nomor 12). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 terdiri dari:

a.BABI : PENDAHULUAN Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.
b.BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, yang memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Analisis kinerja pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Isu-isu pen ting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, berisikan uraian mengenai: sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional (NSPK, SPM, SDGs) tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap RKPD 2026, berisikan uraian mengenai: proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, lampiran tabel review terhadap RKPD tahun 2026. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.
c.BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Tujuan dan sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor- faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi: jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, dan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil rumusan rencana program dan kegiatan PD tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026.
d.BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat daerah tahun 2026.
e.BAB V : PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. Ditetapkan di Tideng Pale padatanggal 07 Agustus 2025 BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 07 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, HERSON6YAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR 2 0

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…