DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekarn Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
5.Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
6.Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
7.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8.Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10.Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan Kesehatan dari tenaga medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
11.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, badan usaha, dan masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara mandiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
13.Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik adalah badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk sistem rekam medis elektronik di Daerah, yang wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data.

Pasal 2

Rekam Medis Elektronik merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Fisilitas Pelayanan Kesehatan dan wajib terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 3

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Rekam Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah. [2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
2. b.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis;
3. c.menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis; dan
4. d.mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pusat kesehatan masyarakat; dan
2. b.rumah sakit.

Pasal 5

Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan hams menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memastikan tersedianya Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;
2. b.melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah; dan
3. c.menjadi fasilitator pada proses penerapan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika dibutuhkan.
(3)Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui PD berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, serta memfasilitasi unit kerja.
(4)Dalam melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dapat berupa Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, PD, Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu sendiri, atau Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik melalui mekanisme kerja sama.
(2)Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Kesehatan.
(3)Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengajukan permohonan tertulis kepada PD.
(4)Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada rekomendasi dari Kepala PD.
(5)Penyelenggara Sistem Elektronik pada Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini PD, Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu sendiri, dan Badan Usaha Penyelenggara Sistem Elektronik harus terdaftar di kementerian yang bertanggungjawab pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik harus memiliki kemampuan kompatibilitas dan/atau interoperabilitas.
(2)Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
(3)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu melakukan komunikasi atau pertukaran data atau bagi pakai data dengan salah satu atau lebih Sistem Elektronik yang lain, yang menggunakan standar pertukaran data.
(4)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada standar sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengacu kepada variabel dan meta data yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
(2)Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elemen data yang terdapat pada Sistem Elektronik Rekam Medis Elektronik.
(3)Meta data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi definisi, format, dan kodifikasi.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…