DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang mencakup Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 25).
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pajak Daerah.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara. lO. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. ll. Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
13.Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk sebagai tempat pembukuan dan penerimaan Opsen.
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilaksanakan bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Pemerintah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam Surat Setoran Pajak Daerah Pajak MBLB.
(3)Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui PD melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Bupati melalui PD menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Pemerintah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
(6)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(7)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan Pajak Daerah.
(8)Contoh perhitungan Opsen Pajak MBLB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Bukti penerimaan Daerah diterbitkan oleh Bank RKUD atas transaksi penerimaan Opsen.
(2)Bukti penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor transaksi Pajak sebagai tanda bukti penyetoran ke kas Daerah yang diterbitkan oleh RKUD.
(3)Nomor transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai data rekonsiliasi penerimaan Opsen.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Untuk mendukung optimalisasi penerimaan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah mengalokasikan sebesar 2% (dua persen) dari opsen pajak yang diterima.
(5)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 9

(1)Bupati melalui PD bersama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.surat pemberitahuan Pajak Daerah;
2. b.surat setoran Pajak Daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 16 September 2025 BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 16 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, HE NBYAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR 2 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 2 6 TAHUN 2 02 5 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. ILUSTRASI PENJELASAN PERHITUNGAN OPSEN MBLB

1.Sebuah Perusahaan membeli pasir sebanyak 100m3 untuk keperluan komersial.
2.Harga Patokan MBLB sebesar Rp.100.000/m3
3.Tarif Pajak MBLB sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang sebesar 20%.
4.Opsen MBLB 25% • Perhitungan beban Wajib Pajak adalah sebagai berikut Pajak MBLB = 100m3 x Rp. 100.000 x 20% = 2.000.000 Opsen MBLB = 2.000.000 x 25% =Rp.500.000 • Beban Wajib Pajak = 2.000.000+500.000 = 2.500.000 Keterangan Pajak MBLB Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 2.000.000 Opsen MBLB untuk Provinsi sebesar Rp. 500.000
5.Pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB terutang dan Opsen Pajak MBLB terutang disetor ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung secara bersamaan. BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…