DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pembangunan industri yang mencakup Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan industri Daerah, diperlukan dukungan melalui pelaksanaan kerja sama, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 - 2042;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022 - 2042;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022 - 2042; Mengingat ‘ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022 - 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA, PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023- 2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Pemerintah. Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Rencana Pembangunan Industri yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten Tana Tidung untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman melaksanakan kerja sama, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

a.mengembangkan Industri melalui kemitraan;
b.meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu produk Industri Daerah;
c.memperkuat struktur dan daya saing Industri Daerah;
d.meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya di bidang Industri;
e.mengetahui perkembangan Industri secara berkala; dan
f.menentukan kebijakan dalam bidang Industri di Daerah.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama program pembangunan Industri di Daerah. [2] Dalam melaksanakan keija sama program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah Lainnya; dan
4. d.Pihak Ketiga.
(3)Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.pengusaha;
2. b.pelaku Industri;
3. c.perguruan tinggi;
4. d.perbankan; dan/atau
5. e.lembaga dalam negeri maupun luar negeri.
(4)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.kemitraan;
2. b.studi banding;
3. c.magang;
4. d.pendampingan; dan/atau
5. e.memorandum of understanding/nota Kesepahaman.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RPIK.
(2)Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan RPIK Bupati membentuk Tim.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIK sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Industri Daerah dengan tetap menyelaraskan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan kegiatan Industri dan kegiatan Kawasan Industri;
2. b.menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di sektor usaha Industri dan usaha Kawasan Industri;
3. c.menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan Industri dan kegiatan Kawasan Industri; dan
4. d.meningkatkan daya saing Industri lokal.
(5)Sasaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pelaku Industri kecil dan menengah.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan PD dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
(7)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kegiatan
1. a.standardisasi dan sertifikasi Industri;
2. b.peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
3. c.pemberdayaan Industri kecil menengah;
4. d.promosi;
5. e.legalitas;
6. f.pembiayaan;
7. g.pengadaan bahan baku;
8. h.sarana dan prasarana Industri; dan/atau
9. i.Kawasan Peruntukan Industri.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap standardisasi dan sertifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembinaan fasilitasi standar nasional Indonesia;
2. b.ISO tertentu;
3. c.Hak kekayaan intelektual;
4. d.Sertifikasi halal; dan/atau
5. e.Sertifikasi Industri lainnya.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemberdayaan Industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan huruf c meliputi:
1. a.pelatihan, bimbingan teknis, magang; dan/atau
2. b.sertifikasi profesi.
(4)Pembinaan dan pengawasan terhadap promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.seleksi produk terkait tampilan dan mutu; dan/atau
2. b.uji coba produk/pameran.
(5)Pembinaan dan pengawasan terhadap legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui sistem Online Single Submission dengan produk legalitas seperti nomor induk berusaha, sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan/ atau legalitas Industri terkait lainnya.
(6)Pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan dan pengadaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f dan huruf g meliputi:
1. a.dana bergulir;
2. b.perjanjian pinjaman; dan/ atau
3. c.hibah
(7)Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi ketersediaan dan operasionalisasi peralatan produksi dan instalasi pengolahan air limbah.
(8)Pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui sistem informasi Kawasan Peruntukan Industri, rapat koordinasi dan/ atau desk Kawasan Peruntukan Industri.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan RPIK.
(2)Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan RPIK Bupati membentuk Tim.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program pembangunan sektor Industri di Daerah. [4] Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan PD dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 8

[1] Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Industri selaku Ketua Tim menyampaikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bidang pembangunan Industri dan/atau peninjauan kembali RPIK.
(3)Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pertumbuhan Industri;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
4. d.realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan Industri; dan
5. e.permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 22 September 2025 BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale, pada tanggal 29 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2 02 5 nomor 2 9

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…