DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, Anggaran Pembiayaan Daerah, serta Teknis Pelaksanaan Penjabaran APBD.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penamban nilai kekayaan bersih
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
6.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 616.589.326.160,- (Enam Ratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.008.177.319,- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah}, yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.857.246.343,- (Empat MilyarDelapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah}
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 623.963.865,- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah}.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.099.406.000,- (Enam Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah}.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.427.561.111,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sebelas Rupiah}.

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.857.246.343,- (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah}, yang terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame
2. b.Pajak Air Tanah
3. c.Pajak Sarang Burung Walet
4. d.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5. e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
6. f.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. g.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8. h.Opsen PKB
9. i.Opsen BBNKB
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
(4)Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
(5)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
(7)Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 294.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
(8)Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
(9)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.253.246.343,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
(10)Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
(11)Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);

Pasal 6

(1)Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), yang terdiri hanya atas Pajak Reklame Papan/ Billboard / Videotron/ Megatron;
(2)Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri hanya atas Pajak Air Tanah;
(3)Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri hanya atas Pajak Sarang Burung Walet;
(4)Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri hanya atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya;
(5)Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Pertokoan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 294.000.000,00,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri hanya atas PBBP2;
(10)Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri hanya atas BPHTB-Pemindahan Hak;
(11)Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.253.246.343,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.PBJT-Restoran
2. b.PBJT-Tenaga Listrik
3. c.PBJT-Jasa Perhotelan
4. d.PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
(12)Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri hanya atas Opsen PKB
(13)Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas hanya atas Opsen BBNKB

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 723.860.555.459,- (TujuhRatus Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.471.072.450,44 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Empar Ratus Lima Puluh Rupiah Empat Puluh Empat Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 267.081.953.967,74 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b direncanakan sebesar Rp. 152.936.939.957,70 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.439.878.525,- (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.300.000,00,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 9

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 267.081.953.967,74 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen)., yang terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainya ASN;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. e.Belanj a Gaji dan Tunj angan KDH / WKDH;
6. f.Belanja Penerimaan Lainya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
7. g.Belanja Pegawai BLUD.
(2)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 152.752.174.334,- (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Pasal 10

Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 152.752.174.334,- (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Gaji Pokok ASN
b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN
c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN
d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN
e.Belanja Tunjangann Fungsional Umum ASN
f.Belanja Tunjangan Beras ASN
g.Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN
h.Belanja Pembulatan Gaji ASN
i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
k.Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
1. 1.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

(1)Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.478.724.820,- (Seratus Tiga Belas MUyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dia Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
(2)Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.996.082.761,24 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Empat Sen).
(3)Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.544.893.481,08 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan Sen).
(4)Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.366.772.920,00,- (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
(5)Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.389.698.999,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
(6)Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.798.221.748,98 (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen).
(7)Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 95.323.727,98 (Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Delapan Seri).
(8)Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf h direncanakan sebesar Rp. 13.534.336,81 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Satu Sen).
(9)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.819.410.674,02 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Dua Sen).
(10)Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 272.141.226,11 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Sebelas Sen).
(11)Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 787.771.433,51 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Satu Sen).
(12)Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 325.481.488,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.041.499.535,44,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Empat Sen), yang terdiri atas:
1. a.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
2. b.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
(2)Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.976.705.864,- (Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…