DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan mengenai definisi operasional, sumber pendanaan remunerasi yang berasal dari APBD dan pendapatan BLUD, indikator penilaian remunerasi, penambahan jenis insentif berupa tambahan penghasilan lainnya bagi dokter spesialis, serta mekanisme penghentian pemberian insentif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.
5.Badan Layanan Umum Daerah disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam member ikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
7.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.
8.Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji diberikan setiap bulan.
9.Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang dapat berupa jasa pelayanan, tambahan perbaikan penghasilan dan tambahan penghasilan lainnya sehingga kinerja pegawai lebih produktif.
10.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga lainnya atas jasa dalam rangka pelayanan medis dan non medis.
11.Tambahan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya di luar Gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD.
12.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati, meliputi Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
13.Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
14.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15.Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang di luar Dewan Pengawas BLUD yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas BLUD.
16.Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tenaga bantuan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD.
17.Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD terdiri atas medis dan non medis.
18.Calon Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD terdiri atas medis dan non medis.
19.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD adalah Pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD yang terdiri atas Pegawai Tetap Non PNS BLUD dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
2. b.pendapatan BLUD RSUD.
(2)Remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
1. a.gaji dan tunjangan tetap yang melekat pada gaji bagi PNS dan CPNS;
2. b.honorarium bagi Pegawai Non PNS BLUD; dan
3. c.insentif yang berupa TPP bagi PNS dan CPNS.
(3)Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
1. a.Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola;
2. b.Insentif yang berupa Jasa Pelayanan bagi Direktur, PNS dan CPNS tenaga medis, Pejabat Pengelola, Pegawai Non PNS BLUD;
3. c.Insentif yang berupa tambahan penghasilan lainnya bagi PNS dan CPNS Dokter Spesialis; dan
4. d.honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
(4)Direktur menganggarkan Remunerasi dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan indikator penilaian meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja;
2. b.ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
3. c.resiko kerja;
4. d.tingkat kegawatdaruratan;
5. e.jabatan yang disandang; dan
6. f.hasil/capaian kinerja.
(5)Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan Remunerasi bagi Direktur dengan mempertimbangkan faktor:
1. a.ukuran dan jumlah aset yang dikelola;
2. b.pelayanan sejenis;
3. c.kemampuan pendapatan; dan
4. d.kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, Pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
(6)Direktur menganggarkan Remunerasi Insentif yang berupa tambahan penghasilan lainnya kepada PNS dan CPNS Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dengan mempertimbangkan:
1. a.kelangkaan profesi;
2. b.kondisi keija; dan
3. c.pertimbangan objektif.
(7)Insentif berupa tambahan penghasilan lainnya berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan dengan ketentuan:
1. a.membutuhkan keterampilan khusus;
2. b.kualifikasi profesi Dokter Spesialis sangat sedikit/hampir tidak ada yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
3. c.alokasi minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Daerah.
(8)Insentif berupa tambahan penghasilan lainnya berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan dengan ketentuan:
1. a.memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
2. b.pekerjaan berkaitan langsung dengan penyakit menular;
3. c.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya / radiasi / bahan radioaktif;
4. d.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
5. e.pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum
(9)Insentif berupa tambahan penghasilan lainnya berdasarkan pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diatur dalam Keputusan Direktur.
(10)Selain berdasarkan pertimbangan Direktur, penentuan Remunerasi dapat dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Insentif terdiri atas:

a.Jasa Pelayanan;
b.TPP; dan
c.tambahan penghasilan lainnya.
1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Insentif berupa TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya.
(2)Insentif berupa TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang terdiri atas:
1. a.tenaga medis; dan
2. b.tenaga non medis.
(3)Insetif berupa TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

5.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Insentif berupa Tambahan Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan setiap bulan berdasarkan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Ketentuan mengenai penghentian pemberian Insentif berupa Jasa Pelayanan diatur dengan Peraturan Direktur.
(2)Penghentian pemberian Insentif berupa TPP mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.
(3)Ketentuan mengenai penghentian pemberian Insentif berupa tambahan penghasilan lainnya diatur dengan Peraturan Direktur. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 09 April 2025 BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 09 April 2025 Pj. SEKRETARL8 DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG MOHD. IDHAM NUR BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…