menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerinta}I Daerah; ,.. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negaral Republik lndonesia Tahun 1945; I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter.tal].g Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (L€mbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menimbang Mengingat 1 2 2
3.Undan8-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentar.g Kabupaten Tara Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 7084);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4890);
5.Peraturar Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan darr Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2019 Nomor 42, "talnba'l,alr l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326lKlLB/2OO9 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8.Peratural Kepala Badan Pengawasan Keualgan dan Pembangunan Nomor Per-688/KlD4l2ol2 tentar.g Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturar Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dar Susunan Perangkat Daerah (L€mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahwtr 2Q22 Nomor 4) ;
\ I L 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOI.AAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.