DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kajian mengenai risiko bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat {21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraarr Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Daerah; : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2651;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tahun kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2Ol1 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214ll sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234l, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a828],;
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2A19 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tatrun 2O2L tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 103); 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)., sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l2ll sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OL8 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 815);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor J4l9l;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1096);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2}tl tentang Pembentukan, Kedudukan, T\rgas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2O1L Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2O2l Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2Ot9 Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 1O);
19.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH.

BAB I

: Pendahuluan Pendahuluan memaparkan pentingnya pelaksanaan pengkajian risiko bencana di Kabupaten T a n a h B u m b u yang dituangkan dalam latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, pengertian, dan sistematika penulisan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
6.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8.Rencana Penanggulangan Bencana adalah renca.na penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
9.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 1O. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. ll.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. l3.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
15.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area- area yang didelinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
16.Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah. l7.Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancalnan dan tingkat kerugian akibat bencana.
20.Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zj:/rua ketinggian tertentu akibat bencana.
21.Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan perencanaan penanggulangan Bencana di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan panduan yarlg memadai foagi Daerah dalam mengkaji risiko setiap Bencana yang ada di Daerah;
2. b.mengoptimalkan Penyelenggaraa.n Penanggulangan Bencana di Daerah dengan berfokus kepada perlakuan beberapa parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur; dan
3. c.menyelaraskan arah kebijakan Penyelenggara€rn Penanggulangan Bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam kesatuan tduan.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN Secara garis besar, gambaran umum wilayah memaparkan kondisi daerah berdasarkan aspek geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi, penggunaan lahan dan demografi. Sementara untuk aspek kebencanaan, terdapat sejarah kebencanaan dan potensi bencana. Sejarah kejadian bencana merupakan bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan potensi bencana merupakan prediksi bencana-bencana yang berkemungkinan terjadi. Kondisi wilayah dapat memberikan sedikit gambaran mengenai potensi bencana dan besar dampak yang ditimbulkannya di wilayah tersebut. Sebagai contoh, dari kondisi geografi bisa diketahui luas wilayah terdampak bahaya, dari kondisi demografi bisa diketahui potensi penduduk yang terpapar bahaya, dan dari kondisi geografi, geologi, topografi, iklim, hidrologi dan penggunaan lahan dapat diperkirakan potensi Tinggi rendahnya kelas bahaya yang ada.

Pasal 3

Potensi kebencanaan di Daerah terdiri dari:

a.banjir;
b.kebakaran hutan dan lahan;
c.angln puting beliung;
d.gelombang pasang laut;
e.tanah longsor;
f.kekeringan; dan
g.abrasi.

BAB III

PENGKAJIAN RISIKO BENCANA Kajian risiko bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat risiko bencana pada suatu daerah. Tingkat risiko diperoleh dari gabungan 3 (tiga) komponen, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameternya masing-masing.

Pasal 4

(1)Pengkajian Risiko Bencana meliputi:
1. a.pengkajian tingkat ancaman;
2. b.pengkajian tingkat Kerentanan;
3. c.pengkajian tingkat Kapasitas; dan
4. d.pengkajian Tingkat Risiko.
(2)Pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dasar penyusun€rn Peta Risiko Bencana dan dokumen Risiko Bencana.

Pasal 5

(1)Peta Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 disusun berdasarkan gabungan dari indeks yang mempengaruhi Kajian Risiko Bencana.
(2)Nilai indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan tersendiri.
(3)Indeks bahaya, indeks Kerentanan dan indeks Kapasitas menjadi dasar dalam memetakan tingkat bahaya, tingkat Kerentanan dan tingkat Kapasitas.
(4)Indeks bahaya, indeks Kerentanan dan indeks Kapasitas terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
1. a.rendah;
2. b.sedang; dan
3. c.tinggi.

Pasal 6

(1)Sistematika pen5rusunan Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
(2)Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

REKOMENDASI Hasil pengkajian risiko bencana dan peta risiko bencana pada dasarnya menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya peningkatan dan perkuatan terhadap upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal tersebut diketahui dengan melihat besarnya potensi-potensi risiko yang ditimbulkan oleh setiap bencana melalui hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Oleh karena itu, dibutuhkan perkuatan komponen-komponen dasar pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah untuk dapat menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 7

Rekomendasi Risiko Bencana diusulkan dalam upaya penanggulangan Bencana di Daerah khususnya untuk jenis Bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan.

Pasal 8

Penguatan kelembagaan maupun pengembangall sistem penanggulangan Bencana di Daerah mengacu pada Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan hasil kajian 71 (tduh puluh satu) indikator ketahanan Daerah.

Pasal 9

Dari hasil pencapaian Indeks Ketahanan Daerah, maka didapatkan rekomendasi sebagai berikut:

a.penguatan aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
b.penguatan aturan dan mekanisme forum pengurangan Risiko Bencana;
c.penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
d.penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana Untuk Pengurangan Risiko Bencana;
e.penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f.penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
g.penguatan kebijakan dan mekanisme komunikasi Bencana lintas lembaga;
h.penguatan pusdalops penanggulangan Bencana;
i.penguatan sistem pendataan Bencana Daerah;
j.penyelenggaraan latihan Kesiapsiagaan Daerah secara bertahap, bedenjang dan berlanjut;
k.pen5rusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Daerah;
1. 1.meningkatkan tata kelola pemeliharaan peralatan serta j aringan penyediaan/ distribusi logistik;
m.peneraparl peraturan Daerah tentang rencana ta.ta ruang wilayah untuk pengurangan Risiko Bencana;
n.peningkatan Kapasitas dasar sekolah dan madrasah aman Bencana;
o.peningkatan Kapasitas dasar rumah sakit dan puskesmas arnan Bencana;
p.pembangunan desa tangguh Bencana;
q.penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tsunami melalui perencanaan kontijensi; dan
r.penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat Bencana. Pasal 1O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. di Batu Licin pada 18 PcbntranL 2025 BUPATI BUMBU, H. M. ZAIRULLAH AZHAR Diundangkan di Batu Licin pada 18 ?a25 KABUPATEN TANAH BUMBU, H SAKKA BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 19 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH RINGKASAN EKSEKUTIF Sebagai salah satu kabupaten yang sering mengalami bencana, Kabupaten Tanah Bumbu perlu meningkatkan persiapan dalam mengatasinya. Upaya penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih terarah dan terfokus jika didasarkan pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Salah satu langkah awal dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana adalah dengan melakukan pengkajian risiko bencana. Pengkajian ini dapat digunakan untuk menentukan desa–desa rawan bencana dan dapat digunakan sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran desa rawan bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan cara menentukan tingkat risiko suatu bencana dengan menganalisis tiga komponen yaitu potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Potensi bahaya menunjukkan jenis-jenis bahaya yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu baik yang pernah terjadi maupun berpeluang akan terjadi. Kerentanan wilayah menunjukkan potensi kehilangan dan/atau kerugian yang akan dialami jika bahaya terjadi seperti jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Komponen ketiga yaitu kapasitas daerah menunjukkan kemampuan lembaga pemerintah dan kesiapan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dalam kaitannya dengan upaya pengurangan dan penanggulangan risiko bencana. Hasil pengkajian risiko bencana disajikan dalam bentuk dokumen kajian yang dilengkapi lampiran terpisah yaitu Album Peta Risiko Bencana dan Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu. Kajian Risiko Bencana disusun melalui pendekatan dan metodologi standar mengikuti pedoman yang tertera pada PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan Modul Teknis Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019. Melalui Kajian Risiko Bencana, besarnya risiko masing-masing bahaya di Kabupaten Tanah Bumbu dapat diketahui. Mengacu pada hasil analisis, diketahui 9 jenis potensi bahaya yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tsunami, dan tanah longsor. Kesembilan bahaya tersebut dihitung nilai kerentanan dan kapasitasnya sehingga dihasilkan risiko. Hasilnya, tujuh dari sembilan bahaya memiliki risiko Tinggi, bencana tsunami dan gempa bumi yang memiliki risiko yang rendah. Pengambilan kelas risiko di tingkat kecamatan didasarkan pada kelas risiko terTinggi di tingkat desa. Kelas risiko Tinggi di kecamatan tidak menunjukkan bahwa seluruh kecamatan berisiko Tinggi melainkan terdapat minimal satu desa yang berisiko Tinggi di kecamatan tersebut. Berikut deskripsi singkat risiko bencana Tinggi di Kabupaten Tanah Bumbu.
1. 1.Bencana banjir memiliki kelas risiko yang Tinggi. Terdapat 143 desa berpotensi banjir dari 149 desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Total luas kelas risiko banjir Tinggi di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 2.153 ha. Berdasarkan matriks dapat dilihat bahwa hampir semua desa yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tingkat risiko banjir sedang hingga Tinggi, dan hanya terdapat dua desa yang memiliki risiko rendah yaitu Desa Sumber Makmur dan Desa Segumbang. Sebagian besar penyebab banjir ini dikarenakan topografi wilayah yang datar dan dekat dengan sungai besar. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi mitigasi yang disarankan yaitu dengan membangun dinding pembatas sungai dan tidak membuang sampah kesungai.
2. 2.Bencana banjir bandang memiliki risiko yang Tinggi. Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat di 71 desa yang memiliki potensi bahaya banjir bandang. Adapun potensi luas wilayah yang berisiko banjir bandang yaitu 25.179,70 ha. Dari 71 desa yang terdampak banjir bandang, hampir semua memiliki risiko sedang hingga Tinggi. Terdapat 4 desa dengan risiko bencana yang rendah yaitu Desa Sepunggur, Api-api, Sumber Arum, dan Desa Bakarangan, sehingga rekomendasi yang diberikan adalah penataan Daerah Aliran Sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan serta mengadakan program pembersihan sungai dan penataan wilayah yang bebas dari permukiman di sekitar bantaran sungai.
3. 3.Bencana cuaca ekstrim memiliki kelas risiko Tinggi. Di Kabupaten Tanah seluruh desa memiliki bahaya cuaca ekstrim, dengan total 149 desa, dengan kelas Tinggi dan sedang. Adapun luas risikonya adalah sebesar 356.918,02 ha. Dari 149 desa terdapat dua desa dengan klasifikasi risiko sedang yaitu Desa Gunung Raya dan Desa Tanette. Bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu berupa angin kencang. Bencana angin kencang terjadi karena angin darat dan laut yang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya terjadi di lahan terbuka yang relatif datar, sehingga untuk penanganan bencana cuaca ekstrim direkomendasikan penyuluhan terkait tindakan tanggap darurat yang dapat dilakukan masyarakat ketika terjadi cuaca ekstrim.
4. 4.Bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki kelas risiko Tinggi. Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 32 desa yang berpotensi gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun luas risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah 3.477,13 ha. Terdapat 2 desa yang memiliki risiko gelombang ekstrim dan abrasi dengan klasifikasi Tinggi, yaitu Desa Gusungnge dan Desa Sejahtera. Di sebagin daerah di Tanah Bumbu sudah memiliki tembok penahan gelombang ekstrim, namun sudah banyak yang rusak sehingga sebaiknya pembangunan tembok penahan air pasang yang kokoh pada garis pantai yang berisiko.
5. 5.Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan berpotensi di 122 desa, dengan luas risiko 336.736,36 ha. Adapun desa yang memiliki risiko Tinggi adalah Desa Semban Lama, Semban Baru, sejahtera Mulia, Satui Timur, Guntung, Teluk Kepayang, Mangkalapi, Tamunih, Batu Bulan, Dadap Kusan Raya, Sungai Dua, Mekar Sari, Batu Ampar, Gunung Besar, Gunung Antasari, Mantewe, Emil Baru dan Gunung Raya. Kebakaran hutan dan lahan dominan di sebabkan oleh perbuatan manusia dan sulit dilakukan pemadaman karena sulit diakses dan tidak tersedianya sumber air untuk pemadaman api, sehingga sebaiknya, setiap daerah yang memiliki kawasan hutan perlu menyediakan sumber air terdekat dengan hutan dan lahan, baik berupa embung penampung air ataupun fasilitas sumber air lainya sebagai sumber air untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan, serta pemberian hukuman berat kepada pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
6. 6.Risiko bencana kekeringan terklasifikasi Tinggi dan mencakup semua desa yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Secara umum, risiko bencana kekeringan memiliki risiko sedang hingga Tinggi. Berdasarkan matriks risiko bencana, terdapat 3 desa yang memiliki klasifikasi risiko Tinggi yaitu Desa Mangkalapi, Tamunih, Batu bulan, dan Dadap Kusan Raya, sehingga sebaiknya, setiap rumah atau sekurang-kurangnya setiap desa membangun embung penampung air hujan, sehingga saat terjadinya musim kemarau, masyarakat sudah memiliki sumber air cadangan.
7. 7.Risiko bencana tanah longsor berpotensi di 40 desa dengan luas risiko sebesar 95.364,98 ha. Risiko bencana tanah longsor terklasifikasi Tinggi terdapat di Desa Mangkalapi dan Desa Batu Bulan. Tanah longsor ini dominan terdampak di daerah yang memilik topografi dan kemiringan lereng yang berbukit, sehingga salah satu rekomendasi dalam pengkajian risiko bencana tanah longsor adalah tidak membangun permukiman ataupun lahan terbangun di daerah yang memiliki potensi tanah longsor. Potensi bahaya tidak dapat dihilangkan karena merupakan proses alam, sedangkan kerentanan pasti akan mengikuti selama terdapat aktivitas manusia. Peningkatan kapasitas menjadi salah satu cara yang harus ditempuh dalam mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Rekomendasi yang dibuat pada dokumen kajian ini bermaksud untuk menaikkan nilai kapasitas daerah. Dari ketujuh kelompok kegiatan tidak mungkin seluruhnya bisa dinaikkan levelnya dalam rentang waktu 1 – 5 tahun. Tentunya diperlukan prioritas terhadap kelompok kegiatan yang akan dinaikkan levelnya. Salah satu aspek utama yang dapat diprioritaskan tentunya adalah kapasitas BPBD sendiri. Selain sebagai lembaga yang memang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD juga berperan sebagai garda terdepan dalam aksi-aksi terkait mitigasi dan adaptasi bencana. Dari ketujuh kelompok kegiatan, secara umum rekomendasi yang disarankan adalah sebagai berikut:
8. 1.Penguatan fungsi BPBD dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta mempererat koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait pelaksanaan penanggulangan bencana. Hal ini bertujuan agar dapat berjalan dengan optimal pada saat tahap pra bencana termasuk pengurangan risiko bencana. Peningkatan level ini berfungsi dalam meningkatkan kemampuan BPBD dalam berkoordinasi dengan pihak operasional perangkat daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu.
9. 2.Perlunya penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Setelah Kajian Risiko Bencana ini selesai dilakukan maka penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dapat dilakukan menggunakan hasil kajian ini.
10. 3.Pemenuhan kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kualitas dan kuantitas. Pemenuhan kebutuhan sumber daya perlu disesuaikan dengan kondisi risiko bencana yang ada.
11. 4.Dimasukkannya Kajian Risiko Bencana sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu.
12. 5.Perlu dimulainya kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dengan membuat mitigasi struktural bencana kebakaran hutan dan lahan
13. 6.Penyusunan rencana kontinjensi terhadap bahaya prioritas antara lain banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana maka pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun pihak terkait diharapkan dapat melegalkan dokumen Kajian Risiko Bencana ini sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu, dokumen Kajian Risiko Bencana yang legal dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) di Kabupaten Tanah Bumbu. Kalimantan Selatan merupakan Provinsi yang memiliki luasan paling kecil di Pulau Kalimantan dengan luasan sebesar 3.874.423 ha. Dengan kondisi luasan yang sempit, provinsi ini dialiri 11 sungai yang dijadikan sebagai penghubung, sehingga banyak masyarakat menggunakan transportasi sungai. Kondisi geografis dan karakteristik suatu daerah memiliki kerawanan bencana yang dapat menimbulkan dampak kerusakan, korban jiwa, kerugian dan dampak psikologis. Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Kalimantan Selatan. Tanah Bumbu memiliki empat daerah aliran sungai besar yang menjadi sumber kehidupan utama masyarakat dan memiliki debit air yang Tinggi. Dalam buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki Indeks Risiko Bencana yang terklasifikasi Tinggi, dengan skor 156. Tanah Bumbu memiliki jumlah curah hujan yang Tinggi di bulan Maret (456,7 mm/bulan) dan April (147,9 mm/bulan) serta memiliki jumlah hari hujan terbanyak, yaitu selama 25 hari terjadi di bulan Maret dan Desember (Kabupaten Tanah Bumbu dalam Angka, 2019). Karakteristik daerah yang dimiliki mendukung Tanah Bumbu memiliki potensi risiko banjir yang Tinggi. Data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 menyebutkan, Tanah Bumbu termasuk kabupaten yang memiliki klasifikasi risiko bencana banjir yang Tinggi dengan skor Indeks Risiko Bencana sebesar 36. Selain bencana banjir, Tanah Bumbu juga memiliki indeks risiko yang Tinggi pada bencana gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk bencana longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, kekeringan dan tsunami memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 11-14. Mengacu pada hal tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu perlu melakukan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu dengan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana berdasarkan pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat bahaya yang ada di suatu wilayah. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Selain itu, hasil pengkajian risiko bencana juga merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana serta merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana daerah. Selain dari sisi pemerintah, masyarakat yang terdampak bencana juga diharapkan terlibat secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan berperan aktif memberikan informasi terkait bencana atau potensi bencana di wilayah dan ikut serta dalam menyebarkan pengetahuan terkait penanggulangan bencana kepada sesama masyarakat. Upaya mengurangi potensi risiko bencana ke depan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis berupa pengkajian terhadap risiko bencana itu sendiri. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis dan menilai potensi bencana yang mengancam. Dengan kata lain, Kajian Risiko Bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman bencana yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan KRB merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. Oleh karena itu, Kajian Risiko Bencana perlu dilakukan di setiap daerah yang rawan akan bencana. Dari proses pengkajian risiko bencana ini akan dihasilkan tingkat risiko dan peta risiko serta rekomendasi aksi untuk perencanaan penanggulangan bencana dan sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran desa rawan bencana. 1.1. LATAR BELAKANG Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan bahwa daerah ini memiliki indeks risiko multibencana dengan klasifikasi Tinggi. Menurut Rekap Data Informasi Bencana Indonesia dari tahun 2004-2019 terdapat 59 kejadian bencana dengan rincian bencana yaitu, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Bencana yang paling sering terjadi setiap tahunnya adalah bencana banjir. Hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang dialiri oleh 4 sungai besar dan memiliki curah hujan yang tergolong Tinggi. Secara keseluruhan wilayah Tanah Bumbu berada di urutan 248 terTinggi dari 496 untuk seluruh kabupaten di Indonesia dan urutan ke 5 dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak negatif, baik itu korban jiwa, harta benda maupun lingkungan/lahan yang rusak serta dampak psikologis bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Melihat besarnya jumlah kejadian dan dampak yang ditimbulkan dari bencana, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, sehingga potensi bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu dengan melakukan pengkajian risiko terhadap potensi bencana yang ada. Wujud nyata dari penyusunan pengkajian risiko bencana Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebuah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2024. Dokumen tersebut dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah ataupun lapisan masyarakat untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan bersumber dan dasar acuan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait lainnya di tingkat nasional, perhitungan metodologi pengkajian didasarkan pada kondisi nyata terkini daerah dan aturan-aturan terkait daerah terhadap bencana. Perhitungan tersebut meliputi komponen-komponen yang mempengaruhi munculnya risiko bencana, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Fokus pengkajian setiap komponen adalah untuk mendapatkan tingkat serta potensi besaran dampak yang ditimbulkan dari setiap kejadian bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Keseluruhan pengkajian risiko bencana yang dimuat dalam Dokumen KRB Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana lima tahunan di Kabupaten Tanah Bumbu. 1.2. TUJUAN Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk:
14. 1.Penyusunan Peta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu.
15. 2.Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Kabupaten Tanah Bumbu antara lain:
16. 1.Pada tataran pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
17. 2.Pada tataran mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pendampingan dan intervensi para mitra harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dan tersinkronisasi terlebih dahulu dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
18. 3.Pada tataran masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya. 1.3. SASARAN KEGIATAN Sasaran dalam kegiatan ini merupakan langkah-langkah yang akan digunakan sebagai upaya dalam mencapai tujuan pada kegiatan Penyusunan Peta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun sasaran yang akan dicapai:
19. 1.Tersusunnya album peta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu dengan skala 1:50.000 yang terdiri dari:
a.Peta-peta Bahaya;
b.Peta-peta Kerentanan;
c.Peta-peta Kapasitas;
d.Peta-peta Risiko Bencana; dan
e.Peta Risiko Multibahaya Daerah.
1. 2.Tersusunnya Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat digunakan sebagai bahan acuan kebijakan penanggulangan bencana dalam bentuk data Base digital dengan format Sistem Informasi Geografis (SIG). 1.4. LANDASAN HUKUM Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan landasan hukum yang berlaku ditingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun landasan operasional hukum yang terkait adalah sebagai berikut :
2. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. 3.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. 4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non‐Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintag Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. 10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa bumi;
12. 11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
13. 12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa bumi, dan Tsunami;
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
16. 15.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
17. 16.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
18. 17.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
19. 18.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
20. 19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan;
21. 20.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana; dan
22. 21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 1.5. PENGERTIAN Untuk memahami Dokumen KRB Kabupaten Tanah Bumbu ini, maka diberikan pengertian- pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut :
23. 1.Angin Kencang adalah angin dengan kecepatan di atas 25 knots (45 km/jam). Angin kencang adalah angina yang dibuat oleh udara yang dingin secara signifikan yang disebabkan oleh hujan, kemudian setelah mencapai permukaan tanah angina tersebut menyebar ke segala arah dan menimbulkan angin kencang. Angin kencang dikaitkan dengan badai yang disebabkan oleh jumlah curah hujan yang Tinggi.
24. 2.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
25. 3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
26. 4.Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
27. 5.Banjir Bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
28. 6.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
29. 7.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
30. 8.Cek Lapangan(Ground Check) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
31. 9.Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. 10.Geographic Information System, selanjutnya disebut GIS adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
32. 11.Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
33. 12.Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.
34. 13.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
35. 14.Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerugian daerah akibat bencana.
36. 15.Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
37. 16.Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
38. 17.Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
39. 18.Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
40. 19.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
41. 20.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.(Sumber: UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
42. 21.Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban dapat dipilah berdasarkan klasifikasi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita dan mengungsi.
43. 22.Korban meninggal adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.
44. 23.Korban hilang adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.
45. 24.Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap
46. 25.Letusan Gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
47. 26.Multibahaya (Pendekatan Multibahaya) adalah suatu pendekatan yang mengidentifikasi bahaya-bahaya di suatu wilayah dan keterkaitan antar bahaya, di mana bahaya dapat terjadi dalam waktu bersamaan ataupun secara kumulatif terjadi dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi.
48. 27.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Sumber:UU No. 24 tahun 2007)
49. 28.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
50. 29.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
51. 30.Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
52. 31.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
53. 32.Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
54. 33.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
55. 34.Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
56. 35.Tanah Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
57. 36.Tingkat Kerugian Daerah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona keTinggian tertentu akibat bencana.
58. 37.Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat bahaya akibat bencana. 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024 memiliki sistematika penulisan, yaitu: Ringkasan Eksekutif Ringkasan eksekutif memperlihatkan rangkuman kondisi umum wilayah dan kebencanaan, maksud dan tujuan penyusunan Kajian Risiko Bencana, hasil pengkajian risiko bencana dan memberikan gambaran umum tentang kapasitas daerah serta kesiapsiagaan daerah, serta akar masalah dan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. 2.1. GEOGRAFI Kabupaten Tanah Bumbu terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang terkecil luasannya di Pulau Kalimantan. Terletak di antara 2˚ 52’ – 3˚ 47’ Lintang Selatan dan 115˚ 15’ – 116˚ 04’ Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut disebelah barat. Luas wilayah ini sebesar 562.276,54 ha. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki ibukota kabupaten yaitu Batulicin dan memiliki 10 Kecamatan. Luasan masing-masing kecamatan beragam, luas Kabupaten Tanah Bumbu jika dihitung berdasarkan total luas provinsi hanya memiliki 13,03% dari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
a.Sebelah Utara : Kotabaru
b.Sebelah Timur : Kotabaru
c.Sebelah Selatan : Laut Jawa
d.Sebelah Barat : Kabupaten Banjar dan Tanah Laut Kabupaten Tanah Bumbu terbagi dalam 10 kecamatan yang terdiri dari 144 desa, serta terbagi dalam 5 kelurahan. Ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Batulicin. Jumlah desa di Kabupaten Tanah Bumbu, memiliki perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Bumbu dalam Angka 2019 tercatat Kecamatan Sungai Loban pernah mengalami pemekaran sebanyak 5 desa di tahun 2011 dan 5 desa di tahun 2017. Kecamatan Satui pernah mengalami pemekaran sebanyak 2 desa di tahun 2011 dan 2 desa di tahun 2017, Kecamatan Kuranji pernah memiliki pemekaran desa pada tahun 2011 dan 2017 sebanyak 1 desa, Batulicin sebanyak 4 desa, Karang Bintang dan Mantewe juga pernah memiliki pemekaran desa ditahun yang sama, sebanyak 1 desa, sehingga pada tahun 2018 terdapat 144 desa. Luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1, Kecamatan Mantewe memiliki jumlah luasan terbesar dengan persentase 18,99 %. Kecamatan Kusan Hulu memiliki jumlah desa terbanyak nomor dua setelah Kusan Hilir yaitu 21 desa. Desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Kuranji. Kecamatan Kuranji hanya memiliki 2,35% dari luasan total Tanah Bumbu. Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Batulicin merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit. Daftar lengkap mengenai nama kecamatan, luas kecamatan, dan persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%)
1. 1.Angsana 19.473,43 3,99
2. 2.Batulicin 13.391,99 2,74
3. 3.Karang Bintang 20.222,23 4,14
4. 4.Kuranji 11.464,38 2,35
5. 5.Kusan Hilir 7.375,62 1,51
6. 6.Kusan Hulu 21.835,62 4,47
7. 7.Kusan Tengah 21.434,66 4,39
8. 8.Mantewe 92.778,42 18,99
9. 9.Satui 87.598,97 17,93
10. 10.Simpang Empat 29.226,70 5,98
11. 11.Sungai Loban 38.336,48 7,85
12. 12.Teluk Kepayang 125.344,95 25,66 Jumlah 488.483,44 100,00 Sumber: Kecamatan dalam angka 2023 (Kabupaten Tanah Bumbu) Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu beragam. Masing-masing wilayah bagian Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kerentanan yang berbeda- beda untuk setiap bencana. Beberapa bencana menimbulkan risiko tinggi, seperti banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adapun gambaran wilayah administrasi Kabupaten Tanah Bumbu secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.1. 2.2. GEOLOGI Geologi Kabupaten Tanah Bumbu didominasi oleh Formasi Tanjung dan jenis batuan lainnya, terdiri dari jenis batuan endapan permukaan, formasi Dahor, formasi Warukin, formasi Berai, formasi Pamaluan, formasi Manunggal, Anggota Paau Manunggal, Formasi Pitap, anggota Haruyan, formasi Pitap, Batuan Ultramatik dan Batuan Malihan. Formasi Tanjung adalah formasi yang mendominasi. Struktur geologi yang berkembang di Kabupaten Tanah Bumbu antara lain berupa struktur lipatan dan sesar. Struktur lipatan membentuk sinklin dan antiklin dengan jurus mengarah ke Barat Daya-timur Laut dan sebagian kecil Utara-Selatan. Sayap-sayap struktur ini membentang asimetris dengan kemiringan yang landai hingga sungkup. Ditinjau dari sudut geologi, Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi keterdapatan jebakan bahan mineral yang beraneka ragam baik jenis, kuantitas maupun kualitasnya. Keberadaan batuan sedimen dan batuan gunung api di daerah ini juga dapat menjadi petunjuk untuk melakukan pengembangan eksplorasi untuk bahan galian mineral industri, khususnya terhadap komoditi batu gamping, marmer, pasir kuarsa, peridotit, dan phospat yang akan memberikan peluang untuk pengembangan industri semen, keramik, batu dinding, lantai (ornamental marmer), serta industri kecil kapur. Sumber : Olah Data, 2024 Dalam Buku RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, terdapat bencana longsor tinggi dengan faktor penyebabnya adalah kondisi lereng, tanah/batuan penyusun lereng, kondisi geologi, curah hujan serta posisi hidrologi pada lereng. Daerah dengan tingkat risiko longsor tinggi yaitu Kecamatan Mantewe. Mantewe merupakan daerah yang memiliki kawasan hutan lindung dan daerah konservasi. Kawasan bencana yang diakibatkan oleh gerakan tanah yang menimbulkan gempa bumi bersumber dari patahan/sesar. Jalur patahan naik terdapat di wilayah Kecamatan Simpang Empat dan sekitarnya, sedangkan jalur patahan geser jurus berada di wilayah utara Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk sinklin (lembah) banyak terdapat di sekitar Kecamatan Batulicin, dan untuk antiklin (pegunungan) berada di sekitar Batulicin, Simpang Empat dan Mantewe. Sementara untuk daerah rawan banjir berada di daerah Pagatan. Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 2.3. TOPOGRAFI Kabupaten Tanah Bumbu memiliki ketinggian dominan 0 - 30 meter dan di kemiringan 2 - 4 persen. Topografi Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai ketinggian di atas 100 meter, sehingga terdapat beberapa daerah yang merupakan dataran tinggi. daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar termasuk dalam jalur barisan Pegunungan Meratus. Tercatat setidaknya ada 18 puncak pegunungan yang berada di wilayah ini. Gunung Mariringin, Mengili, Baturaya dan Gunung Gara Kunyit merupakan puncak pegunungan yang puncaknya mencapai 600 meter lebih di atas permukaan air laut (dpl). Topografi Kabupaten Tanah Bumbu lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 2.3. Gambar 2.2. Peta Geologi Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Gambar 2.3 menunjukkan ketinggian dominan yang dimiliki Tanah Bumbu yaitu berkisar 0-30 Mdpl meter. Kecamatan Mantewe, Kecamatan Teluk Kepayang dan Kecamatan Simpang Empat memiliki ketinggian di atas 30 Mdpl dan merupakan kecamatan yang memiliki topografi Tinggi. Tiga Kecamatan ini, terletak di bagian utara Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan bagian selatan Tanah Bumbu memiliki ketinggian yang rendah yaitu daerah-daerah yang berada dekat dengan garis pantai. Gambar 2.3. Peta Ketinggian Topografi di Kabupaten Tanah Bumbu Tabel 2.2. Persentase Luas Wilayah berdasarkan Topografi No. Ketinggian Luas (Ha) Persentase (%)
13. 1.0 - 30 Mdpl 237.468,20 48,59
14. 2.30 - 90 Mdpl 114.552,32 23,44
15. 3.90 - 180 Mdpl 36.721,13 7,51
16. 4.180 - 260 Mdpl 28.631,77 5,86
17. 5.260 - 360 Mdpl 21.812,52 4,46
18. 6.360 - 460 Mdpl 21.621,86 4,42
19. 7.460 - 580 Mdpl 16.881,12 3,45
20. 8.580 - 750 Mdpl 8.431,61 1,73
21. 9.750 - 1234 Mdpl 2.638,23 0,54 Jumlah 488.758,75 100,00 Sumber : Olah Data, 2024 Dari Tabel 2.3 terlihat bahwa wilayah Tanah Bumbu memiliki 48,59 % daerah yang memiliki ketinggian 0-30 meter diatas permukaan laut. Ketinggian <100 meter ini memiliki luas sebesar 388.741,65 ha. Daerah dengan ketinggian >100 meter memiliki luas sebesar 27,97% dan memiliki luas sebesar 136.738,24 ha. Sedangkan kemiringan lereng, terdapat 75,45 % luas daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-35%. Kecamatan Kusan Hulu merupakan Kecamatan yang identik memiliki kemiringan 3%. Berdasarkan Tabel 2.4 luas daerah yang memiliki kemiringan 3% adalah sebesar 141.184,48 ha. Adapun secara spasial, kemiringan lereng dapat dilihat pada Gambar 2.3. Tabel 2.3. Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng No. Kemiringan Lereng (%) Keterangan Luas (Ha) Persentase (%)
22. 1.0 - 2 Datar 117.225,16 24,09
23. 2.2 - 4 Sangat Landai 141.184,48 29,01
24. 3.4 - 8 Landai 103.009,54 21,17
25. 4.8 - 16 Agak Curam 63.037,39 12,95
26. 5.16 - 35 Curam 59.938,28 12,32
27. 6.35 - 55 Sangat Curam 2.058,78 0,42
28. 7.> 55 Terjal 140,13 0,03 Jumlah 486.593,75 100,00 Sumber : Olah Data, 2024 Sumber : Olah Data, 2024 Daerah yang dekat dengan garis pantai memiliki potensi terjadinya abrasi yang disebabkan oleh terperangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai akibat bangunan buatan, eksploitasi terumbu karang dan pasir pantai serta penggundulan mangrove. Menurut Buku RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, Desa Gusungnge dan Desa Sejahtera memiliki potensi abrasi yang Tinggi. Sedangkan menurut RTRW Kabupaten Tanah Bumbu, kawasan rawan tanah longsor sebagaimana ditetapkan dengan kriteria pemukiman yang berada di lereng pegunungan/bukit yaitu di Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Satui dan Kecamatan Mantewe. Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tanah Bumbu 2.4. IKLIM Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kelembapan udara rata-rata perbulan berkisar antara 81% sampai 88%, dengan kelembapan maksimum tertinggi sebesar 98% terjadi di bulan Mei dan Juni. Menurut Koppen Daerah Tanah Bumbu termasuk klasifikasi Afaw yaitu iklim Isotermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Sedangkan kelembaban minimum terendah sebesar 56% terjadi di bulan September. Sumber : Olah Data, 2024 Sedangkan temperatur udara rata – rata per bulan selama tahun 2018 berkisar antara 25,8 ˚C dan 27,0 ˚C, dengan suhu udara maksimum terTinggi pada bulan Januari dan September sebesar 31,8 ˚C dan minimum terendah sebesar 22,6 ˚C di bulan Agustus. Jumlah curah hujan terTinggi terjadi di bulan Maret yaitu sebesar 456,7 mm dan terendah di bulan April sebesar 147,9 mm. Sedangkan Jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 25 hari terjadi di bulan Maret dan Desember. Sementara kecepatan angin maksimum mencapai 4 knot pada bulan September. Tabel 2.4 adalah rincian kondisi iklim di Tanah Bumbu Gambar 2.5. Peta Klimatologi Kabupaten Tanah Bumbu Tabel 2.4. Kondisi Iklim di Kabupaten Tanah Bumbu No Keadaan Iklim Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 1 Curah Hujan mm/bulan 0 - 359,8 73,6 - 250,1 73,6 - 350 147,9 – 456,7 2 Kecepatan angin knot 2 - 4 2,1 - 3,6 21 – 3,6 2,4 - 4 3 Suhu °C 2,3 - 27,7 26,9 - 28,1 26,9 – 28,1 25,8 - 27 4 Kelembaban Udara % 75 - 87 81 - 86 86 - 97 81 - 88 Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Bumbu Berdasarkan Potensi bencana, dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 disebutkan terdapat potensi bencana kekeringan dengan risiko tertinggi terjadi di 3 desa yaitu Desa Mangkalapi, Tamunih, Batu Bulan, dan Dadap Kusan Raya dengan faktor penyebab penyimpangan iklim, adanya gangguan keseimbangan hidrologis serta kekeringan agronomis. Bencana alam berikutnya yang juga berpotensi terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah bencana angin kencang terjadi di 149 desa/kelurahan di Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Batulicin. Berdasarkan RTRW Tahun 2017 - 2037, Kawasan rawan banjir adalah dataran banjir ditetapkan dengan kriteria adanya luapan banjir yang sering terjadi selama musim hujan dalam wilayah DAS yaitu : DAS Kusan, DAS Batulicin dan DAS Satui, sedangkan kawasan rawan kekeringan yaitu di Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Karang Bintang. 2.5. HIDROLOGI Sumber daya air di Kabupaten Tanah Bumbu di bagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air tanah. Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yaitu : DAS Angsana, DAS Loban, DAS Sitiung, dan DAS Batulicin. Sistem DAS yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu akan berpengaruh terhadap sistem drainase yang pada akhirnya mempengaruhi sistem kegiatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat beberapa sumber mata air, salah satunya yaitu di Pegunungan Meratus. Sungai terluas yaitu : Sungai Sitiung dan Sungai Batulicin, hal ini dapat memberikan kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan air. Sungai Batulicin dapat melayani kebutuhan air untuk warga Kecamatan Batulicin, Angsana, Kampung Baru, Mentewe, dan Simpang Empat. Sungai Sitiung dapat melayani kebutuhan air untuk warga Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu , dan Kuranji. Kebutuhan air warga Kecamatan Sungai Loban dan Angsana dapat dilayani oleh Sungai Loban sedangkan warga Kecamatan Angsana akan dilayani oleh Sungai Angsana. Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 disebutkan, secara umum pola sungai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah berpola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan secara merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan sedemikian Tinggi hingga berpotensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, baik pada bagian hulu maupun pada bagian hilir sungai dari DAS Tanah Bumbu (DAS Satui, DAS Kusan dan DAS Batulicin). Panjang DAS Satui ± 26 km dan lebar 25 m, DAS Kusan ± 81 km dan Lebar 30 m, dan panjang DAS Batulicin ± 50 km dan lebar 26 m. Berdasarkan RTRW 2017/2037, Selain DAS kawasan dataran banjir yang terdapat pada sempadan pantai karena banjir rob (pasang laut) dan pada sempadan sungai juga berpotensi terjadinya banjir. Air tanah di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah pegunungan (dalam). Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu ada yang menggunakan air tanah, akan tetapi setiap datang musim kemarau air tanah tersebut akan mengering. Akuifer di Tanah Bumbu terdapat dua jenis yaitu, Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat di Kecamatan Angsana dan Akuifer dengan produktivitas rendah, yaitu jenis di sekitar Kecamatan Batulicin dan Mantewe. Sumber : Olah Data, 2024 2.6. PENGGUNAAN LAHAN Tanah Bumbu merupakan daerah dengan penggunaan lahan hutan yang masih luas. Dalam buku RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masih merupakan hutan yaitu seluas 291.404,16 ha atau 59,82% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Sebesar 29,7% atau 142.081,82 ha saja yang sudah dimanfaatkan untuk pertanian sawah dan perkebunan. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menempati 24.308,86 ha yang digunakan sebagai pemukiman, selebihnya digunakan Gambar 2.6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Tanah Bumbu untuk kawasan perikanan, kawasan industri, kawasan pelabuhan dan peruntukkan lainnya. Kabupaten Tanah Bumbu di bagi menjadi dua bagian penggunaan lahan, yaitu penggunaan lahan kawasan budidaya dan kawasan hutan lindung. Kawasan Budidaya terbagi menjadi dua bagian lagi yaitu kawasan budidaya hutan dan kawasan budidaya non kehutanan. Untuk luas kawasan-kawasan lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5. Sumber : Olah Data, 2024 Menurut RTRW 2017-2037, Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu di Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Kusan Hulu, dan Kecamatan Satui. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP) tersebar di Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Kuranji. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tersebar di Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kusan Hilir, dan Kecamatan Kuranji. Gambar 2.7. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanah Bumbu Tabel 2.5. Tabel Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu No Penggunaan Lahan Luas (ha) A Kawasan Budidaya 1 Hutan Produksi Konversi 35.485,89 2 Hutan Produksi Terbatas 24.650,48 3 Hutan Produksi Tetap 147.690,98 Jumlah Budidaya Kehutanan 207.827,35 4 Kawasan Pariwisata 151,85 5 Kawasan Pelabuhan 2.870,92 6 Kawasan Perkotaan 13.128,02 7 Kawasan Peruntukkan Perikanan 4.102,34 8 Kawasan Peruntukkan Perkebunan 125.554,54 9 Kawasan Peruntukkan Permukiman 24.308,86 10 Kawasan Peruntukkan Lainnya 105,53 11 Kawasan Peruntukkan Industri 1.409,21 12 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 16.527,28 Jumlah Budidaya Non Kehutanan 188.153,55 Jumlah Kawasan Budidaya 395.980,90 B Kawasan Lindung 13 Cagar alam 5.488,35 14 Hutan Lindung 83.576,84 15 Sungai/ Danau 2.031,63 16 Taman Hutan Raya 50,29 jumlah 13 s/d 16 91.134,11 17 KPLD (Kawasan Perlindungan Laut daerah) 15.830,97 Jumlah Kawasan Lindung 106.955,08 Jumlah A + B 502.970,95 Jumlah Tanpa KPLD 487.139,98 Sumber: Perda RTRW, Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 Dalam RPJMD 2021- 2026 2.7. DEMOGRAFI Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam mengkaji risiko bahaya adalah mampu memberikan informasi tentang jumlah penduduk terpapar. Jumlah penduduk terpapar dipengaruhi oleh kejadian bencana dan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk Tinggi yang berada pada kawasan rawan bencana akan berdampak pada potensi penduduk terpapar yang Tinggi juga. Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 sebanyak 343.741 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Kecamatan Simpang Empat memiliki penduduk terbanyak yaitu 84.925 jiwa dengan persentase jumlah penduduk sebesar 15,4%. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Simpang Empat memiliki 5,09% luas dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu. Kepadatan Penduduk Simpang Empat yaitu sebesar 289,37 jiwa/km 2 . Kepadatan Penduduk terendah berada di Kecamatan Teluk Kapayang dengan kepadatan sebesar 9.616 jiwa/km 2 . Kusan Hulu merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak nomor dua setelah Kusan Hilir. Namun memiliki kepadatan yang terendah. Berdasarkan data BPS, Kecamatan Simpang Empat memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dengan jumlah 84.925 jiwa. Kecamatan ini sekaligus memiliki jumlah penduduk perempuan dan laki-laki paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk jumlah penduduk paling sedikit yaitu di Kecamatan Teluk Kapayang hanya sebanyak 9.616 jiwa. Secara keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Jumlah total penduduk laki-laki di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 176.272 jiwa dan penduduk perempuan hanya 167.469 jiwa. Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat kerentanan Kabupaten Tanah Bumbu, disamping jumlah penduduk rentan berdasarkan kelompok umur. Rincian yang lebih lengkap jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.6. Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total
29. 1.Kusan Hilir 17.412 17.086 34.498
30. 2.Kusan Tengah 8.060 7.694 15.754
31. 3.Sungai Loban 13.351 12.704 26.055
32. 4.Satui 29.295 27.772 57.067
33. 5.Angsana 12.016 11.475 23.491
34. 6.Kusan Hulu 6.269 5.907 12.176
35. 7.Kuranji 5.504 5.158 10.662
36. 8.Teluk Kepayang 5.032 4.584 9.616
37. 9.Batulicin 11.696 11.248 22.944
38. 10.Karang Bintang 10.871 10.269 21.140
39. 11.Simpang Empat 43.606 41.319 84.925
40. 12.Mantewe 13.160 12.253 25.413 Jumlah 176.272 167.469 343.741 Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu 2024 2.8. SEJARAH KEJADIAN BENCANA Data bencana dapat diperoleh dari daerah atau Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Untuk mengkaji kejadian bencana, maka perlu data kejadian bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan data DIBI Tahun 2004-2019 terdapat beberapa kejadian bencana yang dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu Jenis bencana Jumlah Korban (jiwa) Rumah (unit) fasilitas (unit) Lahan (ha)MH LL MM RB RS RR Teren- dam Banjir 26 23 354 108.830 1 0 0 24.707 50 11.813 Tanah Longsor 1 0 0 72 0 0 0 0 0 0 Kekeringan 2 0 0 0 0 0 0 0 71 Kebakaran Hutan Dan Lahan 9 0 0 0 0 0 0 0 0 78 Gelombang Ekstrim/ Abrasi 2 1 11 6.342 40 45 153 7 1.330 Cuaca Ekstrim 19 1 806 6 19 35 0 9 0 Jumlah 59 24 366 116.050 47 64 188 24.707 66 13.292 MH = meninggal dan hilang, LL=luka-luka, MM= menderita dan mengungsi RB = rusak berat, RS = rusak sedang, RR= rusak ringan Sumber : DIBI 2004-2019 Berdasarkan Tabel 2.7 terlihat bahwa pada rentang waktu 2004 - 2019, secara keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalami 59 kali kejadian dengan 6 (enam) jenis bencana. Jenis bencana yang pernah terjadi yaitu banjir, tanah longsor, gelombang pasang / abrasi, kekeringan, angin kencang dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dari 6 jenis bencana tersebut, bencana banjir merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi yaitu sebanyak 26 kali kejadian. Sedangkan bencana yang mempunyai jumlah kejadian paling sedikit yaitu tanah longsor dengan 1 (satu) kejadian. Berdasarkan DIBI 2015, indeks risiko bencana Kabupaten Tanah Bumbu memiliki indeks bencana yang Tinggi dengan klasifikasi risiko bencana sedang - tinggi. Bencana terjadi memberikan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Tingginya jumlah kejadian bencana yang terdapat di Tanah Bumbu perlu dikaji lebih lanjut agar risiko bencana Tanah Bumbu dapat diminimalisir. Di dalam prinsip pengkajian risiko bencana, selain frekuensi kejadian juga perlu diperhatikan dampak dari kejadian bencana. Berdasarkan data DIBI tahun 2004-2019, terlihat bencana banjir mengakibatkan 108.830 jiwa terpapar, angka ini merupakan paling tinggi jika dibandingkan jenis bencana lainnya. Gelombang Ekstrim dan Abrasi juga memiliki jumlah korban jiwa yang tinggi, yaitu sebanyak 6.342 jiwa. Sementara untuk bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan tidak ada korban jiwa karena memiliki karakteristik merugikan lingkungan. Terdapat 50 kerusakan bangunan/fasilitas baik kerusakan berat ataupun kerusakan ringan akibat bencana banjir. Kerusakan bangunan/fasilitas terbanyak selanjutnya yaitu bencana angin kencang sebanyak 9 unit. Secara keseluruhan enam jenis bencana yang tercatat ini memiliki frekuensi yang tergolong tinggi untuk jumlah kejadian bencana. Jumlah penduduk terpapar dan kerugian yang berkaitan dengan kerusakan fasilitas/ bangunan tergantung dari-masing-masing karakteristik bencana. Bencana banjir yang terjadi dalam periodik yang panjang tentunya akan memiliki jumlah penduduk terpapar yang lebih banyak dari bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana alam yang berkaitan dengan lingkungan dan tidak kontak langsung dengan penduduk. Sedangkan angin kencang merupakan bencana yang memiliki karakteristik datang secara tiba-tiba, sehingga kemungkinan untuk merusak dan menimbulkan korban jiwa lebih besar. Dari kejadian diatas, pencegahan dan antisipasi masing-masing potensi bencana memiliki pendekatan dan antipasti yang berbeda-beda. Melalui data sejarah kejadian ini, dapat diambil pelajaran bahwa dalam melakukan pengkajian risiko bencana dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk terpapar dan dampak kerugian yang dapat ditimbulkan. 2.9. POTENSI BENCANA KABUPATEN TANAH BUMBU Potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi dan analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG). Berdasarkan sejarah kejadian bencana diketahui potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, dan gempa bumi, serta tsunami. Namun, tidak menutup kemungkinan potensi bencana lain dapat terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu mengingat faktor–faktor kondisi daerah sehingga analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografi untuk memetakan potensi bencana berdasarkan faktor– faktor kondisi daerah. Jumlah potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah. Bencana yang berpotensi di Tanah Bumbu adalah banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, dan gempa bumi, serta tsunami. Keseluruhan potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 9 (sembilan) bencana. Sembilan potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu tersebut dibahas dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Penjabaran lengkap terkait hasil pengkajian seluruh potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu pada bab-bab berikut BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA Komponen bahaya ditentukan melalui analisis probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian). Komponen kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu kerentanan sosial (penduduk terpapar), kerentanan ekonomi (kerugian lahan produktif), kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan kerentanan lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir, komponen kapasitas ditentukan menggunakan dua parameter yaitu ketahanan daerah (sektor pemerintah) dan kesiapsiagaan masyarakat (sektor masyarakat). Hasil penggabungan ketiga komponen tersebut berupa risiko yang memberikan informasi mengenai perbandingan antara kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Dalam kata lain, tingkat risiko menunjukkan kemampuan daerah dalam mengurangi dampak dari kerugian yang timbul akibat bencana. Alur metode pengkajian risiko bencana disajikan pada Gambar 3.1. Gambar 3.1. Metode Pengkajian Risiko Bencana Sumber: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Hasil dari pengkajian risiko bencana berupa peta dan tabel Kajian Risiko Bencana. Peta memberikan informasi mengenai sebaran wilayah yang terdampak. Adapun peta yang dihasilkan meliputi peta bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Di sisi lain, tabel kajian menyajikan data seperti luas, jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan kelas. Dari hasil tersebut bisa ditentukan tingkat ancaman, tingkat kerugian, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko masing-masing bahaya yang diklasifikasikan ke dalam tingkat rendah, sedang, dan Tinggi. Secara umum tingkat ancaman menunjukkan bahwa tidak semua wilayah yang terdampak bahaya memiliki tingkat ancaman Tinggi. Sebagai contoh, tanah longsor yang terjadi di bukit yang jauh dari pemukiman memiliki tingkat ancaman lebih rendah dibandingkan dengan tanah longsor yang terjadi di area pemukiman. Oleh karena itu, tingkat ancaman diperoleh dari perbandingan antara indeks bahaya dengan indeks penduduk terpapar. Setelah itu, tingkat kerugian yang diperoleh dari perbandingan antara tingkat ancaman dengan indeks kerugian. Tingkat kerugian menunjukkan wilayah yang memiliki indeks kerugian Tinggi di wilayah dengan tingkat ancaman sedang dan Tinggi. Di sisi lain, tingkat kapasitas diperoleh dari tingkat ancaman dan indeks kapasitas. Tingkat kapasitas Tinggi menunjukkan daerah tersebut mampu menghadapi tingkat ancaman yang ada. Sebagai contoh, meskipun sering dilanda kekeringan tetapi warga dan pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam antisipasinya. Terakhir, tingkat risiko yang diperoleh dari perbandingan tingkat kerugian dengan tingkat kapasitas. Tingkat risiko Tinggi menunjukkan kapasitas daerah dalam mengurangi kerugian yang ada masih rendah, sedangkan tingkat risiko rendah menunjukkan bahwa daerah telah memiliki kapasitas dalam mengurangi tingkat kerugian yang ada. Di dalam tabel kajian, rekapitulasi disajikan dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Berdasarkan kedua output tersebut, dapat ditentukan desa-desa mana saja yang memiliki tingkat risiko Tinggi sehingga pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana menjadi lebih terarah. Alur metode penentuan peta dan tingkat risiko bencana disajikan dalam Gambar 3.2. Gambar 3.2. Metode Penentuan Peta dan Tingkat Risiko Bencana Sumber: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 3.1. METODOLOGI 3.1.1. Pengkajian Bahaya Pengkajian bahaya bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu luas dan indeks bahaya. Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak sedangkan indeks bahaya menunjukkan Tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya tersebut. Oleh karena itu, informasi yang disajikan tidak hanya apakah daerah tersebut terdampak bahaya atau tidak tetapi juga seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan seberapa besar dampak dari bahaya tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan bahaya harus memperhatikan aspek probabilitas dan intensitas. Aspek probabilitas berkaitan dengan frekuensi kejadian bahaya sehingga data sejarah kejadian bencana dijadikan pertimbangan dalam penyusunan bahaya. Melalui sejarah kejadian, peluang bahaya tersebut terjadi lagi di masa depan dapat diperkirakan. Di sisi lain, aspek intensitas menunjukkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Sebagai contoh, bahaya tanah longsor akan berpeluang besar terjadi di daerah lereng yang curam dibandingkan pada daerah yang landai. Dengan melihat kedua aspek tersebut, bisa ditentukan kategori Tinggi rendahnya suatu bahaya. Kategori rendah menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang rendah, sebaliknya kategori Tinggi menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang Tinggi. Kategori Tinggi rendah ini ditampilkan dalam bentuk nilai indeks yang memiliki rentang dari 0 – 1 dengan keterangan sebagai berikut:
41. 1.Kategori kelas bahaya rendah (0 - 0,333);
42. 2.Kategori kelas bahaya sedang (0,334 - 0,666);
43. 3.Kategori kelas bahaya Tinggi (0,667 - 1). Untuk menghasilkan peta bahaya yang dapat diandalkan, penyusunannya didasarkan pada metodologi dari BNPB baik yang disadur langsung dari kementerian/lembaga terkait maupun dari kesepakatan ahli. Selain itu, sumber data yang digunakan berasal dari instansi resmi dan bersifat legal digunakan di Indonesia. Penyusunan bahaya dilakukan menggunakan software GIS (Geographic Information System) melalui analisisoverlay (tumpang susun) dari parameter penyusun bahaya. Agar dihasilkan indeks dengan nilai 0–1 maka tiap parameter akan dinilai berdasarkan besarnya pengaruh parameter tersebut terhadap bahaya. Sebagai contoh pada bahaya banjir, penilaian parameter kemiringan lereng dan jarak dari sungai akan mempengaruhi Tinggi rendahnya nilai indeks bahaya banjir. Oleh karena itu, daerah landai yang berada di dekat sungai akan memiliki indeks yang lebih Tinggi daripada daerah yang lebih jauh dan lebih Tinggi dari sungai. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa peta bahaya ini memuat aspek probabilitas dan intensitas. Kedua aspek tersebut perlu dikoreksi agar hasil kajian dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, dilakukan proses verifikasi hasil kajian yang dilakukan melalui survei lapangan pada lokasi yang pernah terjadi bencana. Selain itu dilakukan juga verifikasi hasil kajian peta bahaya kepada instansi terkait dan masyarakat setempat yang terdampak kejadian bencana. Pada saat melakukan survei lapangan, dilakukan pencatatan lokasi survei yang digunakan sebagai validasi peta bahaya. Hasil pengkajian bahaya pada dokumen kajian risiko bencana disajikan dalam bentuk peta risiko bencana dan tabulasi kajian. Peta memberikan informasi mengenai sebaran bahaya di seluruh kabupaten sedangkan tabel memberikan informasi detail terkait dengan luas dan kelas bahaya pada masing-masing desa di seluruh kabupaten. Luas bahaya disajikan dalam satuan hektar dan indeks bahaya disajikan dalam bentuk kelas. Di dalam tabulasi data kajian dibuat pada tiga tingkat administrasi yaitu tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Pada dokumen ini, bahaya yang dikaji di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 9 jenis bahaya yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami. A. Banjir Banjir merupakan kondisi meningkatnya volume air sehingga mengakibatkan suatu daerah daratan menjadi tergenang/terendam (BNPB). Untuk menentukan wilayah potensi rawan tergenang banjir digunakan metode GFI (Geomorphic Flood Index). Daerah rawan banjir dideteksi dengan memperhatikan kondisi geomorfologinya. Dalam kata lain, metode ini dapat menentukan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas Tinggi dalam periode waktu yang lama. Detail parameter serta sumber data yang digunakan dalam perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Parameter Bahaya Banjir Parameter Data Yang Digunakan Sumber Data Tahun
44. 1.Daerah Rawan Banjir DEM Nasional 8,36 meter BIG 2017
45. 2.Kemiringan Lereng
46. 3.Jarak Dari Sungai Jaringan Sungai BIG 2017 Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Tahun 2019 Pembuatan indeks bahaya banjir diawali dengan menentukan wilayah/area rawan banjir. Langkah pertama adalah menentukan daerah aliran sungai (DAS) dengan melihat informasi geomorfologi berdasarkan data DEM. Penentuan DAS berguna dalam melihat wilayah terakumulasinya air. Selanjutnya, setiap titik di DAS diklasifikasikan ke dalam dua zona yaitu zona rawan tergenang banjir dan zona tidak rawan tergenang banjir. Penentuan kedua zona ini didasarkan pada nilai ambang batas GFI. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh Samelaet al., diperoleh nilai -0,53 sebagai ambang batas. Oleh karena itu, ketika suatu titik di DAS memiliki nilai GFI lebih besar dari -0,53 maka titik tersebut masuk ke dalam zona rawan tergenang banjir dan jika nilai GFI lebih kecil dari -0,53 maka masuk ke dalam zona tidak rawan tergenang banjir. Selanjutnya, dilakukan penentuan indeks bahaya pada zona rawan tergenang banjir. Dua aspek yang diperhatikan dalam menentukan indeks bahaya yaitu kemiringan lereng dan jarak horizontal dari jaringan sungai. Nilai indeks bahaya diperoleh dengan menggunakan logikafuzzy yaitu perhitungan yang didasarkan pada pendekatan “derajat kebenaran” alih-alih pendekatan benar-salah seperti pada logikaboolean. Berbeda dengan logika boolean yang bernilai 0 atau 1 (salah atau benar), logikafuzzy dapat bernilai berapapun dari rentang 0 – 1. Dalam kata lain, nilai indeks bahaya di suatu lokasi tidak hanya menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada dalam bahaya atau tidak dalam bahaya melainkan seberapa besar potensi bahaya yang berada di lokasi tersebut. Adapun grafik pengkajian bahaya dapat dilihat pada Gambar 3.3. Gambar 3.3. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Banjir Sumber: Modul teknis penyusunan KRB Banjir, 2019 Indeks bahaya diperoleh menggunakan fungsi keanggotaanfuzzy pada aspek kemiringan lereng dan jarak horizontal dari sungai. Fungsi keanggotaanfuzzy menentukan derajat kebenaran berdasarkan logika paling mendekati, median (nilai tengah), dan paling tidak mendekati. Pada kemiringan lereng (dalam satuan persen) diambil nilai tengah yaitu 5% (cukup landai). Semakin kecil nilai kemiringan lereng maka semakin Tinggi nilai indeks bahayanya dan sebaliknya. Di sisi lain, jarak horizontal dari sungai diambil nilai tengah yaitu 100 m dari jaringan sungai. Semakin kecil jarak dari sungai maka nilai indeksnya semakin Tinggi dan sebaliknya. Terakhir dilakukan penggabungan dari dua aspek tersebut menggunakan fungsifuzzy overlay untuk mendapatkan nilai indeks bahaya banjir. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.4, nilai GFI diperoleh dengan membandingkan setiap titik di daerah aliran sungai antara kedalaman air (hr) dengan perbedaan elevasi (H) antara titik yang diuji (warna hijau) dan titik terdekat dengan jaringan sungai (warna merah). Kedalaman air (hr) dihitung sebagai fungsi nilai kontribusi area (Ar) di dalam wilayah terdekat dari jaringan sungai yang secara hidrologi terhubung dengan titik yang diuji (Samela et al., 2015). Gambar 3.4. Potongan melintang deskripsi metodologi GFI Samelaet al., 2015 Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir Tahun 2019 B. Banjir Bandang Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas Tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang mempunyai alur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Pemetaan banjir bandang ini dilakukan dengan melihat alur sungai yang berpotensi tersumbat oleh longsor di hulu sungai. Parameter penyusun bahaya banjir bandang terdiri dari daerah bahaya longsor di wilayah hulu (cakupan wilayah DAS), sungai utama yang berpotensi terbendung oleh material longsor, dan kondisi topografi (lereng) di sekitar aliran sungai. Parameter serta sumber data yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Kebutuhan Data Penyusunan Peta Bahaya Banjir Bandang No. Jenis Data Bentuk Data Sumber Tahun
47. 1.Batas Adminsitrasi Vektor (Polygon) RTRW Bappeda 2017
48. 2.DEM Nasional (DEMNAS) Raster BIG 2018 3. Peta Batas Daerah Aliran Sungai Vektor (Polygon) KLHK 2017
49. 4.Peta Jaringan Sungai (RBI) Vektor (Polyline) BIG 2017
50. 5.Peta Bahaya Tanah Longsor Raster BPBD/BNPB 2019 Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir Tahun 2019 Pemetaan bahaya banjir bandang dilakukan dengan mengidentifikasi jaringan sungai di wilayah hulu yang berpotensi terkena bahaya tanah longsor dengan kelas sedang atau Tinggi. Bahaya tanah longsor ini diasumsikan sebagai faktor penyebab terjadinya banjir bandang karena hasil longsorannya dapat menyumbat aliran sungai di wilayah hulu sungai. Ketika sumbatan ini tergerus dan jebol, maka dapat mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Naiknya permukaan air akibat banjir bandang berdasarkan estimasi seTinggi 5 meter dari permukaan sungai. Selanjutnya dilakukan estimasi sebaran luapan dari sungai tersebut di sekitar wilayah aliran sungai. Jarak horisontal dari sebaran luapan dibatasi sejauh 1 kilometer dari sungai. Indeks bahaya diperoleh dengan mempertimbangkan hubungan antara keTinggian luapan dan jarak dari sungai. Alur penentuan bahaya banjir Bandang dapat dilihat pada Gambar 3.5. Gambar 3.5. Diagram Alir Pembuatan Peta Indeks Bahaya Banjir Bandang Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir Tahun 2019 C. Cuaca Ekstrim Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial (BPBD Jakarta). Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai topan. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara Tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang. Pada kajian ini yang dipetakan adalah wilayah yang berpotensi terdampak oleh angin kencang, yaitu wilayah dataran landai dengan keterbukaan lahan yang Tinggi. Wilayah ini memiliki potensi lebih Tinggi untuk terkena dampak angin kencang. Sebaliknya, daerah pegunungan dengan keterbukaan lahan rendah seperti kawasan hutan lebat memiliki potensi lebih rendah untuk terdampak angin kencang. Oleh karena itu, semakin luas dan landai (datar) suatu kawasan maka potensi bencana angin kencang semakin besar. Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Parameter Bahaya Cuaca Ekstrim Parameter Data Yang Digunakan Sumber Data Tahun
51. 1.Keterbukaan Lahan Peta Penutup Lahan KLHK 2017
52. 2.Kemiringan Lereng DEM Nasional 8,25 M BIG 2017
53. 3.Curah Hujan Tahunan Peta Curah Hujan Tahunan CHIRPS USGS EROS 1990- 2019 Sumber : Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Gambar 3.6. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Cuaca Ekstrim Sumber : Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Pembuatan indeks bahaya cuaca ekstrim (angin kencang) dilakukan dengan mengidentifikasi daerah yang berpotensi untuk terjadi berdasarkan tiga parameter yaitu kemiringan lereng, keterbukaan lahan, dan curah hujan. Kemiringan lereng dalam satuan derajat dihitung dari data DEM. Selanjutnya, nilai derajat kemiringan lereng dikonversi ke dalam skor 0 – 1 dengan membagi nilainya dengan 90 (kemiringan 90 o adalah tebing vertikal). Parameter kedua yaitu keterbukaan lahan diidentifikasi berdasarkan peta penutup lahan. Wilayah dengan penutup lahan selain hutan dan kebun/perkebunan dianggap memiliki nilai keterbukaan lahan yang Tinggi. Beberapa diantaranya seperti wilayah pemukiman, sawah, dan tegalan/ladang. Skor diperoleh dengan klasifikasi langsung dimana jika jenis penutup lahannya adalah hutan maka skornya 0,333; jika kebun skornya 0,666; dan selain itu skornya 1. Parameter ketiga yaitu curah hujan tahunan diidentifikasi berdasarkan peta curah hujan. Data nilai curah hujan tahunan dikonversi ke dalam skor 0 – 1 dengan membagi nilainya dengan 5.000 (5.000mm/tahun dianggap sebagai nilai curah hujan tahunan terTinggi di Indonesia). Indeks bahaya cuaca ekstrim diperoleh dengan melakukan analisisoverlay terhadap tiga parameter tersebut dengan masing-masing parameter memiliki persentase bobot sebesar 33,33% (0,333) sehingga total persentase ketiga parameter adalah 100% (1). D. Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gelombang ekstrim adalah gelombang Tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang Tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut(http://www.bnpb.go.id/). Pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan berdasarkan parameter bahaya penutup lahan, Tinggi gelombang, arus dan garis pantai. Detail parameter dan data yang digunakan dalam perhitungan parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4. Parameter Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Parameter Data yang Digunakan Sumber Data Tahun
54. 1.Tinggi Gelombang Data Tinggi Gelombang Maksimum BMKG 2010-2015
55. 2.Arus Data Arus BMKG 2010-2015
56. 3.Tipologi Pantai Peta Tipologi Pantai BIG 2018
57. 4.Tutupan Vegetasi Peta Penutup Lahan KLHK 2017
58. 5.Bentuk Garis Pantai Garis Pantai BIG 2017 Sumber : Diadaptasi dari Perka BNPB No 2 Tahun 2012 Gambar 3.7. Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Pemetaan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi hanya dilakukan di daerah darat dikarenakan potensi kerentanan yang akan dihitung hanya yang terdapat di daratan. Mengacu pada hal tersebut parameter yang digunakan bertujuan untuk melihat tingkat keterpaparan wilayah pesisir terhadap bahaya. Nilai Tinggi gelombang dan kecepatan arus digunakan sebagai data awal untuk menghitung potensi bahaya di daratan. Masing-masing parameter diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan Tinggi. Klasifikasi Tinggi gelombang dianggap rendah ketika Tinggi gelombang di bibir pantai kurang dari 1 m, sedang ketika Tingginya diantara 1 – 2,5 m, dan Tinggi ketika lebih dari 2,5 m. Untuk kecepatan arus dianggap rendah ketika kecepatannya kurang dari 0,2 m/d, sedang ketika kecepatannya antara 0,2 – 0,4 m/d, dan Tinggi ketika kecepatannya lebih dari 0,4 m/d. Setelah diketahui potensi sumber bahayanya selanjutnya dilakukan penilaian terhadap tingkat keterpaparan wilayah pesisir terhadap bahaya tersebut. Oleh karena itu, parameter selanjutnya seperti tipologi (proses terbentuknya) pantai, bentuk garis pantai, dan tutupan lahan digunakan untuk melihat potensi keterpaparannya. Sebagai contoh gelombang Tinggi lebih dari 2,5 m tidak akan terlalu berbahaya di wilayah pesisir yang berbentuk tebing atau di wilayah yang terdapat banyak hutan mangrove. Ketiga parameter ini juga diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan Tinggi. Klasifikasi tipologi pantai dikategorikan rendah ketika tipologinya berupa daerah pantai yang berbatu karang, sedang ketika tipologinya berupa daerah yang berpasir, dan Tinggi ketika tipologi pantainya berupa daerah yang berlumpur. Bentuk garis pantai berteluk memiliki potensi rendah untuk terpapar, lurus berteluk berpotensi sedang untuk terpapar, dan garis pantai yang lurus berpotensi Tinggi untuk terpapar. Parameter terakhir yaitu tutupan lahan memiliki potensi rendah untuk terpapar ketika tutupan lahannya Tinggi seperti terdapat hutan mangrove, sedang ketika tutupan lahannya berupa semak belukar, dan Tinggi ketika tidak terdapat vegetasi. Overlay seluruh parameter dilakukan untuk menentukan indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Sebelum dilakukan overlay, masing-masing parameter diberikan skor dan bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap intensitas bahaya. Untuk cakupan luasan wilayah terdampak bahaya diasumsikan mencapai 200 m dari garis pantai ke arah daratan. E. Gempa bumi Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhan batuan (BNPB). Metode kajian untuk gempa bumi pada dokumen ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang Tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. Detail parameter dan sumber data yang digunakan dalam kajian bahaya gempa bumi dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5. Parameter Bahaya Gempa bumi Parameter Data yang Digunakan Sumber Data Tahun
59. 1.Kelas Topografi DEM Nasional 8.25 meter BIG 2017
60. 2.Intensitas Guncangan di Batuan Dasar Peta Zona Gempa bumi (S1 1.0” di SB Untuk Probabilitas Terlampaui 10% Dalam 50 Tahun (Redaman 5%) PUSKIM PU 2017
61. 3.Intensitas Guncangan di Permukaan Sumber : Perka BNPB No 2 Tahun 2012 Metodologi pembuatan peta bahaya gempa bumi dibuat berdasarkan analisis distribusi AVS30 (Average Shear-wave Velocity in the upper 30m) untuk wilayah Indonesia yang dikembangkan oleh Akihiro Furuta yang merupakan tenaga ahli dari JICA (Japan International Cooperational Agency). Pada kajian ini nilai AVS yang digunakan merupakan hasil modifikasi oleh Masyhur Irsyam et al., tahun 2017 yang merupakan pengembangan dari AVS30 oleh Imamura dan Furuta tahun 2015. Untuk mendapatkan nilai AVS30 proses pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung tiga karakteristik topografi (slope, texture, convexity) menggunakan data DEM (Iwahasi et al, 2007).Slope menentukan kemiringan lereng sehingga dapat diketahui wilayah dataran landai dan pegunungan yang curam.Texture menentukan kekasaran permukaan suatu wilayah yang didekati dengan rasio antara jurang (pits) dan puncak (peaks). Ketika wilayah tersebut memiliki banyak jurang dan puncak maka dianggap memiliki tekstur yang halus (fine) sebaliknya jika jarang terdapat jurang dan puncak maka dianggap bertekstur kasar (coarse).Convexity menentukan kecembungan permukaan yang berhubungan dengan umur permukaan wilayah. Gambar 3.8. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Gempa bumi Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Berdasarkan tiga karakteristik topografi tersebut dilakukan pengklasifikasian menjadi 24 kelas topografi. Hasil 24 kelas topografi tersebut dibandingkan dengan distribusi nilai AVS30 di Jepang. Nilai tengah/median dari AVS30 tersebut digunakan untuk mengubah 24 kelas topografi menjadi nilai AVS30. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai ground amplification factor (gaf) menggunakan nilai AVS30 (Midorikawa et al, 1994). Hasil nilai gaf ini berperan dalam menentukan Tinggi rendahnya nilai frekuensi guncangan di permukaan. Nilai gaf ini kemudian digabung dengan nilai frekuensi guncangan di batuan dasar (peta percepatan puncak di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun) untuk menjadi nilai frekuensi guncangan di permukaan. Oleh karena itu untuk nilai guncangan di batuan dasar yang sama, nilai gaf yang Tinggi akan menghasilkan guncangan yang lebih Tinggi di permukaan dibanding dengan nilai gaf yang rendah. Untuk menentukan indeks bahayanya, nilai frekuensi guncangan di permukaan kemudian ditransformasikan ke nilai 0–1. F. Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Wilayah sebaran kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan, jenis tanah, dan jumlah titik api (hot spot). Detail parameter dan data yang digunakan dalam perhitungan wilayah sebaran kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.6. Parameter Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Parameter Data yang Digunakan Sumber Data Tahun
62. 1.Jenis Hutan Dan Lahan Peta Penutup Lahan KLHK 2017
63. 2.Curah Hujan Tahunan Peta Curah Hujan Tahunan CHIRPS 2 USGS EROS 1990-2019
64. 3.Jenis Tanah Peta Jenis Tanah Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) 2016 Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Tahun 2019 Gambar 3.9. Diagram Alir Pembuatan Indeks Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber: Modul teknis penyusunan KRB Karhutla, 2019 Tiga parameter yang digunakan dalam pembuatan peta bahaya yaitu penutup lahan, curah hujan, dan jenis tanah. Berdasarkan jenisnya ketiga parameter tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan Tinggi. Untuk penutup lahan, jenis lahan berupa hutan berada pada kelas rendah, jenis lahan perkebunan berada pada kelas sedang, dan selain itu berada pada kelas Tinggi. Pada peta kebakaran hutan dan lahan lahan pemukiman tidak dimasukkan ke dalam area bahaya. Untuk curah hujan, nilai indeks curah hujan dihitung dengan membagi data curah hujan dengan 5000 (diasumsikan sebagai nilai curah hujan terTinggi di indonesia). Untuk jenis tanah, jika merupakan tanah gambut maka masuk ke dalam kelas Tinggi selain itu masuk ke dalam kelas rendah. Ketiga parameter tersebut diberi bobot dan skor masing-masing untuk kemudian digabung dengan metode overlay menjadi indeks bahaya. G. Kekeringan Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan (BNPB). Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Kekeringan yang dibahas pada kajian ini adalah kekeringan meteorologi yaitu kondisi berkurangnya curah hujan di bawah normal. Metode penentuan kekeringan dilakukan denganStandardized Precipitation Index (SPI) yang menggunakan data curah hujan selama 3 bulanan yang menghasilkan indeks kekeringan berdasarkan frekuensi bulan kering. Parameter bahaya kekeringan dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7. Parameter Bahaya Kekeringan Parameter Data yang Digunakan Sumber Data Tahun
65. 1.Curah Hujan Bulanan Peta Curah Hujan CHIRPS USGS EROS 1990-2019 Sumber : Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Tahapan dalam perhitungan nilai SPI adalah sebagai berikut:
66. 1.Data utama yang dianalisis adalah curah hujan bulanan pada masing-masing data titik stasiun hujan yang mencakup wilayah kajian. Rentang waktu data dipersyaratkan dalam berbagai literatur adalah minimal 30 tahun.
67. 2.Nilai curah hujan bulanan dalam rentang waktu data yang digunakan harus terisi penuh (tidak ada data yang kosong). Pengisian data kosong dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya yaitu metode MNSC.
68. 3.Melakukan perhitunganmean, standar deviasi,lambda,alpha,beta dan frekuensi untuk setiap bulannya
69. 4.Melakukan perhitungan distribusi probabilitascdf Gamma
70. 5.Melakukan perhitungan koreksi probabilitas kumulatif H(x) untuk menghindari nilaicdf Gamma tidak terdefinisi akibat adanya curah hujan bernilai 0 (nol)
71. 6.Transformasi probabilitas kumulatif H(x) menjadi variabel acak normal baku. Hasil yang diperoleh adalah nilai SPI Selanjutnya, untuk membuat peta bahaya kekeringan dapat dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:
72. 1.Mengidentifikasi dalam setiap tahun data kejadian kekeringan di wilayah kajian agar dapat dipilih bulan-bulan tertentu yang mengalami kekeringan saja.
73. 2.Melakukan interpolasi spasial titik stasiun hujan berdasarkan nilai SPI-3 pada bulan yang terpilih di masing-masing tahun data dengan menggunakan metodesemivariogram kriging.
74. 3.Mengkelaskan hasil interpolasi nilai SPI-3 menjadi 2 kelas yaitu nilai <-0,999 adalah kering (1) dan nilai >0,999 adalah tidak kering (0)
75. 4.Hasil pengkelasan nilai SPI-3 dimasing-masing tahun data di-overlay secara keseluruhan (akumulasi semua tahun)
76. 5.Menghitung frekuensi kelas kering (1) dengan minimum frekuensi 5 kali kejadian dalam rentang waktu data dijadikan sebagai acuan kejadian kekeringan terendah
77. 6.Melakukan transformasi linear terhadap nilai frekuensi kekeringan menjadi nilai 0 – 1 sebagai indeks bahaya kekeringan
78. 7.Sebaran spasial nilai indeks bahaya kekeringan diperoleh dengan melakukan interpolasi nilai indeks dengan metodeAreal Interpolation dengan tipeAverage (Gaussian) Gambar 3.10. Diagram Alir Penentuan Indeks Bahaya Kekeringan Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 H. Tanah Longsor Tanah longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi; dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi (Permen PU 22/2017). Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan (biasa juga disebut sebagai bagian dari gerakan tanah), ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Ukuran potensi bahaya tanah longsor dapat diestimasi dari sebarapa besar potensi volume material longsoran atau potensi cakupan area luncuran (runout) material longsoran. Penilaian bahaya tanah longsor dilakukan dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak kegagalan lereng, menghitung probabilitas kejadian, dan memperkirakan besarnya magnitudo (area, volume, laju pergerakan) dari peristiwa tersebut (Petley, 2010). Secara nasional melalui Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dituangkan dalam Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, telah tersedia Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM melalui PVMBG dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah tersebut merupakan peta yang berisi informasi kerentanan (susceptibility) gerakan tanah untuk berbagai jenis gerakan tanah, baik yang terjadi pada wilayah yang berlereng curam (longsor) maupun wilayah datar (ambles). Gambar 3.11. Alur Proses Pembuatan Indeks Bahaya Tanah Longsor Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Data - data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta bahaya tanah longsor dapat dilihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.8. Kebutuhan Data Penyusunan Peta Bahaya Tanah Longsor No. Jenis Data Bentuk Data Sumber Tahun
79. 1.Batas Adminsitrasi GIS Vektor (Polygon) RTRW Bappeda 2017
80. 2.DEM Nasional Raster BIG 2018
81. 3.Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah GIS Vektor (Polygon) RSNI 2015 2015 Sumber : Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Selain itu, terdapat metode deterministik dengan parameter pada Tabel 3.9. Tabel 3.9. Parameter Penyusun Peta Bahaya Tanah Longsor dengan metode deterministik Sumber : Modul Teknis Penyusunan KRB Tahun 2019 I. Tsunami Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan Tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi inundasi (genangan) di daratan berdasarkan potensi keTinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Sebaran spasial luasan wilayah terdampak inundasi tsunami dapat dibuat dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan keTinggian tsunami per 1 m jarak inundasi (keTinggian genangan) berdasarkan harga jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. 𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠 = ( 167 𝑛 2 𝐻0 1/3 ) + 5 𝑆𝑖𝑛 𝑆 dimana: Hloss : kehilangan keTinggian tsunami per 1 m jarak inundasi n : koefisien kekasaran permukaan H0 : keTinggian gelombang tsunami di garis pantai (m) S : besarnya lereng permukaan (derajat) Data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta bahaya tsunami adalah berupa data spasial yang terdiri dari : Tabel 3.10. Kebutuhan Data Penyusunan Peta Bahaya Tsunami No. Jenis Data Bentuk Data Sumber Tahun
82. 1.Batas Adminsitrasi GIS Vektor (Polygon) RTRW Bappeda 2017
83. 2.Tutupan Lahan GIS Vektor (Polygon) KLHK 2017
84. 3.Garis Pantai GIS Vektor (Polygon) BIG/Analisis Citra Satelit 2018 4. DEM (Digital Elevation Model) GIS Raster (Grid) LAPAN/NASA/JAXA 2018 5. KeTinggian Gelombang Tsunami Maksimum Tabular/GIS Raster (Grid) BNPB atau K/L terkait 2012 Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Tahun 2019 Indeks bahaya tsunami diukur berdasarkan nilai inundasi yang mencerminkan peta estimasi keTinggian genangan tsunami/peta bahaya tsunami. Terdapat tiga pengkelasan atau indeks bahaya tsunami, yaitu kelas indeks rendah apabila Tinggi genangan kurang dari 1 meter, kelas indeks sedang apabila Tinggi genangan antara 1-3 meter, dan kelas indeks Tinggi apabila keTinggian genangan >3 meter. Parameter ukur inundasi maksimum dengan skor 0,33 untuk inundasi <1 meter; skor 0,67 untuk inundasi 1-3 meter; dan skor 1 untuk inundasi >3 meter. Klasifikasi nilai inundasi untuk kelas bahaya berdasarkan Perka BNPB No.2 Tahun 2012 yaitu bahaya rendah dengan ~ inundasi ≤ 1 m, bahaya sedang dengan kelas: ~ 1<inundasi ≤ 3 m, dan Bahaya Tinggi memiliki nilai ~ inundasi > 3 m. Adapun diagaram alir metode tsunami dapat dilihat pada Gambar 3.12. Gambar 3.12. Alur Proses metode penentuan Indeks Tsunami Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Tahun 2019 3.1.2. Pengkajian Kapasitas Kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimilikinya untuk mengurangi risiko bencana. Pengkajian kapasitas daerah dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah. Pengkajian kapasitas dilakukan hingga tingkat desa. Penentuan kapasitas tersebut dilihat berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan kelurahan. Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah sedangkan komponen kesiapsiagaan kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Masing-masing komponen dilakukanscoring dan pembobotan dengan ketentuan 40% indeks ketahanan daerah dan 60% kesiapsiagaan kelurahan/desa, sehingga akan diperoleh indeks kapasitas per desa. Nilai rata- rata indeks kapasitas per desa akan menjadi indeks kapasitas kecamatan dan kabupaten dengan ketentuan rendah (0-0,333); sedang (>0,333-0,666); dan Tinggi (>0,666-1).
a.Komponen Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Penilaian terhadap ketahanan daerah dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus (Focus Group Discussion) terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh seluruh peserta/instansi terkait kebencanaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Isian tersebut menyangkut daftar pertanyaan yang ada dalam pengkajian ketahanan daerah berpedoman pada RENAS PB 2015-2019. Pengukuran ketahanan daerah tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang terdiri dari 71 indikator capaian. Tujuh puluh satu indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah dan indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:
1. 1.Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, dengan indikator pencapaian: ▪ Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana ▪ Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD ▪ Peraturan tentang Pembentukan Forum PRB ▪ Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan ▪ Peraturan Daerah tentang RPB ▪ Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB ▪ Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana ▪ Komitmen DPRD terhadap PRB
2. 2.Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, dengan indikator pencapaian: • Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah • Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah • Peta Kapasitas dan kajiannya • Rencana Penanggulangan Bencana
3. 3.Pengembangan Sistem Informasi. Diklat dan Logistik, dengan indikator pencapaian: ▪ Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat ▪ Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya ▪ Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah. masyarakat mau pun dunia usaha ▪ Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis ▪ Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional ▪ Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB ▪ Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan ▪ Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan ▪ Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan ▪ Penyimpanan/pergudangan Logistik PB ▪ Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik ▪ Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat ▪ Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4. 4.Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: ▪ Penataan ruang berbasis PRB ▪ Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik ▪ Sekolah dan Madrasah Aman Bencana ▪ Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana ▪ Desa Tangguh Bencana
5. 5.Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana, dengan indikator pencapaian: ▪ Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir ▪ Perlindungan daerah tangkapan air ▪ Restorasi Sungai ▪ Penguatan Lereng ▪ Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan ▪ Optimalisasi pemanfaatan air permukaan ▪ Pemantauan berkala hulu sungai ▪ Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi ▪ Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota ▪ Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
6. 6.Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, dengan indikator pencapaian: ▪ rencana kontijensi gempa bumi ▪ rencana kontijensi banjir ▪ Sistem peringatan dini bencana banjir ▪ Rencana kontijensi tanah longsor ▪ Sistem peringatan dini bencana tanah longsor ▪ Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan ▪ Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan ▪ Rencana kontijensi letusan gunungapi ▪ Sistem peringatan dini bencana letusan gunungapi ▪ Infrastruktur evakuasi bencana letusan gunungapi ▪ Rencana kontijensi kekeringan ▪ Sistem peringatan dini bencana kekeringan ▪ Rencana kontijensi banjir bandang ▪ Sistem peringatan dini bencana banjir bandang ▪ Penentuan status tanggap darurat ▪ Penerapan sistem komando operasi darurat ▪ Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana ▪ Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban ▪ Perbaikan Darurat ▪ Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh ▪ Penghentian status Tanggap Darurat Bencana
7. 7.Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, dengan indikator pencapaian: ▪ Pemulihan pelayanan dasar pemerintah ▪ Pemulihan infrastruktur penting ▪ Perbaikan rumah penduduk ▪ Pemulihan Penghidupan masyarakat Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah maka kita dapat membagi tingkat tersebut ke dalam 5 (lima) tingkatan. yaitu: • level 1 yang berarti belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan/menghasilkannya. • level 2 yaitu hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standar. • level 3 yang berarti tersedia/terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh. • level 4 yaitu telah dirasakan manfaatnya secara optimal. • level 5 yang mana manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang. Perhitungan kapasitas daerah berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.20. Tabel 3.11. Parameter Kapasitas Daerah Parameter Kapasitas Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi Kesiapsiagaan Masyarakat Spesifik Bencana (Level Desa) 60 ≤ 0,333 0,334 – 0,666 > 0,666 Ketahanan Daerah Kabupaten (Level Pemerintah Daerah) 40 0,4 0,4 – 0,8 0,8 - 1 Kapasitas = (0.6 * Kesiapsiagaan) + (0.4 * Ketahanan Daerah) Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012
b.Komponen Kesiapsiagaan Masyarakat Pengkajian kesiapsiagaan masyarakat ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui nilai kesiapsiagaan serta pengetahuan komunitas terkait upaya pengurangan risiko bencana. Sedangkan tujuan khususnya yaitu: • Sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk menilai kapasitas masyarakat desa dalam pengurangan risiko bencana. • Sebagai acuan bagi desa dalam menyusun kebijakan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana. • Sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kajian kesiapsiagaan masyarakat dilakukan berdasarkan metodedepth interview yang dilakukan pada tingkat desa/kelurahan dengan kriteria desa rawan bencana, berpotensi terdampak multi bencana dan desa tangguh bencana. Parameter dan indikator ukur yang digunakan dalam menentukan kesiapsiagaan masyarakat yaitu:
a.Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB) Pengukuran parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana didasarkan kepada indikator pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi bencana, pengetahuan sistem peringatan dini bencana, pengetahuan tentang prediksi kerugian akibat bencana, dan pengetahuan cara penyelamatan diri. Penilaian parameter ini berdasarkan kepada pengetahuan masyarakat terhadap indikator tersebut.
b.Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD) Pelaksanaan tanggap darurat didasari pada pencapaian tempat dan jalur evakuasi, tempat pengungsian, air dan sanitasi, dan layanan kesehatan. Indikator pencapaian tersebut memiliki tujuan pada masa tanggap darurat melalui ketersediaan-ketersediaan kebutuhan masyarakat.
c.Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM) Pengaruh kerentanan berdasarkan pada penilaian pengaruh mata pencaharian dan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat, dan pemukiman masyarakat.
d.Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP) Masa pasca bencana dibutuhkan dan diharapkan adanya kemandirian masyarakat terhadap dukungan pemerintah melalui jaminan hidup pasca bencana, penggantian kerugian dan kerusakan, penelitian dan pengembangan, penanganan darurat bencana dan penyadaran masyarakat.
e.Partisipasi Masyarakat (PM) Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan pemanfaatan relawan desa. Penilaian terhadap parameter dan indikator akan menghasilkan nilai indeks untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi. Nilai indeks per bencana tersebut akan dikelompokkan kedalam tingkatan kesiapsiagaan dengan ketentuan sebagai berikut: • Nilai indeks 0 – 0,333 : Level Kesiapsiagaan Rendah; • Nilai indeks >0,333 – 0,666 : Level Kesiapsiagaan Sedang; • Nilai indeks >0,666 – 1 : Level Kesiapsiagaan Tinggi. 3.1.3. Pengkajian Kerentanan Pengkajian kerentanan dilakukan dengan menganalisis kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kajian kerentanan ditentukan berdasarkan komponen sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar dilihat berdasarkan komponen sosial budaya. Indeks kerugian dilihat berdasarkan komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan. Kajian setiap komponen didasarkan pada parameter sebagai alat ukurnya. Indeks kerentanan yang merupakan dasar penentuan kategori kelas kerentanan diperoleh dari parameter-parameter penentu bahaya dengan melalui proses tumpang susun (overlay) menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi Geografis). Analisis tumpang susun menggunakan metode berbobot tertimbang yaituscoring. Masing-masing parameter diberi skor sesuai dengan pengaruhnya terhadap suatu kerentanan. Semakin besar pengaruhnya maka semakin Tinggi skor paramater tersebut. Proses tumpang susun menghasilkan nilai indeks kerentanan dengan unit analisis yaitu 30 x 30 m dengan rentang nilai antara 0 -1. Parameter yang digunakan di setiap komponen sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan adalah sebagai berikut :
a.Parameter Kerentanan Sosial Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: Tabel 3.12. Sumber Data Parameter Kerentanan Sosial Parameter Data yang Digunakan Sumber Data Tahun
1. 1.Jumlah Penduduk Kecamatan Dalam Angka BPS 2019
2. 2.Kelompok Umur Kecamatan Dalam Angka BPS 2019
3. 3.Penduduk Disabilitas Potensi Desa BPS 2014
4. 4.Penduduk Miskin Individu Dengan Kondisi Kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia , diatas 10%-20%, diatas 20%-30%, diatas 30%-40% terendah di Indonesia Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2017 Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak memperhitungkan kerentanan sosial karena bencana tersebut berada diluar wilayah pemukiman jadi parameter penduduk tidak dimasukkan dalam analisis. Tabel 3.13. Parameter Kerentanan Sosial Parameter Kerentanan Sosial Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi Kepadatan Penduduk 60 <5 Jiwa/Ha 5 – 10 Jiwa/Ha >10 Jiwa/Ha Kelompok Rentan Rasio Jenis Kelamin (10%) 40 >40 20-40 <20 Rasio Kelompok Umur Rentan (10%) <20 20-40 >40Rasio Penduduk Miskin (10%) Rasio Penduduk Disabilitas (10%) Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Kerentanan sosial menggunakan dua parameter utama yaitu kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari empat jenis parameter yaitu rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk disabilitas. Kedua parameter utama yaitu kepadatan penduduk dan kelompok rentan masing-masing dikelaskan ke dalam tiga kategori kelas yaitu rendah, sedang, dan Tinggi. Untuk kepadatan penduduk kategori kelas rendah diberikan ketika dalam suatu desa nilai kepadatan penduduknya kurang dari 5 jiwa/ha, kelas sedang ketika kepadatan penduduk berkisar antara 5 – 10 jiwa/ha, dan kelas Tinggi ketika kepadatan penduduknya lebih dari 10 jiwa/ha. Untuk kelompok rentan selain rasio jenis kelamin kategori kelas rendah diberikan ketika rasio penduduknya kurang dari 20, kelas sedang ketika rasio penduduknya berkisar antara 20 – 40, dan kelas Tinggi ketika rasio penduduknya lebih dari 40. Sedangkan untuk kelompok rentan rasio jenis kelamin, kategori kelasnya dibalik. Setelah masing-masing parameter dikelaskan, selanjutnya dilakukan analisisoverlay dengan pembobotan parameter kepadatan penduduk dan rasio kelompok rentan masing-masing 60% dan 40% secara berurutan. Hasil overlay ini yang nantinya menjadi nilai indeks kerentanan sosial atau bisa disebut juga indeks penduduk terpapar. Untuk perhitungan kepadatan penduduk, cara yang sering digunakan adalah dengan membagi jumlah penduduk di suatu wilayah administrasi (desa/kecamatan/kabupaten) dengan luas wilayah administrasi tersebut. Hasil nilai kepadatan penduduk kemudian dipetakan mengikuti unit administrasi. Metode ini disebut dengan metodechoropleth. Ketika ingin mengetahui jumlah penduduk yang terpapar oleh suatu bencana maka metode tersebut menjadi kurang relevan karena tidak detail. Salah satu metode yang digunakan kemudian adalah metodedasymetric. Metodedasymetric menggunakan pendekatan kawasan/wilayah dalam menentukan kepadatan penduduk. Semenov-Tyan-Shansky menyebutkan petadasymetric sebagai peta yang menyajikan kepadatan suatu populasi tanpa memperhatikan batas administrasi dan ditampilkan sedemikian rupa sehingga distribusinya mengikuti kondisi aktual di lapangan. Dengan menggunakan petadasymetric kepadatan penduduk dipetakan hanya pada wilayah yang memang terdapat penduduk dan tidak mencakup seluruh wilayah administrasi. Pemetaandasymetric dibuat dengan menggunakan data distribusi penduduk Indonesia/INARISKPop dari BNPB yang merupakan modifikasi dari dataGlobal Human Settlement Layer (GHSL) yang diproduksi olehEuropean Commission JRC dan CIESIN Columbia University. Peta ini berisi distribusi penduduk yang didasarkan pada lokasi manusia bermukim. Supaya distribusi penduduk hanya berada pada wilayah pemukiman, maka digunakanlayer pemukiman yang diperoleh dari peta penutup lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017. Data jumlah penduduk dari kecamatan dalam angka tahun 2019 digunakan untuk koreksi data distribusi penduduk sehingga menghasilkan peta distribusi yang lebih aktual. Cara ini dikenal dengan metode proporsi dan secara ringkas dijelaskan melalui persamaan berikut: P ij = Pr ij ∑ Pr ij n i,j=1 Xd i Pij merupakan jumlah penduduk pada satuan unit terkecil/grid ke-i dan j. Prij merupakan jumlah penduduk dari data distribusi penduduk (World Population) pada grid pemukiman ke-i di unit administrasi desa ke-j. Xdi merupakan jumlah penduduk per desa berdasarkan data kecamatan dalam angka. Secara sederhana persamaan tersebut menghitung jumlah penduduk di satuan unit luas terkecil berdasarkan proporsi jumlah penduduk dari data distribusi penduduk dunia (World Population) dan data penduduk dari kecamatan dalam angka. Nilai kepadatan penduduk juga digunakan pada parameter kelompok rentan. Data masing- masing jumlah kelompok rentan kemudian didistribusikan ulang mengikuti nilai distribusi kepadatan penduduk. Setelah itu, dihitung rasio antara penduduk rentan dengan penduduk tidak rentan yang menghasilkan nilai di rentang 0 – 100.
b.Parameter Kerentanan Fisik Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: Tabel 3.14. Sumber Data Parameter Kerentanan Fisik Parameter Data yang Digunakan Sumber Data Tahun
1. 1.Jumlah Rumah Jumlah penduduk dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019 dengan asumsi 1 rumah berisi 5 orang BPS 2019
2. 2.Fasilitas Umum (Fasilitas Pendidikan) Portal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia http://spasial.data.kemdik bud.go.id/ 2017
3. 3.Fasilitas Kesehatan Portal Departemen Kesehatan Indonesia http://gis.depkes.go.id/ 2017
4. 4.Fasilitas Kritis Jumlah Bandara Dan Pelabuhan Kementerian Perhubungan 2017 Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Parameter kerentanan fisik berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Kebakaran hutan dan lahan atau pun kekeringan tidak berpengaruh atau berdampak pada kerusakan infrastruktur ataupun bangunan. Tabel 3.15. Parameter Kerentanan Fisik Parameter Kerentanan Fisik Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi Rumah 40 <400 Juta 400 – 800 Juta >800 Juta Fasilitas Umum 30 <500 Juta 500 Juta – 1 M >1 M Fasilitas Kritis 30 <500 Juta 500 Juta – 1 M >1 M Kerentanan Fisik = (0,4 * Skor Rumah) + (0,3 * Skor Fasum) + (0,3 * Skor Faskris) Perhitungan Nilai Setiap Parameter Dilakukan Berdasarkan: • Pada Kelas Bahaya Rendah Memiliki Pengaruh 0% • Pada Kelas Bahaya Sedang Memiliki Pengaruh 50% • Pada Kelas Bahaya Tinggi Memiliki Pengaruh 100% Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Kerentanan fisik melingkupi fasilitas fisik/bangunan yang digunakan manusia untuk bertempat tinggal dan/atau beraktivitas. Tiga parameter utama yang digunakan dalam menghitung kerentanan fisik yaitu jumlah rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Nilai kerentanannya diperoleh dengan menghitung nilai kerugian/kerusakan fasilitas fisik yang terdampak bahaya. Nilai nominal kerugian dihitung dari asumsi satuan harga penggantian kerugian untuk masing-masing parameter. Nilai kerugian tersebut kemudian diakumulasi dalam satu desa dan dikategorikan ke dalam kelas mengikuti Tabel 3.14. Parameter rumah merupakan banyaknya rumah terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/kerugian materiil di dalam satu desa. Datalayer rumah umumnya sulit diperoleh terutama pada level desa/kelurahan. Data jumlah rumah yang dapat diakses publik tersedia hanya sampai tahun 2008 melalui data Potensi Desa (Podes). Pada data PODES 2008 disebutkan bahwa rata-rata jumlah penduduk dalam satu rumah sebanyak 5 orang. Oleh karena itu, digunakan asumsi jumlah rumah mengikuti PODES tahun 2008 dengan persamaan sebagai berikut: r ij = P ij 5 dan jika P ij < 5 maka r ij = 1 dengan rij adalah jumlah rumah pada satuan unit terkecil/grid ke-i dan ke-j, Pij adalah jumlah penduduk pada grid ke-i dan ke-j. Jumlah rumah yang diperoleh selanjutnya dihitung nilai kerugiannya dengan mengacu kepada nilai pengganti kerugian yang diberlakukan di masing-masing kabupaten untuk tiap tingkat kerusakan dan disesuaikan dengan kelas bahaya seperti berikut. - Kelas bahaya rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan; - kelas bahaya sedang : 50% jumlah rumah terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah; - kelas bahaya Tinggi : 50% jumlah rumah terdampak rusak sedang dikali satuan harga daerah dan 50% jumlah rumah terdampak rusak berat dikali satuan harga daerah Penggunaan nilai 50% merupakan asumsi bahwa tidak seluruh rumah yang terdampak bahaya mengalami kerusakan. Parameter fasilitas umum merupakan banyaknya bangunan yang berfungsi sebagai tempat pelayanan publik terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/kerugian materiil di dalam satu desa. Data spasial fasilitas umum telah banyak tersedia baik berupa titik (point) atau area (polygon). Kebutuhan minimal data yang diperlukan adalah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Data fasilitas umum yang terdampak bahaya dihitung nilai kerugiannya di dalam satu desa dengan mengacu pada biaya pengganti/perbaikan kerusakan fasilitas di Kabupaten masing-masing yang disesuaikan dengan kelas bahaya sebagai berikut. - Kelas bahaya rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan; - kelas bahaya sedang : 50% jumlah fasum terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah; - kelas bahaya Tinggi : 50% jumlah fasum terdampak rusak sedang dikali satuan harga daerah dan 50% jumlah fasum terdampak rusak berat dikali satuan harga daerah Parameter fasilitas kritis merupakan banyaknya bangunan yang berfungsi selama keadaan darurat sangat penting terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/kerugian materiil di dalam satu desa. Beberapa contoh dari fasilitas kritis antara lain bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Data fasilitas kritis berupa titik dan area juga sudah tersedia. Kebutuhan minimal data yang diperlukan adalah lokasi bangunan bandara, lokasi bangunan pelabuhan, dan lokasi bangunan pembangkit listrik. Data fasilitas kritis yang terdampak bahaya dihitung nilai kerugiannya di dalam satu desa dengan mengacu pada biaya pengganti/perbaikan kerusakan fasilitas di Kabupaten masing-masing atau Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kelas bahaya sebagai berikut. - Kelas bahaya rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan; - kelas bahaya sedang : 50% jumlah fasum terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah; - kelas bahaya Tinggi : 50% jumlah fasum terdampak rusak sedang dikali satuan harga daerah dan 50% jumlah fasum terdampak rusak berat dikali satuan harga daerah
c.Parameter Kerentanan Ekonomi Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: Tabel 3.16. Sumber Data Parameter Kerentanan Ekonomi Parameter Data yang Digunakan Sumber Data Tahun
1. 1.Lahan Produktif Penutup Lahan KLHK 2017
2. 2.PDRB Kabupaten Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten BPS 2014-2018 Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Parameter kerentanan ekonomi dibagi menjadi dua yaitu kontribusi PDRB dan lahan produktif yang terdampak bahaya. Nilai kontribusi PDRB per sektor menunjukkan kontribusi nilai PDRB masing-masing sektor di suatu kabupaten. Lahan produktif meliputi lahan pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Nilai lahan produktif ini mengikuti nilai PDRB per sektor yang terdapat di buku PDRB Kabupaten. Ketika lahan produktif tersebut terdampak bahaya maka akan menimbulkan kerugian yang nilainya menyesuaikan dengan kelas bahaya seperti berikut. - Kelas bahaya rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan; - kelas bahaya sedang : 50% jumlah kerugian lahan produktif; - kelas bahaya Tinggi : 100% jumlah kerugian lahan produktif Nilai kerugian kemudian diakumulasi dalam satu desa dan dikategorikan ke dalam kelas rendah, sedang, dan Tinggi mengikuti Tabel 3.16. Tabel 3.17. Parameter Kerentanan Ekonomi Parameter Kerentanan Ekonomi Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi Lahan Produktif 60 <50 Juta 50 – 200 Juta >200 Juta PDRB 40 <100 Juta 100 - 300 Juta >300 Juta Kerentanan Ekonomi = (0,6 * Skor Lahan Produktif) + (0,4 * Skor PDRB) Perhitungan Nilai Setiap Parameter Dilakukan Berdasarkan: • Pada Kelas Bahaya Rendah Memiliki Pengaruh 0% • Pada Kelas Bahaya Sedang Memiliki Pengaruh 50% • Pada Kelas Bahaya Tinggi Memiliki Pengaruh 100% Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012
d.Parameter Kerentanan Lingkungan Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter tersebut adalah: Tabel 3.18. Sumber Data Parameter Kerentanan Lingkungan Parameter Data yang Digunakan Sumber Data Tahun
1. 1.Status Kawasan Hutan Kawasan Hutan dan Penutup Lahan KLHK 2017
2. 2.Penutupan Lahan Penutup Lahan (semak belukar dan rawa) KLHK 2017 Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Parameter kerentanan lingkungan dikaji untuk seluruh potensi bencana, kecuali cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim tidak memiliki parameter ini, dikarenakan tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan. Tabel 3.19. Parameter Kerentanan Lingkungan Parameter Kerentanan Lingkungan Kelas Skor Rendah Sedang Tinggi Hutan Lindunga,b,c,d,e,f,g,h <20 ha 20 – 50 ha >50 ha Kelas / Nilai Maks. Kelas Hutan Alama,b,c,d,e,f,g,h <25 ha 25 – 75 ha >75 ha Hutan Bakau/Mangrovea,b,c,d,e,f,g,h <10 ha 10 – 30 ha >30 ha Semak Belukara,b,c,d,e,f,g <10 ha 10 – 30 ha >30 ha Rawae,f,g <5 ha 5 – 20 ha >20 ha
a.Tanah Longsor
b.Letusan Gunungapi
c.Kekeringan
d.Kebakaran Hutan dan Lahan
e.Banjir
f.Banjir Bandang Perhitungan Nilai Setiap Parameter Dilakukan Berdasarkan: • Pada Kelas Bahaya Rendah Memiliki Pengaruh 0% • Pada Kelas Bahaya Sedang Memiliki Pengaruh 50% • Pada Kelas Bahaya Tinggi Memiliki Pengaruh 100% Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Parameter kerentanan lingkungan merupakan jenis kawasan dan tutupan lahan yang terdiri dari hutan lindung, hutan alam, hutan bakau, semak belukar, dan rawa yang berpotensi rusak ketika terdampak bahaya. Kerentanan lingkungan dihitung sebagai luas area yang rusak dalam satuan hektar. Berbeda dengan tiga kerentanan sebelumnya tidak terdapat pembobotan pada kerentanan lingkungan dikarenakan masing-masing parameter tidak saling tumpang tindih. Penghitungan luas kerusakan disesuaikan dengan kelas bahaya sebagai berikut: - Kelas bahaya rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan; - kelas bahaya sedang : 50% luas lingkungan terdampak bahaya mengalami kerusakan; - kelas bahaya Tinggi : 100% luas lingkungan terdampak bahaya mengalami kerusakan Masing-masing parameter kemudian dihitung luasannya dalam satu desa dan dikategorikan ke dalam kelas rendah, sedang, dan Tinggi mengikuti Tabel 3.18.
e.Parameter Kerentanan Total Untuk menghasilkan peta kerentanan total, masing-masing parameter tersebut diberi bobot persentase sesuai dengan tabel di bawah ini. Dari keempat parameter tersebut, parameter sosial dan fisik merupakan dua parameter yang menggunakan penutup lahan pemukiman sehingga saling bertumpuk satu sama lain. Indeks kerentanan sosial bisa disebut sebagai indeks penduduk terpapar. Di sisi lain, kerentanan fisik, ekonomi, dan lingkungan digunakan untuk menyusun indeks kerugian. Tabel 3.20. Bobot parameter masing-masing kerentanan No. Jenis Bencana Bobot Parameter Kerentanan Sosial Fisik Ekonomi Lingkungan
1. 1.Banjir 40% 25% 25% 10%
2. 2.Banjir Bandang 40% 25% 25% 10%
3. 3.Cuaca Ekstrim 40% 30% 30% -
4. 4.Gelombang Ekstrim dan Abrasi 40% 25% 25% 10%
5. 5.Kebakaran Hutan dan Lahan - - 40% 60%
6. 6.Kekeringan 50% - 40% 10%
7. 7.Tanah Longsor 40% 25% 25% 10%
8. 8.Tsunami 40% 25% 25% 10% Sumber: Modul Teknis Penyusunan KRB Tahun 2019 Hasil pengkajian kerentanan pada dokumen Kajian Risiko Bencana disajikan dalam bentuk peta dan tabel. Peta memberikan informasi mengenai sebaran indeks kerentanan di seluruh kabupaten sedangkan tabel memberikan informasi detail terkait dengan jumlah penduduk terpapar, kerugian fisik, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kelas masing-masing kerentanan pada masing-masing desa di seluruh kabupaten. Setelah penghitungan indeks kerentanan selesai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil pengkajian kerentanan ke dalam tabel. Penduduk terpapar disajikan dalam satuan jiwa, kerugian fisik dan ekonomi disajikan dalam satuan juta rupiah, kerusakan lingkungan disajikan dalam satuan hektar, dan indeks kerentanan disajikan dalam bentuk kelas (rendah, sedang, Tinggi). Di dalam tabel tersebut rekapitulasi dibuat pada tiga tingkat administrasi yaitu tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. 3.1.4. Pengkajian Risiko Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan 3 (tiga) komponen risiko yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Indeks risiko akan berbanding lurus dengan indeks bahaya dan kerentanan serta berbanding terbalik dengan indeks kapasitas. Nilai indeks bahaya dan kerentanan berbanding lurus dengan risiko dikarenakan potensi bahaya tidak dapat dihilangkan sedangkan kerentanan pasti akan mengikuti. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko diperlukan peningkatan kapasitas baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat. Penentuan indeks risiko dilakukan menggunakan konsep persamaan di bawah. Hasil perhitungan tersebut berupa nilai indeks yang memiliki rentang nilai 0 – 1. Nilai indeks 0 – 0,333 menunjukkan kelas risiko rendah, nilai indeks 0,334 – 0,666 menunjukkan kelas risiko sedang, dan nilai indeks 0,667 – 1 menunjukkan kelas risiko Tinggi. Keterangan : R (Disaster Risk) : Risiko Bencana. H (Hazard Threat) : Frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu. V (Vulnerability) : Kerugian yang diharapkan (dampak) di daerah tertentu dalam sebuah kasus bencana tertentu terjadi dengan intensitas tertentu. C (Capacity) : Kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu. Berdasarkan konsep tersebut, upaya pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, berupa:
9. 1.Memperkecil bahaya;
10. 2.Mengurangi kerentanan;
11. 3.Meningkatkan kapasitas. 3.1.5. Penarikan Kesimpulan Kelas Pengkajian Risiko Bencana menggunakan unit analisis desa untuk mendeskripsikan kelas bencana. Penentuan kelas yang akan dijelaskan berlaku untuk kajian bahaya, kerentanan dan risiko. Penentuan kelas tersebut sesuai ketentuan kelas rendah, sedang, Tinggi. Nilai indeks mayoritas adalah unit analisis yang digunakan untuk menentukan kelas per desa. Kelas maksimal per desa digunakan untuk menentukan kelas di tingkat kecamatan. Selanjutnya kelas maksimal per kecamatan digunakan untuk menentukan kelas di tingkat kabupaten. Sebagai ilustrasi, jika suatu desa memiliki luas 300 ha dengan hasil kajian bahaya, kerentanan dan risiko menunjukkan sebesar 50 ha kelas rendah, 100 ha kelas sedang, dan 150 ha kelas Tinggi, maka penarikan kesimpulan kelas pada desa tersebut adalah Tinggi. Sementara itu untuk tingkat kecamatan, penentuan kelas menggunakan kelas desa maksimum yang terdapat di kecamatan tersebut. Ilustrasinya, jika suatu kecamatan memiliki 5 desa dengan 3 desa pada kelas rendah, 2 desa kelas sedang, dan 1 desa kelas Tinggi maka kesimpulan kelas di kecamatan tersebut adalah Tinggi. Hal yang sama juga berlaku untuk penarikan kesimpulan kelas kabupaten yaitu kelas disimpulkan dari kelas kecamatan maksimum yang terdapat di kabupaten tersebut. Ilustrasinya, jika suatu kabupaten terdiri dari 6 kecamatan dengan 2 kecamatan pada kelas rendah, 3 kecamatan kelas sedang, dan 1 kecamatan kelas Tinggi, maka kesimpulan kelas bahaya, kerentanan dan risiko di kabupaten tersebut adalah Tinggi. Gambar 3.13. Pengambilan Kesimpulan Kelas Bahaya, Kerentanan dan Risiko Pengambilan kesimpulan untuk indeks kapasitas berbeda dengan metode pengambilan kesimpulan kelas bahaya, kerentanan dan risiko. Penarikan kesimpulan kelas kapasitas untuk tingkat desa diambil dari hasil perhitungan indeks ketahanan daerah (IKD) dan kesiapsiagaan masyarakat. Selanjutnya dalam penentuan kelas kapasitas kecamatan dengan menggunakan rata-rata indeks kapasitas desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Pada tingkat kabupaten, penentuan kelas kapasitas disimpulkan berdasarkan rata-rata indeks kapasitas seluruh desa yang terdapat di kabupaten tersebut. Pengambilan kesimpulan untuk kelas kapasitas digambarkan sebagai berikut. Gambar 3.14. Pengambilan kesimpulan kelas kapasitas 3.1.6. Pengkajian Tingkat Ancaman, Kerugian, Kapasitas, dan Risiko Tingkat ancaman menunjukkan tingkat keterpaparan penduduk terhadap bahaya. Tidak semua bahaya mengancam penduduk oleh karena itu semakin Tinggi tingkat ancaman menunjukkan semakin banyak penduduk yang terpapar. Tingkat kerugian menunjukkan tingkat kerusakan bangunan, rumah, lahan produktif, dan lingkungan terhadap tingkat ancaman. Semakin Tinggi tingkat kerugian menunjukkan potensi kerugian akibat bencana semakin Tinggi. Tingkat kapasitas menunjukkan perbandingan antara tingkat ancaman dengan indeks kapasitas. Semakin Tinggi tingkat kapasitas menunjukkan daerah memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi ancaman. Tingkat risiko menunjukkan perbandingan antara tingkat kerugian dengan tingkat kapasitas. Semakin Tinggi tingkat risiko menunjukkan kapasitas daerah dalam KABUPATEN (KELAS KECAMATAN MAKSIMUM) KECAMATAN (KELAS DESA MAKSIMUM) DESA (KELAS MAYORITAS) DESA (Kapasitas Desa) KECAMATAN (Kelas Kapasitas Desa Rata-Rata dalam Satu Kecamatan) KABUPATEN (Kelas Kapasitas Desa Rata-Rata dalam Satu Kabupaten) mengurangi kerugian akibat bencana masih rendah. Pengambilan kesimpulan tingkat ancaman, kerugian, kapasitas, dan risiko dapat dijelaskan melalui matriks berikut: Gambar 3.15. Pengambilan kesimpulan tingkat ancaman Berdasarkan matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa jika indeks bahaya berada pada kelas rendah dan indeks penduduk terpapar berada pada kelas rendah maka tingkat ancaman berada pada kelas rendah. Jika indeks bahaya berada pada kelas sedang dan indeks penduduk terpapar berada pada kelas sedang maka tingkat ancaman berada pada kelas sedang. Jika indeks bahaya berada pada kelas Tinggi dan indeks penduduk terpapar berada pada kelas Tinggi, maka kesimpulan tingkat ancaman berada pada kelas Tinggi. Gambar 3.16. Pengambilan kesimpulan tingkat kerugian Berdasarkan matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa jika tingkat ancaman berada pada kelas rendah dan indeks kerugian berada pada kelas rendah maka tingkat kerugian berada pada kelas rendah. Jika tingkat ancaman berada pada kelas sedang dan indeks kerugian berada pada kelas sedang maka tingkat kerugian berada pada kelas sedang. Jika tingkat ancaman berada pada kelas Tinggi dan indeks kerugian berada pada kelas Tinggi, maka kesimpulan tingkat kerugian berada pada kelas Tinggi. Gambar 3.17. Pengambilan kesimpulan tingkat kapasitas Berdasarkan matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa jika tingkat ancaman berada pada kelas rendah dan indeks kapasitas berada pada kelas Tinggi maka tingkat kapasitas berada pada kelas Tinggi. Jika tingkat ancaman berada pada kelas sedang dan indeks kapasitas berada pada kelas sedang maka tingkat kapasitas berada pada kelas sedang. Jika tingkat ancaman berada pada kelas Tinggi dan indeks kapasitas berada pada kelas rendah, maka kesimpulan tingkat kapasitas berada pada kelas rendah. Gambar 3.18. Pengambilan kesimpulan tingkat risiko bencana Berdasarkan matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa jika tingkat kerugian berada pada kelas rendah dan tingkat kapasitas berada pada kelas Tinggi maka tingkat risiko bencana berada pada kelas rendah. Jika tingkat kerugian berada pada kelas sedang dan tingkat kapasitas berada pada kelas sedang maka tingkat risiko berada pada kelas sedang. Jika tingkat kerugian berada pada kelas Tinggi dan tingkat kapasitas berada pada kelas rendah, maka kesimpulan tingkat risiko berada pada kelas Tinggi. 3.2. HASIL KAJIAN RISIKO BENCANA 3.2.1. Kajian Risiko Per Bencana Adapun hasil kajian bahaya seluruh potensi bencana per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dipaparkan sebagai berikut : A. Bencana Banjir
12. 1.Bahaya Banjir Menurut Schwab dkk, 1981 dalam (Somantri, 2008) banjir adalah luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan atau salju yang mencair atau dapat pula karena gelombang pasang yang membanjiri kebanyakan pada dataran banjir. Banjir adalah keadaan dimana daerah yang biasanya kering (bukan lahan basah) tergenang air, yang disebabkan oleh curah hujan yang Tinggi dan kondisi topografi daerah berupa dataran rendah yang cekung (Balahanti dkk., 2023). Dalam istilah teknis banjir adalah aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung sungai, dan dengan demikian, aliran air sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya. Wilayah yang masuk ke dalam wilayah berpotensi banjir sebagian besar merupakan wilayah dengan topografi datar. Wilayah dengan topografi datar dilihat berdasarkan kecamatan, semua kecamatan Tanah Bumbu memiliki klasifikasi bahaya banjir yang Tinggi. Klasifikasi ini dilihat dari luas bahaya yang terdampak di masing-masing kecamatan. Berdasarkan sejarah bencana, Tanah Bumbu memiliki kejadian bencana banjir yang sering terjadi setiap tahunnya. Semua kecamatan yang terdapat di Tanah Bumbu memiliki potensi bahaya banjir yang Tinggi. Secara spasial terlihat bahwa bahaya banjir yang Tinggi berasosiasi dengan sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan sejarah kejadian bencana, Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Karang Bintang, Mentewe, dan Sungai Loban merupakan kecamatan yang sering terdampak banjir dan Kecamatan Satui merupakan kecamatan yang mengalami banjir terparah setiap tahunnya. Tanah Bumbu memiliki kondisi wilayah yang dominan berada di dataran rendah dan dialiri DAS, sehingga mengakibatkan semua kecamatan di Tanah Bumbu memiliki potensi bahaya banjir. Adapun potensi luas bahaya banjir untuk kecamatan lain di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.21. Secara keseluruhan potensi luas bahaya banjir di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 187.827,21 ha yang berada pada kelas Tinggi. Sedangkan luas bahaya yang paling kecil pada grafik dapat dilihat yaitu Kecamatan Kusan Hilir. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Satui memiliki luas wilayah yang lebih besar dari pada Kusan Hilir, sehingga pada luas bahaya banjir ini, Kecamatan Satui tentunya memiliki luas bahaya yang lebih besar dibandingkan Kusan Hilir. Luas bahaya banjir juga dipengaruhi oleh panjang sungai dan seberapa banyak sungai yang melewati kecamatan tersebut. Berdasarkan kelas bahaya banjir, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki klasifikasi dengan kelas bahaya Tinggi. Kelas ini, diperoleh dari hasil kesimpulan kelas bahaya di tingkat desa. Kelas bahaya banjir di tingkat kecamatan dengan klasifikasi Tinggi menunjukkan bahwa, sedikitnya terdapat satu desa di kecamatan tersebut yang memiliki kelas bahaya Tinggi. Desa - desa yang terdampak banjir dapat dilihat pada Album Matriks Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu. Kelas bahaya Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Tabel 3.21. Potensi Luas Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
13. 1.Satui 1.814,04 4.588,56 28.906,92 35.309,52 Tinggi
14. 2.Teluk Kepayang 1.316,86 4.280,13 25.011,09 30.607,74 Tinggi
15. 3.Mantewe 1.531,35 4.267,98 20.749,41 26.548,74 Tinggi
16. 4.Kusan Tengah 472,59 1.945,8 13.799,97 16.218,36 Tinggi
17. 5.Kusan Hulu 581,31 1.806,75 13.358,79 15.746,85 Tinggi
18. 6.Karang Bintang 798,75 2.163,96 12.055,59 15.018,30 Tinggi
19. 7.Sungai Loban 429,12 1.589,67 11.677,86 13.696,65 Tinggi
20. 8.Simpang Empat 932,31 1.701,90 6.517,89 9.152,10 Tinggi
21. 9.Batulicin 1.168,56 1.852,83 5.299,56 8.320,95 Tinggi
22. 10.Kuranji 239,94 610,56 7.048,26 7.898,76 Tinggi
23. 11.Angsana 263,16 499,05 4.895,64 5.657,85 Tinggi
24. 12.Kusan Hilir 47,43 406,53 3.197,43 3.651,39 Tinggi Total Luas Potensi 9.595,20 25.713,72 152.518,41 187.827,21 Tinggi Sumber : Analisis Data, 2024 Berdasarkan Tabel 3.21 terlihat seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi terdampak banjir meskipun luasnya berbeda-beda. Grafik perbandingan luas bahaya banjir dapat dilihat pada Gambar 3.19. Gambar 3.19. Potensi Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024
25. 2.Kerentanan Banjir Kajian kerentanan bencana banjir dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk yang terpapar dan kerugian akibat bencana banjir Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.22 dan Tabel 3.23. Tabel 3.22. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No Kecamatan Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) KelasUmur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
26. 1.Angsana 13215 850 1320 27 Tinggi
27. 2.Batulicin 9547 2227 1806 32 Sedang
28. 3.Karang Bintang 8016 1962 3141 45 Sedang
29. 4.Kuranji 2829 1154 2470 38 Rendah
30. 5.Kusan Hilir 14103 1875 2370 64 Tinggi
31. 6.Kusan Hulu 3582 2143 3547 49 Rendah
32. 7.Kusan Tengah 4850 2297 3034 25 Rendah
33. 8.Mantewe 4222 2189 2738 29 Rendah
34. 9.Satui 14756 5584 5773 85 Tinggi
35. 10.Simpang Empat 10936 4516 2768 41 Tinggi
36. 11.Sungai Loban 11746 1109 1615 31 Tinggi
37. 12.Teluk Kepayang 1020 1577 2822 76 Rendah Jumlah 98822 27484 33404 541 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 Rendah Sedang Tinggi Kelas Bahaya Luas Bahaya (Ha) Per Kecamatan Potensi Luas Bahaya Banjir
38. 1.Satui
39. 2.Teluk Kepayang
40. 3.Mantewe
41. 4.Kusan Tengah
42. 5.Kusan Hulu
43. 6.Karang Bintang
44. 7.Sungai Loban
45. 8.Simpang Empat
46. 9.Batulicin
47. 10.Kuranji
48. 11.Angsana
49. 12.Kusan Hilir Secara keseluruhan potensi penduduk terpapar bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 98822 jiwa. Jumlah ini merupakan nilai keseluruhan dari kelas Bahaya Rendah, Sedang, dan Tinggi. Berdasarkan Tabel 3.22 diketahui Kecamatan Satui memiliki potensi penduduk terpapar paling tinggi dibanding kecamatan lainnya yaitu sebesar 14756 jiwa. Sedangkan penduduk terpapar yang paling sedikit yaitu Kecamatan Kusan Hulu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.20. Gambar 3.20. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Kecamatan Satui merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah Simpang Empat. Namun penduduk terpapar banjir terbanyak adalah di Kecamatan Satui. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi hidrologi Kecamatan Satui. Kecamatan Kuranji memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Tanah Bumbu, Namun Kecamatan Teluk Kapayang memiliki jumlah penduduk terpapar paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk terpapar di Kecamatan Satui cukup banyak dibandingkan Kecamatan Teluk Kapayang. Selain itu, penduduk rentan juga menjadi perhatian yang khusus dalam penanganan bencana. Adapun grafik perbandingan penduduk rentan bencana banjir dapat dilihat pada Gambar 3.21 dan 3.22. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Penduduk Terpapar (Jiwa) . Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir
50. 1.Angsana
51. 2.Batulicin
52. 3.Karang Bintang
53. 4.Kuranji
54. 5.Kusan Hilir
55. 6.Kusan Hulu
56. 7.Kusan Tengah
57. 8.Mantewe
58. 9.Satui
59. 10.Simpang Empat Gambar 3.21. Potensi Penduduk Rentan Terpapar Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Gambar 3.22. Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Dari Gambar 3.21 dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki penduduk dengan usia rentan terbanyak adalah Kecamatan Satui dan yang terendah adalah Kecamatan Angsana begitu pula dengan penduduk miskin. Selain penduduk miskin dan kelompok umur rentan, penduduk dengan jumlah disabilitas terbanyak tentunya akan mempengaruhi kerentanan bencana banjir. Kajian Risiko Bencana (KRB) tidak hanya mengkaji seberapa banyak potensi penduduk terpapar bencana banjir. Namun juga faktor kerugian ekonomi fisik dan kerusakan lingkungan agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti untuk dilakukan pencegahan dan meminimalisir kerugian. Adapun hasil pengkajian potensi kerugian bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.23. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
60. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Potensi Penduduk Rentan Terpapar Bencana Banjir Kelompok Rentan (Jiwa) Umur Rentan Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Miskin Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Disabilitas Kelompok Rentan (Jiwa) Total 0 20 40 60 80 100 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang… Sungai Loban Teluk…
61. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.KELOMPOK RENTAN (JIWA) PENDUDUK PER KECAMATAN Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Banjir Penduduk Disabilitas Tabel 3.23. Potensi Kerugian Bencana Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Potensi Kerugian (Juta Rupiah) Potensi Kerusakan Lingkungan (ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas
62. 1.Angsana 20445.80 274218.98 294664.79 Sedang 40790000.00 Tinggi
63. 2.Batulicin 22980.26 275571.76 298552.02 Sedang 17630000.00 Sedang
64. 3.Karang Bintang 37621.57 174401.57 212023.14 Sedang 68410000.00 Tinggi
65. 4.Kuranji 9061.69 65417.95 74479.64 Tinggi 9650000.00 Sedang
66. 5.Kusan Hilir 55221.21 405939.75 461160.97 Sedang 97800000.00 Sedang
67. 6.Kusan Hulu 22047.00 105090.92 127137.92 Sedang 10660000.00 Sedang
68. 7.Kusan Tengah 12548.37 79264.38 91812.75 Tinggi 3070000.00 Rendah
69. 8.Mantewe 12904.26 61178.99 74083.25 Tinggi 12850000.00 Tinggi
70. 9.Satui 102175.64 556358.81 658534.45 Sedang 86430000.00 Tinggi
71. 10.Simpang Empat 43648.04 262228.17 305876.21 Sedang 35270000.00 Tinggi
72. 11.Sungai Loban 44862.27 116706.46 161568.74 Sedang 3780000.00 Rendah
73. 12.Teluk Kepayang 5283.08 8402.35 13685.43 Sedang 25320000.00 Tinggi Jumlah 388799.20 2384780.10 2773579.30 Tinggi 411660000 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 Tabel 3.23 memperlihatkan potensi kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terdampak bencana banjir. Sedikitnya tercatat 2773579.30 (juta rupiah) kerusakan akibat banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Kerusakan ini menunjukkan total kerugian fisik dan kerugian ekonomi. Secara fisik, bencana akan menimbulkan kerusakan bangunan-bangunan atau fasilitas umum yang menimbulkan kerugian fisik. Kerugian ekonomi mengkaji PDRB lahan yang ada di daerah yang berpotensi bahaya bencana banjir. Dilihat dari kerugian fisik Kecamatan Satui memiliki potensi nilai kerugian tertinggi (102175.64 (juta rupiah)), sedangkan dilihat dari kerugian ekonomi, Kecamatan Satui memiliki potensi kerugian tertinggi (556358.81 (juta rupiah)), Grafik perbandingan kerugian dapat dilihat pada Gambar 3.23. Gambar 3.23. Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 0,00 100000,00 200000,00 300000,00 400000,00 500000,00 600000,00 Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Berdasarkan Gambar 3.23 dapat dilihat Kecamatan Kusan Satui memiliki kerugian fisik yang paling Tinggi, sedangkan kerugian fisik yang paling rendah terdapat di Kecamatan Teluk Kepayang. Kerugian ekonomi yang paling Tinggi berada di kecamatan Satui, dan yang paling rendah terdapat di Kecamatan Teluk Kepayang. Adapun grafik perbandingan kerusakan lingkungan akibat bencana banjir dapat dilihat pada Gambar 3.24. Gambar 3.24. Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Potensi luas kerusakan lingkungan yang tertinggi terdapat di Kecamatan Kusan Hulir yaitu 20.420,43 ha. Terdapat dua kecamatan yang tidak mengalami kerusakan lingkungan, yaitu Kecamatan Kusan Tengah dan Sungai Loban. Hal ini terjadi karena di Kecamatan Kusan Tengah dan Sungai Loban tidak terdapat kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Besar kecilnya kerugian lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu dipengaruhi oleh luas bahaya dan seberapa luas lahan lingkungan, seperti hutan lindung, hutan alam, dan lahan lingkungan lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu.
74. 3.Kapasitas Banjir Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana banjir, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana banjir. Hasil analisis kapasitas untuk bencana banjir dapat dilihat pada Tabel 3.24. Tabel 3.24. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Banjir No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
75. 1.Angsana 0.61 0.32 0.1 Sedang
76. 2.Batulicin 0.61 0.36 0.54 Sedang
77. 3.Karang Bintang 0.61 0.29 0.32 Sedang
78. 4.Kuranji 0.61 0.19 0.36 Sedang
79. 5.Kusan Hilir 0.61 0.22 0.29 Rendah
80. 6.Kusan Hulu 0.61 0.23 0.19 Sedang 0,00 20000000,00 40000000,00 60000000,00 80000000,00 100000000,00 120000000,00 Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Banjir
81. 7.Kusan Tengah 0.61 0,21 0.22 Sedang
82. 8.Mantewe 0.61 0,15 0.23 Tinggi
83. 9.Satui 0.61 0,42 0.18 Tinggi
84. 10.Simpang Empat 0.61 0,27 0.32 Sedang
85. 11.Sungai Loban 0.61 0,29 0.22 Sedang
86. 12.Teluk Kepayang 0.61 0,17 0.15 Tinggi Rata-rata 0.61 0.32 0.25 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 Tabel 3.24 menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya banjir. Secara keseluruhan, kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana banjir berada pada kelas Sedang. Kelas kapasitas kabupaten diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas seluruh kecamatan yang terpapar bahaya banjir di Kabupaten Tanah Bumbu.
87. 4.Risiko Banjir Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana banjir. Hasil analisis risiko untuk bencana banjir dapat dilihat pada Tabel 3.25. Tabel 3.25. Potensi Luas Risiko Bencana Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
88. 1.Angsana 61 4714 886 5661 Sedang
89. 2.Batulicin 1301 6345 690 8337 Sedang
90. 3.Karang Bintang 470 12404 2219 15094 Tinggi
91. 4.Kuranji 31 6725 1187 7943 Sedang
92. 5.Kusan Hilir 306 2663 689 3658 Sedang
93. 6.Kusan Hulu 197 13312 2262 15771 Tinggi
94. 7.Kusan Tengah 693 13969 1610 16410 Tinggi
95. 8.Mantewe 499 19839 6254 26591 Tinggi
96. 9.Satui 1944 29108 4386 35438 Tinggi
97. 10.Simpang Empat 1250 7463 428 9140 Sedang
98. 11.Sungai Loban 1121 10194 2458 13773 Sedang
99. 12.Teluk Kepayang 733 19785 10191 30709 Tinggi Jumlah 8608 146520 33262 188526 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 Berdasarkan Tabel 3.25, seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi risiko banjir Tinggi dengan luasan yang beragam. Hasil analisis risiko bencana banjir diperoleh dari seberapa besar bahaya, seberapa rentan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, dan seberapa tinggi kapasitas daerah, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menanggapi bencana banjir. Grafik perbandingan luas risiko banjir dapat dilihat pada Gambar 3.25. Berdasarkan Gambar 3.25, dapat dilihat bahwa Kecamatan Satui memiliki luas risiko bencana banjir yang paling Tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan bahaya Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi bahaya yang Tinggi. Sedangkan untuk kerentanan Kabupaten Bumbu memiliki kerentaan Tinggi sebanyak 5 kecamatan dan kerentanan Rendah 5 kecamatan, serta hanya terdapat dua kecamatan dengan kelas Sedang, yaitu Kecamatan Batulicin dan Kecamatan Karang Bintang. Berdasarkan kapasitas bencana banjir, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kapasitas rendah dan hanya terdapat satu kecamatan dengan kapasitas sedang, yaitu Kecamatan Batulicin, sehingga dari analisis bahaya, kerentanan dan kapasitas, diperoleh risiko bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu dengan klasifikasi Tinggi di semua kecamatan. Jika melihat peta potensi bahaya banjir pada lampiran, bahaya banjir memiliki pola yang berasosiasi dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini dipengaruhi oleh parameter pembuatan peta bahaya banjir yang menggunakan parameter DAS, jaringan sungai RBI dan kemiringan lereng. Gambar 3.25. Potensi Luas Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Pada peta bahaya terlihat secara visual, desa-desa yang terdapat di Kecamatan Kusan Hulu seperti desa Binawara, Anjir Baru, Manutung, Tibirau Panjang, Sei Rukam, Lasung dan juga terdapat beberapa desa di Kecamatan Kusan Hilir seperti Kampung Baru, Muara Pagatan, Sepunggur, Rantau Panjang Hulu, Mekar Jaya dan desa sekitarnya yang memiliki potensi bahaya Tinggi pada peta. Daerah ini terletak di sekitar aliran sungai dan juga berada di dataran landai yang dekat dengan garis pantai. Gambaran peta bahaya ini sesuai dengan sejarah kejadian bencana banjir yang sering terjadi di Desa Binawara dan Desa Lasung di Kecamatan Kusan Hulu. Informasi sejarah kejadian bencana ini diperoleh dari masyarakat ketika melakukan survei lapangan peta bahaya, banjir terjadi akibat luapan dari Sungai Kusan Hulu hingga ketinggian 7 meter dari pinggir sungai sampai Desa Bakarangan. Berdasarkan kerentanan bencana banjir pada peta memiliki tingkat kerentanan yang Tinggi yang tersebar di daerah permukiman. Selain itu, kerentanan yang Tinggi juga bisa dilihat di sekitar permukiman yang berdekatan dengan aliran sungai. Kapasitas bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu dominan memiliki kapasitas rendah, artinya, ketahanan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara, masyarakat 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Rendah Sedang Tinggi Kelas Resiko Total Luas LUAS RESIKO (HA) PER KECAMATAN
100. 1.Angsana
101. 2.Batulicin
102. 3.Karang Bintang
103. 4.Kuranji
104. 5.Kusan Hilir
105. 6.Kusan Hulu
106. 7.Kusan Tengah
107. 8.Mantewe
108. 9.Satui
109. 10.Simpang Empat
110. 11.Sungai Loban
111. 12.Teluk Kepayang mengantisipasi banjir dengan cara membuat tumpukan kayu di dalam rumah sehingga posisinya lebih Tinggi untuk mengamankan harta benda mereka. Tidak hanya itu, di sepanjang jalan yang dilalui aliran sungai dipasang karung-karung yang berisi pasir agar air luapan sungai tidak masuk ke dalam rumah. Masyarakat mengantisipasi banjir dengan membuatBen yaitu pembatas sungai yang terbuat dari batu dan semen sejak tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kapasitas yang rendah. Berdasarkan peta kapasitas, Kecamatan Batulicin di Kelurahan Batulicin, Kelurahan Gunung Tinggi dan juga beberapa desa di Kecamatan Karang Bintang, yaitu di Desa Karang Bintang dan Maju Makmur memiliki kapasitas Tinggi. Berdasarkan peta, Desa Salimuran di Kecamatan Kusan Hilir juga memiliki kapasitas yang sedang. Namun secara keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kapasitas yang rendah. Hal ini dikarenakan perhitungan atau penentuan kelas kapasitas diambil dari rata-rata indeks kapasitas. Di sisi lain, berdasarkan peta risiko, dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki kelas risiko Tinggi yaitu di daerah dataran rendah bagian tenggara dan selatan Kabupaten Tanah Bumbu dan daerah cekungan yang banyak terlewati alur sungai ke wilayah tersebut. Detail desa-desa yang dikategorikan sebagai desa dengan kelas risiko bencana banjir Tinggi dapat dilihat di lampiran Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu pada dokumen ini.
b.Bencana Banjir Bandang
1. 1.Bahaya Banjir Bandang Menurut Hall, A.J., (1981) dalam (Ginting, 2021) banjir bandang adalah banjir yang berdurasi singkat dengan debit puncak yang relatif tinggi, Banjir bandang adalah banjir dengan ketinggian air yang meningkat dengan cepat dan arus yang kuat dengan durasi surut ± 1 jam (Mandala & Koesyanto, 2021), Secara keseluruhan, banjir bandang adalah jenis banjir dengan durasi singkat dan debit puncak tinggi, yang ditandai oleh peningkatan ketinggian air secara cepat dan arus yang kuat, serta waktu surut sekitar satu jam. Secara keseluruhan bencana banjir bandang memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Tanah Bumbu dengan total 16.467,84 ha dan terklasifikasi Tinggi. Tabel 3.26 menunjukkan 10 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berpotensi terdampak bahaya banjir bandang. Tabel 3.26 merupakan rincian potensi luas bahaya banjir bandang. Tabel 3.26. Potensi Luas Bahaya Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
2. 1.Teluk Kepayang 252,27 1.369,35 4.713,39 6.335,01 Tinggi
3. 2.Mantewe 294,03 1.183,05 4.137,57 5.614,65 Tinggi
4. 3.Satui 445,77 1.571,22 2.992,50 5.009,49 Tinggi
5. 4.Karang Bintang 335,70 750,24 1.314,45 2.400,39 Tinggi
6. 5.Simpang Empat 152,82 356,94 609,66 1.119,42 Tinggi
7. 6.Kusan Tengah 5,22 161,64 918,00 1.084,86 Tinggi
8. 7.Batulicin 82,35 367,56 509,31 959,22 Tinggi
9. 8.Kusan Hulu 30,60 193,86 679,32 903,78 Tinggi
10. 9.Kusan Hilir 3,06 128,52 564,48 696,06 Tinggi
11. 10.Angsana 1,00 29,25 29,16 59,22 Tinggi Total Luas Potensi 1.603,68 1.603,68 6.111,63 16.467,84 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 Tabel 3.26 menunjukkan bahwa Kecamatan Teluk Kepayang memiliki luas bahaya banjir bandang yang paling Tinggi. Banjir bandang berbeda dengan banjir, dalam pengkajian banjir bandang melibatkan parameter DEM dan tanah longsor. Banjir bandang memiliki potensi bahaya tinggi di Kecamatan Teluk Kepayang, Mantewe, Satui, dan Kusan Hulu. Kecamatan Mantewe merupakan kecamatan dengan kemiringan lereng yang cenderung terjal sehingga potensi banjir lebih mungkin terdampak banjir besar yang terjadinya secara tiba - tiba jika intensitas hujan yang tinggi. Grafik perbandingan luasan bahaya banjir bandang di Kabupaten Tanah Bumbu dapat di lihat pada Gambar 3.26. Gambar 3.26. Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Secara keseluruhan potensi bahaya banjir bandang di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas Tinggi. Penentuan kelas bahaya Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan catatan kejadian bencana, terjadi beberapa kali bencana banjir bandang tepatnya di Desa Emil Baru dan Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bencana tersebut berupa longsor dan banjir bandang pada beberapa titik di ruas jalan Desa Emil Baru dan Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu.
12. 2.Kerentanan Banjir Bandang Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi potensi jumlah penduduk terpapar, indeks kerugian fisik dan kerugian ekonomi dalam bentuk nominal, serta kerusakan lingkungan dalam luasan. Hasil penilaian kerentanan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada Tabel 3.27 dan Tabel 3.28. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Rendah Sedang Tinggi Luas Bahaya (ha) Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang
13. 1.Teluk Kepayang 2. Mantewe 3. Satui 4. Karang Bintang
14. 5.Simpang Empat 6. Kusan Tengah 7. Batulicin 8. Kusan Hulu
15. 9.Kusan Hilir 10. Angsana Tabel 3.27. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Penduduk Terpapar (jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) KelasUmur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
16. 1.Angsana 1 307 338 10 Rendah
17. 2.Batulicin 303 598 1.019 20 Sedang
18. 3.Karang Bintang 234 233 256 1 Rendah
19. 4.Kuranji 15 324 356 9 Rendah
20. 5.Kusan Hilir 5.223 779 1.064 26 Sedang
21. 6.Kusan Hulu 81 152 191 1 Rendah
22. 7.Kusan Tengah 155 366 392 5 Rendah
23. 8.Mantewe 320 521 486 12 Rendah
24. 9.Satui 232 374 631 12 Rendah
25. 10.Simpang Empat 1.485 29 69 1 Sedang
26. 11.Sungai Loban 255 2.748 2.210 29 Sedang
27. 12.Teluk Kepayang 25 227 340 1 Rendah Jumlah 8.329 6.658 7.352 127 Sedang Sumber: Hasil Analisis Data, 2024 Total penduduk terpapar bencana banjir bandang yaitu 8.329 jiwa. Kecamatan Kusan Hilir memiliki jumlah penduduk terpapar terbanyak, yaitu 5.223 jiwa. Grafik perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 3.27. Gambar 3.27. Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas Sedang. Potensi penduduk terpapar berbeda - beda untuk setiap kecamatan dilihat dari jumlah penduduk yang beraktivitas dan/atau tinggal pada setiap wilayah kecamatan tersebut. Selain jumlah penduduk terpapar, kerentanan sosial juga mengkaji kelompok rentan yang berdiri dari 25 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Penduduk Terpapar (jiwa) Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang 1 Angsana 2 Batulicin 3 Karang Bintang 4 Kuranji 5 Kusan Hilir 6 Kusan Hulu 7 Kusan Tengah 8 Mantewe 9 Satui 10 Simpang Empat 11 Sungai Loban 12 Teluk Kepayang kelompok umur rentan, penduduk miskin dan penduduk disabilitas. Kelompok rentan ini tentunya memiliki keterbatasan dalam menghadapi bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian dan fasilitas yang memadai agar aman dari bencana. Adapun kelompok penduduk rentan dapat dilihat pada Tabel 3.27 dan Gambar 3.27. Gambar 3.28. Potensi Jumlah Penduduk Rentan Terpapar Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Gambar 3.29. Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Potensi Jumlah Penduduk Rentan Terpapar Bencana Banjir Bandang Penduduk Rentan Penduduk Miskin 0 5 10 15 20 25 30 35 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
28. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KELOMPOK RENTAN (HA) PENDUDUK PER KECAMATAN Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Banjir Bandang Penduduk Disabilitas Kecamatan Teluk Kepayang memiliki jumlah penduduk rentan dan penduduk miskin paling banyak. Sedangkan penduduk disabilitas Kabupaten Tanah Bumbu dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Loban. Perlu pengkajian yang khusus pada kelompok penduduk rentan untuk meminimalisir risiko bencana banjir bandang. KRB tidak hanya memperhatikan kelompok rentan dalam kajian kerentanan, namun juga kerugian fisik, kerugian ekonomi, dan kerugian lingkungan. Adapun potensi kerugian dan kerusakan yang disebabkan bencana banjir bandang dapat dilihat pada Tabel 3.28. Tabel 3.28. Potensi Kerugian dan Kerusakan Bencana Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Potensi Kerugian (Juta Rupiah) Potensi Kerusakan Lingkungan (ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas
29. 1.Angsana 10400000000 72400000000 82800000000 Sedang 2497,00 Tinggi
30. 2.Batulicin 56000000000 - 56000000000 Rendah 0 Rendah
31. 3.Karang Bintang 36.600.000.000 133700000000 170300000000 Tinggi 631 Tinggi
32. 4.Kuranji 12.000.000.000 453900000000 465900000000 Tinggi 2593 Tinggi
33. 5.Kusan Hilir 85300000000 47842980000 133142980000 Tinggi 3048 Tinggi
34. 6.Kusan Hulu 25.900.000.000 202500000000 228400000000 Tinggi 432 Tinggi
35. 7.Kusan Tengah 38100000000 5501250000 43601250000 Sedang 1082 Tinggi
36. 8.Mantewe 29.700.000.000 26500000000 56200000000 Sedang 316 Tinggi
37. 9.Satui 36.000.000.000 77900000000 113900000000 Tinggi 61 Tinggi
38. 10.Simpang Empat 54.600.000.000 72600000000 127200000000 Tinggi 507 Tinggi
39. 11.Sungai Loban 42.400.000.000 80800000000 123200000000 Tinggi 325 Tinggi
40. 12.Teluk Kepayang 31000000000 23500000000 54500000000 Sedang 108 Tinggi Jumlah 458000000000 1197144230000 1655144230000 Tinggi 11600 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 (-) = tidak ada potensi kerugian/kerusakan lingkungan Bencana banjir bandang di Kabupaten Tanah Bumbu dapat menimbulkan kerugian akibat bangunan permukiman, sarana dan prasarana, serta lahan produktif yang rusak. Tabel 3.28 memperlihatkan potensi kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terdampak bencana banjir bandang. Potensi kerugian Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari hasil rekapitulasi total setiap kecamatan terdampak bencana. Kerugian fisik bencana banjir bandang paling tinggi terdapat di Kecamatan Kusan Hilir dengan total kerugian 54.600.000.000 (juta rupiah). Adapun kerugian ekonomi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Kuranji dengan kerugian ekonomi sebesar 453900000000 (juta rupiah) rupiah. Adapun gambaran terkait besar kecilnya kerugian ekonomi dan kerugian fisik dapat dilihat pada Gambar 3.30. Berdasarkan Gambar 3.30 dapat dilihat bahwa kerugian fisik akibat banjir bandang lebih besar dibandingkan kerugian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bangunan fisik, fasilitas umum dan fasilitas kritis lebih banyak dibandingkan lahan produktif. Tidak hanya kerugian fisik dan ekonomi, bencana banjir bandang juga menyebabkan kerugian lingkungan. Adapun grafik perbandingan kerugian lingkungan dapat dilihat pada Gambar 3.31. Gambar 3.30. Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Hasil Analisis Data, 2024 Gambar 3.31. Grafik Kerugian Lingkungan Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Total potensi kerugian bencana banjir bandang di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 1655144230000 (Juta Rupiah) yang terdiri atas 10 kecamatan terdampak. Namun, kerusakan lingkungan hanya terjadi di 6 kecamatan. Dari enam kecamatan yang terdampak kerugian lingkungan, Kecamatan Kusan Hulir memiliki kerugian lingkungan paling Tinggi. Penentuan kelas kerugian dilihat dari kelas maksimum yang terdapat di kecamatan.
41. 3.Kapasitas Banjir Bandang Berdasarkan pengkajian ketahanan dan kesiapsiagaan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana banjir bandang. Hasil analisis kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana banjir bandang dapat dilihat pada Tabel 3.29. 0 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 450.000.000.000 500.000.000.000 Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Banjir Bandang Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Potensi Luas Kerusakan Lingkungan (ha) Banjir Bandang Tabel 3.29. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dalam Menghadapi Bencana Banjir Bandang No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
42. 1.Angsana 0,61 - 0,1 Rendah
43. 2.Batulicin 0,61 - 0,54 Sedang
44. 3.Karang Bintang 0,61 - 0,32 Rendah
45. 4.Kuranji 0,61 - 0,36 Sedang
46. 5.Kusan Hilir 0,61 - 0,29 Rendah
47. 6.Kusan Hulu 0,61 - 0,19 Rendah
48. 7.Kusan Tengah 0,61 - 0,22 Rendah
49. 8.Mantewe 0,61 - 0,23 Rendah
50. 9.Satui 0,61 - 0,18 Rendah
51. 10.Simpang Empat 0,61 - 0,32 Sedang
52. 11.Sungai Loban 0,61 - 0,22 Rendah
53. 12.Teluk Kepayang 0,61 - 0,15 Rendah Rata-rata 0,61 0,25 Rendah Sumber : Analisis Data, 2024 Tabel 3.29 menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bencana banjir bandang. Rekapitulasi kapasitas per kecamatan tersebut menghasilkan kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana banjir bandang yaitu berada pada kelas rendah. Penentuan kelas kapasitas menggunakan penilaian rata-rata dari seluruh kecamatan yang terkena dampak bahaya banjir bandang di Kabupaten Tanah Bumbu.
54. 4.Risiko Banjir Bandang Kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana banjir bandang menghasilkan kelas risiko. Kajian risiko bencana banjir bandang menunjukkan 7 kecamatan memiliki kelas risiko Tinggi. Adapun rekapitulasi pengkajian risiko bencana banjir bandang di masing-masing kecamatan dijelaskan pada Tabel 3.30. Tabel 3.30. Risiko Bencana Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
55. 1.Angsana - - 58 58 Tinggi
56. 2.Batulicin - - 944 944 Tinggi
57. 3.Karang Bintang - - 2421 2421 Tinggi
58. 4.Kuranji - - - - Tinggi
59. 5.Kusan Hilir - - 702 702 Tinggi
60. 6.Kusan Hulu - - 924 924 Tinggi
61. 7.Kusan Tengah - - 1083 1083 Tinggi
62. 8.Mantewe - - 5692 5692 Tinggi
63. 9.Satui - - 5064 5064 Tinggi
64. 10.Simpang Empat - - 1125 1125 Tinggi
65. 11.Sungai Loban - - - - Tinggi
66. 12.Teluk Kepayang - - 6452 6452 Tinggi Jumlah - - 24465 24465 Tinggi Sumber : Analisis Data, 2024

(0)= tidak ada potensi bahaya Berdasarkan luas risiko bencana banjir bandang, dapat dilihat bahwa Kecamatan Teluk Kepayang memiliki luasan paling tinggi. Gambaran singkat terkait luas risiko dapat dilihat pada Gambar 3.32. Secara keseluruhan bencana banjir bandang di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas risiko Tinggi. Penentuan kelas risiko Tinggi tingkat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan kelas risiko maksimum di tingkat kecamatan. Bencana banjir bandang termasuk ke dalam risiko Tinggi karena sebaran wilayah potensi bencana meliputi kawasan permukiman dan lahan produktif serta belum didukung kapasitas yang optimal untuk menghadapi bencana banjir bandang. Perlu diperhatikan bahwa Tingginya kelas risiko banjir bandang di Kabupaten Tanah Bumbu tidak mengindikasikan bahwa seluruh kabupaten memiliki risiko Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sedikitnya ada 1 desa dari 1 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki kelas risiko Tinggi. Kajian risiko diperoleh dari kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Berdasarkan peta bahaya banjir bandang dapat dilihat bahwa bahaya banjir bandang memiliki pola mengikuti aliran sungai. Bencana banjir bandang memiliki luas bahaya yang relatif kecil. Bahaya banjir bandang yang dominan terdapat di Desa Madu Retno, Batulicin, Suka Damai, Rejosari, dan Dukuh Rejo. Berdasarkan sejarah kebencanaan, Desa Emil Baru dan Gunung Raya pernah mengalami banjir bandang. Daerah ini merupakan desa yang terletak di dataran yang Tinggi. Masyarakat menyatakan banjir bandang yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang Tinggi dalam beberapa hari sehingga menyebabkan longsor dan banjir bandang pada beberapa titik di ruas jalan Desa Emil Baru dan Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe. Tidak ada korban jiwa dalam sejarah bencana banjir bandang di kedua desa ini. Untuk hasil lengkap kajian tingkat bencana banjir bandang berdasarkan tingkat desa di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat di Matriks Tabulasi Bencana Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 - 2029 di lampiran dokumen ini. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Rendah Sedang Tinggi Kelas Resiko Total Luas LUAS RESIKO PER KECAMATAN

1.Angsana
2.Batulicin
3.Karang Bintang
4.Kuranji
5.Kusan Hilir
6.Kusan Hulu
7.Kusan Tengah
8.Mantewe
9.Satui
10.Simpang Empat
11.Sungai Loban Gambar 3.32. Potensi Luas Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024

c.Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
1. 1.Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Abrasi merupakan pengikisan atau pengurangan daratan (pantai) akibat aktivitas gelombang, arus, dan pasang surut. Dalam kaitan ini, pemadatan daratan mengakibatkan permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah (Permatasari, 2021), Menurut Undang - undang No.24 Tahun 2007, abrasi adalah suatu proses pengikisan pesisir pantai yang disebabkan oleh adanya gelombang dan juga arus laut yang merusak sebagai akibat dari keseimbangan alam yang mulai terganggu (Septian, 2022). Secara keseluruhan total luas potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi yaitu 1.507,59 ha dengan kelas bahaya Sedang hingga Tinggi. Tabel 3.23 menunjukkan bahwa 7 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berpotensi terdampak bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, dengan 4 kecamatan terklasifikasi Tinggi dan 3 kecamatan terklasifikasi Sedang. Adapun potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada Tabel 3.23. Tabel 3.31. Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024

(0)= tidak ada potensi bahaya Kecamatan Simpang Empat memiliki luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi yang paling luas dibandingkan tujuh kecamatan terdampak lainnya, yaitu 500,40 ha. Ketujuh, kecamatan terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Adapun kecamatan yang memiliki luas bahaya paling kecil adalah Kecamatan Angsana dengan total luas 63,54 ha. Adapun perbandingan luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada Gambar 3.33. No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi

1.Angsana 0 0 63,54 63,54 Tinggi
2.Satui 0 0,00 142,65 142,65 Tinggi
3.Sungai Loban 0 0,00 218,25 218,25 Tinggi
4.Kusan Hilir 0 126,54 122,67 249,21 Tinggi
5.Batulicin 0 256,50 55,35 311,85 Sedang
6.Kusan Tengah 0 21,69 0,00 21,69 Sedang
7.Simpang Empat 0 320,85 179,55 500,40 Sedang Total 0 725,58 782,01 1.507,59 Tinggi Gambar 3.33. Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Secara keseluruhan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas Tinggi. Penentuan kelas bahaya Tinggi tingkat Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan catatan kejadian, bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu pernah terjadi di salah satu desa di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Desa Setarap. Gelombang ekstrim yang terjadi diduga karena pengaruh anomali iklim. Luas bahaya per desa dapat dilihat lebih detail pada lampiran Matriks Tabulasi Bencana Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 - 2029 pada dokumen ini.
2.Kerentanan Gelombang Ekstrim dan Abrasi Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi potensi jumlah penduduk terpapar, indeks kerugian fisik dan kerugian ekonomi, serta kerusakan lingkungan dalam luasan. Hasil penilaian kerentanan bencana gelombang ektrim dan abrasi dapat dilihat pada Tabel 3.32 dan Tabel 3.33. Tabel 3.32. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) KelasUmur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
1.Angsana 170 253 378 7 Tinggi
2.Batulicin 456 849 1693 47 Tinggi
3.Kusan Hilir 1207 2961 4097 168 Tinggi
4.Kusan Tengah 54 229 547 21 Tinggi
5.Satui 650 976 1276 52 Tinggi
6.Simpang Empat 342 1081 2671 82 Tinggi
7.Sungai Loban 1493 931 2173 76 Tinggi Jumlah 4372 7280 12835 453 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 0 50 100 150 200 250 300 350 Rendah Sedang Tinggi Luas Bahaya (ha) Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
1.Angsana 2. Satui 3. Sungai Loban 4. Kusan Hilir
5.Batulicin 6. Kusan Tengah 7. Simpang Empat Potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas Tinggi. Hal tersebut diperoleh dari kelas maksimal setiap kecamatan terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan dilihat dari jumlah penduduk Kecamatan Sungai Loban memiliki jumlah kelompok rentan tertinggi (1493 jiwa), yang menunjukkan bahwa kecamatan ini memiliki populasi yang lebih rentan terhadap dampak bencana. Sebaliknya, Kecamatan Kusan Tengah memiliki jumlah penduduk terendah (54 jiwa), yang beraktivitas dan/atau tinggal pada setiap wilayah kecamatan sekitar pesisir tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 4372 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk terpapar dapat dilihat pada Gambar 3.34. Gambar 3.34. Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Berdasarkan Gambar 3.35, jumlah penduduk terpapar paling banyak terdapat di Kecamatan Sungai Loban. Adapun yang memiliki jumlah penduduk terpapar paling sedikit adalah Kecamatan Kusan Tengah. Tidak hanya penduduk terpapar, penduduk kelompok rentan juga berpengaruh dalam penanganan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Jumlah kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas dapat dilihat pada Gambar 3.35 dan Gambar 3.36. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Penduduk Terpapar (Jiwa) Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
1.Angsana
2.Batulicin
3.Kusan Hilir
4.Kusan Tengah
5.Satui
6.Simpang Empat
7.Sungai Loban Gambar 3.35. Potensi Jumlah Penduduk Rentan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Gambar 3.36 Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Berdasarkan Gambar 3.35 dan Gambar 3.36 dapat dilihat bahwa penduduk kelompok rentan umur, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas terbanyak terdapat di Kecamatan Kusan Hilir. Adapun jumlah rentan umur, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas terendah terdapat di Kecamatan Angsana. Bencana gelombang ekstrim dan abrasi selain berdampak pada penduduk, juga menimbulkan dampak pada komponen fisik dan lingkungan karena merusak lahan produktif serta infrastruktur maupun bangunan yang ada. Berdasarkan pengkajian indeks tersebut dapat ditentukan potensi kerugian dan kerusakan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Angsana Batulicin Kusan Hilir Kusan Tengah Satui Simpang Empat Sungai Loban
1.2. 3. 4. 5. 6. 7. Potensi Jumlah Penduduk Rentan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kelompok Rentan (Jiwa) Umur Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Miskin Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Disabilitas Kelompok Rentan (Jiwa) Total 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Angsana Batulicin Kusan Hilir Kusan Tengah Satui Simpang Empat Sungai Loban
1.2. 3. 4. 5. 6. 7. KELOMPOK RENTAN (HA) PENDUDUK PER KECAMATAN Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Penduduk Disabilitas Tabel 3.33. Potensi Kerugian dan Kerusakan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Kerugian (Juta Rupiah) Kerusakan Lingkuan Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas
1.Angsana 0 92 92 Sedang 1886,5 Tinggi
2.Batulicin 580 173 753 Tinggi 1881 Tinggi
3.Kusan Hilir 4252,5 302 4554,5 Tinggi 4929 Tinggi
4.Kusan Tengah 3107,5 0 3107,5 Sedang 218 Tinggi
5.Satui 4883 325 5208 Tinggi 678 Tinggi
6.Simpang Empat 6420 608 7028 Tinggi 12121,5 Tinggi
7.Sungai Loban 12250 317 12567 Tinggi 3250 Sedang Jumlah 31493 1817 33310 Tinggi 24964 Tinggi Sumber : Olah Data, 2024 Berdasarkan Tabel 3.33, Kecamatan Sungai Loban memiliki jumlah kerugian fisik yang paling tinggi. Sedangkan untuk kerugian ekonomi, Kecamatan Simpang Empat memiliki total kerugian ekonomi yang paling tinggi. Adapun Kecamatan Angsana memiliki kerugian fisik dan ekonomi paling rendah. Grafik perbandingan kerugian dapat dilihat pada Gambar 3.37 dan Gambar 3.38. Gambar 3.37. Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Angsana Batulicin Kusan Hilir Kusan Tengah Satui Simpang Empat Sungai Loban KERUGIAN (JUTA RUPIAH) POTENSI KERUGIAN PER KECAMATAN Potensi Kerugian Ekonomi dan Fisik Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Gambar 3.38. Potensi Luas Kerusakan Lingkungan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Kerusakan lingkungan yang paling luas terdapat di Kecamatan Simpang Empat dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kusan Tengah. Total kerusakan lingkungan adalah 24964 ha. Total potensi kerugian bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 33310 (juta rupiah). Berdasarkan hasil tersebut, maka kelas kerugian di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk ke dalam kelas kerugian tinggi untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Sementara itu, kerusakan lingkungan akibat gelombang ekstrim dan abrasi adalah seluas 24964 ha yang tersebar di 7 kecamatan. Total seluruh kerugian per desa dapat dilihat lebih detail pada Lampiran Matriks Tabulasi Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 - 2029 pada dokumen ini.
3.Kapasitas Gelombang Ekstrim dan Abrasi Berdasarkan pengkajian ketahanan dan kesiapsiagaan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana gelombang ekstrim dan abrasi maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Hasil analisis kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dilihat pada Tabel 3.34. Tabel 3.34. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
1.Angsana 0,35 0,52 0,45 Sedang
2.Batulicin 0,35 0,28 0,31 Rendah
3.Karang Bintang 0,35 0,22 0,27 Rendah
4.Angsana 0,35 0,16 0,23 Rendah
5.Simpang Empat 0,35 0,09 0,2 Rendah
6.Satui 0,35 0,07 0,18 Rendah Rata-rata 0,35 0,21 0,27 Rendah Sumber : Analisis Data, 2024 Tabel 3.34 menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Rekapitulasi kapasitas per kecamatan tersebut menghasilkan kapasitas Kabupaten 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Angsana Batulicin Kusan Hilir Kusan Tengah Satui Simpang Empat Sungai Loban LUAS KERUSAKAN (HA) Potensi Luas Kerusakan Lingkungan Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tanah Bumbu terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi yaitu berada pada kelas Rendah. Penentuan kelas kapasitas menggunakan penilaian rata-rata dari seluruh kecamatan yang terkena dampak bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
4.Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi menghasilkan kelas risiko. Kajian risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi menunjukkan bahwa Gelombang Ekstrim dan Abrasi di setiap kecamatan terklasifikasi Tinggi. Adapun rekapitulasi pengkajian risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di masing-masing kecamatan dijelaskan pada Tabel 3.35. Tabel 3.35. Potensi Luas Risiko Bencana Gelombang Ektrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
1.Angsana 0 0 282.06 282.06 Tinggi
2.Batulicin 0 0 51.30 51.30 Tinggi
3.Kusan Hilir 0 0 235.44 235.44 Tinggi
4.Kusan Tengah 0 0 2.52 2.52 Tinggi
5.Satui 0 0 25.74 25.74 Tinggi
6.Simpang Empat 0 0 211.14 211.14 Tinggi
7.Sungai Loban 0 0 97.56 97.56 Tinggi Jumlah 0.00 0.00 905.76 905.76 Tinggi Sumber : Analisis Data, 2024 (-) = tidak ada potensi risiko bencana Gambar 3.39. Potensi Luas Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Total luas risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah 905.76 ha. Kecamatan yang memiliki luas risiko paling besar adalah Kecamatan Angsana. Adapun luas risiko yang paling kecil adalah Kecamatan Kusan Tengah dengan luas 2.52 ha. Adapun grafik perbandingan luas risiko dapat dilihat pada Gambar 3.39. 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Angsana Batulicin Kusan Hilir Kusan Tengah Satui Simpang Empat Sungai Loban LUAS RISIKO (HA) Potensi Luas Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi Secara keseluruhan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas risiko Tinggi. Penentuan kelas risiko Tinggi tingkat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan kelas risiko maksimum di tingkat kecamatan. Indeks risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang diperoleh dari indeks bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah menunjukkan bahwa bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki potensi bahaya yang Tinggi. Potensi kerentanan bencana gelombang ekstrim dan abrasi mememiliki klasifikasi Tinggi dengan kelas kerugian yang terklasifikasi Tinggi. Selain itu, tingkat kapasitas daerah Tanah Bumbu yang memiliki klasifikasi rendah juga mempengaruhi kelas risiko. Berdasarkan sejarah kejadian bencana, Desa Setarap Kecamatan Satui pernah mengalami gelombang ekstrim dan abrasi yang menyebabkan pergeseran pada beberapa permukiman warga. Kapasitas masyarakat dan pemerintah yang masih rendah dan potensi bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang Tinggi menjadikan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Tanah Bumbu terklasifikasi Tinggi

d.Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
1. 1.Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Definisi Kebakaran Hutan menurut SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996 yaitu : suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air (Rasyid, 2014). Potensi bahaya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan hasil analisis data diketahui berada pada kelas Sedang. Identifikasi ini, berkaitan dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi ditambah tidak adanya lahan gambut yang mudah terbakar, dan sebagian besar jenis tutupan lahannya adalah hutan. Secara lengkap hasil kajian bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.36. Tabel 3.36. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
2. 1.Teluk Kapayang 12.582,81 112.405,14 0 112.405,14 Sedang
3. 2.Mantewe 0 92.077,47 0 92.077,47 Sedang
4. 3.Satui 0 87.827,89 0 87.827,89 Sedang
5. 4.Sungai Loban 0 38.088,43 0 38.088,43 Sedang
6. 5.Kuranji 0 11.461,77 0 11.461,77 Sedang
7. 6.Kusan Tengah 0 21.411,02 0 21.411,02 Sedang
8. 7.Angsana 0 19.526,13 0 19.526,13 Sedang
9. 8.Kusan Hulu 0 22.732,74 0 22.732,74 Sedang
10. 9.Karang Bintang 0 20.225,52 0 20.225,52 Sedang
11. 10.Batulicin 0 13.249,44 0 13.249,44 Sedang
12. 11.Simpang Empat 0 28.353,51 0 28.353,51 Sedang
13. 12.Kusan Hilir 0 7282,8 0 7.282,8 Sedang Total 12582,81 474641,86 0 474641,86 Sedang Sumber : Analisis Data, 2024 0 = tidak ada potensi bahaya Berdasarkan Tabel 3.36, terlihat besaran potensi luas bahaya suatu kecamatan. Berdasarkan luasan, Kecamatan Teluk Kepayang memiliki luas paling besar yaitu 112.405,14 ha. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan seberapa besar wilayah hutan yang ada di kecamatan tersebut. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki luas bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan yang paling kecil yaitu Kecamatan Kusan Hilir dengan luasan sebesar 7.282,8 ha. Grafik perbandingan potensi luas bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dilihat pada Gambar 3.40. Gambar 3.40. Potensi Luas Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Berdasarkan Gambar 3.40 terlihat bahwa bahaya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki luas pada kelas Sedang. Hasilnya, menunjukkan dominasi kelas berada di kelas Sedang. Kelas potensi bahaya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tanah Bumbu adalah klasifikasi Sedang dengan total luas bahaya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 474641.86 ha.
14. 2.Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan Pengkajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk mengetahui potensi kerusakan lahan. Bencana kebakaran hutan dan lahan tidak menimbulkan dampak jiwa terpapar dan kerugian fisik dikarenakan pengkajian bahaya tidak mempertimbangkan permukiman. Potensi kerugian fisik juga tidak dihasilkan dalam kajian karena bencana ini tidak merusak infrastruktur maupun bangunan yang ada. Potensi kerugian ekonomi dan lingkungan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.37. 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 Rendah Sedang Tinggi Kelas Bahaya LUAS BAHAYA (HA) PER KECAMATAN Potensi Luas Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
15. 1.Teluk Kapayang
16. 2.Mantewe
17. 3.Satui
18. 4.Sungai Loban
19. 5.Kuranji
20. 6.Kusan Tengah
21. 7.Angsana
22. 8.Kusan Hulu
23. 9.Karang Bintang
24. 10.Batulicin Tabel 3.37. Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Potensi Kerugian (Juta Rupiah) Potensi Kerusakan Lingkungan (ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas
25. 1.Angsana 24.911 63.969.000 63.993.911 Sedang 27.202,04 Sedang
26. 2.Batulicin 8.603 14.320.000 14.328.603 Sedang 1.347,06 Sedang
27. 3.Karang Bintang 31.829 21.130.000 21.161.829 Sedang 2.595,40 Sedang
28. 4.Kuranji 17.103 13.244.000 13.261.103 Sedang 2.584,75 Sedang
29. 5.Kusan Hilir 43.374 38.715.000 38.758.374 Sedang 5.553,66 Sedang
30. 6.Kusan Hulu 22.679 18.895.000 18.917.679 Sedang 2150,727 Sedang
31. 7.Kusan Tengah 27.520 12.766.000 12.793.520 Sedang 1399,001 Sedang
32. 8.Mantewe 34.030 36.942.000 36.976.030 Sedang 7475,353 Sedang
33. 9.Satui 75.449 47.400.000 47.475.449 Sedang 6516,113 Sedang
34. 10.Simpang Empat 68.899 68.946.000 69.014.899 Sedang 60598,02 Sedang
35. 11.Sungai Loban 120.653 127.337.000 127.457.653 Sedang 63417,64 Sedang
36. 12.Teluk Kepayang 10.654 19.942.000 19.952.654 Sedang 2165,669 Sedang Jumlah 485.704 483.606.000 484.091.704 Sedang 183.005 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi kerugian Tabel 3.37 memperlihatkan potensi kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terdampak bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hasil analisis menunjukkan nilai kerugian fisik, adapun total kerugian fisik yang mungkin terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 485.704 juta rupiah. Kerugian fisik terbesar terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Loban yang memiliki jumlah kerugian 120.653 juta rupiah. Sedangkan Kecamatan Batu Licin memiliki jumlah kerugian paling kecil sebesar 8.603 juta rupiah. Gambaran kerugian fisik dapat dilihat pada Gambar 3.41. Gambar 3.41. Potensi Kerugian Fisik Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber: Olah Data, 2024 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Kerugian (juta rupiah) Potensi Kerugian Fisik Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kerugian fisik mencakup lahan produksi yang terdapat di daerah yang memiliki potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Selain kerugian fisik, dalam pengkajian kerentanan kebakaran hutan dan lahan juga dikaji terkait kerugian ekonomi. Gambaran kerusakan lingkungan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.41, adapun detail luasnya dapat dilihat pada Tabel 3.37. kerugian ekonomi, adapun total kerugian yang mungkin terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 484.091.704 (juta rupiah). Kerugian terbesar terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Loban yang memiliki jumlah kerugian 127.457.653 (juta rupiah). sedangkan Kecamatan Kusan Tengah memiliki jumlah kerugian paling kecil sebesar 12.766.000 (juta rupiah). Gambaran kerugian ekonomi dapat dilihat pada Gambar 3.42. Gambar 3.42. Potensi Kerugian Ekonomi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber: Olah Data, 2024 Kerugian ekonomi mencakup lahan produksi yang terdapat di daerah yang memiliki potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Selain kerugian ekonomi, dalam pengkajian kerentanan kebakaran hutan dan lahan juga dikaji terkait kerusakan lingkungan. Gambaran kerusakan lingkungan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.43, adapun detail luasnya dapat dilihat pada Tabel 3.37. 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 Kerugian (Juta Rupiah) Potensi Kerugian Ekonomi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Gambar 3.43. Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber: Olah Data, 2024 Kerusakan lingkungan yang paling luas terdapat di Kecamatan Sungai Loban. Sedangkan kecamatan dengan luas kerusakan terkecil adalah Kecamatan Batulicin. Kerusakan lingkungan dilihat dari luas bahaya terdampak dan luas kawasan hutan di masing-masing kecamatan. Total potensi kerusakan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 183.005 hektar yang berada pada kelas Sedang.
37. 3.Kapasitas Kebakaran Hutan dan Lahan Penggabungan ketahanan daerah dengan kesiapsiagaan desa/kelurahan menghasilkan kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Rekapan hasil kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada Tabel 3.38. Tabel 3.38. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
38. 1.Angsana 0,61 - 0,1 Rendah
39. 2.Batulicin 0,61 - 0,54 Sedang
40. 3.Karang Bintang 0,61 - 0,32 Sedang
41. 4.Kuranji 0,61 - 0,36 Sedang
42. 5.Kusan Hilir 0,61 - 0,29 Sedang
43. 6.Kusan Hulu 0,61 - 0,19 Sedang
44. 7.Kusan Tengah 0,61 - 0,22 Sedang
45. 8.Mantewe 0,61 - 0,23 Sedang
46. 9.Satui 0,61 - 0,18 Sedang
47. 10.Simpang Empat 0,61 - 0,32 Sedang
48. 11.Sungai Loban 0,61 - 0,22 Sedang
49. 12.Teluk Kepayang 0,61 - 0,15 Rendah Rata-rata 0,61 - 0,25 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 Kerusakan (ha) Potensi Kerusakan LIngkungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tabel 3.38 menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dari 12 kecamatan terdampak hanya dua kecamatan yang memiliki kapasitas Rendah yaitu Kecamatan Angsana dan Teluk kapayang sedangkan kecamatan lainnya memiliki kapasitas Sedang. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berada pada kelas Sedang. Kelas kapasitas kabupaten diperoleh dari nilai rata- rata kapasitas Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
50. 4.Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hasil analisis risiko untuk bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dapat dilihat pada Tabel 3.39 Tabel 3.39. Potensi Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
51. 1.Angsana 3277,46 16.266,89 - 19.544,35 Sedang
52. 2.Batulicin 3143,68 9.939,39 - 13.083,07 Sedang
53. 3.Karang Bintang 2488,19 17.738,40 - 20.226,59 Sedang
54. 4.Kuranji 2407,93 8.936,09 - 11.344,02 Sedang
55. 5.Kusan Hilir 321,06 6.688,69 - 7.009,75 Sedang
56. 6.Kusan Hulu 1979,85 20.587,78 - 22.567,63 Sedang
57. 7.Kusan Tengah 3317,59 17.537,74 - 20.855,33 Sedang
58. 8.Mantewe 36613,88 55.007,77 - 91.621,65 Sedang
59. 9.Satui 21096,12 64.157,90 - 85.254,02 Sedang
60. 10.Simpang Empat 5230,55 22.286,71 - 27.517,26 Sedang
61. 11.Sungai Loban 7919,41 29.256,32 - 37.175,73 Sedang
62. 12.Teluk Kepayang 76237,67 48.091,67 - 124.329,34 Sedang Jumlah 164033,39 316.495,35 480.528,74 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi risiko bencana Luas risiko bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memiliki total luas sebesar 480.528,74 ha. Adapun kecamatan yang memiliki luas risiko paling besar yaitu Teluk Kepayang dengan luas sebesar 124.329,34 ha. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas risiko paling kecil adalah Kecamatan Kusan Hilir, dengan luas 7.009,75 ha. Grafik perbandingan luas risiko dapat dilihat pada Gambar 3.44. Berdasarkan Tabel 3.43 diketahui bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memiliki risiko bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan kelas Sedang. Jika ditinjau secara rinci, risiko Sedang diperoleh berdasarkan bahaya Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berada pada kelas Sedang dengan kondisi kerentanan yang Sedang. Hal ini ditambah dengan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kapasitas bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang Sedang, sehingga diperoleh hasil akhir risiko bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang Sedang. Berdasarkan sejarah kejadian bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi. Pemerintah setempat menjelaskan bahwa bencana ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor non alam. Kebiasaan masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur pembakaran hutan dan lahan membuat potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan sulit di tangani. Gambar 3.44. Potensi Luas Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber: Olah Data, 2024
e.Bencana Tanah Longsor
1. 1.Bahaya Tanah Longsor Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng, seperti : batuan, bahan rombakan, tanah, atau campuran material tersebut, yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng (SNI 13-7124-2005). Peristiwa ini terjadi akibat gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng, yang dipengaruhi oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan atau tanah penyusun, serta kondisi hidrologi atau tata air di lereng. Secara umum, longsor disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong berkaitan dengan kondisi material itu sendiri, sementara faktor pemicu adalah penyebab langsung yang membuat material bergerak (Faizana dkk., 2015). Tanah longsor adalah gerakan massa baik tanah, batuan, atau percampuran keduanya menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Tanah longsor terjadi ketika lereng tidak mampu menyangga beban yang berada di atasnya. Penyebabnya bisa bermacam - macam diantaranya hujan deras, aktivitas vulkanik, gempa bumi, erosi sungai, perubahan ketinggian muka air, aktivitas manusia, atau kombinasi dari faktor - faktor tersebut. Luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.40. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Rendah Sedang Tinggi Kelas Resiko Total Luas LUAS RESIKO (HA) PER KECAMATAN Potensi Luas Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
2. 1.Angsana
3. 2.Batulicin
4. 3.Karang Bintang
5. 4.Kuranji
6. 5.Kusan Hilir
7. 6.Kusan Hulu
8. 7.Kusan Tengah
9. 8.Mantewe
10. 9.Satui
11. 10.Simpang Empat
12. 11.Sungai Loban
13. 12.Teluk Kepayang Tabel 3.40. Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
14. 1.Teluk Kapayang 30.689,8 786,3 31.917,1 63.392,9 Tinggi
15. 2.Kusan Tengah 0 1,4 0 1,35 Sedang
16. 3.Mantewe 22.939,8 832,3 17.483,9 41.256,1 Tinggi
17. 4.Satui 6.906,5 176,7 5.377,4 12.460,6 Rendah
18. 5.Simpang Empat 3.748,7 60,5 1.650.8 5.460,12 Rendah
19. 6.Karang Bintang 190,6 18,9 7,2 216,72 Rendah
20. 7.Batulicin 186,3 2,8 4,4 193,5 Rendah
21. 8.Sungai Loban 79,4 5,2 0,8 85,41 Rendah
22. 9.Kusan Hilir 45,8 3,6 0 49,5 Rendah
23. 10.Angsana 32,9 0,7 0 33,57 Rendah
24. 11.Kuranji 19,2 0,7 0 19,89 Rendah
25. 12.Kusan Hulu 11,8 0,6 0 12,42 Rendah Total 64.851 1.889,7 56.441,7 123.182 Rendah Sumber : Analisis Data, 2024 0 = tidak ada potensi bahaya Berdasarkan luas bahaya, tanah longsor memiliki total luas bahaya sebesar 123.182 ha. Secara keseluruhan luas bahaya tanah longsor dominan memiliki kelas Rendah, meski terdapat satu kecamatan yang memiliki potensi bahaya pada kelas Tinggi dan satu kecamatan memiliki potensi kelas Sedang, sehingga jika ditarik kesimpulan secara umum Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kelas Rendah terkait potensi bencana tanah longsor. Kecamatan Teluk Kepayang memiliki luas bahaya yang paling besar, sedangkan Kecamatan Kusan Hulu memiliki total luas bahaya yang paling kecil. Grafik perbandingan luas bahaya tanah longsor dapat dilihat pada Gambar 3.45. Gambar 3.45. Potensi Luas Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Hasil analisis menunjukkan dari 12 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat dua kecamatan yang memiliki potensi bahaya longsor Tinggi yaitu : Kecamatan Teluk Kapayang dan Mantewe. Satu kecamatan yang memiliki potensi sedang yaitu : Kecamatan Kusan Tengah. Rata - Rata daerah lainnya merupakan daerah yang memiliki dataran yang relatif datar, sehingga terancam bencana tanah longsor Rendah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 Rendah Sedang Tinggi Kelas Bahaya LUAS BAHAYA (HA) PER KECAMATAN Potensi Luas Bahaya Bencana Tanah Longsor
26. 1.Teluk Kapayang
27. 2.Kusan Tengah
28. 3.Mantewe
29. 4.Satui
30. 5.Simpang Empat
31. 6.Karang Bintang
32. 7.Batulicin
33. 8.Sungai Loban
34. 9.Kusan Hilir
35. 10.Angsana kecamatan yang memiliki klasifikasi bahaya tanah longsor yang rendah adalah daerah yang memiliki topografi yang relatif datar.
36. 2.Kerentanan Tanah Longsor Pengkajian kerentanan bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian fisik, dan lingkungan yang timbul akibat bencana serta kerusakan lingkungan akibat bencana tanah longsor. Adapun potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.41. Tabel 3.41. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) Kelas Kelompok Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
37. 1.Angsana 91,34218169 167 5605 2641 Rendah
38. 2.Batulicin 453,4634345 70 705 2006 Rendah
39. 3.Karang Bintang 145,8344582 126 4679 3667 Rendah
40. 4.Kuranji 27,57230499 51 776 1385 Rendah
41. 5.Kusan Hilir 1495,005909 214 4067 6935 Rendah
42. 6.Kusan Hulu 128,0339162 92 1357 2154 Rendah
43. 7.Kusan Tengah 629,142273 142 1850 3086 Rendah
44. 8.Mantewe 289,7862468 123 5572 4884 Rendah
45. 9.Satui 119,0915464 137 1825 3641 Sedang
46. 10.Simpang Empat 55,22165687 141 2403 5035 Rendah
47. 11.Sungai Loban 1391,920312 91 5354 2970 Rendah
48. 12.Teluk Kepayang 75,00743656 22 1627 1293 Rendah Kabupaten Tanah Bumbu 4901,421676 1376 35820 39697 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 Jumlah total penduduk terpapar bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 4901,421676 jiwa. Jumlah penduduk terpapar terbanyak berada di Kecamatan Kusan Hilir. Adapun jumlah penduduk terpapar paling sedikit adalah di Kuranji. Penduduk terpapar bencana tanah longsor di pengaruhi seberapa luas cakupan bahaya tanah longsor yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, jumlah penduduk di masing-masing kecamatan juga menentukan seberapa banyak penduduk terpapar bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Bumbu. Tidak hanya penduduk terpapar, kelompok penduduk rentan juga dikaji. Gambaran terkait penduduk terpapar dapat dilihat pada Gambar 3.46. Gambar 3.46. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Gambaran penduduk rentan, penduduk miskin dan penduduk disabilitas memiliki jumlah yang berbeda-beda tiap kecamatannya. Kecamatan Kusan Hilir memiliki jumlah penduduk rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas yang paling banyak dari dua belas kecamatan terdampak lainnya. Sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki jumlah penduduk miskin dan penduduk rentan yang paling sedikit. Adapun Gambaran terkait kelompok rentan bencana tanah longsor dapat dilihat pada Gambar 3.47. Gambar 3.47. Potensi Penduduk Rentan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Penduduk Terpapar (Jiwa) Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor
49. 1.Angsana
50. 2.Batulicin
51. 3.Karang Bintang
52. 4.Kuranji
53. 5.Kusan Hilir
54. 6.Kusan Hulu
55. 7.Kusan Tengah
56. 8.Mantewe
57. 9.Satui
58. 10.Simpang Empat 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
59. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Potensi Penduduk Rentan Bencana Tanah Longsor Kelompok Rentan (Jiwa) Kelompok Umur Rentan Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Miskin Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Disabilitas Kelompok Rentan (Jiwa) Total Gambar 3.48. Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas Rendah. Kerentanan bencana tanah longsor yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu umumnya banyak terjadi di sekitar utara dan timur kabupaten. Hal ini dikarenakan daerah ini merupakan daerah yang memiliki topografi dan kemiringan lereng yang berbukit. Selain analisis potensi penduduk terpapar juga dilakukan analisis potensi kerugian bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.42. Tabel 3.42. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Kerugian (Juta Rupiah) Kerusakan Lingkungan (Ha) Kerugian Fisik Kelas Kerugian Ekonomi Kelas Luas Kelas
60. 1.Angsana 208,2976937 Rendah 112,1552151 Sedang 8067 Sedang
61. 2.Batulicin 38,00989632 Sedang 454,0009944 Sedang 385 Tinggi
62. 3.Karang Bintang 80,19611888 Tinggi 137,6321742 Rendah 1104 Rendah
63. 4.Kuranji 12,92976496 Rendah 27,57230499 Rendah 1775 Rendah
64. 5.Kusan Hilir 980,9183077 Sedang 1131,346189 Rendah 9364 Sedang
65. 6.Kusan Hulu 60,62830366 Rendah 335,637806 Sedang 25911 Rendah
66. 7.Kusan Tengah 611,3083563 Sedang 424,5485319 Rendah 531 Rendah
67. 8.Mantewe 784,469252 Sedang 301,0405144 Rendah 17905 Rendah
68. 9.Satui 510,0003035 Rendah 542,3901084 Rendah 2934 Sedang
69. 10.Simpang Empat 199,7266068 Tinggi 54,33939339 Rendah 18833 Sedang
70. 11.Sungai Loban 1218,131284 Rendah 1356,798417 Rendah 22708 Tinggi
71. 12.Teluk Kepayang 196,8057887 Rendah 21,20547595 Tinggi 13468 Rendah Kabupaten Tanah Bumbu 4901,422 Rendah 4898,667 Rendah 122985 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi bahaya Kerugian fisik dan kerugian ekonomi bencana tanah longsor dapat dilihat pada Tabel 3.42. Kerugian fisik terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Loban, adapun kerugian fisik terkecil terdapat di Kecamatan Kuranji. Kerugian fisik memiliki total kerugian sebesar 4901,422 (Juta Rupiah). Kerugian ekonomi terbesar terjadi di Kecamatan Sungai Loban, sedangkan kerugian 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
72. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KELOMPOK RENTAN (JIWA) PENDUDUK PER KECAMATAN Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Tanah Longsor Penduduk Disabilitas ekonomi yang terkecil di Kecamatan Kuranji. Total kerugian ekonomi bencana tanah longsor adalah 4898,667 (Juta Rupiah). Adapun gambaran kerugian ekonomi dan fisik bencana tanah longsor dapat dilihat pada Gambar 3.49. Gambar 3.49. Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Tidak hanya kerugian ekonomi dan fisik, tanah longsor juga menimbulkan kerusakan lingkungan, total luas kerusakan lingkungan bencana longsor adalah 122985 ha. Dari luas kerusakan lingkungan, kerusakan tertinggi berada di Kecamatan Sungai Loban, adapun kerusakan terkecil terdapat di Kecamatan Batulicin. Grafik perbandingan kerusakan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 3.50. Gambar 3.50. Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Tabel 3.42 memperlihatkan potensi kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terdampak bencana tanah longsor. Potensi kerugian (fisik dan ekonomi) serta kerusakan lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari hasil rekapitulasi total dari setiap kecamatan terdampak bencana. Total potensi kerugian fisik dan ekonomi bencana tanah longsor di 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
73. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KERUGIAN (JUTAAN RUPIAH) POTENSI KERUGIAN PER KECAMATAN Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor Kerugian (Juta Rupiah) Kerugian Fisik Kerugian (Juta Rupiah) Kerugian Ekonomi 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
74. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KERUGIAN (JUTA RUPIAH) POTENSI KERUGIAN PER KECAMATAN Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Tanah Longsor Kerusakan Lingkungan (Ha) Luas Kabupaten Tanah Bumbu adalah 4899 (Juta Rupiah) yang terklasifikasi Rendah, begitupun dengan kerusakan lingkungan. Kelas tersebut diperoleh dari kelas maksimal per kecamatan.
75. 3.Kapasitas Tanah Longsor Hasil kajian kapasitas bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa. Rekapan hasil kapasitas bencana dapat dilihat pada Tabel 3.43. Tabel 3.43. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
76. 1.Angsana 0,61 0,23 Rendah
77. 2.Batulicin 0,61 0,45 Sedang
78. 3.Karang Bintang 0,61 0,27 Rendah
79. 4.Kuranji 0,61 0,51 Sedang
80. 5.Kusan Hilir 0,61 0,53 Sedang
81. 6.Kusan Hulu 0,61 0,23 Rendah
82. 7.Kusan Tengah 0,61 0,61 Sedang
83. 8.Mantewe 0,61 0,63 Sedang
84. 9.Satui 0,61 0,14 Rendah
85. 10.Simpang Empat 0,61 0,24 Rendah
86. 11.Sungai Loban 0,61 0,56 Sedang
87. 12.Teluk Kepayang 0,61 0,21 Rendah Rata-rata 0,61 0,38 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 Tabel 3.43 menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya tanah longsor. Dari 12 kecamatan terdampak terdapat 6 kecamatan yang memiliki kapasitas rendah sedangkan 6 kecamatan lainnya memiliki kapasitas sedang. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana tanah longsor berada pada kelas rendah. Kelas kapasitas kabupaten diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas bahaya tanah longsor seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
88. 4.Risiko Tanah Longsor Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis tingkat risiko per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana Tanah Longsor. Hasil analisis risiko untuk bencana tanah longsor dapat dilihat pada Tabel 3.44. Tabel 3.44. Potensi Luas Risiko Bencana Tanah Longsor No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
89. 1.Angsana 22,41 0 0 22,41 Rendah
90. 2.Batulicin 156,06 0,27 0 156,33 Rendah
91. 3.Karang Bintang 109,08 12,42 0 121,5 Rendah
92. 4.Kuranji 12,96 0 0 12,96 Rendah
93. 5.Kusan Hilir 13,23 0 0 13,23 Rendah
94. 6.Kusan Hulu 6,48 0 0 6,48 Rendah
95. 7.Kusan Tengah 0 0 0 0 Rendah
96. 8.Mantewe 19232,01 18623,88 583,74 38439,63 Rendah
97. 9.Satui 5831,46 5285,16 0 11116,62 Rendah
98. 10.Simpang Empat 3254,76 1615,59 8,01 4878,36 Rendah
99. 11.Sungai Loban 43,56 2,07 0 45,63 Rendah
100. 12.Teluk Kepayang 27682,92 31526,46 396,81 59606,19 Sedang Jumlah 421,52 47.745,32 47.198,14 95.364,98 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi bahaya Berdasarkan luas risiko dapat dilihat Kecamatan Teluk Kepayang memiliki luas risiko yang Sedang. Risiko Sedang di kecamatan tersebut diperoleh karena kelas bahaya yang terdapat pada kecamatan tersebut berada pada kelas Tinggi dengan nilai kerugian termasuk dalam kelas Tinggi meski jumlah penduduk terpaparnya tergolong pada kelas rendah. Hal ini juga ditambah dengan kapasitas kecamatan tersebut termasuk dalam kelas rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil analisis kelas risiko Kecamatan Kusan Tengah yang termasuk dalam kelas rendah. Kategori kelas rendah diperoleh karena nilai kerugian dan kerentanan sosial kecamatan tersebut tidak memiliki nilai karena tidak terdampak bencana sehingga mendukung analisis kelas rendah untuk bencana tanah longsor. Kelas risiko rendah di Kecamatan Kusan Tengah memiliki total luas hanya 0 ha, jauh dari keseluruhan total pengaruh bencana tanah longsor. Total luas risiko yang dimiliki tanah longsor adalah 95.364,98 ha. Grafik perbandingan luas risiko dapat dilihat pada Gambar 3.51. Berdasarkan analisis Tabel 3.44 diketahui terdapat 1 kecamatan yang memiliki kelas risiko Sedang yang Kecamatan Teluk Kepayang. Terdapat sebelas kecamatan yang memiliki klasifikasi yang rendah yaitu Kecamatan Angsana, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Tengah, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sungai Loban. Secara keseluruhan, potensi bahaya bencana tanah longsor terklasifikasi Rendah dengan kerentanan yang Rendah dan juga kelas kerugian yang Rendah. Adapun kapasitas bencana tanah longsor yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk kelas yang rendah, sehingga memperoleh analisis kelas risiko yang Sedang. Jika ditinjau berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diperoleh informasi bahwa tanah longsor yang pernah terjadi berada di daerah yang berbukit, pengaruhnya hingga merusak jalan, jalan yang dimaksud adalah jalan pinggir tebing yang rawan longsor. Rusaknya jalan ini akan mempengaruhi aktivitas warga karena menjadi akses sehari-hari. Gambar 3.51. Potensi Luas Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Berdasarkan catatan sejarah kejadian, longsor terjadi di Kecamatan Mantewe tepatnya di Desa Gunung Raya dan Emil Baru, Kecamatan Mantewe yang mana wilayah tersebut memang terbilang curam. Hal ini sesuai dengan peta bahaya dan peta risiko bahaya tanah longsor yang menyatakan bahwa bencana tanah longsor memiliki klasifikasi yang Tinggi di daerah tersebut. Detail desa-desa yang dikategorikan sebagai desa dengan tingkat risiko bencana tanah longsor Tinggi dapat dilihat di lampiran Matriks Tabulasi Bencana Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 - 2029 pada dokumen ini.
f.Bencana Cuaca Ekstrem
1. 1.Bahaya Cuaca Ekstrim Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2019 dalam (Anam & Amri, 2021) cuaca ekstrem adalah kondisi cuaca dimana pengamatan unsur - unsur cuaca yang teramati melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dan pada umumnya dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi, menurut pendapat yang lain cuaca ekstrem merupakan keadaan atau fenomena fisik atmosfer pada waktu tertentu, berskala jangka pendek dan bersifat ekstrem. BMKG mengkategorikan salah satu kriteria cuaca ekstrem terjadi apabila curah hujan bernilai ≥ 20 mm/jam atau ≥ 100 mm/hari (Hariyanto dkk., 2018). Secara keseluruhan cuaca ekstrem merupakan kondisi cuaca yang melebihi ambang batas normal yang telah ditetapkan dan bersifat jangka pendek, yang umumnya dapat memicu bencana hidrometeorologi. Salah satu kriteria cuaca ekstrem yang ditetapkan oleh BMKG adalah curah hujan ≥ 20 mm/jam atau ≥ 100 mm/hari. Pada kajian ini, potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem berada di wilayah dengan tutupan lahan terbuka dan topografi relatif datar. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi bahaya cuaca ekstrem yang tinggi di seluruh kecamatan. Adapun potensi luas bahaya dan kelas bahaya 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Rendah Sedang Tinggi Kelas Resiko Total Luas LUAS RESIKO (HA) PER KECAMATAN Potensi Luas Risiko Bencana Tanah Longsor
2. 1.Angsana
3. 2.Batulicin
4. 3.Karang Bintang
5. 4.Kuranji
6. 5.Kusan Hilir
7. 6.Kusan Hulu
8. 7.Kusan Tengah
9. 8.Mantewe
10. 9.Satui
11. 10.Simpang Empat
12. 11.Sungai Loban
13. 12.Teluk Kepayang cuaca ekstrem (angin kencang) per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu disajikan pada Tabel 3.45. Tabel 3.45. Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
14. 1.Angsana 0 3.128,1 16.312,5 19.440,6 Tinggi
15. 2.Batulicin 0 285,1 12.467,3 12.752,4 Tinggi
16. 3.Karang Bintang 0 867,6 18.989,9 19.856,6 Tinggi
17. 4.Kuranji 0 2.500,4 8.827,9 11.328,4 Tinggi
18. 5.Kusan Hilir 0 680 6181,3 6861,3 Tinggi
19. 6.Kusan Hulu 0 1.299,3 21.289,4 22.588,7 Tinggi
20. 7.Kusan Tengah 0 636,2 20.496,9 21.133,1 Tinggi
21. 8.Simpang Empat 0 11.824,9 10.079,6 21.904,5 Tinggi
22. 9.Teluk Kapayang 0 52.791,9 12325,9 65.117,8 Tinggi
23. 10.Mantewe 0 38.385,8 16.262,7 54.648,5 Sedang
24. 11.Satui 0 39.504,4 22.224,7 61.729,1 Sedang
25. 12.Sungai Loban 0 18.681,1 19.080,4 37.761,4 Sedang Total Luas Potensi 0 181.771,6 187.388,9 369.159,5 Tinggi Sumber : Analisis Data, 2024 Secara keseluruhan potensi luas bahaya cuaca ekstrem di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 369.159,5 ha. Kecamatan Satui memiliki total luas bahaya paling besar sedangkan Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas bahaya cuaca ekstrem paling kecil. Adapun gambaran luas bahaya berdasarkan Sedang dan Tinggi dapat dilihat pada Gambar 3.52. Sumber: Olah Data, 2024 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Rendah Sedang Tinggi Luas Bahaya (ha) Luas Bahaya (ha) Kecamatan Potensi Luas Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem
26. 1.Angsana
27. 2.Batulicin
28. 3.Karang Bintang
29. 4.Kuranji
30. 5.Kusan Hilir
31. 6.Kusan Hulu
32. 7.Kusan Tengah
33. 8.Simpang Empat
34. 9.Teluk Kapayang
35. 10.Mantewe
36. 11.Satui
37. 12.Sungai Loban Gambar 3.52. Potensi Luas Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan sejarah bencana di Kabupaten Tanah Bumbu, bencana cuaca ekstrem dalam hal ini angin kencang, pernah terjadi di 3 desa yaitu : Desa Setarap, Kecamatan Satui yang merusak beberapa atap rumah warga, dan Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir yang menyebabkan kerusakan pada atap sekolah (SDN 2 Sepunggur), serta Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir yang menyebabkan kerusakan pada atap Masjid (Masjid Atap Masjid Apung Ziyadatul Abrar). Kondisi topografi yang cenderung datar dan tutupan lahan terbuka mendorong potensi bencana angin kencang di Kabupaten Tanah Bumbu terklasifikasi tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.
38. 2.Kerentanan Cuaca Ekstrim Kajian kerentanan bencana cuaca ekstrim dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan penduduk yang terpapar dan kerugian bencana cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.46 dan Tabel 3.47. Tabel 3.46. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) Kelas Kelompok Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
39. 1.Angsana 9922 5605 2641 167 Tinggi
40. 2.Batulicin 23312 4913 4352 152 Tinggi
41. 3.Karang Bintang 5303 5680 4789 181 Tinggi
42. 4.Kuranji 4646 2884 2861 87 Sedang
43. 5.Kusan Hilir 22791 4770 8811 280 Tinggi
44. 6.Kusan Hulu 16582 1484 2311 94 Tinggi
45. 7.Kusan Tengah 30002 1912 3165 147 Tinggi
46. 8.Mantewe 11590 6752 7380 212 Tinggi
47. 9.Satui 44140 5652 8377 270 Tinggi
48. 10.Simpang Empat 16899 7243 10418 299 Tinggi
49. 11.Sungai Loban 15879 6373 4187 134 Sedang
50. 12.Teluk Kepayang 8124 1948 1877 45 Tinggi Jumlah 209191 55216 61169 2068 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu 209191 jiwa. Gambaran perbandingan jumlah penduduk terpapar dapat dilihat pada Gambar 3.53. Gambar 3.53. Jumlah Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Gambar 3.54. Jumlah Penduduk Rentan Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Penduduk Terpapar (Jiwa) Jumlah Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim
51. 1.Angsana
52. 2.Batulicin
53. 3.Karang Bintang
54. 4.Kuranji
55. 5.Kusan Hilir
56. 6.Kusan Hulu
57. 7.Kusan Tengah
58. 8.Mantewe
59. 9.Satui
60. 10.Simpang Empat
61. 11.Sungai Loban
62. 12.Teluk Kepayang 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
63. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Jumlah Penduduk Rentan Cuaca Ekstrim Kelompok Rentan (Jiwa) Kelompok Umur Rentan Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Miskin Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Disabilitas Kelompok Rentan (Jiwa) Total Gambar 3.55. Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Penduduk kelompok rentan, seperti penduduk berumur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas juga merupakan kajian kerentanan sosial. Adapun jumlah penduduk kelompok rentan, penduduk miskin dan disabilitas disajikan pada Gambar 3.54 dan 3.55. Potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu mayoritas berada pada Kelas Tinggi, hanya ada 2 Kecamatan yang memiliki Kelas Sedang, yaitu Kecamatan Kuranji dan Sungai Loban. Secara umum penduduk yang bermukim di wilayah dataran terbuka lebih berpotensi untuk terpapar bahaya cuaca ekstrim. Tidak hanya penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim juga memiliki potensi kerugian yang dapat dilihat pada Tabel 3.47. Tabel 3.47. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Kerugian (Juta Rupiah) Kerusakan Lingkungan(ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas
64. 1.Angsana 19618 0,07718966 8 19618,0771 9 Tinggi - -
65. 2.Batulicin 13407 0,23013804 3 13407,2301 4 Sedang - -
66. 3.Karang Bintang 20238 0,24653812 6 20238,2465 4 Tinggi - -
67. 4.Kuranji 11459 0,0443131 11459,0443 1 Sedang - -
68. 5.Kusan Hilir 7374 0,61889554 3 7374,61889 6 Tinggi - -
69. 6.Kusan Hulu 22723 0,11279373 3 22723,1127 9 Tinggi - -
70. 7.Kusan Tengah 21292 0,11326772 5 21292,1132 7 Tinggi - -
71. 8.Mantewe 92786 0,49860265 9 92786,4986 Tinggi - -
72. 9.Satui 87285 3,58668422 7 87288,5866 8 Tinggi - -
73. 10.Simpang Empat 29188 0,09544289 9 29188,0954 4 Tinggi - -
74. 11.Sungai Loban 37724 0,22328207 4 37724,2232 8 Sedang - -
75. 12.Teluk Kepayang 125354 5,11489247 9 125359,114 9 Tinggi - - Jumlah 488448 10,9620402 8 488458,962 Tinggi - - Sumber: Analisis Data, 2024 Tabel 3.47 menunjukkan potensi kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terdampak bencana cuaca ekstrim. Secara keseluruhan total kerugian fisik dan ekonomi senilai 488458,962 0 50 100 150 200 250 300 350 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
76. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KELOMPOK RENTAN (JIWA) PENDUDUK PER KECAMATAN Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim Penduduk Disabilitas (Juta Rupiah). Kerugian paling tinggi terdapat di Kecamatan Teluk Kepayang, sedangkan kerugian paling sedikit terdapat di Kecamatan Kusan Hilir. Adapun grafik perbandingan kerugian fisik dan ekonomi akibat bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada Gambar 3.56. Gambar 3.56. Jumlah Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Penentuan kelas kerugian fisik dan ekonomi diperoleh dari kelas maksimal per kecamatan. Potensi kerusakan lingkungan tidak terdapat pada cuaca ekstrim dikarenakan bencana tersebut tidak berpengaruh atau berdampak pada fungsi lingkungan.
77. 3.Kapasitas Cuaca Ekstrim Hasil kajian kapasitas bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa. Rekapan hasil kapasitas bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada Tabel 3.48. Tabel 3.48. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Cuaca Ekstrim No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
78. 1.Angsana 0,61 0,41 0,39 Rendah
79. 2.Batulicin 0,61 0,39 0,36 Sedang
80. 3.Karang Bintang 0,61 0,37 0,34 Rendah
81. 4.Kuranji 0,61 0,35 0,32 Sedang
82. 5.Kusan Hilir 0,61 0,33 0,30 Rendah
83. 6.Kusan Hulu 0,61 0,31 0,29 Rendah
84. 7.Kusan Tengah 0,61 0,29 0,27 Sedang
85. 8.Mantewe 0,61 0,27 0,25 Rendah
86. 9.Satui 0,61 0,25 0,22 Rendah
87. 10.Simpang Empat 0,61 0,23 0,21 Rendah
88. 11.Sungai Loban 0,61 0,21 0,19 Sedang
89. 12.Teluk Kepayang 0,61 0,20 0,18 Rendah Rata-rata 0,61 0,30 0,28 Rendah 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Cuaca Ekstrim (Juta Rupiah) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Sumber: Analisis Data, 2024 Tabel 3.48 menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim. Dari 12 kecamatan terdampak mayoritasnya memiliki kelas kapasitas Rendah, hanya 4 diantaranya Kelas Sedang, diantaranya ada Kecamatan Batulicin, Kuranji, Kusan Tengah, dan Sungai Loban. Detail lebih lengkap mengenai nilai indikator yang masih kurang dapat dilihat pada lampiran. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana cuaca ekstrim berada pada kelas rendah. Kelas kapasitas kabupaten diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas bahaya cuaca ekstrim seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
90. 4.Risiko Cuaca Ekstrim Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana cuaca ekstrim. Hasil analisis risiko untuk bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada Tabel 3.49. Tabel 3.49. Potensi Luas Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
91. 1.Angsana 0 45 0 45 Sedang
92. 2.Batulicin 0 7 0 7 Sedang
93. 3.Karang Bintang 0 35 0 35 Sedang
94. 4.Kuranji 0 29 0 29 Sedang
95. 5.Kusan Hilir 0 171 0 171 Sedang
96. 6.Kusan Hulu 0 86 0 86 Sedang
97. 7.Kusan Tengah 0 55 0 55 Sedang
98. 8.Mantewe 0 24 0 24 Sedang
99. 9.Satui 0 30 0 30 Sedang
100. 10.Simpang Empat 0 65 0 65 Sedang
101. 11.Sungai Loban 0 28 0 28 Sedang
102. 12.Teluk Kepayang 0 24 0 24 Sedang Jumlah 0 599 0 599 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 Berdasarkan luas risiko bencana dapat dilihat total luas risiko bencana cuaca ekstrim adalah sebesar 599 ha. Kecamatan Kusan Hilir merupakan kecamatan yang memiliki luas risiko paling besar. Sedangkan Kecamatan Batulicin adalah kecamatan yang memilki luas risiko paling kecil. Adapun grafik perbandingan luas risiko bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada Gambar 3.57. Gambar 3.57. Potensi Luas Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Berdasarkan Tabel 3.57 risiko bencana cuaca ekstrim, seluruh kecamatan terklasifikasi potensi luas risiko Sedang. Analisis bahaya bencana cuaca ekstrim menunjukkan kelas yang Tinggi, kerentanan masyarakat memiliki kelas yang Tinggi dan potensi kerugian yang Tinggi. Berdasarkan kapasitas daerah, Tanah Bumbu memiliki kapasitas yang Rendah untuk bencana cuaca ekstrim, sehingga hasil klasifikasi risiko bencana cuaca ekstrim terklasifikasi Sedang. Berdasarkan peta potensi bahaya cuaca ekstrim, dapat dilihat bahwa semua desa yang memiliki ketinggian dibawah 100 meter memiliki potensi bahaya cuaca ekstrim yang tinggi. Sedangkan untuk daerah yang memiliki ketinggian diatas 100 meter seperti Kecamatan Kusan hulu bagian barat, Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Satui bagian utara memiliki potensi bahaya cuaca ekstrim yang rendah. Selain DEM penutup lahan yang terdapat di masing-masing wilayah juga mempengaruhi bahaya dan risiko cuaca ekstrim. Daerah-daerah yang memiliki bahaya Tinggi sesuai dengan sejarah kejadian bencana cuaca ekstrim yang mengalami bencana angin kencang yaitu : Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir, dan Desa Setarap, Kecamatan Satui. Namun kejadian bencana ini tidak memiliki kerugian yang begitu berarti dan masih dapat ditangani masyarakat secara pribadi. Berdasarkan analisis kapasitas daerah dalam menghadapi bencana cuaca ekstrim, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kapasitas rendah. Dari semua analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas diperoleh risiko dengan kelas Sedang. Kelas risiko ditetapkan dari nilai maksimum kelas kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun penentuan kelas kecamatan diperoleh dari nilai maksimum kelas desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Detail desa-desa yang dikategorikan sebagai desa dengan tingkat risiko bencana cuaca ekstrim Sedang dapat dilihat di lampiran Matriks Tabulasi Bencana Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 – 2029 pada dokumen ini. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Rendah Sedang Tinggi Kelas Resiko Total Luas LUAS RESIKO (HA) PER KECAMATAN Potensi Luas Risiko Bencana Cuaca Ekstrim
103. 1.Angsana
104. 2.Batulicin
105. 3.Karang Bintang
106. 4.Kuranji
107. 5.Kusan Hilir
108. 6.Kusan Hulu
109. 7.Kusan Tengah
110. 8.Mantewe
111. 9.Satui
112. 10.Simpang Empat
113. 11.Sungai Loban
114. 12.Teluk Kepayang
g.Bencana Kekeringan
1. 1.Kerentanan Kekeringan Kekeringan menurut Irianto, 2002 dalam (Aprilliyanti & Zainuddin, 2017) adalah suatu kejadian yang dapat mengancam dan mengganggu berlangsungnya hidup manusia. Kekeringan berkaitan erat dengan cadangan air yang ada di dalam tanah, baik cadangan air untuk lahan maupun untuk kebutuhan manusia sehari - hari. Di bidang pertanian, kekeringan membawa dampak yang cukup signifikan. Kekeringan dapat menjadi penghambat produksi padi yang akan berdampak pada kondisi ekonomi daerah setempat. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air dibawah rata - rata minimal kebutuhan air untuk hidup, lingkungan maupun kegiatan ekonomi. Kekeringan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu, kekeringan meteorologi adalah kekeringan yang pendekatan analisisnya menggunakan curah hujan atau keadaan cuaca. Yang kedua, kekeringan geologi adalah kekeringan yang pendekatan analisisnya menggunakan bentuk lahan (Parwata dkk., 2014). Kekeringan merupakan bencana yang diakibatkan karena tingkat curah hujan lebih rendah dari curah hujan normal. Potensi bahaya kekeringan dihitung menggunakan metode SPI (Standard Precipitation Index). Penggunaan metode SPI bertujuan untuk menguantifikasikan nilai defisit curah hujan dari nilai curah hujan normalnya. Pada kajian ini dilakukan perhitungan SPI 3 bulan. Secara sederhana nilai curah hujan selama 3 bulan tertentu dibandingkan dengan nilai total curah hujan selama 3 bulan yang sama untuk seluruh tahun dari jumlah tahun yang dihitung. Misalnya, SPI 3 bulan di akhir bulan Mei 2019 itu sama dengan membandingkan total curah hujan bulan Maret-April-Mei 2019 dengan total curah hujan bulan Maret-April-Mei pada seluruh tahun data yang dimiliki. Kekeringan meteorologi dan pertanian dapat dikaji menggunakan SPI 3 bulan. Hal ini dikarenakan kondisi kelembaban tanah (berhubungan dengan pertanian) dapat diperkirakan dengan melihat nilai SPI 3 bulan. Selain itu, melalui SPI 3 bulan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi curah hujan musiman. Berdasarkan hasil perhitungan SPI, secara umum wilayah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi bahaya kekeringan dengan kelas sedang. Detail luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.50. Tabel 3.50. Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
2. 1.Teluk Kapayang 0 125.138,4 0 125.138,40 Sedang
3. 2.Mantewe 0 92.457,58 0 92.457,58 Sedang
4. 3.Satui 0 87.905,16 0 87.905,16 Sedang
5. 4.Sungai Loban 0 38.251,26 0 38.251,27 Sedang
6. 5.Simpang Empat 1.064,05 27.875,55 0 28.939,6 Sedang
7. 6.Kusan Hulu 0 22.732,66 0 22.732,65 Sedang
8. 7.Kusan Tengah 0 21.421,58 0 21.421,58 Sedang
9. 8.Karang Bintang 0 20.220,24 0 20.220,24 Sedang
10. 9.Angsana 0 19.556,55 0 19.556,56 Sedang
11. 10.Batulicin 0 13.338,78 0 13.338,78 Sedang
12. 11.Kuranji 0 11.462,19 0 11.462,19 Sedang
13. 12.Kusan Hilir 0 7.786,16 0 7.786,15 Sedang Total Luas Potensi 1064,05 488146,1 0 489.210,2 Sedang Sumber : Analisis Data, 2024 Berdasarkan Tabel 3.50, terlihat besaran luas bahaya seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Potensi luas wilayah bahaya kekeringan mencakup seluruh wilayah administrasi. Secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Tanah Bumbu dengan total 489.210,2 ha yang berada pada kelas Sedang. Gambaran terkait luas bahaya dapat dilihat pada Gambar 3.58 berikut. Gambar 3.58. Potensi Luas Bahaya Bencana Kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Berdasarkan Gambar 3.58, dapat dilihat bahwa luas risiko dominan memiliki kelas Sedang serta tidak ditemukannya kelas luas risiko Rendah dan Tinggi untuk bencana kekeringan. Kecamatan Teluk Kepayang memiliki luas risiko kekeringan paling besar sesuai dengan luasan administrasi kecamatan tersebut yang terbesar. Sedangkan Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas paling kecil. Menurut Buku RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 - 2026, potensi bencana kekeringan dengan luas risiko dominan terjadi di Kecamatan Teluk Kepayang dan Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu meskipun berdasarkan hasil analisis potensi bahaya kekeringan di dua kecamatan ini termasuk dalam kelas Sedang.
14. 2.Kerentanan Kekeringan Kajian kerentanan bencana kekeringan dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk yang terpapar dan kelas kerugian (rupiah dan lingkungan) bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.51 dan Tabel 3.52. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana kekeringan per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu 263511 jiwa. Jika dirinci Kecamatan Mantewe memiliki jumlah penduduk terpapar terbanyak yaitu sebesar 35033 jiwa. Adapun Kecamatan Kuranji memiliki jumlah penduduk terpapar paling sedikit yaitu 9359 jiwa. Gambaran penduduk terpapar dapat dilihat pada Gambar 3.59. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Rendah Sedang Tinggi Kelas Bahaya Luas Bahaya (Ha) Kecamatan Potensi Luas Bahaya Bencana Kekeringan
15. 1.Teluk Kapayang
16. 2.Mantewe
17. 3.Satui
18. 4.Sungai Loban
19. 5.Simpang Empat
20. 6.Kusan Hulu
21. 7.Kusan Tengah
22. 8.Karang Bintang
23. 9.Angsana
24. 10.Batulicin Tabel 3.51. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No Kecamatan Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) KelasUmur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
25. 1.Angsana 18155 147 5208 2831 Sedang
26. 2.Batulicin 31852 122 3779 2142 Sedang
27. 3.Karang Bintang 26649 212 4713 2768 Sedang
28. 4.Kuranji 9359 49 2539 4974 Sedang
29. 5.Kusan Hilir 32247 230 6208 3234 Sedang
30. 6.Kusan Hulu 16580 105 4544 2677 Sedang
31. 7.Kusan Tengah 16806 538 4103 5921 Sedang
32. 8.Mantewe 35033 154 4305 8225 Sedang
33. 9.Satui 21578 301 8123 5237 Sedang
34. 10.Simpang Empat 13673 124 3976 3929 Sedang
35. 11.Sungai Loban 19592 218 6175 4794 Sedang
36. 12.Teluk Kepayang 21986 227 7604 8380 Sedang Jumlah 263511 2427 61277 55112 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 Potensi penduduk terpapar bencana kekeringan per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas sedang. Seluruh penduduk Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi terpapar kekeringan dikarenakan daerah curah hujan memiliki cakupan wilayah yang luas sehingga anomali curah hujan bisa terjadi di manapun. Berikut adalah gambaran penduduk terpapar bencana kekeringan. Gambar 3.59. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan Sumber: Olah Data, 2024 Jumlah penduduk terpapar tersebut secara tidak langsung menunjukkan total jumlah penduduk di wilayah tersebut. Selain mengkaji keseluruhan jumlah penduduk terpapar juga menganalisis kelompok rentan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kelompok penduduk umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas memiliki jumlah yang perlu dikaji untuk melihat seberapa tinggi tingkat kerentanan yang dimiliki masyarakat terhadap bencana kekeringan. Kelompok rentan secara rinci memiliki jumlah total penduduk umur rentan adalah 2427 jiwa, penduduk miskin memiliki jumlah terdampak sebesar 61277 jiwa. Adapun jumlah total penduduk disabilitas 0 10000 20000 30000 40000 Penduduk Terpapar (Jiwa) Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan 1 Angsana 2 Batulicin 3 Karang Bintang 4 Kuranji 5 Kusan Hilir 6 Kusan Hulu 7 Kusan Tengah 8 Mantewe 9 Satui 10 Simpang Empat 11 Sungai Loban 12 Teluk Kepayang adalah sebanyak 55112 jiwa. Grafik perbandingan kelompok rentan dan penduduk disabilitas dapat dilihat pada Gambar 3.59 dan Gambar 3.60. Gambar 3.60. Potensi Penduduk Rentan Bencana Kekeringan Sumber: Olah Data, 2024 Gambar 3.61. Potensi Penduduk Disabilitas Bencana Kekeringan Sumber: Olah Data, 2024 Jumlah penduduk umur rentan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Kusan Tengah, sedangkan yang paling kecil terdapat di Kecamatan Kuranji. Penduduk miskin di Kecamatan Satui merupakan penduduk miskin terbanyak, sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki jumlah penduduk miskin yang paling sedikit. Adapun penduduk disabilitas yang paling banyak terdapat di Kecamatan Teluk Kepayang, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Batulicin. Secara keseluruhan dari kerentanan sosial ini, diperoleh kelas kerentanan sedang. Penentuan kelas kerentanan dilihat dari berbagai aspek sosial dan mengacu pada kelas maksimum dari kecamatan yang ada. Tidak hanya kelompok rentan dan penduduk terpapar, analisis juga 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Potensi Penduduk Rentan Bencana Kekeringan Kelompok Rentan (Jiwa) Umur Rentan Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Miskin Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Disabilitas 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
37. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. KELOMPOK RENTAN (JIWA) PENDUDUK PER KECAMATAN Potensi Penduduk Disabilitas Bencana Kekeringan Penduduk Disabilitas dilakukan terhadap potensi kerugian bencana kekeringan setiap kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.52. Tabel 3.52. Potensi Kerugian Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi kerugian Bencana kekeringan tidak menyebabkan kerugian fisik. Hal ini disebabkan kekeringan dianggap tidak merusak bangunan, fasilitas umum ataupun fasilitas kritis, sehingga pada kajian kerugian ini, hanya terdapat kerugian ekonomi berdasarkan lahan produktif dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Tabel 3.52 terlihat jumlah kerugian ekonomi akibat bencana kekeringan adalah sebesar 505528.10 (juta rupiah). Adapun kerusakan lingkungan yaitu sebesar 175376.98 ha. Grafik perbandingan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 3.62 dan Gambar 3.63. Gambar 3.62. Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Bencana Kekeringan Sumber: Olah Data, 2024 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Potensi Kerusakan Fisik dan Ekonomi Kekeringan Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi No. Kecamatan Potensi Kerugian (Juta Rupiah) Potensi Kerusakan Lingkungan (ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas
38. 1.Angsana 18180 18391.92 36571.92 Sedang 29804.94 Sedang
39. 2.Batulicin - 31644.63 31644.63 Sedang 8954 Sedang
40. 3.Karang Bintang 16,258 26401.88 42659.88 Sedang 9568 Sedang
41. 4.Kuranji 16,618 10418.00 27036.00 Sedang 4638 Sedang
42. 5.Kusan Hilir - 30099.88 30099.88 Sedang 18292 Sedang
43. 6.Kusan Hulu 15,496 19474.05 34970.05 Sedang 14602 Sedang
44. 7.Kusan Tengah - 17226.46 17226.46 Sedang 20575 Sedang
45. 8.Mantewe 16,119 34493.70 50612.70 Sedang 3021 Sedang
46. 9.Satui 69,834 20601.40 90435.40 Sedang 12883 Sedang
47. 10.Simpang Empat 16,228 13414.02 29642.02 Sedang 23246 Sedang
48. 11.Sungai Loban 73,689 19129.85 92818.85 Sedang 19081 Sedang
49. 12.Teluk Kepayang - 21810.31 21810.31 Sedang 10712 Sedang Jumlah 242422.00 263106.10 505528.10 Sedang 175376.98 Sedang Gambar 3.63. Potensi Kerusakan Lingkungan Bencana Kekeringan Sumber: Olah Data, 2024 Kecamatan Kuranji memiliki jumlah kerugian ekonomi yang paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Mantewe merupakan kecamatan yang memiliki luas kerugian ekonomi paling besar dari sepuluh kecamatan yang terdampak. Hasil ini menunjukkan lahan produktif di wilayah tersebut paling Tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jumlah kerusakan lingkungan bencana kekeringan dapat dilihat, Kecamatan Angsana memiliki luas kerusakan yang paling besar. Tabel 3.52 memperlihatkan potensi kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terdampak bencana kekeringan. Potensi kerugian dan kerusakan lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari hasil rekapitulasi total dari setiap kecamatan terdampak bencana. Total potensi kerugian bencana kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas Tinggi. Bencana kekeringan dapat berdampak pada lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan karena kurangnya air dapat menyebabkan gagal panen yang mengganggu aktivitas ekonomi warga. Potensi kerusakan lingkungan juga menunjukkan Tanah Bumbu berada pada kelas Tinggi. Kelas tersebut diperoleh dari kelas maksimal setiap kecamatan terdampak bencana.
50. 3.Kapasitas Kekeringan Hasil kajian kapasitas bencana kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa. Rekapan hasil kapasitas bencana kekeringan dapat dilihat pada Tabel 3.53. Tabel 3.53. Kelas Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Kekeringan No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
51. 1.Angsana 0.61 0.39 0.1 Rendah
52. 2.Batulicin 0.61 0.5 0.54 Sedang
53. 3.Karang Bintang 0.61 0.54 0.32 Rendah
54. 4.Kuranji 0.61 0.22 0.36 Sedang
55. 5.Kusan Hilir 0.61 0.23 0.29 Sedang 0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00 30000,00 35000,00 LUAS KERUSAKAN (HA) Potensi Luas Kerusakan Ligkungan Bencana Kekeringan
56. 6.Kusan Hulu 0.61 0.18 0.19 Rendah
57. 7.Kusan Tengah 0.61 0.23 0.22 Sedang
58. 8.Mantewe 0.61 0,21 0.23 Rendah
59. 9.Satui 0.61 0,15 0.18 Rendah
60. 10.Simpang Empat 0.61 0,42 0.32 Sedang
61. 11.Sungai Loban 0.61 0,27 0.22 Sedang
62. 12.Teluk Kepayang 0.61 0,29 0.15 Rendah Rata-rata 0.61 0.35 0.25 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 Tabel 3.52 menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya kekeringan. Dari 12 kecamatan terdampak terdapat 6 kecamatan yang memiliki kapasitas Sedang yaitu Kecamatan Batulicin, Kuranji, Kusan Hilir, Kusan Tengah, Simpang Empat, dan Sungai Loban sedangkan kecamatan lainnya memiliki kapasitas Rendah. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana kekeringan berada pada kelas Sedang. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, kekeringan yang terjadi di Tanah Bumbu dianggap tidak mengganggu dan merugikan masyarakat sehingga masyarakat sebenarnya memiliki kapasitas yang Tinggi dalam mengahadapi bencana kekeringan ini.
63. 4.Risiko Kekeringan Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis tingkat risiko per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana kekeringan. Hasil analisis risiko untuk bencana kekeringan dapat dilihat pada Tabel 3.54. Tabel 3.54. Potensi Luas Risiko Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
64. 1.Kusan Hulu 1.572,71 81.900,08 111.083,04 194.555,83 Tinggi
65. 2.Satui 2.400,70 73.792,28 11.076,32 87.269,29 Sedang
66. 3.Mantewe 229,5 80.314,91 6.083,98 86.628,38 Sedang
67. 4.Sungai Loban 669,82 42.591,90 6.696,31 49.958,03 Sedang
68. 5.Kusan Hilir 226,1 35.300,23 412,92 35.939,25 Sedang
69. 6.Simpang Empat 311,1 22.726,59 - 23.037,69 Sedang
70. 7.Angsana 1.019,89 16.031,73 2.000,24 19.051,86 Sedang
71. 8.Karang Bintang 482,86 12.830,15 14,99 13.328,00 Sedang
72. 9.Batulicin 30,11 12.533,36 429,04 12.992,50 Sedang
73. 10.Kuranji 180,8 11.032,58 1.321,62 12.535,00 Sedang Jumlah 7.123,59 389.053,79 139.118,46 535.295,84 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 Berdasarkan luas risiko bencana kekeringan, terdapat seluas 535.295,84 ha yang terdampak risiko kekeringan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan yang memiliki luas risiko paling besar, sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki luas kecamatan paling kecil dengan luas sebesar 12.535 ha. Grafik perbandingan luas risiko dapat dilihat pada Gambar 3.64. Gambar 3.64. Potensi Luas Risiko Bencana Kekeringan Sumber: Olah Data, 2024 Gambar 3.64 menunjukkan dominasi kelas risiko untuk bencana kekeringan berada pada kelas sedang. Berdasarkan peta risiko kekeringan diketahui bahwa terdapat satu kecamatan yang memiliki risiko Tinggi yaitu Kecamatan Kusan Hulu. Sembilan kecamatan lainnya memiliki risiko bencana kekeringan sedang. Berdasarkan bahaya, kerentanan dan kapasitas dapat dianalisis risiko masing-masing desa yang terdapat di setiap kecamatan. Berdasarkan peta bahaya bencana kekeringan dapat dilihat secara spasial, kekeringan di kabupaten memiliki tingkat bahaya yang sedang. Sedangkan analisis kerentanan menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kerentanan yang Tinggi. Berdasarkan peta risiko dapat dilihat Desa Batu Bulan, Mangkalapi, Dadap Kusan Raya, Sejahtera Mulia, Emil Baru, Tamunih dan Gunung Raya. Detail desa - desa yang dikategorikan sebagai desa dengan tingkat risiko bencana kekeringan Tinggi dapat dilihat di lampiran Matriks Tabulasi Bencana Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 – 2029 pada dokumen ini. Berdasarkan sejarah kejadian dan hasil tanggapan dari masyarakat, meskipun bencana kekeringan memiliki tingkat kerugian yang Tinggi dan memiliki risiko yang Tinggi, masyarakat menganggap kejadian bencana kekeringan sebelumnya bukan merupakan suatu bencana yang mengganggu dan merugikan masyarakat, sehingga risiko kekeringan yang Tinggi bisa dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau pemerintah agar kedepannya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
h.Bencana Gempa bumi
1. 1.Bahaya Gempa bumi Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Penyebab gempa bumi dapat berupa dinamika bumi (tektonik), aktivitas gunungapi, akibat meteor jatuh, longsoran (di bawah muka air laut), ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang paling umum terjadi merupakan getaran yang dihasilkan dari peristiwa pematahan batuan akibat benturan dua lempeng secara perlahan-lahan itu yang akumulasi energi benturan tersebut melampaui kekuatan batuan, maka batuan di bawah permukaan (Nur, 2010). 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 LUAS RISIKO (HA) Potensi Luas Resiko Bencana Kekeringan Rendah Sedang Tingkat potensi ancaman luas bahaya secara keseluruhan bencana gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi sebesar 486.099,37 ha yang terklasifikasi kelas rendah. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingkat ancaman dan potensi bencana gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Pulau Kalimantan yang memiliki jumlah struktur sesar/patahan lebih sedikit dibandingkan pulau-pulau di Indonesia, beberapa struktur sesar di Pulau Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier maka segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi, dan lokasinya yang berada cukup jauh dari zona tumbukan lempeng, sehingga energi gempa yang mungkin diterima wilayah ini tak sekuat daerah yang dekat zona tumbukan. Bencana gempa bumi dapat terjadi sewaktu-waktu dengan sebaran wilayah terdampak yang luas tergantung pada besaran dan kedalaman sumber guncangan. Tabel 3.55 menunjukkan besarnya luas bahaya dari ancaman bencana gempa bumi di 12 kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu yang berpotensi terdampak bahaya gempa bumi yang ada. Tabel 3.55. Potensi Luas Bahaya Gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024

(0)= tidak ada potensi risiko bencana Berdasarkan Tabel 3.55 terlihat seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi terdampak gempa bumi meskipun luasnya berbeda-beda dengan terklasifikasi rendah. Luas bahaya gempa bumi memiliki luas yang sama dengan luas total Kabupaten Tanah Bumbu. Bahaya gempa bumi mencakup semua wilayah karena dirasa memiliki potensi guncangan diseluruh wilayah kajian. Luas bahaya gempa bumi yang paling besar berada di Kecamatan Teluk Kepayang. Sedangkan kecamatan yang memiliki luasan paling kecil berada di Kecamatan Kusan Hilir. Grafik perbandingan luas bahaya gempa bumi dapat dilihat pada Gambar 3.65. No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi

1.Teluk Kapayang 124.767,76 0 0 124.767,76 Rendah
2.Mantewe 92.316,52 0 0 92.316,52 Rendah
3.Satui 87.045,36 0 0 87.045,36 Rendah
4.Sungai Loban 38.123,42 0 0 38.123,42 Rendah
5.Kuranji 11.460,19 0 0 11.460,19 Rendah
6.Kusan Tengah 21.207,61 0 0 21.207,61 Rendah
7.Angsana 19.561,79 0 0 19.561,79 Rendah
8.Karang Bintang 20.222,80 0 0 20.222,80 Rendah
9.Kusan Hulu 22.616,88 0 0 22.616,88 Rendah
10.Batulicin 13.268,72 0 0 13.268,72 Rendah
11.Simpang Empat 28.442,84 0 0 28.442,84 Rendah
12.Kusan Hilir 7.065,49 0 0 7.065,49 Rendah Total 486.099,37 0 0 486.099,37 Rendah Gambar 3.65. Potensi Bahaya Gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Secara keseluruhan bencana gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas Rendah. Kelas bahaya Rendah Kabupaten Tanah Bumbu diambil berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Luas bahaya per desa dapat dilihat lebih detail pada Lampiran Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu pada dokumen ini.
2.Kerentanan Gempa bumi Kerentanan bencana gempa bumi dipengaruhi adanya jumlah penduduk terpapar, kerugian fisik dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Adapun pengkajian penduduk terpapar dapat dilihat pada Tabel 3.56. yang menggambarkan jumlah penduduk rentan, jumlah penduduk miskin, dan jumlah penduduk disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu. Tabel 3.56. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) Kelas Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
1.Angsana 29033 504 5384 2686 Sedang
2.Batulicin 15697 122 3779 2142 Sedang
3.Karang Bintang 26170 220 4569 2852 Sedang
4.Kuranji 14757 49 2539 4974 Rendah
5.Kusan Hilir 72979 230 6208 3234 Sedang
6.Kusan Hulu 15013 105 4544 2677 Rendah
7.Kusan Tengah 15335 181 3927 6066 Rendah
8.Mantewe 16313 154 4305 8225 Rendah
9.Satui 52790 301 8123 5237 Sedang
10.Simpang Empat 31647 124 3976 3929 Sedang
11.Sungai Loban 22699 210 6319 4710 Sedang
12.Teluk Kepayang 16032 227 7604 8380 Rendah Jumlah 328466 2427 61277 55112 Sedang 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 Rendah Sedang Tinggi Kelas Bahaya LUAS BAHAYA (HA) PER KECAMATAN Potensi Bahaya Gempabumi
1.Teluk Kapayang
2.Mantewe
3.Satui
4.Sungai Loban
5.Kuranji
6.Kusan Tengah
7.Angsana
8.Karang Bintang
9.Kusan Hulu
10.Batulicin
11.Simpang Empat Sumber : Analisis Data, 2024 Berdasarkan Tabel 3.56 terlihat hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi penduduk terpapar terdampak bencana gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas Sedang, namun Kecamatan Kuranji, Kusan Hulu, Kusan Tengah, Mantewe, dan Teluk Tempayang memiliki kelas Rendah. Hal tersebut diperoleh dari kelas maksimal setiap kecamatan terdampak bencana gempa bumi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Perbandingan jumlah penduduk terpapar dapat dilihat pada Gambar 3.66. Gambar 3.66. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Potensi penduduk terpapar berbeda - beda untuk setiap kecamatan dilihat dari jumlah penduduk yang beraktivitas dan/atau tinggal menetap pada setiap wilayah kecamatan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana gempa bumi per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 328466 jiwa. Potensi penduduk terpapar bencana gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas sedang. Hal tersebut diperoleh dari kelas maksimal setiap kecamatan terdampak bencana gempa bumi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan dilihat dari jumlah penduduk yang beraktivitas dan/atau tinggal pada setiap wilayah kecamatan tersebut. Perbandingan jumlah penduduk terpapar dapat dilihat pada Gambar 3.66. 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Penduduk Terpapar (Jiwa) Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempa Bumi
1.Angsana
2.Batulicin
3.Karang Bintang
4.Kuranji
5.Kusan Hilir
6.Kusan Hulu
7.Kusan Tengah
8.Mantewe
9.Satui Gambar 3.67. Potensi Jumlah Penduduk Rentan Terpapar Bencana Gempa bumi Sumber : Olah Data, 2024 Berdasarkan Gambar 3.67 dan Gambar 3.68 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk umur rentan, penduduk rentan miskin, dan penduduk rentan disabilitas terbanyak terdapat di Kecamatan Teluk Kepayang. Adapun jumlah penduduk umur rentan, penduduk rentan miskin dan penduduk rentan disabilitas terendah terdapat di Kecamatan Batulicin. Bencana gempa bumi selain berdampak pada penduduk, juga menimbulkan dampak pada komponen fisik dan lingkungan karena merusak lahan produktif serta infrastruktur maupun bangunan yang ada. Berdasarkan pengkajian indeks tersebut dapat ditentukan potensi kerugian dan kerusakan bencana gempa bumi. Gambar 3.68. Potensi Penduduk Disabilitas Terpapar Bencana Gempa bumi Sumber : Olah Data, 2024 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 AngsanaBatulicin Karang Bintang Kuranji Kusan HilirKusan Hulu Kusan Tengah Mantewe Satui Simpang Empat Sungai Loban Teluk Kepayang
1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Potensi Jumlah Penduduk Rentan Terpapar Bencana Gempabumi Kelompok Rentan (Jiwa) Umur Rentan Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Miskin Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Disabilitas Kelompok Rentan (Jiwa) Jumlah Total 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 A N G S A N A B A T U L I C I N K A R A N G B I N T A N G K U R A N J I K U S A N H I L I RK U S A N H U L U K U S A N T E N G A H M A N T E W E S A T U I S I M P A N G E M P A T S U N G A I L O B A N T E L U K K E P A Y A N G 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . KELOMPOK RENTAN (JIWA) PENDUDUK PER KECAMATAN Po ten s i Pen d u d u k D i s a b i l i ta s T er p a p a r B en c a n a G em p a b u m i Penduduk Disabilitas
3.Kapasitas Gempa bumi Berdasarkan pengkajian ketahanan dan kesiapsiagaan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana gempa bumi maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana gempa bumi. Hasil analisis kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dilihat pada Tabel 3.57. Tabel 3.57. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Gempa bumi No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
1.Angsana 0.61 0.29 0.19 Rendah
2.Batulicin 0.61 0.26 0.14 Sedang
3.Karang Bintang 0.61 0.15 0.32 Rendah
4.Kuranji 0.61 0,31 0.36 Sedang
5.Kusan Hilir 0.61 0,27 0.29 Sedang
6.Kusan Hulu 0.61 0,15 0.26 Rendah
7.Kusan Tengah 0.61 0,10 0.15 Sedang
8.Mantewe 0.61 0,17 0.23 Rendah
9.Satui 0.61 0,21 0.18 Rendah
10.Simpang Empat 0.61 0,34 0.32 Sedang
11.Sungai Loban 0.61 0,41 0.22 Sedang
12.Teluk Kepayang 0.61 0,36 0.54 Rendah Rata-rata 0.61 0.25 Rendah Sumber : Analisis Data, 2024
4.Risiko Gempa bumi Kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana gempa bumi menghasilkan kelas risiko. Kajian risiko bencana gempa bumi menunjukkan seluruh kecamatan terklasifikasi sedang. Adapun rekapitulasi pengkajian risiko bencana gempa bumi di masing-masing kecamatan dijelaskan pada Tabel 3.58. Tabel 3.58. Potensi Luas Risiko Bencana Gempa bumi Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
1.Angsana 32831 0 0 32831 Rendah
2.Karang Bintang 20223 0 0 20223 Rendah
3.Kuranji 11460 0 0 11460 Rendah
4.Kusan Hilir 7065 0 0 7065 Rendah
5.Kusan Hulu 22617 0 0 22617 Rendah
6.Kusan Tengah 21208 0 0 21208 Rendah
7.Mantewe 92317 0 0 92317 Rendah
8.Satui 87045 0 0 87045 Rendah
9.Simpang Empat 28443 0 0 28443 Rendah
10.Sungai Loban 38123 0 0 38123 Rendah
11.Teluk Kepayang 124768 0 0 124768 Rendah Jumlah 486099 0 0 486099 Rendah Sumber : Analisis Data, 2024 (-) = tidak ada potensi risiko bencana Total luas risiko bencana gempa bumi adalah 486099 ha. Kecamatan yang memiliki luas risiko paling besar adalah Kecamatan Teluk Kepayang dengan luas sebesar 124768 ha. Adapun luas risiko yang paling kecil adalah Kecamatan Kusan Hilir dengan luas sebesar 7065 ha. Adapun grafik perbandingan luas risiko dapat dilihat pada Gambar 3.69. Gambar 3.69. Potensi Luas Risiko Bencana Gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Olah Data, 2024 Secara keseluruhan bencana gempa bumi di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas risiko Rendah. Penentuan kelas risiko Rendah tingkat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan kelas risiko maksimum di tingkat kecamatan. Indeks risiko bencana gempa bumi yang diperoleh dari indeks bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah menunjukkan bahwa bahaya bencana gempa bumi memiliki potensi bahaya yang Rendah. Potensi kerentanan bencana gempa bumi mememiliki klasifikasi Rendah dengan kelas kerugian yang terklasifikasi Rendah. Selain itu, tingkat kapasitas daerah Tanah Bumbu yang memiliki klasifikasi Rendah juga mempengaruhi kelas risiko.

i.Bencana Tsunami
1. 1.Kerentanan Tsunami Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang dipicu oleh gempa bumi di dasar laut akibat penujaman atau subduksi lempeng, pergerakan patahan, letusan gunung api di dasar laut, maupun tumbukan benda luar angkasa. Syarat terjadinya tsunami adalah gempa bumi bermagnitudo di atas 6 skala Richter (SR) yang berada pada kedalaman kurang dari 60 km, dan jenis sesar gempa merupakan sesar naik atau sesar turun (Santius, 2015). Menurut Röbke & Vött, 2017 Dalam (Latue & Latue, 2023) tsunami adalah salah satu bencana alam paling mengerikan yang dapat terjadi di wilayah pesisir. Fenomena ini ditimbulkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor bawah laut yang menyebabkan pergerakan besar di dasar laut dan memicu gelombang laut yang sangat dahsyat. Hasil analisis bahaya dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu dan diperoleh hasil bahwa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kelas bahaya Rendah untuk potensi bahaya tsunami yang tersebar di 7 kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun rincian dari kelas potensi bahaya tsunami per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat pada Tabel 3.59. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Rendah Sedang Tinggi Kelas Resiko Total Luas LUAS RESIKO (HA) PER KECAMATAN Potensi Luas Risiko Bencana Gempabumi
2. 1.Angsana
3. 2.Karang Bintang
4. 3.Kuranji
5. 4.Kusan Hilir
6. 5.Kusan Hulu
7. 6.Kusan Tengah
8. 7.Mantewe
9. 8.Satui
10. 9.Simpang Empat
11. 10.Sungai Loban Tabel 3.59. Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
12. 1.Simpang Empat 58,95 0 0 58,95 Rendah
13. 2.Kusan Tengah 33,48 0 0 33,48 Rendah
14. 3.Sungai Loban 24,57 0 0 24,57 Rendah
15. 4.Batulicin 21,33 0 0 21,33 Rendah
16. 5.Kusan Hilir 16,65 0 0 16,65 Rendah
17. 6.Angsana 7,56 0 0 7,56 Rendah
18. 7.Satui 6,48 0 0 6,48 Rendah Total Total 169,02 0 0 169,02 Rendah Sumber : Olah Data, 2024 Pada Tabel 5.59 terlihat besaran luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan terdapat 169,02 ha wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berpotensi terdampak bahaya tsunami. Bahaya tsunami berada di kelas Rendah, dengan 7 kecamatan terdampak dari 12 kecamatan yang ada. Kecamatan Simpang Empat, memiliki luas bahaya tsunami terbesar dengan jumlah luas 58,95 ha. Adapun Kecamatan Satui, memiliki total luas terkecil dengan luas sebesar 6,48 ha. Gambaran mengenai luas bahaya tsunami berdasarkan tinggi, sedang, dan rendah dapat dilihat pada Gambar 3.70 Gambar 3.70. Potensi Luas Bahaya Bencana Tsunami Sumber: Olah Data, 2024 Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas bahaya tsunami Rendah secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan Gambar 3.70 yang menunjukkan kelas Rendah pada 7 kecamatan terdampak dari 12 kecamatan yang ada. Kelas ini, diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terdampak bencana yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi geologi wilayah selatan Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan pertemuan dengan lempeng Samudera Hindia menyebabkan adanya potensi bencana tsunami di wilayah pesisir kabupaten. 0 10 20 30 40 50 60 70 Rendah Sedang Tinggi Kelas Bahaya LUAS BAHAYA (HA) PER KECAMATAN Potensi Luas Bahaya Bencana Tsunami
19. 1.Simpang Empat
20. 2.Kusan Tengah
21. 3.Sungai Loban
22. 4.Batulicin
23. 5.Kusan Hilir
24. 6.Angsana
25. 7.Satui
26. 2.Kerentanan Tsunami Pengkajian kerentanan bencana tsunami dikelompokkan menjadi penduduk terpapar dan nilai kerugian yang dihasilkan dari penilaian kerugian fisik, ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Adapun pengkajian penduduk terpapar dapat dilihat pada Tabel 3.60. Tabel 3.60. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No Kecamatan Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) Kelas Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
27. 1.Angsana 13 3527 468 19 Rendah
28. 2.Batulicin 0 227 646 19 Rendah
29. 3.Kusan Hilir 45 351 777 28 Rendah
30. 4.Kusan Tengah 12 590 864 31 Rendah
31. 5.Simpang Empat 38 2040 3361 108 Rendah
32. 6.Sungai Loban 16 3823 975 34 Rendah Jumlah 124 10558 7091 239 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 Total penduduk terpapar bencana tsunami adalah sebesar 124 jiwa. Dari enam kecamatan terdampak Kecamatan Batulicin tidak memiliiki penduduk terpapar karena wilayah yang terdampak bencana tidak berada di wilayah permukiman warga, adapun Kecamatan Batulicin memiliki jumlah penduduk terpapar paling sedikit selanjutnya yaitu 0 jiwa. Sedangkan Kecamatan Kusan Hilir dan Simpang Empat memiliki jumlah penduduk terpapar sama-sama banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah kecamatan tersebut kegiatannya banyak terjadi di wilayah pesisir. Gambaran penduduk terpapar dapat dilihat pada Gambar 3.71. Gambar 3.71. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami Sumber: Olah Data, 2024 Potensi penduduk terpapar bencana tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas sedang. Pengambilan keputusan kelas sedang untuk potensi penduduk terpapar Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari kelas maksimal setiap kecamatan terdampak bencana tsunami yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Perhitungan jumlah penduduk terpapar dilakukan berdasar pada jumlah penduduk yang banyak beraktivitas di kecamatan tersebut. Selain 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Penduduk Terpapar (Jiwa) Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami
33. 1.Angsana 2. Batulicin 3. Kusan Hilir
34. 4.Kusan Tengah 5. Simpang Empat 6. Sungai Loban penduduk terpapar, kelompok rentan juga mempengaruhi kerentanan tsunami. Gambaran penduduk rentan dapat dilihat pada Gambar 3.72. Penduduk rentan dengan jumlah terbanyak yaitu di Kecamatan Simpang Empat sedangkan untuk jumlah penduduk miskin yaitu di Kecamatan Simpang Empat. Penduduk rentan dengan jumlah paling sedikit terdapat di Kecamatan Batulicin, sedangkan penduduk miskin dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Angsana. Jumlah penduduk disabilitas terdapat di masing-masing kecamatan. Secara keseluruhan berdasarkan kerentanan sosial, bencana tsunami memiliki kelas kerentanan Rendah. Potensi kerugian dan kerusakan lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari hasil rekapitulasi total dari setiap kecamatan terdampak bencana. Di Kabupaten Tanah Bumbu tidak terdapat kerugian fisik, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana tsunami. Hal ini dipengaruhi fungsi lingkungan di pinggir garis pantai yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu tidak terdampak sehingga tidak teridentifikasi kerusakan. Gambar 3.72. Potensi Penduduk Rentan Bencana Tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Angsana Batulicin Kusan Hilir Kusan Tengah Simpang Empat Sungai Loban
35. 1.2. 3. 4. 5. 6. Potensi Penduduk Rentan Bencana Tsunami Kelompok Rentan (Jiwa) Umur Rentan Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Miskin Kelompok Rentan (Jiwa) Penduduk Disabilitas Kelompok Rentan (Jiwa) Total Gambar 3.73. Potensi Penduduk Disabilitas Bencana Tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024
36. 3.Kapasitas Tsunami Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana Tsunami maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana tsunami. Hasil analisis kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dilihat pada Tabel 3.61 berikut. Tabel 3.61. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana Tsunami No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
37. 1.Angsana 0.61 0.52 0.39 Rendah
38. 2.Batulicin 0.61 0.28 0.42 Rendah
39. 3.Kusan Hilir 0.61 0.21 0.39 Rendah
40. 4.Kusan Tengah 0.61 0.16 0.5 Rendah
41. 5.Satui 0.61 0.09 0.54 Rendah
42. 6.Simpang Empat 0.61 0.07 0.3 Rendah
43. 7.Sungai Loban 0.61 0.26 0.29 Rendah Rata-rata 0.61 0.30 0.28 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 Rekapitulasi kapasitas per kecamatan tersebut menghasilkan kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana tsunami, yaitu berada pada kelas rendah. Penentuan kelas kapasitas menggunakan penilaian rata-rata dari seluruh kecamatan yang terpapar bencana tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu.
44. 4.Risiko Tsunami Analisis kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu menghasilkan kelas risiko bencana tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis risiko di peroleh dari pengkajian bahaya, kerentanan, kapasitas daerah. Adapun rincian kelas risiko bencana tsunami per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat pada Tabel 3.62. 0 20 40 60 80 100 120 A N G S A N A B A T U L I C I N K U S A N H I L I R K U S A N T E N G A H S I M P A N G E M P A T S U N G A I L O B A N 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . KELOMPOK RENTAN (JIWA) PENDUDUK PER KECAMATAN P o t e n s i P e n d u d u k D i s a b i l i t a s B e n c a n a T s u n a m i Penduduk Disabilitas Tabel 3.62. Potensi Risiko Bencana Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
45. 1.Angsana 251.06 0 0 251.06 Rendah
46. 2.Batulicin 45.30 0 0 45.30 Rendah
47. 3.Kusan Hilir 195.44 0 0 195.44 Rendah
48. 4.Kusan Tengah 5.52 0 0 5.52 Rendah
49. 5.Satui 25.74 0 0 25.74 Rendah
50. 6.Simpang Empat 100.14 0 0 100.14 Rendah
51. 7.Sungai Loban 77.56 0 0 77.56 Rendah Jumlah 700.76 0.00 0.00 700.76 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi risiko Gambar 3.74. Potensi Luas Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Berdasarkan luas risiko dapat dilihat bahwa luas total bencana tsunami adalah 700,76 ha. Adapun Kecamatan Angsana memiliki luas risiko paling besar yaitu seluas 251.06 ha. Sedangkan Kecamatan Kusan Tengah memiliki luas risiko paling kecil, yaitu sebesar 5,52 ha. Luasan wilayah yang terdampak secara tidak langsung menunjukkan aktivitas yang terjadi di wilayah pesisir. Jika dilihat pada Tabel 3.62 dan Gambar 3.74, luas risiko tsunami hanya memiliki kelas rendah. Oleh karenanya, aktivitas masyarakat di Tanah Bumbu menunjukkan bahwa kegiatannya tidak berfokus di kawasan pesisir. Hasil kajian risiko bencana tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kelas risiko Rendah yang tersebar pada 7 kecamatan sedangkan 5 kecamatan lainya tidak memiliki risiko bencana tsunami. Kecamatan Teluk Kepayang, Karang Bintang, Kuranji, Kusan Hulu, dan Mantewe yang tidak memiliki risiko bencana tsunami, hal ini karena kecamatan tersebut tidak berada di pinggir pantai dan tidak memiliki garis pantai. Berdasarkan sejarah kejadian bencana tsunami, di Kabupaten Tanah Bumbu belum pernah tercatat adanya bencana tsunami. Namun berdasarkan kondisi geografis dan bentang alam 0 50 100 150 200 250 300 Rendah Sedang Tinggi Kelas Resiko LUAS RESIKO (HA) PER KECAMATAN Potensi Luas Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu
52. 1.Angsana
53. 2.Batulicin
54. 3.Kusan Hilir
55. 4.Kusan Tengah
56. 5.Satui
57. 6.Simpang Empat
58. 7.Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi bahaya tsunami. Hal ini membuat pemerintah setempat memutuskan untuk membuat kajian risiko bencana bencana tsunami di Kabupaten Tanah Bumbu. Harapannya agar pemerintah dapat menginformasikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan turut memahami kondisi kebencanaan pada tempat tinggal mereka. 3.2.2. Rekapitulasi Kajian Risiko Bencana A. Bahaya Hasil kajian bahaya menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu berpotensi terdampak untuk setiap bencana dengan luas dampak dan kelas bahaya yang berbeda-beda. Potensi bahaya di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kelas Tinggi untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas sedang untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan kekeringan. Bahaya kategori kelas rendah hanya terjadi untuk bencana gempa bumi dan tsunami. Penentuan kelas bahaya untuk keseluruhan bencana yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu diambil dari kelas bahaya maksimal pada tingkat kecamatan. Adapun hasil kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.63. Tabel 3.63. Potensi Bahaya di Kabupaten Tanah Bumbu No. Jenis Bencana Bahaya Luas (ha) Kelas
59. 1.Banjir 187.827,21 Tinggi
60. 2.Banjir Bandang 16.467,84 Tinggi
61. 3.Cuaca Ekstrim 369.159,50 Tinggi
62. 4.Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 1.507,59 Tinggi
63. 5.Gempa bumi 486.099,37 Rendah
64. 6.Kebakaran Hutan Dan Lahan 474.641,86 Sedang
65. 7.Kekeringan 489.210,20 Sedang
66. 8.Tanah Longsor 123.182,00 Rendah
67. 9.Tsunami 169,02 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 Kajian bahaya tingkat kecamatan diperoleh dari rekapitulasi kajian tingkat desa. Penentuan kelas bahaya tingkat kecamatan menggunakan kelas bahaya maksimal dari tingkat desa. Kategori kelas Tinggi untuk beberapa bencana menunjukkan perlunya kewaspadaan agar bahaya yang terjadi tidak menimbulkan ancaman lebih besar. Hasil kajian bahaya juga ditampilkan secara spasial melalui peta yang secara lebih detail dapat dilihat pada Album Peta Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 - 2029. Untuk melihat kelas bahaya per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.64. Tabel 3.64. Rangkuman Kelas Bahaya Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Bahaya Banjir Banjir Bandang Cuaca Ekstrim Gelombang Ekstrim Gempa- bumi Kebakaran Hutan dan Lahan Kekering- an Tanah Longsor Tsunami
68. 1.Angsana Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah
69. 2.Batulicin Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah
70. 3.Karang Bintang Tinggi Tinggi Tinggi - Rendah Sedang Sedang Rendah -
71. 4.Kuranji Tinggi Tinggi Tinggi - Rendah Sedang Sedang Rendah -
72. 5.Kusan Hilir Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah
73. 6.Kusan Hulu Tinggi Tinggi Tinggi - Rendah Sedang Sedang Rendah - No. Kecamatan Bahaya Banjir Banjir Bandang Cuaca Ekstrim Gelombang Ekstrim Gempa- bumi Kebakaran Hutan dan Lahan Kekering- an Tanah Longsor Tsunami
74. 7.Mantewe Tinggi Tinggi Sedang - Rendah Sedang Sedang Tinggi -
75. 8.Satui Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah
76. 9.Simpang Empat Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah
77. 10.Sungai Loban Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah
78. 11.Kusan Tengah Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah
79. 12.Teluk Kepayang Tinggi Tinggi Tinggi - Rendah Sedang Sedang Tinggi - Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi bahaya B. Kerentanan Pengkajian kerentanan berdasarkan pada 4 (empat) komponen kerentanan yang menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Rekapitulasi kajian kerentanan untuk penentuan potensi penduduk terpapar bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.65. Tabel 3.65. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu No. Jenis Bencana Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) KelasUmur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
80. 1.Banjir 98.822 27.484 33.404 541 Sedang
81. 2.Banjir Bandang 8.329 6.661 7.353 129 Sedang
82. 3.Cuaca Ekstrim 209.191 55.216 61.169 2.068 Sedang
83. 4.Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 4.500 7.561 13.281 467 Sedang
84. 5.Gempa bumi 328.466 2.427 61.277 5.512 Sedang
85. 6.Kekeringan 263.511 2.427 61.277 5.512 Sedang
86. 7.Tanah Longsor 2.754 714 21.145 1.561 Sedang
87. 8.Tsunami 124 10.558 7.091 239 Sedang
88. 9.Kebakaran Hutan Dan Lahan 324.837 51.664 59.867 1.997 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi bahaya Tabel 3.65 menunjukkan potensi penduduk terpapar seluruh potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu yang berada pada kelas sedang. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap bencana di suatu wilayah, hal tersebut dilihat berdasarkan luasan bahaya dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kekeringan memiliki jumlah penduduk terpapar yang paling banyak dibandingkan bencana lainnya dikarenakan analisisnya mencakup seluruh wilayah administrasi. Selain itu cuaca ekstrim juga memiliki jumlah penduduk terpapar yang terbanyak setelah gempa bumi dan kekeringan yaitu sebesar 209.191 jiwa sedangkan gempa bumi dan kekeringan memiliki 328.466 dan 263.511jiwa yang terpapar. Untuk bencana kebakaran hutan dan lahan tidak menimbulkan jumlah penduduk terpapar karena kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan berada di luar wilayah pemukiman penduduk. Sementara itu, hasil kajian kerentanan terkait potensi kerugian (fisik, ekonomi dan lingkungan) untuk seluruh bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.66. Tabel 3.66. Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu No. Bencana Potensi Kerugian (Juta Rupiah) Potensi Kerusakan Lingkungan (ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas
89. 1.Banjir 388.799 2.384.780 2.773.579 Tinggi 411.660 Tinggi
90. 2.Banjir Bandang 44.630.000 38.231.200 82.861.200 Tinggi 11.600 Rendah
91. 3.Cuaca Ekstrim 494.976 110.017,92 495.491,84 Tinggi - - 4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi 31.493 1.817 33.310 Tinggi 24.964 Tinggi 5. Kebakaran Hutan Dan Lahan 485.704,00 90.031,53 485.713,00 Sedang 183.005,44 Sedang
92. 6.Kekeringan 242.422,00 264.805,98 507.227,98 Tinggi 168.124,11 Tinggi
93. 7.Tanah Longsor 1.953 2.753 4.707 Tinggi 1.775 Sedang
94. 8.Gempa Bumi 3.728 323.877 327.604 Tinggi 486.223 Tinggi
95. 9.Tsunami - 2.050 2.050 Rendah 2.050 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi bahaya Berdasarkan Tabel 3.66 terlihat bahwa potensi kerugian fisik dan ekonomi maupun kerusakan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil analisis kerentanan fisik, ekonomi dan lingkungan yang ada. Total kerugian merupakan penjumlahan dari kerugian fisik dan kerugian ekonomi. Kelas yang diambil merupakan perhitungan matriks 3x3 antara kelas kerugian fisik dan kerugian ekonomi. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa potensi kerugian materiil berada pada kelas sedang sampai Tinggi untuk seluruh bencana yang terjadi terkecuali bencana tsunami dan gempa bumi karena dua bencana tersebut berada pada kelas bahaya rendah sehingga dianggap tidak memiliki kerugian dan potensi kerusakan lingkungan berada pada kelas Tinggi untuk seluruh bencana pula, kecuali tsunami, gempa bumi karena berada pada kelas bahaya rendah sedangkan untuk cuaca ekstrim karena dalam analisis cuaca ekstrim kondisi kerusakan lingkungannya tidak dapat diprediksi secara rinci. Grafik perbandingan kerugian fisik dan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 3.74. Gambar 3.75. Grafik Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Berdasarkan Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Potensi kerugian fisik dan ekonomi, berdasarkan Gambar 3.75 dapat dilihat untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tsunami, gempa bumi tidak berdampak pada kerugian fisik karena tidak merusak infrastruktur ataupun bangunan yang ada. Gambaran jelas terkait kerusakan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 3.76. Gambar 3.76. Grafik Potensi Luas Kerusakan Lingkungan berdasarkan Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Berdasarkan Gambar 3.76 kekeringan memiliki luas kerusakan lingkungan yang paling luas jika dibandingkan dengan bencana lainnya. Cuaca ekstrim dan bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki potensi kerusakan lingkungan yang kecil. Mengacu pada metodologi oleh BNPB, baik nilai kerugian fisik dan ekonomi maupun kerusakan lingkungan analisisnya hanya dihitung pada wilayah yang terkena kelas bahaya sedang dan Tinggi, sedangkan untuk kelas bahaya rendah dianggap tidak mengalami kerugian. Hasil kajian tersebut keseluruhannya juga diperoleh visualisasi spasial terkait kerentanan kabupaten, dimana peta hasil kajian kerentanan lebih detail dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu. Nilai perhitungan kelas kerentanan untuk masing-masing kerentanan juga dapat dilihat pada lampiran Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu pada dokumen ini. Untuk mempermudah identifikasi dilakukan rekapitulasi hasil kajian kerentanan tingkat kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu yang dijabarkan sebagai berikut. Detail kelas kerentanan per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.67. Tabel 3.67. Rangkuman Kelas Kerentanan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Kerentanan Banjir Banjir Ban- dang Cuaca Ekstrim Gelomban g Ekstrim dan Abrasi Gempa Bumi Kebakaran Hutan dan Lahan Keke- ringan Tanah Longsor Tsunami
96. 1.Angsana Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
97. 2.Batulicin Sedang Rendah Sedang Tinggi Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah 3. Karang Bintang Sedang Rendah Sedang - Rendah Rendah Rendah Sedang -
98. 4.Kuranji Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang
99. 5.Kusan Hilir Rendah Rendah Sedang Tinggi Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah
100. 6.Kusan Hulu Sedang Sedang Sedang - Rendah Rendah Rendah Sedang -
101. 7.Kusan Tengah Sedang Rendah Sedang Tinggi Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah
102. 8.Mantewe Sedang Rendah Sedang - Rendah Rendah Rendah Rendah -
103. 9.Satui Sedang Rendah Sedang Tinggi Rendah Rendah Rendah Sedang - 10. Simpang Empat Sedang Rendah Sedang Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
104. 11.Sungai Loban Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah 12. Teluk Kepayang Sedang Sedang Sedang - Rendah Rendah Rendah Tinggi - Kab. Tanah Bumbu Sedang Rendah Sedang Tinggi Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi bahaya C. Kapasitas 1) Indeks Ketahanan Daerah Berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa pada komponen ketahanan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah 0,61 yang berarti kapasitas daerah pada kelas Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana perlu ditingkatkan dalam upaya-upaya memberikan manfaat secara optimal untuk penanggulangan bencana. Adapun tabel hasil kajian ketahanan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.68. Tabel 3.68. Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten Tanah Bumbu No. Prioritas Indeks Prioritas Indeks Kapasitas Daerah Tingkat Kapasitas Daerah
105. 1.Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,69 0,61 Sedang
106. 2.Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,67 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0,62 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,57 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,60 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,60
107. 7.Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,60 Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.77 memperlihatkan bahwa indeks prioritas pengkajian risiko bencana masih tergolong rendah. Gambar 3.77. Indeks Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Berdasarkan Indeks Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini terdapat 7 aspek yang menjadi sasaran prioritas. Dari Tabel 3.77 dapat dilihat bahwa penguatan kebijakan dan kelembagaan memiliki prioritas yang Tinggi dibandingkan 6 aspek lainnya. Prioritas penguatan kebijakan memiliki indeks prioritas sebesar 0,58. Sedangkan aspek yang paling rendah yaitu, aspek pengembangan sistem pemulihan bencana degan indeks perioritas sebesar 0,20. 2) Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat Berdasarkan hasil kajian komponen kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat bahwa indeks kesiapsiagaan masyarakat pada multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas rendah. Dari indeks tersebut dapat diketahui parameter yang sudah baik dan yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan. Tabel 3.69. Hasil Kajian kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu No Jenis Bahaya PKB PTD PKM KMDP PM Indeks Kesiapsiagaan Level Kesiapsiagaan
108. 1.Banjir 0,31 0,27 0,31 0,46 0,24 0,32 Rendah
109. 2.Cuaca Ekstrim 0,13 0,08 0,31 0,46 0,24 0,24 Rendah I N D E KS P E R P R I O R I TA S K A B . TA N A H B U M B U TA H U N 2 0 1 9 No Jenis Bahaya PKB PTD PKM KMDP PM Indeks Kesiapsiagaan Level Kesiapsiagaan 3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi 0,16 0,10 0,31 0,46 0,24 0,25 Rendah
110. 4.Gempa bumi - - 0,31 0,46 0,24 0,20 Rendah 5. Kebakaran Hutan dan Lahan 0,37 0,31 0,31 0,46 0,24 0,34 Sedang
111. 6.Kekeringan 0,23 0,18 0,31 0,46 0,24 0,28 Rendah
112. 7.Tanah Longsor 0,08 0,05 0,31 0,46 0,24 0,23 Rendah
113. 8.Tsunami 0,07 0,03 0,31 0,46 0,24 0,22 Rendah
114. 9.Banjir Bandang Indeks Multibahaya 0,17 0,13 0,31 0,46 0,24 0,40 Sedang Sumber : Analisis Data, 2024 Tabel 3.69 menunjukkan bahwa kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi terjadi berada pada kelas rendah. Dengan kapasitas rendah maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu meningkatkannya guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul. Hasil kajian pada tabel di atas diperoleh dari kajian kapasitas per desa yang direkapitulasi menjadi kajian per kecamatan hingga dihasilkan kajian kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil kajian kapasitas per desa dan peta kapasitas seluruh potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk penentuan kelas kapasitas menggunakan penilaian rata-rata dari tingkat desa, sehingga menghasilkan kelas kapasitas kecamatan. Sedangkan untuk penentuan kelas kapasitas kabupaten menggunakan kelas rata-rata dari tingkat kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk melihat kelas kerentanan per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.70. Tabel 3.70. Rekapitulasi Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu Per Kecamatan No Kecamatan Kapasitas Banjir Banjir Ban- dang Cuaca Ekstrim Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gempa- bumi Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeri- ngan Tanah Longsor Tsuna-mi
115. 1.Angsana Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah
116. 2.Batulicin Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah 3. Karang Bintang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah
117. 4.Kuranji Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah
118. 5.Kusan Hilir Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah
119. 6.Kusan Hulu Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 7. Kusan Tengah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah
120. 8.Mantewe Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah
121. 9.Satui Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah 10. Simpang Empat Tinggi Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah
122. 11.Sungai Loban Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah 12. Teluk Kepayang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Kab. Tanah Bumbu Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 D. Risiko Pengkajian risiko adalah suatu metodologi untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisis bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada. Risiko tersebut dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian dan lingkungan tempat mereka bergantung. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan dalam rangka penyusunan rencana penanggulangan bencana serta untuk mengetahui kerusakan apabila terjadi bencana dalam rangka penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisis dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi bahaya. Selain itu juga untuk mempelajari kelemahan dan celah dalam mekanisme perlindungan, strategi adaptasi yang ada terhadap bencana. Serta untuk memformulasikan rekomendasi realistis langkah-langkah mengatasi kelemahan dan mengurangi risiko bencana yang telah diidentifikasi. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh potensi bahaya sampai kepada tingkat desa. 1) Kelas Bahaya Kelas bahaya kabupaten ditentukan berdasarkan kelas bahaya maksimal dari seluruh wilayah terdampak setiap bencana. Adapun kelas bahaya seluruh bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.71. Tabel 3.71. Kelas Bahaya di Kabupaten Tanah Bumbu No. Jenis Bencana Kelas Bahaya
123. 1.Banjir Tinggi
124. 2.Banjir Bandang Tinggi
125. 3.Cuaca Ekstrim Sedang
126. 4.Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Tinggi
127. 5.Gempa bumi Rendah
128. 6.Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang
129. 7.Kekeringan Sedang
130. 8.Tanah Longsor Rendah
131. 9.Tsunami Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 Tabel 3.71 memperlihatkan hasil kelas bahaya keseluruhan potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Kelas bahaya tersebut berbeda untuk masing-masing bencana. Penentuan kelas bahaya dilihat berdasarkan kelas bahaya maksimum di setiap potensi bencana. 2) Kelas Kerentanan Kelas kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari penggabungan hasil kajian penduduk terpapar, kerugian dan kerusakan lingkungan. Untuk lebih jelasnya kelas kerentanan setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.72. Tabel 3.72. Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu No. Jenis Bencana Kelas Pendudu k Terpapar Kelas Kerugian Rupiah Kelas Kerusakan Lingkungan Kelas Kerentanan
132. 1.Banjir Tinggi Tinggi Rendah Sedang
133. 2.Banjir Bandang Rendah Rupiah Rendah Rendah
134. 3.Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi - Sedang
135. 4.Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
136. 5.Gempa bumi Sedang Sedang Tinggi Rendah
137. 6.Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang Sedang Sedang Rendah
138. 7.Kekeringan Sedang Sedang Sedang Rendah
139. 8.Tanah Longsor Rendah Rupiah Rendah Rendah
140. 9.Tsunami Rendah Rupiah Rendah Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi kerentanan Hasil kelas kerentanan pada Tabel 3.72 menunjukkan bahwa kerentanan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas sedang dan Tinggi untuk setiap potensi bencana yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil kelas kerentanan tersebut didapatkan dari perhitungan nilai indeks masing-masing bencana. 3) Penentuan Kelas Kapasitas Kelas kapasitas untuk setiap potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari penggabungan hasil kajian kapasitas daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat. Untuk melihat kelas kapasitas setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun rekapitulasi kelas kapasitas seluruh potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.73 berikut. Tabel 3.73. Kelas Kapasitas di Kabupaten Tanah Bumbu No. Jenis Bencana Kelas Ketahanan Daerah Kelas Kesiapsiagaan Kelas Kapasitas
141. 1.Banjir Sedang Rendah Sedang
142. 2.Banjir Bandang Sedang Rendah Sedang
143. 3.Cuaca Ekstrim Sedang Rendah Sedang
144. 4.Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Sedang Rendah Sedang
145. 5.Gempa bumi Sedang Rendah Rendah
146. 6.Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang Rendah Sedang
147. 7.Kekeringan Sedang Rendah Rendah
148. 8.Tanah Longsor Sedang Rendah Rendah
149. 9.Tsunami Sedang Rendah Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 Berdasarkan Tabel 3.73 kelas kapasitas di Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan pada setiap bencana kecenderungan pada kelas rendah. Oleh karena itu, peningkatan terhadap kapasitas pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk keseluruhan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. 4) Kelas Risiko Kelas risiko bencana merupakan gabungan dari kelas bahaya, kelas kerentanan dan kelas kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan kelas risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.74 berikut. Tabel 3.74. Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu No. Jenis Bencana Kelas Bahaya Kelas Kerentanan Kelas Kapasitas Kelas Risiko
150. 1.Banjir Tinggi Sedang Sedang Tinggi
151. 2.Banjir Bandang Tinggi Rendah Rendah Sedang
152. 3.Cuaca Ekstrim Tinggi Sedang Rendah Sedang
153. 4.Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi
154. 5.Gempa bumi Rendah Rendah Rendah Rendah
155. 6.Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang Rendah Sedang Sedang
156. 7.Kekeringan Sedang Rendah Rendah Sedang
157. 8.Tanah Longsor Rendah Rendah - Sedang
158. 9.Tsunami Rendah Rendah Rendah Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 Dari hasil penggabungan kelas bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan kelas risiko bencana Kabupaten Tanah Bumbu. Kelas risiko untuk 9 (sembilan) jenis bahaya di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi dengan kelas risiko Tinggi umumnya namun terdapat dua bencana yang memiliki kelas rendah yaitu bencana gempa bumi dan tsunami. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan pihak terkait untuk menyusun upaya -upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Peta risiko bencana seluruh bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Gambar 3.85 - Gambar 3.94. 3.2.3. Risiko Multibahaya Menurut Budimir, Duncan, & Gill, 2016 bahawa multibahaya merupakan suatu pendekatan yang mengidentifikasi bahaya-bahaya di suatu wilayah dan keterkaitan antar bahaya, di mana bahaya dapat terjadi dalam waktu bersamaan ataupun secara kumulatif terjadi dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi. Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang mengancam suatu wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Selain itu, analisis multibahaya juga dilakukan perhitungan pada luas multibahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko multibahaya. A. Multibahaya Hasil kajian multibahaya menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu berpotensi terdampak untuk setiap bencana dengan luas dampak yang berbeda-beda. Adapun hasil kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.75. Tabel 3.75. Potensi Luas Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Bahaya (ha) Total Kelas Rendah Sedang Tinggi
159. 1.Kusan Hulu 23.240,59 48.765,91 35.327,51 107.334,01 Tinggi
160. 2.Satui 96.218,15 221.573,93 59.644,17 377.436,25 Tinggi
161. 3.Mantewe 117.081,70 229.204,18 58.633,58 404.919,46 Tinggi
162. 4.Sungai Loban 38.653,27 96.615,66 30.977,31 166.246,24 Tinggi
163. 5.Kusan Hilir 7.144,43 16.411,15 10.065,88 33.621,46 Tinggi
164. 6.Simpang Empat 34.399,67 70.494,15 17.386,70 122.280,52 Tinggi
165. 7.Angsana 19.866,41 42.739,78 21.300,84 83.907,03 Tinggi
166. 8.Batulicin 14.727,26 29.353,01 18.335,92 62.416,19 Tinggi
167. 9.Kusan Tengah 21.718,90 45.599,33 35.214,87 102.533,10 Tinggi
168. 10.Karang Bintang 21.547,85 44.246,46 32.367,14 98.161,45 Tinggi
169. 11.Teluk Kepayang 169.609,50 296.771,22 73.967,48 540.348,20 Tinggi
170. 12.Kuranji 11.719,33 26.035,62 15.876,16 53.631,11 Tinggi Total 575.927,06 1.167.810,40 409.097,56 2.152.835,02 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi kerentanan Berdasarkan Tabel 3.78 terlihat seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi terdampak multibahaya meskipun luasnya berbeda-beda dengan terklasifikasi Tinggi. Grafik perbandingan luas multibahya dapat dilihat pada Gambar 3.78. Gambar 3.78. Potensi Luas Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Secara keseluruhan bencana multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki total luas sebesar 2.152.835,02 ha dan berada pada kelas Tinggi. Kelas multibahaya Kabupaten Tanah Bumbu diambil berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Penentuan kelas bahaya juga mempertimbangkan bencana gempa bumi dan kekeringan dengan dampak kajian mempengaruhi seluruh Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga total luas multibahaya yang terdampak sama dengan total luas admininistrasi seluruh Kabupaten Tanah Bumbu. Kecamatan Teluk Kepayang memiliki dampak luas sebesar 540.348,20 ha dengan luas tertinggi, sedangkan terendah berada di Kecamatan Kusan Hilir dengan dampak luas sebesar 15.876,16 ha. B. Kerentanan Multibahaya Kajian kerentanan bencana multibahaya dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk yang terpapar dan kerugian akibat bencana multibahaya Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.76 dan Tabel 3.77. Secara keseluruhan potensi penduduk terpapar bencana multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 1.184.447 jiwa atau sama dengan total dari penduduk Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlah ini merupakan nilai keseluruhan dari kelas bahaya Rendah, Sedang, dan Tinggi. Tabel 3.76. Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (Jiwa) Kelas Penduduk Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas
171. 1.Angsana 73276 16868 20890 6891 Sedang
172. 2.Batu Licin 106653 10590 21218 4886 Sedang
173. 3.Karang Bintang 94105 14020 23764 9728 Sedang
174. 4.Kuranji 50984 7403 15208 10828 Sedang
175. 5.Kusan Hilir 183178 15837 38528 7660 Sedang
176. 6.Kusan Hulu 70165 5498 18285 6306 Sedang
177. 7.Kusan Tengah 88481 8031 19322 12439 Sedang
178. 8.Mantewe 101437 16696 30149 19278 Sedang
179. 9.Satui 142605 18961 44376 13219 Sedang
180. 10.Simpang Empat 97525 22749 40092 10938 Sedang
181. 11.Sungai Loban 97957 21816 28744 10473 Sedang
182. 12.Teluk Kepayang 78082 6244 25288 18629 Sedang Total 1.184.447 164712 325864 131276 Sedang Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi kerentanan Berdasarkan Tabel 3.76. diketahui Kecamatan Kusan Hilir memiliki potensi penduduk terpapar paling tinggi dibanding kecamatan lainnya yaitu sebesar 142605 jiwa. Sedangkan penduduk terpapar yang paling sedikit yaitu Kecamatan Kuranji sebesar 50984 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.79. Gambar 3.79. Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Kecamatan Simpang Empat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk di Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Kuranji memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, penduduk rentan juga menjadi perhatian yang khusus dalam penanganan bencana. Adapun grafik perbandingan penduduk rentan terpapar bencana multibahaya dapat dilihat pada Gambar 3.80 dan 3.81. Gambar 3.80. Potensi Jumlah Penduduk Rentan Terpapar Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Jumlah Penduduk (Jiwa) Potensi Penduduk Terpapar Bencana Multibahaya Penduduk Terpapar (Jiwa) - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 JUMLAH PENDUDUK (JIWA) KECAMATAN Potensi Jumlah Penduduk Rentan Terpapar Bencana Multibahaya Penduduk Umur Rentan Penduduk Miskin Gambar 3.81. Potensi Jumlah Penduduk Disabilitas Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Dari Gambar 3.80 dapat dilihat bahwa Kecamatan Simpang Empat yang memiliki penduduk dengan usia rentan terbanyak dan yang terendah adalah Kecamatan Kuranji begitu pula dengan penduduk miskin. Selain penduduk miskin dan kelompok umur rentan, penduduk dengan jumlah disabilitas terbanyak tentunya akan mempengaruhi kerentanan bencana multibahaya. Kajian Risiko Bencana (KRB) tidak hanya mengkaji seberapa banyak potensi penduduk terpapar bencana multibahaya. Namun juga faktor kerugian ekonomi fisik dan kerusakan lingkungan agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti untuk dilakukan pencegahan dan meminimalisir kerugian. Adapun hasil pengkajian potensi kerugian bencana multibahaya per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 3.77. Tabel 3.77. Potensi Kerugian dan Kerusakan Bencana Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Kerugian (Juta Rupiah) Kerusakan Lingkungan (ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas
183. 1.Angsana 1.040.009 7.240.032 8.280.041 Sedang 6.580,80 Tinggi
184. 2.Batu Licin 5.600.008 36 5.600.043 Sedang 1.765,35 Tinggi
185. 3.Karang Bintang 3.660.013 13.370.023 17.030.036 Sedang 7.476,47 Sedang
186. 4.Kuranji 1.200.005 45.390.010 46.590.015 Sedang 3.559,74 Sedang
187. 5.Kusan Hilir 8.530.014 4.784.351 13.314.365 Sedang 12.833,31 Tinggi
188. 6.Kusan Hulu 2.590.009 20.250.013 22.840.022 Sedang 1.503,48 Tinggi
189. 7.Kusan Tengah 3.810.006 5.550.138 9.360.144 Sedang 1.393,32 Sedang
190. 8.Mantewe 2.970.018 2.650.011 5.620.029 Sedang 1617,06098 Tinggi
191. 9.Satui 3.600.031 7.790.071 11.390.101 Sedang 8714,4091 Sedang
192. 10.Simpang Empat 5.460.016 7.260.032 12.720.048 Sedang 4046,20624 Rendah
193. 11.Sungai Loban 4.240.029 8.080.017 12.320.045 Sedang 714,038539 Sedang
194. 12.Teluk Kepayang 3.100.008 2.350.007 5.450.015 Sedang 2648,42845 Tinggi - 50 100 150 200 250 JUMLAH PENDUDUK (JIWA) Potensi Penduduk Disabilitas Bencana Multibahaya No. Kecamatan Kerugian (Juta Rupiah) Kerusakan Lingkungan (ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas Total 45.800.165 124.714.741 170.514.906 Tinggi 52.852,61 Tinggi Sumber: Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi kerentanan Tabel 3.77 memperlihatkan potensi kerugian yang mungkin timbul di setiap kecamatan terdampak bencana multibahaya. Sedikitnya tercatat 170.514.906 (juta rupiah) dari total kerugian fisik dan kerugian ekonomi akibat bencana multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu. Total kerugian fisik dan kerugian ekonomi tersebut terklasifikasi kelas Tinggi. Secara fisik, bencana akan menimbulkan kerusakan bangunan-bangunan atau fasilitas umum yang menimbulkan kerugian fisik. Kerugian ekonomi mengkaji PDRB lahan yang ada di daerah yang berpotensi bahaya bencana multibahaya. Dilihat dari kerugian fisik, Kecamatan Kusan Hilir memiliki potensi nilai kerugian tertinggi sebesar 8.530.014 (juta rupiah), sedangkan dilihat dari kerugian ekonomi, Kecamatan Kuranji memiliki potensi kerugian tertinggi sebesar 45.390.010 (juta rupiah). Sedangkan, total kerusakan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai seluas 52.852,61 ha dengan terklasifikasi kelas Tinggi. Grafik perbandingan kerugian dapat dilihat pada Gambar 3.82 dan 3.83 Gambar 3.82. Potensi Kerigian Fisik dan Ekonomi Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Berdasarkan Gambar 3.82 dapat dilihat bahwa kerugian fisik akibat multibahaya lebih besar dibandingkan kerugian ekonomi, tapi tidak untuk Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Satui. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bangunan fisik, fasilitas umum dan fasilitas kritis lebih banyak dibandingkan lahan produktif. Tidak hanya kerugian fisik dan ekonomi, bencana multibahaya juga menyebabkan kerugian lingkungan. Adapun grafik perbandingan kerugian lingkungan dapat dilihat pada Gambar 3.83. - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 KERUGIAN (JUTA RUPIAH) KECAMATAN Potensi Kerugian Fisik Dan Ekonomi Bencana Multibahaya Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Gambar 3.83. Potensi Kerusakan Lingkungan Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Potensi luas kerusakan lingkungan yang tertinggi terdapat di Kecamatan Simpang Empat dengan luas sebesar 4046,20624 ha. Besar kecilnya kerugian lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu dipengaruhi oleh luas bahaya dan seberapa luas lahan lingkungan, seperti hutan lindung, hutan alam dan lahan lingkungan lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu. C. Kapasitas Multibahaya Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana multibahaya, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana multibahaya. Hasil analisis kapasitas untuk bencana multibahaya dapat dilihat pada Tabel 3.78. Tabel 3.78. Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Indeks Ketahanan Daerah Indeks Kesiapsiagaan Indeks Kapasitas Kelas Kapasitas
195. 1.Batu Licin 0,61 0,39 0,46 Rendah
196. 2.Kuranji 0,61 0,41 0,32 Rendah
197. 3.Karang Bintang 0,61 0,19 0,29 Rendah
198. 4.Simpang Empat 0,61 0,31 0,25 Rendah
199. 5.Kusan Hilir 0,61 0,20 0,23 Rendah
200. 6.Sungai Loban 0,61 0,27 0,22 Rendah
201. 7.Mantewe 0,61 0,12 0,21 Rendah
202. 8.Kusan Hulu 0,61 0,10 0,19 Rendah
203. 9.Angsana 0,61 0,16 0,18 Rendah
204. 10.Satui 0,61 0,05 0,15 Rendah
205. 11.Kusan Tengah 0,61 0,36 Rendah
206. 12.Teluk Kepayang 0,61 0,22 Rendah Rata-rata 0,61 0,23 0,23 Rendah Sumber: Analisis Data, 2024 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 LUAS KERUSAKAN (HA) Potensi Luas Kerusakan Lingkungan Bencana Multibahaya Kerusakan Lingkungan (ha) Tabel 3.78 menunjukkan kapasitas daerah setiap kecamatan terpapar bencana multibahaya. Kapasitas Kabupaten Tanah Bumbu terhadap bencana multibahaya terklasifikasi pada kelas rendah. Kelas kapasitas kabupaten diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas bahaya seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah dan kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi dari dampak bencana multibahaya belum maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas. D. Risiko Multibahaya Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menghadapi bencana multibahaya. Hasil analisis risiko untuk bencana multibahaya dapat dilihat pada Tabel 3.79. Tabel 3.79. Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu No. Kecamatan Luas Risiko (ha) Total Luas Kelas Rendah Sedang Tinggi
207. 1.Angsana 689.911 962.839 59.159 1.711.908 Sedang
208. 2.Batulicin 719.129,664 1.000.453,92 59.621,34 1.779.204,92 Sedang
209. 3.Karang Bintang 688.306,014 962.146,96 59.150,82 1.709.603,79 Sedang
210. 4.Kuranji 716.979,654 999.318,60 59.621,34 1.775.919,59 Sedang
211. 5.Kusan Hilir 689.923,764 962.658,88 59.158,83 1.711.741,47 Sedang
212. 6.Kusan Hulu 689.932,404 962.759,33 59.158,83 1.711.850,56 Sedang
213. 7.Kusan Tengah 659.804,994 902.580,71 47.625,60 1.610.011,30 Sedang
214. 8.Mantewe 702.048,924 978.191,02 59.547,27 1.739.787,21 Sedamg
215. 9.Satui 718.973,604 1.000.937,65 59.621,34 1.779.532,59 Sedang
216. 10.Simpang Empat 718.942,014 1.001.001,39 59.621,34 1.779.564,74 Sedang
217. 11.Sungai Loban 140.9053,43 1.963.689,80 118.780,17 3.491.523,39 Sedang
218. 12.Teluk Kepayang 718.492,644 1.000.710,58 59.621,34 1.778.824,56 Sedang Total 9.121.498 12.697.287,83 760.687,22 22.579.472,15 Sedang Sumber: Hasil Analisis Data, 2024 - = tidak ada potensi kerentanan Berdasarkan luas risiko bencana dapat dilihat total luas risiko bencana multibahaya adalah sebesar 22.579.472,15 ha. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan yang memiliki luas risiko paling besar. Sedangkan Kecamatan Kuranji adalah kecamatan yang memilki luas risiko paling kecil. Adapun grafik perbandingan luas risiko bencana multibahaya dapat dilihat pada Gambar 3.84. Gambar 3.84. Potensi Luas Risiko Multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber: Olah Data, 2024 Secara keseluruhan bencana multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kelas risiko Sedang. Penentuan kelas risiko Sedang tingkat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan kelas risiko multibahya diperoleh dari kelas maksimum yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Bencana multibahaya termasuk ke dalam risiko Sedang karena sebaran wilayah potensi bencana meliputi kawasan permukiman dan lahan produktif serta belum didukung kapasitas yang optimal untuk menghadapi bencana multibahaya. Selain itu, Tingginya kelas risiko multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu tidak mengindikasikan bahwa seluruh kabupaten memiliki risiko Sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sedikitnya ada 1 desa dari 1 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki kelas risiko Tinggi. Kajian risiko diperoleh dari kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Peta risiko multibahaya di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Gambar 3.94. - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 Luas Risiko (ha) Kecamatan Potensi Luas Risiko Bencana Multibahaya Rendah Sedang Tinggi Gambar 3.85. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.86 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.87. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.88. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.89. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.90. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.91 Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.92. Peta Risiko Bencana Gempa bumi Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.93 Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 Gambar 3.94. Peta Risiko Multibahaya Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : Analisis Data, 2024 3.2.4. Identifikasi Akar Masalah Berdasarkan matriks bencana prioritas yang telah dijelaskan sebelumnya maka beberapa akar masalah yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut :
219. 1.Banjir Menurut Seprianto dkk. (2024), terdapat beberapa faktor penting yang menjadi penyebab banjir di Indonesia, di antaranya faktor kemiringan lereng dan ketinggian lahan suatu daerah, jenis tanah dan penggunaannya, kerapatan sungai, serta curah hujan yang tinggi. Kejadian banjir di Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya disebabkan oleh luapan air dari Sungai Batulicin, Sungai Kusan, dan Sungai Bakarangan. Luapan air ini tidak hanya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi topografi wilayah tersebut. Wilayah tersebut memiliki topografi yang rendah serta sebagian besar daerahnya berdekatan dengan garis pantai, sehingga memiliki potensi tinggi untuk terpapar banjir. Selain itu, ketiadaan tanggul penahan banjir di daerah-daerah rawan banjir, khususnya sepanjang sungai, turut memicu bencana ini. Peningkatan kapasitas daerah dalam menangani permasalahan ini menjadi salah satu solusi yang perlu diterapkan. Namun, hal ini juga harus diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Analisis risiko banjir di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan bahwa semua kecamatan berada dalam kelas risiko tinggi, sehingga potensi banjir di wilayah ini sangat besar. Banjir dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah aspek fisik, meliputi curah hujan, tutupan lahan, kelerengan, elevasi, dan jenis tanah. Elevasi di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan bahwa bagian timur dan selatan merupakan dataran rendah dengan elevasi yang didominasi 12 mdpl, sedangkan bagian utara dan barat didominasi dataran tinggi dengan elevasi antara 100 mdpl hingga 975 mdpl dan tingkat kelerengan dari datar hingga sangat terjal. Semakin tinggi elevasi dan semakin terjal kelerengan suatu wilayah, semakin rendah risiko banjirnya. Elevasi dan kelerengan menunjukkan bahwa bagian utara dan barat adalah dataran tinggi yang terjal, sementara bagian timur dan selatan merupakan dataran rendah pesisir. Curah hujan di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan distribusi rata-rata tahunan yang cukup merata. Wilayah utara dan barat cenderung memiliki curah hujan lebih tinggi dibandingkan bagian selatan dan timur. Wilayah utara dan barat, yang didominasi dataran tinggi, memiliki rata-rata curah hujan tahunan antara 2.500-3.000 mm (klasifikasi curah hujan sedang) hingga 3.000-3.500 mm (klasifikasi curah hujan tinggi). Sebaliknya, daerah pesisir di timur dan selatan didominasi curah hujan sedang hingga rendah, dengan intensitas 1.500-2.500 mm per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan di dataran tinggi lebih tinggi dibandingkan di pesisir, sehingga limpasan air dari daerah perbukitan cenderung mengalir ke wilayah pesisir. Jenis tanah di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari empat jenis klasifikasi, yaitu aluvial, latosol, podsolik merah kuning, dan laterik. Jenis tanah aluvial mendominasi daerah pesisir bagian timur hingga selatan, sedangkan podsolik merah kuning dan laterik mendominasi daerah dataran rendah di bagian selatan. Podsolik merah kuning mendominasi bagian timur laut dataran tinggi, dan latosol mendominasi daerah utara hingga barat pada dataran tinggi. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang paling rawan terhadap banjir karena merupakan tanah muda yang berkembang dari endapan aluvial, umumnya ditemukan di dataran rendah atau sepanjang sungai. Podsolik merah kuning juga rawan terhadap banjir tetapi lebih rendah tingkat kerawanannya dibandingkan aluvial. Latosol merupakan jenis tanah yang kurang rawan terhadap banjir. Kemampuan resapan air juga dipengaruhi oleh jenis tanah. Jenis tanah regosol memiliki tekstur kasar dengan kemampuan infiltrasi tinggi, sehingga tidak rawan terhadap banjir. Tanah aluvial dan andosol memiliki tekstur agak kasar dengan kemampuan infiltrasi sedang, membuatnya lebih rawan dibandingkan regosol. Latosol dan podsolik merah kuning bertekstur sedang dengan kemampuan infiltrasi sedang, sehingga lebih rawan terhadap banjir dibandingkan regosol. Penggunaan lahan juga menjadi variabel penting yang memengaruhi banjir. Semakin banyak lahan bervegetasi, semakin besar daya resap air dan kapasitas penyimpanan air di wilayah tersebut. Berdasarkan data, kawasan budidaya di Kabupaten Tanah Bumbu lebih dominan dibandingkan kawasan lindung. Kawasan budidaya mencakup 395.980,90 ha atau 78,73%, sedangkan kawasan lindung hanya 106.955,08 ha atau 21,27%. Luas kawasan lindung yang jauh lebih kecil dibandingkan kawasan budidaya menunjukkan minimnya daya resapan air dari area vegetasi. Penanganan Bencana Banjir 1) Peningkatan Sistem Drainase. Revitalisasi sistem drainase diperlukan agar dapat berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air limpasan dan air hujan, sehingga tidak terjadi genangan. Pengendalian air limpasan dari dataran tinggi juga harus dilakukan untuk mengurangi potensi genangan yang dapat menyebabkan banjir. 2) Restorasi kawasan lindung sangat diperlukan untuk meningkatkan daya resap air. Peningkatan luas kawasan lindung dari 21,27% menjadi minimal 30% sesuai dengan rekomendasi tata ruang wilayah harus menjadi prioritas. Restorasi ini dapat dilakukan melalui reforestasi, yaitu penanaman kembali vegetasi di kawasan lindung yang terdegradasi. 3) Konservasi air tanah perlu dilakukan untuk menjaga daya resap tanah terhadap air. Upaya ini melibatkan pembuatan sumur resapan di area budidaya dan lubang biopori di kawasan perkotaan. Konservasi air tanah tidak hanya membantu mengurangi risiko banjir tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya air. 4) Penanganan banjir juga memerlukan upaya mitigasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, melibatkan komunitas relawan bencana, serta pembuatan rencana evakuasi yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan efektif saat terjadi banjir.
220. 2.Banjir Bandang Banjir bandang adalah limpasan air yang terjadi secara tiba-tiba ketika debit sungai melampaui kapasitas alirannya. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh terganggunya keseimbangan statik antara gaya geser aliran air dan gaya geser massa sedimen yang menahannya. Ketika aliran air mengalami percepatan, ketinggian dan kecepatan aliran bertambah, sehingga menyebabkan ketidakstabilan yang mengakibatkan massa sedimen terangkat secara cepat. Banjir bandang umumnya melanda daerah rendah, lembah sungai, dan cekungan, terutama saat tanah dan vegetasi telah jenuh air akibat curah hujan yang tinggi. Dampaknya sangat merusak, meliputi pengangkutan lumpur, kerikil, batu, dan kayu, serta menghancurkan permukiman dan merusak infrastruktur seperti jembatan dan jalan. Banjir ini sering kali membawa bencana besar bagi daerah yang terdampak (Putri, 2018). Banjir bandang biasanya memiliki waktu puncak hidrograf yang singkat, sering kali kurang dari enam jam, sehingga sifatnya sangat cepat dan sulit diprediksi (Fatimah dkk., 2017). Selain faktor alam, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan serta minimnya sosialisasi dan antisipasi dari pihak pemerintah turut memperburuk dampak banjir ini. Kerusakan yang ditimbulkan mencakup lahan pertanian, infrastruktur penting, hingga menelan korban jiwa. Dampak sekunder seperti pengangguran akibat hilangnya mata pencaharian, penyebaran penyakit karena sanitasi yang buruk, serta terbatasnya akses air bersih sering kali memperburuk penderitaan korban pasca-banjir (Maulana & Wulan, 2015). Banjir bandang menjadi salah satu bencana yang diprioritaskan di wilayah Tanah Bumbu karena memiliki tingkat risiko tinggi. Risiko tinggi ini menunjukkan potensi bahaya bencana yang besar, diikuti kerentanan sedang hingga tinggi, yang berujung pada potensi kerugian dalam kategori tinggi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kapasitas yang rendah, yang terbukti dari masih banyaknya permukiman yang dibangun di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) dan daerah rawan longsor. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah penduduk yang terpapar bencana. Oleh karena itu, kebijakan terkait pembangunan di wilayah rawan longsor dan sekitar aliran sungai sangat diperlukan. Kombinasi faktor-faktor global, regional, dan lokal menyebabkan hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir bandang. Bencana ini membawa kerugian besar bagi masyarakat, terutama petani. Banyak lahan pertanian tertimbun lumpur dan batu, yang mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian utama. Selain itu, banjir bandang juga menyebabkan trauma pada masyarakat, terutama anak-anak, yang sering kali mengalami gangguan psikologis akibat peristiwa tersebut. Pendidikan anak-anak pun terganggu akibat kerusakan fisik pada sekolah-sekolah dan kondisi sosial yang tidak mendukung. Penanganan bencana Banjir Bandang 1) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan dengan normalisasi aliran sungai, penghijauan kawasan hulu, dan pembuatan cekungan retensi untuk menampung limpasan air secara efektif dan mengurangi risiko erosi serta sedimentasi. 2) Pembangunan Infrastruktur Penahan Banjir seperti tanggul, bendungan, dan sistem drainase yang memadai untuk menahan aliran air berlebih. Selain itu, pemasangan sistem peringatan dini (early warning system) untuk memberikan informasi terkait potensi banjir secara cepat dan akurat. 3) Pengendalian Tata Ruang dan Kebijakan dengan melarang pembangunan permukiman di kawasan rawan banjir dan longsor, serta memastikan adanya regulasi yang mendukung konservasi lingkungan di sekitar daerah aliran sungai. 4) Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui edukasi, pelatihan tanggap darurat, simulasi evakuasi, dan sosialisasi berkala tentang kesiapsiagaan bencana banjir, sehingga masyarakat mampu meminimalkan risiko dan dampak bencana.
221. 3.Gelombang Ekstrim dan Abrasi Aktivitas hidro-oseanografi, seperti kenaikan permukaan laut dan peningkatan kecepatan angin akibat pemanasan global (global warming), berkontribusi terhadap terjadinya gelombang ekstrem dan abrasi. Pemanasan global dapat memicu badai yang menyebabkan gelombang ekstrem di lautan, di mana energi gelombang ini menghantam wilayah pesisir dan menyebabkan abrasi (Kadir, 2023). Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Tanah Bumbu telah mengalami kejadian gelombang ekstrem dan abrasi sebanyak dua kali. Meskipun jumlah kejadian ini relatif sedikit, dampaknya cukup signifikan karena menyebabkan korban yang tidak sedikit. Gelombang ekstrem dipicu oleh beberapa faktor, seperti fenomena El Niño dan La Niña, aktivitas seismik dan tsunami, serta perubahan angin dan cuaca lokal. Gelombang ekstrem ini memiliki potensi besar untuk menyebabkan abrasi pantai. Pengikisan yang terjadi akibat gelombang ekstrem mengancam kehidupan penduduk pesisir serta ekosistem di sepanjang garis pantai. Salah satu pemicu utama bencana gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebaran tembok penahan air pasang yang tidak merata. Pembangunan tembok penahan air pasang hanya dilakukan di beberapa titik tertentu, sehingga tidak mencakup seluruh wilayah yang berisiko. Selain itu, daerah yang tidak memiliki tembok penahan air juga tidak seluruhnya dilindungi oleh penanaman mangrove. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah yang tidak terlindungi dibandingkan dengan daerah yang memiliki perlindungan lebih memadai. Penanganan bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi 1) Cara alami dilakukan dengan revitalisasi dan reforestasi mangrove. Upaya ini berfungsi sebagai pemecah ombak alami serta menjadi habitat bagi ekosistem dan fauna di pesisir. 2) Cara buatan dilakukan dengan membangun tanggul atau pemecah ombak. Pembangunan infrastruktur di pesisir pantai ini bertujuan untuk mengurangi dampak ombak sehingga tidak menyebabkan abrasi. 3) Banyaknya jumlah penduduk yang terpapar bencana disebabkan oleh belum tersedianya tempat evakuasi yang memadai. Tempat evakuasi sebaiknya dibangun di lokasi yang lebih tinggi agar masyarakat terdampak dapat merasa lebih aman. 4) Penanggulangan lainnya dapat dilakukan melalui sosialisasi berkala kepada masyarakat. Edukasi mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gelombang ekstrem dan abrasi sangat penting untuk mengurangi risiko serta jumlah masyarakat yang terpapar.
222. 4.Kebakaran Hutan dan Lahan Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan yang terjadi setiap tahun. Menurut Edi dan Kurnianingtyas (2020), kebakaran hutan di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas pembakaran liar untuk alih fungsi lahan serta dampak perubahan iklim global. Perubahan iklim global, seperti peningkatan suhu, telah meningkatkan frekuensi fenomena El-Niño di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini menyebabkan musim kemarau panjang yang mengakibatkan pengeringan lahan, sehingga lahan menjadi lebih rentan terhadap kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) adalah bencana berupa kebakaran pada vegetasi yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil. Karhutla pada umumnya terjadi pada musim kemarau, di mana vegetasi dalam kondisi kering. Selain itu, Karhutla juga dapat disebabkan oleh faktor sosial, seperti kebiasaan petani tradisional yang cenderung membuka lahan dengan cara membakar. Faktor utama Karhutla adalah musim kering yang menyebabkan lahan-lahan tertentu menjadi mudah terbakar, seperti lahan alang-alang. Di Kabupaten Tanah Bumbu, keberadaan sebaran tanah gambut turut meningkatkan risiko terjadinya Karhutla. Lahan gambut sangat rentan terhadap kekeringan akibat drainase berlebihan, yang membuatnya mudah terbakar. Kekeringan parah dapat menyebabkan kondisi "kering tak balik"(irreversible drying), di mana gambut kehilangan kemampuan untuk menyerap dan menahan air. Kondisi ini diperburuk oleh musim kering yang panjang, sehingga risiko Karhutla meningkat (Narendra dkk., 2023). Karhutla di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu juga diperparah oleh sulitnya akses terhadap sumber air di kawasan hutan. Kebakaran dominan terjadi di tengah hutan, sehingga sulit dijangkau dari jalan utama dan sulit dipadamkan. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pembukaan lahan turut memperburuk kondisi. Pelanggaran yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman terhadap bahaya Karhutla masih rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Kondisi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang didominasi oleh kawasan vegetasi memerlukan tindakan lebih lanjut terkait penanganan Karhutla, terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti area utara dan barat yang didominasi oleh dataran tinggi bervegetasi. Analisis pemetaan risiko menunjukan bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tingkat risiko Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat sedang. Mayoritas wilayah yang terindeks sedang didominasi oleh wilayah dataran di bagian selatan dan timur. Sedangkan pada dataran tinggi memiliki indeks risiko Kebakaran Hutan dan Lahan rendah. Penanganan bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 1) Penanganan pada faktor alam ini dilakukan dengan cara membasahi area vegetasi yang kering secara rutin, membuat sekat bakar, melakukan rekayasa cuaca agar terjadi hujan di wilayah risiko tinggi karhutla, dan reforestasi dengan komoditas atau jenis tanaman yang tahan terhadap karhutla. 2) Penanganan aspek sosial dapat dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat. Mengkoordinir petani tradisional yang membuka lahan dengan cara membakar untuk membakar lahan secara terjadwal dan luas bakar yang minim. 3) Penangan Kebakaran hutan dan lahan (Karthutla) dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan mengantisipasi penyebab kebakaran dari faktor alam dan kedua faktor sosial. Karutla yang disebabkan faktor alam disebabkan oleh kondisi vegetasi yang kering dan titik panas suatu wilayah Membuat rencana program mitigasi serta evakuasi. 4) Diperlukan perbaikan kualitas pengawasan dan pembatasan eksploitasi lahan, terutama pada lahan gambut, area perkebunan, dan lokasi hotspot yang berulang tiap tahun. 5) Edukasi kepada petani dan pelaku perkebunan tentang pentingnya pencegahan dan dampak buruk dari karhutla sangat diperlukan. 6) Pada wilayah dataran yang cenderung dijadikan area bertani oleh masyarakat perlu dilakukan monitoring secara berkala. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani tradisional perlu diedukasi dan diajak berkolaborasi dalam memanajemen serta menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karthutla). Pemerintah perlu mengadakan program untuk para petani tradisional membuka lahan dengan cara tidak membakar. 7) Pengelolaan hutan pada wilayah tersebut juga perlu diawasi dengan lebih ekstra. Selain kemukinan pembakaran yang di sebabkan oleh masyarakat, pembakaran yang dilakukan oleh pihak swasta juga perlu diawasi untuk mengantisipasi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karthutla).
223. 5.Tanah Longsor Menurut Ramadhani (2017), tanah longsor dapat terjadi akibat faktor alamiah seperti morfologi permukaan bumi, penggunaan lahan, litologi, struktur geologi, curah hujan, dan aktivitas kegempaan. Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti kegiatan pertanian, pembebanan dan pemotongan lereng, serta penambangan juga berkontribusi dalam memicu tanah longsor dengan mengubah bentang alam. Kementerian ESDM (2008) menambahkan bahwa longsor dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya kelerengan yang memengaruhi stabilitas tanah dan batuan, jenis tanah yang menentukan potensi erosi, curah hujan yang meningkatkan kadar air tanah, serta aktivitas penggunaan lahan seperti persawahan dan perladangan. Faktor lain yang turut memicu longsor adalah getaran akibat gempa bumi, material timbunan pada tebing, bekas longsoran lama, penggundulan hutan yang mengurangi tutupan vegetasi, serta penggunaan tanah yang tidak tepat, seperti untuk pembuangan sampah. Bencana tanah longsor juga sering kali dipicu oleh jenis tanah yang gembur sehingga mudah mengalami perpindahan massa tanah. Di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat beberapa titik yang rawan longsor. Kejadian longsor di wilayah ini sering disebabkan oleh kurangnya penerapan sistem terasering dan drainase yang memadai di area rawan. Kurangnya pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas wilayah dalam mencegah bencana masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi longsor yang lebih besar. Selain itu, faktor alam seperti curah hujan yang tinggi berperan besar dalam mengikis tanah dengan struktur lemah, yang pada akhirnya dapat merusak fasilitas umum. Di Kecamatan Mantewe, misalnya, kerusakan jalan akibat tanah longsor telah mengganggu sebagian aktivitas warga. Oleh karena itu, kewaspadaan masyarakat menjadi penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dalam kejadian tanah longsor. Faktor lain yang menyebabkan tanah longsor adalah curah hujan yang tinggi yang dapat mengikis tanah dengan struktur kurang kuat sehingga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Kerusakan tersebut, seperti yang terjadi di Kecamatan Mantewe, menyebabkan terganggunya aktivitas warga akibat kerusakan jalan. Oleh sebab itu, peningkatan kewaspadaan masyarakat diperlukan agar tidak terjadi korban jiwa yang besar. Tanah longsor adalah peristiwa di mana tanah pada lereng terkikis akibat rapuhnya struktur tanah. Bencana ini menyebabkan kerugian baik berupa korban jiwa maupun materi. Faktor- faktor yang memengaruhi kejadian longsor antara lain tingkat kemiringan lereng, elevasi, jenis penggunaan lahan, curah hujan, dan jenis tanah. Penanganan bencana Tanah Longsor 1) Upaya mitigasi pada aspek fisik lingkungan dapat dilakukan melalui reforestasi di daerah dataran tinggi, terutama pada lereng yang curam. Faktor-faktor yang memengaruhi risiko tinggi bencana tanah longsor meliputi kemiringan lereng, jenis batuan, tutupan lahan, dan curah hujan yang tinggi. Reforestasi berfungsi untuk memperkokoh struktur tanah dan meningkatkan daya resap air, sehingga dapat mengurangi risiko longsor. 2) Penanganan pada aspek sosial melibatkan sosialisasi kepada penduduk yang tinggal di wilayah berisiko tinggi bencana longsor. Edukasi kepada masyarakat dilakukan agar mereka menghindari pembangunan permukiman di wilayah dengan risiko tinggi bencana longsor. Program edukasi mitigasi bencana terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara mengurangi risiko bencana tanah longsor. Selain itu, persepsi risiko yang baik memiliki pengaruh positif terhadap kesiapsiagaan rumah tangga dalam menghadapi bencana. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor, kesiapsiagaan mereka juga akan semakin baik.
224. 6.Cuaca Ekstrim Potensi kejadian cuaca ekstrem menjadi salah satu bencana yang harus diwaspadai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Bencana ini terjadi akibat kondisi alam yang memiliki perbedaan suhu yang signifikan. Perbedaan suhu yang mencolok antara wilayah-wilayah tertentu menciptakan dinamika atmosfer yang intens, seperti perbedaan tekanan yang memicu angin kencang, puting beliung, atau bahkan siklon tropis. Intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem, seperti El Niño dan La Niña, juga meningkat akibat perubahan suhu global (Ainurrohmah & Sudarti, 2022). Selain faktor alami, aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi, turut meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, seperti CO₂, CH₄, dan CFC. Gas-gas ini memerangkap panas di atmosfer, menyebabkan kenaikan suhu global yang signifikan. Akibatnya, fenomena cuaca ekstrem, seperti badai, kekeringan, dan hujan deras yang intens, menjadi semakin sering terjadi (IPCC, 2007). Cuaca ekstrem berupa angin kencang seringkali disebabkan oleh perbedaan tekanan udara dan perubahan suhu yang drastis. Kejadian seperti ini cenderung terjadi di daerah lembah dataran tinggi menuju dataran rendah. Kerusakan hubungan antara manusia dan alam saat ini memperburuk dampak anomali iklim, yang paling dirasakan oleh masyarakat miskin. Fenomena seperti El Niño, La Niña, dan Dipol Samudra Hindia menyebabkan perubahan iklim yang tidak terduga, memengaruhi curah hujan, serta memicu kekeringan dan gagal panen. Anomali iklim memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun populasi yang terpapar bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Tanah Bumbu berada dalam kategori kelas sedang, upaya peningkatan kesadaran dan perlindungan diri perlu terus ditingkatkan. Penanganan bencana Cuaca Ekstrim 1) Penanggulangan cuaca ekstrem dapat dimulai dengan pengadaan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko yang dapat terjadi serta cara mengurangi dampaknya. Kondisi atmosfer yang labil, ditambah fenomena cuaca global dan regional, sering kali mendukung pembentukan awan konvektif yang menghasilkan hujan lebat dan bencana lainnya. 2) Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai bahaya serta potensi dampak yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrem. Sosialisasi ini juga mencakup pengetahuan tentang langkah-langkah penyelamatan diri, sehingga masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana tanpa menimbulkan banyak korban jiwa. 3) Di samping edukasi, langkah antisipasi lainnya adalah memastikan bahwa permukiman atau bangunan memiliki ketahanan terhadap angin kencang dan cuaca ekstrem. Persiapan ini dapat dimulai dengan membangun struktur bangunan yang kuat dan kokoh untuk mengurangi risiko kerusakan saat bencana terjadi. 4) Langkah-langkah penyelamatan diri, seperti yang disosialisasikan, menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa dan kerugian lainnya akibat cuaca ekstrem. 5) Terakhir, mitigasi juga dapat dilakukan melalui pemantauan dan prediksi pola cuaca. Informasi hasil prediksi ini kemudian disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman, sehingga mereka dapat mengambil langkah antisipasi lebih dini. Pola mitigasi ini sangat penting, terutama saat cuaca cenderung berubah drastis dalam waktu singkat.
225. 7.Kekeringan Kekeringan adalah kondisi alamiah yang ditandai dengan berkurangnya ketersediaan air secara signifikan dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan, yang terjadi dalam periode waktu tertentu dan dapat memengaruhi aspek meteorologis, hidrologis, agrikultural, serta sosial-ekonomi. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk curah hujan yang rendah akibat perubahan pola iklim dan variabilitas cuaca, seperti El Niño, konversi lahan hijau menjadi kawasan urban yang mengurangi daerah resapan air, pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, serta dampak hidrologis seperti sedimentasi di waduk atau saluran irigasi yang mengurangi kapasitas tampungan air. Selain itu, faktor global seperti pemanasan global juga memperparah intensitas dan frekuensi kekeringan dengan mengubah pola suhu, penguapan, dan presipitasi secara signifikan (Suryapuspita dkk., 2022). Kondisi curah hujan yang rendah, ditambah dengan jumlah bulan kering yang panjang di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi faktor utama terjadinya kekeringan. Air sebagai elemen penting bagi kehidupan masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang berbagai kebutuhan, sehingga bencana kekeringan dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat secara luas. Kekeringan terjadi karena faktor alam, dengan kondisi curah hujan yang rendah dan jumlah bulan kering yang cukup panjang. Air sebagai penunjang kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk kehidupan. Oleh karena itu, jika terjadi bencana kekeringan, hal ini akan mengganggu segala aktivitas masyarakat setempat. Jika dilihat dari tingkat risiko bencana kekeringan, wilayah Tanah Bumbu berada pada kelas Tinggi dengan kapasitas daerah yang Rendah, yang dapat meningkatkan kemungkinan jumlah terpapar. Keberadaan air permukaan jarang ditemukan di daerah karst karena air hujan cepat meresap ke dalam tanah melalui rongga-rongga batuan. Air tanah di daerah karst umumnya terletak pada rongga, celah, atau retakan batuan, gua, atau sungai bawah tanah yang menyebar secara tidak menentu. Penanganan bencana Kekeringan 1) Peningkatan kapasitas daerah merupakan langkah awal yang penting dalam menghadapi bencana kekeringan. Ini melibatkan penguatan infrastruktur, kebijakan, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak kekeringan, serta memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 2) Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membangun jaringan pengamatan iklim di daerah rawan kekeringan. Jaringan ini dapat mendeteksi perubahan iklim dan memberikan peringatan dini terkait kejadian kekeringan, yang kemudian dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan informasi yang tepat waktu, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak kekeringan. 3) Upaya untuk meminimalkan risiko kekeringan dapat dilakukan dengan membuat bak penampungan air hujan yang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber mata air. Selain itu, pemenuhan kebutuhan air masyarakat dapat dilakukan dengan membangun pompa air dari sungai bawah tanah dan bak penampungan air hujan (PAH). Strategi pertanian tumpang sari juga diterapkan untuk mengatasi masalah ketersediaan air, serta untuk memaksimalkan hasil pertanian dalam menghadapi kondisi kekeringan. 3.2.5. Potensi Bencana yang Diprioritaskan Untuk Ditangani Berdasarkan hasil analisis pada hasil kajian bencana dan data DIBI 2014-2024 Kabupaten Tanah Bumbu bahwa kecenderungan tingkat risiko bahaya bencana dengan kelas tinggi pada bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan banjir bandang. Sedangkan bencana gempa bumi dan tsunami memiliki kelas risiko yang rendah. Berdasarkan DIBI, kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dari rentang waktu 2014-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.95. Gambar 3.95. Tren Kejadian Bencana DIBI selama 10 tahun terkahir di Kabupaten Tanah Bumbu Sumber:https//dibi.bnpb.go.id diakses pada tanggal 31 Oktober 2024) Berdasarkan Gambar 3.95, terlihat bencana banjir paling sering terjadi di setiap tahunnya. Selain banjir, bencana lainnya yang sering terjadi adalah bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana angin kencang atau biasa disebut cuaca ekstrim. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Tahun 2013, 2016 dan tahun 2018. Sedangkan bencana cuaca ekstrim terjadi di 2012, 2013, 2017, dan 2019. Sedangkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi terjadi di Tahun 2012 dan tahun
226. 2019.Bencana lainnya yang mengalami probabilitas kejadian tetap adalah bencana kekeringan, tanah longsor dan bencana banjir bandang. Namun, tiga bencana ini jika dilihat berdasarkan tingkat risiko bencana, memiliki kelas risiko tinggi, sehingga perlu pengkajian prioritas bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Bencana yang memiliki probabilitas bencana yang tinggi dan berisiko tinggi perlu pengkajian dan penanganan prioritas dibandingkan bencana lainnya, sehingga apabila data hasil analisis risiko bencana dan DIBI digabungkan, maka diperoleh tabel prioritas bencana Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat dilihat pada Tabel 3.80. Tabel 3.80. Risiko bencana Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Bencana yang Diprioritaskan untuk ditangani Tingkat Risiko Rendah Sedang Tinggi Kecenderungan Kejadian Menurun Gempa bumi, Tsunami - - Tetap - Tanah longsor, Banjir Bandang dan Kekeringan Meningkat - - Banjir, Cuaca EKstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi serta Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber: Analisis Risiko Bahaya 2024 dan DIBI KETERANGAN: I Prioritas pertama; dapat dilaksanakan pada periode tahun I - III II Prioritas kedua; dapat dilaksanakan pada periode tahun II - IV III Prioritas Ketiga; dapat dilaksanakan pada periode tahun III - V Berdasarkan Tabel 3.80 diperoleh bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan berada di matriks merah yang memiliki makna termasuk kategori bencana prioritas. Selain itu, terdapat becana tanah longsor, kekeringan dan banjir bandang yang memiliki risiko tinggi dan memiliki tren bencana yang tetap. Adapun bencana tsunami, tidak masuk bencana kategori prioritas karena memiliki risiko bencana yang rendah dan data kejadian yang belum pernah terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil analisis kelas perioritas bencana menunjukkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim dan abrasi memiliki kelas penanganan kategori prioritas tinggi. Terutama bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, dari keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 41,33% (225.047,6 ha) luas daratan merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 ha. Luas kawasan dari wilayah ini merupakan areal yang masih dikelilingi kawasan hutan, sehingga perlu penanganan yang serius terkait bencana kebakaran hutan dan lahan yang dipengaruhi faktor alam ataupun manusia. Faktor alam yang memperparah bencana kebakaran hutan dan lahan adalah pengaruh curah hujan atau iklim yang memiliki risiko bencana kekeringan Tinggi, sehingga dapat menimbulkan titik api pada kawasan hutan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat membakar hutan dan lahan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan baru juga memperparah risiko bencana kebakaran hutan dan lahan. Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana berdampak pada terfokusnya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang langsung berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah jiwa terpapar dan potensi kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Salah satu upaya dilakukan adalah dengan meningkatkan upaya penanggulangan bencana yang berbasis pada dasar pengkajian risiko bencana. Adapun rekomendasi tindakan untuk upaya penanggulangan bencana ditentukan berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana. 4.1. REKOMENDASI DARI AKAR MASALAH Berdasarkan hasil analisis akar masalah maka diperoleh rekomendasi sebagai berikut; 4.1.1. Banjir Rekomendasi Jangka Pendek
227. 1.Pembangunan tanggul di pinggir sungai Daerah dataran banjir atau sepanjang pinggiran sungai bukan daerah yang digunakan untuk lahan permukiman. Tidak dipungkiri banyak terdapat permukiman yang berada sekitar pinggiran sungai. Salah satu upaya penanganan yang direkomendasikan untuk penanganan banjir adalah membangun tanggul-tanggul yang kokoh di sepanjang pinggiran sungai. Salah satu contoh permasalahan ini terdapat di sekitar Sungai Kusan Hulu yang mengalami bencana banjir hingga keTinggian 7 meter dari bibir sungai sampai berakhir di Desa Bakarangan. Pemasangan tanggul diharapkan menggunakan perencanaan yang matang dan anggaran yang memadai, sebab sejauh ini masyarakat mengantisipasi banjir dengan cara membuat tumpukan kayu di dalam rumah sehingga posisinya lebih Tinggi untuk mengamankan harta benda dari bencana banjir dan di sepanjang jalan yang dilalui aliran sungai dipasang karung-karung yang berisi pasir agar air luapan sungai tidak masuk ke dalam rumah, sehingga perlu pembangunan tanggul yang kokoh di sepanjang sungai.
228. 2.Menjaga kebersihan sungai Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kunci hidup sehat, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Sungai memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan sungai, seperti membuang sampah ke sungai dapat memicu berbagai bencana salah satunya adalah banjir. Sampah plastik dan sampah ranting dapat memicu tersumbatnya aliran sungai, sehingga salah satu rekomendasi pencegahan bencana banjir adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai.
229. 3.Peringatan Dini dan Komunikasi Efektif Sistem peringatan dini dan komunikasi efektif merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemasangan sensor pemantau debit air di Sungai Batulicin, Kusan, dan Bakarangan perlu dilakukan untuk mendeteksi potensi luapan air secara real-time, yang terintegrasi dengan sirine lokal atau notifikasi SMS ke masyarakat. Selain itu, informasi tentang kondisi cuaca dan prediksi banjir harus disampaikan secara jelas melalui berbagai media, seperti media sosial, radio lokal, dan papan informasi di tempat strategis. Penggunaan bahasa sederhana, seperti "Sungai Batulicin meluap, segera evakuasi ke Balai Desa Pagatan," akan membantu masyarakat memahami situasi dan mengambil langkah evakuasi dengan cepat. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi secara rutin agar masyarakat dapat membaca dan menindaklanjuti peringatan dini dengan tepat. Dengan sistem peringatan yang baik dan komunikasi yang jelas, dampak banjir dapat diminimalkan, sehingga risiko kerugian dan korban jiwa dapat dikurangi secara signifikan.
230. 4.Penyelamatan dan Evakuasi Penyelamatan dan evakuasi merupakan langkah penting untuk melindungi warga yang berada di daerah rawan banjir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyusun rencana evakuasi yang jelas dan mudah dipahami. Rencana ini harus mencakup jalur-jalur evakuasi, lokasi titik kumpul yang aman, dan prosedur tindakan darurat yang harus diikuti. Sebagai contoh, warga di Desa Bakarangan yang rawan banjir Sungai Kusan dapat diarahkan ke lokasi aman seperti balai desa atau gedung serbaguna di dataran lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan sarana transportasi yang memadai, seperti perahu karet atau truk, untuk mempermudah proses evakuasi, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan rencana evakuasi yang terstruktur dan dukungan transportasi yang cukup, proses penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga risiko korban jiwa dan kerugian material dapat diminimalkan.
231. 5.Pengelolaan Sumber Daya Alam Pengelolaan sumber daya alam menjadi langkah penting dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penanganan saluran air, seperti membersihkan secara rutin got dan drainase di kawasan rawan genangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyumbatan yang dapat memperburuk banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Selain itu, diperlukan pembersihan sungai dan waduk secara berkala untuk mengurangi sedimentasi dan sampah yang menghambat aliran air. Dengan meningkatkan kapasitas aliran sungai dan daya tampung waduk, risiko luapan air dapat diminimalkan. Langkah-langkah ini harus didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat melalui kampanye kesadaran lingkungan dan gotong royong untuk menjaga kebersihan saluran air serta sungai. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mampu mengurangi dampak banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.
232. 6.Pembangunan Infrastruktur Darurat Pembangunan infrastruktur darurat menjadi elemen penting dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pembangunan tanggul darurat sebagai penghalang sementara untuk menahan luapan air agar tidak meluas ke area permukiman. Tanggul ini dapat dibangun dengan bahan yang mudah didapat seperti karung pasir, batu, atau material lokal lainnya, dan dirancang untuk memberikan perlindungan instan pada kawasan yang rawan terdampak banjir. Selain itu, pendirian posko darurat sangat diperlukan untuk menyediakan tempat perlindungan sementara bagi masyarakat yang terdampak. Posko ini harus dilengkapi dengan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan fasilitas sanitasi untuk menjamin kenyamanan serta keamanan para pengungsi. Dengan adanya infrastruktur darurat ini, dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan respons cepat dalam penanganan bencana.
233. 7.Penyediaan Bantuan Kemanusiaan Penyediaan bantuan kemanusiaan merupakan bagian vital dari upaya tanggap darurat dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu prioritas utama adalah memastikan ketersediaan bantuan makanan dan air bersih secara cepat dan merata kepada para korban banjir. Bantuan ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, air minum yang layak, serta pakaian bersih untuk menunjang kebutuhan harian para pengungsi. Selain itu, bantuan medis juga menjadi hal yang sangat penting. Pelayanan kesehatan harus diberikan kepada mereka yang terluka atau berisiko terkena penyakit akibat banjir, seperti diare, infeksi kulit, atau penyakit lain yang muncul akibat kondisi lingkungan yang tidak higienis. Tenaga medis dan obat-obatan perlu disiagakan di posko darurat, serta dilengkapi dengan fasilitas transportasi medis untuk menangani kasus yang lebih serius. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat terdampak banjir secara optimal.
234. 8.Perbaikan Infrastruktur Perbaikan infrastruktur perlu menjadi prioritas dalam rangka mengurangi dampak banjir dan mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Disarankan untuk melakukan perbaikan sementara fasilitas umum dengan menyediakan tenda atau tempat pengungsian yang layak bagi masyarakat terdampak. Tempat pengungsian ini direkomendasikan dilengkapi dengan fasilitas dasar, seperti sanitasi yang memadai, air bersih, dan penerangan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal selama masa darurat. Selain itu, disarankan pula untuk segera memulihkan akses transportasi, khususnya di jalan-jalan yang rusak atau tertutup akibat banjir. Perbaikan ini perlu difokuskan pada jalur utama yang menghubungkan wilayah terdampak dengan pusat bantuan, sehingga proses distribusi logistik dan evakuasi dapat berlangsung dengan lancar. Rekomendasi ini diharapkan mampu mempercepat upaya tanggap darurat dan mendukung pemulihan kondisi masyarakat pascabencana.
235. 9.Peningkatan Kesadaran Masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penanganan banjir dan pengelolaan sampah perlu dilaksanakan di desa-desa yang rawan terkena dampak banjir, seperti di Desa Bakarangan, Desa Batulicin, dan Desa Kusan, yang berada di sepanjang aliran sungai utama dan daerah dataran rendah. Di desa-desa ini, edukasi dan simulasi penanganan banjir sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, pengelolaan sampah juga harus ditingkatkan, mengingat banyaknya sampah yang dapat menyumbat saluran air di kawasan ini, seperti yang terlihat di kawasan permukiman yang dekat dengan sungai. Sosialisasi mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya perlu dilakukan secara rutin agar dapat mengurangi potensi penyumbatan saluran air, yang dapat memperburuk genangan dan banjir. Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat di desa-desa tersebut, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih siap menghadapi bencana banjir. Rekomendasi Jangka Panjang
236. 1.Penataan daerah aliran Sungai Batulicin, Sungai Kusan, Sungai Bakarangan secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Banjir terjadi karena perubahan dan pengelolaan penggunaan lahan yang tidak tepat. Membangun pemukiman di bantaran sungai serta di daerah rawan banjir dapat memicu bencana banjir. Selain itu, lahan pertanian yang berubah menjadi lahan terbangun juga dapat memicu bencana banjir karen berkurangnya daerah resapan air, sehingga penataan daerah aliran sungai yang sesuai dengan fungsi lahan sangat diperlukan agar terciptanya kesesuaian lahan dan meminimalisir bencana yang ada. Adapun daerah-daerah yang sudah terlanjur memiliki bangunan dapat meningkatkan kapasitas daerah seperti membangun saluran irigasi dengan perencanaan yang baik.
237. 2.Membangun kolam retensi Tidak hanya membangun bendungan, rekomendasi lain yang dapat dilakukan adalah membangun kolam retensi di pinggiran badan sungai sebagai kolam penampung sementara air yang pasang dari laut ketika musim hujan. Gambar 4.1. Membangun Kolam Retensi Sumber: Hasil Pengolahan, 2019 Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, wilayah di sekitar Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tingkat bahaya rendah hingga Tinggi, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah lokasi tersebut diperuntukkan sebagai kawasan permukiman dan perkotaan. Potensi bahaya banjir yang terjadi dapat disebabkan oleh meluapnya Sungai Batulicin saat kondisi curah hujan yang Tinggi. Untuk itu diperlukan sistem pengendali banjir yang tepat agar potensi bahaya banjir dapat berkurang. Terdapat beberapa jenis bangunan air yang dapat digunakan sebagai sistem pengendali banjir, salah satunya adalah kolam retensi. Pembuatan kolam retensi dapat dilakukan untuk mengurangi potensi bahaya banjir. Rekomendasi lokasi kolam retensi yang dapat diberikan adalah pada titik 115° 56' 50.86" E, 3° 25' 38.57" S. Potensi bahaya banjir pada lokasi tersebut berada pada kelas sedang hingga Tinggi, dengan penggunaan lahan perkebunan. Lokasi yang sangat luas memungkinkan pembuatan kolam retensi yang dapat menampung volume air pada skenario debit air terbesar. Jenis kolam retensi yang disarankan adalah kolam retensi samping badan sungai, dengan mempertimbangkan luas lahan yang tersedia dan debit sungai batulicin saat musim penghujan. Pembuatan kolam retensi pada lokasi ini dapat pula difungsikan sebagai taman kota, sehingga Sekretariat Daerah Kab. Tanah Bumbu Kolam Retensi Kolam Retensi - PL Eksisting : Perkebunan - RTRW 2017 : Lahan Peruntukan Perkebunan Sungai Batulicin kolam retensi tidak hanya memiliki fungsi sebagai sistem pengendali banjir, namun juga sebagai ruang publik dengan fasilitas rekreasi untuk masyarakat.
238. 3.Membangun bendungan sebagai penahan banjir Salah satu penanganan banjir adalah pembangunan bendungan yang digunakan untuk menahan air dan mengurangi debit air dari hulu sungai ke hilir, sehingga daerah dataran rendah yang terdapat di hulu sungai tidak mudah tergenang. Pembangunan bendungan ini bisa dilaksanakan di kawasan yang rawan banjir dan sungai-sungai besar yang sering terjadi banjir setiap tahunnya.
239. 4.Penanganan banjir dapat dilakukan dengan melakukan pemasangan pompa Karakteristik daerah Tanah Bumbu memiliki banyak aliran sungai dan berhubungan langsung dengan laut. Karakteristik daerah ini memicu bencana banjir terutama pada saat musim hujan. Wilayah yang relatif datar memiliki potensi banjir yang Tinggi ketika air dari laut pasang, sehingga salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menangani banjir yaitu pemasangan pompa di daerah-daerah yang sering terjadi banjir. Pemasangan pompa penanganan banjir ini akan membantu mengembalikan air secara perlahan ke laut. Pembangunan bendungan dan kolam resistensi tentunya dapat dioptimalkan menggunakan pemasangan pompa penanganan banjir.
240. 5.Restorasi Sungai Restorasi sungai berupa upaya mengembalikan fungsi utama sungai tidak hanya sebagai daerah aliran air, tetapi bagi kepentingan alam juga dijadikan daerah resapan air dan bagi kepentingan sosial dijadikan area kenyamanan sungai bagi masyarakat untuk berekreasi. Restorasi sungai tentu perlu dilakukan di sungai-sungai yang sudah tidak lagi memiliki fungsi resapan yang baik. Untuk lebih mengoptimalkan upaya tersebut, maka pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu memastikan upaya restorasi sungai terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar fungsi sungai tidak berubah dan dapat meredam dampak risiko banjir.
241. 6.Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak bencana banjir dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim. Salah satu rekomendasi utama adalah perbaikan sistem drainase di kawasan urban dan rural, khususnya di wilayah rawan banjir seperti Desa Bakarangan, Desa Batulicin, dan Desa Kusan. Perbaikan saluran drainase bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aliran air hujan, sehingga genangan dan banjir dapat dihindari. Selain itu, pembangunan saluran drainase baru yang lebih efektif juga perlu dilakukan untuk mengelola volume air hujan yang tinggi, yang selama ini sering menyebabkan stagnasi dan banjir di area permukiman. Selain itu, pembangunan waduk dan bendungan menjadi solusi untuk menampung air hujan dan mengatur aliran air sungai agar tidak meluap ke permukiman. Keberadaan waduk dan bendungan berfungsi sebagai reservoir yang mengurangi potensi banjir pada saat curah hujan ekstrem. Rekomendasi lainnya adalah pembangunan tanggul permanen di sepanjang sungai yang sering meluap, serta perbaikan dan penguatan tanggul yang sudah ada. Tanggul permanen yang dibangun dengan memperhatikan aspek geoteknik dan topografi setempat akan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap permukiman dan infrastruktur penting, serta meningkatkan kapasitas penahanan air yang berpotensi melampaui kapasitas normal pada musim hujan yang ekstrem.
242. 7.Rehabilitasi dan Konservasi Alam Rehabilitasi dan konservasi alam merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang dalam pengendalian banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah reforestasi dan penghijauan di daerah-daerah yang rawan banjir, seperti hutan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Reforestasi dapat mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kapasitas penyerapan air tanah, sehingga mengurangi jumlah air permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Penghijauan di daerah hulu sungai juga dapat berfungsi untuk memperkuat stabilitas tanah, yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan potensi longsor dan aliran air yang cepat menuju permukiman. Selain itu, restorasi lahan basah dan daerah resapan air perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekosistem alami yang sangat vital dalam mitigasi banjir. Lahan basah, seperti rawa dan tanah gambut, berfungsi sebagai penampung air hujan alami dan penyaring air, sehingga dapat mengurangi volume aliran air yang masuk ke sungai dan menurunkan potensi banjir. Pengelolaan DAS secara bijaksana juga menjadi prioritas, terutama dengan menghentikan konversi lahan di hulu sungai. Aktivitas pertanian dan pembangunan yang tidak terkendali di kawasan hulu dapat memperburuk aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi DAS dalam mengatur aliran air dan mengurangi kerusakan ekosistem.
243. 8.Pengelolaan Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang Pengelolaan perencanaan wilayah dan tata ruang merupakan aspek penting dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penerapan zonasi yang tepat, yang membatasi pembangunan di daerah rawan banjir atau di sepanjang aliran sungai. Dengan menerapkan peraturan zonasi yang ketat, pembangunan di area-area berisiko tinggi dapat dikendalikan, sehingga mengurangi potensi kerugian akibat banjir dan memastikan bahwa wilayah rawan bencana tetap berfungsi sebagai area resapan air atau ruang terbuka hijau. Zonasi yang jelas dan terencana dapat meningkatkan pengelolaan ruang wilayah secara berkelanjutan dan menghindari permasalahan terkait urbanisasi yang tidak terkendali. Selain itu, pemanfaatan ruang terbuka hijau sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko banjir perkotaan. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai area resapan air yang dapat menyerap kelebihan air hujan, mengurangi genangan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pengembangan ruang terbuka hijau di setiap kawasan, baik itu taman kota, alun-alun, atau area lainnya, sangat penting dalam upaya mitigasi banjir. Rekomendasi lainnya adalah pembangunan vertikal, yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan lahan di kawasan dataran rendah yang mudah tergenang. Mendorong pembangunan vertikal (gedung tinggi) di area yang lebih tinggi akan memastikan bahwa tanah di kawasan rendah tetap dapat digunakan untuk penyerapan air hujan dan mengurangi terjadinya genangan atau banjir. Dengan penerapan langkah-langkah ini, pengelolaan tata ruang di Kabupaten Tanah Bumbu dapat lebih terarah dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak banjir yang merugikan.
244. 9.Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan Peningkatan infrastruktur drainase perkotaan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilakukan dengan mengadopsi sistem drainase hijau dan pembangunan kolam retensi. Sistem drainase hijau, seperti taman rainwater harvesting (penampungan air hujan), sumur resapan, dan penanaman vegetasi, dapat mengurangi volume air yang harus dikelola oleh sistem drainase konvensional dengan memanfaatkan elemen alam untuk menyerap dan menyaring air hujan. Teknik ini tidak hanya mengurangi genangan air, tetapi juga meningkatkan infiltrasi ke dalam tanah, mengurangi efek pemanasan urban. Selain itu, pembangunan kolam retensi di kawasan perkotaan juga sangat penting untuk menampung air hujan selama hujan deras, kemudian melepaskannya secara perlahan, yang dapat mengurangi tekanan pada saluran drainase dan mencegah banjir. Dengan mengintegrasikan kedua solusi ini, Kabupaten Tanah Bumbu dapat memiliki sistem drainase yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan efektif dalam mengurangi risiko banjir.
245. 10.Pemantauan dan Sistem Peringatan Dini Pengembangan Sistem pemantauan dan peringattann dini yang canggih merupakan salah satu langkah strategis untuk memitigasi risiko bencana banjir. Teknologi pemantauan seperti sensor debit air dan sistem pemodelan banjir berbasis komputer dapat memberikan informasi yang akurat tentang potensi luapan sungai dan perubahan cuaca ekstrem. Misalnya, pemasangan sensor air di Sungai Batulicin dapat memantau peningkatan debit air secara real-time, yang kemudian diintegrasikan dengan aplikasi berbasis teknologi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain itu, sistem peringatan dini berbasis masyarakat juga penting untuk memastikan respons cepat di tingkat lokal. Pemerintah dapat melibatkan warga dalam membangun sistem ini, seperti dengan menunjuk kelompok relawan atau program desa tangguh bencana (Destana) di setiap desa untuk mengawasi perubahan lingkungan dan menyampaikan informasi darurat. Pelatihan rutin kepada masyarakat mengenai cara merespons peringatan dini dan mengambil tindakan yang tepat juga harus dilakukan. Dengan kombinasi teknologi modern dan partisipasi masyarakat, sistem pemantauan dan peringatan dini dapat berjalan lebih efektif, sehingga mengurangi dampak bencana banjir.
246. 11.Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Mengadakan pendidikan tentang mitigasi bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kampanye dan sosialisasi di sekolah, komunitas, serta media lokal. Materi yang disampaikan dapat mencakup pentingnya menjaga kebersihan saluran air untuk mencegah penyumbatan, memahami dampak perubahan iklim terhadap risiko banjir, dan langkah- langkah mitigasi yang dapat dilakukan secara mandiri. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan banjir harus ditingkatkan. Sebagai contoh, warga dapat dilibatkan dalam program penghijauan di bantaran sungai atau kerja bakti membersihkan drainase. Partisipasi aktif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola risiko banjir.
247. 12.Penerapan Kebijakan Perubahan Iklim Penerapan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko banjir. Upaya ini melibatkan perencanaan kota yang tahan bencana, seperti peningkatan infrastruktur drainase, pembangunan ruang terbuka hijau sebagai area resapan air, dan pengembangan kawasan permukiman yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Selain itu, rehabilitasi hutan mangrove dan restorasi lahan basah juga berperan dalam meningkatkan ketahanan ekosistem untuk menyerap air secara alami. Kebijakan insentif untuk pembangunan berkelanjutan juga perlu diterapkan, seperti memberikan potongan pajak atau subsidi kepada pengembang yang menggunakan material tahan banjir, membangun sumur resapan, atau mengadopsi desain ramah lingkungan.
248. 13.Kerjasama Antar-Instansi Kerjasama antar-instansi merupakan elemen penting dalam mendukung pengurangan risiko banjir di Kabupaten Tanah Bumbu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal, dalam perancangan kebijakan mitigasi banjir serta pelaksanaan program pencegahan. Selain itu, BPBD perlu melibatkan akademisi dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu, seperti geografi, perencanaan kota, dan pengelolaan sumber daya air, untuk memastikan kebijakan yang dirancang berbasis data ilmiah dan pengalaman lapangan. 4.1.2. Banjir Bandang Rekomendasi Jangka Pendek
249. 1.Program pembersihan sungai dari sampah ataupun pengendapan lumpur yang menyebabkan penyempitan alur sungai. Sungai memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan sungai, seperti membuang sampah ke sungai dapat memicu berbagai bencana salah satunya adalah banjir. Tidak hanya persoalan sampah dan lumpur, pendengkalan sungai juga dapat menyebabkan penyempitan alur sungai sehingga apabila terjadi hujan deras maka akan timbul bencana banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba. Salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan adalah normalisasi sungai dengan cara pengerukan pelebaran dan pembersihan sungai dari sampah-sampah yang ada.
250. 2.Membangun tanggul di pinggiran sungai. Hampir serupa dengan penanggulagan bencana banjir, penanggulangan bencana banjir bandang perlu melakukan pembangunan tanggul di pinggiran sungai. sejauh ini masyarakat mengantisipasi banjir dengan cara membuat tumpukan kayu di dalam rumah sehingga posisinya lebih Tinggi untuk mengamankan harta benda dari bencana banjir dan di sepanjang jalan yang dilalui aliran sungai dipasang karung-karung yang berisi pasir agar air luapan sungai tidak masuk ke dalam rumah, sehingga perlu pembangunan tanggul yang kokoh agar risiko banjir bandang dapat diminimalisir.
251. 3.Membangun tanggul di pinggiran sungai. Membangun tanggul di sepanjang pinggiran sungai merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir bandang yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, terutama di sekitar aliran Sungai Kusan dan Bakarangan. Selain berfungsi sebagai pengendali luapan air, tanggul yang kokoh dapat memberikan waktu lebih bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi dengan cepat. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir bandang harus segera diarahkan ke tempat yang lebih aman, seperti gedung serbaguna atau area dataran tinggi yang telah ditentukan sebagai lokasi evakuasi. Selain itu, pemindahan barang-barang penting juga menjadi prioritas dalam situasi darurat ini. Peralatan elektronik, dokumen berharga, dan barang lain yang mudah rusak akibat air harus segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman untuk mengurangi kerugian. Sebagai langkah pendukung, pemerintah dapat menyediakan fasilitas transportasi seperti truk atau perahu untuk membantu proses evakuasi warga dan barang.
252. 4.Penyediaan Tempat Pengungsian dan Bantuan Penyediaan tempat pengungsian dan bantuan menjadi langkah penting dalam penanganan bencana banjir bandang untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para korban. Posko pengungsian harus segera didirikan di lokasi yang aman dengan fasilitas dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan perawatan medis untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Selain itu, posko perlu dilengkapi area khusus bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, agar mereka merasa aman. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta perlengkapan darurat seperti selimut dan lampu harus segera didistribusikan dengan baik. Pengadaan dapur umum di posko juga penting untuk memastikan kebutuhan makanan tetap terpenuhi selama masa pengungsian. Penanganan yang terorganisasi dapat mengurangi dampak buruk bencana secara signifikan dan membantu korban bangkit dari situasi darurat.
253. 5.Penanganan Bencana secara Terkoordinasi Penanganan bencana secara terkoordinasi merupakan langkah penting untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi dampak banjir bandang. Pemerintah, BPBD, TNI/Polri, serta organisasi kemanusiaan perlu menjalin kerja sama yang erat dalam setiap tahap penanganan, mulai dari evakuasi korban, distribusi bantuan, hingga pembersihan dan pemulihan pasca-bencana. Koordinasi yang baik memungkinkan sumber daya dan tenaga bantuan dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat meminimalkan dampak bencana. Selain itu, pembentukan tim SAR (Search and Rescue) yang terlatih juga sangat diperlukan untuk melakukan pencarian korban yang terjebak serta memberikan pertolongan medis bagi yang membutuhkan. Partisipasi aktif relawan juga menjadi elemen penting dalam mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan, sehingga proses penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
254. 6.Perbaikan Infrastruktur Darurat Perbaikan infrastruktur darurat merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak banjir bandang dan mempercepat proses penanganan bencana. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah pembangunan tanggul darurat atau dinding penghalang sementara untuk mengendalikan aliran air banjir agar tidak meluas ke pemukiman penduduk maupun fasilitas umum yang vital. Selain itu, akses transportasi yang terganggu akibat lumpur, batu, atau sampah yang terbawa banjir harus segera diperbaiki atau dibersihkan. Pemulihan jalur transportasi ini sangat penting agar bantuan logistik dan tim penyelamat dapat dengan cepat menjangkau daerah terdampak.
255. 7.Penyediaan Layanan Kesehatan Penyediaan layanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana banjir bandang untuk menjaga kesehatan masyarakat terdampak. Pelayanan medis darurat harus segera diberikan kepada korban yang mengalami luka-luka akibat banjir, termasuk memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis lanjutan bagi yang membutuhkan. Selain itu, langkah antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah potensi penyebaran penyakit pasca-banjir, seperti diare, infeksi kulit, atau penyakit yang timbul akibat air yang terkontaminasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan vaksinasi dan mendistribusikan obat-obatan dengan cepat ke wilayah terdampak untuk mencegah wabah penyakit.
256. 8.Pembersihan dan Pemulihan Sementara Pembersihan dan pemulihan sementara merupakan langkah krusial untuk memulihkan kondisi wilayah yang terdampak banjir bandang, sekaligus mempersiapkan daerah tersebut untuk proses pemulihan lebih lanjut. Salah satu tindakan utama adalah membersihkan area terdampak dari puing-puing dan material yang terbawa banjir, seperti tanah, batu, kayu, dan sampah. Material ini sering kali menghalangi jalur evakuasi, akses transportasi, dan distribusi bantuan ke masyarakat terdampak, sehingga pembersihan yang cepat dan efisien sangat diperlukan. Proses ini juga mencakup pemulihan jalan dan infrastruktur darurat lainnya yang menjadi jalur vital untuk membantu masyarakat. Selain itu, pengelolaan limbah akibat banjir menjadi hal yang tidak kalah penting. Limbah yang dihasilkan, baik dari sampah rumah tangga, puing-puing bangunan, maupun limbah biologis, harus ditangani dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar kesehatan serta lingkungan. Pengelolaan ini bertujuan untuk mencegah masalah sanitasi, seperti pencemaran air tanah dan penyebaran penyakit menular yang dapat memperburuk kondisi masyarakat pasca-banjir. Limbah yang terkontaminasi harus segera dipilah, diolah, dan dibuang di tempat yang aman untuk mencegah dampak lingkungan lebih lanjut.
257. 9.Peningkatan Kesadaran Masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir bandang sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui edukasi tentang kesiapsiagaan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang tanda-tanda dini bencana, seperti hujan deras yang terus-menerus atau suara gemuruh yang menandakan potensi tanah longsor dan banjir bandang. Selain itu, penting untuk mengajarkan mereka tentang rencana evakuasi yang jelas, termasuk jalur evakuasi yang aman dan lokasi tempat pengungsian yang dapat dijangkau dengan cepat. Pengajaran juga harus mencakup perlindungan diri, seperti penggunaan pelampung atau mencari tempat tinggi untuk menghindari banjir. Pelatihan keterampilan dasar, seperti pertolongan pertama atau cara bertahan hidup dalam kondisi darurat, juga sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat siap menghadapi situasi tersebut. Sementara itu, pemberian informasi melalui media lokal menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Media lokal, seperti radio, televisi, dan media sosial, harus terus memberikan informasi terkini mengenai potensi bencana dan langkah-langkah yang perlu diambil masyarakat. Peringatan dini yang disampaikan melalui berbagai saluran media akan membantu masyarakat mempersiapkan diri lebih awal. Program-program edukasi yang diproduksi oleh media juga bisa berupa penyuluhan berkala yang membahas kesiapsiagaan dan cara melindungi diri saat banjir bandang terjadi. Kolaborasi antara media dengan pemerintah dan organisasi kemanusiaan juga sangat penting untuk memastikan informasi yang diberikan akurat, relevan, dan mudah diakses oleh semua kalangan.
258. 10.Pencegahan dan Mitigasi Risiko Pencegahan dan mitigasi risiko pada bencana banjir bandang melibatkan penanganan material penyebab bencana, seperti membersihkan area rawan longsor atau tergerus air, terutama di tebing atau kawasan hutan yang gundul. Langkah ini, seperti reboisasi dan penguatan struktur tanah, dapat mencegah erosi yang memperburuk banjir bandang. Selain itu, pemantauan curah hujan dan kondisi sungai secara intensif sangat penting untuk mendeteksi potensi bencana. Dengan teknologi pemantauan, tindakan mitigasi cepat seperti pengalihan arus atau pembukaan drainase darurat dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak banjir bandang. Rekomendasi Jangka Panjang
259. 1.Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Keseimbangan dan kesesuaian fungsi lahan perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Salah satu rekomendasi penanganan banjir bandang adalah penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai dengan fungsi lahan. Penataan daerah aliran sungai ini tentunya harus berkelanjutan agar keseimbangan tetap terjaga.
260. 2.Tidak membangun pemukiman dekat aliran sungai dan daerah rawan longsor. Banjir bandang merupakan banjir besar yang datang secara tiba-tiba dan memiliki debit air yang Tinggi. Pembangunan lahan terbangun disekitar pinggiran sungai atau di daerah dataran banjir sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi lahan. Daerah-daerah dengan kemiringan yang terjal yang memiliki potensi longsor, sebaiknya steril dari lahan terbangun. Pembangunan ini tentunya perlu pengkajian yang lebih mendalam dan perlu dilakukan perencanaan dan tata ruang setiap wilayah.
261. 3.Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir bandang dan tanah longsor. Untuk menjaga kesesuaian fungsi lahan, daerah hulu sungai perlu penghijauan sehingga daerah resapan air dapat terkelola dengan baik. Selain sebagai sumber resapan, daerah tersebut tentunya tidak akan dibangun bangunan permanen oleh masyarakat awam yang kurang memahami fungsi lahan. Tidak hanya itu, penanaman pohon, atau reboisasi akan mengurangi aktivitas masyarakat untuk berada di daerah yang rawan banjir.
262. 4.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan langkah kunci dalam mencegah dan mengurangi dampak banjir bandang. Salah satu upaya penting adalah rehabilitasi hulu sungai dan penghijauan, seperti reforestasi untuk meningkatkan daya serap tanah dan mengurangi erosi yang dapat memperburuk bencana. Pengelolaan sedimen sungai juga perlu ditingkatkan dengan mengendalikan sedimentasi di sungai dan waduk untuk mencegah penyumbatan aliran air, yang bisa memperburuk banjir. Selain itu, peningkatan kapasitas sungai dan saluran air, melalui pelebaran dan pendalaman sungai serta perbaikan sistem drainase, penting untuk memperlancar aliran air dan mencegah terjadinya banjir bandang.
263. 5.Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana sangat penting dalam mengurangi dampak banjir bandang dan melindungi lingkungan. Salah satunya adalah zonasi wilayah rawan banjir, yang menetapkan peraturan ketat untuk mencegah pembangunan di daerah-daerah yang rawan banjir, serta mengatur penggunaan lahan dengan bijak untuk menghindari kerusakan lingkungan lebih lanjut. Selain itu, pembangunan berbasis ekologi harus didorong, dengan fokus pada pembangunan di kawasan yang tidak mengganggu resapan air alami, serta memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan daya serap air ke tanah. Hal ini dapat mengurangi beban pada sistem drainase dan mencegah terjadinya banjir. Terakhir, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, seperti kolam retensi, sumur resapan, dan drainase hijau, harus diperkenalkan sebagai bagian dari solusi untuk menampung air hujan secara lebih efisien. Infrastruktur semacam ini tidak hanya membantu mengurangi risiko banjir bandang, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan memaksimalkan pengelolaan air hujan secara alami.
264. 6.Penguatan Infrastruktur Pengendalian Banjir Penguatan infrastruktur pengendalian banjir merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak banjir bandang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan bendungan, waduk, dan tanggul, yang berfungsi untuk menampung air hujan berlebih dan mengatur aliran sungai agar tidak meluap ke pemukiman serta area rawan banjir. Infrastruktur ini juga dapat berfungsi sebagai pengendali banjir jangka panjang dengan menampung air selama musim hujan. Selain itu, pembangunan sistem drainase yang efisien sangat penting, baik untuk kawasan perkotaan maupun pedesaan. Sistem drainase yang dirancang dengan baik dapat mempercepat aliran air hujan ke saluran yang lebih besar, mencegah terjadinya penumpukan air di permukaan, dan mengurangi risiko banjir bandang yang disebabkan oleh aliran air yang terhambat.
265. 7.Peningkatan Sistem Peringatan Dini Peningkatan sistem peringatan dini sangat penting untuk menghadapi bencana banjir bandang. Salah satu langkah utama adalah pemantauan cuaca dan aliran sungai secara real-time, yang memanfaatkan teknologi canggih untuk memantau curah hujan dan aliran sungai. Dengan sistem ini, informasi terkait potensi banjir dapat diberikan lebih cepat kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah preventif. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem peringatan dini berbasis komunitas, yang melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat. Sistem ini akan memastikan penyebaran informasi yang lebih cepat dan efektif, serta memfasilitasi evakuasi yang lebih terorganisir saat terjadi ancaman banjir bandang. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan warga sangat penting untuk kesuksesan sistem ini.
266. 8.Restorasi dan Konservasi Lingkungan Restorasi dan konservasi lingkungan memainkan peran penting dalam mengurangi risiko banjir bandang. Salah satunya adalah pemulihan ekosistem alami, seperti mengembalikan fungsi lahan basah, hutan mangrove, dan kawasan resapan air lainnya yang dapat menyerap air hujan. Ekosistem ini berperan dalam mengurangi kecepatan aliran air dan memperlambat terjadinya banjir bandang dengan menyimpan air secara alami. Selain itu, pengelolaan sampah yang efektif harus ditingkatkan untuk mencegah penyumbatan saluran air. Sampah yang menumpuk di sungai atau saluran drainase dapat menghambat aliran air, meningkatkan risiko banjir, dan memperburuk dampak bencana. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik juga harus ditumbuhkan untuk mendukung upaya mitigasi banjir.
267. 9.Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengurangi risiko banjir bandang dan mempercepat respons bencana. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pendidikan mitigasi bencana, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya banjir bandang, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko banjir. Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat akan lebih proaktif dalam mencegah bencana. Selain itu, pelatihan kesiapsiagaan bencana juga perlu dilakukan secara rutin, mengajarkan cara-cara evakuasi yang tepat dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat siap menghadapi bencana dengan tenang dan terorganisir, serta dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan.
268. 10.Pendanaan dan Kebijakan Pemerintah Pendanaan dan kebijakan pemerintah sangat penting dalam mendukung upaya mitigasi banjir bandang. Salah satu langkah utama adalah kebijakan pengelolaan bencana yang komprehensif, di mana pemerintah perlu merancang kebijakan yang melibatkan semua sektor terkait dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Kebijakan ini juga harus mencakup pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana serta upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, pemberian insentif untuk pembangunan ramah lingkungan sangat penting. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pengembang dan masyarakat yang menerapkan teknik pembangunan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi hijau atau pembangunan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini akan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi potensi bencana di masa depan.
269. 11.Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan Kolaborasi antar-pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanggulangan banjir bandang. Salah satunya adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta, yang perlu diperkuat agar ada sinergi dalam hal mitigasi bencana dan pemulihan pasca-banjir. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan dana, pembangunan infrastruktur, serta distribusi sumber daya yang dibutuhkan untuk memitigasi dampak bencana. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan juga sangat penting. Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir, serta terlibat dalam program-program konservasi alam. Dengan partisipasi aktif masyarakat, upaya mitigasi dan pemulihan akan lebih efektif dan berkelanjutan. 4.1.3. Cuaca Ekstrim (Angin Kencang) Rekomendasi Jangka Pendek
270. 1.Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait tanda-tanda terjadinya angin kencang Bencana angin kencang tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi dan di daerah mana saja, sehingga, untuk meminimalisir risiko bencana angin kencang atau cuaca ekstrim, perlu pemahaman yang baik terkait bencana tersebut. Penyuluhan masyarakat terkait apa itu angin kencang, ciri-ciri angin kencang dan tanda-tanda akan terjadinya angin kencang perlu diketahui oleh masyarakat.
271. 2.Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem tanggap darurat atau upaya penyelamatan diri bencana angin kencang. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki potensi bencana. Ketika bencana terjadi, masih banyak masyarakat yang tidak memahami apa yang sebaiknya dilakukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan bencana terutama di Kabupaten Tanah Bumbu, mendorong pemerintah sebaiknya melakukam sosialisasi tanggap darurat ketika terjadinya bencana angin kencang. Perlindungan atau lokasi penyelamatan yang paling utama ketika terjadi angin kencang perlu dipahami oleh masyarakata agar risiko bencana dapat diminimalisir.
272. 3.Peringatan Dini dan Informasi Sistem peringatan dini sangat penting untuk mengantisipasi bencana angin kencang yang sulit diprediksi. Pemerintah dan pihak terkait, seperti BMKG, perlu mengaktifkan sistem peringatan dini melalui berbagai saluran, seperti media massa, aplikasi, dan pesan singkat (SMS), agar masyarakat dapat segera mengetahui potensi terjadinya cuaca ekstrem. Selain itu, penyebaran informasi terkini terkait intensitas angin kencang dan area yang berisiko tinggi harus dilakukan secara cepat oleh pemerintah daerah, BMKG, dan media. Masyarakat juga perlu diberi panduan jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil, seperti mencari lokasi aman dan persiapan kebutuhan darurat, sehingga risiko dari bencana angin kencang dapat diminimalisir.
273. 4.Pengamanan Lingkungan dan Infrastruktur Pengamanan lingkungan dan infrastruktur merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak angin kencang. Warga harus segera memindahkan barang-barang yang rentan terbang, seperti spanduk, papan reklame, atap yang tidak aman, dan peralatan ringan di luar ruangan, karena benda-benda ini dapat menjadi ancaman serius saat terbawa angin. Pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur bangunan, seperti atap, pagar, dan pohon besar, juga harus dilakukan untuk memastikan keamanannya. Pohon yang rapuh atau terlalu tinggi perlu dipangkas, dan bangunan yang berisiko rusak harus diperkuat untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Selain itu, masyarakat disarankan menghindari penggunaan kendaraan bermotor di daerah rawan angin kencang, karena hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko kerugian dan memastikan keselamatan selama terjadinya angin kencang.
274. 5.Edukasi dan Persiapan Masyarakat Edukasi dan persiapan masyarakat merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana angin kencang. Pelatihan kesiapsiagaan perlu dilakukan untuk membantu masyarakat mengenali tanda-tanda cuaca buruk, seperti perubahan pola angin dan awan, serta memahami prosedur evakuasi yang aman dan efektif. Program penyuluhan yang melibatkan simulasi atau pelatihan langsung dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, masyarakat harus didorong untuk mempersiapkan perlengkapan darurat di rumah, seperti senter, baterai cadangan, obat-obatan, makanan yang tahan lama, dan air minum, guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan atau pemadaman listrik yang sering terjadi saat bencana. Edukasi ini juga dapat mencakup panduan untuk melindungi dokumen penting dan memastikan komunikasi darurat berjalan lancar. Dengan kesiapsiagaan yang baik, masyarakat tidak hanya lebih tangguh dalam menghadapi bencana tetapi juga dapat meminimalkan risiko kerugian material dan korban jiwa.
275. 6.Evakuasi dan Perlindungan Diri Evakuasi dan perlindungan diri menjadi langkah kritis dalam mengurangi dampak risiko banjir dan angin kencang di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk wilayah yang sangat rawan, seperti daerah dekat laut atau kawasan terbuka, evakuasi warga harus dilakukan segera saat kondisi darurat untuk melindungi mereka dari potensi bahaya, seperti pohon tumbang atau bangunan yang roboh. Prosedur evakuasi ini harus diiringi dengan kesiapan tempat evakuasi sementara yang aman dan terorganisasi dengan baik. Selain itu, jika warga terjebak di luar ruangan selama kondisi cuaca ekstrem, disarankan untuk mencari perlindungan di dalam bangunan yang kokoh, menjauh dari tempat terbuka, pepohonan besar, baliho, atau struktur lain yang rentan rubuh. Edukasi tentang langkah-langkah perlindungan diri perlu diberikan secara berkala kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.
276. 7.Pemulihan Infrastruktur Pemulihan infrastruktur pascabencana merupakan langkah krusial untuk mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu prioritas utama adalah perbaikan akses transportasi, dengan segera membersihkan jalan dari hambatan seperti pohon tumbang, bangunan runtuh, atau objek lain yang terbawa angin. Akses ini perlu diprioritaskan untuk mendukung proses evakuasi, pengiriman bantuan, dan mobilitas masyarakat. Selain itu, restorasi jaringan listrik juga menjadi fokus utama, di mana tim teknis harus segera memperbaiki jaringan listrik yang terputus akibat angin kencang. Pemulihan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik, seperti fasilitas kesehatan dan distribusi logistik, serta mendukung aktivitas rumah tangga. Upaya pemulihan yang cepat dan terkoordinasi akan membantu mengurangi dampak bencana secara signifikan.
277. 8.Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi elemen penting dalam menghadapi risiko bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah peningkatan sistem komunikasi, dengan memastikan bahwa infrastruktur komunikasi seperti jaringan telepon seluler, radio, dan media sosial berfungsi optimal. Hal ini memungkinkan penyebaran informasi peringatan dini dan panduan evakuasi secara cepat dan efektif kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antar-instansi juga harus diperkuat, terutama antara BMKG, BPBD, TNI/Polri, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik akan mendukung respons yang lebih terintegrasi dan efisien, mulai dari pemantauan cuaca ekstrem hingga pelaksanaan tindakan mitigasi dan evakuasi. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, potensi dampak buruk bencana dapat diminimalkan secara signifikan.
278. 9.Penanganan Dampak Kesehatan Penanganan dampak kesehatan merupakan bagian integral dari upaya mitigasi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Salah satu langkah penting adalah penyuluhan tentang cedera akibat angin kencang, yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pertolongan pertama untuk korban yang terluka akibat tertimpa pohon atau benda yang terbawa angin. Pengetahuan ini sangat penting untuk membantu penanganan awal sebelum bantuan medis profesional tiba. Selain itu, penyuluhan kesehatan juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem, seperti stres panas, cedera fisik, atau infeksi akibat lingkungan yang tidak higienis. Edukasi ini harus mencakup langkah-langkah perlindungan diri, seperti mengenakan pakaian pelindung, menjaga hidrasi, dan memastikan lingkungan sekitar tetap bersih selama kondisi cuaca buruk. Dengan penyuluhan yang baik, dampak kesehatan akibat bencana dapat diminimalkan secara efektif. Rekomendasi Jangka Panjang
279. 1.Penyusunan standar struktur bangunan yang dapat menahan angin di wilayah rawan cuaca ekstrim (angin kencang). Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit), sehingga bencana angin kencang akan terjadi secara cepat dan mampu merusak atap-atap banguan ataupun menerbangkan bangunan yang tidak kokoh, sehingga perlu penyusunan standar struktur bangunan yang mampu menahan bencana angin kencang, terutama di daerah yang sering terjadi bencana angin kencang.
280. 2.Pengamanan/perkuatan bagian bangunan ataupun barang-barang yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain disekitarnya. Derah-daerah yang memiliki potensi bencana angin kencang yang Tinggi, perlu melakukan pengamanan terhadap bangunan-bangunan yang mudah terbang dan membahayakan diri atau orang disekitarnya. Seperti bencana yang pernah terjadi di 2 desa yaitu Desa Setarap, Kecamatan Satui yang merusak beberapa atap rumah warga dan Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir menyebabkan kerusakan pada atap sekolah (SDN 2 Sepunggur).
281. 3.Mengoptimalkan fungsi lahan di daerah yang memiliki potensi angin kencang Angin kencang dominan terjadi di daerah yang memiliki lahan terbuka, dan daerah yang relatif datar, sehingga pengoptimalan fungsi lahan dapat mengurangi risiko bencana angin kencang. Sebaiknya lahan terbuka yang memiliki topografi yang relatif datar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk penggunaan lahan lainnya yang sesuai dengan fungsi lahan.
282. 4.Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Infrastruktur Perencanaan tata ruang dan pengelolaan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana angin kencang di Kabupaten Tanah Bumbu sangat penting untuk meminimalkan dampaknya. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah pembangunan infrastruktur tahan angin, dengan merancang bangunan, terutama fasilitas publik dan rumah di wilayah rawan seperti Desa Batulicin dan wilayah pesisir, agar mampu menahan tekanan angin kencang. Ini mencakup penguatan atap, dinding, jendela, dan pagar menggunakan material berkualitas serta teknik konstruksi yang sesuai. Langkah ini akan meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem yang sering melanda kawasan tersebut. Selain itu, perlu diterapkan zonasi dan pembatasan pembangunan untuk menetapkan kawasan tertentu, seperti daerah terbuka atau pesisir yang rentan, sebagai zona rawan angin kencang. Pembangunan di zona tersebut harus dibatasi untuk mengurangi risiko kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Di sisi lain, penerapan desain kota yang ramah cuaca ekstrem juga diperlukan, dengan menanam pohon besar di sepanjang wilayah permukiman untuk berfungsi sebagai penghalang alami angin. Ruang terbuka hijau harus diperluas untuk menahan angin dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Dengan strategi tata ruang yang tepat, Kabupaten Tanah Bumbu dapat lebih tangguh dalam menghadapi bencana angin kencang.
283. 5.Peningkatan Ketahanan Bangunan Peningkatan ketahanan bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu sangat penting untuk mengurangi dampak bencana angin kencang. Disarankan untuk mengembangkan dan menegakkan standar bangunan yang ketat yang mencakup penguatan atap, dinding, dan fondasi, serta penggunaan material tahan angin, terutama di wilayah rawan seperti Desa Batulicin dan kawasan pesisir. Selain itu, retrofit bangunan lama perlu didorong agar pemilik bangunan memperbaiki struktur yang ada, seperti penguatan atap dan pemasangan kaca tahan angin, guna meningkatkan daya tahan terhadap cuaca ekstrem. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau bantuan teknis untuk mendukung masyarakat dalam menerapkan langkah ini. Dengan upaya tersebut, risiko kerusakan bangunan dan korban akibat angin kencang dapat diminimalkan.
284. 6.Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Alam Pengelolaan lingkungan dan konservasi alam di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak bencana angin kencang. Salah satu rekomendasi adalah melakukan penghijauan dan penanaman pohon, terutama di area strategis seperti sepanjang jalan utama, kawasan permukiman, dan ruang terbuka di perkotaan. Pohon-pohon besar dapat berfungsi sebagai pelindung alami yang mengurangi kecepatan angin dan dampak kerusakannya. Selain itu, diperlukan restorasi ekosistem alam dengan mengembalikan atau mempertahankan kawasan hutan dan lahan basah yang mampu menyerap energi angin secara alami. Kawasan ini tidak hanya membantu mengurangi kekuatan angin kencang tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
285. 7.Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengendalian Cuaca Ekstrem Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian cuaca ekstrem di Kabupaten Tanah Bumbu sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana angin kencang. Langkah pertama yang direkomendasikan adalah penguatan sistem pemantauan cuaca, dengan meningkatkan teknologi pemantauan yang mampu mendeteksi potensi cuaca ekstrem secara lebih akurat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Sistem ini dapat menggunakan jaringan meteorologi modern yang terintegrasi dengan aplikasi berbasis teknologi untuk memastikan respons yang lebih cepat. Selain itu, disarankan untuk membangun infrastruktur pelindung cuaca ekstrem, seperti pagar pelindung angin atau dinding pembatas di wilayah rentan, terutama di kawasan permukiman, fasilitas publik, dan area strategis lainnya. Infrastruktur ini akan berfungsi sebagai penghalang fisik untuk mengurangi intensitas angin kencang yang dapat merusak bangunan dan lingkungan sekitar. Dengan kedua langkah ini, Kabupaten Tanah Bumbu dapat meningkatkan ketahanan terhadap ancaman cuaca ekstrem secara signifikan.
286. 8.Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan langkah penting dalam menghadapi bencana cuaca ekstrem seperti angin kencang. Program edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan harus mencakup cara melindungi diri, penguatan bangunan rumah agar tahan terhadap cuaca buruk, serta pemahaman sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak kerugian. Sosialisasi mengenai dampak perubahan iklim juga perlu ditingkatkan untuk menjelaskan bagaimana perubahan iklim memengaruhi frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, sekaligus memberikan informasi tentang langkah mitigasi, seperti pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penggunaan energi ramah lingkungan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, pelatihan komunitas, dan simulasi bencana, dengan melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat akan lebih tangguh dalam menghadapi bencana, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.
287. 9.Penerapan Kebijakan Pemerintah dan Kolaborasi Penerapan kebijakan pemerintah dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi langkah strategis dalam mengatasi dampak bencana cuaca ekstrem yang kian meningkat akibat perubahan iklim. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan mitigasi perubahan iklim, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dapat meminimalkan risiko peningkatan intensitas dan frekuensi angin kencang maupun badai tropis. Kebijakan ini harus terintegrasi dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan, termasuk promosi energi ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan ilmuwan sangat penting untuk merancang dan melaksanakan strategi jangka panjang. Kolaborasi ini dapat mencakup penelitian bersama, pendanaan untuk program mitigasi dan adaptasi, serta pengembangan teknologi pemantauan cuaca yang canggih. Dengan sinergi yang kuat antar-pemangku kepentingan, upaya penanggulangan cuaca ekstrem akan lebih efektif dan berdampak positif dalam melindungi masyarakat serta ekosistem.
288. 10.Penyusunan Rencana Kontinjensi Penyusunan rencana kontinjensi merupakan langkah penting dalam menghadapi bencana cuaca ekstrem, terutama angin kencang. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengembangkan dan menguji rencana darurat yang mencakup prosedur penanggulangan bencana, seperti penetapan jalur evakuasi, penyediaan tempat penampungan sementara, serta mekanisme bantuan pasca-bencana yang terkoordinasi dengan baik. Selain itu, sistem logistik dan distribusi bantuan harus dirancang untuk memastikan respons yang cepat dan efisien. Penyediaan bahan makanan, peralatan medis, serta tempat tinggal sementara bagi korban bencana perlu menjadi prioritas utama agar pemulihan pasca-cuaca ekstrem dapat berjalan lancar. Dengan rencana kontinjensi yang matang dan implementasi yang efektif, risiko dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan kesiapan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana di masa depan.
289. 11.Investasi dalam Teknologi dan Penelitian Investasi dalam teknologi dan penelitian merupakan elemen krusial dalam upaya mengurangi dampak bencana cuaca ekstrem seperti angin kencang. Pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong pengembangan teknologi mitigasi, seperti inovasi bahan bangunan yang lebih tahan terhadap angin kencang dan sistem pemantauan cuaca yang lebih akurat dan real-time. Teknologi ini dapat membantu masyarakat dan pihak berwenang untuk lebih siap menghadapi bencana serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, peningkatan penelitian tentang pola cuaca ekstrem menjadi langkah strategis untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam. Riset yang mencakup prediksi angin kencang, analisis dampaknya, dan pengembangan strategi mitigasi yang berbasis ilmiah dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif. 4.1.4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi Rekomendasi Jangka Pendek
290. 1.Pembangunan tembok penahan air pasang pada garis pantai yang berisiko Sebagian masyarakat Tanah Bumbu yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidup sebagai nelayan, sehingga banyak permukiman-permukiman yang terdapat di sepanjang garis pantai. Kondisi ini tentunya meyebabkan masyarakat rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan agar meminimalisir risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah membangun tembok penahan air pasang pada garis pantai yang berisiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Tembok penahan air pasang ini diharapkan mampu menanahan gelombang esktrim sehingga permukiman yang terdapat di sekitar garis pantai tidak langsung terdampak gelombang ekstrim.
291. 2.Pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman yang cukup Tinggi dan mudah dilalui. Perlu dilakukan pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di daerah yang lebih Tinggi, sehingga ketika bencana gelombang ekstrim dan abrasi terjadi, masyarakat yang dekat dengan garis pantai dapat di evakuasi dan mengungsi di dataran yang lebih Tinggi, sehingga lebih mudah dilakukan penyelamatan dan masyarakat sudah memiliki lokasi tujuan penyelamatan diri.
292. 3.Melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya gelombang pasang kepada petugas yang berwenang : Kepala Desa, Polisi, Stasiun Radio, SATLAK PB maupun institusi terkait. Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tentunya memiliki tanda-tanda sebelum terjadi. Biasanya gelombang ekstrim dan abrasi memiliki waktu yang relaif lama hingga akhirnya mengalami abrasi. Gelombang ekstrim biasanya di tandai dengan terjadinya badai di tengah laut, angin kencang dan tiba-tiba langit menjadi gelap. Sehingga langkah yang paling aman adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang agar segera diberikan peringatan dan dapat dilakukan kesiapsiagaan menghadapi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
293. 4.Peningkatan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang pengenalan tanda-tanda gelombang pasang cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya gelombang pasang. Gelombang ekstrim merupakan bencana yang dipengaruhi oleh cuaca ekstrim. Pengetahuan masyarakat terkait bencana gelombang ekstrim dan abrasi perlu ditingkatkan terutama bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pantai. Tanda-tanda bencana gelombang ekstrim dan abrasi, cara tanggap darurat ketika terjadi gelombang ekstrim dan abrasi, dan penyelamatan diri dalam menghadapai bencana gelombang ekstrim dan abrasi perlu di kuasai oleh masyarakat. Hal ini tentunya mampu meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
294. 5.Peringatan Dini dan Informasi Untuk mengurangi dampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi, penting untuk mengaktifkan sistem peringatan dini yang dapat menyebarkan informasi secara cepat dan efektif kepada masyarakat. Melalui koordinasi dengan BMKG, penggunaan media sosial, serta saluran komunikasi lokal, informasi mengenai potensi gelombang ekstrem dapat disampaikan tepat waktu, memungkinkan masyarakat untuk mengantisipasi dan menghindari wilayah yang berisiko. Selain itu, penyebaran informasi melalui pesan singkat, radio, televisi, dan media sosial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Dengan sistem yang terkoordinasi ini, masyarakat pesisir memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan preventif, seperti menghindari wilayah pesisir yang rawan atau segera mencari tempat perlindungan yang lebih aman, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian materiil maupun korban jiwa akibat bencana gelombang ekstrem dan abrasi.
295. 6.Evakuasi dan Pengamanan Wilayah Terpapar Evakuasi yang cepat dan tepat sangat penting untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi. Warga yang tinggal di daerah pesisir atau dekat pantai yang terancam dampak bencana, seperti rumah yang rentan rusak atau terendam, harus segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Selain itu, penting untuk memberikan instruksi yang jelas kepada masyarakat untuk menjauh dari pantai dan kawasan pesisir yang berisiko, serta menghentikan sementara aktivitas di laut, seperti memancing atau berperahu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian materiil yang lebih besar akibat gelombang ekstrem dan abrasi, serta memastikan keselamatan warga dengan memindahkan mereka ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari bahaya.
296. 7.Penguatan Infrastruktur dan Perlindungan Darurat Dalam menghadapi ancaman gelombang ekstrem dan abrasi, penguatan infrastruktur pesisir menjadi langkah krusial untuk melindungi masyarakat dan aset vital. Sebagai langkah sementara, dapat dilakukan penguatan struktur seperti memperkuat tanggul, menambah karung pasir, atau memasang jaring pelindung di kawasan yang rentan terhadap abrasi dan gelombang besar. Langkah ini dapat mengurangi dampak langsung dari gelombang ekstrem yang berpotensi merusak infrastruktur. Selain itu, penanggulangan kerusakan infrastruktur yang sudah terancam juga perlu dilakukan dengan segera, seperti memperbaiki atau memperkuat jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik yang vital. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran akses dan pelayanan bagi masyarakat, serta mencegah kerusakan parah yang dapat menghambat proses pemulihan pasca-bencana.
297. 8.Pengawasan dan Pemantauan Pengawasan dan pemantauan yang efektif merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak gelombang ekstrem dan abrasi. Pemantauan gelombang secara real-time harus diperkuat dengan menggunakan teknologi pemantauan cuaca dan gelombang yang canggih. Hal ini akan memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, memungkinkan pihak berwenang untuk memberikan peringatan dini yang lebih baik kepada masyarakat pesisir. Selain itu, pemeriksaan kondisi pantai dan infrastruktur, seperti tanggul dan bangunan vital lainnya, perlu dilakukan secara rutin, terutama setelah peringatan cuaca ekstrem. Pemantauan berkala ini penting untuk mendeteksi potensi kerusakan atau ancaman yang dapat berkembang, sehingga langkah mitigasi atau perbaikan dapat dilakukan dengan cepat, mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
298. 9.Penyediaan Sarana dan Prasarana Darurat Penyediaan sarana dan prasarana darurat merupakan aspek penting dalam penanggulangan bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan tempat penampungan sementara bagi warga yang terkena dampak, seperti tenda darurat, serta menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih. Fasilitas ini harus mudah dijangkau oleh masyarakat yang terancam, terutama yang tinggal di kawasan pesisir yang rawan terdampak gelombang ekstrem. Selain itu, ketersediaan peralatan keselamatan yang memadai sangat penting untuk mendukung evakuasi dan tanggap darurat. Peralatan seperti pelampung, peluit, dan perahu penyelamat harus disiapkan di lokasi yang strategis dan mudah diakses. Hal ini akan memastikan proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, mengurangi risiko korban jiwa, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
299. 10.Pencegahan Dampak Abrasi Pencegahan dampak abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilakukan melalui berbagai langkah mitigasi yang bersifat sementara maupun jangka panjang. Untuk mengurangi dampak abrasi secara sementara, langkah-langkah seperti pemasangan karung pasir atau struktur darurat lainnya dapat diterapkan di wilayah yang rawan abrasi. Pemasangan struktur ini bertujuan untuk menahan erosi tanah di sepanjang pantai dan melindungi permukiman serta infrastruktur vital yang terancam. Meskipun efektif untuk meredam dampak abrasi dalam waktu singkat, solusi ini memerlukan pemeliharaan berkala. Di sisi lain, penanaman tanaman pesisir seperti mangrove menjadi solusi yang lebih berkelanjutan meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlihat hasilnya. Tanaman pesisir ini berfungsi memperkuat tanah, meningkatkan daya tahan pantai terhadap gelombang, serta memperbaiki ekosistem pesisir secara keseluruhan. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat membantu mengurangi dampak abrasi dan memberikan perlindungan jangka panjang bagi kawasan pesisir di Tanah Bumbu.
300. 11.Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Kolaborasi yang erat antara pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat sangat penting dalam mengurangi risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah daerah dan BPBD harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan peringatan dini diterima dengan baik dan tepat waktu, serta agar proses evakuasi dan penyelamatan berjalan dengan lancar dan efektif. Kolaborasi ini akan mempercepat respons terhadap bencana dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana sangat penting. Setiap keluarga harus dilatih untuk memiliki rencana evakuasi yang jelas dan mengetahui tempat-tempat aman yang dapat dijangkau dengan mudah saat bencana terjadi. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana akan meningkat, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan secara signifikan.
301. 12.Peningkatan Kesiapsiagaan Darurat Peningkatan kesiapsiagaan darurat di Kabupaten Tanah Bumbu sangat penting untuk mengurangi risiko korban akibat bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan simulasi bencana secara berkala bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir yang rawan terhadap dampak tersebut. Pelatihan dan simulasi ini akan membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi bencana, sehingga mereka dapat bereaksi dengan cepat dan efektif ketika bencana terjadi. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki prosedur evakuasi yang ada, memastikan bahwa prosedur tersebut jelas dan efektif. Hal ini meliputi penyediaan akses transportasi yang lancar dan jalur evakuasi yang tidak terhalang, agar masyarakat dapat mengungsi dengan cepat dan aman Rekomendasi Jangka Panjang
302. 1.Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gelombang pasang. Mangrove merupakan tanaman rawa yang dominan ditemukan di tepi pantai. Tidak hanya sebagai tanaman rawa, mangrove memiliki fungsi yang banyak untuk kestabilan daerah pesisisr pantai. Hutan mangrove mampu mencegah intrusi air laut. Pohon Mangrove mampu mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut kelautan. Selain itu, mampu menahan gelombang ombak dan juga abrasi karena hutan mangrove memiliki akar yang mampu menahan tanah di wilayah pesisir. Mangrove juga mampu menahan angin laut yang kencang pada musim-musim tertentu.
303. 2.Tidak membangun bangunan permanen dekat dengan garis pantai dan membangun rumah yang tahan terhadap bahaya gelombang pasang. Tidak hanya membangun tanggul dan membangun lokasi evakuasi di dataran yang lebih Tinggi. Perencanaan dan pembangunan rumah ataupun bangunan permanen yang tahan terhadap gelombang ekstrim juga diperlukan untuk meminimalisisr risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
304. 3.Pengelolaan dan Restorasi Lingkungan Pesisir Pengelolaan dan restorasi lingkungan pesisir di Kabupaten Tanah Bumbu sangat penting untuk memperkuat ketahanan pantai terhadap gelombang ekstrem dan abrasi. Salah satu langkah strategis adalah restorasi ekosistem pesisir dengan mengembalikan ekosistem alami seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Ekosistem ini memiliki peran krusial sebagai penghalang alami terhadap gelombang ekstrem dan berfungsi untuk memperkuat struktur pantai, mencegah terjadinya erosi yang lebih parah. Selain itu, penghijauan pesisir juga sangat efektif dalam mengurangi dampak abrasi. Penanaman tanaman pesisir seperti pohon bakau, cemara laut, dan jenis vegetasi pesisir lainnya dapat memperkuat struktur tanah di sepanjang garis pantai, sehingga dapat mengurangi kecepatan gelombang yang mengarah ke daratan. Tanaman ini juga berfungsi sebagai penahan erosi, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas pantai dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pendekatan restorasi dan penghijauan pesisir ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pantai terhadap bencana, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir secara keseluruhan.
305. 4.Perencanaan Tata Ruang dan Zonasi Pesisir Perencanaan tata ruang dan zonasi pesisir yang tepat di Kabupaten Tanah Bumbu sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana akibat gelombang ekstrem dan abrasi. Salah satu langkah penting adalah penataan dan zonasi kawasan pesisir, yang meliputi penetapan kawasan pesisir yang rawan abrasi dan gelombang ekstrem sebagai zona perlindungan. Di dalam zona ini, pembatasan pembangunan perlu diberlakukan untuk mencegah pemukiman dan infrastruktur yang berisiko tinggi terhadap kerusakan akibat bencana. Penetapan zona perlindungan bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan memastikan bahwa wilayah pesisir yang berisiko tinggi tetap terlindungi. Selain itu, pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan tata ruang. Setiap pembangunan, baik untuk pemukiman maupun infrastruktur, harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan terhadap bencana alam, termasuk gelombang tinggi dan abrasi. Dengan demikian, pembangunan pesisir tidak hanya akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi potensi kerusakan akibat bencana alam.
306. 5.Rekayasa Infrastruktur Pesisir yang Tahan Cuaca Ekstrem Dalam menghadapi ancaman gelombang ekstrem dan abrasi, rekayasa infrastruktur pesisir yang tahan cuaca ekstrem menjadi langkah krusial untuk melindungi wilayah pesisir, terutama di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembangunan tanggul dan penahan gelombang, seperti tanggul, breakwater, dan pelindung pantai lainnya. Infrastruktur ini berfungsi untuk mengurangi dampak gelombang ekstrem dengan menahan erosi serta mencegah kerusakan pada pantai dan pemukiman pesisir. Tanggul dan struktur pelindung lainnya dapat memperlambat laju abrasi dan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk melaksanakan evakuasi atau mitigasi lebih lanjut. Selain itu, pengembangan teknologi tahan bencana juga sangat penting untuk menciptakan infrastruktur yang lebih tahan terhadap gelombang ekstrem. Teknologi baru, seperti penggunaan material ramah lingkungan, dapat memperbaiki kondisi pantai dengan meningkatkan daya serap energi gelombang, serta memperkuat struktur tanah pesisir. Inovasi semacam ini tidak hanya mengurangi kerusakan akibat abrasi, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang dan ramah terhadap lingkungan, mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir.
307. 6.Peningkatan Pemantauan dan Sistem Peringatan Dini Peningkatan pemantauan dan sistem peringatan dini merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman gelombang ekstrem dan abrasi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penguatan pemantauan kondisi laut dan cuaca dengan memanfaatkan teknologi modern seperti satelit, buoy, dan sensor gelombang. Teknologi ini memungkinkan pemantauan secara real-time, memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu tentang kondisi cuaca dan gelombang. Dengan pemantauan yang lebih baik, peringatan dini dapat diberikan lebih cepat kepada masyarakat dan pemerintah, sehingga langkah-langkah mitigasi atau evakuasi dapat dilakukan sebelum bencana terjadi. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem peringatan dini berbasis komunitas, yang dapat menyampaikan informasi mengenai potensi gelombang ekstrem dan abrasi kepada masyarakat pesisir. Sistem ini dapat berupa aplikasi mobile, pesan singkat (SMS), atau sirene, yang akan mengaktifkan peringatan segera ketika diperlukan. Sistem peringatan dini berbasis komunitas ini memastikan bahwa informasi disebarluaskan dengan cepat kepada masyarakat lokal, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan dan evakuasi lebih awal. Pendekatan ini sangat penting dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mengurangi potensi kerugian akibat bencana alam.
308. 7.Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan aspek penting dalam upaya mitigasi bencana, terutama di daerah pesisir yang rawan terhadap gelombang ekstrem dan abrasi. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pendidikan mitigasi bencana untuk masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang cara-cara mengurangi dampak bencana tersebut. Ini termasuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tidak membangun di kawasan rawan abrasi dan memberikan informasi tentang cara melindungi bangunan dan properti di daerah pesisir. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam melindungi diri dan harta benda mereka. Selain itu, edukasi tentang perubahan iklim dan dampaknya sangat penting untuk membantu masyarakat memahami bagaimana perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas gelombang ekstrem dan memperburuk masalah abrasi. Edukasi ini juga mencakup pentingnya mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana pesisir yang semakin besar di masa depan. Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat di daerah pesisir dapat lebih siap menghadapi ancaman yang mungkin timbul akibat perubahan iklim dan fenomena alam lainnya.
309. 8.Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengendalian Abrasi Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian abrasi sangat penting untuk melindungi wilayah pesisir yang terancam oleh erosi akibat gelombang ekstrem dan perubahan iklim. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pembangunan infrastruktur untuk mengurangi erosi, seperti dinding pantai, karung pasir, atau geotube yang dapat memperkuat pesisir. Infrastruktur ini harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan. Selain itu, penting untuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur pengendalian abrasi untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut tetap berfungsi optimal. Pemeliharaan berkala ini harus dilakukan terutama setelah peristiwa gelombang ekstrem atau cuaca buruk yang dapat merusak struktur pengendalian abrasi, guna menjaga efektivitas perlindungan terhadap wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan kerusakan lebih lanjut.
310. 9.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan konservasi ekosistem pesisir sangat penting untuk mengurangi dampak gelombang ekstrem dan abrasi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Salah satu langkah yang harus diambil adalah konservasi laut dan sumber daya alam pesisir, yang melibatkan pencegahan terhadap aktivitas merusak seperti penangkapan ikan secara berlebihan, pembangunan yang tidak terencana, dan polusi laut. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga memperburuk kondisi abrasi dan memperburuk dampak gelombang ekstrem. Selain itu, penting untuk mendorong peningkatan keberlanjutan sumber daya alam dengan mengedepankan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan, seperti pembatasan reklamasi pantai yang dapat merusak ekosistem serta pemulihan kualitas air laut.
311. 10.Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Ketahanan Bencana Pembangunan ekonomi yang berfokus pada ketahanan bencana sangat penting untuk mendukung masyarakat pesisir yang terpapar risiko gelombang ekstrem dan abrasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pengembangan ekowisata pesisir, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui pariwisata yang berkelanjutan tetapi juga berperan dalam konservasi alam. Ekowisata dapat memperkenalkan masyarakat kepada pentingnya melestarikan ekosistem pesisir, seperti mangrove dan terumbu karang, sambil mendukung perekonomian lokal. Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, perlu ada diversifikasi sumber pendapatan, dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan alternatif mata pencaharian yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem dan abrasi, seperti budidaya mangrove atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
312. 11.Kolaborasi Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi risiko gelombang ekstrem dan abrasi tidak dapat diabaikan. Untuk itu, peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat harus dilakukan secara intensif, baik dalam perencanaan maupun implementasi langkah-langkah pengurangan risiko. Kerja sama ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pembiayaan, pembangunan, hingga pemeliharaan infrastruktur yang dapat mengurangi dampak abrasi dan gelombang ekstrem. Selain itu, penguatan kebijakan dan regulasi yang mengatur pembangunan pesisir, konservasi lingkungan, dan mitigasi bencana juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan upaya pengurangan risiko. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang jelas dan menegakkan regulasi terkait dengan pembangunan kawasan pesisir untuk melindungi masyarakat dan ekosistem pesisir dari dampak bencana di masa depan. 4.1.5. Kebakaran Hutan dan Lahan Rekomendasi Jangka Pendek
313. 1.Pengawasan oleh petugas harus lebih ditingkatkan pada saat kekeringan terjadi pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
314. 2.Pada musim kemarau, untuk daerah-daerah titik api perlu pengawasan yang lebih agar tidak terjadi kebakaran lahan di daerah-daerah yang gersang. Terutama kebiasaan masyarakat yang membakar hutan untuk membuka lahan.
315. 3.Melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda terjadinya kebakaran hutan dan lahan kepada petugas yang berwenang : Kepala Desa, Polisi, Stasiun Radio, Posko Pemadam Kebakaran Terdekat, SATLAK PB maupun institusi terkait. Warga ataupun masyarakat juga turut membantu dan mengawasi dalam penanganan bencana, sehingga apabila melihat tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan segera melapor kepada pihak yang berwenang agar segera dilakukan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.
316. 4.Membangun atau menyediakan sumber air terdekat dengan Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan di Tanah Bumbu memiliki masalah yang sangat kompleks. Kebakaran sering terjadi didalam hutan yang tidak memiliki akses jalan dan juga sumber air untuk pemadaman api, sehingga perlu dibangun ataupun disediakan dimasing-masing hutan dan lahan yang jauh dari akses sumber air, berupa embung penampung air ataupun fasilitas sumber air lainya sebagai sumber air untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan, sehingga ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, petuugas kebakaran hutan dan lahan dapat mengakses sumber air dengan mudah.
317. 5.Pemberian hukuman berat kepada pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Permasalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah bumbu disebabkan oleh dua faktor, baik faktor alam ataupun faktor manusia. Pemerintah harus tegas dalam menangangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku pembakar hutan dan lahan agar memberikan efek jera.
318. 6.Pemadaman Langsung Untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu, beberapa langkah pemadaman langsung perlu diimplementasikan. Pertama, perlu dilakukan mobilisasi tim pemadam kebakaran hutan dengan peralatan yang lengkap, seperti pompa air, sekat bakar, dan alat manual lainnya. Hal ini akan memastikan tim dapat bekerja dengan efisien dan efektif dalam menangani kebakaran. Selain itu, di wilayah yang sulit dijangkau darat, penggunaan helikopter untuk melakukan water bombing sangat dianjurkan. Dengan metode ini, api dapat dipadamkan lebih cepat, khususnya di area yang luas dan sulit diakses. Terakhir, pembuatan sekat bakar harus segera dilakukan dengan membersihkan vegetasi sepanjang jalur tertentu, untuk menghentikan penyebaran api ke area yang lebih besar dan mencegah kebakaran meluas. Penerapan langkah-langkah ini di seluruh kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu akan sangat membantu dalam mitigasi bencana kebakaran yang sering terjadi.
319. 7.Pemantauan dan Deteksi Dini Pemantauan dan deteksi dini sangat penting dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti satelit atau drone untuk memantau hotspot atau titik api. Dengan pemantauan berbasis teknologi ini, titik api dapat dideteksi lebih awal, memungkinkan petugas untuk segera mengambil tindakan sebelum kebakaran meluas. Selain itu, pendirian posko siaga di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan untuk memastikan adanya respon cepat. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi bagi petugas kebakaran, sehingga dapat merespons secara efektif setiap kejadian kebakaran yang terjadi di daerah- daerah tersebut. Keduanya, pemantauan hotspot dan pendirian posko siaga, akan meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan dalam menangani kebakaran di Kabupaten Tanah Bumbu.
320. 8.Pengerahan Sumber Daya Pengerahan sumber daya yang memadai sangat penting dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah utama adalah memastikan ketersediaan logistik yang cukup untuk mendukung petugas pemadam kebakaran, seperti air, bahan bakar, dan alat pelindung diri (APD). Dengan logistik yang memadai, petugas dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugas mereka dengan lebih aman. Selain itu, pemanfaatan sumber air lokal seperti embung atau kanal yang ada di sekitar wilayah rawan kebakaran juga sangat krusial. Sumber daya air ini dapat digunakan untuk mendukung operasi pemadaman, memastikan bahwa ada pasokan air yang cukup untuk memadamkan api, terutama di daerah yang jauh dari sumber air utama. Dengan kesiapan logistik dan pemanfaatan sumber daya lokal, operasi pemadaman kebakaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
321. 9.Koordinasi Antar-Instansi Koordinasi antar-instansi sangat penting untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif dalam menangani kebakaran. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan agar tidak terjadi duplikasi tugas yang dapat menghambat proses penanggulangan kebakaran. Dengan koordinasi yang baik, setiap pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan jelas, serta bekerja bersama untuk mengatasi masalah kebakaran secara optimal.
322. 10.Perlindungan Masyarakat Perlindungan masyarakat menjadi prioritas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mendistribusikan masker kepada masyarakat untuk mengurangi dampak asap yang dapat membahayakan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di area rawan kebakaran. Selain itu, penting untuk melakukan evakuasi terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, ke area yang lebih aman, jauh dari pengaruh asap dan bahaya kebakaran. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan meminimalkan risiko akibat kebakaran hutan dan lahan.
323. 11.Sosialisasi dan Edukasi Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Penyuluhan singkat kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan, serta cara-cara pencegahannya, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemasangan papan informasi atau pengumuman di lokasi rawan kebakaran juga sangat efektif untuk mengingatkan masyarakat tentang potensi bahaya dan tindakan yang harus diambil untuk mencegah kebakaran. Dengan adanya upaya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih waspada dan bertanggung jawab terhadap perlindungan hutan dan lahan.
324. 12.Penegakan Hukum Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Segera lakukan investigasi untuk menemukan penyebab kebakaran, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun tindakan manusia. Setelah penyebabnya ditemukan, tindak tegas pelaku pembakaran lahan dengan sanksi hukum yang sesuai. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera dan mengurangi potensi kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, khususnya dalam pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran di masa depan.
325. 13.Partisipasi Komunitas Lokal Partisipasi komunitas lokal sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melibatkan masyarakat peduli api (MPA) dalam kegiatan pemadaman dan pencegahan Karhutla. MPA yang terdiri dari warga setempat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendeteksi dan memadamkan api sejak dini. Selain itu, perlu adanya dukungan bagi komunitas lokal dengan memberikan pelatihan serta peralatan sederhana untuk menangani api kecil. Pelatihan ini akan membantu masyarakat untuk lebih siap dan memiliki keterampilan dalam mengatasi kebakaran kecil sebelum api menyebar luas. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan akan lebih efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi Jangka Panjang
326. 1.Pengaturan Musim Tanam Lahan yang sering terbakar di Kabupaten Tanah Bumbu adalah lahan kering berupa ilalang kering yang sangat mudah terbakar ketika musim kemarau. Sehingga untuk memutus rantai lahan yang memiliki potensi kebakaran saat kemarau, dapat dilakukan pengaturan musim tanam misalnya, saat musim basah dimanfaatkan untuk tanaman palawija, sehingga saat kemarau penutup lahan seperti alang – alang jadi berkurang.
327. 2.Menciptakan kesadaran masyarakat Tanah Bumbu terkait cinta lingkungan dan tidak membakar hutan dan lahan sembarangan. Permasalahan sosial dan kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar tentunya sulit untuk dihapuskan, sehingga perlu pemahaman dan kesadaran masyarakat Tanah Bumbu secara perlahan melalui pendekatan sosial pula. Sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan cinta lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap bersahabat dengan manusia dapat dilakukan melalui aspek pendidikan, agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendidikan dan pemahaman terkait cinta lingkungan dan tidak membakar lahan sembarangan dapat di mulai dari bangku dasar, sehingga anak-anak mengerti arti pentingnya mencintai lingkungan. Selain itu, pemangku adat dan pemuka agama juga memiliki pengaruh yang besar untuk mewujudkan kesadaran masyarakat untuk mencintai alam dan tidak membakar lahan sembarangan.
328. 3.Penguatan Kebijakan dan Regulasi Penguatan kebijakan dan regulasi sangat penting untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pertama, perlu adanya revisi regulasi pengelolaan lahan dengan memperketat aturan pembukaan lahan dan memastikan bahwa setiap konsesi lahan disertai dengan syarat-syarat yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas harus diperkuat dengan meningkatkan sanksi bagi pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, untuk memberikan efek jera. Terakhir, moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut harus dipertahankan atau bahkan diperluas, guna melindungi area-area yang sangat rentan terhadap kebakaran dan kerusakan ekosistem. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi kebakaran dan menjaga kelestarian lingkungan.
329. 4.Restorasi Ekosistem Restorasi ekosistem merupakan langkah penting untuk memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah pemulihan lahan gambut dengan menjaga kelembapan tanah melalui pembangunan sekat kanal dan penanaman vegetasi lokal. Ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebakaran di lahan gambut yang sering terbakar karena kekeringan. Selain itu, reboisasi perlu dilakukan dengan menanam pohon di area-area kritis menggunakan spesies asli untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak dan mencegah erosi tanah. Tidak kalah pentingnya, konservasi keanekaragaman hayati harus dilakukan dengan melindungi wilayah hutan yang memiliki nilai ekologi tinggi agar terhindar dari ancaman pembukaan lahan yang dapat merusak habitat alami dan mengurangi keberagaman spesies.
330. 5.Peningkatan Teknologi Pemantauan Peningkatan teknologi pemantauan sangat penting dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi satelit, drone, dan sistem peringatan dini untuk mendeteksi titik panas serta memantau area-area rawan kebakaran secara real-time. Dengan deteksi dini, tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Selain itu, membangun sistem informasi terintegrasi berbasis digital untuk berbagi data tentang risiko kebakaran antar instansi dan masyarakat juga sangat penting, agar informasi mengenai potensi kebakaran dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat. Tak kalah pentingnya, mendukung penelitian dan inovasi tentang metode pencegahan kebakaran seperti pengembangan tanaman yang tahan api serta teknik pengelolaan lahan tanpa pembakaran, akan memberikan solusi jangka panjang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
331. 6.Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Edukasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan pendidikan tentang pencegahan Karhutla ke dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan masyarakat. Ini akan memastikan bahwa generasi muda dan masyarakat umum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai dampak buruk pembakaran lahan serta alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, penguatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sangat penting, dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan agar komunitas lokal dapat terlibat aktif dalam pengelolaan hutan dan lahan, serta mengawasi potensi kebakaran. Pemberdayaan ekonomi lokal juga dapat mendukung pencegahan kebakaran, dengan mempromosikan metode bertani tanpa bakar melalui insentif dan pelatihan yang mendorong pertanian berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pembakaran lahan untuk membuka area pertanian baru.
332. 7.Diversifikasi Ekonomi Diversifikasi ekonomi di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada praktik pembakaran untuk pertanian. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan ekowisata berbasis hutan. Ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pelestarian hutan dan lingkungan. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui ekowisata dapat menarik wisatawan yang tertarik pada keindahan alam dan keanekaragaman hayati, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, pengembangan hasil hutan non-kayu, seperti madu, rotan, dan minyak atsiri, dapat menjadi alternatif pendapatan yang menguntungkan bagi masyarakat lokal. Produk-produk ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem hutan tanpa merusaknya.
333. 8.Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung pengelolaan kebakaran hutan dan lahan secara efektif. Salah satu langkah strategis adalah membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Sektor swasta dapat terlibat dalam pendanaan dan pelaksanaan program-program konservasi hutan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan yang mendukung pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kerja sama internasional juga sangat vital. Dengan menjalin kolaborasi dengan negara-negara lain, Indonesia dapat memperoleh bantuan teknis, dana, dan teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. Kerja sama ini juga membuka peluang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan hutan dan mitigasi bencana kebakaran, yang dapat mempercepat tercapainya tujuan konservasi dan keberlanjutan ekosistem hutan.
334. 9.Penyesuaian terhadap Perubahan Iklim Untuk mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu, penyesuaian terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari strategi mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi. Rencana mitigasi dan adaptasi dapat mencakup langkah-langkah seperti pengembangan sistem pemantauan cuaca ekstrem dan titik panas yang lebih canggih, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons ancaman kebakaran. Mengingat pentingnya ketersediaan air di wilayah ini, konservasi sumber daya air juga menjadi aspek kunci. Dengan kondisi tanah yang rawan kekeringan, pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan waduk atau embung di lokasi-lokasi strategis seperti daerah hutan dan lahan gambut sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang diperburuk oleh kekeringan. Integrasi kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan, konservasi sumber daya air, dan pemantauan iklim secara berkelanjutan akan sangat mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu.
335. 10.Pengelolaan Berbasis Komunitas Pengelolaan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang efektif untuk menjaga keberlanjutan hutan dan lahan gambut, salah satunya melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm), di mana masyarakat diberikan hak akses legal untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Selain itu, penting untuk memberikan insentif kepada komunitas yang berhasil menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut, seperti penghargaan atau dukungan finansial. 4.1.6. Kekeringan Rekomendasi Jangka Pendek
336. 1.Membangun embung penampung air hujan Permasalahan yang sering terjadi ketika musim kemarau di beberapa tempat di Tanah Bumbu adalah kekeringan. Sulitnya sumber air tanah di daerah tersebut menjadikan masyarakat sulit memperoleh sumber air. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi bencana kekeringan adalah membangun embung penampung air hujan dimasing-masing rumah atau sedikitnya, membangun embung atau penampung air hujan untuk masyarakat desa, sehingga saat terjadinya musim kemarau tiba, masyarakat sudah memiliki sumber air cadangan.
337. 2.Mengkaji terlebih dahulu terkait jenis tanah atau tempat embung penampung air yang akan dibangun, karena tanah di Tanah Bumbu dominan berpori. Dalam pembangunan embung ataupun tempat penampungan air untuk skala kecil ataupun skala besar (satu desa) perlu pengkajian jenis tanah dan pertimbangan yang baik. Sebab, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki jenis tanah yang dominan berpori, sehingga apabila pembangunan embung dibangun di daerah yang kurang tepat akan menghasilkan penampungan yang tidak maksimal.
338. 3.Penyediaan Sumber Air Darurat Untuk menghadapi bencana kekeringan, perlu ada langkah-langkah tanggap darurat yang efektif dalam penyediaan air bersih. Pertama, distribusi air bersih menjadi salah satu solusi utama dengan menggunakan truk tangki untuk mengirimkan air ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Hal ini akan memastikan bahwa kebutuhan air untuk konsumsi sehari- hari dapat terpenuhi dengan segera. Selain itu, pemanfaatan sumur bor yang sudah ada atau yang baru dibangun di daerah-daerah rawan kekeringan perlu dioptimalkan untuk menyediakan sumber air tambahan. Terakhir, penggunaan embung dan kolam penampungan juga dapat dijadikan solusi alternatif dengan memanfaatkan waduk kecil untuk menampung air hujan yang dapat digunakan saat musim kemarau. Dengan pendekatan ini, kebutuhan air dapat dipenuhi dan mengurangi dampak buruk dari kekeringan yang terjadi.
339. 4.Pengelolaan Air yang Efisien pengelolaan air yang efisien sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya air yang terbatas dapat dimaksimalkan. Salah satunya adalah dengan pengaturan pembagian air yang adil, yaitu menerapkan jadwal pembagian air untuk kebutuhan domestik, irigasi pertanian, serta keperluan lainnya. Dengan cara ini, setiap sektor dapat mengakses air secara merata, mengurangi kemungkinan ketegangan antara kebutuhan yang berbeda. Selain itu, penghematan air juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat, seperti mengedukasi cara-cara menggunakan air bekas untuk keperluan lain, misalnya untuk menyiram tanaman atau mencuci kendaraan. Langkah-langkah ini dapat mengurangi pemborosan air, sehingga ketersediaannya lebih terjaga di tengah musim kekeringan yang panjang.
340. 5.Bantuan Langsung untuk Petani dan Peternak Bantuan langsung kepada petani dan peternak sangat diperlukan untuk mengatasi dampak kekeringan yang dapat merusak hasil pertanian dan peternakan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan air irigasi darurat menggunakan pompa air untuk mengalirkan air ke lahan pertanian yang kekurangan air. Hal ini akan membantu memastikan tanaman tetap terhidrasi dan mengurangi potensi kerugian bagi petani. Selain itu, penyediaan pakan ternak alternatif juga sangat penting, terutama di daerah yang sulit mendapatkan pakan selama musim kemarau. Dengan menyediakan pakan tambahan, peternak dapat menjaga kelangsungan hidup ternak mereka tanpa harus mengandalkan sumber pakan yang terbatas. Langkah-langkah ini akan membantu petani dan peternak bertahan menghadapi kekeringan dan memulihkan kegiatan ekonomi mereka setelah kondisi kembali normal.
341. 6.Penyediaan Logistik dan Kesehatan Penyediaan logistik dan layanan kesehatan yang cepat dan efektif sangat penting dalam menghadapi dampak kekeringan. Bantuan logistik berupa distribusi pangan dan obat-obatan harus segera disalurkan ke daerah-daerah yang terdampak parah, terutama di wilayah yang kesulitan mendapatkan pasokan makanan dan obat. Bantuan ini akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tercukupi selama masa krisis. Selain itu, untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat kekurangan air, seperti dehidrasi, penting untuk mendirikan pos kesehatan darurat di wilayah-wilayah yang rentan. Pos kesehatan ini dapat memberikan pertolongan pertama dan penanganan medis untuk mengurangi risiko penyakit terkait kekeringan serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut.
342. 7.Aktivasi Posko Darurat Aktivasi posko darurat sangat penting dalam mengelola respons terhadap kekeringan. Pendirian posko kekeringan di daerah-daerah yang terdampak dapat membantu memantau kondisi lokal secara real-time serta mengkoordinasikan bantuan yang diperlukan, seperti distribusi air bersih, pangan, dan obat-obatan. Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi dan logistik yang memudahkan koordinasi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat setempat. Selain itu, untuk mempercepat penanganan, perlu ada sistem pelaporan cepat yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kebutuhan darurat dengan mudah. Penggunaan hotline atau aplikasi pelaporan akan mempermudah akses bagi warga untuk menginformasikan keadaan mereka secara langsung kepada petugas atau pihak berwenang, sehingga bantuan dapat diberikan lebih cepat dan tepat sasaran.
343. 8.Modifikasi Cuaca (Jika Memungkinkan) Modifikasi cuaca dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kekeringan, terutama dalam keadaan darurat. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah teknologi hujan buatan. Teknologi ini dapat digunakan untuk merangsang hujan di wilayah yang kekurangan air, dengan tujuan mengisi waduk dan sumber air lainnya yang terdampak kekeringan. Hujan buatan dapat membantu meningkatkan cadangan air di daerah-daerah yang sangat membutuhkan, seperti untuk pertanian dan pasokan air bersih bagi masyarakat. Meskipun tidak selalu efektif di semua kondisi, modifikasi cuaca dapat menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk mengurangi dampak kekeringan yang berkepanjangan, asalkan dilakukan dengan teknologi yang tepat dan dengan pengawasan yang ketat.
344. 9.Edukasi Masyarakat Edukasi masyarakat merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak kekeringan dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana tersebut. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan sosialisasi langkah-langkah mitigasi kekeringan, seperti menanam tanaman yang membutuhkan air lebih sedikit dan lebih tahan terhadap kondisi kering. Selain itu, memanfaatkan teknologi irigasi tetes yang efisien dalam penggunaan air juga dapat menjadi solusi yang efektif. Melalui pelatihan dan penyuluhan, masyarakat dapat belajar cara mengelola sumber daya air secara lebih bijaksana dan mengurangi ketergantungan pada penggunaan air secara berlebihan. Edukasi ini tidak hanya membantu dalam menghadapi kekeringan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
345. 10.Koordinasi dan Kolaborasi Koordinasi antar instansi sangat penting dalam merespons bencana kekeringan secara efektif. Pemerintah daerah, BPBD, dan pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk menyusun strategi penanggulangan yang terpadu, serta memastikan distribusi bantuan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta juga dapat mempercepat penanganan kekeringan. Perusahaan lokal, misalnya, dapat diajak untuk berkontribusi dalam penyediaan air bersih atau logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Rekomendasi Jangka Panjang
346. 1.Penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan/perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Rekomendasi jangka panjang yang dapat dilakukan untuk pengendalian bencana kekeringan dapat dengan memantau perkembangan iklim, sehingga perlu penyediaan anggaran khusus untuk jaringan pengamatan iklim di daerah-daerah yang rawan kekeringan.
347. 2.Memberikan sistem reward dan punishment bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan/lahan. Kekeringan merupakan bencana yang sulit ditangani seperti bencana-bencana lainnya yang tidak bisa ditangani dengan hanya beberapa tahun. Hal ini di pengaruhi kondisi alam ataupun wilayah yang menyebabkan kekeringan, sehingga pelestarian ataupun upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air, hutan dan lahan perlu dilakukan dan membutuhkan proses yang cukup lama, sehingga pemerintah perlu meberikanreward danpunishment kepada masyarakat yang peduli lingkungan dan masyarakat yang merusak lingkungan.
348. 3.Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Air menjadi langkah penting dalam menghadapi bencana kekeringan, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Pembangunan embung, waduk, dan bendungan dapat membantu menyimpan cadangan air selama musim hujan, yang nantinya dapat digunakan pada musim kemarau. Infrastruktur ini akan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, dan ekosistem. Selain itu, pengembangan jaringan irigasi modern sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan distribusi air yang lebih merata ke lahan pertanian. Dengan pengelolaan yang baik, infrastruktur ini dapat mendukung ketahanan daerah terhadap kekeringan dalam jangka panjang.
349. 4.Pengembangan Teknologi Irigasi Pengembangan teknologi irigasi yang efisien sangat penting untuk mengatasi kekeringan di daerah rawan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan sistem irigasi hemat air seperti irigasi tetes atau sprinkler. Sistem ini memungkinkan penggunaan air yang lebih efisien dengan langsung mengarahkannya ke akar tanaman, mengurangi pemborosan yang biasanya terjadi pada sistem irigasi tradisional. Selain itu, teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk memantau kebutuhan air secara real-time, memastikan bahwa tanaman mendapatkan pasokan air yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dengan integrasi teknologi ini, efisiensi irigasi dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan mendukung ketahanan pangan meskipun menghadapi kondisi kekeringan.
350. 5.Penyesuaian Pola Pertanian Penyesuaian pola pertanian menjadi strategi yang krusial untuk menghadapi kekeringan dan memastikan keberlanjutan produksi pertanian. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkenalkan varietas tanaman tahan kekeringan, seperti sorgum, gandum, atau kacang- kacangan, yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap kondisi kekeringan dan dapat tetap tumbuh meski dengan pasokan air terbatas. Selain itu, diversifikasi tanaman juga penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrem. Dengan mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim lokal, mereka dapat lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi iklim yang tidak menentu. Kalender tanam yang disesuaikan dengan prediksi curah hujan dan ketersediaan air juga akan membantu petani merencanakan waktu tanam yang optimal, mengurangi kerugian akibat kekurangan air pada musim tertentu.
351. 6.Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal Peningkatan kapasitas komunitas lokal menjadi kunci untuk menghadapi tantangan kekeringan secara berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah edukasi dan pelatihan, di mana masyarakat diberikan pengetahuan tentang pengelolaan air yang efisien, teknik pertanian tanpa bakar, serta cara adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat dapat mengimplementasikan teknik yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya alam. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek konservasi air sangat penting untuk menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahap proyek dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan proyek- proyek konservasi air.
352. 7.Konservasi Ekosistem Konservasi ekosistem menjadi langkah strategis dalam mengatasi kekeringan dengan menjaga keseimbangan alam. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah rehabilitasi hutan, yaitu reboisasi di daerah tangkapan air untuk menjaga siklus hidrologi dan meningkatkan cadangan air tanah. Reboisasi ini juga membantu mengurangi erosi dan memperbaiki kualitas tanah. Selain itu, perlindungan daerah aliran sungai (DAS) sangat penting dalam menjaga kualitas dan kuantitas air. Dengan pengelolaan DAS berbasis ekosistem, kita dapat menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem, memelihara ketersediaan air, dan mengurangi dampak kekeringan.
353. 8.Pemantauan dan Sistem Peringatan Dini Pemantauan dan sistem peringatan dini merupakan komponen penting dalam menghadapi kekeringan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan teknologi satelit dan sistem prediksi iklim untuk memantau risiko kekeringan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap kondisi cuaca dan ketersediaan air, sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi lebih awal. Selain itu, pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas dapat membantu dalam memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat tentang ancaman kekeringan.
354. 9.Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan berperan penting dalam menghadapi tantangan kekeringan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mendukung penelitian tentang metode pengelolaan air, yang mencakup pengembangan teknologi ramah lingkungan dan tanaman adaptif terhadap kondisi kekeringan. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya air dan mengurangi ketergantungan pada teknik yang boros air. Selain itu, menggunakan data iklim jangka panjang untuk membuat kebijakan berbasis bukti sangat penting dalam merumuskan strategi mitigasi kekeringan yang lebih efektif.
355. 10.Penerapan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Penerapan kebijakan adaptasi perubahan iklim sangat penting untuk mengurangi dampak kekeringan yang semakin intensif. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah mengintegrasikan mitigasi kekeringan dalam strategi nasional adaptasi perubahan iklim. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan air dan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun terjadi perubahan iklim. Selain itu, dorong pengurangan emisi gas rumah kaca untuk meminimalkan dampak perubahan iklim jangka panjang. Dengan mengurangi emisi, dampak dari fenomena cuaca ekstrem seperti kekeringan dapat diminimalisir, serta membantu menciptakan iklim yang lebih stabil di masa depan.
356. 11.Diversifikasi Sumber Ekonomi Diversifikasi sumber ekonomi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian yang bergantung pada ketersediaan air. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi selain pertanian, seperti sektor industri kreatif, perikanan, atau kerajinan tangan, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan alternatif. Selain itu, promosikan ekowisata atau hasil hutan non-kayu, seperti madu, rotan, atau minyak atsiri, sebagai sumber pendapatan alternatif yang ramah lingkungan. Pengembangan ekowisata dapat memanfaatkan potensi alam yang ada, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan diversifikasi ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada pertanian yang rentan terhadap kekeringan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara lebih berkelanjutan.
357. 12.Kolaborasi Lintas Sektor Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kekeringan secara efektif. Melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi internasional dalam pengembangan program yang terpadu akan memastikan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi kekeringan. Kerjasama ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur air, penyuluhan kepada masyarakat, serta riset untuk mengembangkan teknologi irigasi yang lebih efisien. Selain itu, jalin kemitraan dengan negara-negara lain untuk berbagi teknologi dan pengalaman dalam pengelolaan kekeringan, seperti modifikasi cuaca atau pengelolaan sumber daya air. 4.1.7. Tanah Longsor Rekomendasi Jangka Pendek
358. 1.Membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat Tanah Longsor dominan terjadi di daerah yang memiliki kemiringan terjal dan terjadi akibat terganggunya kestabilan tanah, sehingga salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan adalah pembuatan terasering. Terasering dengan sistem drainase yang tepat sehingga dapat meminimalisisr risiko tanah longsor.
359. 2.Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan Kestabilan tanah yang terganggu dan dipengaruhi oleh factor-faktor luar, dapat menyebabkan bencana tanah longsor, sehingga untuk daerah ataupun rumah yang berada di daerah yang miring dapat melakukan pemadatan tanah sekitar rumah agar tanah yang ada tetap stabil dan risiko bencana tanah longsor dapat diminimalisir.
360. 3.Pengenalan daerah rawan longsor Pemerintah dan pihak berwenang sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengenalkan daerah-daerah yang rawan tanah longsor dan memiliki pengetahuan pencegahan tanah longsor dan upaya penyelamatan ketika terjadinya tanah longsor.
361. 4.Selalu waspada ketika curah hujan Tinggi. Tanah Longsor sering terjadi ketika curah hujan Tinggi dan di daerah yang relatif miring, sehingga permukiman yang terdapat di daerah kemiringan lereng terjal dapat waspada ketika curah hujan Tinggi.
362. 5.Evakuasi dan Perlindungan Masyarakat Evakuasi dan perlindungan masyarakat sangat penting dalam menghadapi bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Bumbu. Langkah pertama adalah melakukan evakuasi darurat, memindahkan penduduk dari area rawan longsor ke tempat yang aman. Selanjutnya, posko darurat harus segera didirikan untuk menampung warga yang terdampak, menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu, distribusi bantuan logistik seperti selimut, perlengkapan medis, dan perlengkapan sanitasi juga harus segera disalurkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat selama masa darurat. Keberhasilan langkah- langkah ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah, petugas darurat, dan masyarakat setempat.
363. 6.Stabilisasi Area Longsor Stabilisasi area longsor merupakan langkah penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut setelah bencana. Pembersihan material longsor harus segera dilakukan dengan mengerahkan alat berat untuk membersihkan tanah dan puing-puing yang menghalangi jalan atau menutupi rumah. Selain itu, tindakan pencegahan sementara seperti memasang terpal atau geotekstil di area rawan dapat mencegah erosi lebih lanjut. Di lereng curam, membangun tanggul atau penahan longsor sementara juga penting untuk mengurangi potensi longsor susulan dan menjaga keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut
364. 7.Pemantauan dan Deteksi Dini Pemantauan dan deteksi dini sangat penting untuk mengurangi risiko longsor lebih lanjut. Pantauan visual dapat dilakukan dengan melibatkan tim siaga yang secara rutin memantau kondisi lereng rawan longsor. Selain itu, penggunaan alat deteksi longsor, seperti sensor sederhana, bisa membantu mendeteksi pergerakan tanah di lokasi berisiko. Penerapan sistem peringatan dini, seperti sirene atau pengumuman langsung, juga dapat memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat untuk mengantisipasi ancaman longsor susulan dan mengambil langkah-langkah evakuasi dengan lebih efektif.
365. 8.Edukasi dan Informasi Masyarakat Edukasi dan informasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana longsor. Sosialisasi cepat dapat dilakukan dengan menginformasikan kepada warga tentang tanda-tanda awal tanah longsor, seperti retakan di tanah atau aliran air yang keruh, yang dapat menjadi indikasi adanya ancaman. Selain itu, pelatihan tanggap darurat juga perlu diberikan, memberikan panduan praktis tentang bagaimana cara evakuasi dan tindakan penyelamatan diri yang harus diambil jika longsor terjadi, sehingga masyarakat dapat merespons dengan cepat dan tepat dalam situasi darurat.
366. 9.Koordinasi dan Penanganan Terpadu Koordinasi dan penanganan terpadu sangat penting dalam menghadapi bencana tanah longsor. Tim reaksi cepat harus dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak, seperti BPBD, TNI/Polri, dan relawan lokal, untuk memastikan respon yang cepat dan efektif dalam menangani bencana. Selain itu, koordinasi antar-instansi perlu ditingkatkan, terutama antara pemerintah daerah, dinas pekerjaan umum, dan instansi terkait lainnya, untuk mempercepat proses penanganan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada masyarakat terdampak, serta memastikan langkah-langkah pencegahan yang tepat.
367. 10.Penutupan Aktivitas di Area Berbahaya Penutupan aktivitas di area berbahaya sangat penting untuk mencegah terjadinya longsor lebih lanjut. Larangan aktivitas seperti penebangan pohon, penggalian tanah, atau pembangunan di area rawan longsor harus diberlakukan secara tegas. Aktivitas-aktivitas ini dapat memperburuk kondisi lereng dan meningkatkan risiko longsor. Selain itu, penempatan tanda peringatan dan pagar sementara di lokasi berbahaya juga diperlukan untuk membatasi akses masyarakat ke area yang berisiko, guna melindungi keselamatan mereka dan mencegah kecelakaan.
368. 11.Penanganan Dampak Kesehatan Penanganan dampak kesehatan akibat bencana tanah longsor memerlukan perhatian khusus. Layanan medis harus disediakan dengan mendirikan fasilitas kesehatan di dekat lokasi terdampak untuk menangani korban cedera dengan cepat dan efektif. Selain itu, pencegahan penyakit menjadi prioritas, dengan memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai guna menghindari penyebaran penyakit pasca-bencana, seperti diare dan infeksi kulit, yang sering muncul dalam situasi darurat.
369. 12.Perbaikan Infrastruktur Darurat Perbaikan infrastruktur darurat pasca bencana tanah longsor sangat penting untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan. Perbaiki akses jalan yang tertutup longsor dengan segera agar jalur logistik dan bantuan dapat berjalan lancar. Jika infrastruktur rusak parah, bangun jembatan sementara atau jalur alternatif untuk memastikan mobilitas warga dan bantuan dapat kembali berjalan normal. Upaya ini akan mempercepat proses pemulihan dan mempermudah akses menuju daerah yang terdampak. Rekomendasi Jangka Panjang
370. 1.Tidak membangun permukiman ataupun lahan terbangun di lokasi rawan tanah longsor Dalam perencanaan dan penataan ruang wilayah, perlu diperhatikan daerah-daerah yang memiliki potensi bencana, sehingga dalam pembangunan perlu pertimbangan-pertimbangan agar bangunan tidak memiliki risiko bencana tanah longsor. Perencanaan tersebut tentunya harus mengkaji karakterstik daerah.
371. 2.Relokasi dan penghijauan dengan jenis tanaman dan jarak tanam yang tepat Tidak hanya upaya mencintai lingkungan, penghijauan juga bisa mencegah ataupun meminimalisisr bencana tanah longsor. Khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80% sebaiknya dilakukan penanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput, sehingga tanah dapat tertahan dan tidak memiliki beban yang terlalu berat. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat.
372. 3.Pengelolaan Lahan dan Lereng Pengelolaan lahan dan lereng di daerah rawan longsor sangat penting untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. Reboisasi dan konservasi vegetasi perlu dilakukan dengan menanam pohon dan tanaman berakar kuat di lereng-lereng untuk memperkuat struktur tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan daya serap air. Penerapan sistem terasering pada lahan miring juga dapat membantu mencegah erosi dan memperlambat aliran air yang dapat memicu longsor. Selain itu, perlu ada regulasi ketat yang melarang pembukaan lahan secara sembarangan, terutama di daerah perbukitan, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem yang memperburuk risiko longsor.
373. 4.Pembangunan Infrastruktur Penahan Longsor Pembangunan infrastruktur penahan longsor di daerah rawan sangat penting untuk mengurangi risiko tanah longsor. Salah satunya adalah dengan membangun dinding penahan tanah di lokasi-lokasi dengan risiko tinggi untuk mencegah pergerakan tanah yang dapat memicu longsor. Selain itu, pengembangan sistem drainase yang baik juga perlu dilakukan untuk mengurangi akumulasi air yang dapat menyebabkan saturasi tanah dan meningkatkan potensi longsor. Terakhir, pengelolaan aliran air yang tepat juga harus diperhatikan dengan membuat saluran air yang dapat mengarahkan aliran jauh dari lereng curam, sehingga dapat mencegah kerusakan dan pergerakan tanah yang berbahaya.
374. 5.Zonasi dan Tata Ruang Zonasi dan tata ruang yang baik sangat penting untuk mencegah bencana longsor. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperbarui peta wilayah rawan longsor secara berkala dan menggunakannya sebagai panduan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sehingga pembangunan bisa terhindar dari daerah berisiko tinggi. Relokasi pemukiman dari area yang sering mengalami longsor ke lokasi yang lebih aman juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi potensi korban jiwa. Selain itu, pembangunan berbasis risiko harus diterapkan dengan menghindari pembangunan di lereng curam atau daerah yang tidak stabil secara geologis, guna mencegah terjadinya longsor di masa depan.
375. 6.Pemantauan dan Sistem Peringatan Dini Pemantauan dan sistem peringatan dini memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana longsor. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menggunakan teknologi pemantauan lereng seperti sensor pergerakan tanah, radar, atau satelit untuk memantau stabilitas lereng secara real-time. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi longsor. Selain itu, sistem peringatan dini yang mengandalkan teknologi, seperti sirene atau aplikasi berbasis teknologi, dapat dipasang untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang ancaman longsor, sehingga memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan evakuasi yang diperlukan.
376. 7.Edukasi dan Pemberdayaan Komunitas Edukasi dan pemberdayaan komunitas merupakan aspek penting dalam mengurangi risiko tanah longsor. Pendidikan kebencanaan yang mengajarkan masyarakat tentang tanda-tanda awal longsor dan langkah mitigasi yang perlu diambil dapat meningkatkan kesiapsiagaan. Selain itu, pelatihan siaga longsor yang melibatkan komunitas lokal dalam simulasi evakuasi memberikan keterampilan praktis dalam menghadapi bencana. Peningkatan kesadaran lingkungan juga diperlukan, dengan mendorong masyarakat untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, seperti tidak membuang sampah di saluran air, guna mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem ekosistem yang dapat memperburuk bencana longsor.
377. 8.Penelitian dan Pengembangan Teknologi Penelitian dan pengembangan teknologi memainkan peran penting dalam mitigasi tanah longsor. Kajian geologi dan hidrologi perlu dilakukan untuk memahami pola curah hujan, jenis tanah, dan potensi longsor di wilayah rawan, sehingga langkah-langkah pencegahan yang lebih tepat dapat diterapkan. Selain itu, inovasi teknologi penanganan longsor seperti pengembangan teknologi untuk memperkuat lereng atau memperbaiki tanah yang rentan longsor akan sangat membantu dalam mengurangi risiko bencana, baik melalui teknik konstruksi yang lebih baik maupun solusi berbasis teknologi terbaru yang dapat menstabilkan tanah.
378. 9.Penyesuaian terhadap Perubahan Iklim Penyesuaian terhadap perubahan iklim menjadi kunci dalam mitigasi risiko tanah longsor. Mitigasi dampak iklim dapat dilakukan dengan mengintegrasikan adaptasi terhadap curah hujan ekstrem dalam kebijakan pengelolaan bencana, seperti memprediksi dan merespons perubahan pola hujan yang dapat memicu longsor. Selain itu, konservasi hutan juga sangat penting karena hutan berfungsi sebagai sistem alami yang mengurangi risiko longsor dengan menjaga kestabilan tanah melalui akar pohon yang mengikatnya, serta memperbaiki kualitas tanah dan mengurangi erosi.
379. 10.Kolaborasi dan Pendanaan Berkelanjutan Kolaborasi dan pendanaan berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan mitigasi tanah longsor. Kerja sama antar-instansi perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk merumuskan strategi yang komprehensif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan tanah longsor. Selain itu, dana khusus mitigasi perlu dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada pengurangan risiko tanah longsor, seperti pembangunan infrastruktur penahan longsor, reboisasi, dan sistem peringatan dini di wilayah rawan.
380. 11.Diversifikasi Ekonomi Lokal Diversifikasi ekonomi lokal menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada eksploitasi lahan yang rentan terhadap longsor. Mendorong ekonomi berbasis konservasi dengan mengembangkan sektor-sektor seperti ekowisata atau pertanian ramah lingkungan dapat memberikan alternatif pendapatan tanpa merusak lingkungan. Selain itu, pelatihan alternatif mata pencaharian seperti keterampilan dalam kerajinan, pariwisata, atau teknik pertanian berkelanjutan perlu diberikan kepada masyarakat yang bergantung pada pembukaan lahan di lereng curam, sehingga mereka dapat beralih ke sumber pendapatan yang lebih aman dan berkelanjutan. 4.2. REKOMENDASI DARI HASIL IKD Dasar kajian risiko bencana dalam menentukan rekomendasi pilihan tindakan terkait kajian kapasitas daerah melalui hasil kajian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa yang telah digabung dengan hasil tingkat bahaya, tingkat penduduk terpapar, tingkat kerugian, tingkat kerusakan lingkungan, dan tingkat kesiapsiagaan. Kajian ketahanan daerah yang difokuskan untuk pemerintahan daerah didasarkan dari indeks ketahanan daerah (IKD). sedangkan kajian kesiapsiagaan yang difokuskan terhadap masyarakat memiliki 19 indikator. IKD melingkupi 8 (delapan) jenis bahaya yang menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil kajian tersebut dihasilkan rekomendasi tindakan untuk Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya penyelenggaraan bencana yang lebih terencana. Rekomendasi tindakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu harus dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Keberhasilan pelaksanaan program di tingkat pusat juga akan mengacu kepada manfaat dan pencapaian program tersebut di tingkat daerah. Dari hasil pencapaian Indeks Ketahanan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka didapatkan rekomendasi sebagai berikut;
381. 1.Penguatan aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Tanah Bumbu sudah menyusun peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) yang melibatkan pemangku kebijakan di Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu membuat peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) yang melibatkan pemangku kebijakan. Selain itu, diharapkan peraturan daerah PB akan menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan daerah lainnya (seperti RTRW, IMB, perijinan kawasan industri, dan lain sebagainya) dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
382. 2.Penguatan aturan dan mekanisme Forum PRB Kabupaten Tanah Bumbu belum berinisiatif untuk membentuk FPRB yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Tanah Bumbu juga belum melakukan diskusi antar kelompok untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan FPRB. Sebaiknya BPBD Kabupaten Tanah Bumbu segera membentuk FPRB serta menyepakati aturan tersebut dan menggunakannya dalam pembentukan FPRB. Dengan demikian diharapkan ada penguatan FPRB dalam bentuk regulasi dan mampu mempercepat upaya PRB di Kabupaten Tanah Bumbu.
383. 3.Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu belum mempunyai rencana penanggulangan bencana yang diperkuat dengan peraturan daerah tentang RPB tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu menyusun RPB yang diperkuat dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana dimana RPB tersebut berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana yang telah disusun secara partisipatif dan melibatkan multipihak. Peraturan daerah tersebut diharapkan mampu memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu.
384. 4.Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mempertimbangkan informasi ancaman bencana dibuktikan dengan adanya Perda No. 03 Tahun
385. 2017.Peraturan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan aturan tataguna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip PRB supaya ada tindakan hukum terhadap pelanggaran peruntukan tata ruang di Kabupaten Tanah Bumbu.
386. 5.Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diperkuat dengan kelengkapan struktur BPBD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2010. Dibuktikan dengan Perda No. 6 tahun 2011 tentang pembentukan BPBD. Namun BPBD Kabupaten Tanah Bumbu belum didukung dengan kebutuhan sumber daya (dana, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya sehingga, BPBD tersebut belum dapat berfungsi secara efektif dalam mengoordinasikan, memberi komando para SKPD terkait dalam penyelenggaraan PB. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebaiknya mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya BPBD baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga BPBD mampu menjalankan fungsinya secara efektif.
387. 6.Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana yang telah diperkuat dengan adanya regulasi daerah tentang RPB. Harapannya Kabupaten Tanah Bumbu setelah selesai membuat KRB segera menyusun dokumen RPB sesuai dengan hasil pengkajian risiko bencana dan diperkuat dengan peraturan daerah untuk mengimplementasikannya.
388. 7.Penguatan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga Kabupaten Tanah Bumbu memiliki mekanisme yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan. Mekanisme tersebut juga telah didukung oleh aturan dan sumberdaya yang memadai, akan tetapi hasil dari mekanisme tersebut belum dimanfaatkan pada masig- masing stakeholder. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebaiknya memberi pengarahan kepada setiap stakeholder agar memanfaatkan mekanisme bagi-guna data dan informasi kebencanaan. Dengan demikian diharapkan mekanisme tersebut mampu menghasilkan program bersama yang terstruktur dan berkelanjutan.
389. 8.Penguatan pusdalops penanggulangan bencana Kabupaten Tanah Bumbu belum membentuk Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat membentuk Pusdalops yang didukung dengan peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa kritis. Dengan adanya peralatan pendukung tersebut, Pusdalops mampu menjalankan fungsinya dalam penanganan masa krisis secara efektif. Efektivitas yang dimiliki Pusdalops ataupun SKTD dapat dijadikan acuan untuk perencanaan tanggap darurat selanjutnya.
390. 9.Penguatan sistem pendataan bencana daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional, sehingga hubungan ini belum dapat saling memanfaatkan dalam membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Maka diharapkan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bisa membuat sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terintegerasi dengan sistem pendataan nasional sehingga sistem tersebut dapat dimanfaatkan oleh multi stakeholder, sehingga sistem pendataan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun skenario pencegahan dan kesiapsiagaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
391. 10.Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan bencana secara bertahap dan berlanjut mulai dari pelatihan, simulasi hingga uji sistem. Namun dari pelatihan tersebut masyarakat dan pemangku kepentingan belum sadar akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Oleh sebab itu, diharapkan kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
392. 11.Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu menyusun kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi atau dokumen kajian lainnya untuk bencana prioritas yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah, sehingga harapannya kajian yang telah terintegerasi memiliki dampak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
393. 12.Meningkatkan tata kelola pemeliharaan peralatan serta jaringan penyediaan/distribusi logistik Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki lembaga khusus yang berperan menangani pemeliharaan peralatan dansupply chain logistik secara. Oleh karena itu, perlu dibuat lembaga khusus untuk menangani hal tersebut dan diharapkan mempunyai kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menjalankan tugasnya untuk kebutuhan darurat bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, diperlukan pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang berkualitas dan berkuantitas yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana.
394. 13.Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk pengurangan risiko bencana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum melakukan penyusunan tata ruang dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat membuat RTRW dalam rangka mengitegerasikan penanggulangan bencana secara inklusif. Karena dengan pengintegerasian RTRW dapat mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas kabupaten dalam penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
395. 14.Peningkatan kapasitas dasar sekolah dan madrasah aman bencana Sosialisasi tentang hasil, manfaat dan tujuan dari program dan kegiatan sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB) kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu perlu dioptimalkan hingga dapat mencapai 75% sekolah tingkat pendidikan dasar (SD), menengah (SMP) hingga perguruan Tinggi yang berada di kawasan rawan bencana tentang SMAB. Dengan dilakukannya sosialisasi program dan kegiatan SMAB tersebut, seluruh sekolah di kawasan rawan bencana bisa menerapkan 3 (tiga) pilar SMAB yaitu pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, dan sarana prasarana. Pelaksanakan kegiatan/program SMAB di sekolah/madrasah aman bencana tersebut diharapkan mampu dilakukan secara komprehensif.
396. 15.Peningkatan kapasitas dasar rumah sakit dan puskesmas aman bencana Kabupaten Tanah Bumbu sudah melakukan sosialisasi program dan kegiatan Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) di seluruh rumah sakit daerah yang berada di daerah rawan bencana. Dengan terlaksananya sosialisasi tersebut, diharapkan seluruh rumah sakit di daerah rawan bencana menerapkan 4 (empat)modul safety hospital yaitu kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman bencana, sarana prasarana rumah sakit aman bencana, dan kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
397. 16.Pembangunan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada komunitas-komunitas masyarakat, akan tetapi peningkatan kapasitas desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana belum dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya peningkatan kapasitas desa di seluruh kawasan bencana yang menerapkan indikator destana. Dengan kegiatan tersebut diharapkan destana dapat berkontribusi pada pembangunan desa berwawasan PRB dan membantu pembangunan desa tangguh bencana di tempat lain.
398. 17.Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tsunami melalui perencanaan kontijensi. Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki rencana kontijensi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan Tsunami. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebaiknya segera menyusun dan mengesahkan rencana kontijensi yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontijensi ini diharapkan dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana.
399. 18.Penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat bencana Prosedur perbaikan darurat bencana belum dibuat untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Tanah Bumbu yang diperkuat dengan aturan daerah baik melalui surat keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah, sehingga prosedur tersebut belum mampu mengakomodir pemerintah, komunitas, dan usaha dalam perbaikan darurat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu membuat aturan daerah terkait perbaikan darurat bencana yang di dalamnya telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha dalam perbaikan darurat bencana dan dapat memulihkan fungsi fasilitas kritis secepatnya. Agar masa penanganan darurat bencana berjalan lebih efektif maka diperlukan evaluasi terhadap prosedur yang telah disusun. 4.3. PEMANFAATAN KAJIAN RISIKO BENCANA Pengurangan risiko bencana tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri oleh individu ataupun lembaga. Untuk pengurangan risiko bencana dibutuhkan integrasi antar pemangku kepentingan, mulai organisasi pemerintahan secara vertikal maupun horizontal maupun masyarakat secara umum, perguruan Tinggi dan pihak swasta. Pengurangan risiko bencana, dapat dilakukan dengan mengelola ruang dengan baik. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Pada dasarnya penataan ruang mencakup tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu pendekatan yang diyakini dapat mewujudkan keinginan akan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan penataan ruang, ruang kehidupan direncanakan menurut kaidah-kaidah yang menjamin tingkat produktivitas yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat penghuninya. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) disusun dan ditetapkan, menimbang bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana …(konsideran menimbang huruf e). Pada undang-undang yang sama, pasal 2, penataan ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Penataan ruang berbasis mitigasi bencana dapat dimaknai sebagai Penataan Ruang yang diposisikan sebagai salah satu upaya atau instrumen Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction/DRR). Sedangkan Menurut Rustiadi (2004), menyatakan bahwa penataan ruang memiliki tiga urgensi, yaitu: pertama; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktifitas dan efisiensi), kedua; alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan,dan keadilan), dan ketiga; keberlanjutan (prinsip sustainability). Sebagai negara rawan bencana, sangat penting bagi seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana. Salah satunya, melalui upaya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana yang timbul. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar setiap daerah memiliki perencanaan penanggulangan bencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, sangatlah penting bagi setiap daerah untuk mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Rencana Tata Ruang. Salah satu azas dalam penataan ruang adalah keberlanjutan. Salah satu unsur dalam keberlanjutan adalah keberlanjutan lingkungan maupun keberlanjutan kegiatan yang diselenggarakan di dalam kawasan tersebut. Upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan maupun kehidupan manusia yang menempati kawasan tersebut mengurangi bencana merupakan salah satu mitigasi terhadap bencana yang selalu menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana tata ruang. Untuk itu, unsur kebencanaan sudah menjadi kewajiban utama yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana tata ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, disebutkan bahwa terdapat dua jenis rencana tata ruang yaitu rencana umum yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wllayah dan Rencana Rinci yang ditetapkan secara hirarkis dan berkekuatan hukum. Analisis yang dilakukan dalam perencanaan adalah menganalisis lokasi berdasarkan kawasan yang dapat dijadikan kawasan budidaya dan kawasan lindung. Secara umum kawasan lindung tidak dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya, karena kawasan lindung adalah kawasan yang tidak memenuhi kriteria layak untuk dijadikan kawasan budidaya. Tidak dapat dijadikan kawasan budidaya, karena merupakan kawasan yang apabila dilakukan budidaya di atasnya akan membahayakan siapapun yang akan melakukan kegiatan pada kawasan tersebut. Rencana tata ruang diposisikan pada kondisi pencegahan terhadap bencana/ pra bencana, pada lokasi bencana tersebut diduga akan terjadi. Secara lebih rinci dalam UU 24/2007 disebutkan bahwa pada situasi tidak terjadi bencana diperlukan Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang dalam bentuk pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, untuk menghindari terjadinya kerugian bila terjadi bencana pada lokasi tersebut. Gambar 4.2. Keterkaitan Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana Sumber: Prawiranegara, Mirwansyah, Penataan Ruang Berbasis Mitigasi / Pengurangan Risiko Bencana, 2015 Setelah Indonesia didera berbagai bencana, kajian kebencanaan menjadi hal yang wajib dipertimbangkan. Untuk itu maka disusunlah kajian mengenai risiko bencana maupun rencana penanggulangan bencana, Hal ini diharapkan akan mempermudah dan akan menajamkan rencana yang disusun untuk menata ruang suatu wilayah. Dengan memasukkan kajian risiko bencana untuk mengidentifikasikan kerawanan, tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas di suatu wilayah, dapat mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang harus menjadi prioritas pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Rencana tata ruang berdasarkan perspektif mitigasi bencana, sangat berguna dalam mereduksi keterpaparan jumlah penduduk, kerugian sosial, ekonomi, dan sarana prasarana (fisik) dari ancaman bencana. Kajian risiko bencana menjadi masukan dan menyempurnakan rencana tata ruang, terutama pada tahapan analisis. Substansi kebencanaan dalam Permen ATR / BPN Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi dapat dilihat pada Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Provinsi memuat ketentuan khusus kawasan rawan bencana. Pada peraturan yang sama, pada lampiran 2 dan 3 mengenai pedoman penyusunan RTRW kabupaten dan kota, muatan mengenai kebencanaan diatur dalam rencana Struktur ruang :
a.Sistem jaringan sumber daya air berupa sistem pengendalian banjir
b.Sistem jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana Pada rencana pola ruang, diatur mengenai :
a.Kawasan rawan bencana adalah bagian dari kawasan lindung
b.Ruang evakuasi bencana (utk RTRW Kota) Selain itu, dalam muatan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota diatur pula bahwa kawasan rawan bencana dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis. Pada ketentuan umum peraturan zonasi memuat ketentuan khusus kawasan rawan bencana. Muatan kebencanaan ntuk setiap rencana tata ruang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 4.3. Substansi kebencanaan dalam berbagai hirarki Rencana Tata Ruang Sumber : Disempurnakan dari Prawiranegara, Mirwansyah, Penataan Ruang Berbasis Mitigasi / Pengurangan Risiko Bencana, 2015 Dalam mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana tata ruang, terdapat 3 (tiga) hal yang harus dilakukan, yaitu: 1) Integrasi dokumen/proses: mengatur bagaimana mengintegrasikan kajian risiko bencana (KRB) dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam dokumen rencana tata ruang (RTR) dalam proses penyusunan rencana tata ruang. 2) Integrasi spasial: mengatur bagaimana mengintegrasikan kajian risiko bencana (KRB) ke dalam muatan rencana tata ruang. 3) Koordinasi kelembagaan. Integrasi Kajian Risiko Bencana ke dalam rencana tata ruang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data fisik lingkungan oleh kedua jenis kajian tersebut. Selain itu, data sosial ekonomi yang digunakan dalam KRB untuk menganalisis Kerentanan setiap bahaya, juga dimanfaatkan dalam perencanaan tata ruang untuk menghitung proyeksi 20 tahun jang akan datang, meskipun untuk penyusunan rencana tata ruang dibutuhkan banyak data pendukung lainnya, mengingat sistem proyeksi kajian risiko bencana dan rencana tata ruang berbeda. Untuk itu maka proyeksi yang digunakan pada analisis kebencanan pada KRB tidakmdapat digunakan oleh rencana tata ruang yang menggunakan skenario pengembangan ekonomi untuk melakukan proyeksi, sekalipun untuk menyusun peta kerentanan juga menggunakan data kependudukan sampai tingkat desa. Data, informasi dan peta setiap jenis bencana dari KRB digunakan sebagai peta rawan bencana dapat digunakan untuk menyusun analisis kesesuaian lahan sehingga diperoleh peta rekomendasi kesesuaian lahan pada rencana tata ruang, Rekomendasi kesesuaian lahan selanjutnya digunakan untuk merumuskan rencana pola ruang, dimana kawasan risiko bencana berdasarkan tipologinya ditentukan untuk menjadi kawasan lindung, menentukan ruang evakuasi bencana, hunian sementara dan lokasi permukiman kembali. Data tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis peta-peta risiko bencana yang dirumuskan setelah analisis untuk memperoleh peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas setiap bencana. Peta Risiko bencana digunakan untuk merumuskan kebijakan pengurangan risiko bencana berupa penurunan tingkat bahaya, penurunan tingkat kerentanan yang dituangkan dalam rencana pola ruang berupa kawasan lindung dan peningkatan kapasitas daerah maupun masyarakat terhadap semua bencana dengan ditetapkannya ruang evakuasi bencana, hunian sementara dan lokasi permukiman kembali . Selain itu, peta risiko dianalisis juga untuk memperoleh skala prioritas penanganan bencana. Peningkatan kapasitas juga dapat dilakukan dengan menyusun rencana jalur evakuasi dan perencanaan sistem prasarana mitigasi pada rencana tata ruang. Gambar 4.4. Kerangka Pikir Muatan Pedoman Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (P2R PRB) Sumber : Disempurnakan dari Prawiranegara, Mirwansyah, Penataan Ruang Berbasis Mitigasi / Pengurangan Risiko Bencana, 2015 Rencana pola ruang dan rencana struktur ruang digunakan untuk merumuskan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program struktural (prasarana) dan nonstruktural mitigasi bencana. Terakhir, rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang telah ditetapkan diatur lagi dalam ketentuan pengendalian penataan ruang berupa ketentuan khusus peraturan zonasi (PZ) di kawasan bencana (overlay zoning). Integrasi Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana tata ruang dapat dilihat pada Gambar 4.4. Tingkat kedetilan KRB yang menggunakan peta dengan skala 1 : 50.000 untuk kabupaten dan 1 : 25.000 untuk kota, setara dengan skala yang digunakan untuk menyusun rencana umum dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan kota dan tidak digunakan untuk menyusun rencana rinci tata ruang. Karenanya maka KRB ini sangat membantu dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk rencana rinci tata ruang yang lebih detail, perlu dilakukan penelitian lebih detil, seperti penelitian geologi dengan skala lebih besar yang saat ini telah dilakukan pada beberapa kawasan di Indonesia. Namun demikian data desa yang digunakan dalam KRB dapat digunakan untuk membantu mendetilkan kajian pada penyusunan rencana rinci. Hasil pengkajian risiko bencana menunjukkan bahwa terdapat dua jenis bencana di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki risiko rendah, yaitu gempa bumi dan tsunami. Sementara itu, terdapat lima jenis bencana yang termasuk dalam kategori risiko sedang, yaitu banjir bandang, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. Adapun bencana yang memiliki risiko tinggi meliputi dua jenis, yaitu banjir serta gelombang ekstrem dan abrasi. Peta yang dihasilkan digunakan untuk melihat gambaran wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu telah terstandar dan mengikuti aturan yang berlaku. Kajian Risiko Bencana (KRB) juga disusun secara komprehensif dengan melibatkan instansi lintas sektoral. Hal ini, dikarenakan data pendukung dalam pengkajian yang dilakukan merupakan data yang berasal dari instansi dan lembaga yang berwenang baik di daerah maupun di nasional. Selain itu bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Bumbu ini dari segi penyajian dilakukan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Kajian Risiko Bencana (KRB) digunakan sebagai landasan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh sebab itu, hasil pengkajian risiko ini dapat disepakati dan dilegalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu bisa lebih terarah. Diharapkan dengan adanya perkuatan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap pengkajian risiko bencana maka tercipta dasar dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan yang diambil nantinya dapat lebih menyentuh kepada upaya pengurangan dampak korban bencana, kerugian fisik, dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu. BUPATI TANAH BUMBU, H. M. ZAIRULLAH AZHAR