Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang dibentuk pada 8 April 2003, memiliki tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini berperan krusial dalam desentralisasi pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah secara spesifik. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta program pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, ekonomi berbasis maritim dan agroindustri, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang dibentuk pada tahun 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, mengemban mandat krusial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan otonomi. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan spesifik masyarakat di wilayahnya.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan daerah. Dari penetapan peraturan daerah hingga penyediaan layanan dasar seperti kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit, serta pembangunan infrastruktur vital seperti jalan dan pelabuhan, semua menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
Intervensi program strategis pemerintah daerah ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur wilayah, pengelolaan sumber daya alam yang arif, serta pengembangan ekonomi berbasis maritim dan agroindustri. Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel juga menjadi prioritas utama, terbukti dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkontribusi pada isu nasional melalui perannya dalam ketahanan pangan dengan produksi pertanian yang signifikan, serta perekonomian nasional melalui sektor pertambangan dan perkebunan. Pengembangan pariwisata daerah juga diharapkan dapat mendukung program pariwisata nasional dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perizinan usaha dan pertanian. Layanan pengaduan serta informasi publik melalui e-PPID juga tersedia untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah entitas vital yang menjalankan otonomi daerah dan melayani masyarakat dengan visi "Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis." Dengan cakupan tugas yang luas dan kontribusi signifikan pada isu-isu nasional, pemerintah daerah ini menjadi pilar penting dalam pembangunan dan kesejahteraan warga Tanah Bumbu.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2018
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu diubah, yaitu penambahan pengertian tentang Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Penghapusan; tujuan Penyertaan Modal Daerah; Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setingi-tingginya sebesar Rp.105.764.452.300,00 (seratus lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang dibayarkan mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB IIIA terkait Pengelolaan Penyertaan Modal Berupa Barang.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; DASAR, FUNGSI, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; HAK DAN KEWAJIBAN; PENGELOLAAN PENDIDIKAN; KURIKULUM MUATAN LOKAL; PENDIDIKAN AGAMA; PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; PENDIRIAN, PENAMBAHAN ATAU PERUBAHAN DAN PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN; DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH; BANTUAN PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN; SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN; KERJA SAMA; EVALUASI DAN PENGAWASAN; PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENDANAAN PENDIDIKAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2025
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 12 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan. Ruang lingkup PGRM mencakup: bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Organisasi penyelenggara PGRM yaitu tim pengarah PGRM, tim pembina PGRM, tim penggerak PGRM, dan agen PGRM. Gotong royong mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat secara swadaya terhadap program atau kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama. Gotong royong stimulan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau Kelompok Tani setempat, yang dikoordinasikan oleh agen PGRM. Gotong royong stimulan yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan dikoordinasikan oleh Agen PGRM dengan melibatkan Petugas Pengatur Air dan Ketua Kelompok Tani diwilayah kelompok tani bersangkutan. Jenis program atau kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong padat karya meliputi tetapi tidak terbatas pada: pembangunan jalan baru/jalan usaha tani; pembangunan/normalisasi saluran irigasi; pembangunan badan jalan; perkerasan jalan lingkungan; pembangunan rabat beton jalan lingkungan; dan pembangunan fasilitas lainnya. Program atau kegiatan gotong royong padat karya yang berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGRM yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dilaksanakan oleh Agen PGRM bersama masyarakat setempat. Pembiayaan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya bersumber dari: APBD, APB Desa, dana CSR, dan/atau sumber lainnya yang sah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertujuan untuk memberdayakan petani termasuk petani hutan, pekebun, peternak, pembudi daya ikan dan nelayan agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan meningkatkan perananan kelembagaan petani dan perikanan dalam pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di daerah. Bentuk Kelembagaan Petani terdiri dari : kelompok tani (Poktan); gabungan kelompok tani (Gapoktan); dan asosiasi komoditas tani. Perda ini mengatur tentang bentuk kelembagaan, pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan pelaku utama perikanan, hak dan kewajiban, bentuan untuk Lembaga Petani dan Perikanan, Sanksi dan Pembekuan Kelembagaan serta monitoring dan evaluasi kelembagaan petani dan perikanan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 17 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini memuat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan uraian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.