DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 02 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
11.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur- Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
12.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas- luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hari Jadi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.meningkatkan kecintaan, kebanggaan bangsa, negara dan Daerah serta semangat persaudaraan seluruh lapisan masyarakat;
b.sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penghormatan terhadap jasa para pendiri dan pejuang bangsa melalui upacara bendera peringatan hari jadi;
c.pelaksanaan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama demi kemajuan Daerah pada masa yang akan datang dengan titik tolak perubahan hari jadi;
d.untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi; dan
e.mendorong peningkatan daya tarik wisata dan partisipasi masyarakat melalui peringatan hari jadi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelaksanaan peringatan Hari Jadi;
b.tema dan logo Hari Jadi; dan
c.pembiayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu setiap tanggal 8 April tahun berjalan.
(2)Dalam hal pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan atau bertepatan dengan Hari Besar Nasional atau Hari Besar Keagamaan maka waktu pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Jadi dibentuk Panitia Peringatan Hari Jadi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Panitia Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas:

a.menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Jadi;
b.melakukan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi;
c.membina dan mengkoordinir peran aktif seluruh masyarakat terhadap Peringatan Hari Jadi;
d.melakukan evaluasi terhadap kegiatan hasil pelaksanaan tugas; dan
e.menyampaikan laporan terhadap hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Peringatan Hari Jadi meliputi :
1. a.upacara peringatan Hari Jadi; dan/atau
2. b.resepsi Hari Jadi.
(2)Dalam menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Penyelenggara dapat menyusun rangkaian kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peringatan Hari Hadi.

BAB V

TEMA DAN LOGO HARI JADI

Pasal 9

Dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi, Pemerintah Daerah mencantumkan tema dan logo peringatan Hari Jadi pada setiap tahunnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 27 Maret 2025 BUPATI TANAH BUMBU, ttd ANDI RUDI LATIF Diundangkan di Batulicin pada tanggal 27 Maret 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd YULIAN HERAWATI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 27

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 02 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
11.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur- Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
12.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4.Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu.
5.Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas- luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hari Jadi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.meningkatkan kecintaan, kebanggaan bangsa, negara dan Daerah serta semangat persaudaraan seluruh lapisan masyarakat;
b.sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penghormatan terhadap jasa para pendiri dan pejuang bangsa melalui upacara bendera peringatan hari jadi;
c.pelaksanaan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama demi kemajuan Daerah pada masa yang akan datang dengan titik tolak perubahan hari jadi;
d.untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi; dan
e.mendorong peningkatan daya tarik wisata dan partisipasi masyarakat melalui peringatan hari jadi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelaksanaan peringatan Hari Jadi;
b.tema dan logo Hari Jadi; dan
c.pembiayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu setiap tanggal 8 April tahun berjalan.
(2)Dalam hal pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan atau bertepatan dengan Hari Besar Nasional atau Hari Besar Keagamaan maka waktu pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Jadi dibentuk Panitia Peringatan Hari Jadi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Panitia Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas:

a.menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Jadi;
b.melakukan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi;
c.membina dan mengkoordinir peran aktif seluruh masyarakat terhadap Peringatan Hari Jadi;
d.melakukan evaluasi terhadap kegiatan hasil pelaksanaan tugas; dan
e.menyampaikan laporan terhadap hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Peringatan Hari Jadi meliputi :
1. a.upacara peringatan Hari Jadi; dan/atau
2. b.resepsi Hari Jadi.
(2)Dalam menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Penyelenggara dapat menyusun rangkaian kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peringatan Hari Hadi.

BAB V

TEMA DAN LOGO HARI JADI

Pasal 9

Dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi, Pemerintah Daerah mencantumkan tema dan logo peringatan Hari Jadi pada setiap tahunnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.