DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Program Tanah Laut Mengaji, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Program Tanah Laut Mengaji; Persyaratan Pelaksanaan Program; Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Honorarium; Kewajiban dan Hak Pelaksana Program; Pendanaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan agama yang ditumbuhkembangkan di dalam masyarakat berarti penting untuk membantu membentuk karakter, moralitas dan akhlak mulia masyarakat sebagai subyek pembangunan di Daerah dalam rangka pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan Misi Kabupaten Tanah Laut yaitu Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-Nilai Agama sebagaimana dimuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dimana keberadaan lembaga pendidikan agama non formal dan penyuluh agama yang ditunjuk Daerah menjadi elemen penting dalam pelaksanaan Misi dimaksud dalam kerangka Pembangunan Keagamaan untuk mewujudkan Visi Bersama Membangun Tanah Laut SiMPUN, Maju dan Berkelanjutan;
d.bahwa dalam rangka melaksanakan Upaya Transformasi Super Prioritas ke-10 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045 yaitu penguatan karakter dan jati diri bangsa 2 berbasis agama, nilai-nilai luhur budaya lokal dan kearifan lokal maka perlu menyelenggarakan Program Tanah Laut MENGAJI yaitu Membaca dan Belajar Kitab Suci, Adab dan Budi Pekerti:
e.bahwa Program Tanah Laut MENGAJI dilaksanakan oleh tenaga pengajar pada lembaga pendidikan agama formal dan lembaga pendidikan agama non formal di Kabupaten Tanah Laut serta penyuluh agama yang ditunjuk Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Tanah Laut MENGAJI; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 4 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2049 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM TANAH LAUT MENGAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretari Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6.Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Tenaga Pengajar adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lembaga pendidikan formal swasta dan lembaga pendidikan nonformal.
8.Penyuluh Agama yang ditunjuk daerah yang selanjutnya disebut Penyuluh 5 Agama adalah seorang yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang oleh Pemerintah Daerah serta diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan bimbingan keagamaan kepada kelompok sasaran.
9.Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Pengajar dan Penyuluh Agama yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan menggunakan rincian objek rekening belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Pelaksanaan Program MENGAJI yaitu Membaca dan Belajar Kitab Suci, Adab dan Budi Pekerti serta dasar dalam pemberian penghargaan kepada tenaga pengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pondok Pesantren, sekolah formal/informal agama non Islam dan Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.penguatan karakter dan jati diri Daerah berbasis agama, nilai-nilai luhur budaya lokal dan kearifan lokal;
2. b.Membangun generasi muda dan masyarakat yang berkehidupan religius dan toleran;
3. c.melaksanakan Misi Kabupaten Tanah Laut yaitu Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-Nilai Agama;
4. d.meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pondok Pesantren, sekolah formal/informal agama non Islam dan Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh Daerah; dan
5. e.Pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah berupa honorarium kepada Pengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pondok Pesantren, sekolah formal/informal agama non Islam dan Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh Daerah.
6. f.fasilitasi penganggaran kitab suci dan buku agama.

BAB III

PROGRAM TANAH LAUT MENGAJI

Pasal 3

(1)Program Tanah Laut MENGAJI adalah program dukungan Pemerintah Daerah dalam membangun kehidupan beragama masyarakat di Daerah 6 melalui tenaga pengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pondok Pesantren, sekolah formal/informal agama non Islam dan Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh Daerah yang mengajarkan membaca dan belajar Kitab Suci, adab dan budi pekerti.
(2)MENGAJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah singkatan dari Membaca dan Belajar Kitab Suci, Adab dan Budi Pekerti.
(3)Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Alqur’an untuk pemeluk agama Islam, Injil untuk pemeluk agama Protestan dan Katolik, Tripitaka untuk pemeluk agama Budha, Wedha untuk pemeluk agama Hindu dan kitab suci lain untuk agama yang diakui oleh Negara.
(4)Adab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan pada nilai-nilai budaya atau agama, mencakup sikap, perilaku dan tata cara hidup yang mencerminkan kehalusan dan kebaikan budi pekerti.
(5)Budi Pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tingkah laku, perangai dan akhlak yang mencerminkan kesadaran, pemikiran dan perasaan dalam berprilaku sehari-hari.

Pasal 4

(1)Pelaksana Program Tanah Laut MENGAJI adalah:
1. a.Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai penyelenggara dan fasilitator program;
2. b.tenaga pengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pondok Pesantren, sekolah formal/informal agama non Islam sebagai pelaksana program; dan
3. c.Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh Daerah sebagai pelaksana program.
(2)Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh Daerah sebagai pelaksana program termasuk Penyuluh Agama di Lembaga Pemasyarakatan, dan badan/lembaga.
(3)Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) memfasilitasi distribusi kitab suci dan buku agama.

BAB IV

PERSYARATAN PELAKSANA PROGRAM

Pasal 5

Syarat untuk diangkat menjadi Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dan huruf c adalah:

a.Warga Negara Indonesia;
b.berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun kecuali tenaga pengajar perpanjangan;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berkelakukan baik;
e.memiliki keahlian teknis atau fungsional tertentu sesuai kebutuhan 7 pemerintah daerah;
f.memiliki pendidikan formal dan/atau non formal yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
g.tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; dan
h.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK HONORARIUM

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berbentuk honorarium kepada Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.
(2)Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Tenaga Pengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur’an;
2. b.Tenaga Pengajar pada Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
3. c.Tenaga Pengajar pada Pondok Pesantren;
4. d.Tenaga Pengajar pada Sekolah Minggu atau sebutan lain untuk agama Non Islam; dan
5. e.Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh Daerah.
(3)Penghargaan dalam bentuk honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan 12 (dua belas) bulan dari Januari sampai dengan Desember.
(4)Besaran penghargaan dalam bentuk honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai penyelenggara dan fasilitator menetapkan koordinator Pelaksana Program di setiap kecamatan berdasarkan usulan.
(2)Koordinator Pelaksana Program Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Tenaga Pengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur’an diajukan oleh organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) kabupaten atau kecamatan;
2. b.Tenaga Pengajar pada Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah Swasta diajukan oleh organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten atau Kecamatan;
3. c.Tenaga Pengajar pada Pondok Pesantren diajukan oleh masing-masing kepala pondok pesantren diketahui oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) kabupaten;
4. d.Tenaga Pengajar pada sekolah formal/informal non Islam diajukan oleh Organisasi Keagamaan atau sejenisnya dibawah Pengelola Rumah 8 Ibadah untuk agama non Islam dan diakui oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut; dan
5. e.Koordinator Penyuluh Agama Islam Daerah adalah Penyuluh Agama dari Kementerian Agama yang pengusulannya sebagai koordinator diajukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut;
6. f.Koordinator Penyuluh Agama Daerah untuk agama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha diajukan oleh melalui Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI).
(3)Koordinator Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Penetapan Tenaga Pengajar dan Penyuluh Agama Daerah sebagai Pelaksana Program Tanah Laut MENGAJI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat huruf huruf b dan huruf c berdasarkan usulan dari Taman Pendidikan Al- Qur’an, Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pondok Pesantren, sekolah formal/informal agama non Islam dan Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh Daerah.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk dilakukan verifikasi dan dibuat perencanaan Pelaksana Program.
(3)Verifikasi dan perencanaan Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh alokasi belanja penghargaan atas Suatu Prestasi yang akan diusulkan sebelum penyusunan APBD.

Pasal 9

Penetapan Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dan besaran penghargaan berbentuk honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PELAKSANA PROGRAM

Pasal 10

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c bertugas untuk mengajarkan membaca dan memahami Kitab Suci, Adab dan Budi Pekerti dengan berpedoman pada Kitab Suci masing-masing Agama yang dianut.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…