Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi lokal, dan ketertiban umum di wilayah tersebut. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penetapan regulasi daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Wilayah administrasinya meliputi 11 kecamatan, 5 kelurahan, dan 130 desa, memastikan jangkauan pelayanan yang komprehensif.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik yang esensial bagi masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan daerah, memastikan tercapainya tata kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan sosial, dan terjaganya ketertiban umum.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah, pelayanan publik di bidang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, serta program-program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Seluruh aspek ini didukung oleh perangkat daerah seperti BAPPERIDA dan dinas-dinas teknis lainnya, melayani 11 kecamatan, 5 kelurahan, dan 130 desa.
Beberapa program strategis yang diinisiasi meliputi Sistem Inovasi Daerah (SIID), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), serta Sistem Perizinan Online Tanah Laut (IZIN ONLINE). Program-program ini dirancang untuk mendorong inovasi, meningkatkan partisipasi publik, dan efisiensi pelayanan, termasuk persiapan penyelenggaraan Haji dan penguatan perlindungan pekerja.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut turut berkontribusi dalam isu-isu nasional, seperti mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, Pemkab juga berperan dalam perlindungan pekerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi wujud kontribusi terhadap transformasi digital pemerintahan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, hingga perizinan usaha melalui sistem daring. Layanan kesehatan di RSUD Hadji Boejasin, pembayaran pajak daerah, serta penyampaian aspirasi melalui LAPOR juga menjadi bagian dari interaksi rutin warga. Akses informasi publik dan layanan di sektor pertanian dan peternakan juga disediakan.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah lembaga vital yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang komprehensif. Dengan mandat yang luas dan berbagai inisiatif strategis, Pemkab Tanah Laut berupaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional. Keberadaan dan kinerja lembaga ini sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 3 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Sistematika;Ketentun Umum;Maksud dan tujuan;Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;Golongan;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Stuktur dan Tarif Retribusi;Wilayah Pemungutan;Tata Cara Pemungutan;Tata Cara Pembayaran Retribusi;Tata Cara Penagihan Retribusi;Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan;Tata Cara Perhitungan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Retribusi;Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;Pembukuan dan Pemeriksaan;Keberatan;Pemanfaatan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah PD. Baratala Tuntung Pandang Menjadi PT. Baratala Tuntung Pandang (PERSERODA), yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Badan Hukum dan Nama; 3. Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha; 4. Modal; 5. Saham; 6. Organ Perusahaan; 7. Tata Kelola Perusahaan; 8. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 9. Organisasi dan Ketenagakerjaan; 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Kerja Sama dan Pinjaman 12. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; 13. Kepailitan dan Pembubaran; 14. Ketentuan Lain-Lain; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; ASAS; PRINSIP; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA; PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA; PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA; KERJA SAMA; BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN; PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PELAPORAN; PENGHARGAAN; LARANGAN; PENDANAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENYIDIKAN; SANKSI PIDANA; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang berisi Pasal 1 sampai dengan Pasal 8.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.446.070.000,- , sehingga seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai Tahun 2015 dalam bentuk uang menjadi sebesar Rp14.946.070.000,- Seluruh penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa aset dan hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai Tahun 2015 menjadi sebesar Rp23.232.640.320.-
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Perhitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses; Dana Operasional Pimpinan DPRD; Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD; Ketentuan Peralihan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2025