DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Tujuan; Standar Harga Satuan; Standar Biaya Umum; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
6.Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan harga tertinggi/biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan dipergunakan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan atau lintas wilayah.
8.Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9.Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12.Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan harga/ biaya diluar Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup SHS meliputi:

a.Standar Harga Satuan; dan
b.Standar Biaya Umum;

Pasal 3

(1)Tujuan SHS digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi untuk menyusun RKA-SKPD/DPA-SKPD Tahun 2026 dan RKA-SKPD Perubahan/DPA- SKPD Perubahan Tahun 2026.
(2)Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan HPS dalam pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun berdasarkan hasil survei tim penyusunan Standar Harga Satuan, data konsultan, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta usulan beberapa SKPD disertai hasil survei serta SPTJM.

Pasal 5

(1)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan harga dasar saat survai.
(2)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(3)Apabila dalam pelaksanaan tahun berkenaan, terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat Kebijakan Pemerintah, inflasi, dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang, dan lain-lain sejenisnya disesuaikan dengan harga pasar.

BAB IV

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 6

(1)Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
(2)Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis standar biaya yaitu:
1. a.Standar Biaya Umum (SBU); dan
2. b.Standar Biaya Khusus (SBK).
(3)Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah batas tertinggi transaksi (seperti honorarium, uang harian perjalanan dinas, dan sebagainya) dan/atau estimasi transaksi (seperti tarif hotel, indeks biaya kantor, dan sebagainya).
(4)Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai pedoman dalam penghitungan biaya keluaran dari suatu kegiatan, referensi penyusunan prakiraan maju dan penghitungan pagu indikatif tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam Surat Edaran dan menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD/DPA- SKPD pada tahun berkenaan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Apabila terjadi kenaikan harga pasar melebihi Standar Harga satuan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga menggunakan Standar Harga Satuan berdasarkan hasil survei di lapangan.
(2)Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar harga (price list), brosur, data dari konsultan dan dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
(4)Penetapan harga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 Maret 2025 BUPATI TANAH LAUT, Ttd H.RAHMAT TRIANTO Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Ttd ISMAIL FAHMI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 27

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…