DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagaimana;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 4 Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
13.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
14.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
15.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
18.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
23.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut. 6

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

(1)Pemberian Insentif merupakan Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Pemberian Insentif dapat diberikan kepada pihak lain dan pegawai tidak tetap yang membantu dan mendapat penugasan dari Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
1. a.pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah;
4. d.pemungut PBB-P2 pada tingkat kecamatan dan kelurahan yaitu camat dan lurah; dan
5. e.pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak atau Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi. 7
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

(1)Besaran pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
(2)Dalam hal terdapat sisa lebih dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa lebih yang bersangkutan harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
(3)Rincian prosentase pembagian Insentif Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Untuk dapat diberikan Insentif, Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah harus memenuhi persyaratan capaian realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pajak: terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB: a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan; b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan; c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan; dan d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan;
2. b.Retribusi: a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan; 8 b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan; c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan; dan d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan;
(2)Capaian realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Laporan Realisasi Pajak atau Retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPTD yang menggunakan sistem BLUD maupun yang tidak menggunakan sistem BLUD yang melaksanakan pemungutan Pajak/Retribusi.
(3)Besaran rencana penerimaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nominal penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. .

Pasal 7

Bupati menetapkan penerima dan besaran Insentif pada Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak atau Retribusi mengajukan permohonan pembayaran Insentif berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pengajuan permohonan pembayaran Insentif dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3)Penyaluran Insentif dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari rekening kas bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak atas Retribusi ke rekening Penerima Insentif.

Pasal 9

(1)Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setiap triwulan pada triwulan berikutnya atau dibayarkan sekaligus pada triwulan keempat tahun anggaran berkenaan.
(2)Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi suatu triwulan tidak tercapai, pembayaran Insentif untuk triwulan yang bersangkutan diberikan 9 pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan ditetapkan.
(3)Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, kondisi tersebut tidak membatalkan Insentif yang telah dibayarkan.
(4)Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai proporsi pembayaran Insentif per triwulan.
(2)Besaran insentif dibagi dengan prosentase sebagai berikut:
1. a.35% (tiga puluh lima persen) diberikan kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. b.65% (enam puluh lima persen) diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak atau Retribusi.
(3)Ketentuan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) hurup b bagi perangkat Daerah pemungut retribusi yang melakukan kerjasama pemungutan dengan pihak ketiga hanya diberikan 20% ( dua puluh persen ) dari persentase perhitungan insentif yang berlaku.
(4)Besaran proporsi dan teknis pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(5)Besaran proporsi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/atau Retribusi; dan
(6)Besaran proporsi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagaimana;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 4 Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
13.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
14.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
15.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
18.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
23.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut. 6

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

(1)Pemberian Insentif merupakan Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Pemberian Insentif dapat diberikan kepada pihak lain dan pegawai tidak tetap yang membantu dan mendapat penugasan dari Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
1. a.pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah;
4. d.pemungut PBB-P2 pada tingkat kecamatan dan kelurahan yaitu camat dan lurah; dan
5. e.pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak atau Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi. 7
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

(1)Besaran pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
(2)Dalam hal terdapat sisa lebih dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa lebih yang bersangkutan harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
(3)Rincian prosentase pembagian Insentif Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Untuk dapat diberikan Insentif, Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah harus memenuhi persyaratan capaian realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pajak: terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB: a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan; b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan; c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan; dan d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan;
2. b.Retribusi: a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan; 8 b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan; c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan; dan d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan;
(2)Capaian realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Laporan Realisasi Pajak atau Retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPTD yang menggunakan sistem BLUD maupun yang tidak menggunakan sistem BLUD yang melaksanakan pemungutan Pajak/Retribusi.
(3)Besaran rencana penerimaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nominal penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. .

Pasal 7

Bupati menetapkan penerima dan besaran Insentif pada Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak atau Retribusi mengajukan permohonan pembayaran Insentif berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pengajuan permohonan pembayaran Insentif dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3)Penyaluran Insentif dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari rekening kas bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak atas Retribusi ke rekening Penerima Insentif.

Pasal 9

(1)Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setiap triwulan pada triwulan berikutnya atau dibayarkan sekaligus pada triwulan keempat tahun anggaran berkenaan.
(2)Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi suatu triwulan tidak tercapai, pembayaran Insentif untuk triwulan yang bersangkutan diberikan 9 pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan ditetapkan.
(3)Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, kondisi tersebut tidak membatalkan Insentif yang telah dibayarkan.
(4)Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai proporsi pembayaran Insentif per triwulan.
(2)Besaran insentif dibagi dengan prosentase sebagai berikut:
1. a.35% (tiga puluh lima persen) diberikan kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. b.65% (enam puluh lima persen) diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak atau Retribusi.
(3)Ketentuan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) hurup b bagi perangkat Daerah pemungut retribusi yang melakukan kerjasama pemungutan dengan pihak ketiga hanya diberikan 20% ( dua puluh persen ) dari persentase perhitungan insentif yang berlaku.
(4)Besaran proporsi dan teknis pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(5)Besaran proporsi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/atau Retribusi; dan
(6)Besaran proporsi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10