DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Ketentuan Lain- lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang– Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CIpta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CIpta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
13.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
4.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
7.Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
10.Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Kabupaten Tanah Laut.
11.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
14.Keputusan Inspektur adalah Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui:
  1. 1.audit;
  2. 2.reviu;
  3. 3.evaluasi;
  4. 4.pemantauan; dan
  5. 5.kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 5
7. g.pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merumuskan visi, misi, dan tujuan Inspektorat;
2. b.merencanakan dan menetapkan program pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
4. d.melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
5. e.melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan, dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
6. f.melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. g.melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. h.mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
(4)Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Inspektur Pembantu;
3. c.kelompok Jabatan Fungsional pengawasan; dan
4. d.kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
1. a.Inspektur Pembantu I;
2. b.Inspektur Pembantu II;
3. c.Inspektur Pembantu III;
4. d.Inspektur Pembantu IV; dan
5. e.Inspektur Pembantu Khusus.

Pasal 3

(1)Sekretariat sebgaiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan; dan
3. c.pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: 6
1. a.pengoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat;
2. b.pemberian pelayanan administrasi kepada Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat;
3. c.penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran belanja Inspektorat;
4. d.penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. e.penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah dan pejabat pengawas pemerintah;
6. f.penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan pembinaan administrasi pengawasan di Daerah;
7. g.penyusunan, penginventaris, pengoordinasian, dan analisis, evaluasi data dan pelaporan serta penatausahaan proses penanganan pengaduan;
8. h.penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan;
9. i.pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
10. j.penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
11. k.pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
12. l.pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
13. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
14. n.pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran inspektorat;
2. b.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
3. c.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektorat;
4. d.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
5. e.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset inspektorat;
6. f.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga; 7
7. g.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. h.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
9. i.menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan evaluasi dan laporan hasil pengawasan;
10. j.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
11. k.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(4)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian perencanaan;
2. b.Sub Bagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. c.Sub Bagian administrasi dan umum.

Pasal 4

(1)Sub Bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)huruf a mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
2. b.menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang– undangan;
3. c.dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan; dan
4. d.menyusun rencana anggaran.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran Sub Bagian perencanaan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
4. d.menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
5. e.menghimpun dan menyiapkan rancangan produk hukum Daerah;
6. f.menyusun dokumentasi dan mengelola data pengawasan;
7. g.menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
8. h.menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
9. i.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik;
10. j.melakukan perhimpunan bahan dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian 8 kinerja, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
12. l.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan;
3. c.menyelenggarakan urusan evaluasi, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. d.mengkoordinasikan penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. e.inventarisasi hasil pengawasan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
7. g.melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan kewenanangannya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan; 9
2. b.mengelola administrasi kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksaan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
3. c.pengelolaan keuangan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian administrasi dan umum;
2. b.melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
3. c.melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, berkala, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, pemberhentian dan pensiun pegawai;
4. d.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
5. e.melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
6. f.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
7. g.melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
8. h.melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. i.melaksanakan telahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
12. l.melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan;
13. m.melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
14. n.melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
15. o.melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
16. p.melaksanakan urusan gaji pegawai;
17. q.melaksanakan administrasi keuangan;
18. r.melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
19. s.melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan, dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
20. t.melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian adminitrasi dan umum; dan
21. u.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10

Pasal 7

(1)Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
2. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
4. d.pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
5. e.pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu I;
6. f.pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu I;
7. g.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
8. h.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
9. i.penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektur Pembantu I.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pengawasan tahunan pelaksanaan pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu I;
2. b.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa lingkup Inspektur Pembantu I;
3. c.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan fasilitasi pelaksanaan 11 konsultasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu I;
4. d.mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
5. e.melaksanakan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Inspektur Pembantu I;
6. f.melaksanakan pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu I;
7. g.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu I;
8. h.mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
9. i.melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu I; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
2. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
4. d.pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
5. e.pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu II;
6. f.pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu II;
7. g.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu II; 12
8. h.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
9. i.penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektur Pembantu II.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pengawasan tahunan pelaksanaan pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu II;
2. b.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu II;
3. c.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan fasilitasi pelaksanaan konsultasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu II;
4. d.mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
5. e.melaksanakan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Inspektur Pembantu II;
6. f.melaksanakan pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu II;
7. g.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu II;
8. h.mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
9. i.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu II; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu III; 13
2. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
4. d.pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
5. e.pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu III;
6. f.pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu III;
7. g.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
8. h.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
9. i.penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektur Pembantu III.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pengawasan tahunan pelaksanaan pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu III;
2. b.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu III;
3. c.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan fasilitasi pelaksanaan konsultasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu III;
4. d.mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
5. e.melaksanakan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Inspektur Pembantu III;
6. f.melaksanakan pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu III;
7. g.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu III;
8. h.mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
9. i.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu III; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 14

Pasal 10

(1)Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
2. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
4. d.pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
5. e.pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu IV;
6. f.pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu IV;
7. g.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
8. h.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
9. i.penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektur Pembantu IV.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pengawasan tahunan pelaksanaan pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu IV;
2. b.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu IV;
3. c.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan fasilitasi pelaksanaan konsultasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu IV; 15
4. d.mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
5. e.melaksanakan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Inspektur Pembantu IV;
6. f.melaksanakan pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu IV;
7. g.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu IV;
8. h.mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
9. i.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu IV; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

(1)Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pemeriksaan khusus;
2. b.penanganan pengaduan/pelaporan masyarakat;
3. c.pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif; dan
4. d.koordinasi upaya penegakan integritas serta pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan program pemeriksaan khusus;
2. b.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pengaduan/pelaporan serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
3. c.pelaksanaan audit investigasi atas dugaan/potensi penyalah gunaan wewenang dan/atau keuangan Negara;
4. d.pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan;
5. e.penilaian zona integritas;
6. f.penanganan benturan kepentingan;
7. g.pelaksanaan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;
8. h.pelaksanaan kegiatan pengawasan atas laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
9. i.pelaksanaan koordinasi kegiatan satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
10. j.pelaksanaan koordinasi pengendalian gratifikasi dan layanan pencegahan tindak pidana korupsi; 16
11. k.menindaklanjuti hasil telahaan tim atas pengaduan masyarakat/wistle blowing system dan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pembantu wilayah yang terindikasi penyimpangan atas penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan
12. l.penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup inspektur pembantu khusus.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan dan pengusulan program pelaksanaan pemeriksaan khusus;
2. b.merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pengawasan dan program pemeriksaan TIM pelaksanaan pemeriksaan khusus;
3. c.merumuskan program dan melaksanakan penanganan kasus pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan/atau keuangan;
4. d.merumuskan program dan melaksanakan audit investigatif atas dugaan/potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau keuangan negara;
5. e.menyusun bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. f.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian zona integritas;
7. g.mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan penanganan benturan kepentingan;
8. h.melaksanakan tugas atas laporan gratifikasi;
9. i.melaksanakan kegiatan pengawasan atas laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
10. j.menyusun bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaaan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;
11. k.melaksanakan tugas investigasi dan penanganan atas pengaduan orang/perorangan, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat atau laporan pengaduan lainnya;
12. l.menyusun bahan dan mengkoordinasikan kegiatan pengendalian dan pencegahan tidak pidana korupsi;
13. m.mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
14. n.mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kegiatan auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup Inspektur Pembantu Khusus;
15. o.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Khusus; dan
16. p.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 17

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…