DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut. 4
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
6.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan harga tertinggi/ biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan dipergunakan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan atau lintas wilayah.
8.Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9.Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
10.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah satuan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.
11.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/ jasa sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa.
12.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah yang memuat standarisasi biaya Kegiatan melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Masukan (SBM) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai komponen penyusunnya
13.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut. 5

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup ASB meliputi:

a.ASB Non Fisik; dan
b.ASB Fisik.

Pasal 3

(1)Tujuan ASB digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi untuk menyusun RKA-SKPD/ DPA-SKPD Tahun 2026 dan RKA-SKPD Perubahan/ DPA- SKPD Perubahan Tahun 2026.
(2)Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan HPS dalam pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

Pasal 4

(1)ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan non fisik dengan fungsi sebagai berikut:
1. a.pembakuan biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS, SBU, SBM dan SBK sebagai komponen penyusunnya;
2. b.salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah; dan
4. d.Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran.
(2)ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (a) memuat rekapitulasi standar kegiatan non fisik seperti sosialisasi, bimtek dan sejenisnya.
(3)ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)ASB non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun d dengan melibatkan akademisi atau ahli penyusun ASB non Fisik.
(2)Tata cara penyusunan dan pelibatan akademisi atau ahli penyusun ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 6 Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

ASB FISIK

Pasal 6

(1)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (b) merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan fisik atau konstruksi dengan fungsi sebagai berikut:
1. a.pembakuan biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS dan HSPK sebagai komponen penyusunnya;
2. b.salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
(2)Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran.
(3)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan hasil perhitungan SKPD teknis.
(2)SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.dinas pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
2. b.dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
3. c.dinas kesehatan; dan
4. d.dinas pendidikan dan kebudayaan;
(3)Tata cara penyusunan ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Apabila terjadi kenaikan harga pasar melebihi SHS dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat diusulkan melalui SKPD teknis untuk dilakukan perhitungan dan analisis yang selanjutnya dimintakan persetujuan Bupati untuk dilakukan Penetapan.
(2)perhitungan SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS dan HSPK sebagai komponen penyusunnya dan dapat 7 dipertanggungjawabkan.
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 Mei 2025 BUPATI TANAH LAUT, Ttd H. RAHMAD TRIANTO Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 Mei 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Ttd ISMAIL FAHMI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 42

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut. 4
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
6.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan harga tertinggi/ biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan dipergunakan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan atau lintas wilayah.
8.Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9.Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
10.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah satuan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.
11.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/ jasa sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa.
12.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah yang memuat standarisasi biaya Kegiatan melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Masukan (SBM) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai komponen penyusunnya
13.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut. 5

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup ASB meliputi:

a.ASB Non Fisik; dan
b.ASB Fisik.

Pasal 3

(1)Tujuan ASB digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi untuk menyusun RKA-SKPD/ DPA-SKPD Tahun 2026 dan RKA-SKPD Perubahan/ DPA- SKPD Perubahan Tahun 2026.
(2)Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan HPS dalam pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

Pasal 4

(1)ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan non fisik dengan fungsi sebagai berikut:
1. a.pembakuan biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS, SBU, SBM dan SBK sebagai komponen penyusunnya;
2. b.salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah; dan
4. d.Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran.
(2)ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (a) memuat rekapitulasi standar kegiatan non fisik seperti sosialisasi, bimtek dan sejenisnya.
(3)ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)ASB non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun d dengan melibatkan akademisi atau ahli penyusun ASB non Fisik.
(2)Tata cara penyusunan dan pelibatan akademisi atau ahli penyusun ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 6 Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

ASB FISIK

Pasal 6

(1)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (b) merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan fisik atau konstruksi dengan fungsi sebagai berikut:
1. a.pembakuan biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS dan HSPK sebagai komponen penyusunnya;
2. b.salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
(2)Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran.
(3)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan hasil perhitungan SKPD teknis.
(2)SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.dinas pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
2. b.dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
3. c.dinas kesehatan; dan
4. d.dinas pendidikan dan kebudayaan;
(3)Tata cara penyusunan ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Apabila terjadi kenaikan harga pasar melebihi SHS dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat diusulkan melalui SKPD teknis untuk dilakukan perhitungan dan analisis yang selanjutnya dimintakan persetujuan Bupati untuk dilakukan Penetapan.
(2)perhitungan SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS dan HSPK sebagai komponen penyusunnya dan dapat 7 dipertanggungjawabkan.
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.