DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan Sistematika: Ketentuan Umum: Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Dearah; UPTD Badan; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang– Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CIpta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CIpta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62); 4
17.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan tugas camat.
5.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.Seksi adalah Seksi pada Kelurahan.
6.Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesaturan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
8.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
10.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. 5
12.Bidang adalah Bidang pada Badan.
13.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan yang selanjutnya disingkat UPTD Badan adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
19.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
22.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk pelaksanaan pembayaran atas beban pegeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
24.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
25.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada 6 PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPM berkenaan.
26.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
27.Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan mengenai penghentian pembayaran gaji/penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau diberhentikan yang dibuat/dikeluarkan oleh PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
28.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP milik Dinas.
29.Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
31.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
32.Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah Program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.
33.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
34.Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan.
35.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
36.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja 7 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
37.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
38.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

(1)Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakesbangpol mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan 8 nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
6. f.pelaksanaan administrasi Bakesbangpol;
7. g.pembinaan UPTD Badan; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Bakesbangpol sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam perencanaan program dan kegiatan;
3. c.mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. e.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
6. f.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
7. g.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
8. h.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
9. i.melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
10. j.membina dan mengawasi UPTD Badan;
11. k.mengoordinasikan, membina dan mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan;
12. l.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Susunan organisasi Bakesbangpol, terdiri atas:
1. a.sekretariat;
2. b.bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
3. c.bidang politik dalam negeri;
4. d.bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
5. e.bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
6. f.UPTD Badan; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional. 9

Pasal 3

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Bakesbangpol.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Bakesbangpol;
2. b.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Bakesbangpol;
3. c.pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Bakesbangpol;
4. d.pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Bakesbangpol;
5. e.pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Bakesbangpol;
6. f.penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
7. g.pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Bakesbangpol;
8. h.pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
9. i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
10. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Bakesbangpol;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bakesbangpol;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Bakesbangpol;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga; 10
7. g.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. h.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
9. i.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
10. j.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat; dan
11. k.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian program dan anggaran;
2. b.Sub Bagian keuangan; dan
3. c.Sub Bagian umum dan kepegawaian.

Pasal 4

(1)Sub Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
2. b.pengelolaan data dan informasi;
3. c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
4. d.penyusunan laporan kinerja.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian program dan anggaran;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Bakesbangpol;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Bakesbangpol;
4. d.menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. g.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian program dan anggaran;
8. h.melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 11 tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan:
1. a.pengelolaan keuangan;
2. b.penatausahaan;
3. c.akuntansi;
4. d.verifikasi; dan
5. e.pembukuan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian keuangan;
2. b.melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
3. c.melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
4. d.melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
5. e.melaksanakan urusan gaji pegawai;
6. f.melaksanakan administrasi keuangan;
7. g.melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
10. j.melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan:
1. a.urusan persuratan;
2. b.tata usaha pimpinan;
3. c.kearsipan;
4. d.hubungan masyarakat;
5. e.protokol; 12
6. f.perlengkapan dan rumah tangga;
7. g.aset; dan
8. h.pengelolaan kepegawaian.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian umum dan kepegawaian;
2. b.melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3. c.melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
4. d.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
5. e.melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
7. g.menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
8. h.menyiapkan bahan dan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
9. i.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
10. j.melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
11. k.melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
12. l.melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang unit;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
15. o.melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
16. p.melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian mum dan kepegawaian; dan
17. q.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 13 bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundnag-undangan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
4. d.menyusun rencana operasional di lingkungan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa berdasarkan program kerja Bakesbangpol serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. e.membagi tugas kepada bawahan di lingkungan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa sesuai dengan 14 tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
6. f.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
7. g.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
8. h.melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan koordinasi di ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
10. j.memfasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
11. k.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12. l.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf c mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang pendidikan politik, etika budaya politik;
2. b.peningkatan demokrasi;
3. c.fasilitasi kelembagaan pemerintahan;
4. d.perwakilan dan partai politik;
5. e.pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah; dan
6. f.pemantauan situasi politik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang politik dalam negeri mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah; 15
2. b.penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran bidang politik dalam negeri;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik;
4. d.menyusun rencana operasional di lingkungan bidang politik dalam negeri berdasarkan program kerja Bakesbangpol serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. e.membagi tugas kepada bawahan di lingkungan bidang politik dalam negeri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
6. f.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang politik dalam negeri sesuai dengan peraturan 16 dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
7. g.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang politik dalam negeri secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
8. h.melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik;
10. j.memfasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik;
11. k.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12. l.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
2. b.fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
3. c.fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
4. d.pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 17 kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
2. b.penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan Daerah di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
4. d.menyusun rencana operasional di lingkungan bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan 18 berdasarkan program kerja Bakesbangpol serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. e.membagi tugas kepada bawahan di lingkungan bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
6. f.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
7. g.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
8. h.melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
10. j.memfasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
11. k.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12. l.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang kewaspadaan dini; 19
2. b.kerjasama intelijen;
3. c.pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
4. d.kewaspadaan perbatasan antar negara;
5. e.fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
6. f.penanganan konflik di Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
2. b.penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
6. f.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan daerah di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundnag-undangan; 20
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
4. d.menyusun rencana operasional di lingkungan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik berdasarkan program kerja Bakesbangpol serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. e.membagi tugas kepada bawahan di lingkungan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
6. f.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
7. g.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
8. h.melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
10. j.memfasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
11. k.memfasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 21

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 11

(1)BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD mempunyai fungsi:
1. a.penyusunanan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.melakukan koordinasi, membina, mengawasi, dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja BPKAD sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.melakukan koordinasi, membina, mengawasi, dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan koordinasi, membina, mengawasi, dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. d.melakukan koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis belanja dan pembiayaan;
5. e.melakukan koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis akuntansi pendapatan dan piutang, akuntansi belanja, dan beban akuntansi pengelolaan kas;
6. f.melakukan koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penatausahaan aset;
7. g.melakukan koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian aset;
8. h.merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi, dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
9. i.melakukan koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan operasional belanja dan pembiayaan; 22
10. j.melakukan koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan operasional akuntansi pendapatan dan piutang, akuntansi belanja dan beban akuntansi pengelolaan kas;
11. k.melakukan koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan operasional penatausahaan aset;
12. l.melakukan koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan operasional pemanfaatan dan pengendalian aset;
13. m.membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
14. n.membina dan mengawasi pelaksanaan UPTD Badan; dan
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Susunan organisasi BPKAD, terdiri atas:
1. a.sekretariat;
2. b.bidang belanja dan pembiayaan;
3. c.bidang akuntansi;
4. d.bidang penatausahaan aset;
5. e.bidang pemanfaatan dan pengendalian aset;
6. f.UPTD Badan; dan
7. g.kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…