DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 5
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
8.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II

PENETAPAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Biaya Kerumah Tanggaan Bupati Dan Wakil Bupati.
(2)Penganggaran Biaya Kerumah Tanggaan Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja langsung Sekretariat Daerah yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.
(3)Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati didasarkan pada kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan pendapatan asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

(1)Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Tata cara penggunaan Biaya Rumah Tangga Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

(1)Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretariat Daerah mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Biaya Rumah Tangga Bupati Dan Wakil Bupati yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal Daerah.

BAB VI

PERUBAHAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Perubahan besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan pendapatan asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efiasiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Perubahan besaran-besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 23 Juli 2025 BUPATI TANAH LAUT, ttd. H. RAHMAT TRIANTO Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 23 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd. ISMAIL FAHMI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 54

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 5
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
8.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II

PENETAPAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Biaya Kerumah Tanggaan Bupati Dan Wakil Bupati.
(2)Penganggaran Biaya Kerumah Tanggaan Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja langsung Sekretariat Daerah yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.
(3)Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati didasarkan pada kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan pendapatan asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

(1)Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Tata cara penggunaan Biaya Rumah Tangga Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

(1)Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretariat Daerah mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5

BAB VI

PERUBAHAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Perubahan besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan pendapatan asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efiasiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Perubahan besaran-besaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.