DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 7
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 238.489.923.964,54
b.Pendapatan Transfer Rp 2.351.213.924.516,91
c.Lain-Lain Pendapatan yang sah Rp 120.656.001,00 (+) Jumlah Pendapatan Rp 2.589.824.504.482,45
1. 2.Belanja
a.Belanja Operasi
1. 1.Belanja Pegawai Rp 758.869.679.057,00
2. 2.Belanja Barang dan Jasa Rp 784.045.906.225,00
3. 3.Belanja Hibah Rp 77.843.980.269,91
4. 4.Belanja Bantuan Sosial Rp 22.924.440.000,00 (+) Jumlah Belanja Operasi Rp 1.643.684.005.551,91
b.Belanja Modal
1. 1.Belanja Modal Tanah Rp 4.235.378.448,00
2. 2.Belanja Modal Peralatan dan Rp 164.485.198.039,00 Mesin
3. 3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 249.855.819.530,77
4. 4.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 315.052.668.770,00
5. 5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 191.248.000,00
6. 6.Belanja Modal Aset Lainnya Rp 822.863.250,00 (+) Jumlah Belanja Modal Rp 734.643.176.037,77
c.Belanja Tak Terduga Rp 887.762.000,00
d.Belanja Transfer
1. 1.Belanja Bagi Hasil Rp 6.071.025.100,00
2. 2.Belanja Bantuan Keuangan Rp 264.002.161.912,00 (+) Jumlah Belanja Transfer Rp 270.073.187.012,00 8 Jumlah Realisasi Belanja Rp 2.649.288.130.601,68 Surplus/(Defisit) Rp (59.463.626.119,23)
3. 3.Pembiayaan:
a.Penerimaan Rp 865.189.286.224,75
b.Pengeluaran Rp 0,00 (-) Jumlah Pembiayaan Netto Rp 865.189.286.224,75 Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan Rp 805.725.660.105,52

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 6 Agustus 2025 BUPATI TANAH LAUT, ttd. H. RAHMAT TRIANTO Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 6 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd. ISMAIL FAHM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 63

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 7
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 238.489.923.964,54
b.Pendapatan Transfer Rp 2.351.213.924.516,91
c.Lain-Lain Pendapatan yang sah Rp 120.656.001,00 (+) Jumlah Pendapatan Rp 2.589.824.504.482,45
1. 2.Belanja
a.Belanja Operasi
1. 1.Belanja Pegawai Rp 758.869.679.057,00
2. 2.Belanja Barang dan Jasa Rp 784.045.906.225,00
3. 3.Belanja Hibah Rp 77.843.980.269,91
4. 4.Belanja Bantuan Sosial Rp 22.924.440.000,00 (+) Jumlah Belanja Operasi Rp 1.643.684.005.551,91
b.Belanja Modal
1. 1.Belanja Modal Tanah Rp 4.235.378.448,00
2. 2.Belanja Modal Peralatan dan Rp 164.485.198.039,00 Mesin
3. 3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 249.855.819.530,77
4. 4.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 315.052.668.770,00
5. 5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 191.248.000,00
6. 6.Belanja Modal Aset Lainnya Rp 822.863.250,00 (+) Jumlah Belanja Modal Rp 734.643.176.037,77
c.Belanja Tak Terduga Rp 887.762.000,00
d.Belanja Transfer
1. 1.Belanja Bagi Hasil Rp 6.071.025.100,00
2. 2.Belanja Bantuan Keuangan Rp 264.002.161.912,00 (+) Jumlah Belanja Transfer Rp 270.073.187.012,00 8 Jumlah Realisasi Belanja Rp 2.649.288.130.601,68 Surplus/(Defisit) Rp (59.463.626.119,23)
3. 3.Pembiayaan:
a.Penerimaan Rp 865.189.286.224,75
b.Pengeluaran Rp 0,00 (-) Jumlah Pembiayaan Netto Rp 865.189.286.224,75 Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan Rp 805.725.660.105,52

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.