DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2025

Nomor: 63
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 5
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
9.Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPRKPLH adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
10.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
11.Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupatn Tanah Laut.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Program Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi Strategi Pembangunan Daerah yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka, membuka peluang kerja serta mempertahankan daya beli masyarakat.
15.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
16.Bahan atau material adalah bahan atau material habis pakai termasuk didalamnya ongkos angkut, sewa peralatan dan konsumsi. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Padat Karya di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Tujuan Program Padat Karya meliputi:

a.meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
b.penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan secara swakelola dan Padat Karya;
c.mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam berbagai bentuk pelaksanaan Program Padat Karya;
d.membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
e.upaya mengurangi pengangguran terbuka dan membuka peluang kerja;
f.meningkatkan daya beli masyarakat; dan
g.upaya mengurangi jumlah keluarga miskin di Daerah.

BAB III

PENETAPAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Program Padat Karya RT dalam satu periode RPJMD.
(2)Besaran nilai Padat Karya RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)RT yang menjadi lokasi Program Padat Karya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Program Padat Karya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.klasifikasi program;
b.perencanaan program; 7
c.penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan tenaga fasilitator lapangan;
d.pertanggungjawaban dan pelaporan;
e.pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi; dan
f.pendanaan.

BAB V

KLASIFIKASI PROGRAM

Pasal 6

Klasifikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang:

a.cipta karya;
b.bina marga;
c.sumber daya air; dan
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB VI

PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah Pelaksana Program Padat Karya menyusun perencanaan Program Padat Karya sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah Pelaksana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
1. a.rencana kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB VII

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 8
(2)Penganggaran untuk program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada jenis Belanja Barang dan Jasa:
1. a.bidang cipta karya dengan jenis pekerjaan pemeliharaan drainase;
2. b.bidang bina marga dengan jenis pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. c.bidang sumber daya air dengan jenis pekerjaan pemeliharaan sungai, embung, jembatan pertanian dan jaringan irigasi; dan
4. d.bidang perumahan dan permukiman dengan jenis pekerjaan pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan.
(3)Penganggaran untuk program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komposisi:
1. a.belanja upah paling sedikit 70% (tujuhpuluh persen) dari total besaran nilai Padat Karya RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. b.belanja bahan atau material paling banyak 30% (tigapuluh persen).

Pasal 9

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati menugaskan pelaksanaan Program Padat Karya kepada Perangkat Daerah Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Pelaksanaan dan penatausahaan Program Padat Karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
(3)Pengadaan belanja barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
(4)Perangkat Daerah Pelaksana Program dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini menerapkan prinsip:
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan; dan
4. d.akuntabel.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah Pelaksana Program dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. 9
(2)Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemampuan keuangan Daerah
(3)Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program Padat Karya baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban keuangan;
2. b.melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program Padat Karya RT; dan
3. c.melaporkan hasil pendampingan supervisi dan pengawasan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Program.
(4)Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kontrak paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bidang dengan pembebanan anggaran pada kegiatan belanja Perangkat Daerah Pelaksana Program.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah Pelaksana Program Padat Karya bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
(2)Perangkat Daerah menyampaikan laporan Program Padat Karya kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1)Pembinaan dan Pengendalian Program Padat Karya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Program.
(2)Pengawasan Program Padat Karya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
(3)Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4)Evaluasi pelaksanaan Program Padat Karya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan daerah. 10

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 5
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
9.Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPRKPLH adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
10.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
11.Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupatn Tanah Laut.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Program Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi Strategi Pembangunan Daerah yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka, membuka peluang kerja serta mempertahankan daya beli masyarakat.
15.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
16.Bahan atau material adalah bahan atau material habis pakai termasuk didalamnya ongkos angkut, sewa peralatan dan konsumsi. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Padat Karya di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Tujuan Program Padat Karya meliputi:

a.meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
b.penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan secara swakelola dan Padat Karya;
c.mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam berbagai bentuk pelaksanaan Program Padat Karya;
d.membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
e.upaya mengurangi pengangguran terbuka dan membuka peluang kerja;
f.meningkatkan daya beli masyarakat; dan
g.upaya mengurangi jumlah keluarga miskin di Daerah.

BAB III

PENETAPAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Program Padat Karya RT dalam satu periode RPJMD.
(2)Besaran nilai Padat Karya RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)RT yang menjadi lokasi Program Padat Karya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Program Padat Karya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.klasifikasi program;
b.perencanaan program; 7
c.penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan tenaga fasilitator lapangan;
d.pertanggungjawaban dan pelaporan;
e.pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi; dan
f.pendanaan.

BAB V

KLASIFIKASI PROGRAM

Pasal 6

Klasifikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang:

a.cipta karya;
b.bina marga;
c.sumber daya air; dan
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB VI

PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah Pelaksana Program Padat Karya menyusun perencanaan Program Padat Karya sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah Pelaksana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
1. a.rencana kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB VII

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 8
(2)Penganggaran untuk program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada jenis Belanja Barang dan Jasa:
1. a.bidang cipta karya dengan jenis pekerjaan pemeliharaan drainase;
2. b.bidang bina marga dengan jenis pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. c.bidang sumber daya air dengan jenis pekerjaan pemeliharaan sungai, embung, jembatan pertanian dan jaringan irigasi; dan
4. d.bidang perumahan dan permukiman dengan jenis pekerjaan pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan.
(3)Penganggaran untuk program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komposisi:
1. a.belanja upah paling sedikit 70% (tujuhpuluh persen) dari total besaran nilai Padat Karya RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. b.belanja bahan atau material paling banyak 30% (tigapuluh persen).

Pasal 9

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati menugaskan pelaksanaan Program Padat Karya kepada Perangkat Daerah Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Pelaksanaan dan penatausahaan Program Padat Karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
(3)Pengadaan belanja barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
(4)Perangkat Daerah Pelaksana Program dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini menerapkan prinsip:
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan; dan
4. d.akuntabel.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah Pelaksana Program dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. 9
(2)Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemampuan keuangan Daerah
(3)Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program Padat Karya baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban keuangan;
2. b.melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program Padat Karya RT; dan
3. c.melaporkan hasil pendampingan supervisi dan pengawasan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Program.
(4)Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kontrak paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bidang dengan pembebanan anggaran pada kegiatan belanja Perangkat Daerah Pelaksana Program.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah Pelaksana Program Padat Karya bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
(2)Perangkat Daerah menyampaikan laporan Program Padat Karya kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1)Pembinaan dan Pengendalian Program Padat Karya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Program.
(2)Pengawasan Program Padat Karya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
(3)Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4)Evaluasi pelaksanaan Program Padat Karya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan daerah. 10