DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2025, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan; Tujuan Pemeriksaan; Aspek Pengawasan; Ruang Lingkup Pemeriksaan; Prinsip dan Sasaran Pemeriksaan; Objek Pengawasan; Personil dan Dana Penunjang; Pelaporan; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Koordinasi Pemeriksaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Unang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323); 3
12.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
19.Peraturan Daerah Kebupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2025. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8.Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan.
10.Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sera metode kerja.
11.Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
12.Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain- lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
13.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjunya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data, dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
15.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
16.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
1. a.mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementeriana Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi, dan
2. b.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

BAB III

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Kebijakan pengawasan merupakan acuan, sasaran, dan prioritas Pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:
1. a.peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
2. b.pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut;
3. c.percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya; dan
4. d.pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan investigasi dengan tujuan tertentu.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah:

a.mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6
d.mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
e.mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f.mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g.mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i.mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penangan orang asing pada Pemerintah Daerah.

BAB V

ASPEK PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan PKPT meliputi:

a.penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
c.kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, dan Dana Bagi Hasil;
e.hak dan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
f.realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
g.tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
h.pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
i.pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
j.kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umun dan perlindungan masyarakat.

BAB VI

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 6

(1)Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, dan pelayanan publik.
(2)Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 7
1. a.aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
2. b.aspek pengelolaan keuangan;
3. c.aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
4. d.aspek pengelolaan barang daerah.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1)Prinsip pemeriksaan operasional mencakup:
1. a.ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2. b.konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
3. c.konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
4. d.konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.
(2)Sasaran Pemeriksaan adalah:
1. a.penataan SKPD meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan, Pendidikan dan latihan dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. b.pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
4. d.pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi, dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 8
6. f.pengelolaan sumber daya manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan pegawai PPPK, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pengawai dan persyaratan kepangkatan, Pendidikan, dan latihan dalam pengangkatan jabatan struktural;
7. g.perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
8. h.pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
9. i.penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII

OBJEK PENGAWASAN

Pasal 8

Objek Pengawasan meliputi:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Dinas;
d.Badan;
e.Kantor Kecamatan;
f.Kelurahan;
g.Desa;
h.Sekolah; dan
i.Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IX

PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 9

(1)Personil PKPT terdiri dari pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama aparat pengawas intern pemerintah.
(2)Terhadap Personil PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang.
(3)Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024. 9

BAB X

PELAPORAN

Pasal 10

Laporan PKPT terdiri dari:

a.pokok-pokok hasil pemeriksaan;
b.Laporan Hasil Reviu dalam bentuk Bab dan Surat; dan
c.LHP dalam bentuk Bab dan Surat.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007