DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab ll RKPD; Bab lll Perubahan RKPD; Bab lV Laporan Kinerja; Bab V Pengendalian dan Evaluasi; Bab Vl Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta berkelanjutan, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat

(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Bupati

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat… Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 9.Peraturan...
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. 11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
11. 12.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

PENDAHULUAN Menggambarkan mengenai Latar Belakang Penyusunan Dokumen RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tangerang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7.Badan…
7.Badan Perencanaan Pembangungan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
14.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, Program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan.

Pasal 2

RKPD tahun 2026 berpedoman pada visi, misi, dan Program Bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, Program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 3

(1)Sistematika RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026;
5. e.bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
7. g.bab VII penutup.
(2)Isi dan uraian RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)RKPD tahun 2026 menjadi:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026; dan
2. b.dasar penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026.
(2)Rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijadikan sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2026.

Pasal 5

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD tahun 2026, dapat dimasukan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 sepanjang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan DPRD, serta dituangkan ke dalam perubahan RKPD tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang pada tahun 2026 merupakan penjabaran Visi Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Selain itu juga mencakup kebijakan yang mendukung prioritas daerah yang berdasarkan Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu “Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan”.

Pasal 6

(1)Perubahan RKPD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
(2)Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melakukan tahapan evaluasi dalam hal terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud ada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
(4)Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026 Pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025–2030. Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 memperhatikan arah kebijakan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045 serta mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran, kegiatan, dan Indikator Kinerja masing-masing Program dan kegiatan.
(2)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
(3)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada Tahun 2026 untuk menjabarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA.
(3)Pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD tahun 2026 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras, dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, Program pembangunan Daerah, dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RKPD tahun 2026 dan Program strategis nasional;
2. b.pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana Program dan kegiatan prioritas Daerah, serta Indikator Kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD tahun 2026; dan
3. c.evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja Program/kegiatan mencakup masukan, keluaran, dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2026.
(4)Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKPD tahun 2026.
(5)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026.
(6)Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada tahun 2026.

Pasal 9

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 28 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026 Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD provinsi Tahun 2026 juga RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024. Selain itu penyusunan RKPD 2026 juga harus berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025- 2029. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. (2) Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2026 memuat Program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Secara umum Dokumen RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis, antara lain :

1.Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2.Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3.Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4.Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5.Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja serta kerangka pendanaan selama 1 (satu) tahun. RKPD tersebut disusun dengan tahapan : penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kecamatan; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD. Lebih lanjut penyusunan RKPD ini memperhatikan terhadap beberapa dokumen strategis lainnya seperti:
1.Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai langkah awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”;
2.Memperhatikan arah pengembangan pusat pertumbuhan wilayah serta indikasi-indikasi program strategis kewilayahan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
3.Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
4.Hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan 2025 yang sedang berjalan;
5.Serta dokumen perencanaan lainnya. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana tercantum pada Gambar 1.1 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mulai dari Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, Rancangan Akhir RKPD sampai dengan Penetapan RKPD. Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Pengimplementasian tahapan penyusunan RKPD tersebut telah dilaksanakan sebagaimana indikasi linimasa di bawah ini. Gambar 1.2 Tahapan penyusunan RKPD 2026 Pelaksanaan pentahapan tersebut dilakukan melalui beberapa pendekatan yang berorientasi kepada proses (Pasal 7 dan 8 dalam Permendagri 86 Tahun 2017) meliputi:
1.Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses ini didahului dengan mengumpulkan, menelaah, mengolah dan menganalisis berbagai informasi data capaian pembangunan tahun kebelakang dan gambaran indikasi pembangunan kedepan (memperhatikan pembangunan kabupaten/kota maupun mempertimbangkan pembangunan nasional) dengan basis metode dan kerangka pikir ilmiah guna memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2.Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (akademisi, unsur masyarakat, dunia usaha, media dan pemerintahan) untuk saling berkolaborasi dan membersamai menuntun perencanaan Provinsi Banten yang lebih baik;
3.Politis, dilaksanakan dengan mencermati pokok-pokok pikiran DPRD hasil penjaringan masukan/dialog dengan T6h6p 1 T6h6p 2 T6h6p 3 T6h6p 4 T6h6p 5 T6h6p 6 masyarakat;
4.Atas-bawah dan bawah-atas, hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari level terkecil di Daerah hingga level nasional. Selain berorientasi terhadap proses, juga diamanatkan agar berorientasi terhadap substansi (Pasal 9 dan 10 dalam Permendagri 86 Tahun 2017) meliputi:
1.Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya;
2.Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
3.Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 1.2 DASAR HUKUM Dasar Hukum Penyusunan RKPD Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);”,
5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055)
6.Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)”.
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)”.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);”.
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 80);
12.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 180)
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);”.
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
22.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
23.Peraturan Gubernur Banten 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten (Nomor 4-231/2024);
24.Peraturan Gubernur Banten 3 0 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9); 1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam Gambar 1.3. Keterkaitan antar dokumen perencanaan di daerah seperti yang ditampilkan pada gambar di atas telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), meliputi:
1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5.Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Meskipun demikian pada tahun 2026 merupakan tahun kedua perencanaan dari RPJPN dan RPJPD 2025-2045, serta RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 dimana penyusunannya dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan menggunakan kaidah penyusunan yang memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.4 Maksud dan Tujuan RKPD Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2026 secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah : a) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 sesuai dengan prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029; b) Memberikan landasan operasional dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah Tahun 2026; c) Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026. 1.5 Sistematika RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana dibawah ini : 2 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi wilayah secara detail. Analisis ini mencakup beberapa hal seperti geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, serta aspek pelayanan umum di suatu daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Selain itu, analisis gambaran kondisi daerah menjadi landasan dalam analisis isu dan permasalahan pembangunan Kabupaten Tangerang. 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Geografi wilayah dan demografi merupakan landasan dalam pembangunan wilayah. Maka dari itu, dalam membangun Kabupaten Tangerang diperlukan analisis mengenai kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung lingkungan serta mengetahui kondisi pertumbuhan dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah. 2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFI Aspek geografi merupakan gambaran atas potensi dan masalah terhadap karakteristik fisik suatu wilayah. Aspek ini bertujuan untuk memberikan gambaran meliputi karakteristik wilayah kerawanan bencana, potensi pengembangan wilayah, serta mengetahui daya dukung dan daya tampung wilayah. A) Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang berada pada sisi timur Provinsi Banten dengan luas wilayah 1.034,54 km². Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa, dengan batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah Utara : Laut Jawa, • Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak, • Sebelah Barat : Kabupaten Serang, • Sebelah Timur : Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. 2) Letak dan Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Tangerang berada di koordinat 106°20’- 106°44’ Bujur Timur dan 6°00’-6°21’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tangerang terletak yang strategis, berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Kabupaten Tangerang juga dilintasi oleh jalur utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra yang memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik, ditandai dengan wilayah yang dilalui oleh Jalan Tol Merak-Jakarta, akses double track kereta api, hingga menjadi jalan alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah penyangga bagi Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menciptakan interaksi antar wilayah yang dapat menumbuhkan fenomena interdependensi. Fenomena tersebut mampu memicu pertumbuhan wilayah, backwash effect, dan trickling down yang membentuk hubungan sinergis antar daerah. Kabupaten Tangerang tumbuh cepat melalui penyediaan infrastruktur, pusat kegiatan, dan permukiman. Gambar 2. 1 Peta Administrasi Menurut Kecamtaan di Kabupaten Tangerang Sumber: ArcMap dan Badan Informasi Geospasial, 2023 B) Topografi Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 0-3%. Wilayah dengan dataran rendah berada di sisi utara Kabupaten Tangerang. Selain itu, terdapat wilayah dataran tinggi yang berada di bagian tengah ke arah selatan dengan kemiringan tanah rata-rata 0-8% menurun ke arah utara. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Tangerang didominasi dengan ketinggian wilayah 0-25 mdpl yang tersebar pada bagian wilayah Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Gunung Kaler, Kronjo, Mekarbaru, Pakuhaji, Sepatan dan Sepatan Timur. Sementara itu, pada sisi utara Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir yang memiliki garis pantai sepanjang +50 km. C) Geologi Kabupaten Tangerang memiliki struktur batuan yang terbentuk dari alluvium meliputi lempung, kerikil, dan kerakal serta Tuff Banten (Banten Tuff) yang terdiri atas batu apung dan batu pasir tufaan. Wilayah utara Kabupaten Tangerang adalah daerah dengan keadaan bergelombang lemah, yang termasuk dalam kategori lahan bentukan asal pengendapan atau berjenis aluvial. Secara umum, jenis tanah di wilayah ini terdiri atas aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecokelatan, podsolik kuning, asosiasi podsolik kuning, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu yang kaya akan zat hara sehingga membuka peluang pengembangan pertanian dan budidaya. Jenis tanah tersebut terbentuk melalui proses pengendapan dalam sungai dan danau di daerah dataran dan cekungan. Selain itu, di wilayah dataran rendah juga dapat ditemukan jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik. Karakteristik jenis tanah di wilayah Kabupaten Tangerang ini memiliki tekstur tanah yang didominasi oleh tekstur halus dan tekstur sedang. Namun, juga terdapat tekstur kasar seluas 3.553 Ha. Berdasarkan teksturnya, tanah di wilayah ini sangat cocok untuk digunakan sebagai kawasan budidaya pertanian dan tanaman keras. D) Hidrologi Sumber daya air Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air permukaan dan air tanah. Wilayah Kabupaten Tangerang potensi cadangan air tanah yang tinggi, meskipun di Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga, dan Kosambi mengalami intrusi air laut dan eksploitasi untuk kegiatan industri. Sementara itu, sumber air permukaan berasal dari aliran sungai yang memiliki debit relatif tinggi meski berfluktuasi pada musim kemarau. Namun demikian, kualitas air yang berasal dari aliran sungai ini mulai menurun karena pencemaran yang merupakan akibat dari kegiatan sehari-hari masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Kondisi pencemaran tersebut juga memerlukan perhatian khusus karena tingginya pertumbuhan penduduk dan kegiatan masyarakat dapat berakibat pada peningkatan kebutuhan air. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, Kabupaten Tangerang memiliki kawasan resapan air seluas 1.555 Ha yang meliputi daerah aliran sungai Cidurian, Ciujung, Cubareo, dan Cimanceuri. Keempat DAS tersebut keberadaannya harus dijaga untuk menjaga keseimbangan alam dan ketersediaan air di wilayah ini. Sumber air permukaan di wilayah ini terdiri atas sungai, situ, rawa, ataupun embung. Wilayah Kabupaten Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yang membentuk daerah aliran sungai yang cukup luas. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Cisadane dengan debit tahunan mencapai 77.644 m³/detik, Sungai Cidurian dengan debit maksimum pada 1999 mencapai 21 m³/detik, dan Sungai Cimanceuri dengan debit rata-rata hingga 9,3042 L/detik. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 38 sungai kecil yang melintas di wilayah ini. Sumber air lain yang dimanfaatkan adalah situ dan rawa. Kabupaten Tangerang memiliki 6 situ dan 12 rawa yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, terdapat juga sumber air baku permukaan lain, yaitu Embung Gagak dan Embung Cigarukgak. Embung Gagak seluas 86.460 m² di Kampung Kebon Cabe Desa Gagak Kecamatan Pakuhaji yang memiliki debit hingga 45.5 L/detik. Sementara itu, Embung Cigarukgak di Desa Kemuning Kecamatan Kresek memiliki luas 1.770.000 m² dan mampu menghasilkan air dengan debit hingga 180 L/detik. Kedua embung tersebut memiliki peran sebagai pengelola air hujan dan sumber air di wilayah sekitar. Berdasarkan data dari hasil kajian RISPAM, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai potensi cadangan air tanah dengan debit 3 -10 L/detik/Km². Selain itu, wilayah ini juga memiliki lima cekungan air bawah tanah (CABT) yang sangat potensial untuk dimanfaatkan, yaitu potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun. Namun demikian, akibat penggunaan yang dilakukan oleh pelaku industri, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri untuk menjaga cadangan air di wilayah Kabupaten Tangerang. E) Klimatologi Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan rata-rata temperatur suhu yang cenderung sedang dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sementara itu, jumlah curah hujan di wilayah ini berkisar pada 60,10 - 613,00 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 14 sampai 31 hari dalam satu bulan. Adapun jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Tabel 2.1 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Bulan Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) Jumlah Hari Hujan (hari) Penyinaran Matahari (jam) Januari 322,60 21 3,30 Februari 191,00 19 2,50 Maret 149,50 23 3,70 April 483,60 27 3,70 Mei 102,60 14 2,80 Juni 123,40 15 4,00 Juli 88,70 28 3,60 Agustus 234,80 31 5,70 September 76,50 30 5,50 Oktober 60,10 31 5,60 November 613,00 30 3,90 Desember 218,90 31 2,00 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata temperatur di wilayah ini berkisar antara 26,46 - 28,22℃. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai suhu 37,30℃ dan temperatur terendah mencapai 20,40℃. Tabel 2.2 Kondisi Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Bulan Suhu (℃) Minimum Rata-Rata Maksimum Januari 23,10 27,08 34,90 Februari 22,80 27,28 35,20 Maret 21,40 27,05 34,40 April 23,00 27,58 35,60 Mei 23,40 28,22 35,40 Juni 22,00 27,48 34,80 Juli 19,70 26,46 34,20 Agustus 20,80 27,33 34,80 September 21,30 27,59 36,30 Oktober 20,40 28,10 37,30 November 22,30 27,26 34,90 Desember 22,60 26,93 33,60 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata kelembapan di wilayah ini berkisar antara 74,27 – 86,54%. Kelembapan maksimum di wilayah ini mencapai 100% yang terjadi di bulan Januari. Sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan Oktober. Tabel 2.3 Kondisi Kelembapan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Bulan Kelembapan (%) Minimum Rata-Rata Maksimum Januari 53,00 85,06 100,00 Februari 45,00 85,08 99,00 Maret 48,00 86,23 99,00 April 42,00 86,54 99,00 Mei 45,00 82,52 99,00 Juni 40,00 82,56 99,00 Juli 55,00 81,42 98,00 Agustus 70,25 76,91 88,50 September 66,75 77,10 92,25 Oktober 61,75 74,27 85,25 November 63,00 83,15 92,75 Desember 69,25 83,15 95,50 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 F) Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian berupa sawah irigasi sebesar 50.709,86 Ha atau 49,52%. Sementara itu, wilayah terbangun di Kabupaten Tangerang didominasi oleh kawasan permukiman, baik perkampungan maupun permukiman perkotaan seluas 18.426,6 Ha atau 18%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menyebabkan tingginya alih fungsi lahan di wilayah ini. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri utamanya menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah. Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang No Guna Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 1 Persawahan 57.431 56,08 2 Kebun Campuran 16.835 16,44 3 Perkampungan 14.874 14,52 4 Perairan Darat 5.919 5,78 5 Perkebunan 2.183 2,13 6 Tegalan/Ladang 2.049 2 7 Jasa, Industri, dan Pergudangan 1.785 1,74 8 Sungai/Danau 1.126 1,1 9 Pertambangan 111 0,11 10 Tanah Terbuka 93 0,09 11 Padang 8 0,01 Sumber: RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kawasan lindung dan budidaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031. 1) Kawasan Lindung Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki peruntukan preservasi. Kabupaten Tangerang memiliki kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung yang berupa hutan bakau di sisi pantai utara seluas 1.555,32 Ha, kawasan resapan air seluas 1.555 Ha, kawasan sempadan pantai sebesar 325 Ha, kawasan sempadan sungai dengan luas 529 Ha, dan kawasan sekitar danau dan situ seluas 310 Ha. Masing-masing guna lahan tersebut memiliki peranan dan ketentuan pemanfaatan tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam. 2) Kawasan Budidaya Kabupaten Tangerang memiliki kawasan budidaya yang terdiri atas kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan. G) Sumber Daya Hutan Hutan merupakan salah satu jenis guna lahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki hutan seluas 1.555,32 Ha. Kawasan hutan di Kabupaten Tangerang hanya terdiri atas hutan lindung yang merupakan hutan bakau di wilayah pantai utara. Hutan lindung tersebut berlokasi di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi. Keberadaan hutan lindung ini pengelolaan dan pengembangannya diatur dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, salah satu program yang dikembangkan adalah rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada Kawasan Peruntukan Lindung. H) Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung 1) Kapasitas D3TLH Penyediaan Pangan Daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan dalam pemanfaatan ruang difokuskan pada kawasan budidaya pertanian pangan. Ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, serta peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi yang mengurangi kualitas lingkungan. Analisis daya dukung dan daya tampung pangan dilakukan dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta status ambang batas daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah. Hasil analisis menunjukkan Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan daya dukung lahan, dengan 97.944,52 Ha atau 96% lahan terlampaui yang menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan penduduk. 2) Daya Dukung Daya Tampung Air Air adalah sumber daya alam esensial yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta perlu dijaga keberlanjutannya. Daya dukung dan daya tampung air ini ditentukan oleh kinerja jasa lingkungan hidup yang mencakup bentang alam, vegetasi alami, dan penutupan lahan. Daya dukung dan daya tampung air dipengaruhi oleh ketersediaan dan kebutuhan air. Saat ini, ketersediaan air di wilayah tersebut mencapai 1.123.896.242,78 m³/tahun, sementara kebutuhan air mencapai 1.797.028.714,27 m³/tahun. Ketersediaan maupun kemampuan lahan dalam penyediaan air didominasi oleh lahan yang telah terlampaui seluas 84.338,35 hektar atau 83% dari total luas daerah yang menunjukkan lahan tersebut berada dalam kategori krisis air, terutama di wilayah utara dan barat. I) Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan wilayah yang terdiri atas kawasan hutan lindung dengan luas 1.555,32 Ha yang meliputi Kecamatan Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Kecamatan, dan Kosambi serta kawasan resapan air dengan luas 1.555 Ha yang berada di hulu DAS Cidurian, Ciujung, Cibareo, dan Cimanceuri. Sementara itu, kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai (325 Ha), sempadan sungai (559 Ha), dan kawasan sekitar situ/danau atau waduk (310 Ha). Adapun kawasan cagar budaya tersebar dalam 19 lokasi. Kawasan peruntukan budidaya di Kabupaten Tangerang terdiri atas 8 (delapan) kawasan yang meliputi kawasan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, serta transportasi. Kawasan pertanian terdiri atas 14.094 Ha kawasan tanaman pangan dan 49 Ha kawasan peternakan. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap dan 151 Ha kawasan perikanan budidaya. Selanjutnya, kawasan pertambangan dan energi terdiri atas kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 95 Ha. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Tangerang memiliki luas 14.878 Ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Adapun peruntukan pariwisata Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 3 yakni pariwisata alam, budaya, dan buatan. Kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 2 yakni kawasan permukiman perkotaan dengan luas 66.543 Ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 2.900 Ha. Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki berbagai potensi pengembangan wilayah. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang, wilayah Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk direncanakan sebagai kawasan strategis dryport dengan kegiatan utama meliputi transportasi dan pergudangan. Selain itu, kawasan reklamasi seluas 9.000 Ha di pantai utara direncanakan dikembangkan sebagai kawasan perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri. J) Wilayah Rawan Bencana 1) Kebencanaan Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi, terutama terkait gempa bumi. Selain itu terdapat beberapa potensi kebencanaan seperti tsunami, banjir, dan kekeringan. Gempa bumi berpotensi terjadi di seluruh wilayah, sementara tsunami mengancam pesisir pantai utara, seperti Kecamatan Kronjo, Kemeri, dan Mauk. Banjir rob dan kekeringan juga menjadi ancaman, dipicu oleh perubahan siklus iklim global. Berdasarkan data InaRisk 2023, tingkat kebencanaan di Kabupaten Tangerang dikategorikan dalam tiga kelas bahaya: rendah, sedang, dan tinggi, yang mencakup bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan, likuefaksi, tsunami, dan abrasi. • Bencana Banjir Berdasarkan hasil overlay peta bahaya banjir dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa sebagian besar wilayah memiliki dampak dan risiko bahaya banjir dengan klasifikasi tinggi seluas 34.891,52 hektar yang cenderung berdampak pada kawasan permukiman perkotaan mencapai 17.372,71 hektar. Selain itu bahaya banjir juga berdampak pada kawasan tanaman pangan dan kawasan peruntukan industri. • Bencana Banjir Bandang Berdasarkan hasil overlay peta bahaya banjir bandang dengan pola ruang, diketahui bahwa Kabupaten Tangerang memiliki dampak dan risiko bahaya banjir bandang dengan klasifikasi tinggi seluas 142,86 hektar, sedang seluas 90,42 hektar, dan rendah seluas 27,61 hektar dengan kecenderungan berdampak pada kawasan permukiman perkotaan seluas 76,87 hektar. • Bencana Cuaca Ekstrem Berdasarkan hasil overlay peta bahaya cuaca ekstrem dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman perkotaan akan sangat terdampak dari adanya potensi bahaya cuaca ekstrem dengan luas 65.928,34 hektar, diikuti kawasan peruntukan industri dan kawasan tanaman pangan. • Bencana Gelombang Ekstrem Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir di wilayah utara yang berpotensi mengalami bahaya gelombang ekstrem. Dampak dari potensi gelombang ekstrem dan abrasi paling besar terjadi di kawasan lindung dengan klasifikasi rendah yang luasnya mencapai 291,66 hektar, sedangkan dampak tertinggi terdapat di kawasan permukiman perdesaan seluas 83,92 hektar. • Bencana Gempa Bumi Berdasarkan hasil overlay peta bahaya gempa bumi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa wilayah yang terdampak dengan status bahaya gempa bumi tinggi memiliki luasan paling kecil. Sebagian besar berada dalam kondisi bahaya gempa bumi rendah hingga sedang, terutama kawasan permukiman perkotaan yang memiliki klasifikasi sedang mencakup area seluas 48.136,67 hektar. • Bencana Kebakaran Hutan Berdasarkan hasil overlay peta bahaya kebakaran hutan dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan industri memiliki nilai bahaya tinggi mencapai 8,76, sementara sebagian besar area yang terdampak berada pada klasifikasi bahaya rendah hingga sedang, termasuk kawasan permukiman dan perkotaan. • Bencana Likuefaksi Berdasarkan hasil overlay peta bahaya likuefaksi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman perkotaan memiliki luas terbesar dalam klasifikasi bahaya sedang, yaitu 25.378,40 hektar. Sementara itu, sebagian besar kawasan lainnya juga berada dalam klasifikasi bahaya sedang. • Bencana Tsunami Secara administratif, wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir dengan risiko tsunami yang relatif rendah. Berdasarkan analisis, kawasan yang terdampak memiliki klasifikasi indeks bahaya rendah. Namun, ada beberapa area yang terkena dampak cukup luas, seperti kawasan hutan lindung seluas 341,79 hektar dan kawasan permukiman perkotaan seluas 264,55 hektar. 2) Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup Pembangunan yang terus berkembang di Kabupaten Tangerang akan mempengaruhi lingkungan, terutama terkait dengan risiko bencana sehingga diperlukan overlay bahaya bencana dengan pola dan struktur ruang. Saat ini, perkembangan pola ruang di Kabupaten Tangerang akan sangat dipengaruhi oleh pembangunan tersebut, dan beberapa proyek pembangunan diproyeksikan akan terpengaruh oleh perubahan dalam pola ruang. Selain itu, bencana kebakaran sering terjadi di kawasan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan yang tidak tertata. Bencana angin puting beliung kerap melanda Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, Kresek, Jayanti, Solear, Mauk, Sukadiri, Panongan, Cisoka, Tigaraksa, Jambe, dan Legok. Selain itu, ada wilayah yang rawan bencana banjir di Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Di bagian utara Kabupaten Tangerang, terdapat area yang rentan terhadap erosi atau abrasi akibat gelombang laut, seperti di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo. K) Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang memiliki kerawanan bencana pada beberapa jenis bencana. Bencana kebakaran rawan terjadi pada kawasan peruntukan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan tidak tertata. Bencana angin puting beliung juga rawan terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, banjir dapat diakibatkan oleh pasang surut di kawasan pesisir dan banjir akibat luapan aliran sungai Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Sedangkan bencana kekeringan juga rawan terjadi pada musim kemarau. Gambar 2.2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 170,15 146,93 146,93 130,45 141,43 125,22 169,74 154,87 149,08 144,51 132,21 128,64 144,02 141,65 138,81 135,56 132,25 128,52 120 130 140 150 160 170 180 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IRB Kab. Tangerang IRB Prov. Banten IRB Nasional Gambar 2.3 Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024, Kabupaten Tangerang memiliki indeks mencapai 125.22 yang tergolong ‘Sedang’ dan capaian tersebut di atas IRB Provinsi Banten dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki nilai indeks tertinggi keempat. Dalam lima tahun terakhir, IRB Kabupaten Tangerang menunjukkan tren penurunan risiko bencana yang mengindikasikan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Tangerang semakin baik. Meskipun demikian, ancaman bencana akibat perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana di Kabupaten Tangerang. L) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). *Menggunakan metode perhitungan lama Gambar 2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Buku IKLH Menteri KLHK 2015, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dan Tangerang Satu Data (diolah) 68,1 95,74 111,01 128,64 123,3 127,57 125,22 192,52 185,64 Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kota Cilegon Provinsi Banten Kab. Serang Kota Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak 47,57 58,68 55,04 55,8 49,87 55,8751,09 59,37 62,37 63,41 62,52 62,54 66,55 70,72 71,43 72,42 72,53 73,53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IKLH Kab. Tangerang IKLH Prov. Banten IKLH Nasional Gambar 2.5 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Perhitungan Baru) Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada tahun 2023, IKLH memiliki komponen perhitungan baru, yaitu

(1)pada IKU berupa penambahan parameter PM 2.5; (2) pada IKA beruba perubahan petode perhitungan menjadi metode IKA-NA; serta (3) pada IKL berupa perubahan klasifikasi tutupan lahan dan memasukkan faktor koreksi lahan gambut. Dengan konversi rumus baru, capaian IKLH Kabupaten Tangerang tahun 2024 adalah 55,87 dengan sub komponen IKU sebesar 73,33; IKA sebesar 55,69; serta IKL sebesar 23,86. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKLH Kabupaten Tangerang termasuk dalam ketiga terendah. Berdasarkan dokumen Profil IKLH, dijabarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian IKLH Kabupaten Tangerang yaitu peningkatan pemantauan kualitas udara, meningkatkan pelayanan IPAL domestik dan industri, pemeliharaan tanaman mangrove, dan lain sebagainya. Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketahanan terhadap ancaman krisis iklim. Ancaman krisis iklim menjadi hal penting dalam arahan pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan berita menunjukkan ancaman krisis iklim di Kabupaten Tangerang yaitu El nino musim kemarau panjang dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir Tangerang. M) Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di wilayah tertentu. IKP terdiri atas ketersediaan, keterjangkauan/aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan. Gambar 2.6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 - 2024 Sumber: Publikasi Indeks Ketahanan Pangan 55,74 52,64 55,87 53,8 55,7 53,59 60,29 60,27 Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kab. Tangerang Kota Serang Kota Cilegon Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Lebak 72,47 76,07 76,07 77 76,49 77,6 81,93 74,38 82,69 75,9 78,71 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IKP Kab. Tangerang IKP Prov. Banten Gambar 2.7 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Publikasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 Capaian IKP Kabupaten Tangerang tahun 202 sebesar 76,49 dan capaian ini lebih rendah dibandingkan IKP Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKP Kabupaten Tangerang tahun 2023 menempati peringkat ke-empat terendah. Di tahun 2024, capaian tersebut meningkat menjadi sebesar 77,6. Dalam enam tahun terakhir, IKP Kabupaten Tangerang cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2019-2024. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan Kabupaten Tangerang semakin baik meski sempat stagnan pada tahun 2021. 2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI Dinamika perubahan penduduk berubah secara pesat dan perlu dianalisis untuk mengetahui kondisi saat ini dan yang akan datang. Dalam analisis ini memuat struktur, distribusi, dan proyeksi penduduk Kabupaten Tangerang. A) Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 3.459.706 jiwa penduduk yang tersebar di 29 kecamatan. Kecamatan Pasar Kemis merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dari wilayah lain yakni dengan penduduk 258.477 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Mekar Baru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 44.942 jiwa/km². Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang memiliki tren peningkatan yang terjadi secara signifikan dengan laju pertumbuhan 1,93% per tahun dari tahun 2020-2024. Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 75,63 72,76 77,6 81,39 85,92 80,12 71,95 88,67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan 2.785.501 3.057.599 3.185.552 3.273.321 3.309.365 3.459.706 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jiwa B) Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kabupaten Tangerang memiliki kepadatan penduduk mencapai 3.308,64 jiwa/km² yang berarti tiap 1 km² wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3.308 jiwa penduduk. Kecamatan terpadat di wilayah ini adalah Kecamatan Pasar Kemis (8.411 jiwa/km²), Kecamatan Kelapa Dua (6.507 jiwa/Km²), dan Kecamatan Sepatan (5.962 jiwa/km²). Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kemiri dengan kepadatan 1.555 jiwa/km². Gambar 2.9 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Per Kecamatan Tahun 2023 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 C) Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan fluktuatif, dengan laju pertumbuhan berkisar pada angka 1% sampai 3%. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mencapai nilai terendah hingga 1,25%. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini relatif rendah dengan tren yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah ini cenderung rendah yang berimplikasi terhadap dependency ratio dan bonus demografi. 3.961 3.382 3.432 3.494 3.272 3.308,64 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jiwa/km2 Kepadatan Penduduk Kab. Tangerang Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 Gambar 2.12 Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024 D) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki di wilayah ini mencapai 1.761.008 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 1.698.698. Rasio jenis kelamin atau sex ratio di Kabupaten Tangerang mencapai 104,14 yang artinya terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Secara umum, rasio jenis kelamin Kabupaten Tangerang relatif sama pada kurun waktu 2019-2024, yakni berkisar pada angka 103-105. Gambar 2.13 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 2,93 1,32 1,97 1,87 1,30 1,25 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 0,88 0,95 1,1 1,16 1,18 1,25 1,25 1,28 1,61 Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kab. Lebak Kota Cilegon Kab. Tangerang Kab. Serang Kota Serang 104,53 104,80 105,00 104,55 103,59 104,14 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jiwa/km2 E) Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini dapat dilihat dalam piramida penduduk yang tergolong dalam piramida ekspansif atau berbentuk seperti kerucut. Piramida tersebut menggambarkan jumlah masyarakat usia muda lebih tinggi dari kelompok umur lain yang dapat terjadi akibat tingginya angka kelahiran dan rendahnya tingkat kematian bayi. Tingginya jumlah penduduk usia muda ini menjadi peluang pada masa yang akan datang sebagai bonus demografi. Namun, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap rasio ketergantungan masyarakat non produktif. Gambar 2.14 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 F) Penduduk Usia Produktif Penduduk usia produktif adalah penduduk yang dianggap sudah produktif atau termasuk dalam rentang usia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif Kabupaten Tangerang cenderung tinggi dan memiliki tren peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya jumlah penduduk usia produktif menjadi efek dari terjadinya bonus demografi. Tingginya angka produktif ini harus diseimbangkan dengan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Gambar 2.15 Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 G) Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan atau Dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (bukan angkatan kerja) lalu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan 200.000 150.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75+ Laki-laki Perempuan 2.124.33 2.244.41 2.288.70 2.345.61 2.319.50 2.395.63 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jiwa dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dan menurun pada tahun 2023- 2024. Gambar 2.16 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 Gambar 2.17 Perbandingan Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023 Sumber : BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten/Kota, 2023 Pada tahun 2023, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang sebesar 42,7% dan rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang menempati peringkat ketiga terendah. Semakin rendah angka rasio ketergantungan, maka semakin rendah juga beban tanggungan angkatan penduduk produktif. H) Bonus Demografi Berdasarkan penduduk kelompok umur, Kabupaten Tangerang sedang menikmati bonus demografi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan usia non produktif. Kondisi seperti ini menjadi tantangan pembangunan daerah, diperlukan penanganan dan pengelolaan yang baik untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. I) Penduduk Usia Lanjut Penduduk usia lanjut adalah penduduk yang termasuk dalam usia lebih dari 65 tahun dan telah dianggap tidak produktif. Jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Tangerang sempat relatif stagnan. Penduduk usia lanjut Kabupaten Tangerang pada 2024 mencapai 143.864 jiwa penduduk. Tingginya jumlah penduduk usia lanjut ini perlu didukung program ramah lansia untuk menjaga kesejahteraan lansia. 31,57 36,23 39,18 45,74 42,68 40,80 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 40,1% 42,0% 42,6% 42,7% 43,4% 44,6% 45,3% 45,4% 45,6% Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Provinsi Banten Kab. Tangerang Kab. Serang Kota Serang Kab. Pandeglang Kota Cilegon Kab. Lebak Gambar 2.18 Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2025 J) Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah aglomerasi perkotaan yang didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar (21,29%) dan SMA (28,94%). Tingginya masyarakat dengan pendidikan sekolah dasar dan tidak/belum bekerja selaras dengan komposisi masyarakat Kabupaten Tangerang yang masih tergolong pada usia anak-anak. Sementara itu, tingginya tamatan SMA diserap oleh sektor industri yang berkembang pesat di wilayah ini. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki penduduk tamatan diploma, sarjana, pascasarjana, dan doktor yang cukup tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa akselerasi pendidikan berkembang secara pesat di Kabupaten Tangerang. Selain itu, hal tersebut juga menggambarkan tingginya kualitas masyarakat Tangerang. Gambar 2.19 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024 K) Penduduk Menurut Agama Agama Islam merupakan agama yang memiliki penganut paling banyak di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 3.236.913 jiwa. Selain itu, hal ini juga didukung dengan keberadaan berbagai sarana prasarana yang terbesar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu, Kristen menjadi agama dengan penganut terbesar kedua di wilayah ini, yaitu sebesar 113.286 jiwa. Sementara itu, Agama Budha dan Katolik di urutan berikutnya dengan jumlah penganut sebanyak 58.221 jiwa dan 48.129 jiwa. 132.076 116.045 117.343 129.843 129.383 143.864 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jiwa 26,95 0,11 21,29 16,82 28,94 0,22 1,13 4,250,27 0,02 TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD SD SMP SLTA DI/DII DIII DIV/S1 S2 S3 Tabel 2.5 Penduduk Menurut Agama Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Agama Jumlah Budha 58.221 Hindu 2.006 Islam 3.236.913 Katolik 48.129 Kristen 113.286 Konghucu 971 Kepercayaan 180 Jumlah 3.459.706 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 L) Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029 Proyeksi penduduk bermanfaat sebagai acuan dan target dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan, seperti sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, perumahan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang menurun. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 3.564.890 jiwa. Gambar 2.20 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Sumber: Olahan Penyusun, 2024 1) Proyeksi Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan hasil proyeksi, kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2029 mencapai 3.446 jiwa yang berarti tiap 1 km² wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3.446 jiwa penduduk. Gambar 2.21 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Sumber: Olahan Penyusun, 2024 3.435.16 3.468.94 3.501.84 3.533.84 3.564.89 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2025 2026 2027 2028 2029 jiwa Proyeksi Jumlah Penduduk 3.320 3.353 3.385 3.426 3.446 0 1.000 2.000 3.000 4.000 2025 2026 2027 2028 2029 jiwa/km2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kab. Tangerang 2) Proyeksi Rasio Ketergantungan Aspek penting dalam kependudukan yang perlu diperhatikan adalah beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk produktif dengan usia non produktif. Semakin rendah angka beban ketergantungan, mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang cenderung menurun. Penurunan rasio ketergantungan ini terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2025 hingga 2029. Saat ini, Kabupaten Tangerang berada pada fase bonus demografi, ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari usia 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 70 persen dari total penduduk, serta besaran rasio ketergantungan kurang dari 50 persen. Gambar 2.22 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Sumber: Olahan Penyusun, 2024 3) Proyeksi Penduduk Usia Produktif Penduduk usia produktif di Kabupaten Tangerang diproyeksikan mengalami peningkatan pada kurun waktu 2025 -

2029.Peningkatan ini berkisar pada angka 2,4 hingga 2,5 juta penduduk usia produktif. Peningkatan ini salah satunya dapat berdampak pada peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah ini. Gambar 2.23 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Sumber: Olahan Penyusun, 2024 40,64 40,50 40,34 40,18 40,03 39,60 39,80 40,00 40,20 40,40 40,60 40,80 2025 2026 2027 2028 2029 (%) Proyeksi Rasio Ketergantungan Kab. Tangerang 2.442.500 2.468.980 2.495.270 2.521.020 2.545.760 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 2025 2026 2027 2028 2029 jiwa Proyeksi Penduduk Usia Produktif 4) Bonus Demografi Berdasarkan hasil proyeksi pada rentang waktu 2025-2029, Kabupaten Tangerang masih mendapatkan bonus demografi yang ditandai dengan tingginya penduduk usia produktif. Bonus demografi ini perlu dimanfaatkan khususnya dalam mengelola produktivitas penduduk. 5) Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Dalam kurun waktu 2025-2029, terdapat peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang cukup signifikan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan fasilitas dan penanganan kesehatan maupun sosial bagi para lansia. Gambar 2.24 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Sumber: Olahan Penyusun, 2024 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketercapaian masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat dan mengetahui permasalahan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ini terdiri atas dua hal, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. 2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI A) Pertumbuhan PDRB Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE. Capaian LPE tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro wilayah dari berbagai sektor. 159.700 173.020 187.190 202.250 218.270 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2025 2026 2027 2028 2029 jiwa Proyeksi Penduduk Usia Lanjut 5,58 - 4,63 5,47 5,18 5,00 5,32 -3,08 4,44 5,03 4,81 4,79 5,02 -2,07 3,69 5,31 5,05 5,03 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) LPE Kab Tangerang LPE Prov Banten LPE Nasional Gambar 2.25 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 Gambar 2.26 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025 Pada tahun 2024, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian LPE Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga. Secara lebih detail, lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi (2024), yaitu Administrasi Peemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya. Tabel 2.6 PDRB Per Sektor ADHK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,25 2,84 -0,84 2,26 1,74 -0,28 B Pertambangan dan Penggalian 2,30 -5,90 -9,45 - 12,35 0,25 4,80 C Industri Pengolahan 3,20 -8,47 4,26 5,44 7,01 4,6 D Pengadaan Listrik dan Gas -4,23 -12,35 11,69 5,59 -0,45 -13,42 E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 6,71 8,60 5,81 1,35 5,69 1,93 F Konstruksi 9,44 -3,29 11,96 8,25 1,74 5,98 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,22 -3,70 1,82 3,27 4,83 5,94 H Transportasi dan Pergudangan 9,55 -5,32 9,90 7,89 5,84 6,04 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,86 -5,63 4,45 8,33 8,93 9,15 J Informasi dan Komunikasi 9,69 9,12 5,17 6,84 9,34 6,67 K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,72 1,56 6,07 6,81 -0,48 0,90 L Real Estate 9,49 1,96 3,07 5,19 5,20 5,33 M, N Jasa Perusahaan 9,20 -6,00 -2,25 4,46 8,52 8,39 O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib 8,75 -0,38 -0,76 1,09 3,17 26,36 P Jasa Pendidikan 8,30 0,62 -1,10 -0.09 6,82 7,01 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,13 4,41 9,14 2,92 8,94 13,23 R,S.T,U Jasa Lainnya 9,36 -6,11 1,39 7,77 10,98 4,68 Produk Domestik Regional Bruto 5,56 -3,76 4,70 5,47 5,18 5,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 2,75 2,95 4,71 4,78 4,79 4,84 5,00 5,02 5,04 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kab. Serang Provinsi Banten Kota Cilegon Kab. Tangerang Kota Tangerang… Kota Tangerang Persen (%) 1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan real estate menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir. Tabel 2.7 PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Miliar Rupiah) Kode Lapangan Usaha PDRB PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 9.045,55 9.435,98 9.473,10 10.135,98 10.921,46 11.456,58 B Pertambangan dan Penggalian 58,54 55,54 50,93 45,88 47,24 51,19 C Industri Pengolahan 49.164,34 45.200,55 48.117,52 53.176,12 58.318,29 62.789,24 D Pengadaan Listrik dan Gas 4.693,53 4.096,16 4.630,76 4.936,40 4.893,85 4.053,44 E Pengadaan Air 85,48 93,49 100,24 102,87 110,40 119,98 F Konstruksi 20.797,30 20.159,33 23.459,65 26.926,03 28.336,15 30.437,51 G Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16.234,31 15.934,12 16.403,33 17.698,47 19.324,82 21.127,95 H Transportasi dan Pergudangan 4.320,45 4.148,08 4.651,38 5.330,79 6.083,52 6.711,58 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.133,60 2.021,19 2.123,07 2.342,57 2.586,71 2.904,43 J Informasi dan Komunikasi 4.505,50 4.898,70 5.144,75 5.553,03 6.132,02 6.587,77 K Jasa Keuangan 7.290,26 7.412,07 8.239,97 9.597,07 9.774,50 9.966,91 L Real Estate 10.957,41 11.392,27 11.859,43 12.706,97 13.853,03 15.035,63 M.N Jasa Perusahaan 1.537,10 1.470,01 1.454,75 1.569,84 1.769,91 1.974,52 O Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.469,16 2.571,45 2.618,05 2.742,84 2.941,08 3.813,07 P Jasa Pendidikan 3.899,57 3.981,03 3.957,24 4.030,36 4.404,83 4.941,95 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 656,87 695,57 774,48 811,76 917,22 1.063,50 R.S.T.U Jasa lainnya 2.240,33 2.166,13 2.225,00 2.461,19 2.886,59 3.068,90 PDRB (dalam miliar rupiah) 140.089,29 135.731,68 145.283,68 160.168,18 173.301,26 186.104,15 sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) Gambar 2.27 Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) Gambar 2.28 Positioning Matrix Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang Sumber: Analisis Penyusun, 2025 Gambar diatas merupakan analisis Positioning Matrix Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang untuk mengetahui sektor unggulan berdasarkan tren laju dan besaran nilai PDRB dari 17 sektor lapangan usaha. Berdasarkan analisis tersebut, sebagian besar jenis lapangan usaha PDRB (termasuk lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar) merupakan Sektor Potensial. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing melalui akselerasi produktivitas tenaga kerja, pengembangan pasar dan value added lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar (Industri Pengolahan dan Konstruksi) dan jasa keuangan termasuk dalam kategori “Sektor Unggulan”, yaitu yang tumbuh cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan posisi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari penyangga Jakarta dan Jabodetabek menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan sektor perindustrian dan sektor jasa. 2) PDRB Menurut Pengeluaran Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Pada tahun 2024, PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,2 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peningkatan utamanya setelah pandemi tahun 2019. Gambar 2.29 PDRB ADHB dan Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) Tabel 2.8 PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah) PDRB Pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Konsumsi Rumah Tangga 72.998.709,26 71.693.730,68 74.770.602,15 81.562.475,55 88.647.200,83 97.947.130 Konsumsi LNPRT 710.429,81 679.685,90 701.768,54 749.881,39 811.729,66 951.440 Konsumsi Pemerintah 5.031.644,99 4.621.839,02 4.890.012,15 5.219.166,20 6.001.089,65 6.914.430 Pembentukan Modal Tetap Bruto 35.233.021,18 35.450.044,41 37.900.875,49 40.717.192,10 46.853.056,17 50.185.960 Perubahan Inventori 4.346,34 716,21 61,28 300,11 49.843,77 240.860 Net Ekspor 26.111.136,01 23.285.665,67 27.020.356,91 31.919.161,45 30.945.748,91 29.864.320 Ekspor 98.587.772,18 94.833.778,71 105.562.340,92 132.194.567,86 150.386.973,45 Impor 72.476.636,17 71.548.113,04 78.541.984,01 100.275.406,41 119.441.224,54 PDRB 140.089.287,58 135.731.681,88 145.283.676,52 160.168.176,80 173.302.663,99 186.104.150 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 52,63%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Triwulan IV 2024, Tangerang mengalami inflasi yoy (year on year) sebesar 2,15%.. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah. Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh 140.089,3 135.731,7 145.283,7 160.168,2 173.301,3 186.104,2 5,56% -3,76% 4,70% 5,47% 5,18% 5,00% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 miliar rupiah PDRB Pengeluaran % Laju berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi. B) Laju Inflasi Laju inflasi adalah persentase peningkatan kenaikan harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga. Laju inflasi berpengaruh erat terhadap perekonomian masyarakat salah satunya adalah daya beli masyarakat. Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk pada inflasi Kota Tangerang1. Berdasarkan data BPD Kabupaten Tangerang, secara umum laju inflasi Kabupaten Tangerang meningkat drastis setelah menurun pada tahun
2020.Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2024), laju inflasi 2024 (yoy), inflasi tetap terjaga mengalami perlambatan dari tahun
2023.Hal ini disebabkan oleh penurunan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Penurunan laju inflasi perlu diperhatikan, karena deflasi yang berkepanjangan bisa mengindikasikan pelemahan ekonomi. Maka dari itu diharapkan inflasi terus terjaga di 2,5%+1,0%. Gambar 2.30 Laju Inflasi Kota Tangerang (termasuk Kabupaten Tangerang) dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik (2024); Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Banten, Bank Indonesia (2025) C) PDRB per Kapita PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang dapat mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang di bawah Provinsi Banten. 1 Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk kepada inflasi Kota Tangerang sebagai sister city dengan pola konsumsi dan besaran PDRB yang hampir sama serta letak geografis yang berdekatan dengan Kabupaten Tangerang 3,31 1,18 1,81 4,56 3,17 1,86 3,30 1,45 1,91 5,08 3,06 1,88 2,72 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 -4 -2 0 2 4 6 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Inflasi Kota Tangerang Inflasi Prov Banten Inflasi Nasional 37.974,1 41.964,1 44.297,6 48.219,1 51.538,2 54.728,6 52.013,99 52.729,40 55.383,29 61.413,76 66.147,39 70.275,82 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ribu rupiah PDRB Per Kapita Kab. Tangerang PDRB Per Kapita Prov. Banten Gambar 2.31 PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 Gambar 2.32 Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025 Pada tahun 2024, capaian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Tangerang sebesar 54,73 juta rupiah dan capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian PDRB per kapita Kabupaten Tangerang terendah ketiga. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan nilai tambah sektor unggulan dalam rangka mendorong pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. D) Indeks Gini Indeks Gini merupakan salah satu tolak ukur dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks gini Kabupaten Tangerang sebesar 0,269 dalam kategori ‘Rendah’. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung merata dan tidak memiliki gap yang tinggi antar kelompok masyarakat yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Gambar 2.33 Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Indeks Gini Kabupaten Tangerang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun
2024.Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-empat dengan 25,97 27,08 54,73 58,50 60,01 70,28 80,18 114,46 302,86 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Tangerang Kota Serang Kab. Serang Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kota Cilegon Juta Rupiah 0,325 0,285 0,294 0,282 0,286 0,269 0,365 0,363 0,365 0,363 0,368 0,353 0,380 0,385 0,381 0,384 0,388 0,379 0,250 0,270 0,290 0,310 0,330 0,350 0,370 0,390 0,410 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Gini Kab Tangerang Indeks Gini Prov Banten Indeks Gini Nasional kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 0,353. Kabupaten/kota dengan indeks gini paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 0,395. Sementara itu, indeks gini paling rendah yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 0,245. Gambar 2.34 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 E) Persentase Penduduk Miskin Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019-2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19. Pada periode tahun 2022-2024, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambar 2.35 Persentase Penduduk Misikin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-tiga tertinggi dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 5,84%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 9,18%. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%. 0,395 0,360 0,353 0,325 0,324 0,269 0,267 0,257 0,245 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Kota Tangerang Selatan Kota Cilegon Provinsi Banten Kota Tangerang Kota Serang Kab. Tangerang Kab. Serang Kab. Lebak Kab. Pandeglang 5,14 6,23 7,12 6,92 6,93 6,55 5,09 5,92 6,66 6,16 6,17 5,84 9,41 9,78 10,14 9,54 9,36 8,57 0,25 2,25 4,25 6,25 8,25 10,25 12,25 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) PPM Kab Tangerang PPM Prov Banten PPM Nasional Gambar 2.36 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 F) Rasio Kesenjangan Kemiskinan Rasio Kesenjangan Kemiskinan yang tinggi menunjukkan kualitas kesejahteraan yang belum optimal. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang relatif tinggi yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang mencapai nilai 1,20. Tingginya indeks ini mengindikasikan besarnya gap antara pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Kabupaten Tangerang. Gambar 2.37 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 G) Tingkat Kesejahteraaan Rumah Tangga (Desil dan/atau Kemiskinan) Tingkat kesejahteraan rumah tangga ditunjukkan dari persentase kelompok pendapatan dalam instrumen Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi keluarga dan individu. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%). Desil 1 termasuk dalam kelompok miskin dan Desil 2-4 termasuk dalam kelompok rentan miskin. 2,36 3,75 4,51 5,43 5,65 5,84 6,55 8,44 9,18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kota Tangerang Selatan Kota Cilegon Kab. Serang Kota Tangerang Kota Serang Provinsi Banten Kab. Tangerang Kab. Lebak Kab. Pandeglang 0,69 0,95 1,21 1,06 1,31 1,20 0,76 1,00 1,09 1,03 1,20 0,97 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IKK Kab Tangerang IKK Prov Banten Gambar 2.38 Perbandingan Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (https://p3ke.kemenkopmk.go.id/) Berdasarkan gambar diatas, jumlah rumah tangga pada desil 1-4 di Kabupaten Tangerang terendah ke-4 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Jumlah rumah tangga dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 295.195 KK atau 35,2% dari total KK. Sementara itu, jumlah individu dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 1.169.049 jiwa. H) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan nilai persentase jumlah masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT digunakan sebagai alat evaluasi kondisi penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 6,06% (102.510) jiwa tergolong dalam kategori sedang dan berada di atas TPT nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. Gambar 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah dengan posisi ketiga terendah pada tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan TPT sebesar 5,09%, sementara TPT tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Serang sebesar 9,18%. 75,28% 75,09% 66,82% 64,78% 64,18% 63,93% 61,44% 59,28% 48,49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kota Cilegon Kota Tangerang Selatan Serang Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten Kota Serang Lebak Pandeglang Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 5-10 8,92 13,06 9,06 7,88 6,94 6,06 8,11 10,64 8,98 8,09 7,52 6,68 4,98 4,94 6,26 5,83 5,45 4,91 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) TPT Kab Tangerang TPT Prov Banten TPT Nasional Gambar 2.40 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 I) Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Laju pertumbuhan PDRB terhadap pekerja di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, tetapi menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan peningkatan partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan PDRB Kabupaten Tangerang. Secara umum laju pertumbuhan PDRB ini tergolong rendah dan diperlukan strategi dalam mendorong produktivitas tenaga kerja dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang. Gambar 2.41 Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber:Analisis Penyusun, Badan Pusat Statistik, 2024 J) Persentase PAD terhadap Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dengan tren relatif meningkat pada kurun waktu 2019-2024. PAD Kabupaten Tangerang menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki proporsi terbesar. Akan tetapi, persentase PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten. 9,18 8,09 7,12 6,68 6,23 6,08 6,06 5,92 5,09 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kab. Serang Kab. Pandeglang Kota Serang Provinsi Banten Kab. Lebak Kota Cilegon Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan -1,4 1,7 2,0 1,3 25,3 6,3 3,2 -5,5 3,7 7,6 17,3 2,1 -6,0 4,0 14,0 24,0 34,0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Kab. Tangerang Prov Banten 46,10 36,70 45,20 53,76 55,16 53,83 62,70 58,30 62,60 73,21 73,55 70,41 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Kab. Tangerang Prov Banten Linear (Kab. Tangerang) Gambar 2.42 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 Sumber: Website DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024; Analisis Penyusun Gambar 2.43 Perbandingan Persentase PAD terhadap Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Website DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024; Analisis Penyusun Pada tahun 2024, realisasi PAD Kabupaten Tangerang sebesar 4,56 triliun rupiah dengan pendapatan sebesar 8,48 triliun rupiah sehingga persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 53,83%. Capaian tersebut paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, tetapi lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Banten. K) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Gambar 2.44 Perbandingan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Banten (diolah) Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 2,59 dan capaian ini lebih baik dibandingkan Provinsi Banten (2,87) dan nasional (8,27). Akan tetapi, merujuk pada tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (semakin rendah/buruk). Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kecukupan pangan yang bergizi dan berkelanjutan. 6,37% 12,68% 19,48% 27,05% 38,55% 45,63% 52,18% 53,83% 70,41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kab. Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kab. Tangerang Provinsi Banten 1,75 1,84 2,65 2,28 2,59 2,13 2,11 2,80 2,46 2,87 2,55 7,63 8,34 8,49 10,21 8,53 8,27 0 2 4 6 8 10 12 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Kab. Tangerang Prov Banten Nasional Linear (Kab. Tangerang) L) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui kondisi kualitas dan kuantitas cadangan pangan dalam suatu wilayah. Capaian Skor PPH Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Skor PPH Kabupaten Tangerang 84,3 meningkat hingga 91,6 pada tahun 2023, mengalami penurunan di 2024 dengan skor 89,4. Skor PPH ini menunjukkan ketercukupan gizi dan keragaman komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat semakin ideal. Gambar 2.45 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026 M) Penguatan Cadangan Pangan Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Dalam menjamin ketahanan pangan, Kabupaten Tangerang melakukan berbagai upaya penguatan cadangan pangan. Dalam kurun waktu 2019-2024, capaian penguatan cadangan pangan mengalami peningkatan. Gambar 2.46 Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan N) Penanganan Daerah Rawan Pangan Penguatan ketahanan pangan juga dilaksanakan melalui program penanganan daerah rawan pangan. Penanganan daerah rawan pangan berfokus pada pemenuhan cadangan pangan dalam suatu daerah. Pada 2020- 2023 jumlah daerah rawan pangan yang ditangani mencapai 14 daerah dan pada tahun 2023 menurun menjadi 4 daerah. 84,3 86,3 84,3 91,5 91,6 89,4 75 80 85 90 95 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 52,11 76,94 94,05 118,27 133,08 195,72 0 50 100 150 200 250 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ton Gambar 2.47 Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Ditangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan O) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi berbagai wilayah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Tangerang bukan menjadi penyokong ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang relatif rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11.456,58 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 6,16% terhadap total PDRB Kabupaten Tangerang. Gambar 2.48 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) P) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor primer dalam perekonomian. Kontribusi sektor pertambangan Kabupaten Tangerang cenderung rendah dan mencapai nilai 0,03% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan bukan merupakan sektor yang menyokong perekonomian Kabupaten Tangerang. Gambar 2.49 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) 10 14 14 14 4 0 5 10 15 20 25 2019 2020 2021 2022 2023 9.045.551,76 9.435.984,34 9.473.104,85 10.135.981,54 10.921.457,12 11.456.580,00 6,46 6,95 6,52 6,33 6,30 6,16 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) juta rupiah PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan Kontribusi PDRB Sektor 58.539,4 55.542,7 50.932,7 45.876,6 47.235,6 51.190,0 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) juta rupiah PDRB ADHB Sektor Pertambangan dan Penggalian Kontribusi PDRB Sektor Q) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Sebagai salah satu kota penyangga Jabodetabek, Kabupaten Tangerang tumbuh didukung dengan kegiatan perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Tangerang cenderung tinggi meski mengalami tren penurunan. Dalam rentang waktu 2019-2024, kontribusi sektor perdagangan berkisar pada angka 11% dalam PDRB. Hal ini menunjukkan kuatnya perkembangan sektor perdagangan dalam menyokong ekonomi Kabupaten Tangerang. Gambar 2.50 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) R) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang. Sektor industri memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB meski tren pertumbuhannya cenderung stagnan. Kontribusi sektor industri dalam PDRB mencapai berkisar antara 34-35%. Hal ini menunjukkan bahwa industri menjadi sektor penyokong perekonomian Kabupaten Tangerang. Gambar 2.51 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) S) Pertumbuhan Industri Industri sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat di Kabupaten Tangerang tidak sering dengan pertumbuhan industri di wilayah ini. Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020-2021 dan meningkat pada tahun 2022-2024. Pertumbuhan industri di wilayah ini berkisar antara 10-22%. 16.234.312,5 15.934.123,3 16.403.333,9 17.698.472,5 19.324.823,0 21.127.950,0 11,36 11,59 11,74 11,29 11,05 11,35 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) juta rupiah PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kontribusi PDRB Sektor 49.164.336,8 45.200.554,2 48.117.519,9 53.175.118,3 58.319.192,8 62.789.240,0 35,10 33,30 33,12 33,20 33,65 33,74 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) juta rupiah PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan Kontribusi PDRB Sektor Gambar 2.52 Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang 2.1.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA A) Indeks Pembangunan Manusia Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 74,09 dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan kualitas masyarakat di wilayah ini. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat tingkat pengeluaran per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tergolong rendah dan di bawah Provinsi Banten dan Nasional. Maka dari itu, diperlukan fokus penanganan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing SDM di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.53 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2024 Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang masih menempati posisi kelima IPM terendah. Sementara itu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan (sebesar 82,89). Gambar 2.54 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024 10,50 21,01 10,51 22,90 22,90 25,40 0 5 10 15 20 25 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 71,93 71,92 72,29 72,97 73,43 74,0972,44 72,45 72,72 73,32 73,87 74,4872,92 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) IPM Kab Tangerang IPM Prov Banten IPM Nasional 65,86 66,99 69,03 73,99 74,09 74,48 75,14 80,02 82,89 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kota Serang Kab. Tangerang Provinsi Banten Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan B) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf merupakan indikator pengukur kualitas dan kemampuan masyarakat di atas 15 tahun dalam membaca dan menulis huruf. Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kabupaten Tangerang memiliki angka melek huruf 98,30% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mampu membaca dan menulis secara lancar. Masyarakat buta huruf didominasi dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Namun, juga terdapat beberapa masyarakat dalam rentan usia 15-19 tahun dan 35-39 tahun yang masih belum memiliki kemampuan baca tulis. Gambar 2.55 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2025 Secara umum, angka melek huruf penduduk di atas 15 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 di atas capaian Provinsi Banten dan wilayah di sekitarnya. Kabupaten/Kota dengan angka melek huruf paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dengan angka sebesar 98,88. Sementara Kabupaten Lebak menjadi wilayah di Provinsi Banten dengan angka melek huruf paling rendah pada tahun 2024 dengan angka sebesar 96,14. Gambar 2.56 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Tabel 2.9 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf 2019-2023 Kelompok Umur 2019 2020 2021 2022 2023 15-19 99,98% 100,00% 99,84% 100,00% 99,92% 20-24 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25-29 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30-34 100,00% 100,00% 99,38% 99,67% 100,00% 35-39 99,97% 100,00% 100,00% 99,81% 99,35% 40-44 100,00% 100,00% 99,30% 99,91% 100,00% 45-59 99,06% 96,66% 99,04% 100,00% 100,00% 97,38 97,62 97,84 99,01 97,96 98,30 97,62 97,88 97,78 98,16 98,23 98,02 96 97 97 98 98 99 99 100 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Kab. Tangerang Prov Banten 97,09 98,02 98,30 96,14 97,48 98,88 98,53 97,60 98,66 94,5 95 95,5 96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 99,5 Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kab. Tangerang Kab. Lebak Kab. Serang Kota Tangerang Selatan Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kelompok Umur 2019 2020 2021 2022 2023 50+ 86,41% 89,22% 91,28% 95,81% 92,07% Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 C) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan nilai yang menunjukkan rerata lama waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di atas 15 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Kabupaten Tangerang memiliki lama rerata sekolah 9,06 tahun atau hampir setara dengan waktu menempuh pendidikan setara SMP. Secara umum RLS Kabupaten Tangerang terus meningkat dari waktu ke waktu yang menunjukkan peningkatan kualitas capaian pendidikan di wilayah ini. Namun, jika di sandingkan dengan wilayah yang lebih luas, Kabupaten Tangerang memiliki capaian RLS yang cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan diperlukannya upaya peningkatan dan pemupukan semangat dalam mengenyam pendidikan formal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Gambar 2.57 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024 Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada pada posisi standar atau di tengah-tengah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, dan masih di bawah capaian Provinsi Banten yang mencapai angka 9,23 tahun. Wilayah di Provinsi Banten dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan yang mencapai angka 11,86 tahun. Sementara Kabupaten Lebak memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dengan angka 6,61 tahun. Gambar 2.58 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 D) Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai nilai 8,28 8,39 8,61 8,92 8,93 9,068,74 8,89 8,93 9,13 9,15 9,23 8,34 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (tahun) RLS Kab Tangerang RLS Prov Banten RLS Nasional 6,61 7,16 7,88 8,93 9,06 9,23 10,39 11,14 11,86 0 2 4 6 8 10 12 14 Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kota Serang Kab. Tangerang Provinsi Banten Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan 75,34 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang tinggi. UHH masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Gambar 2.59 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dam BPS Nasional, 2024 Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, di tahun 2024, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dengan capaian tertinggi, tetapi sudah berada di atas capaian Provinsi Banten dan Nasional. Namun, tetap diperlukan arahan strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Gambar 2.60 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 E) Prevalensi Stunting Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila Z- Score TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Angka Stunting di Kabupaten Tangerang cenderung menurun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Angka stunting tertinggi ada di tahun 2021 dengan 23,3%, dan mengalami penurunan ditahun 2024 menjadi 19,1. Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi stunting untuk ditekan menuju angka 18% pada tahun 2025. Terjadi peningkatan di tahun 2022-2023, sehingga untuk bisa mencapai target nasional, Kabupaten Tangerang perlu menurunkan angka stunting rata- rata 4,2% per tahun hingga periode 2025. 69,76 69,86 69,93 70,28 75,18 75,34 69,84 69,96 70,02 70,39 74,77 74,97 71,34 71,47 71,57 71,85 72,13 72,39 66 68 70 72 74 76 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tahun UHH Kab. Tangerang UHH Prov Banten UHH Nasional 73,99 74,22 74,91 74,97 75,03 75,31 75,34 75,5 75,8 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Provinsi Banten Kota Cilegon Kota Serang Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Gambar 2.61 Prevalensi Stunting Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024 F) Prevalensi Balita Gizi Buruk Gizi buruk merupakan kondisi berat badan balita yang lebih rendah dari rentang angka normal anak seusianya. Prevalensi balita gizi buruk menunjukkan kualitas kesehatan balita. Secara umum, prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan meski sempat naik pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang cenderung rendah. Meskipun rendah, kondisi tersebut memerlukan penanganan untuk memastikan asupan gizi balita. Gambar 2.62 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2024 G) Prevalensi Balita Gizi Kurang Balita gizi kurang adalah balita yang menunjukkan indikasi kurangnya asupan energi dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan. Prevalensi balita dengan gizi kurang di Kabupaten Tangerang relatif stagnan meski sempat meningkat pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Tangerang tahun 2024 mencapai 4.6% dari total balita. Hal ini mengindikasikan perlunya penanganan dan penanggulangan agar menjaga kualitas gizi balita dan terhindar dari kondisi kurang gizi. 18,4 23,3 21,1 26,4 19,1 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 0,29 1,40 0,64 0,34 0,40 1,10 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Prevalensi Gizi Buruk Linear (Prevalensi Gizi Buruk) Gambar 2.63 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2024 H) Cakupan Desa Siaga Aktif Desa siaga aktif merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapsiagaan sumber daya, kemampuan, dan kemauan untuk mencegah dan menangani permasalahan kegawatdaruratan. Berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Tangerang berkisar pada angka 85,45%. Hal ini mengindikasikan masih adanya desa yang belum memiliki kesiapan dalam menangani dan menanggulangi kegawatdaruratan. I) Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang mengalami trend peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2019. Namun meskipun demikian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang selalu berada di bawah Provinsi Banten pada tahun 2019-2024. Gambar 2.64 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2024 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 91,69 cenderung berada di posisi standar apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak menjadi wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Gender paling rendah di Provinsi Banten tahun 2024 dengan indeks 81,22. Sementara IPG tertinggi di Provinsi Banten dicapai oleh Kota Tangerang dengan indeks sebesar 94,95. 2,28 3,52 2,34 2,45 2,50 4,60 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 90,97 90,98 91,08 91,24 91,67 91,69 91,67 91,74 91,83 92,18 92,48 92,52 90 91 91 92 92 93 93 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Tangerang Prov. Banten Gambar 2.65 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 J) Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. IDG Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan mencapai 69,37 pada tahun 2024. Gambar 2.66 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, meski masih berada di bawah capaian provinsi. Kabupaten Cilegon menjadi wilayah dengan capaian IDG paling rendah di Provinsi Banten tahun 2024 dengan indeks 53,69. Sementara itu, IDG tertinggi di Provinsi Banten dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dengan indeks sebesar 70,59. 87,23 81,22 91,69 92,54 94,95 88,29 92,61 94,47 92,52 70 75 80 85 90 95 100 Kab Pandeglang Kab Lebak Kab Tangerang Kab Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 61,54 61,53 62,17 63,35 63,84 69,37 68,83 68,76 69,09 68,55 69,87 66,48 55 60 65 70 75 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Tangerang Prov. Banten Gambar 2.67 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 K) Indeks Ketimpangan Gender Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung Indeks Ketimpangan Gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki- laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang memiliki kecenderungan menurun, artinya perbaikan kesetaraan gender telah meningkat. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tangerang tergolong cukup baik, dengan posisi 4 terbaik di Provinsi Banten. Gambar 2.68 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025 Gambar 2.69 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025 70,1 66,83 69,37 60,5 65,21 53,69 58,38 70,59 66,48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kab Pandeglang Kab Lebak Kab Tangerang Kab Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 0,499 0,486 0,457 0,433 0,402 0,251 0,503 0,484 0,475 0,478 0,464 0,45 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Tangerang Prov. Banten 0,453 0,502 0,567 0,251 0,531 0,328 0,248 0,543 0,176 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 BANTEN Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan 2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH Aspek daya saing daerah bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing daerah. Aspek ini meliputi pemahaman mengenai daya saing ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing infrastruktur lingkungan, serta iklim berinvestasi. 2.1.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dapat dilihat melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tangerang, pengeluaran konsumsi rumah tangga (2019-2024) meningkat 6,1% per tahun. Pada tahun 2021-2023 terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan penghasilan masyarakat yang tercermin pada peningkatan kinerja sektor Perdagangan, Transportasi, dan Pariwisata (Bank Indonesia, 2023)2. Gambar 2.70 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 Gambar 2.71 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) 2 Bank Indonesia (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Banten November 2023. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ 72.998,7 71.693,7 74.770,6 81.562,4 88.641,2 97.947,1 12,48 12,20 12,27 12,43 12,75 13,25 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 juta rupiah miliar rupiah PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Per Kapita (juta rupiah/tahun) 33,4% 13,9% 12,1% 7,7% 7,2% 5,2% 4,4% 4,1% 2,8% 2,3% 2,2% 1,9% 1,7% 1,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kelompok Makanan Makanan Dan Minuman Jadi Rokok Dan Tembakau Padi-Padian Sayur-Sayuran Ikan Telur Dan Susu Buah-Buahan Daging Bahan Minuman 58,5% 20,5% 8,3% 5,2% 5,1% 2,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kelompok Bukan Makanan Perumahan Dan Fasilitas Rumah Tangga Aneka Barang Dan Jasa Pajak, Pungutan Dan Asuransi Barang Tahan Lama Pada tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.577.846 per jiwa/bulan dengan pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp833.240 per jiwa/bulan (atau 52,43% dari total pengeluaran) dan pengeluaran kelompok bukan makanan sebesar Rp744.606 per jiwa/bulan (atau 47,57% dari total pengeluaran). Gambar 2.72 Perbandingan Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah) Perbandingan pengeluaran per kapita dapat mencerminkan perbandingan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan/atau kontribusi sektor ekonomi, serta potensi pasar dalam suatu daerah. Berdasarkan diagram di atas, bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Tangerang tertinggi keempat diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Selain itu, dari gambar di atas tercermin bahwa wilayah perkotaan memiliki kecenderungan pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan. B) Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani padi dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani padi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jurnal Social Economic of Agriculture, NTP di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan angka NTP. Pada tahun 2023, NTP Kabupaten Tangerang sebesar 109,16 dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten tetapi lebih rendah dibandingkan nasional. Capaian NTP Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019-2021 menunjukkan penurunan capaian NTP yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani Kabupaten Tangerang semakin menurun, meskipun angka tersebut tergolong cukup tinggi. Akan tetapi dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) menunjukkan peningkatan capaian NTP. Gambar 2.73 Nilai Tukar Petani Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019- 2023 Sumber: BPS Provinsi Banten; BPS Nasional; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kota Cilegon Prov. Banten Kab. Tangerang Kota Serang Kab. Serang Kab. Lebak Kab. Pandeglang Bukan Makanan 1.627.018 1.387.887 1.107.887 898.894 744.606 722.752 542.735 405.107 382.447 Makanan 1.005.580 1.147.702 906.912 847.452 833.240 808.436 745.324 752.552 594.962 - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Makanan Bukan Makanan 108,04 102,71 96,41 99,97 109,16 108,76 100,84 102,27 98,45 99,53 106,09 108,76 103,21 101,65 104,64 107,33 112,46 122,78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 2019 2020 2021 2022 2023 2024 NTP Kabupaten Tangerang NTP Prov Banten NTP Nasional C) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Pengeluaran konsumsi non pangan merupakan nilai seluruh kemampuan daya beli penduduk dalam bentuk non pangan. Konsumsi non pangan terdiri atas lima sektor dengan jumlah persentase terbesar adalah sektor perumahan dan fasilitas rumah tangga. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada kurun waktu 2019-2024 memiliki angka yang stagnan. Hal ini menandakan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang tidak cukup meningkat untuk diinvestasikan kepada sektor lain selain konsumsi pangan. Maka dari itu, sektor konsumsi non pangan yang penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang menjadi terbatas. Gambar 2.74 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 D) Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Rasio ekspor dan impor terhadap PDB merupakan indikator keterbukaan ekonomi suatu wilayah. Nilai indikator keterbukaan ekonomi dapat dihitung menggunakan perbandingan antara total nilai ekspor dan impor barang dan jasa pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan PDB dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi kegiatan ekspor dan impor, semakin menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah. Nilai ekspor dan impor Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui PDRB ADHB menurut pengeluaran. Gambar 2.75 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Tangerang perlahan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ekspor atau penjualan barang dan jasa keluar daerah lebih tinggi daripada impor yang berdampak kepada peningkatan pasar dan daya saing ekonomi daerah. 49,18 48,12 44,41 46,41 47,57 47,19 0,00 25,00 50,00 75,00 100,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 122% 123% 127% 145% 156% 182% 126% 126% 136% 106% 198% 150% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Tangerang Prov. Banten E) Rasio Kewirausahaan Daerah Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio ini menunjukkan jumlah wirausaha yang mempekerjakan orang dalam suatu daerah. Pada tahun 2019-2024, Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang cencerung mengalami peningkatan. Akan tetapi, capaian ini masih rendah sehingga diperlukan upaya untuk mendorong penciptaan wirausaha baru dan skalabilitas usaha. Gambar 2.76 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) F) Indeks Desa Indeks Desa merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan suatu desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembanguna Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024. Indeks Desa diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Indeks Desa menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa dan digunakan sebagai indikator pembangunan dalam RPJP dan/atau RPJM nasional serta daerah. Pada periode sebelum tahun 2024, telah ada indikator Indeks Desa Membangun untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang- Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Maka dari itu, dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa dalam lima tahun terakhir menggunakan Indeks Desa Membangun. Gambar 2.77 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Capaian indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 0,7812 dengan status ‘Maju’. Capaian IDM Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten (0,6930) dan nasional (0,7034). Dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tangerang. 1,67 3,38 1,36 1,65 1,61 2,09 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 0,6730 0,6804 0,6820 0,7107 0,7550 0,7812 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2.1.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA A) Angka Partisipasi Angkatan Kerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja 15 tahun ke atas terhadap total penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang rasio penyerapan angkatan kerja dalam lapangan pekerjaan. Pada 2024, angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Tangerang tergolong rendah dalam nilai 65,88%. Hal tersebut menunjukkan serapan angkatan kerja di wilayah ini masih cenderung rendah dan masih tingginya jumlah angkatan kerja yang menganggur di wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan lulusan sekolah dasar dan SMP dalam lapangan pekerjaan. Sementara itu, masyarakat dengan lulusan SMA dan perguruan tinggi cenderung sudah terserap dan mendapatkan pekerjaan lain. Tabel 2.10 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2024 SD SMP SMA PT Total 58,54 55,73 74,82 79,27 65,88 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 B) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Capaian TPAK di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam enam tahun (2019-2024). Persentase ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Tangerang mencapai persentase stagnan dan memerlukan optimalisasi yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Gambar 2.78 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Gambar 2.79 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 66,07 65,43 63,94 67,05 66,87 65,88 63,83 64,48 63,79 64,72 64,44 66,17 67,53 67,70 67,80 68,63 69,48 70,63 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) TPAK Kab Tangerang TPAK Prov Banten TPAK Nasional 58,13 60,83 63,39 66,02 66,17 66,92 67,77 69,1 72,82 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kota Tangerang Selatan Kota Cilegon Kota Tangerang Kab. Tangerang Provinsi Banten Kab. Pandeglang Kab. Serang Kota Serang Kab. Lebak C) Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Rasio Kesempatan Kerja atau employment to population ratio merupakan proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam 5 tahun (2019-2024). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tangerang sudah bekerja. Gambar 2.80 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 D) Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri merupakan seseorang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomi merupakan seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap. Sedangkan proporsi pekerja bebas keluarga terbagi menjadi tiga aspek yaitu pekerja bebas pertanian, pekerja keluarga dan pekerja bebas non pertanian. Pada grafik ini, kontribusi tenaga kerja ditambahkan dengan kontribusi pekerja berusaha sendiri dan dibandingkan dengan total kesempatan kerja akan menghasilkan nilai tingkat kesempatan kerja rentan. Gambar 2.81 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 E) Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pada Kabupaten Tangerang, Rasio Ketergantungan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan mengalami penurunan sekitar 40 orang artinya beban 100 orang yang produktif hanya menanggung 40 orang yang tidak produktif baik usia lanjut/lansia maupun anak-anak. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi semakin menurun dan seriring dengan peningkatan jumlah orang produktif dan berusia kerja. 91,09 86,94 90,94 92,12 93,06 93,94 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 25,17 28,36 27,54 28,20 26,57 30,05 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Gambar 2.82 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 F) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, indikator kunci urusan perpustakaan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2023, IPLM Kabupaten Tangerang adalah 49,93. Meskipun capaian di tahun 2024 telah meningkat menjadi 52,7, IPLM Kabupaten Tangerang masih berada di urutan kedua terendah di Provinsi Banten. Gambar 2.83 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025 2.1.3.3 DAYA SAING FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR A) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Tabel 2.11 Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (km) 566,25 569,28 752,7 774,86 802.16 463.74 31,57 36,23 39,18 45,74 42,68 40,80 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 51,79 52,7 54,3 57,93 61,22 61,88 65,07 66,54 71,26 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kab. Lebak Kab. Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Selatan Kota Serang Provinsi Banten Kota Tangerang Kab. Pandeglang Kota Cilegon Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang (km) 312,75 299,79 148 114,21 132.86 243.92 Panjang Jalan Total (km) 992,61 992,61 992,61 992,61 992.61 1096.26 Persentase Kondisi Mantap (%) 88,55% 87,55% 90,74% 92,59% 94.20% 64.55% Sumber: opendata.tangerangKabupatengo.id, 2023 Proporsi panjang jalan di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren yang meningkat. Jika dilihat dari presentase, jalan mantap berhasil naik dari 88,55% pada tahun 2019 menuju 92,59% pada tahun 2022. Seiring pembukaan jalan baru tahun 2024 panjang jalan Kabupaten bertambah menjadi 1.096,26 Km sehingga kondisi jalan mantap sebesar 64,55%. Angka proporsi jalan dalam kondisi mantap memperlihatkan seberapa panjang jalan yang sudah mencapai kelayakan (kondisi baik dan sedang). Jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat harus mendapatkan perbaikan segera demi menjaga keselamatan berkendara. B) Daya Listrik Terpasang Daya listrik yang terpasang menunjukkan jumlah kWh yang mampu digunakan di kabupaten/kota masing-masing. Daya ini dialirkan untuk memberikan layanan listrik kepada rumah tangga. Pada tahun 2024, besaran daya terpasang di Kabupaten Tangerang sebesar 4,43 juta KW dan menjadi kabupaten yang memiliki daya listrik terbesar di Provinsi Banten. Gambar 2.84 Daya Listrik Terpasang di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah) C) Rumah Tangga dengan Akses Internet Jangkauan dan akses terhadap internet menunjukkan keterbukaan terhadap informasi layanan dasar, peluang ekonomi (e-commerce), pengembangan sumber daya manusia (literasi digital), dan lain sebagainya. Kabupaten Tangerang sendiri memperlihatkan tren yang positif dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Dalam hal ini, pengguna internet di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga terbanyak di Provinsi Banten di bawah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. 3.287.74 3.403.42 3.583.60 3.809.57 4.948.74 4.432.72 3,5% 5,3% 6,3% 29,9% -10,4% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KW Daya Terpasang (KW) % Laju Peningkatan Gambar 2.85 Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten 2.1.3.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI A) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indeks Daya Saing Daerah merupakan posisi relatif suatu daerah dengan standar faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta potensi yang dapat digali terhadap posisi daerah lain. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai 3,70 dan capaian ini berada di posisi keempat capaian IDSD tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan nilai IDSD Kabupaten Tangerang. Komponen pilar yang unggul di Kabupaten Tangerang adalah Pilar 10 “Ukuran Pasar”. Sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah Pilar 11 “Dinamisme Bisnis”. Gambar 2.86 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025 B) Angka Kriminalitas yang Tertangani Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator keamanan di mana tindak kriminal sudah ditangani dalam suatu wilayah tertentu. Angka kriminalitas yang tertangani dapat dihitung dengan jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Pada Kabupaten Tangerang, angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 1.309 kasus yang tertangani pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa instansi terkait dapat mengatasi kasus kriminalitas yang semakin meningkat dan tingkat keamanan juga semakin tinggi. Berdasarkan tren dalam lima tahun terakhir, persentase angka kriminalitas yang tertangani cenderung menurun. 58,67 58,49 71,47 73,51 72,46 77,06 56,25 58,63 67,14 70,73 71,73 75,17 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 3,19 3,45 3,6 3,68 3,7 3,85 3,87 4,16 4,31 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Cilegon Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Serang Provinsi Banten Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Gambar 2.87 Persentase Angka Kriminalitas atau Tindak Pidana yang Tertangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025 C) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan nilai kerukunan di antara aliran/pemahaman/mazhab yang ada serta pemeluk agama-agama yang telah diakui oleh negara, meliputi Islam, Hindu, Kristen, Budha, Katolik, dan Konghucu. Jika melihat dari standar kategori tinggi (61-80), Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir (2019-2023) memiliki nilai yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang rukun dalam hal agama. Gambar 2.88 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang 2019-2024 Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2025 D) Lama Proses Perijinan Sistem perijinan dan non-perijinan di Kabupaten Tangerang diatur dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Jenis perizinan dan non- perizinan diberikan berdasarkan urusan pemerintah daerah. Prosedur perizinan dan non-perizinan terdiri dari verifikasi, permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, serta pemberian keputusan. Jangka waktu pelayanan DPMPTSP ditetapkan paling lama 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non-perizinan secara lengkap dan benar. Selain itu, pemohon dapat mengajukan pengaduan melalui DPMPTSP paling lambat 30 hari kerja sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sistem informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis web di Kabupaten Tangerang yaitu “SIPINTER”. 2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Aspek ini meliputi tiga fokus utama yaitu fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non dasar dan fokus layanan urusan pilihan. 69,14 82,00 50,84 65,37 67,30 84,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 68,87 67,46 66,67 68,92 70,05 71,83 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2.1.4.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar merupakan pelayanan yang berfokus kepada kebutuhan wajib masyarakat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Fokus ini meliputi unsur pendidikan, unsur kesehatan, unsur pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur perumahan rakyat dan kawasan permukiman, unsur ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta unsur sosial. A) Pendidikan 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan yang berfokus pada pemberian stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tangerang berkembang pesat ditandai dengan tingginya jumlah murid PAUD. Selain itu, pertumbuhan PAUD juga memiliki tren positif pada kurun waktu 2019-2023, tahun 2024 mengalami penurunan anak usia dini yang bersekolah. Gambar 2.89 Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar sekolah dasar di Kabupaten Tangerang di tahun 2024 menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 105,54. Selain itu, angka partisipasi kasar SMP juga tergolong tinggi. Kedua hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah penduduk yang bersekolah pada tingkat sekolah dasar dan SMP yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian usia dengan jenjang yang ditempuh. Sedangkan APK SMA berkisar pada nilai 74,11 yang mengindikasikan bahwa masih adanya penduduk usia SMA yang belum/tidak mengambil pendidikan setara SMA. Gambar 2.90 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2020-2025 45.163 45.653 47.031 52.053 74.375 56.719 0 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 murid 110,65 109,49 108,26 109,41 106,67 105,54 92,57 90,64 95,85 97,5 102,18 102,7 68,3 70,64 71,55 71,15 74,21 74,11 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 APK SD APK SMP APK SMA 3) Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Tangerang didominasi oleh jenjang sekolah dasar. Hampir seluruh masyarakat telah mengenyam bangku sekolah dasar. Sedangkan pada jenjang SMP, angka pendidikan yang ditamatkan berkisar di angka 90. Hal ini menunjukkan adanya masyarakat yang belum menempuh pendidikan SMP. Di sisi lain, masyarakat yang mampu menamatkan bangku pendidikan SMA masih tergolong rendah dan berkisar pada angka 70. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mengenyam pendidikan SMA. Gambar 2.91 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 4) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai. APM merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian jumlah masyarakat yang bersekolah sesuai dengan usianya.

a.Angka Partisipasi Murni (APM) SD APM tingkat sekolah dasar di Kabupaten Tangerang tergolong pada tingkat tinggi. Namun selama 2 tahun terakhir, APM tingkat sekolah dasar mengalami penurunan yang dimungkinkan karena masih ditemukannya anak yang tidak bersekolah sesuai dengan usianya. Harapannya seiring berjalannya waktu kondisi ini dapat diperhatikan untuk memberikan pendidikan bagi seluruh anak- anak. Gambar 2.92 Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
b.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP terus meningkat dari waktu ke waktu. Akan tetapi, peningkatan ini masih jauh dari ideal. APM SMP di Kabupaten Tangerang berkisar dalam rentang nilai 80-90%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya masyarakat berusia SMP yang tidak bersekolah. Maka dari itu diperlukan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi kondisi ini. 100 99,7 99,83 98,68 99,39 95 94,3 97,9 97,02 97,49 68 67,78 67,77 69,95 69,94 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 SD SMP SMA 98,98 98,71 99,11 95,30 95,61 96,55 0 50 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 APM SD Gambar 2.93 Angka Partisipasi Murni SMP/Mts/Paket B Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
c.Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Angka Partisipasi Murni tingkat SMA tergolong rendah meski pada 2023 telah meningkat tajam. Nilai APM yang jauh dari ideal ini memerlukan penanganan khusus agar masyarakat mampu melanjutkan pendidikan secara merata. Gambar 2.94 Angka Partisipasi Murni SMA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 5) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio jumlah murid usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS menunjukkan ukuran daya serap sistem pendidikan dalam masyarakat sesuai dengan kelompok usianya.
a.Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 7-12 tahun menunjukkan nilai yang baik meski belum sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun sebagian besar menempuh pendidikan dasar. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa anak yang tidak/belum mengenyam pendidikan dasar. Gambar 2.95 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 81,62 80,86 85,38 86,13 89,93 90,03 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 54,94 55,93 56,89 56,49 63,52 62,36 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 99,80 99,70 99,83 98,68 99,39 112,43 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024
b.Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 13-15 tahun atau SMP tergolong tinggi meski mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Tingginya nilai ini mengindikasikan bahwa banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan setara SMP. Meskipun demikian masih terdapat sebagian penduduk dalam rentang usia tersebut yang belum mengenyam pendidikan menengah. Gambar 2.96 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
c.Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 16-18 tahun atau setingkat SMA di Kabupaten Tangerang masih tergolong rendah meski telah meningkat dari waktu ke waktu. Rendahnya APS di rentang usia ini menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Tangerang. Hal ini seharusnya mampu menjadi perhatian tersendiri untuk memberikan pendidikan tingkat atas bagi masyarakat. Gambar 2.97 Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 6) Angka Putus Sekolah
a.Angka Putus Sekolah SD Putus sekolah merupakan fenomena yang masih terus berkembang di Kabupaten Tangerang. Jumlah siswa putus sekolah di wilayah ini cenderung berfluktuasi. Jumlah siswa SD yang putus sekolah mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan masih tingginya masyarakat usia pendidikan dasar yang mengalami putus sekolah. 95,49 94,30 97,90 97,02 97,49 100,48 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 67,50 67,78 67,77 69,95 69,94 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 2.98 Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
b.Angka Putus Sekolah (APS) SMP Fenomena putus sekolah juga banyak berkembang pada siswa SMP. Jumlah siswa putus sekolah melonjak drastis pada
1. 2020.Meskipun demikian jumlah siswa SMP yang putus sekolah menurun pada 2021 menurun dari waktu ke waktu. Permasalahan adanya siswa yang putus sekolah ini perlu menjadi penanganan tersendiri khususnya untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Gambar 2.99 Angka Putus Sekolah (APS) SMP Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
c.Angka Putus Sekolah (APS) SMA Jumlah siswa SMA yang putus sekolah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2020, jumlah siswa SMA yang putus sekolah mencapai 729 siswa, sedangkan pada 2024 jumlah tersebut dapat menurun hingga angka 140 siswa. Tingginya jumlah siswa yang putus sekolah dapat mempengaruhi kualitas dan kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Tangerang. Gambar 2.100 Angka Putus Sekolah (APS) SMA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 7) Angka Kelulusan Siswa Angka Kelulusan Siswa di Kabupaten Tangerang dalam rentang waktu 2019-2024 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan seluruh siswa SD, SMP, dan SMA lulus dan tidak ada siswa yang harus tidak lulus. Secara umum jumlah siswa yang lulus juga relatif mengalami peningkatan dari waktu ke waktu hal ini menunjukkan 236 347 506 408 547 553 0 100 200 300 400 500 600 2019 2020 2021 2022 2023 2024 162 416 117 88 94 72 0 100 200 300 400 500 2019 2020 2021 2022 2023 2024 395 729 198 425 175 140 0 200 400 600 800 2019 2020 2021 2022 2023 2024 peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang. Gambar 2.101 Jumlah Siswa Lulus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2024 8) Angka Melanjutkan
a.Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP Angka melanjutkan dari SD ke SMP merupakan persentase jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP. Angka melanjutkan dari SD ke SMP Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tingginya angka melanjutkan ini mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan. Gambar 2.102 Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
b.Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA Angka melanjutkan dari SMP ke SMA merupakan persentase jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya angka melanjutkan ini mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan. Gambar 2.103 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 48.702 50.332 50.213 51.567 51.704 51.668 39.001 37.539 37.348 42.829 42.335 42.338 39.001 37.539 37.348 41.754 42.353 0 20.000 40.000 60.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 SD SMP SMA 42.075 43.980 43.447 45.034 45.965 46.696 39.000 40.000 41.000 42.000 43.000 44.000 45.000 46.000 47.000 48.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 41.395 42.801 46.635 46.969 47.708 40.000 42.500 45.000 47.500 50.000 2019 2020 2021 2022 2023 (Jiwa) Angka Melanjutkan (AM) dari SLTP ke SLTA Kab. Tangerang 9) Fasilitas Pendidikan
a.Fasilitas Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Penyediaan fasilitas SD dengan kondisi baik relatif meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pada 2023 jumlah fasilitas pendidikan SD dengan kondisi baik sempat mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dapat memberikan layanan pendidikan dengan kualitas yang baik. Gambar 2.104 Jumlah Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
b.Fasilitas Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Penyediaan fasilitas SMP dengan kondisi baik meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pada 2023 jumlah fasilitas pendidikan SMP dengan kondisi baik sempat mengalami penurunan yang cukup drastis. Gambar 2.105 Jumlah Fasilitas Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 10) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar adalah persentase ketersediaan sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang cenderung stabil meski sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Rasio ini tergolong sedang dan menunjukkan ketersediaan pendidikan dasar di Kabupaten Tangerang berkisar antara 24-30 sekolah untuk 10.000 penduduk. Meskipun demikian rasio tersebut masih menunjukkan daya tampung penduduk usia pendidikan dasar dalam mengenyam pendidikan dasar. 6.864 7.272 7.412 9.507 8.169 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2019 2020 2021 2022 2023 (unit) 3.035 3.847 4.029 4.769 3.930 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2019 2020 2021 2022 2023 (unit) Gambar 2.106 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023 11) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah adalah persentase ketersediaan sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang mengalami cenderung stabil meski sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2020. Rasio ini menunjukkan ketersediaan pendidikan menengah di Kabupaten Tangerang berkisar antara 21- 31 sekolah untuk 10.000 penduduk. Meskipun demikian rasio tersebut masih menunjukkan daya tampung yang cukup baik untuk penduduk usia pendidikan menengah dalam mengenyam pendidikan menengah. Gambar 2.107 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023 12) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid pendidikan dasar. Kabupaten Tangerang memiliki rasio yang rendah hal ini menunjukkan jumlah guru yang masih sedikit dibanding dengan jumlah murid pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2019- 2023, Kabupaten Tangerang cenderung stagnan dengan kecenderungan tren menurun. Gambar 2.108 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023 35,75 24,38 28,51 29,62 27,99 28,12 0 10 20 30 40 2019 2020 2021 2022 2023 2024 31,55 21,91 25,82 27,71 26,43 27,71 0 10 20 30 40 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,047 0,040 0,044 0,038 0,038 0,032 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 2019 2020 2021 2022 2023 2024 13) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid pendidikan menengah. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan pada kurun 2021-2024. Kabupaten Tangerang memiliki rasio yang cenderung rendah, hal ini menunjukkan jumlah guru yang masih sedikit dibanding dengan jumlah murid pendidikan menengah. Gambar 2.109 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2024 14) Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Rasio guru terhadap murid per kelas di sekolah dasar Kabupaten Tangerang berada pada kisaran angka 0,2. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah guru pada setiap kelas di sekolah dasar. Gambar 2.110 Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023 15) Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Rasio guru terhadap murid per kelas di sekolah menengah Kabupaten Tangerang relatif menurun dan berada pada kisaran angka 0,13-0,18. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah guru pada setiap kelas di sekolah menengah. Gambar 2.111 Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023 0,047 0,040 0,044 0,038 0,038 0,032 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,28 0,24 0,27 0,23 0,23 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 2019 2020 2021 2022 2023 0,18 0,17 0,18 0,13 0,13 0 0,05 0,1 0,15 0,2 2019 2020 2021 2022 2023 16) Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Proporsi murid kelas 1 yang dapat menamatkan sekolah dasar mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2019-2023. Secara umum proporsi ini tergolong baik, tetapi jumlah tersebut belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya murid belum dapat menamatkan sekolah dasar. Gambar 2.112 Proporsi Murid Kelasi 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 17) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun merupakan persentase masyarakat dalam rentang usia 15-24 tahun yang mampu membaca dan menulis per jumlah masyarakat usia 15-24 tahun. Angka ini cenderung mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 99,90 pada tahun 2024. Capaian yang belum mencapai 100% tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang masih mengalami buta aksara. Gambar 2.113 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 18) Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Penduduk usia >15 tahun yang tidak buta aksara menunjukkan jumlah masyarakat dewasa yang memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Secara umum, Kabupaten Tangerang memiliki persentase memiliki tren meningkat dan belum menyentuh 100%. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut. Gambar 2.114 Persentase Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 95 93 101 85 86 70 80 90 100 110 2019 2020 2021 2022 2023 97,38 97,62 97,84 99,01 99,96 99,80 0 25 50 75 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 97,01 97,33 97,24 99,01 97,96 98,57 97,11 97,36 97,15 98,16 98,23 98,41 96 97 98 99 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Kab. Tangerang Prov. Banten 19) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan jumlah guru yang memiliki ijazah S1/D-IV. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi ini cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2023. Meskipun demikian guru yang memenuhi kualifikasi ini cenderung tinggi. Tingginya jumlah ini menunjukkan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.115 Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 20) Persentase Sekolah yang sudah Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Inklusivitas merupakan salah satu aspek yang perlu dipenuhi dalam bidang pendidikan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang adil dan tanpa diskriminasi, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2022, persentase sekolah yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Tangerang sebesar 45%. Angka tersebut kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 50%. Angka tersebut diharapkan akan terus meningkat seiring perbaikan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas. 21) Persentase Sekolah yang Memenuhi Syarat Pendidikan Inklusi Indikator lain yang menunjukkan inklusivitas di bidang pendidikan adalah persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan khusus. Sebuah sekolah dapat dikatakan siap melaksanakan pendidikan inklusif jika memenuhi persyaratan seperti tenaga profesional yang memadai, sarana-prasarana yang mendukung, kurikulum inklusif, hingga lingkungan kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Di tahun 2022, persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi di Kabupaten Tangerang sebesar 52,98% dan meningkat di tahun 2023 menjadi 54,765%. B) Kesehatan 1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi atau AKB merupakan jumlah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran bayi pada suatu tahun tertentu. Pada lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang memuncak pada tahun 2022. Dimulai dengan angka 0,2 pada tahun 2019 dan 0,18 pada tahun 2020. Lalu diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022, yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 mencapai angka 3,52 dan 3,93. Lalu tahun berikutnya, nilai AKB turun dari lonjakan menjadi 2,1 pada tahun 2023. 20.308 18.488 19.353 17.518 17.763 18.338 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Jiwa) Gambar 2.116 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024 Tabel 2.12 Penyebab Kematian Bayi Kabupaten Tangerang 2024 Penyebab Kematian Bayi No Penyebab 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 BBLR 42 84 76 42 125 96 2 Asfiksia 67 50 89 67 47 48 3 Tetanus 1 1 1 1 0 2 4 Sepsis 39 24 24 39 1 0 5 Kelainan Kongenital 20 34 32 20 37 31 6 Ikterus 2 1 1 0 0 0 7 Pendarahan Intrakranial 0 0 0 0 0 0 8 Pneumonia 2 0 1 1 10 1 9 Diare 0 0 5 0 5 1 10 Lain-lain 54 9 22 56 11 19 Total 227 203 251 226 256 198 Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024 2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan persentase bayi lahir dan mampu bertahan hidup hingga mencapai usia 1 tahun. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan ibu dan anak dan efektivitas sistem kesehatan di sekitarnya. AKHB dapat dihitung dengan rumus (1-angka kematian bayi). Berdasarkan rumus tersebut, angka kematian bayi ditentukan dengan jumlah kematian bayi dengan usia di bawah 1 tahun dengan kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Gambar 2.117 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024 0,20 0,18 3,52 3,93 2,10 3,67 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2019 2020 2021 2022 2023 2014 99,80 99,82 96,48 96,07 97,90 97,33 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 AKHB Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan menurun lagi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penyebaran COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Lalu AKHB meningkat pada tahun 2023 dengan meredanya kasus penyebaran COVID-19. 3) Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Angka kematian balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak yang berusia 0 - 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada tahun tersebut. Dalam lima tahun terakhir, angka kematian balita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gambar 2.118 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 4) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Angka kematian neonatal merupakan jumlah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian neonatal Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai sebesar 3,45. Gambar 2.119 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Sumber: Buku Resume Analisis Statistik Sektoral Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023 5) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup ibu. AKI digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan ibu, baik dari kesehatan ibu, status gizi, perilaku hidup sehat, serta tingkat pelayanan kesehatan yang juga memberi fokus kepada ibu yang sedang hamil, melahirkan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021 dan mencapai angka 109 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup ibu. Angka tersebut mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 mencapai angka 66, tahun 2024 dilaporkan angka kematian ibu sekitar 34 jiwa dengan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup seebsar 118. 0,23 0,23 3,65 4,03 8,00 11,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2,65 2,55 3,2 3,44 4 3,45 0 1 2 3 4 5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gambar 2.120 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024 6) Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase persalinan ibu hamil di fasilitas kesehatan cenderung meningkat, bahkan di tahun 2021 hingga tahun 2023 persentasenya telah mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah berupaya menekan angka kematian ibu melalui persalinan di lingkungan mendukung dengan bantuan tenaga medis terlatih. Gambar 2.121 Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024 7) Rasio Posyandu per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu wadah kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dan dibimbing oleh petugas kesehatan. Kesuksesan posyandu dapat dinilai dari penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah menentukan rasio minimal posyandu tiap daerah 1 : 100. Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Tangerang menurun dari tahun 2019 di angka 1 : 52 hingga pada tahun 2023 mencapai angka 1 : 189. Hal ini menandakan bahwa jumlah posyandu tidak mengikuti perkembangan jumlah balita. Tabel 2.13 Rasio Posyandu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Rasio Posyandu per Satuan Balita Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Posyandu Aktif 1.293 1.263 1.180 1.375 1.310 2.024 Balita 67.861 126.855 186.023 193.345 247.253 243.841 Rasio Posyandu per Satuan Balita 1 : 52 1 : 100 1 : 158 1 : 141 1 : 189 1:8,30 Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang, 2023 37 49 109 57 66 118,00 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 2024 99,00 99,14 101,20 100,20 100,70 100,50 97,00 98,00 99,00 100,00 101,00 102,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 8) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang semakin meningkat lima tahun terakhir, terutama pada fasilitas dasar yaitu puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (Pustu). Tabel 2.14 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio Puskesmas 1 : 63.522 1 : 69.491 1 : 83.830 1 : 74.394 1 : 75.213 1:78.629 Rasio Poliklinik 1 : 6.639 1 : 7.263 1 : 6.045 1 : 5.288 1:3.900 1:6.313 Rasio Pustu 1 : 68.170 1 : 76.440 1 : 86.096 1 : 86.140 1 : 87.089 1:82.373 Sumber: Profil dan Data Statistik Kabupaten Tangerang, 2023-2024 9) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan lanjut yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Kesediaan fasilitas rumah sakit di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 25 unit menjadi 27 unit pada tahun 2021. Dengan membandingkan jumlah penduduk dan fasilitas rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang, rasio rumah sakit belum memenuhi dari sisi rasio 1 : 100.000. Tabel 2.15 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rumah Sakit 25 25 27 27 27 29 Penduduk 2.794.969 3.057.599 3.185.552 3.273.321 3.309.365 3,459,706 Rasio 1 : 116.457 1 : 132.939 1 : 117.983 1 : 121.234 1 : 122.569 1: 119,300 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 10) Rasio Dokter per Satuan Penduduk Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan dokter yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Tangerang. Sebagian besar rasio menurut jenis dokter menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dokter yang dapat memberikan pelayanan untuk penduduk Kabupaten Tangerang. Tabel 2.16 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Jenis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dokter Spesialis 1 : 4.068 1 : 4.223 1 : 3.765 1 : 3.609 1 : 3,313 1:2,709 Dokter Umum 1 : 6.767 1 : 7.568 1 : 2.907 1 : 2.805 1 : 2,968 1: 1,520 Dokter Gigi 1 : 20.108 1 : 21.685 1 : 22.277 1 : 21.118 1 : 20,179 1:6,359 Dokter Spesialis Gigi 1 : 64.999 1 : 67.947 1 : 69.251 1 : 68.194 1 : 68,945 1:34,254 Rata-Rata 1 : 2.180 1 : 2.327 1 : 1.495 1 : 1.438 1 : 1.423 1:11.210 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 11) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tenaga Medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Tangerang. Dalam lima tahun terakhir, angka rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Tangerang menurun. Hal ini menandakan bahwa jumlah tenaga medis setiap tahunnya meningkat. Tabel 2.17 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tenaga Medis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perawat 1 : 1.481 1 : 932 1 : 843 1 : 895 1 : 919 1 :2,236 Bidan 1 : 2.516 1 : 2.100 1 : 1.638 1 : 2.225 1 : 2.270 1 :5,179 Farmasi 1 : 9.671 1 : 6.304 1 : 8.824 1 : 9.949 1 : 9.592 1 :32,034 Tenaga Kesehatan Masyarakat 1 : 40.232 1 : 96.532 1 : 32.409 1 : 33.428 1 :41,186 Tenaga Kesehatan Lingkungan 1 : 48.533 1 : 46.846 1 : 39.919 1 : 40.358 1 :22,465 Tenaga Gizi 1 : 32.500 1 : 27.796 1 : 25.484 1 : 23.720 1 : 23.471 1 :9,970 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 1 : 20.116 1 : 10.548 1 : 10.732 1 : 10.573 1 :2,236 Sumber: BPS Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2024 12) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Tangerang memiliki cakupan komplikasi fluktuatif. Berdasarkan grafik di bawah ini, bahwa pada tahun 2019 mencapai cakupan yang cukup tinggi yaitu 91,4%, menurun pada tahun 2020 mencapai angka 90,7%, dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 80,6%. Pada tahun 2024, cakupan komplikasi yang bisa ditangani kebidanan meningkat menjadi 159%. Angka-angka ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan bidan kesulitan dalam menangani pasien. Gambar 2.122 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2023-2024 13) Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Dalam lima tahun terakhir, cakupan pertolongan oleh tenaga kerja kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang selalu berada di angka 100% bahkan lebih, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 103%. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kesehatan pada Kabupaten Tangerang meningkat. 91,40 90,70 80,60 85,90 86,50 159,00 0 50 100 150 200 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Gambar 2.123 Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Open Data dan Data Sektoral Kabupaten Tangerang, 2024 14) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) UCI merupakan salah satu indikator dari unsur kesehatan dalam mengukur keberhasilan pemberian imunisasi kepada anak- anak. UCI yang diterapkan pada kelurahan/desa adalah gambaran daerah di mana angka UCI di atas 80% merupakan persentase bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap di dalam daerah tersebut. Dalam lima tahun terakhir, cakupan UCI Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif. Dari tahun 2019 yang mencapai angka 98,2% lalu menurun pada tahun 2020 dengan angka 90,9%. Angka UCI kemudian naik pada tahun 2021 hingga mencapai 95,2% dan menurun lagi pada tahun 2022 dengan angka 93,4%. Pada tahun 2023, cakupan UCI mencapai 98,90%. Hal ini menandakan bahwa upaya imunisasi anak-anak di Kabupaten Tangerang perlu dipertahankan karena persentase saat ini sudah cukup baik. Gambar 2.124 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Open Data dan Data Sektoral Kabupaten Tangerang, 2024 15) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan merupakan persentase di mana jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan suatu wilayah kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang dicatat pada suatu wilayah pada waktu yang sama. Gambar 2.125 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 100 103 102 100 101 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 98,20 90,90 95,20 93,40 98,90 92,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 100 103 98,8 99,6 92,7 98,6 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Dalam lima tahun terakhir, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuatif. Berdasarkan grafik diatas, capaian pada tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2024 mencapai 98.6% yang menandakan bahwa perlunya peningkatan dalam penyediaan fasilitas dan kesadaran kesehatan baik dari instansi terkait dan masyarakat Kabupaten Tangerang. 16) Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Program imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi kesehatan untuk melindungi penduduk dari penyakit tertentu, dengan pertimbangan pembiayaan yang paling cost effective. Imunisasi campak merupakan imunisasi yang biasa dilakukan pada usia 1 tahun dengan pemberian vaksinasi. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terhitung dengan jumlah anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah anak usia 1 tahun pada tahun sama. Dalam tahun 2019-2024, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang menurun. Meskipun menurun, capaian persentase 115,7% merupakan cakupan yang sudah sangat baik. Gambar 2.126 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Resume Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang 17) Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) merupakan kasus kelumpuhan pada anak usia < 15 tahun. Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,1 menjadi 6,4 pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat menandakan bahwa semakin baik fasilitas kesehatan Kabupaten Tangerang untuk mendeteksi penyakit AFP. Gambar 2.127 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 18) Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Pneumonia balita adalah balita mengalami batuk, kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas yang tidak normal. Cakupan 100,1 96,5 103,2 114,3 97,3 115,7 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 0,1 0,1 0,1 3,3 4,6 6,4 0 2 4 6 8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 balita pneumonia yang ditangani merupakan persentase penderita pneumonia balita (usia 0-59 bulan) yang ditangani sesuai standar di sarana kesehatan daerah. Cakupan balita pneumonia yang ditangani oleh Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan, dari 89,06% pada tahun 2019 menjadi 87,9% pada tahun 2024. Meskipun persentase ini cukup tinggi, cakupan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan peningkatan fasilitas pendukung penanganan pneumonia di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.128 Persentase Balita Pneumonia yang Ditangani di Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024 19) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Tuberculosis Bakteri Tahan Asam) merupakan penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam suatu wilayah tertentu. Cakupan penemuan yang ada di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2019 berjumlah 3.047 dan tahun 2023 mencapai 4.232 temuan. Sementara itu, persentase penanganan penderita penyakit TBC BTA cenderung mengalami kenaikan seiring penambahan kasus temuan TBC BTA dari 36,64% menjadi 44,25% pada tahun 2024 sehingga pencegahan dan penanganan penyakit TBC BTA perlu ditingkatkan. Gambar 2.129 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2024 20) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Prevalensi Tuberkulosis merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat. Prevalensi Tuberkulosis didapatkan dengan membandingkan jumlah kasus tuberkulosis dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu per 100.0000 penduduk. Dalam lima tahun terakhir, tingkat prevalensi tuberkulosis Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dan pada tahun 2024 mencapai angka 358 kasus tiap 100.000 penduduk. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kabupaten 89,06 67,16 75 84,7 84,5 87,9 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % (persen) 3.047 2.444 3.023 3.013 4.232 5.483 61,36% 64,82% 64,47% 48,20% 36,64% 44,25% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jiwa Jumlah Temuan Persentase Penanganan Tangerang perlu ditingkatkan untuk menurunkan jumlah penduduk yang menderita tuberkulosis seperti pemberian edukasi kepada masyarakat setempat. Gambar 2.130 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024 21) Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Tingkat kematian karena tuberkulosis di Kabupaten Tangerang meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, kematian akibat tuberkulosis tercatat 2 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 7 kasus per 100.000. Hal ini menandakan bahwa selain upaya pencegahan, Kabupaten Tangerang juga perlu meningkatkan upaya penyembuhan baik dari kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Gambar 2.131 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024 22) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD DBD atau Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk dengan manifestasi klinis demam tinggi, fenomena hemoragik, dan dapat menyebabkan kematian. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Tangerang tertangani dengan baik hingga dalam lima tahun mencakup 100% pasien dapat ditangani. Gambar 2.132 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 169 199 189 195 280 358 0 100 200 300 400 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2,4 3,2 3,1 3,4 5,8 7,05 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 100 100 100 100 100 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 23) Penderita Diare yang Ditangani Diare merupakan penyakit yang memberikan dampak kepada pasien dengan sering buang air besar dengan kondisi cair. Pada Kabupaten Tangerang, penderita diare yang ditangani mengalami peningkatan pada tahun 2024 sekitar 130%. Gambar 2.133 Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024 24) Angka Kejadian Malaria Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit melalui gigitan nyamuk. Pada tahun 2019-2022 tidak ditemukan kejadian malaria di Kabupaten Tangerang, tetapi pada tahun 2023 terdapat 9 angka, dan tahun 2024 sekitar 12 kasus dugaan kejadian malaria yang tercatat oleh Dinas Kesehatan. 25) Tingkat Kematian Akibat Malaria Pada tahun 2019-2023 tidak ditemukan kematian akibat malaria di Kabupaten Tangerang yang tercatat oleh Dinas Kesehatan. Capaian ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang dapat menangani angka kejadian malaria yang terjadi pada tahun 2024. 26) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Prevalensi HIV/AIDS merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat. Angka prevalensi HIV/AIDS didapatkan berdasarkan persentase jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 0,14%. Prevalensi yang meningkat berimplikasi bahwa fasilitas kesehatan dan instansi terkait di Kabupaten Tangerang masih kurang memadai dalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS. Gambar 2.134 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 27) Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi merupakan angka persentase kunjungan bayi yang berumur 29 hari hingga 11 bulan pada sarana pelayanan kesehatan seperti polindes, puskesmas, pustu, rumah 96,61 70,36 54,59 80,70 93,20 130,00 0 20 40 60 80 100 120 140 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 0,07 0,1 0,11 0,13 0,14 0,0100 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) sakit, rumah sakit bersalin ataupun di tempat lain seperti rumah, tempat penitipan anak, posyandu dan sebagainya melalui kunjungan petugas kesehatan. Cakupan kunjungan bayi pada Kabupaten Tangerang telah mencapai klasifikasi tinggi yang bahkan melampaui 100% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Gambar 2.135 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 28) Cakupan Puskesmas Cakupan puskesmas merupakan persentase jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Cakupan puskesmas diharapkan untuk meningkat karena selaras dengan penyediaan fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah. Cakupan puskesmas Kabupaten Tangerang mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2019 di angka 20,72% hingga pada tahun 2023 mencapai 27,6%. Gambar 2.136 Cakupan Puskesmas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 29) Cakupan Puskesmas Pembantu Puskesmas pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Cakupan puskesmas pembantu ditentukan oleh persentase jumlah pembantu puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan puskesmas pembantu mengalami kecenderungan stabil dari tahun 2019 di angka 16,79% hingga pada tahun 2023 mencapai 16,8%. Gambar 2.137 Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 100,00 99,90 102,40 100,32 104,04 104,00 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 20,72 24,86 28,59 27,6 27,6 27,60 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 16,79 16,79 16,79 16,80 16,80 16,80 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 30) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan antenatal sesuai standar dan secara lengkap serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada triwulan ke-1, 1 kali pada triwulan ke- 2 dan 2 kali pada triwulan ke-3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 juga menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil dan manajemen program KIA dalam suatu wilayah. Dalam lima tahun terakhir, persentase kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat. Pada tahun 2019, cakupan kunjungan ibu hamil K4 mencapai 98,33% dan menurun pada tahun 2020 di angka 97,72% dan 95% pada tahun 2021. Cakupan ini meningkat pesat di angka 100% pada tahun 2022 dan 2023. Cakupan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah sadar akan pentingnya pemeriksaan kehamilan yang sesuai standar. Gambar 2.138 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 31) Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan pelayanan nifas merupakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang sesuai standar, dimulai dengan 6 jam pasca melahirkan hingga 42 hari oleh tenaga kesehatan. Pada pelayanan nifas, untuk melakukan deteksi dini komplikasi pada ibu diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan minimal 3 kali dengan beberapa ketentuan waktu, yaitu:
a.Kunjungan nifas pertama pada lingkup waktu 6 jam hingga 3 hari setelah persalinan
b.Kunjungan nifas kedua pada kurun waktu 2 minggu setelah persalinan
c.Kunjungan nifas ketiga pada kurun waktu 6 minggu setelah persalinan. Gambar 2.139 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 98,33 97,72 95 100 100 100,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 97,78 99,41 99 99 100 99,65 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Berdasarkan grafik di atas, cakupan pelayanan nifas Kabupaten Tangerang dalam lima tahun mengalami peningkatan pesat. Pada tahun 2019, cakupan pelayanan nifas mencapai angka 97,78% yang sudah mencapai target SPM cakupan pelayanan nifas yaitu 90%. Angka ini kemudian naik pada tahun 2020 yaitu 99,41% dan turun pada tahun 2021 di angka 99%. Angka ini stagnan pada tahun 2022 dan kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2023, dan berkurang di tahun 2024 dengan cakupan sebesar 99,65. Grafik ini menandakan bahwa kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu nifas sudah sangat baik dan perlu dipertahankan. 32) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan jumlah persentase bayi usia 0 - 28 hari dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memiliki cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat drastis hingga mencapai persentase 101,85. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan terhadap neonatus meningkat. Gambar 2.140 Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 33) Cakupan Pelayanan Anak Balita Pelayanan Anak Balita merupakan salah satu skala kesehatan dalam suatu wilayah. Cakupan pelayanan anak balita pada Kabupaten Tangerang memiliki angka yang cukup stabil. Pada tahun 2019, angka cakupan mencapai 100%. Angka cakupan pelayanan anak balita kemudian turun pada tahun 2020 dengan angka 94% dan angka tersebut naik menjadi 98% pada tahun 2021. Angka tersebut terus naik hingga pada tahun 2024 mencapai 100.3%. Gambar 2.141 Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 78,95 80,03 76,1 90,48 101,85 100,00 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 100 94,3 98,2 99,35 100 100,3 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 34) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, cakupan penjaringan kesehatan telah mencapai 89,57%, sudah cukup tinggi, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki komitmen kuat dalam memastikan kesehatan siswa. Gambar 2.142 Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 35) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan persentase pasien miskin yang bisa mengakses sarana pelayanan kesehatan strata 1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin diharapkan untuk meningkat karena selaras dengan penyediaan fasilitas kesehatan setara dalam suatu wilayah. Cakupan ini ditentukan oleh jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat miskin. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang mencakup pelayanan yang cukup stabil dengan persentase di atas 90%. Gambar 2.143 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 36) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) merupakan persentase banyaknya rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan diagnosis dan penanganan permasalahan pada jalan nafas, ventilasi pernafasan, dan sirkulasi pembuluh darah, serta dapat melakukan resusitasi dasar, stabilisasi dan evakuasi. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% yang menandakan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan gawat darurat sudah sangat baik dan telah mencakup seluruh wilayah. 89,57 89,40 97,12 99,00 100,00 100,00 80 85 90 95 100 105 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 102,33 94,35 98,80 96,00 100,00 100,27 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Tabel 2.18 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Jenis Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Rumah Sakit Umum Jumlah 20 20 20 22 22 Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% Rumah Sakit Khusus Jumlah 5 5 5 5 5 Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024 37) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam adalah persentase timbulnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019, Kabupaten Tangerang mencakup 4 desa/kelurahan dan tahun 2023 mencapai 5 desa/kelurahan. Peningkatan jumlah ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah meningkatkan pelayanan kesehatan dalam penyelidikan epidemiologi. Tabel 2.19 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam 2019 2020 2021 2022 2023 4 desa/kel. 274 desa/kel. 274 desa/kel. 3 desa/kel. 5 desa/kel. Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024 C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Pekerjaan Umum
a.Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Sebagai wilayah dengan lokasi yang sangat strategis, Kabupaten Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik didukung dengan kondisi yang baik sebesar 94,20%. Nilai ini cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-
1. 2023.Kualitas jalan yang baik di wilayah ini menjadi peluang tersendiri untuk mengembangkan Kabupaten Tangerang salah satunya menjadi pilihan jalan alternatif yang menghubungkan berbagai lokasi. Lokasinya yang strategis dan dilalui oleh berbagai kendaraan memberikan dampak buruk pada kondisi jalan yang menurun. Gambar 2.144 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang 85,55 87,55 90,74 92,65 94,20 64,55 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%)
b.Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan aksesibilitas yang baik. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan dari kurun waktu 2019-2023. Rasio panjang jalan di Kabupaten Tangerang cenderung rendah berkisar di angka 0,0003, pembukaan jalan baru serta pembangunanya menambah panjang jalan di Kabupaten Tangerang menjadi sekitar 1.096,26 Km. Gambar 2.145 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024
c.Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tumbuhnya permukiman yang tidak terencana berakibat pada munculnya kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Sebagai kawasan yang tumbuh dari aglomerasi Jabodetabek, sebagian besar permukiman di wilayah ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Hal ini menunjukkan aksesibilitas yang baik di wilayah ini. Gambar 2.146 Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024
d.Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 meter) Trotoar dan drainase merupakan elemen penting dalam pembangunan jalan. Penyediaan trotoar dan drainase di jalanan Kabupaten Tangerang masih sangat rendah dan belum menyeluruh di seluruh wilayah. Hanya 2,27% jalan di Kabupaten Tangerang yang memiliki trotoar dan drainase. 0,000355 0,000325 0,000312 0,000303 0,000300 0,000317 0,000260 0,000280 0,000300 0,000320 0,000340 0,000360 2019 2020 2021 2022 2023 2024 88,56 87,56 90,74 92,59 94,20 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) Gambar 2.147 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024
e.Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Sanitasi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan rumah tangga. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki akses sanitasi yang baik. Pada tahun 2024, persentase rumah tinggal besanitasi sebesar 89,38%. Pada kurun waktu 2019-2023, persentase rumah tinggal berakses sanitasi mengalami peningkatan yang mengindikasikan kualitas kebersihan di wilayah ini semakin meningkat. Meskipun begitu, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, capaian Kabupaten Tangerang terbilang masih cukup rendah, yaitu berada di posisi 4 terendah. Gambar 2.148 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024; BPS Provinsi Banten (diolah) Gambar 2.149 Perbandingan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025
f.Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Dalam kurun waktu tahun 2021-2023, sebesar 89,17% dari total drainase di wilayah Kabupaten Tangerang memiliki 1,6 2,27 2,27 2,27 42,34 47,38 42,34 18 2,27 2,270 20 40 60 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar Persentase Jalan yang Memiliki Drainase Persentase Jalan yang Memiliki Jaringan Drainase dan Trotoar 72,89 82,23 85,89 86,63 87,75 89,38 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 63,66 70,23 85,31 87,93 89,38 92,71 96,93 97,10 99,34 0 20 40 60 80 100 120 Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Provinsi Banten Kab. Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Selatan kondisi yang baik atau tidak terdapat sumbatan. Sedangkan persentase sisanya atau 10,83% mengalami sumbatan dan memerlukan penanganan. Gambar 2.150 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024
g.Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Penyediaan air di Kabupaten Tangerang terukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak. Persentase rumah tangga berakses air minum layak terus meningkat drastis pada tahun
1. 2020.Sedangkan pada 2020-2024 persentase tersebut cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Tangerang telah terlayani air minum layak, meski terdapat beberapa rumah tangga yang belum berakses air minum layak. Gambar 2.151 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)
h.Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Sebagai wilayah yang terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai macam rumah ibadah. Masjid di wilayah ini menjadi jumlah terbesar sesuai dengan jumlah penganutnya yang mendominasi wilayah ini. Namun jika dilihat berdasarkan rasio terhadap jumlah penganutnya, rumah ibadah umat Konghucu memiliki cakupan yang lebih tinggi karena rasio yang cenderung rendah, yakni 1 rumah ibadah melayani 94 orang. Tabel 2.20 Rasio Jumlah Rumah Ibadah terhadap jumlah Penganut Budha Hindu Islam Khatolik Konghucu Kristen Jumlah 43 1 1395 5 8 341 Rasio 1:1261,65 1:1935 1:2201 1:8654,60 1:94,13 1:299,96 Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024 89,17 89,17 89,17 85,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 2021 2022 2023 2024 80,26 98,48 97,97 98,55 97,02 97,79 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 2) Penataan Ruang
a.Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Sebagai wilayah perkotaan, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah ruang terbuka hijau yang cukup terbatas. Ruang terbuka hijau tersebut belum banyak yang memiliki hak pakai atau hak guna. Rasio RTH tiap satuan wilayah yang ber HPL/HGB mengalami penurunan yang berkisar di angka 0,01. Gambar 2.152 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024
b.Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur perkotaan yang wajib dimiliki dalam suatu wilayah. Luasan RTH wajib yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan pentingnya penyediaan ruang hijau dalam pelayanan masyarakat. Gambar 2.153 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024
c.Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan Izin membangun bangunan merupakan salah satu izin yang diperlukan dalam mendirikan bangunan. Jumlah bangunan di wilayah ini yang memiliki IMB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan penataan ruang. Meskipun demikian jumlah IMB ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada di wilayah ini. 0,106 0,207 0,169 0,159 0,147 0,69 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 163,59 746,5 847,75 943,17 1103,53 0 200 400 600 800 1000 1200 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 2.154 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024
d.Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Perubahan penggunaan ruang merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di lapangan. Salah satu bentuk perubahan penggunaan ruang adalah berubahnya peruntukan ruang publik. Perubahan penggunaan ruang di Kabupaten Tangerang mencapai 1.838,90 Ha pada 2020. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 1.969,92 Ha. Hal ini dapat berdampak dan peningkatan kebutuhan ruang publik di Kabupaten Tangerang.
e.Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Sebagai salah satu indikator kualitas tata ruang, tutupan lahan dapat terukur melalui pemotretan citra udara. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan di Kabupaten Tangerang relatif stagnan dan berkisar pada angka 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari luas daratan di Kabupaten Tangerang tertutup oleh pepohonan. Gambar 2.155 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024
f.Ketaatan Terhadap RTRW Rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang. Keterwujudan RTRW sangat dipengaruhi oleh ketaatan terhadap RTRW. Dalam rentang tahun 2019-2024, ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Hal ini 884 1.804 2.492 2.608 3.561 1.858 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,5124 0,5241 0,5066 0,5019 0,4582 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 2019 2020 2021 2022 2023 menunjukkan peningkatan kesadaran dalam upaya perwujudan penataan ruang. Gambar 2.156 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024 D) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1) Rasio Rumah Layak Huni Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan. Rasio rumah layak huni dapat dihitung dengan perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Kabupaten Tangerang memiliki rasio rumah layak huni sebesar 97,1 persen. Cakupan ini menunjukkan bahwa penduduk yang memiliki rumah layak huni semakin meningkat. 2) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren menurun dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, cakupan masih mencapai 98,17%. Tetapi persentase tersebut mengalami penurunan bertahap hingga pada tahun 2023 mencapai 87,25%, naik menjadi 97.10% ditahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya program dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak dan aman untuk dihuni penduduk Kabupaten Tangerang. Gambar 2.157 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023 Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024 3) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, persentase permukiman kumuh tercatat sebesar 0,0528%, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,0512% pada 80,61 81,76 83,72 85,68 87,63 96,55 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 98,17 90,60 94,10 94,10 87,25 97,10 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa upaya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terus dilaksanakan. Gambar 2.158 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Tangerang Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024 E) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Petugas perlindungan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Cakupan Linmas di Kabupaten Tangerang tergolong baik karena sudah mencapai angka 100% pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan layanan perlindungan masyarakat di wilayah ini sudah baik. Gambar 2.159 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024 2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Penyelesaian pelanggaran K3 di wilayah Kabupaten Tangerang sudah baik ditandai dengan tingkat penyelesaian pelanggaran mencapai 100% pada 2019, 2021, dan 2023. Sedangkan pada tahun 2020, penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Gambar 2.160 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024 0,0528 0,0512 0,0500 0,0505 0,0510 0,0515 0,0520 0,0525 0,0530 2023 2024 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 100,00 81,87 100,00 99,85 100,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang mengancam permukiman perkotaan. Dalam menangani kebakaran, cakupan pelayanan kebakaran di wilayah ini telah mencapai angka 100% pada kurun waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan tingkat layanan kebakaran wilayah ini sudah tergolong baik. 4) Persentase Penegakan Perda Dalam menjamin ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat diperlukan adanya penegakan peraturan daerah. Penyelesaian penegakan perda di wilayah ini sudah tergolong baik yakni pada 2020-2023 telah mencapai angka 100%. Angka tersebut meningkat drastis dari tahun 2019 yang hanya 85,44%. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjamin ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda. Gambar 2.161 Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024 F) Sosial 1) Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial PPKS merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau seseorang dan/atau keluarga yang karena suatu masalah, hambatan atau gangguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi angka persentase maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat. Pada grafik di bawah, persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menurun tiap tahunnya dari tahun 2019 mencakup 96,8% hingga pada tahun 2023 mencakup 65,62%. Gambar 2.162 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024 85,44 111,54 100,00 100,00 100,00 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 96,80 72,43 77,78 62,97 65,62 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 2) Persentase PPKS yang Tertangani Persentase PPKS yang tertangani merupakan persentase PPKS yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dan juga dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Persentase ini ditentukan oleh PPKS yang tertangani dibandingkan dengan total jumlah PPKS pada suatu wilayah. Pada grafik di bawah, dapat dilihat bahwa PPKS yang tertangani dalam kurun lima tahun, pada tahun 2019, persentase PPKS yang tertangani mencapai 55% dan cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 cakupannya menjadi 65,62%. Gambar 2.163 Persentase PPKS yang Tertangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024 3) Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Persentase LKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial ditentukan berdasarkan jumlah LKS yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sosial dibandingkan dengan jumlah LKS yang seharusnya menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan sosial. Gambar 2.164 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2024 Berdasarkan grafik di atas, lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang sangat baik dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu sebesar 100%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa lembaga kesejahteraan sosial sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan berupa fasilitas atau sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. 55,00 58,00 62,97 62,85 65,62 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 100 100 100 100 100 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 4) Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat ditentukan dengan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dibandingkan dengan total korban bencana selama masa tanggap darurat. Berdasarkan grafik di bawah, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cukup stabil mendekati 100%. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang dapat menangani masalah secara dini. Gambar 2.165 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024 5) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Persentase yang telah menerima jaminan sosial ditentukan dari jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah mendapatkan jaminan sosial dengan total jumlah penduduk yang menyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Diagram di bawah menunjukkan persentase penyandang cacat fisik di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dari tahun 2021 di mana persentase cakupan turun dari 68% menjadi 8,5% pada tahun 2023. Gambar 2.166 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024 2.1.4.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR A) Tenaga Kerja 1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah fenomena yang banyak terjadi di dunia kerja. Pada 2021-2023, jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Tangerang cenderung menurun drastis hingga angka 184. Meskipun 100,00 100,00 79,83 85,46 100,00 100,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 70,00 85,00 68,00 9,00 8,50 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) demikian sengketa pengusaha-pekerja sempat meningkat pada tahun 2020 yakni saat Pandemi yang mungkin terjadi akibat tingginya kasus PHK. Gambar 2.167 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 2) Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Sengketa perusahaan dengan pekerja sebagian diselesaikan melalui perjanjian bersama. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama memiliki kecenderungan tren yang sama dengan jumlah sengketa pengusaha-pekerja. Namun, jumlah penyelesaian kasus ini masih jauh dari jumlah kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan masih adanya kasus ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan melalui perjanjian bersama. Gambar 2.168 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 3) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Berdasarkan data tahun 2019-2024, menunjukkan peningkatan persentase pencari kerja yang ditempatkan. Akan tetapi, jumlah pencari kerja yang ditempatkan masih belum mengakomodasi seluruh pencari kerja di wilayah ini. Gambar 2.169 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 305 326 200 191 184 169,00 0 100 200 300 400 2019 2020 2021 2022 2023 2024 55 80 48 44 24 52,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17.277 17.877 21.850 39.225 21.651 28.448 47.869 38.280 47.514 57.949 34.546 37.074 36,09 46,70 45,99 67,69 62,67 76,73 0 20 40 60 80 100 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) (Jiwa) Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Persentase 4) Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Program Jamsostek merupakan program penyediaan asuransi yang ditujukan bagi para pekerja. Besaran pekerja/buruh yang telah menjadi peserta program ini cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019-
1. 2021.Sementara itu, pada 2022, 2023 dan 2024 mengalami peningkatan hingga ke angka 457.981, 460.462, dan 504.201 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya penjaminan keselamatan pekerja/buruh. Akan tetapi, persentase besaran pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek masih rendah. Gambar 2.170 Besaran dan Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 5) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satu bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan sesuai kompetensi pekerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan pelatihan sesuai kompetensi karena adanya pandemi Covid-19. Gambar 2.171 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 6) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain pelatihan sesuai kompetensi pekerja, juga terdapat pelatihan berbasis masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada 2022, 2023 dan 2024 yakni 68, 204 dan 624 jiwa. 456.471 393.370 350.233 457.981 460.462 504.201 27,22 24,63 20,91 25,13 29,26 31,72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % jiwa 400 464 416 880 712,00 0 200 400 600 800 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain kedua pelatihan di atas, terdapat pelatihan lain yang dilakukan, yakni pelatihan kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. Gambar 2.172 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 8) Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kualitas tenaga kerja salah satunya dapat digambarkan melalui pendidikan terakhir tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2021-2024, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, terdapat 1 lulusan S1/S2/S3 di antara 10 pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang. Tabel 2.21 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Rasio Lulusan S1/S2/S3 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - - 2:17 1:8 1:11 1:10 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 B) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan memiliki jumlah yang meningkat tiap tahunnya yaitu PNS 58,2% dan PPPK mencapai 66,6%. Grafik peningkatan pada partisipasi perempuan berimplikasi bahwa perempuan diberdayakan dalam lembaga pemerintah. Tabel 2.22 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2023 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 PNS 44,48% 55,6% 57,7% 58,2% PPPK PPPK mulai ada di tahun 2022 PPPK mulai ada di tahun 2022 67,8% 66,6% Sumber: BPS dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, 2024 60 140 196 496 37.074 0 10.000 20.000 30.000 40.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Berdasarkan hasil pemilu 2024, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Daerah belum mencukupi target keterwakilan 35% perempuan. DPRD perempuan di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 19 anggota legislatif perempuan dari 55 anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang atau 65%. Gambar 2.173 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Partisipasi perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemberdayaan perempuan pada lembaga swasta. Pada tahun 2019, partisipasi perempuan di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 23,18% lalu angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 58,17%. Tabel 2.23 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta 2019 2020 2021 2022 2023 23,18% - 55,58% 57,70% 58,17% Sumber: Buku Data Sektoral 2024 Kabupaten Tangerang 4) Rasio KDRT KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan dan dilakukan oleh pasangan suami istri. Pada Kabupaten Tangerang, rasio KDRT mengalami fluktuasi peningkatan jumlah kasus dari tahun 2019 Kabupaten memiliki rasio 1 kasus KDRT dari 37.140 rumah tangga. Namun angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 1 kasus dari 24.723 rumah tangga. Lalu rasio tersebut menurun pada tahun 2021 mencapai 1 kasus dari 25.987 rumah tangga, hingga pada tahun 2022 meningkat lagi di angka 1 kasus dari 20.621 rumah tangga. Tabel 2.24 Rasio KDRT Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 Rasio KDRT Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KDRT 25 32 31 40 36 35 RT 928.509 791.148 805.595 824.820 Rasio KDRT 1 : 37.140 1 : 24.723 1 : 25.987 1 : 20.621 Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024 5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun 5 tahun. Pada tahun 12 12 12 14 14 35 88 88 88 86 86 65 0 50 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Perempuan Laki-Laki 2019, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai persentase 47,23%. Persentase ini menurun pada tahun 2021 menjadi 46,08% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 50,33%. Lalu partisipasi angkatan kerja perempuan kembali menurun menjadi 46,78% pada tahun 2024. Gambar 2.174 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Sumber: Buku Data Sektoral 2024 Kabupaten Tangerang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Meskipun belum mencapai angka 50%, TPAK perempuan Kabupaten Tangerang berada di atas TPAK Provinsi Banten. Di samping itu, Kota Serang menjadi wilayah dengan TPAK perempuan paling tinggi di Provinsi dengan angka 51,65%; sementara Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan TPAK perempuan paling rendah di Provinsi Banten dengan persentase 41,92%. Gambar 2.175 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 6) Jumlah Kasus korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Jumlah Kasus korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 275. Angka tersebut berfluktuasi dengan kecenderungan naik hingga menjadi 229 (49 laporan kekerasan pada perempuan dan 180 laporan kekerasan anak) pada tahun 2024. 47,23 47,14 46,08 50,33 47,98 46,78 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 41,92 42,15 42,22 44,15 46,16 46,7 47,98 50,06 51,65 0 10 20 30 40 50 60 Kab. Pandeglang Kota Tangerang Selatan Kota Cilegon Kab. Serang Provinsi Banten Kota Tangerang Kab. Tangerang Kab. Lebak Kota Serang Gambar 2.176 Jumlah Kasus Korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, 2024 7) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio ini berada di angka 91,41%, yang berarti jumlah perempuan yang bersekolah di SD sedikit lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Lalu rasio ini menurun pada tahun 2020 menjadi 91,3%. Tetapi pada tahun 2023, rasio APM meningkat signifikan menjadi 96,63% yang menandakan bahwa perempuan yang dapat mengenyam pendidikan dasar semakin meningkat dan upaya dalam kesetaraan gender berhasil. 8) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio APM berada di 93,87% dan pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 94%. Kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bersekolah di SMP lebih sedikit dibandingkan laki- laki. Pada tahun 2023, rasio APM meningkat menjadi 110,43% yang menandakan bahwa jumlah perempuan melebihi laki-laki. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program kesetaraan gender berhasil. 9) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio APM mencapai 121,65% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 119,34%. Pada tahun 2023, rasio tersebut turun lagi menjadi 102,93%. Meskipun rasio APM menurun, jumlah siswa perempuan di SMA masih melebihi jumlah siswa laki-laki. 10) Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi Pada tahun 2023, rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang tercatat mencapai 109,96%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa perempuan sedikit melebihi jumlah mahasiswa laki-laki. Rasio ini menandakan bahwa program kesetaraan gender pada pendidikan terlaksana dengan baik. 275 152 154 191 174 229 0 50 100 150 200 250 300 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah C) Pangan 1) Ketersediaan Pangan Utama Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Penyediaan pangan Kabupaten Tangerang cenderung menurun terutama pada tahun 2021-2024. Pada tahun tersebut, ketersediaan pangan utama berkisar antara 370.000 - 450.000 ton. Sedangkan pada 2019-2020 ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang berkisar antara 180.000.000 - 207.737.659 ton. Penurunan yang signifikan ini memerlukan penanganan untuk memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang Gambar 2.177 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2024 2) Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Energi dan protein sebagai salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam tubuh manusia memerlukan pasokan yang mencukupi. Ketersediaan energi di Kabupaten Tangerang relatif sama dari tahun 2019-2024, yakni berkisar antara 2.200-2.500 kg/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan protein cenderung stagnan pada angka 70-83 kg/kapita/hari. Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan protein dan energi per kapita di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.178 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2024 3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah salah satu upaya menjamin kualitas ketahanan pangan dalam suatu wilayah. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan ini tergambar pada persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan. Persentase tersebut cenderung tinggi yakni berkisar di angka 90%. Hal ini menunjukkan kualitas pangan di wilayah ini cenderung baik. Pada tahun 2022-2024 tidak dilakukan pengukuran, karena refocusing untuk penanganan pandemi. 189.862.067 207.737.659 454.919 383.301 379.098 191.697,72 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Ton) 2.490 2.241 2.486 2.527 2.543 2.486 77 71 80 82 83 86 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (kg/kapita/hari) Energi Protein Gambar 2.179 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2024 D) Pertanahan 1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Tangerang memiliki grafik persentase luas lahan bersertifikat yang meningkat dalam tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, lahan di Kabupaten Tangerang yang memiliki sertifikat mencapai 37,839,610 m2 dengan persentase 3,3%. Angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2024 mencapai 60,623 bidang dengan luas 41,544,732 m2 dengan persentase 3,6%. Gambar 2.180 Persentase Luasan Lahan Bersertifikat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024 Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2023-2024 2) Penyelesaian Izin Lokasi Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada seseorang/perusahaan untuk memperoleh dan menggunakan tanah. Bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, Kabupaten Tangerang telah melakukan 100% penyelesaian izin lokasi dari tahun 2019-2023. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang memudahkan penyelesaian izin lokasi di dalam daerah. E) Lingkungan Hidup 1) Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu 2025-2055, Kabupaten Tangerang telah memiliki dokumen ini sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2) Tersusunnya RPPLH Kabupaten Penyusunan RPPLH Kabupaten Tangerang baru dimulai pada tahun 2021 yang berisi sub RPPLH atau peta D3LTH. Sementara itu, pada tahun selanjutnya tersusun dokumen review RPPLH Kabupaten Tangerang. 95,00 93,94 100,00 0 20 40 60 80 100 120 2022 2023 2024 (%) 3,3 2,8 3,9 3,6 96.830 82.022 82.326 60.623 - 50.000 100.000 150.000 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2021 2022 2023 2024 Persentase Bidang Tabel 2.25 Tersusunnya RPPLH Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2055 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 Tidak Ada Ada (Sub RPPLH/Peta D3LTH) Ada (Review) Ada (Review) Ada (revisi/verifkasi KLH) Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024 3) Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten RPPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan harus seiring dengan rencana pembangunan. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, RPPLH tahun 2025-2055 menjadi dasar penyusunan RPJPD 2025-2045. 4) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Kajian lingkungan hidup strategis merupakan salah satu dokumen yang menjadi bahan pertimbangan dalam berbagai perencanaan. Pada 2021, KLHS di Kabupaten Tangerang terdapat pada KLHS RDTR Cipati dan Cisojati. Sedangkan pada 2022 terdapat 4 KLHS RDTR, 1 KLHS RPJMD, dan 1 KLHS RPJPD. Tahun 2023 terdapat peningkatan pada KLHS yakni menjadi 6 KLHS RDTR, 1 KLHS RPJMD, 1 KLHS RPJPD. Tabel 2.26 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P** tingkat daerah/provinsi 2020 2021 2022 2023 2024 Tidak Ada Ada (KLHS RDTR Cipati dan Cisojati) KLHS RDTR = 4 KLHS RPJMD = 1 KLHS RPJPD = 1 KLHS RDTR = 6 KLHS RPJMD = 1 KLHS RPJPD = 1 KLHS RDTR = 1 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024 5) Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks kualitas air adalah indeks yang menggambarkan kondisi/kualitas air pada suatu wilayah. Indeks kualitas air di Kabupaten Tangerang cenderung berfluktuasi pada tiap tahunnya. Secara umum kualitas air ini tergolong sedang hingga buruk yang berkisar pada angka 56-67. Rendahnya kualitas air ini disebabkan akibat adanya polutan dalam air permukaan dan air tanah. Gambar 2.181 Peningkatan Indeks Kualitas Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025 6) Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tangerang meningkat pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023, meningkat kembali tahun 2024 di angka 73,33 (51-100) menunjukkan kualitas udara yang "sedang" atau "tidak sehat" untuk kelompok rentan. Kualitas udara ini cenderung sedang 67,29 56,43 66,21 58,89 60,41 55,69 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 mengarah ke kondisi yang memburuk. Untuk itu diperlukan adanya penanganan untuk meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.182 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025 7) Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini terjadi akibat perubahan penghitungan luasan area lahan mangrove. Secara umum kondisi tutupan lahan di wilayah ini cenderung buruk ditandai nilai indeks yang rendah. Hal ini terjadi akibat tingginya penggunaan lahan untuk lahan terbangun. Gambar 2.183 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025 8) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Pembinaan dan pengawasan ini mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2023. Sedangkan pada 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara umum pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan besarnya upaya untuk menjaga lingkungan wilayah Kabupaten Tangerang. 55,57 70,14 78,09 71,06 54,09 73,33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2019 2020 2021 2022 2023 2024 27,51 56,43 66,21 22,67 23,96 23,86 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gambar 2.184 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025 9) Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Penghargaan lingkungan hidup merupakan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Penghargaan lingkungan hidup diberikan kepada instansi/ wilayah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Meskipun sempat vakum pada masa pandemi Covid-19, pemberian penghargaan ini semakin meningkat dari 2021-2024. Pada tahun 2023 terdapat 24, dan 2024 sekitar 23 penghargaan yang diberikan. Banyaknya jumlah penghargaan yang diberikan mengindikasikan peningkatan kualitas lingkungan hidup di berbagai instansi/wilayah. Gambar 2.185 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025 10) Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak lintas Kabupaten/Kota yang Ditangani Aduan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap perizinan lingkungan hidup. Pengaduan masyarakat terkait perizinan lingkungan hidup Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap perizinan lingkungan hidup. 250 102 150 150 200 200,00 0 50 100 150 200 250 300 2019 2020 2021 2022 2023 2024 11 0 18 23 24 23,00 0 5 10 15 20 25 30 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gambar 2.186 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025 11) Timbulan Sampah yang Terkelola Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), tren menunjukkan peningkatan persentase timbulan sampah yang terkelola di Kabupaten Tangerang dan pada tahun 2023 mencapai 57,53%, dan 2024 sekitar 63,5%. Akan tetapi, capaian ini masih jauh dari yang diharapkan 100% timbulan sampah yang terkelola. Gambar 2.187 Data dan Informasi Penanganan Sampah di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024 Tabel 2.27 Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang Fasilitas Pengelolaan Sampah Jumlah (unit) Timbulan Sampah yang Dikelola (ton/tahun) Bank Sampah 102 732,46 TPST 3R 36 22.985,58 TPA (TPA Jatiwaringin) 1 498.590,00 Jumlah 522.308,04 Sumber: Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang dijelaskan bahwa rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah (tahun 2017-2019) stagnan pada angka 941 km2. Sementara itu dari sisi armada sampah yang dapat mengangkut 2.925 ton/hari atau 51% dari total sampah yang ada. Maka dari itu diperlukan langkah dalam penanganan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS 3R, hingga layanan persampahan skala regional yaitu TPA. 14 25 50 50 100 100 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 52,06 52,34 56,05 56,76 57,53 63,50 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 12) Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten Sampah memiliki cara penanganan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Penanganan sampah pada kondisi khusus di Kabupaten Tangerang masih terbatas. Dalam rentang waktu 2019-2021 sampah yang tertangani pada kondisi khusus hanya berkisar pada 24,13-39,00% yang tiap tahunnya meningkat perlahan. Hal ini memerlukan penanganan khususnya dalam mengelola sampah kondisi khusus. Gambar 2.188 Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024 F) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1) Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang memiliki rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk yang cenderung stabil pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mencapai 87,20%. Lalu rasio ini naik di angka 87,52% pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 pada angka 96,98% dan terus meningkat mencapai 98,98% pada tahun 2023. Tahun 2024 mencapai 99,99%. Berdasarkan grafik tersebut, penduduk Kabupaten Tangerang sudah taat administrasi dan terdaftar secara resmi menjadi penduduk Kabupaten Tangerang. Gambar 2.189 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2025 2) Rasio Bayi Berakta Kelahiran Rasio bayi berakta kelahiran ditentukan berdasarkan jumlah bayi yang berakta kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh bayi yang lahir pada tahun dan wilayah yang sama. Kabupaten Tangerang memiliki rasio bayi berakta kelahiran yang secara umum meningkat. Hal ini menandakan bahwa keluarga bayi yang lahir di Kabupaten Tangerang sudah cukup taat administrasi. 24,13 24,63 39,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 (%) 87,20 87,52 96,98 97,72 98,98 99,99 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Gambar 2.190 Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2025 3) Rasio Pasangan Berakta Nikah Rasio pasangan yang memiliki akta nikah di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, rasio tercatat mencapai 50,28%, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi 54,16%, dan 58,80%. Peningkatan ini menunjukkan upaya optimalisasi administrasi pencatatan pernikahan dan kesadaran masyarakat mengenai dokumen resmi. 4) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten merupakan salah satu aspek yang menentukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif mengenai data kependudukan. Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2023 telah tersedia database kependudukan skala kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sudah memiliki database yang baik untuk mendukung data kependudukan. 5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2009, KTP berbasis NIK merupakan KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus dan berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pada Kabupaten Tangerang, penerapan KTP Nasional sudah berbasis NIK yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sudah menciptakan lingkungan yang pemerintahnya memiliki keakuratan data penduduk. Tabel 2.28 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024 6) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerbitan KTP merupakan persentase jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk yang wajib ber-KTP. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam kurun tahun 2020-2023. Peningkatan ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang sudah taat administrasi dan memiliki KTP. 84,74 79,91 80,24 93,23 91,58 87,50 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Gambar 2.191 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020- 2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024 7) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerbitan akta kelahiran merupakan persentase jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah bayi pada kurun waktu yang sama. Berdasarkan grafik di bawah ini, Kabupaten Tangerang memiliki cakupan penerbitan akta kelahiran yang meningkat. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak bayi yang sudah terdaftar dalam administrasi pemerintah. Gambar 2.192 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024 G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 cenderung stagnan di angka 274 kelompok atau sama dengan jumlah kelurahan/desa di wilayah ini. Tahun 2024 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina sebanyak 246. 2) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan perempuan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 95,66 96,99 97,73 99,73 99,99 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00 101,00 2020 2021 2022 2023 2024 88,30 90,43 91,96 92,19 87,50 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 2020 2021 2022 2023 2024 2024 cenderung stagnan di angka 274 kelompok atau sama dengan jumlah kelurahan/desa di wilayah ini. 3) Jumlah BUMDes BUMDes berperan penting dalam mendorong optimalisasi potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang memiliki 83 BUMDes. Akan tetapi, pada tahun 2023 baru hanya 2 BUMDes yang mendapatkan bantuan penyertaan modal. Tahun 2024 BUMDes yang sudah mempunyai badan hukum sebanyak 15. 4) Persentase LSM Aktif LSM atau lembaga swadaya masyarakat berperan dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan/atau mencapai haknya. Pada tahun 2023, terdapat 46 LSM yang bergerak aktif di Kabupaten Tangerang. Jumlah ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. 5) Persentase LPM Berprestasi Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang berkembang pesat ditandai dengan 125 LPM yang tergolong dalam LPM berprestasi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang 6) Persentase PKK Aktif PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan perempuan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga. Jumlah PKK yang bergerak aktif di Kabupaten Tangerang mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan seluruh PKK berpartisipasi aktif mendukung pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan keluarga. 7) Jumlah Posyandu Aktif Posyandu adalah upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jumlah posyandu yang aktif mengalami fluktuasi. Secara umum jumlah posyandu aktif di Kabupaten Tangerang berkisar antara 1.100-1.300. Tingginya jumlah posyandu yang aktif menunjukkan adanya upaya pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat bawah. Gambar 2.193 Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Data Statistik Sektoral H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) LPP atau laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata pertambahan jumlah penduduk dalam 1.293 1.263 1.180 1.375 1.310 2.383 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jangka waktu tertentu. Angka ini dihitung menggunakan jumlah penduduk akhir periode dikurangi jumlah penduduk awal periode dibandingkan dengan jumlah penduduk awal periode. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun. Gambar 2.194 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024 Gambar 2.195 Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024 2) Total Fertility Rate (TFR) Total fertility rate atau TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksi. Kabupaten Tangerang memiliki rata-rata TFR pada tahun 2019-2023 mencapai angka 2. Hal ini menandakan bahwa wanita dengan usia 15-49 tahun secara rata-rata memiliki 2 anak selama masa usia suburnya. TFR 1,84 di tahun 2024, populasi cenderung mengalami penurunan alami dalam jangka panjang jika tidak ada faktor lain seperti imigrasi. Gambar 2.196 Total Fertility Rate Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, RPJMD 2019-2024 3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Kampung KB adalah yang melaporkan kegiatannya di Kampung KB ke Pokja Kampung KB tingkat kota. Semakin tinggi Persentase 2,93 1,32 1,97 1,87 1,30 1,25 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 0,88 0,95 1,1 1,16 1,18 1,25 1,25 1,28 1,61 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kab. Lebak Kota Cilegon Kab. Tangerang Kab. Serang Kota Serang 2,32 2,21 1,91 1,6 2,1 1,84 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB maka menunjukkan semakin baik perhatian pemerintah daerah terhadap program kampung KB. Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cenderung stagnan dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 angka ini meningkat hingga 63,63% dan angka tersebut kembali menjadi 39,39%, tahun 2024 Kabupaten Tangerang melakukan integrasi program Kampung KB sehingga angka mencapai 100%. Gambar 2.197 Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber : Open data Kabupaten Tangerang, 2024 4) Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh perangkat daerah untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan penduduk di wilayah tertentu. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk mengacu pada proporsi atau persentase dari semua lembaga pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemanfaatan dokumen strategis. Di tahun 2019-2022, belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Di tahun 2023-2024, terdapat 2% Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. 5) Jumlah Kebijakan yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Pengendalian penduduk merupakan usaha pemerintah dalam mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang baru memiliki 1 kebijakan berkaitan dengan program pengendalian penduduk di Kabupaten Tangerang. Adanya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2046 menjadi salah satu arah kebijakan dalam perencanaan kependudukan di Kabupaten Tangerang. 6) Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan meningkat di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 39,39 39,39 63,64 48,48 39,39 100,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Berencana (DPPKB), selama kurun waktu 2019-2023, cenderung menurun dari capaian 13 sektor pada tahun 2021 menjadi 11 sektor pada tahun 2022 dan 2023, 12 sektor di 2024. Hal ini menandakan bahwa perlu peningkatan sektor-sektor di Kabupaten Tangerang dalam upaya memperhatikan masa depan penduduk dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Gambar 2.198 Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2019-2024 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, 2024 7) Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Pada tahun 2019-2024, jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini memuncak pada tahun 2024 dengan besaran 50 kerja sama. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan dan mengindikasikan bahwa kependudukan merupakan salah satu program prioritas. Gambar 2.199 Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 8) Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga ditentukan berdasarkan jumlah anak yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yang ada di suatu daerah. Dalam tahun 2019-2023, rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, rata-rata tersebut mencapai 1,53 dan angka ini sedikit menurun pada tahun 2020 mencapai 1,52. Tetapi pada tahun 2024, jumlah tersebut menurun hingga mencapai 1,05 atau 1 anak. Penurunan ini menandakan bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Tangerang berhasil. 12 12 13 11 11 12 10 11 11 12 12 13 13 14 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5 5 5 7 50 50 0 10 20 30 40 50 60 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gambar 2.200 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 9) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 Tahun Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 tahun dihitung dengan jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur. Pada Kabupaten Tangerang, dalam kurun waktu 2019-2023, angka pemakaian kontrasepsi/CPR mengalami fluktuasi yang meningkat pada tahun 2024 pada persentase 75,88%. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya pemakaian kontrasepsi/CPR pada pasangan PUS di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.201 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 10) Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) ASFR atau age specific fertility rate merupakan banyaknya kelahiran dari 1.000 wanita kelompok umur 15-19 tahun yang dibandingkan dengan jumlah wanita kelompok 15-19 tahun. ASFR Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2019-2024. Pada tahun 2024, angka tersebut mencapai 14 yang menandakan bahwa dalam 1000 wanita usia 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang terdapat 9,5 orang yang sudah memiliki anak. Dengan penurunan angka ASFR menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat bahwa melahirkan di bawah 20 tahun menyebabkan risiko kesehatan tinggi bagi ibu dan anak. 1,53 1,52 1,26 1,19 1,14 1,05 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 70,30 71,69 75,38 64,38 67,45 75,88 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Gambar 2.202 Angka Kelahiran Remaja per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 11) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2021 cakupannya nol (0). Pada tahun 2022, cakupannya mencapai 0,34 kemudian naik mejadi 0,36 di tahun 2023, mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 0,11. Hal ini menandakan bahwa perempuan di bawah 20 tahun di Kabupaten Tangerang sudah memiliki pengetahuan yang semakin baik mengenai menikah muda dan program pendewasaan usia kawin pertama sudah berhasil dilakukan. Gambar 2.203 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 12) Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi belum terlayani KB. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses jangkauan, informasi, dana, dukungan dan kualitas (Sarana, prasarana dan tenaga) pelayanan KB. Kabupaten Tangerang memiliki cakupan PUS yang rendah menurun pada tahun 2019-2024, dengan capaian 4,85% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pelayanan KB yang ada pada Kabupaten Tangerang semakin baik. 39,6 29 15 16 14 9,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 0 0 0,34 0,36 0,11 0 0 0 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gambar 2.204 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber : BPS 2024, RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 13) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari metode operasi wanita, operasi pria dan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD dan alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Semakin tinggi pengguna MKJP maka menunjukkan semakin baik partisipasi masyarakat terhadap program kependudukan. Pada tahun 2019- 2024, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cukup rendah dengan angka terendah pada tahun 2024 yaitu 10%. Gambar 2.205 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : Buku Ranwal RPJPD Kabupaten Tangerang dan DPPKB, 2024 14) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Tangerang memiliki persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang meningkat dalam tahun 2019-2023, dengan capaian telah mencapai 98,29% di tahun
2. 2023.Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga semakin baik. Gambar 2.206 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : RKPD dan DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 14,51 11,00 12,72 13,58 11,64 4,85 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 24,66 24,61 24,54 24,21 8,76 10,00 0 5 10 15 20 25 30 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 14,55 15,22 16,05 52,7 98,29 76 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 15) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Bina keluarga balita atau BKB merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dalam membina tumbuh dan berkembangnya anak usia balita. Pada tahun 2019-2024, cakupan BKB meningkat hingga mencapai 100% di tahun 2022-2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB terhadap pembinaan keluarga balita semakin tinggi. Gambar 2.207 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023 16) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Bina keluarga remaja (BKR) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk membina tumbuh dan berkembangnya remaja usia 10-24 tahun. Pada tahun 2019-2024, cakupan BKR menunjukkan penurunan dengan capaian 85.16% di tahun 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB terhadap pembinaan keluarga remaja semakin menurun. Gambar 2.208 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : RKPD dan DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 17) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Bina keluarga lansia atau BKL merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga lansia yang sehat, mandiri, dan produktif. Pada tahun 2019-2024, cakupan BKR menunjukkan penurunan dengan capaian 82.1% di tahun 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB Kabupaten Tangerang terhadap pembinaan keluarga lansia semakin menurun. Gambar 2.209 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023 87,35 87,38 87,99 100 100 100 80 85 90 95 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 97,96 87,98 98,65 66,72 72,25 85,16 0 50 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 96,07 96,17 96,94 62,15 74,14 82,1 0 50 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 18) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan kegiatan pelayanan keluarga melalui konseling, bimbingan, pemberian KIE dan fasilitas keluarga sejahtera. Pada tahun 2019- 2024, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang meningkat, sebesar 75,8% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya penyediaan sarana konseling keluarga di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.210 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023 19) Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa PIK-R merupakan wadah bagi remaja untuk melaksanakan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa meningkat dalam kurun waktu 2019-2023. Dapat dilihat dalam grafik di bawah, jika persentase tersebut sudah cukup baik, terutama dalam tahun 2023 mencapai 93,8%. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak remaja yang peduli dan ingin mempersiapkan diri mereka untuk memiliki ilmu berkeluarga. Tahun 2024 turun menjadi 0,19%. Gambar 2.211 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023 20) Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan petugas program KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kabupaten Tangerang memiliki PKB/PLKB yang meningkat dalam kurun waktu 2019-
3. 2023.Meskipun cakupan stabil 100% tiap tahunnya, jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan meningkat dari 7 pada tahun 2019 menjadi 60 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa 20,7 21,37 24,02 44,82 48,27 75,8 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 82,77 83,44 86,27 90,00 93,80 0,190 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) pemerintah Kabupaten Tangerang semakin peduli dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Tabel 2.29 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah PKB/PLKB yang diberdayakan 7 7 8 23 60 31 Total PKB/PLKB 7 7 8 23 60 31 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023 21) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri UPPKS merupakan salah satu kelompok kegiatan masyarakat yang melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 46,98% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin sedikit anggota UPPKS yang melakukan KB mandiri. Gambar 2.212 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023 22) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan PPKBD merupakan petugas yang bekerja langsung di lapangan dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk. PPKBD bertujuan untuk memberikan penyuluhan, motivasi, dan konseling kepada masyarakat, serta melakukan pengarsipan program KB di desa/kelurahan tempat tugasnya. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang telah menyediakan 1 petugas pada tiap desa/kelurahan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberikan pelayanan yang optimal. Tabel 2.30 Rasio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Petugas Pembantu Pembina KB 274 274 274 274 274 274 Jumlah Desa 274 274 274 274 274 274 Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1:1 Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 98,28 98,34 98,46 17,91 23,40 46,98 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 23) Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi ditentukan berdasarkan jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang daerah dibandingkan dengan perkiraan permintaan masyarakat. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan tersebut mengalami peningkatan drastis dalam lima tahun (2019-2023). Pada tahun 2019, cakupan tersebut hanya mencapai 18,65%, sedangkan pada tahun 2024 cakupan tersebut mencapai 77,52%. Peningkatan ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan kontrasepsi. Gambar 2.213 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023 24) Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Seluruh faskes dan jejaringnya di Kabupaten Tangerang telah bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Hal ini menandakan bahwa fasilitas pendukung kesehatan Kabupaten Tangerang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat baik dari pelayanan program jaminan sosial maupun keluarga berencana. Tahun 2023 sekitar 100% faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR, sedang tahun 2024 sekitar 52,77%. 25) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa merupakan ketersediaan informasi dan data anggota keluarga mengenai demografi, keluarga berencana dan ketahanan serta pembinaan keluarga. Kabupaten Tangerang telah mencakup 100% atau seluruh desa dalam kurun waktu 2019-2024. Cakupan tersebut dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah sangat baik dalam penyediaan informasi. 26) Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga terhitung berdasarkan jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dibandingkan dengan total jumlah kelompok kegiatan dalam suatu daerah. Kabupaten Tangerang memiliki cakupan yang meningkat selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2021. Selanjutnya, cakupan ini stabil di angka 100% ada tahun 2022-2024. Grafik ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang terus berupaya memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada keluarga. 18,65 20,86 28,42 58,80 93,00 77,52 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Gambar 2.214 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2023 27) Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pada Kabupaten Tangerang, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, cakupan ini mencapai angka 25,22% dan meningkat pada tahun 2020 mencapai 34,10% lalu stabil pada tahun 2021 dengan angka 32,38%, dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 33,55%. Akan tetapi, persentase tersebut menurun cukup signifikan pada tahun 2024 hingga di angka 5.23%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus berupaya melakukan pemantauan terhadap masyarakat, terutama dalam tumbuh kembang anak. Gambar 2.215 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 28) Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Umur kawin pertama atau UKP merupakan saat dimulainya masa reproduksi dan menjadi indikator penekanan laju pertumbuhan penduduk. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan usia dalam kurun waktu lima tahun (2019-2023). Pada tahun 2019, rata-rata usia kawin pertama wanita berada di usia 19,6 tahun dan menurun pada tahun 2020 menjadi 18 tahun. Lalu pada tahun 2024, rata-rata tersebut meningkat menjadi usia 21,4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program penekanan jumlah penduduk menunjukkan keberhasilan dengan terus berupaya melalui pemantauan pernikahan usia muda. 93,80 93,90 98,39 100,00 100,00 100,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 25,22 34,10 32,38 33,55 3,75 5,23 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Gambar 2.216 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 29) Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (PPKB) melalui APBD dan APBDes pada tahun 2024 mencapai 0,52% di Kabupaten Tangerang. Dalam 5 tahun terakhir, persentase pembiayaan program cenderung mengalami peningkatan yang menandakan bahwa pemerintah semakin memperhatikan program-program yang terkait dengan kependudukan. Gambar 2.217 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Melalui APBD dan APBDes Tahun 2019-2024 Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024 I) Perhubungan 1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Angkutan umum menjadi salah satu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat untuk bermobilisasi. Pengguna angkutan umum di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu meski sempat mengalami penurunan drastis pada 2020 yakni hanya mencapai 46.316 unit. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2023 di Kabupaten Tangerang mencapai 54.309 unit. Tingginya arus ini menunjukkan angkutan umum masih menjadi transportasi andalan masyarakat dalam mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Gambar 2.218 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024 19,6 18 20,4 20,47 22,1 21,4 0 5 10 15 20 25 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,35 0,18 0,29 0,52 0,59 0,52 0 0,2 0,4 0,6 0,8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 59.650 46.316 56.148 58.304 54.309 0 20.000 40.000 60.000 80.000 2019 2020 2021 2022 2023 2) Rasio Ijin Trayek Izin trayek menjadi salah satu syarat dalam pengembangan angkutan umum. Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan, selama tahun 2019 hingga 2023, jumlah izin trayek di wilayah ini stagnan di angka 1.408 izin. Jumlah izin trayek yang sama ini menunjukkan tidak adanya penambahan atau pengurangan trayek baru di wilayah Kabupaten Tangerang. 3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kir merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Uji kir menjadi salah satu syarat kendaraan untuk transportasi. Uji kir di Kabupaten Tangerang relatif berfluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah uji kir mengalami penurunan hingga 46.316, namun kondisi tersebut dapat kembali meningkat menjadi 67.597 uji kir pada tahun 2024. Tabel 2.31 Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Jenis Angkutan Umum 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mobil Barang Pick up 25.661 20.376 23.464 23.960 21.813 19.205 Light Truck 18.320 16.662 23.485 25.020 23.515 21.127 Truck 12.290 7.052 7.018 7.107 6.954 6.533 Tr. Head 0 161 187 16 Mobil Box 19.205 Mobil Bus Bus 315 209 103 178 198 310 Micro Bus 823 514 562 847 804 735 Mobil Penumpang Taxi 153 58 34 0 0 364 Angkutan Kota 1.762 1.043 913 727 546 118 Kend. Tempelan 326 235 371 431 447 Kend. Khusus 0 6 11 18 32 JUMLAH 59.650 46.316 56.148 58.304 54.309 67.597 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024 4) Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai/Udara/Terminal Bus Sarana transportasi memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat. Kabupaten Tangerang hanya memiliki 2 bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Budiarto. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 2 dermaga, yaitu Dermaga Kronjo dan Derma Cituis. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran transportasi darat, Kabupaten Tangerang yang memiliki 29 kecamatan tidak memiliki satu pun terminal. Satu-satunya terminal bus yang ada di wilayah Kecamatan Pasar Kemis sudah tidak berfungsi lagi. 5) Layanan Angkutan Darat Sesuai dengan jumlah izin trayek di wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah ini memiliki jumlah angkutan darat yang sama, yakni 1.408 angkutan penumpang darat. Jumlah ini stagnan dari tahun 2019-2023 menunjukkan tidak adanya penambahan angkutan darat untuk meningkatkan cakupan transportasi di wilayah ini. 6) Pemasangan Rambu-rambu Pemasangan rambu-rambu sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan pemasangan rambu dari 35 unit menjadi 95 unit rambu. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan. Gambar 2.219 Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024 7) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kendaraan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung mobilitas dan akesesibilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi wilayah. Tingginya jumlah kendaraan ini juga berakibat pada penurunan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Tangerang berkisar di angka 1.200-1.400. Nilai tersebut menandakan tiap 1 km jalan melayani 1.200-1.400 kendaraan. Gambar 2.220 Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024 8) Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah orang yang terangkut dalam angkutan umum di Kabupaten Tangerang tergolong besar yakni mencapai 1.002.090 pada tahun 2023. Angka ini sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021 yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19. Gambar 2.221 Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024 35 69 89 95 1.850 0 500 1000 1500 2000 2020 2021 2022 2023 2024 1.272,25 1.406,88 1.325,81 1.325,81 1.390,97 1.092,81 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.374.509 504 7.422 993.255 1.002.090 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2019 2020 2021 2022 2023 9) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Jumlah orang dan barang yang diangkut melalui Dermaga Kronjo dan Dermaga Cituis memiliki tren yang sama yakni sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Berdasarkan jumlahnya, Dermaga Cituis mengangkut barang dan orang yang lebih banyak daripada Dermaga Kronjo. Hal ini menunjukkan kapasitas dermaga Cituis yang lebih tinggi. Selain itu, tingginya animo penggunaan transportasi laut ini menunjukkan eksistensi transportasi laut. Tabel 2.32 Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Jumlah Barang dan orang yang terangkut Dermaga Kronjo Dermaga Cituis 2019 Barang (Kg) 501.600 1.800.000 Orang 2.012 14.400 2020 Barang (Kg) 1.003.200 3.600 Orang 4.025 28.800 2021 Barang (Kg) 1.984.000 3.821.000 Orang 5.660 15.321 2022 Barang (Kg) 714.000 13.333.000 Orang 3.354 3.105.000 2023 Barang (Kg) 1.864.000 2.520.000 Orang 5.982 21.600 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024 J) Komunikasi dan Informatika 1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Di tahun 2022 sempat terjadi penurunan angka indeks menjadi 2,66 dengan kategori ‘baik’. Namun di tahun 2023, indeks SPBE meningkat menjadi sebesar 3,37 dengan kategori yang sama, tahun 2024 penilaian SPBE Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan menjadi 3,91 ini menandakan perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan digital. Tabel 2.33 Indeks SPBE Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Indeks SPBE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2,98 Tidak ada penilaian 2,99 2,66 3,37 3,91 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, 2024 2) Cakupan Layanan Telekomunikasi Cakupan Layanan telekomunikasi Kabupaten Tangerang telah dipenuhi oleh operator telepon seluler dengan cakupan 100% dan melayani 246 dari 246 desa. Hal ini menandakan bahwa daerah Kabupaten Tangerang sudah maju dan cepat dalam pertukaran informasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh. 3) Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2019-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2024, persentase penduduk yang memiliki HP/Telepon mencapai 71,89% dan yang tidak memiliki terdapat 28,11%. Gambar 2.222 Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Buku Profil Statistik Kab. Tangerang Tahun 2024 4) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Persentase rumah tangga Kabupaten Tangerang dengan akses internet pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang mengakses internet mencapai 77,06% dan yang tidak sebesar 22,94%. Hal ini menandakan bahwa pengaruh akses internet pada kehidupan penduduk Kabupaten Tangerang semakin besar, salah satunya pada penyebaran informasi dan telekomunikasi. Gambar 2.223 Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 5) Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Persentase rumah tangga Kabupaten Tangerang yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2019-2023 cenderung stagnan. Pada tahun 2023, persentase penduduk memiliki komputer pribadi mencapai 11,11% dan yang tidak memiliki terdapat 88,89%. Hal ini menandakan bahwa tren memiliki komputer pribadi pada kehidupan penduduk Kabupaten Tangerang tidak terjadi. Teknologi digital mengubah pola konsumsi media masyarakat dari konvensional menjadi digital. Pemanfaatan perangkat dari sistem kabel (wire) ke nirkabel (wireless) sudah banyak digunakan masyarakat. 29,57 36,50 30,91 28,32 31,03 28,11 70,43 63,50 69,09 71,68 68,97 71,89 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Tidak Memiliki Memiliki 41,33 41,51 28,53 26,49 27,54 22,94 58,67 58,49 71,47 73,51 72,46 77,06 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Tidak Memiliki Memiliki Gambar 2.224 Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Buku Profil Statistik Kab. Tangerang Tahun 2024 K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1) Persentase Koperasi Aktif Koperasi sebagai pemantik ekonomi masyarakat saat ini mulai tergeser dengan munculnya berbagai inovasi dalam bidang keuangan. Meskipun demikian, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-
4. 2024.Meskipun demikian jumlah ini cenderung rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain. Gambar 2.225 Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2024 2) Volume Usaha Koperasi Volume usaha koperasi menunjukkan skalabilitas aktivitas usaha koperasi di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2024, volume usaha koperasi di Kabupaten Tangerang mencapai 1,45 triliun ruliah dan capaian ini paling tinggi di antara kabupate/kota di Provinsi Banten. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan volume usaha koperasi melalui peningkatan akses koperasi terhadap pemodalan serta optimalisasi dan inovasi layanan koperasi. Gambar 2.226 Volume Usaha Koperasi Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025 82,35 86,15 80,73 85,44 82,44 88,89 17,65 13,85 19,27 14,56 17,56 11,11 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Tidak Memiliki Memiliki 333 552 668 729 785 894 36,5 37,0 35,2 35,7 37,1 48,3 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 0 200 400 600 800 1000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) Jumlah Koperasi Aktif % Koperasi Aktif 185.918,0 96.500,6 164,4 53.121,2 37.781,4 1.453.617,7 0,13 0,07 0,00 0,03 0,02 8,25 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 0,0 200.000,0 400.000,0 600.000,0 800.000,0 1.000.000,0 1.200.000,0 1.400.000,0 1.600.000,0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) juta rupiah Volume Usaha Koperasi (juta rupiah) % Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 3) Persentase Usaha Mikro dan Kecil Seiring berjalannya waktu, semakin tingginya jumlah usaha mikro dan kecil yang berkembang menyokong perekonomian masyarakat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tangerang. Selama kurun waktu 2021-2023 terdapat peningkatan persentase usaha mikro dan kecil, yaitu dari 96,96 pada tahun 2021 menjadi 98,51% pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan tingginya dan pesatnya perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayah Kabupaten Tangerang. L) Penanaman Modal 1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Investor merupakan seseorang/sekelompok orang/perusahaan yang melakukan penanaman modal pada suatu daerah/perusahaan. Investor menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari sejumlah dana yang diberikan. Sedangkan daerah/perusahaan yang ditanamkan modal dapat mempercepat program dan pembangunan ekonominya. Pada Kabupaten Tangerang, jumlah investor dalam tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dengan tahun 2019 sejumlah 2.776 investor dan tahun 2023 sejumlah 15.399 investor. Kondisi penanaman modal tahun 2024 di Kabupaten Tangerang untuk PMDN sebanyak 17.630 investor, PMA sebanyak 1.565 investor sehingga total 19.195 investor. Peningkatan ini menandakan bahwa perekonomian di Kabupaten Tangerang akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.34 Investor Berskala Nasional Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PMDN 1.140 2.173 3.223 4.009 10.863 17.630 PMA 1.636 1.778 1.680 1.677 4.536 1.565 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2.776 3.951 4.903 5.686 15.399 19.195 Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025 2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Semakin tinggi nilai suatu investasi atau penanaman modal yang ditanamkan oleh investor, maka semakin tinggi perputaran perekonomian dalam suatu wilayah. Perputaran ekonomi dalam suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.35 Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMA dan PMDN Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PMA Nilai Investasi (Miliar Rp) 7.747 4.242,9 6.364 5.787 12.997 12.428 Jumlah Proyek (proyek) 1.636 1.778 1.680 1.677 4.536 1.565 PMDN Nilai Investasi (Miliar Rp) 7.657 12.101,1 4.928 13.163 16.692 16.857 Jumlah Proyek (proyek) 1.140 2.173 3.223 4.009 10.863 17.630 Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2023-2024 Pada tahun 2019-2024, jumlah nilai investasi berskala nasional Kabupaten Tangerang cenderung meningkat, baik dari nilai investasi maupun jumlah proyek. Dapat dilihat pada grafik di bawah, nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2019 mencapai 15.403 miliar rupiah. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 29.285 miliar rupiah, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tangerang semakin meningkat ditandai dengan semakin banyaknya investasi yang masuk. Selain itu, jika dilakukan perbandingan antara investari dan pertumbuhan ekonomi (ICOR) dalam lima tahun terakhir menunjukkan nilai ICOR Kabupaten Tangerang masih berada pada kisaran normal yaitu 3-4 dimana dapat diinterpretaskan bahwa investasi digunakan secara efisien (Bappeda, 2024)3. Gambar 2.227 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025 3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Penanaman modal daerah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal. Rasio daya serap dapat dihitung dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dibandingkan Jumlah seluruh PMA/PMDN. Pada Kabupaten Tangerang, rasio tenaga kerja mengalami peningkatan dalam tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,15% dan meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 65,17%. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang semakin meningkat. Gambar 2.228 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah) 3 Analisis ICOR Kabupaten Tangerang dalam Dokumen Pengembangan Dan Penataan Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2024) 7.747 4.242,90 6.364 5.787 12.997 12.428 7.657 12.101,1 4.928 13.163 16.692 16.857 0 5.000 10.000 15.000 20.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 miliar rupiah Nilai Investasi PMA (miliar Rp) Nilai Investasi PMDN (miliar Rp) 14,15 25,15 33,13 27,86 38,58 65,17 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah) Kenaikan dan penurunan realisasi nilai investasi merupakan gambaran kondisi capaian investasi pada tahun evaluasi dikurangi dengan realisasi sebelum evaluasi yang dibandingkan dengan capaian realisasi sebelum evaluasi. Dapat dilihat pada grafik di bawah, Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi pada nilai realisasi PMDN. Hal ini menandakan bahwa penanaman modal dan investasi di Kabupaten Tangerang masih belum stabil. Gambar 2.229 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah) M) Kepemudaan dan Olahraga 1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 2019-2023 dan telah mencapai 100%. Pada tiap-tiap tahunnya, seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang aktif menjalankan kegiatan masing-masing. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan kualitas pemuda di wilayah ini. Gambar 2.230 Jumlah Organisasi Kepemudaan Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024 2) Wirausaha Muda Wirausahawan muda di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan daya saing pemuda di wilayah ini. Perkembangan wirausahawan muda perlu didukung dengan adanya berbagai kegiatan pendukung. Gambar 2.231 Jumlah Wirausahawan Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024 -5,89 58,05 -59,28 55,30 26,81 0,99 -100 -50 0 50 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 62,00 78,00 90,00 97,00 100,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 62 85 104 114 114 37,1% 22,4% 9,6% 0,0% 0% 50% 100% 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Wirausaha Muda Laju Peningkatan (%) 3) Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan dari kurun waktu 2019-2023. Peningkatan pembinaan olahraga ini menunjukkan bertambahnya jenis olahraga yang dibina dan dikembangkan di wilayah Kabupaten Tangerang. Sayangnya jumlah ini cenderung belum optimal dan masih terdapat beberapa jenis olahraga yang belum dibina. Gambar 2.232 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024 4) Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Sertifikasi pelatih menjadi salah satu indikator kinerja pelatih olahraga. Cakupan pelatih bersertifikasi mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun sebelumnya cakupan pelatih bersertifikasi tergolong rendah. Di tahun 2023, cakupan pelatihan yang bersetifikasi telah mencapai 100%, tahun 2024 jumlah pelatih sebanyak 87 0rang dengan sertipikasi sebanyak 48 orang pelatih atau 55,17%. Gambar 2.233 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Tangerang 2019-2024 Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024 5) Cakupan Pembinaan Atlet Muda Atlet muda merupakan salah satu aset daerah yang harus dibina dan dilatih. Cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2023 dan telah mencapai 100%. Hal ini perlu dipertahankan untuk membentuk atlet yang berkualitas. Gambar 2.234 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024 87,15 87,15 89,66 89,66 91,38 80 85 90 95 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 14,29 65,35 37,26 37,25 100,00 55,17 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 88,01 100,00 100,00 100,00 80 85 90 95 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) 6) Jumlah Atlet Berprestasi Atlet berprestasi merupakan atlet daerah yang mampu meraih prestasi di berbagai ajang. Tahun 2022 menjadi tahun dengan atlet berprestasi terbesar yakni terdapat 180 atlet berprestasi. Pada tahun 2023 jumlah atlet berprestasi menurun menjadi 81. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kualitas atlet dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Gambar 2.235 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 7) Jumlah Prestasi Olahraga Prestasi bidang olahraga erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Semakin tinggi prestasi olahraga, semakin sejahtera bangsa itu, demikian pula sebaliknya. Semakin banyak atlet berprestasi menunjukkan berhasilnya pembinaan atlet yang telah dilakukan. Berdasarkan data dari bidang Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2019 Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 19 prestasi olahraga. Jumlah ini sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 12 prestasi. Seiring dengan tren jumlah atlet berprestasi, jumlah prestasi olahraga Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023. Gambar 2.236 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 N) Statistik 1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Sistem data dan statistik yang terintegrasi dalam Kabupaten Tangerang sudah tersedia dari tahun 2022. Sistem data ini berupa Portal Satu Data Kabupaten Tangerang yang dapat diakses melalui internet. Sistem data yang tersedia dapat menghasilkan informasi yang terintegrasi dengan cepat dan tepat, baik dengan antar OPD maupun masyarakat. 2) Buku “Kabupaten Dalam Angka” Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan buku Kabupaten Dalam Angka yang merupakan hasil kerja sama dari BPS Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Publikasi buku ini dilakukan secara rutin 18 21 10 180 81 0 50 100 150 200 2019 2020 2021 2022 2023 19 12 113 81 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 untuk menyampaikan perkembangan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. 3) Buku “PDRB” PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah pendataan statistik yang dapat mengetahui kondisi ekonomi dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan suatu daerah. PDRB diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tangerang yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selama kurun waktu tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan buku PDRB. O) Persandian 1) Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Dalam kurun waktu tahun 2019-2024 belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam aktivitas komunikasi. Hal ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya dalam penggunaan persandian. P) Kebudayaan 1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi karena pandemi yang semakin menurun lima tahun terakhir. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa minat pertunjukan kebudayaan pada masyarakat Kabupaten Tangerang semakin menurun tiap tahunnya. Gambar 2.237 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada Kabupaten Tangerang mengalami sedikit peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022. Hal ini mengindikasikan mulai adanya kesadaran penduduk Kabupaten Tangerang dalam menjaga warisan budaya. Gambar 2.238 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 15 2 11 12 7 0 5 10 15 20 2019 2020 2021 2022 2023 102 113 121 121 90 100 110 120 130 2019 2020 2021 2022 3) Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi dan inventarisasi pada karya budaya di wilayah. Grafik di bawah ini menunjukkan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi masih belum banyak. Selama tiga tahun terakhir karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 42 karya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman budaya. Gambar 2.239 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 Q) Perpustakaan 1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Perpustakaan merupakan salah satu ruang publik yang bertujuan sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan sekarang mulai tergeser. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan pada kurun waktu 2020-2021. Meskipun demikian pada tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut masih jauh dari jumlah normal pada kondisi sebelum pandemi. Gambar 2.240 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2024 2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Sebagai sumber pengetahuan, perpustakaan menyediakan berbagai sumber wawasan salah satunya adalah buku. Jumlah buku yang tersedia di Kabupaten Tangerang meningkat dari tahun 2019 ke 2024. Peningkatan jumlah buku ini merupakan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat maupun kualitas perpustakaan di Kabupaten Tangerang. 41 42 42 42 40,5 41 41,5 42 42,5 2019 2020 2021 2022 335.707 72.256 15.852 52.841 83.429 57.110 0 100.000 200.000 300.000 400.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jiwa Gambar 2.241 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2024 3) Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Selain jumlah buku yang terus bertambah, koleksi judul buku di perpustakaan juga mengalami peningkatan. Koleksi judul buku pada tahun 20243 mencapai 59.417 judul atau jumlah terbesar pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Beragamnya judul buku di perpustakaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik di tiap perpustakaan. Gambar 2.242 Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2024 4) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tenaga yang bekerja di perpustakaan menjadi salah satu indikator kualitas perpustakaan. Selama tahun 2024 terdapat 18 orang pustakawan, dengan 37 tenaga teknis. Arsiparis di wilayah Kabupaten Tangerang juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 18 orang arsiparis yang sebelumnya hanya 7 orang. Gambar 2.243 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Arsiparis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2024 R) Kearsipan 1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Persentase perangkat daerah mengelola arsip secara baku di Kabupaten Tangerang cenderung sedikit meningkat dalam kurun 103.551 111.363 112.147 113.935 114.990 117.716 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 unit 55.746 55.881 57.432 57.979 58.054 59.417 53.000 54.000 55.000 56.000 57.000 58.000 59.000 60.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 unit 3 4 4 4 7 18 83 83 83 83 83 37 11 11 11 18 18 18 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Pustakawan Tenaga Teknis Arsiparis waktu 2019-2024. Peningkatan jumlah ini mengindikasikan bahwa beberapa perangkat daerah Kabupaten Tangerang telah mengikuti regulasi dalam mengelola kearsipan yang berlaku. Gambar 2.244 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: Renstra Disperpusip Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 2) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan SDM dalam mengelola kearsipan bertanggung jawab untuk menata arsip data-data administrasi dan birokrasi. Dengan adanya SDM yang kompeten, kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang meningkatkan SDM pengelola kearsipan dengan mengadakan satu kegiatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang mendukung peningkatan kualitas SDM pengelolaan kearsipan. 2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan A) Pariwisata 1) Kunjungan Wisata Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 29,58 juta perjalanan dengan 57,3% diantaranya merupakan perjalanan asal Kabupaten Tangerang. Tren menunjukkan penurunan drastis jumlah perjalanan pada pandemi (2020-2021) dan meningkat kembali hingga tahun 2023. Selain itu, tren menunjukkan jumlah perjalanan asal Kabupaten Tangerang ke luar wilayah lain lebih tinggi dibandingkan perjalanan dengan tujuan Kabupaten Tangerang. Gambar 2.245 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Domestik) Asal dan Tujuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah (2024) 63,00 64,50 62,25 66,00 65,00 100,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 15.894.786 8.835.26 13.370.202 17.202.281 16.947.212 9.232.58 7.465.95 9.968.53 10.621.688 12.631.492 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 jumlah perjalanan Asal Tujuan Gambar 2.246 Jumlah Tamu (Domestik dan Mancanegara) pada Usaha Akomodasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 Berdasarkan grafik di atas dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah tamu domestik dan mancanegara pada usaha akomodasi di Kabupaten Tangerang. Peningkatan drastis pada tahun 2021-2022 menujukkan sektor pariwisata Kabupaten Tangerang kembali bangkit setelah pandemi. Namun, pada kurun waktu 2016-2018 jumlah tamu pada usaha akomodasi mencapai 450 – 550 ribu pengunjung. Selain itu, data dari BPS Provinsi Banten (2024) menunjukkan bahwa rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Kabupaten Tangerang yaitu 1,67 hari. Maka dari itu diperlukan arahan strategis dalam meningkatkan daya tarik wisata alam dan sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions) di yang diharapkan dapat meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. 2) PAD Sektor Pariwisata Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkembang pesat dan terukur melalui PAD sektor pariwisata. PAD sektor pariwisata dihitung berdasarkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. PAD pariwisata mengalami penurunan signifikan sebesar -46,22% pada tahun 2019-2020 karena pandemi covid. Akan tetapi dapat meningkat sebesar +28,37% pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2023, PAD sektor pariwisata Kabupaten Tangerang sebesar Rp 761.95 miliar. Kontribusi terbesar adalah pajak restoran sebesar Rp 515,40 juta atau 67,64% dari total PAD pariwisata Kabupaten Tangerang. Hal ini menunjukkan adanya resiliensi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.247 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 6,93 3,69 337,32 456,55 0,79 0,17 4,50 13,97 0 100 200 300 400 500 2019 2020 2021 2022 ribu orang Domestik Mancanegara 588.803.943.942 136.547.373.492 360.212.173.311 606.379.649.767 761.950.061.095 0 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 B) Pertanian 1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi berbagai wilayah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Tangerang bukan menjadi penyokong ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang relatif rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11.456,58 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 6,16% terhadap total PDRB Kabupaten Tangerang. Gambar 2.248 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2025 2) Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Berdasarkan data BPS Kabupaten Tangerang, kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 302.614 dan angka tersebut meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 357.704. Jumlah yang meningkat ini memberikan harapan bahwa kelompok petani dapat mendukung sektor pertanian. 3) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya merupakan nilai produksi rata-rata persatuan luas per komoditas tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada periode satu tahun. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2019-2024. Tercatat pada tahun 2019, produktivitas mencapai 48,05 kuintal/ha dan meningkat menjadi 51,17 kuintal/ha pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa produktivitas pertanian pangan di Kabupaten Tangerang semakin meningkat dan dapat berkelanjutan mendukung kebutuhan masyarakat. Tabel 2.36 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 48,05 Ku 48,37 Ku 48,85 Ku 49,24 Ku 49,00 Ku 51,17 Ku Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2024 4) Cakupan Layanan Irigasi pada Lahan Pertanian Infrastruktur irigasi berperan penting dalam menjamin ketersediaan air dalam periode tanam di lahan pertanian untuk mendorong produktivitas hasil pertanian. Dengan adanya irigasi juga memungkinkan tanaman pertanian untuk ditanam tanpa mengikuti musim dan dengan adaptasi teknologi dalam irigasi dapat mendorong efisiensi dalam penggunaan air sehingga menekan biaya 9.045.551,76 9.435.984,34 9.473.104,85 10.135.981,54 10.921.457,1211.456.580,00 6,46 6,95 6,52 6,33 6,30 6,16 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) juta rupiah PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan Kontribusi PDRB Sektor operasional. Luas dan persentase lahan pertanian dengan irigasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020-2021 sebesar 65,59% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 62,5% Gambar 2.249 Luas dan Persentase Lahan Pertanian dengan Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5) Cakupan Bina Kelompok Petani Kelompok Petani merupakan perkumpulan yang dikembangkan dari dan untuk petani dengan tujuan untuk memperkuat kepentingan petani. Cakupan bina kelompok tani pada Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2019-2023. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak jenis kelompok tani yang terbina maka semakin meningkat kesejahteraan petani di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.250 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2024 6) Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian Berdasarkan Sensus Pertanian BPS (2024), Jumlah Usaha Pertanian adalah banyaknya unit usaha pertanian yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya. Sementara itu, Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang memelihara / menguasai / melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ ditukar. Gambar 2.251 Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024) 23.745 23.745 23.745 22.626 22.626 65,59% 65,59% 65,59% 62,50% 62,50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 2020 2021 2022 2023 2024 Sawah Irigasi (ha) Persentase (%) 1.105 1.105 1.242 1.252 1.315 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 2019 2020 2021 2022 2023 46.019 17.591 1.132 43.118 7.194 357 657 45.912 17.548 1.132 43.051 7.148 356 656 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Jasa Pertanian Jumlah Usaha Pertanian Rumah Tangga Usaha Pada tahun 2023, Jumlah Unit Usaha Pertanian di Kabupaten Tangerang mencapai 99.008 unit usaha, dimana 99,93% (98.936 unit) merupakan Usaha Pertanian Perorangan. Jumlah unit usaha pertanian perorangan paling banyak terdapat di Kecamatan Sindang Jaya yaitu 8,89% (8.798 unit) dari keseluruhan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Tangerang sebesar 98.548 rumah tangga. Subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan merupakan sub sektor yang paling dominan dan/atau terbanyak dibandingkan sub sektor lainnya. 7) Penguasaan Lahan Pertanian Penguasaan lahan pertanian berpengaruh kepada kesejahteraan petani. Pentingnya penguasaan lahan bagi petani adalah pengaruhnya pada sistem bagi hasil, hak untuk berusaha petani, sumber daya lahan yang terbatas, dan tingkat pendapatan petani. Dampak lebih jauh jika penguasan lahan petani yang sangat rendah berpengaruh pada kemiskinan struktural di suatu wilayah (Halim & Faisal, 2022) 4 . Gambar 2.252 Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Pertanian Menurut Menurut Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024) Pada tahun 2023, jumlah petani gurem di Kabupaten Tangerang yaitu 78.464 atau 85,25% dari keselurahan petani pengguna lahan pertanian. Berdasarkan grafik di atas, penguasaan lahan pertanian didominasi oleh lahan < 1 ha dimana jumlah usaha pertanian sebesar 94,59% dan rumah tangga pertanian sebesar 55,74%. Berdasarkan sub sektor pertanian, sub sektor dengan jumlah dan persentase petani gurem terbesar adalah sub sektor peternakan yaitu sebesar 40.619 petani atau 94,8% dari keselurahan petani pengguna lahan sub sektor peternakan. Selain itu, persentase pertani gurem terbesar di sektor hortikultura (93,4%) dan perkebunan (87,2%). 8) Petani Milenial dan Urban Farming Petani milenial merupakan penduduk berumur 19-39 tahun yang melalukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau perternakan, dan/atau melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital dan/atau alat mesin pertanian (alsintan) modern. 4 Halim, A., & Faisal, M. (2022). Analisis hubungan penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap. Pallangga Praja, 4(1), 11-22. 5.024 88.589 1 13 4.018 1.324 54.932 432 4.077 11.070 921 18.454 8.662 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Tanpa Lahan < 1 ha 1 - 1,99 ha2 - 4,99 ha5 - 9,99 ha 10 - 19,99 ha 20 - 29,99 ha > 30 ha Jumlah Usaha Pertanian Rumah Tangga Pertanian Gambar 2.253 Jumlah Petani Milenial di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024) Berdasarkan diagram diatas, petani milenial di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 49.158 petani dan 77,3% diantaranya menggunakan teknologi digital dan alat pertanian modern. Dukungan penyediaan dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur pertanian diperlukan untuk mendorong produktivitas pertanian dan regenerasi petani. Urban Farming adalah kegiatan mengusahakan pertanian di lahan yang terbatas, sebagian besar mengunakan media tanam, tidak di permukaan lahan secara langsung atau menggunakan pot dan sejenisnya, serta menggunakan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertiuklture, media terpal, dan sejenisnya. Berdasarkan data dari Sensus Pertanian BPS Kabupaten Tangerang (2023), terdapat 118 Usaha Pertanian Perorangan dan 117 Rumah Tangga Usaha Pertanian dengan Urban Farming. Kecamatan Cikupa merupakan kecamatan dengan jumlah UPP dan RTUP terbanyak (40,7% dari total usaha Urban Farming). C) Kehutanan 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Hutan dan lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang dilakukan proses rehabilitasi untuk mengembalikan ke fungsi awal. Rehabilitasi paling banyak dilakukan pada tahun 2020 yakni mencapai 396,67 Ha. Sedangkan pada tahun lain dalam kurun waktu 2019-2023, jumlah rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya dilakukan pada lahan seluas 2 Ha. Gambar 2.254 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2024 D) Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% pada kurun waktu 2019-2022. 6,56 396,67 2 2 20 100 200 300 400 500 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik PLN, listrik Non PLN dan bukan listrik. Pada tahun 2023, persentase listrik PLN mencapai 99,76%, listrik non PLN mencapai 0,02% dan bukan listrik 0,22%. Persentase ini mengindikasikan bahwa energi listrik yang dibutuhkan masyarakat sudah bisa ditanggung oleh PLN. Tabel 2.37 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Jenis Listrik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Listrik PLN 99,84% 99,23% 99,96% 99,94% 99,76% 100 Listrik Non- PLN 0,16% 0,77% 0,04% 0,06% 0,02% 0 Bukan Listrik 0 0 0 0 0,22% 0 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 2) Penggunaan Listrik per Kapita Penggunaan listrik per kapita menunjukkan konsumsi listrik dari aktivitas perekonomian, aktivitas rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, pelanggan listrik di Kabupaten Tangerang meningkat dengan rata-rata 11,9% per tahun. Hal ini selaras dengan penggunaan listrik yang juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk opimalisasi pemenuhan listrik serta transisi untuk penggunaan EBT sebagai sumber energi listrik alternatif di Kabupaten Tangerang. Tabel 2.38 Penggunaan Listrik per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Tahun Penggunaan Listrik (KWh)* Pelanggan Listrik Penggunaan Listrik per Kapita (KWh) 2019 6.114.278.154,0 917.146,0 1.666,7 2020 5.851.133.660,0 969.308,0 1.509,1 2021 6.430.657.471,0 1.024.463,0 1.569,3 2022 6.824.099.764,0 1.082.241,0 1.576,4 2023 8.557.188.168,2 1.414.477,0 1.512,4 2024 4,198,706,165 1,423,968 11.794 Keterangan *) Penggunaan Listrik (KWh) = Listrik yang Terjual (KWh) - Susut Hilang (KWh) **) Penggunaan Listrik per Kapita (KWH) = Pengguna Listrik (KWh) / [Pelanggan Listrik ( x4 dengan asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 jiwa)] Sumber : BPS Provinsi Banten dan Olahan Penyusun (2024) E) Perdagangan 1) Ekspor Bersih Perdagangan Ekspor bersih adalah nilai total barang dan jasa ekspor suatu wilayah dikurangi nilai semua barang dan jasa yang diimpor. Nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 2019-2024. Nilai ekspor bersih Kabupaten Tangerang cenderung tinggi yang menunjukkan kuatnya nilai ekspor dan perkembangan perdagangan wilayah Kabupaten Tangerang. Gambar 2.255 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024 2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang/usaha informal. Pada 2019-2021, cakupan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan Namun, pada tahun selanjutnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sama dengan jumlah 26.382 kelompok. Jumlah ini tergolong tinggi yang mengindikasikan cakupan pembinaan dan upaya pengembangan perdagangan yang semakin meningkat dan merata. Gambar 2.256 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024 F) Perindustrian 1) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang memiliki cakupan bina kelompok pengrajin yang berfluktuatif. Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2019 mencapai 343 perajin. Angka ini meningkat pesat ketika pandemi pada tahun 2020 menjadi 1.836 pengrajin dan 2.037 pengrajin pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022, cakupan tersebut menurun menjadi 1.084 pengrajin dan 692 pengrajin pada tahun 2023. Fluktuasi ini menandakan bahwa program untuk mendukung pengrajin Kabupaten Tangerang masih belum optimal. Gambar 2.257 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024 69.303.113.456 19.798.084.220 26.106.603.412 102.501.155.259 26.288.143.974 2.085.054.763,520 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 rupiah 19.050 21.474 26.382 26.382 26.382 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2019 2020 2021 2022 2023 343 1.836 2.037 1.084 692 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2019 2020 2021 2022 2023 2) Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor Pelaku usaha Industri Kecil-Menengah (IKM) yang memiliki kapasitas untuk ekspor menunjukkan daya saing dan inovasi produk di pasar internasional. Dalam lima tahun terakhir, beberapa IKM binaan pemerintah melakukan ekspor ke berbagai negara hingga Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Pada tahun 2021, 42 produk UMKM mengikuti World Expo Dubai 2021 serta 21 UMKM/IKM diikutsertakan dalam Indonesia Trade Promotion Center di Korea Selatan. Pada tahun 2023, ribuan produk makanan IKM di ekspor ke Taiwan. Pada awal tahun 2024, IKM binaan melalukan ekspor produk sepatu dox (4.044 pasang sepatu) ke Senegal. Gambar 2.258 Persentase Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024 Berdasarkan grafik di atas, tren dalam lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan peningkatan pelaku IKM yang berpeluang ekspor. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mengakselerasi kapasitas pelaku IKM untuk mengakses pasar ekspor melalui kemitraan inovasi produk, permodalan, manajemen bisnis usaha, promosi, dan lain sebagainya. G) Transmigrasi 1) Persentase Transmigrasi Swakarsa Transmigrasi swakarsa merupakan pemberangkatan transmigrasi atas biaya sendiri di Kabupaten Tangerang tidak ada transmigrasi swakarsa, adapun Dinas Tenaga Kerja melakukan transmigrasi swakarya yaitu seleksi terhadap calon transmigran yang dibiayai oleh APBD. H) Kelautan dan Perikanan 1) Produksi Perikanan Produksi perikanan merupakan seluruh hasil kegiatan yang didapatkan dan diolah dari penangkapan dan budidaya ikan/binatang air yang dilakukan pada air tawar dan air laut. Jumlah produksi perikanan didapatkan dari perorangan maupun usaha perikanan. Produksi perikanan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2019, produksi perikanan mencapai 41.086,25 ton dan pada tahun 2024 mencapai 22.052,09 ton. 13,60 12,95 19,43 29,14 38,86 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 (%) Gambar 2.259 Produksi Perikanan (Ton) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2023 dan 2024 Kabupaten Tangerang memiliki produksi perikanan yang terbagi menjadi dua, yaitu penangkapan dan budidaya. Pada produksi perikanan penangkapan, sumber yang memiliki kontribusi tinggi yaitu perikanan tangkap di laut dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024 yaitu 21,962.18 ton. Sedangkan pada jenis perikanan budidaya, sumber yang memiliki kontribusi tertinggi di Kabupaten Tangerang yaitu Tambak yang mencapai angka tertinggi 10,942 ton pada tahun 2024. Tabel 2.39 Proporsi Produksi Perikanan (Ton) Berdasarkan Jenis Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Produksi Perikanan Jenis Perikanan Produksi (Ton) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Penangkapan 20.798,49 21.023,71 21.063,25 21.148,45 21.920,57 22,052.09 Perikanan Tangkap di Laut 20.590,52 20.814,30 20.942,33 21.059,60 21.831,19 21,962.18 Perikanan Perairan Daratan 207,97 209,41 120,92 88,85 89,38 89.92 Rawa/Swamp 104,29 11,08 24,74 24,88 25,03 19.78 Waduk/Situ/Danau 103,68 15,99 35,34 35,54 35,75 35.97 Sungai 0 182,34 60,84 28,43 28,6 34.17 Budidaya 20.287,80 20.705,65 20.907,51 21.088,55 22.073,67 20,604 Tambak 12.137,70 11.625 11.896 11.992 12.569,12 10,942 Kolam Air Tenang 7.536,70 8.479,65 8.411,33 8.495,00 8.881,76 9.030,17 Sawah 0 0 0 0 0 Jaring Apung Tawar 613,4 601 600,18 601,55 622,79 632.43 Budidaya Laut 0 0 0 0 0 Total 41.086,25 41.806,19 42.034,36 42.300,96 44.083,62 42.656,09 Sumber: Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2023 dan 2024; Analisis Penyusun 2) Konsumsi Ikan Konsumsi ikan didapatkan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga ditambahkan dengan konsumsi di luar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat selama setahun per kapita. Pada lima tahun terakhir, konsumsi ikan Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai angka 41,26 kg/kapita/tahun. Peningkatan ini dapat berimplikasi bahwa ikan menjadi makanan yang semakin digemari oleh masyarakat. 41.086,25 41.806,19 42.034,36 42.300,96 44.083,62 22.052,09 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ton Gambar 2.260 Konsumsi Ikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024 3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan Cakupan bina kelompok nelayan pada Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun 2019-2023. Hal ini dapat berimplikasi bahwa upaya pembinaan yang dilakukan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2023, angka tersebut meningkat drastis hingga 44,75% yang menandakan bahwa upaya kesejahteraan nelayan juga sangat meningkat. Selain itu, pada tahun 2023-2024 hanya ada 1 nelayan (dari 4270 nelayan) yang mendapatkan bantuan permodalan. Maka dari itu, diperlukan upa ya untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui pengadaan sarana-prasarana serta pendanaan dalam rangka mengakselerasi produktivitas perikanan Kabupaten Tangerang. Gambar 2.261 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 4) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan jumlah produksi ikan/binatang air yang dihasilkan oleh kelompok nelayan dalam kurun waktu tertentu. Di Kabupaten Tangerang, terdapat lonjakan yang tinggi dari tahun 2020 yang hanya 1.109 ton menjadi 4.398 ton pada tahun 2021. Peningkatan ini berimplikasi bahwa kebutuhan perikanan Kabupaten Tangerang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Gambar 2.262 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2024 34,62 36,08 37,44 38,42 40,68 41,26 30 32 34 36 38 40 42 2019 2020 2021 2022 2023 2024 kg/kapita/tahun 37,50 24,07 28,35 29,17 43,75 42,00 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 1.143 1.109 4.398 4.423 4.191 2.416 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ton 5) Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Dalam lima tahun terakhir proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman terjadi peningkatan di Kabupaten Tangerang. Grafik ini dapat berimplikasi bahwa semakin banyak ikan yang ditangkap aman untuk dikonsumsi karena masih mencapai 98.71% dari batasan 80% tangkapan maksimum lestari Kabupaten Tangerang. Gambar 2.263 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Kabupaten Tangerang 2019 - 2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2024 6) Nilai Tukar Nelayan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Jika NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN = 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. Sementara itu, jika NTN <100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Dalam lima tahun terakhir, nilai tukar nelayan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, 2021, dan 2022, nilai NTN lebih dari 100, dan menunjukkan kesejahteraan nelayan lebih baik. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2024 terjadi penurunan nilai NTN. Namun demikian, sektor perikanan Kabupaten Tangerang masih menjadi sumber penghasilan nelayan ke depannya. Gambar 2.264 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Tangerang 2019 - 2024 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2024 95,29 96,73 97,73 98,71 98,71 98,71 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 109,65 98,73 110,21 106,45 99,64 90,82 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 2.1.4.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang A) Administrasi Pemerintahan 1) Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan suatu penilaian atas upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2019 hingga 2022, IRB cenderung mengalami peningkatan dengan capaian 62,74 dengan kategori BB/baik, perlu sedikit perbaikan. Pada tahun 2023, komponen penilaian Indeks RB berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023. Didapatkan perolehan RB General sebesar 65,94 dan RB Tematik sebesar 10,73. Hasil akhir evaluasi menunjukkan bahwa capaian Indeks RB di Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah 76,67 dengan kategori BB, tahun 2024 meningkat menjadi A- atau 84,56. Tabel 2.40 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 20243 Indeks Reformasi Birokrasi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 50,37 58,39 58,84 62,74 76,67 84,56 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 2) Indeks Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah sebesar 4,12 dan menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 4,08, hasil evaluasi RB tahun 2024, nilai IPP menjadi 4,17 di tahun 2024. Tabel 2.41 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024 Indeks Pelayanan Publik 2021 2022 2023 2024 3,91 4,12 4,08 4,17 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 3) Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang layanan masyarakat. Capaian indeks meningkat di tahun 2020, tetapi terus menurun hingga tahun 2023, sebesar 84,79, tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 85,72. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan instansi pelayanan publik perlu kembali memaksimalkan pelayanan masyarakat. Tabel 2.42 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 2020 2021 2022 2023 2024 83,66 86,36 85,95 85,18 84,79 85,72 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang B) Perencanaan Pembangunan 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan jangka panjang pembangunan suatu daerah. Selama kurun waktu 2019-2025 terdapat dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam Perda sekali 20 tahun, selama tidak ada perubahan terhadap RPJPD. 2) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD/RPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada Selaras dengan RPJPD, dokumen RPD juga menjadi salah satu instrumen perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, dalam kurun waktu 2024-2026, dalam tiap-tiap tahunnya terdapat dokumen RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dalam Perda/Perkada. 3) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada Dokumen RKPD di wilayah ini juga telah ditetapkan dengan perkada pada tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 2019-2025. Hal ini menunjukkan adanya tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan daerah. 4) Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan Perda Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang, Kabupaten Tangerang telah memiliki dokumen RTRW yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011 – 2031. 5) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Secara umum, penjabaran konsistensi program RPJMD dalam RKPD telah terlaksana dengan baik meski mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Namun di tahun 2024 capaian tersebut kembali meningkat hingga 100%. Gambar 2.265 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024 100 100 91,87 95,12 100 100 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6) Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Penjabaran program RKPD dalam APBD belum menunjukkan konsistensi yang baik. Pada tahun 2019 hingga 2020, program RKPD telah dijabarkan dengan baik ke dalam APBD. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan, meskipun pada tahun 2022 kembali meningkat dan kembali ke capaian 100% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan penjabaran konsistensi untuk dapat mewujudkan perencanaan yang baik di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.266 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Data Sektoral dan Opendata, Kabupaten Tangerang 2024 C) Keuangan 1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Selama 16 tahun berturut-turut, Kabupaten Tangerang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion dari BPK mengenai laporan keuangan Kabupaten Tangerang. Laporan keuangan yang telah disajikan meliputi hal-hal material, posisi keuangan daerah (neraca), laporan arus kas, laporan realisasi anggaran (LRA), serta data-data yang membersamainya. Opini WTP yang ke-17 yang didapatkan oleh Kabupaten Tangerang mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang dilakukan telah disajikan secara wajar, memadai, dan informatif. 2) Persentase SILPA SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya mencapai angka nol, yang menandakan bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Tetapi realisasinya, SILPA terbentuk karena pelampauan target pendapatan, tidak tercapainya target realisasi belanja serta SILPA tahun sebelumnya. Pada grafik di bawah, persentase SILPA yang ada menggambarkan besaran transaksi yang berjalan di Kabupaten Tangerang. Persentase SILPA fluktuatif cenderung menurun menandakan mulai stabilnya perencanaan dan penyerapan anggaran. Gambar 2.267 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang 2019 - 2024 Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024 100 100 91,87 95,12 100 100 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 14,84 12,93 10,37 14,16 13,14 12,86 0 5 10 15 20 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3) Persentase Belanja Pendidikan Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kabupaten Tangerang memiliki persentase belanja pendidikan yang stabil meningkat setiap tahunnya. Pada grafik di bawah, dalam tahun 2019 - 2023 persentase yang semula berada di 21,82% stabil pada tahun 2020. Lalu persentase tersebut meningkat terus hingga pada tahun 2023 mencapai 25,20%. Gambar 2.268 Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: BPKAD2 Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 4) Persentase Belanja Kesehatan Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan. Kabupaten Tangerang memiliki persentase belanja kesehatan yang stabil meningkat setiap tahunnya. Pada grafik di bawah, dalam tahun 2019 - 2024 persentase yang semula berada di 20,95% stabil pada tahun 2020. Lalu persentase tersebut meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 22,86%, dan 2024 sebesar 21,06%. Gambar 2.269 Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: BPKAD2 Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 D) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 1) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Kabupaten Tangerang mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan layanan di wilayah ini. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan mencapai lima hari. Nilai ini cenderung stagnan dalam kurun waktu 2019 - 2023. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengembangan kompetensi ASN dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan. Berdasarkan informasi dari instansi terkait, pejabat maupun ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan pelatihan formal masih relatif sedikit. 21,82 23,05 22,46 22,77 25,20 25,09 20 21 22 23 24 25 26 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (%) 20,95 20,95 21,22 21,27 22,86 21,05 19 20 21 22 23 24 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang cenderung sama tiap tahunnya, yakni berkisar pada jumlah 32-38 jabatan. Selanjutnya, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, yakni mencapai angka 38 jabatan. Gambar 2.270 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2024 3) Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2023. Pada 2023, terdapat 2557 jabatan administrasi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan jabatan administrasi yang semakin terbatas dari waktu ke waktu. Gambar 2.271 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2024 4) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Jabatan fungsional tertentu di pemerintahan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan bertambahnya jumlah jabatan fungsional tertentu dalam pemerintahan Kabupaten Tangerang. Gambar 2.272 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2024 36 36 34 32 38 38 0 10 20 30 40 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3878 3099 2924 2908 2557 0 1000 2000 3000 4000 5000 2019 2020 2021 2022 2023 5976 6356 6458 7223 7228 6957 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E) Penelitian dan Pengembangan 1) Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Di tahun 2023, capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebesar 61,49 dengan kategori sangat inovatif,dan tahun 2024 mendapat nilai 63,15. Tabel 2.43 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 Indeks Inovasi Daerah 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2.274 41,16 54,7 54,7 61,49 63,15 Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2024 2) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan hasil perbandingan antara jumlah kelitbangan (ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah) dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang mencapai persentase 100% yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang semakin baik dalam implementasi rencana kelitbangan. 3) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan persentase realisasi program inovasi dan invensi pemerintah. Persentase ini ditentukan dengan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memanfaatkan 100% hasil kelitbangan yang menandakan bahwa Kabupaten Tangerang terus berkembang untuk menerapkan nilai praktis dan konteks keilmuan. 4) Penerapan SIDa : Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan adalah persentase hasil perbandingan antara jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang mencapai persentase 100%. Hal ini menandakan bahwa penerapan kebijakan inovasi di Kabupaten Tangerang telah semakin berkembang. 5) Jumlah Inovasi yang diimplementasikan Jumlah inovasi daerah yang diimplementasikan merupakan banyaknya dokumen inovasi daerah yang disusun oleh seluruh perangkat daerah dan ditetapkan oleh keputusan kepala daerah. Kabupaten Tangerang memiliki peningkatan jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam lima tahun terakhir (2019-2023). Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin inovatif dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan potensi-potensi yang ada. Tabel 2.44 Kebijakan Inovasi yang Diimplementasikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 Jumlah Inovasi yang diimplementasikan 2019 2020 2021 2022 2023 45 45 56 68 81 Sumber: SK Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang dan RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang 2019-2024 F) Pengawasan 1) Persentase Tindak Lanjut Temuan Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Tangerang belum sempurna. Baik temuan dari BPK maupun Inspektorat, masih menunjukkan adanya temuan yang belum ditangani. Hal ini semakin menurun dan pada 2023 mencapai nilai terendah dalam kurun waktu 2019-2023. Hal ini memerlukan pengoptimalan untuk meningkatkan tindak lanjut temuan di Kabupaten Tangerang. Gambar 2.273 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang, 2024 2) Jumlah Temuan BPK Jumlah temuan BPK merupakan temuan yang didapatkan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah temuan ini mencerminkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Tangerang. Jumlah temuan BPK di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2022 dan menurun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya sistem pelaporan pemerintahan Kabupaten Tangerang. Gambar 2.274 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 Sumber: BPK Kabupaten Tangerang, 2024 G) Sekretariat Dewan 1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten Rencana kerja tahunan merupakan pedoman bagi sekretariat dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang juga menunjukkan kegiatan akan terlaksana dengan lebih efisien. 100 93,33 81,25 81 72,38 97,82 100 100 100 95,85 88,66 100100 100 100 100 39,44 96,15 0 50 100 150 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BPK BPKP Inspektorat 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,66% 97,82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Tangerang telah menyediakan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD kabupaten dalam kurun waktu 2019-2023. 2) Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam RPJMD dan RPJPD dapat meningkatkan keselarasan visi, misi, dan isu strategis daerah yang akan diselesaikan dengan program kerja DPRD. Kabupaten Tangerang telah melakukan integrasi program kerja DPRD dalam RPJMD dan RPJPD dalam tahun 2019-2023. 3) Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Program kerja DPRD Kabupaten Tangerang telah terintegrasi dalam kurun waktu 2019-2023 pada dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD, baik untuk fungsi pengawasan, pembentukan perda, serta fungsi anggaran. 2.1.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masingmasing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah. Pengukuran IKK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap. Tabel 2.45 Indikator Kinerja Kunci (IKK) No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Capaian 1.a.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 92.114954 1.a.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 108.90136 1.a.3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 95.604786 1.a.4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah 88.322296 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Capaian yangberpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1.b.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan 0.8668367 1.b.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi 100 1.b.3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 1.b.4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 1.b.5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 1.b.6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100 1.b.7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 1.b.8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 1.b.9 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 1.b.10 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 1.b.11 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 1.b.12 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 1.b.13 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 1.b.14 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 1.c.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota 0 1.c.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota 0 1.c.3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 6.4153543 1.c.4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 61.250814 1.c.5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 96.890798 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Capaian Penataan Ruang 1.c.6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 99.252137 1.c.7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 95.18542 1.c.8.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 100 1.c.8.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100 1.d.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100 1.d.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota 100 1.d.3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 3.0558097 1.d.4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 2.8871808 1.d.5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 38.436045 1.e.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 1.e.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 1.e.3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 1.e.4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 73.969868 1.e.5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Capaian 1.e.6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 1.e.7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 14.67 1.f.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 100 1.f.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 2.a.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 60 2.a.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 0.1367787 2.a.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 21.899612 2.a.4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). 48.085443 2.a.5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota 76.73302 2.g.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase ARG pada belanja langsung APBD 77.949733 2.g.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota 100 2.g.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 4.0696424 2.h.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pangan Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 95.68004 2.i.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100 2.i.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 97.617351 2.i.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. 4.8926551 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Capaian 2.i.4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 0 2.i.5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Tersedianya tanah untuk masyarakat 0 2.i.6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 0 2.j.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota 55.87 2.j.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 63.500023 2.j.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanterhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 25 2.k.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perekaman KTP elektronik 99.999675 2.k.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 58.242353 2.k.1.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepemilikan akta kelahiran 91.359312 2.k.1.4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Perangkat Daerahyang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 72.881356 2.l.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan masyarakat dan desa Persentase pengentasan desa tertinggal 100 2.l.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan masyarakat dan desa Persentase peningkatan status desa mandiri 41.860465 2.m.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pengendalian penduduk dan keluarga berencana TFR (Angka Kelahiran Total) 1.84 2.m.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 75.570052 2.m.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 4.8528049 2.n.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Perhubungan Rasio konektivitas kabupaten/kota 0.4 2.n.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Perhubungan Kinerja lalu lintas kabupaten/kota 0.35 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Capaian 2.o.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 2.o.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100 2.o.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 2.p.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Koperasi, usaha kecil dan menengah Meningkatnya Koperasi yangberkualitas 6.0402685 2.p.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Koperasi, usaha kecil dan menengah Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 4.0156693 2.q Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota -11.50746 2.r.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0.0194772 2.r.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 1.1490255 2.r.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan prestasi olahraga 37 2.s.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Statistik Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100 2.s.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Statistik Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100 2.t Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Persandian Tingkat keamanan informasi pemerintah 93.953488 2.u Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kebudayaan Terlestarikannya Cagar Budaya 0 2.v.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 69.34 2.v.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 52.7 2.w.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) 100 2.w.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kearsipan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 100 3.a Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) 101.45655 3.b.1 Urusan Pilihan Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 19.955477 3.b.2 Urusan Pilihan Pariwisata Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 19.939557 3.b.3 Urusan Pilihan Pariwisata Tingkat hunian akomodasi 96.608948 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Capaian 3.b.4 Urusan Pilihan Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 1.5606476 3.b.5 Urusan Pilihan Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 15.298588 3.c.1 Urusan Pilihan Pertanian Produktivitaspertanian per hektar per tahunProduktivitaspertanian per tahun 493.72664 3.c.2 Urusan Pilihan Pertanian Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota -30.78286 3.d Urusan Pilihan Kehutanan 100 3.e Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 0 3.f.1 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 100 3.f.2 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase kinerja realisasi pupuk 47.513268 3.f.3 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku; 100 3.g.1 Urusan Pilihan Perindustrian Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota 22.509703 3.g.2 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 146.58 3.g.3 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 5.0719823 3.g.4 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 0 3.g.5 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota 100 3.g.6 Urusan Pilihan Perindustrian Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 100 3.h Urusan Pilihan Transmigrasi Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota 100 4.a.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan 8.5910318 4.a.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Rasio PAD 54.293216 4.a.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 4.a.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3 4.a.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) 62.232102 4.a.6 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Opini Laporan Keuangan 10 4.b.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.yang ditandatangani pada kuartal pertama 0 4.b.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 35.811543 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Capaian 4.b.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 25.708 4.b.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 22.454442 4.c.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 79.275591 4.c.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 22.771654 4.c.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 100 4.d.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 13.481535 4.d.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 24.00089 4.d.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan Manajemen Aset 4 4.d.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya 10.021277 4.e.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Transparansi dan Partisipasi Publik Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units); 95.841377 4.e.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Transparansi dan Partisipasi Publik Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information 100 Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Tangerang yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut: a) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota b) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota c) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee d) Tersedianya tanah untuk Masyarakat e) Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi f) Terlestarikannya Cagar Budaya g) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota h) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait i) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.yang ditandatangani pada kuartal pertama IKK tersebut diatas tidak ada datanya karena bukan Kewenangan pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan untuk IKK Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama, akan ditindaklanjuti pada tahun 2026. 2.1.6 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut. maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kabupaten Tangerang meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju Good Governance dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tabel di bawah ini merupakan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang. Tabel 2.46 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM 98.53% 1 . Pendidikan Anak Usia Dini 97.75% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Harus Dilayani 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 89816 89816 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 17.75% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 88.74% 1 . Angka partisipasi sekolah % 100 72.07 27.93 72.07% 2 . Angka partisipasi murni % 72.07 33.65 38.42 46.69% 3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B % 54.64 49.02 5.62 89.71% 4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) % 57.96 55.01 2.95 94.91% 5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD % 0.13 0.19 -0.06 100.00% 6 . Kecukupan formasi guru ASN % 6.98 6.98 0 100.00% 7 . Indeks distribusi guru % 0.21 0.2 0.01 95.24% 8 . Proporsi PTK bersertifikat % 23.8 32.4 -8.6 100.00% 9 . Proporsi PTK penggerak* % 0.09 0.18 -0.09 100.00% 2 . Pendidikan Dasar 99.82% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 516997 516997 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 19.82% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 99.10% SD (2024) 98.50% 1 . Angka partisipasi kasar % 100 104.12 -4.12 100.00% 2 . Angka partisipasi sekolah % 100 99.39 0.61 99.39% 3 . Kemampuan literasi Nilai 60.06 66.56 -6.5 100.00% 4 . Kemampuan numerasi Nilai 47.87 60.83 -12.96 100.00% 5 . Perbedaan skor literasi Nilai 3.06 3.78 -0.72 100.00% 6 . Perbedaan skor numerasi Nilai 1.65 1.51 0.14 91.52% 7 . Indeks iklim keamanan Nilai 68.95 72.26 -3.31 100.00% 8 . Indeks iklim kebhinekaan Nilai 67.04 70.7 -3.66 100.00% 9 . Indeks iklim inklusivitas Nilai 55.17 54.46 0.71 98.71% 10 . Kecukupan formasi guru ASN % 27.5 6.98 20.52 100.00% 11 . Indeks distribusi guru % 0.33 0.3 0.03 90.91% 12 . Proporsi PTK bersertifikat % 86.55 27.16 59.39 100.00% 13 . Proporsi PTK penggerak* % 24.4 63.95 -39.55 100.00% SMP (2024) 99.70% 1 . Angka partisipasi kasar % 100 106.93 -6.93 100.00% 2 . Angka partisipasi sekolah % 100 97.49 2.51 97.49% 3 . Kemampuan literasi Nilai 56.12 60.18 -4.06 100.00% 4 . Kemampuan numerasi Nilai 40.04 55.34 -15.3 100.00% 5 . Perbedaan skor literasi Nilai 4 6.26 -2.26 100.00% 6 . Perbedaan skor numerasi Nilai 1.45 3.13 -1.68 100.00% 7 . Indeks iklim keamanan Nilai 64.86 65.07 -0.21 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 8 . Indeks iklim kebhinekaan Nilai 63.41 68.54 -5.13 100.00% 9 . Indeks iklim inklusivitas Nilai 54.58 53.84 0.74 98.64% 10 . Kecukupan formasi guru ASN % 43 5.12 37.88 100.00% 11 . Indeks distribusi guru % 0.28 0.28 0 100.00% 12 . Proporsi PTK bersertifikat % 85.1 29.26 55.84 100.00% 13 . Proporsi PTK penggerak* % 15.2 60.09 -44.89 100.00% 3 . Pendidikan Kesetaraan 98.03% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 16004 16004 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.03% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 90.15% 1 . Angka partisipasi kasar % 100 69.79 30.21 69.79% 2 . Angka partisipasi sekolah % 100 38.85 61.15 38.85% 3 . Kemampuan literasi Nilai 12.87 29.82 -16.95 100.00% 4 . Kemampuan numerasi Nilai 18.93 34.44 -15.51 100.00% 5 . Perbedaan skor literasi Nilai 2.64 1.92 0.72 72.73% 6 . Perbedaan skor numerasi Nilai 1.36 2.09 -0.73 100.00% 7 . Indeks iklim keamanan Nilai 61.41 60.68 0.73 98.81% 8 . Indeks iklim kebhinekaan Nilai 59.52 57.63 1.89 96.82% 9 . Indeks iklim inklusivitas Nilai 53.55 50.83 2.72 94.92% 10 . Kecukupan formasi guru ASN % 0 0 0 100.00% 11 . Indeks distribusi guru % 0 0 0 100.00% 12 . Proporsi PTK bersertifikat % 0 0 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 13 . Proporsi PTK penggerak* % 0 0 0 100.00% KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KESEHATAN TUNTAS UTAMA 99.74% 1 . Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 61053 61053 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) Vaksin 49800 49800 0 100.00% 2 . Tablet tambah darah Tablet 10989540 10989540 0 100.00% (180 tablet x jumlah ibu hamil) 3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan Orang 61053 61053 0 100.00% 4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB Paket 61053 61053 0 100.00% 5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah Paket 61053 61053 0 100.00% 6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin Paket 9158 9158 0 100.00% (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil) 7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV Paket 61053 61053 0 100.00% 8 . Kartu ibu/rekam medis ibu Paket 61053 61053 0 100.00% 9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 61053 61053 0 100.00% 10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 61053 61053 0 100.00% 11 . Gel USG Botol 4070 4070 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil) 12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; Orang 160 160 0 100.00% (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)" 13 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 351 351 0 100.00% (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk) 14 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1472 1472 0 100.00% (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk) 15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian Orang 72 72 0 100.00% 16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 72 72 0 100.00% 17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) Orang 61053 61053 0 100.00% 2 . Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 58410 58410 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Formulir partograf Formulir 58410 58410 0 100.00% 2 . Kartu ibu/rekam medis ibu Paket 58410 58410 0 100.00% 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 58410 58410 0 100.00% (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan) No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 58410 58410 0 100.00% 5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi Orang 160 160 0 100.00% (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan) 6 . Tenaga kesehatan : Bidan Paket 1472 1472 0 100.00% (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk) 7 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 351 351 0 100.00% (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk) 8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian Orang 72 72 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 72 72 0 100.00% 3 . Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 99.63% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 55500 55500 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 19.63% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 98.14% 1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) Vaksin 55500 41028 14472 73.92% 2 . Vitamin K1 injeksi Ampul 55500 55500 0 100.00% 3 . Salep/tetes mata antibiotik Orang 55500 55500 0 100.00% 4 . Formulir bayi baru lahir Formulir 55500 55500 0 100.00% 5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) Formulir 166500 166500 0 100.00% 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 55500 55500 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 72 72 0 100.00% 8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak Orang 160 160 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1438 1438 0 100.00% 10 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 345 345 0 100.00% 11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian Orang 72 72 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Orang 49 49 0 100.00% 13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 64 64 0 100.00% 14 . Kader Kesehatan Orang 6162 6162 0 100.00% 4 . Pelayanan Kesehatan Balita 98.73% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 284085 284085 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.73% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 93.63% 1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku Dokumen 284085 284085 0 100.00% 2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) Formulir 284085 284085 0 100.00% 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Orang 284085 284085 0 100.00% 4 . Vitamin A Biru Kapsul 284085 284085 0 100.00% (sesuai standar 6-11 bulan) 5 . Vitamin A Merah Kapsul 284085 284085 0 100.00% (sesuai standar 12-59 bulan) 6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG Vaksin 56590 56590 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes Vaksin 225456 225456 0 100.00% 8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV Vaksin 112728 82785 29943 73.44% 9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib Vaksin 169092 78496 90596 46.42% 10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella Vaksin 56364 56364 0 100.00% 11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib Vaksin 68867 31969 36898 46.42% 12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella Vaksin 68867 68867 0 100.00% 13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) Unit 284085 284085 0 100.00% 14 . Peralatan Anafilaktik Paket 284085 284085 0 100.00% 15 . Formula Terapi Gizi Buruk Paket 72 72 0 100.00% 16 . Tenaga medis : Dokter Orang 158 158 0 100.00% 17 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1198 1198 0 100.00% 18 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 309 309 0 100.00% 19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 86 86 0 100.00% 20 . Guru PAUD Orang 1926 1926 0 100.00% 21 . Kader Kesehatan Orang 10422 10422 0 100.00% 5 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 556948 556948 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku Buku 445558 445558 0 100.00% (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren) 2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan Buku 445558 445558 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja) 3 . Kuesioner skrining kesehatan Dokumen 445558 445558 0 100.00% (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar) 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah Formulir 445558 445558 0 100.00% (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren) 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah Formulir 445558 445558 0 100.00% (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas) 6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7- 9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah Tablet 133259 133259 0 100.00% (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota) 7 . Alat Pemeriksaan Hb Alat 44 44 0 100.00% (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat) 8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 Strip 44 44 0 100.00% (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat) 9 . Media promosi kesehatan Paket 44 44 0 100.00% (Media khusus remaja sehat) No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Vaksin 266664 266664 0 100.00% (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara) 11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi Orang 263 263 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1454 1454 0 100.00% 13 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 363 363 0 100.00% 14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 76 76 0 100.00% 15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian Orang 72 72 0 100.00% 16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 75 75 0 100.00% 17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru Orang 3923 3923 0 100.00% 18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor Orang 10726 10726 0 100.00% 6 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 98.56% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 2246044 2246044 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.56% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 92.82% 1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 49 49 0 100.00% 2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) Unit 274 274 0 100.00% 3 . Alat : Tensimeter Unit 44 44 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 4 . Alat : Glukometer Unit 44 44 0 100.00% 5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb Unit 44 44 0 100.00% 6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol Unit 2246044 2246044 0 100.00% 7 . Alat : KIT IVA Tes Unit 44 21 23 47.73% 8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb Unit 21027 21027 0 100.00% 9 . Kit Opthalmologi Komunitas Unit 44 44 0 100.00% 10 . Kuesioner PUMA Dokumen 44 44 0 100.00% (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK) 11 . Alat Pelayanan KB Unit 88 88 0 100.00% 12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Dokumen 44 44 0 100.00% 13 . Vaksin Tetanus Difteri (td) Ampul 92599 14676 77923 15.85% 14 . Tenaga medis : Dokter Orang 133 133 0 100.00% 15 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 731 731 0 100.00% 16 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 305 305 0 100.00% 17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 86 86 0 100.00% 18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 56 56 0 100.00% 19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu Orang 173 173 0 100.00% 7 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 192092 192092 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter Paket 44 44 0 100.00% 2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah Paket 44 44 0 100.00% 3 . Alat pemeriksaan kolesterol Paket 44 44 0 100.00% 4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol Paket 192092 192092 0 100.00% 5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel) Paket 152073 152073 0 100.00% 6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya Buku 152073 152073 0 100.00% 7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 44 44 0 100.00% 8 . Tenaga medis : Dokter Orang 155 155 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 1440 1440 0 100.00% 10 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 356 356 0 100.00% 11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 76 76 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 69 69 0 100.00% 13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu Orang 987 987 0 100.00% 8 . Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 729628 729628 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Paket 130 130 0 100.00% (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2) 2 . Obat Hipertensi Paket 729628 729628 0 100.00% 3 . Tensimeter Unit 44 44 0 100.00% (mengukur tekanan darah) 4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) Aplikasi 44 44 0 100.00% 5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 230 230 0 100.00% (peningkatan pengetahuan masyarakat) 6 . Tenaga medis : Dokter Orang 129 129 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 703 703 0 100.00% 8 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 296 296 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 44 44 0 100.00% 10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Orang 44 44 0 100.00% 11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian Orang 44 44 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 56 56 0 100.00% 9 . Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 43632 43632 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Obat Diabetes Melitus Paket 43632 43632 0 100.00% 2 . Fotometer atau Glukometer Unit 44 44 0 100.00% (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan) 3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet Unit 43632 43632 0 100.00% 4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) Formulir 44 44 0 100.00% 5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 528 528 0 100.00% (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular) 6 . Tenaga medis : Dokter Orang 128 128 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 684 684 0 100.00% 8 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 295 295 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian Orang 44 44 0 100.00% 10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 53 53 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 65 65 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Orang 44 44 0 100.00% 10 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 4255 4255 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) Buku 88 88 0 100.00% bentuk fisik atau elektronik) 2 . Penyediaan Psikofarmaka Jenus 4255 4255 0 100.00% (pengobatan/medikasi) 3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi Formulir 4255 4255 0 100.00% (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver) 4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan Formulir 100 100 0 100.00% (pencatatan dan pelaporan) 5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Media 271 271 0 100.00% 6 . Tenaga kesehatan : Dokter Orang 44 44 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa Orang 44 44 0 100.00% (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih) 8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. Orang 44 44 0 100.00% 9 . Tenaga profesional lainnya Orang 6 6 0 100.00% 11 . Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 48636 48636 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 46 46 0 100.00% 2 . Reagen Zn TB Kit 608 608 0 100.00% 3 . Masker bedah dan Masker N95 Paket 2455 2455 0 100.00% 4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering Paket 97272 97272 0 100.00% 5 . Katrid tes cepat molekuler Test 38908 38908 0 100.00% 6 . Formulir pencatatan dan pelaporan Dokumen 48636 48636 0 100.00% 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumen 46 46 0 100.00% 8 . Tuberkulin Vial 1042 1042 0 100.00% 9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru Orang 46 46 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 10 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 46 46 0 100.00% 11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian Orang 46 46 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang 44 44 0 100.00% 13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) Orang 46 46 0 100.00% 14 . Tenaga kesehatan : Radiografer Orang 2 2 0 100.00% 15 . Kader Kesehatan Orang 44 44 0 100.00% 12 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 82235 82235 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 46 46 0 100.00% 2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama Test 82235 82235 0 100.00% 3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai Paket 82235 82235 0 100.00% 4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK Paket 82235 82235 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin Orang 46 46 0 100.00% 6 . Tenaga kesehatan : Bidan Orang 46 46 0 100.00% 7 . Tenaga kesehatan : Perawat Orang 46 46 0 100.00% 8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) Orang 46 46 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat Orang 44 44 0 100.00% 10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan Orang 44 44 0 100.00% KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS PARIPURNA 100.00% 1 . Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 2594448 2594448 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% JARINGAN PERPIPAAN 1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM Rumah Tangga 648612 648612 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau Rumah Tangga 648612 648612 0 100.00% BUKAN JARINGAN PERPIPAAN 3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM Rumah Tangga 5642 5642 0 100.00% 4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau Rumah Tangga 5642 5642 0 100.00% 2 . Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 24284 32244 -7960 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik Rumah Tangga 3471 3471 0 100.00% 2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T Rumah Tangga 2600 4590 -1990 100.00% 3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar Rumah Tangga 3471 3471 0 100.00% KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS PARIPURNA 100.00% 1 . Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.00% Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) 3603 Download SK Yang Telah Di Upload 3603- 20250110083306Surat BPBD ke 1.pdf PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) -80% 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 40 40 0 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) -20% 20.00% B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100.00% 1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rumah 10 10 0 100.00% 2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana Rumah 0 0 0 100.00% 3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana Rumah 0 0 0 100.00% 4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Rumah 0 0 0 100.00% 2 . Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -100% 100.00% Ada Relokasi Program Pemerintah 3603 PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) -80% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 0 0 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) -20% 20.00% B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100.00% 1.PENDATAAN FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DOWNLOAD 100 FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DOWNLOAD 100 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DOWNLOAD 100 FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DOWNLOAD 100 FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD 100 FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA) DOWNLOAD 100 FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD 100 FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DOWNLOAD 100 FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DOWNLOAD 100 FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DOWNLOAD 100 FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DOWNLOAD 100 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD 100 FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA) DOWNLOAD 100 FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD 100 2.PERHITUNGAN FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DOWNLOAD 100 FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA : DOWNLOAD 100 FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA : DOWNLOAD 100 FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD 100 FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DOWNLOAD 100 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA : DOWNLOAD 100 FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA : DOWNLOAD 100 FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DOWNLOAD 100 3.PERENCANAAN FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA : DOWNLOAD 100 FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA : DOWNLOAD 100 FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA : DOWNLOAD 100 FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA : DOWNLOAD 100 No Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian/Output Total Pencapaian KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM 100.00% 1 . Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) -80% 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 350 350 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) -20% 20.00% B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100.00% 1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada Unit 1710 1710 0 100.00% (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional) 2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* Dokumen 19 19 0 100.00% (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat- tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) Data Dukung : 3603-20241016013147SOP Satpol PP.pdf Status : Approved 3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** Orang 447 447 0 100.00% (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas) No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal Dokumen 1 1 0 100.00% Data Dukung : 3603-20241115091515Standar Pelayanan.pdf Status : Approved 5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil Orang 0 0 0 100.00% (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan Orang 0 0 0 100.00% (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN 100.00% 1 . Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) -80% 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 103092 103092 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) -20% 20.00% B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase 1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana Dokumen 1 1 0 100.00% (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) Data Dukung : 3603-20240930015645LAMPIRAN RPB Kabupaten Tangerang Final EDIT 2 BAGHUK 0792023.docx Status : Approved 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana` Orang 7705 7705 0 100.00% 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Orang 150 150 0 100.00% (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) 4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana Unit 60 60 0 100.00% 2 . Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) -80% 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 590 590 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) -20% 20.00% B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100.00% 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana Unit 151 151 0 100.00% (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll) 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) Orang 590 590 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) 3 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) 100.00% Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) -80% 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 25000 25000 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) -20% 20.00% B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100.00% 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Posko 1 1 0 100.00% (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana Orang 25000 25000 0 100.00% (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) 3 . Melakukan respon cepat darurat bencana Dokumen 1 1 0 100.00% (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas Layanan 0 0 0 100.00% (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) 5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana Layanan 5 5 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR 100.00% 1 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) -80% 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 3000 3000 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) -20% 20.00% B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI 100.00% 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi Layanan 250 250 0 100.00% (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi Dokumen 3 3 0 100.00% (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.) Data Dukung : 3603-20240704032832SOP Kedaruratan dan Logistik.zip Status : Approved 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran Unit 562 562 0 100.00% (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.) 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia Orang 200 200 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) 5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran Layanan 250 250 0 100.00% (korban jiwa langsung) 6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran Layanan 250 250 0 100.00% (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) A Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM SATUAN Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM 100.00% 1 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 145 145 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Layanan data dan pengaduan Orang 145 145 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 2 . Penyediaan permakanan Orang 145 145 0 100.00% (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) 3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat Orang 5 5 0 100.00% (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar) 4 . Penyediaan sandang Orang 25 25 0 100.00% (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 5 . Penyediaan alat bantu Orang 110 110 0 100.00% (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan Orang 145 145 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 145 145 0 100.00% bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar Orang 145 145 0 100.00% (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 11 11 0 100.00% 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 145 145 0 100.00% (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga Orang 5 5 0 100.00% (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi) 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 5 5 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) 13 . Layanan rujukan Orang 25 25 0 100.00% (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) 2 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 125 125 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Layanan data dan pengaduan Orang 125 125 0 100.00% layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat Orang 4 4 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar) 3 . Penyediaan permakanan Orang 125 125 0 100.00% (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) 4 . Penyediaan sandang Orang 100 100 0 100.00% (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan Orang 125 125 0 100.00% (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 125 125 0 100.00% bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar Orang 125 125 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 12 12 0 100.00% 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 125 125 0 100.00% (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga Orang 9 9 0 100.00% (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi) 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 7 7 0 100.00% (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) 12 . Layanan rujukan Orang 1 1 0 100.00% (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) 3 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 125 125 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Layanan data dan pengaduan Orang 125 125 0 100.00% layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat Orang 2 2 0 100.00% (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar) 3 . Penyediaan permakanan Orang 125 125 0 100.00% (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) 4 . Penyediaan sandang Orang 100 100 0 100.00% (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 5 . Penyediaan alat bantu Orang 50 50 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan Orang 125 125 0 100.00% (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 125 125 0 100.00% bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar Orang 125 125 0 100.00% (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK Orang 20 20 0 100.00% 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 125 125 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga Orang 5 5 0 100.00% (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi) 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 5 5 0 100.00% (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) 13 . Layanan rujukan Orang 3 3 0 100.00% (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 110 110 0 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Layanan data dan pengaduan Orang 110 110 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat Orang 5 5 0 100.00% layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis 3 . Penyediaan permakanan Orang 110 110 0 100.00% (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) 4 . Penyediaan sandang Orang 25 25 0 100.00% (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan Orang 110 110 0 100.00% (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 110 110 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis Orang 110 110 0 100.00% (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan Orang 10 10 0 100.00% 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 110 110 0 100.00% (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga Orang 100 100 0 100.00% (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi) 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 100 100 0 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) 12 . Layanan rujukan Orang 1 1 0 100.00% (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) 5 . Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 80.00% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : Orang 900 914 -14 100.00% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00% B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi 100.00% 1 . Penyediaan permakanan Orang 900 914 -14 100.00% (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan) 2 . Penyediaan sandang Orang 600 644 -44 100.00% No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Target Realisasi Selisih Persentase (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan) 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 3 3 0 100.00% (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan) 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 20 20 0 100.00% (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.) 5 . Pelayanan dukungan Psikososial Orang 20 20 0 100.00% (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.) https://spm.bangda.kemendagri.go.id 2.1.7 PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memainkan peranan yang penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD disamping pajak dan retribusi, sehingga pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang serius dan profesional berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi: transparency, accountability, responsibility, independency, fairness. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang memiliki 5 (Lima) Badan Usaha Milik Daerah yaitu;
5. 1.PDAM TIRTA KERTA RAHARJA Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (PERUMDAM TKR) pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10/Huk/1976 tanggal 13 April 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Kabupaten Tangerang, yang beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Maksud pendirian PERUMDAM TKR yaitu melaksanakan Penyelenggaraan SPAM bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Pendirian PERUMDAM TKR bertujuan untuk: a) Menyediakan Air Minum bagi masyarakat, khususnya di Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; b) Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; c) Tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pemerintah Daerah, PERUMDAM TKR dan masyarakat; d) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah melalui dividen; dan e) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
6. 2.PD. PASAR NIAGA KERTA RAHARJA Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, didirikan dengan Perda No 25Tahun 2004, tertanggal 14 Juli 2004, yang telah diperbaharui dengan Perda No 03 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Perda No 25 Tahun 2004 dan Perda No 17 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua Perda No. 25 Tahun 2004 dan beroperasi pada tahun
7. 2005.Dalam perjalanannya pengelolaan PD Pasar tidaklah mudah, karena dalam transisi peralihan system pengelolaan pasar dari Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (KUPT) ke sistem Perusahaan sangat berbeda. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, adalah sebagai berikut; a) Membangun, memelihara dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya; c) Memberikan dukungan dan kontribusi dalam mendukung kebijakan serta program Pemerintah Daerah dibidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, perlindungan konsumen serta bidang terkait lainnya; d) Membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah; e) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar; f) Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan asset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktifitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan g) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. 3.PT. MITRA KERTA RAHARJA PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda) pada awalnya berbadan hukum Perseroan Terbatas yang merupakan Holding Company yang didirikan dengan dasar hukum Perda Kab. Tangerang No. 19 tahun 2006 tentang pendirian PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda). PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda) didirikan berdasarkan akta notaris di Tangerang Nomor 14 tanggal 11 September 2007. Akte pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan SK. No: AHU - 01866-AH.01.0l tanggal 5 Januari 2008. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2019 yang merubah nomenklatur dari Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan sesuai Perda Kab. Tangerang No. 10 tahun 2019 melakukan usaha di bidang agrobisnis dan jasa parkir, farmasi, kepelabuhan, keuangan, dan permodalan, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, bandara dan dermaga, multimedia, pasar, air bersih, pengelolaan air limbah, perbengkelan, persampahan, jasa konstruksi, pariwisata, perparkiran, pengelolaan jalan tol dan periklanan.
9. 4.PT. LKM ARTHA RAHARJA PT LKM Artha Kertaraharja (Perseroda) Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan 10 Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 04 Tahun 2015 tentang "Perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas", berdiri tahun 2015 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 Tanggal 21 Desember 2015 yang diaktakan oleh Notaris Syahruddin, SH. di wilayah Pandeglang, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU- 2473998.AH.01.01. Tahun 2015, pada Perda No 8 Tahun 2019, terdapat perubahan badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang diaktekan dalam akta notaris No. 10 tanggal 30 Juli 2020 oleh Notaris Nur Aziz Hakim, SH, MM, MKn. di Tangerang serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0054385.AH.01.02. tahun 2020. Tujuan dari Pendirian PT. LKM. Artha Kerta Raharja adalah; a) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; b) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; c) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir; d) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; e) Meningkatkan kualitas pengelolaan investasi Daerah; f) Mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan g) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membanti penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memajukar kesejahteraan masyarakat.
10. 5.PD. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kerta Raharja didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan telah mendapat izin operasional dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/3/Kep.GBI/DpG/2008, tanggal 22 Januari 2008 serta mulai melaksanakan kegiatan operasional sejak tanggal 08 Februari 2008. Berdasarkan pendiriannya PD. BPR Kerta Raharja merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan penggerak serta pendorong laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan. PD. BPR Kerta Raharja berkedudukan di Jalan Raya Serang KM. 15 No. 1 Cikupa Kabupaten Tangerang dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Tujuan dari Pendirian PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG adalah; a) Membantu mendiring pertumbuhan ekonomi kerakyatan; b) Membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraa masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan; c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabel 2.47 Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan BUMD STATUS AUDITED KEUANGAN PERMODALAN Perumda Air Minum Tirta Kertaraharja Sehat Akuntan Publik Pemda Kab. Tangerang : 36% Independen Pemerintah Pusat : 3% Karsono Soewito Lainnya : 61% Perumda Pasar Niaga Kertaraharja Sehat Akuntan Publik Pemda Kab. Tangerang : Independen Rp. 21,173,385,042,- (100%)Sukardi Hasan & Rekan Perseroda Lembaga Keuangan Mikro Artha Kertaraharja Sehat Akuntan Publik Pemda Kab. Tangerang : 76,57% Independen Pemprov. Banten : 11,12% Anderson & Partner Pemprov Jawa Barat : 12,31% Perseroda Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja Gemilang Sehat Akuntan Publik Pemda Kab. Tangerang : 79,34% Independen Pemprov. Banten : 20% Sabar Dan Publik Pemprov Jawa Barat : 0,24% Bank BJB : 0,42% Perseroda Mitra Kertaraharja Sehat Akuntan Publik Pemda Kab.Tangerang : (53%) Independen Swasta: (47%)Sukardi Hasan & Rekan 2.1.8 KERJASAMA DAERAH Kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pemerintah kota- kota lain di dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu kebutuhan, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terus berkembang, baik jumlah mitra kerjasama maupun kualitas program dan kegiatan kerjasama dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Tangerang sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan. Di dalam negeri maupun di luar negeri adalah Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang baik dengan lembaga/instansi sebagai berikut: Tabel 2.48 Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 NO SUBJEK JUDUL NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN TANGGAL PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN MITRA KERJA SAMA OPD KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) TW I 1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU KERJASAMA PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK B/0004.4.7.1/4460 - TAPEM/MOU/2024 100.3.7.1/KB.06/T APEM/2024 04/03/2024 PELAYANAN PUBLIK 5 TAHUN TW II 1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH 100.3.7/12/KS-K B/000.4.7.2/6979- TAPEM 26-042024 PELAYANAN PUBLIK 5 TAHUN 2 DINAS KOPRASI, USAHA KECIL MENENGAH,TENA GA KERJA,DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PEMUKIMAN LAGADING KAWASAN 100.3.7.1/13/KS- PKS B/000.4.7.2/6980- TAPEM 26-04-2024 PEMBANGUNAN DAERAH 5 TAHUN NO SUBJEK JUDUL NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN TANGGAL PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN MITRA KERJA SAMA OPD PROPINSI SULAWESI TENGAH TRANSMIGRASI PITU RIASE KECAMATAN PITU REASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN 3 TW III TW IV 1 PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN KERJASAMA ANTAR DAERAH 100.3.7.1/422- Bag.Tapem/2024 B/000.4.7.2/12604 - Bag.Tapem/XI/202 4 18/11/24 KERJASAMA ANTAR DAERAH 5 TAHUN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TW I 1 SEKOLAH TINNGI ILMU KESEHATAN MAYAPADA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 417.1/4213- Tapem/MOU/2024 001/STIKES- M/PKS/ll/2024 02/19/2024 PENDIDIKAN 2 TAHUN 2 UNIVERSITAS GAJAH MADA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI B/000.4.7.1/4469- TAPEM/MOU/2024 2956/UNI.P/HK.08. 00/2024 03/05/24 PENDIDIKAN 5 TAHUN 3 PT TANGGUH ARSHAKA INDONESIA DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAM KABUPATEN TANGERANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA 418.4/3894- TAPEM/PKS/2024 01/PK-TAI/I/2024 24-01-2024 LIMBAH DOMESTIK 2 TAHUN 4 FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN KEFARMASIAN DAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 417.1/4057- TAPEM/PKS/2024 002/PKS-FIKES- UPH/II/2024 07/02/24 3 TAHUN TW II 1 PT LAUTAN AIR INDONESIA PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAANTAN GGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.1/9148/ V/Tapem/2024 033/Perj.Leg.LAI/V /2024 31/05/24 TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN 2 TAHUN 2 YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA PENYELENGGARAA N PENANGULANGAN BENCANA 249/KUAT/UrbanJ KT/VI/2024 B/000.4.7.2/9452- Tapem/Mou/2024 21/06/24 PENYELENGGARAA N PENANGGULANGAN BENCANA DI kABUPATEN tANGERANG 5 TAHUN 3 PT.INDAH KAPUK DAUA TBK PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.1/9516- TAPEM/VI/2024 001/MoU/PIK2- PEMKAB.TGR/VI/2 024 26/06/24 PEMBANGUNAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNAGAN PERUSAHAAN 2 TAHUN NO SUBJEK JUDUL NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN TANGGAL PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN MITRA KERJA SAMA OPD 4 PT LAUTAN AIR INDONESIA DINAS PERUMAHAN,P EMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK LUMPUR TINJA B/000.4.7.2/9149/ V/2024 034/Perj.Leg.LAI/V /2024 31/05/24 LIMBAH 2 TAHUN 5 PT. Pantai Indah Kapuk Dua TBK Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tangerang B/00.4.7.2/9517- TAPEM/VI/2024 003/PKS/PIK2- DINKES/VI/2024 26/06/24 Pencegahan Penurunan Stunting 5 Tahun TW III 1 PT BALMER LAWRIE INDONESIA PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAN DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.1/10029 -Tapem/VII/2024 01/BLI- HSE/MOU/VII/202 4 15/07/2024 TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAN 2 TAHUN 2 PT MULYA ROHIMAH RAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAN DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.1/10628 -TAPEM/VIII/2024 056/MRR/VIII/202 4 20/08/2024 LIMBAH DOMESTIK 2 TAHUN 3 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA)Tbk PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PEMANFAATAN PRODUK, JASA DAN LAYANAN PERBANKAN DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.1/10690 -Tapem/VIII/2024 008/MOU/DIR- BB/VIII/2024 08/23/2024 LAYANAN PERBANKAN 3 TAHUN 4 PT PLN INDONESIA POWER UBP BANTEN 3 LONTAR PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAN (TJSL) DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.1/10999 -TAPEM/MoU/2024 0008.MoU/LIT.00.0 4/PLNIP150000/20 24 05/09/24 TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAN 5 TAHUN 5 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI B/000.4.7.1/10410 -TAPEM/VIII/2024 010/MOU- APT/UTA'45/VIII/2 4 05-08-2024 PENDIDIKAN 2 TAHUN 6 SEKOLAH TINNGI ILMU KESEHATAN BANTEN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI B/000.4.7.1/10373 -TAPEM/VIII/2024 023/MOU/043231 01-08-2024 PENDIDIKAN 2 TAHUN 7 UNIVERSITAS YARSI PRATAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI B/000.4.7.2//1087 8-TAPEM/IX/2024 089/MOU- YUP/IX/2024 03-09-2024 PENDIDIKAN 5 TAHUN 8 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG DINAS PEMUDA,OLAH RAGA,KEBUDA YAAN, DAN PARAWISATA KABUPATEN TANGERANG PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA PARAWISATA MELALUI PROGRAM REFORMA AGRARIA 016/SKB- 36.03.NT/VII/2024 B/000.4.7.2/10313 -TAPEM/VII/2024 31-07-2024 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( REFORMA AGRARIA) 5 TAHUN NO SUBJEK JUDUL NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN TANGGAL PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN MITRA KERJA SAMA OPD 9 PT.INDAH KAPUK DUA Tbk DINAS PERUMAHAN,P EMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI BERKUALITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN DESA OPEN DEFECATION FREE (ODF) DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.2/10300 -Tapem/VIII/2024 055/PKS/PIK2- PERKIM/2024 30-07-2024 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SANITASI DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 1 TAHUN 10 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANTEN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN,PENDIDI KAN,PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT B/000.4.7.2/10374 -TAPEM/VIII/2024 024/MOA/043231/ VIII/2024 01-08-2024 PENDIDIKAN 5 TAHUN 11 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA DATA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) B/000.4.7.2/10705 -TAPEM/VIII/2024 020/SKB- HP.03/VIII/2024 26-08-2024 PENGINTEGRASIN DATA PAJAK 5 TAHUN 12 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk KANTOR CABANG KABUPATEN TANGERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG LAYANAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.2/10630 -Tapem/VIII/2024 038/PKS- KTA/2024 20-08-2024 LAYANAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK 5 TAHUN 13 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.2/10411 -TAPEM/VIII/2024 0II/PKS;APT/UTA'4 5/VIII/24 05-08-2024 PENDIDIKAN 5 TAHUN 14 PT MULYA ROHIMA RAYA DINAS PERUMAHAN,P EMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK B/000.4.7.2/10629 -TAPEM/VIII/2024 57/MRR/VIII/2024 20-08-2024 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 2 TAHUN 15 FAKULTAS TEKNOBIOLOGI UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DI KABUPATEN TANGERANG B/000.4.7.2/11528 -Tapem/IX/2024 1050/III/D-FTb- KJS.10.03/09/202 4 30-09-2024 PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DI KABUPATEN TANGERANG 1 TAHUN TW IV 1 BADAN PENYELENGGARA AN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG TIGARAKSA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG PENYELENGGARAA N JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE B/000.4.7.2/14730 -Tapem/XII/2024 282/KTR/IV- 07/1224 17/12/24 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 1 TAHUN KERJA SAMA/SINERGI DENGAN PEMERINTAH PUSAT (K/L) TW I TW II TW III NO SUBJEK JUDUL NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN TANGGAL PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN MITRA KERJA SAMA OPD 1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG NK 12 /D.4.3/08/2024 B/100.2.2/1003/VI II/Bappeda/2024 28-08-2024 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH 2 TAHUN 2 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG NDA 52/D.4.3/08/2024 B/100.2.2/1003.1/ VIII/Bappeda/2024 28-08-2024 PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI 2 TAHUN TW IV Tabel 2.49 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pihak Ketiga dalam Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2024 NO JENIS BANTUAN NAMA PERUSAHAAN 1 Pemberian Makanan tambahan dan Vitamin serta Penyuluhan Kesehatan Balita & Ibu Hamil tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kampung Tegal Muri, Balaraja PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR 2 Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Desember 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 3 Peningkatan Layanan Kesehatan Puskesmas Salembaran Jaya PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 4 Penanaman Pohong Mangrove Di Tangerang Mangrove Center Tanjung Pasir PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 5 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 6 BEDAH RUMAH WRGA KURANG MAMPU PT. Charoen Pokphand Indonesia 7 Turnamen Sepak Bola "PIK 2 CUP" 2022 di Kecamatan Teluknaga - Kosambi PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 8 Penyediaan Akses Jaringan Transportasi Pemukiman Bagi Masyarakat Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 9 Pemberian 390 Pcs Galon Si Melon Sebagai Pelengkap Air Minum Si Melon PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 10 Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Desember 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 11 Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Desember 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 12 Perayaan Bulan Bahasa Bersama Kak Rara PT. KUKUH MANDIRI LESTARI NO JENIS BANTUAN NAMA PERUSAHAAN 13 Budidaya Ikan Kali Jaya PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 14 Lembaga Pelatihan Kerja Citra Kirana PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 15 Pemberian 100 Pcs Sabun Bayi Untuk Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 16 Penyuluhan Perbaikan Gizi Pada Ibu Hamil Dan Balita Periode Mei-Desember 2024 (Pendampingan Csr) PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 17 Budidaya Ikan Lele Salembaran Jaya PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 18 Budidaya Hewan Unggas Bersama Kelompok Fim Farm PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 19 Support Hut Pemkab Dalam Rangka Mendukung Umkm Lokal PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 20 Budidaya Ikan Ketapang Bersama Kube Ki Dalang PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 21 Kampung Adidaya Desa Wisata Kampung Melayu Barat PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 22 Bantuan Sarana Sanitasi 8 Unit Toilet Komunal PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 23 Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode November 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 24 Balai Latihan Kerja Tahap 1, 2, & 3 Di Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 25 Pembuatan Green House Anggur Desa Salembaran Jati PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 26 Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode November 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 27 Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Oktober 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 28 Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode November 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 29 Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Oktober 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 30 Pembangunan Tugu Perbatasan Kabupaten Tangerang PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 31 Budidaya Ikan Nila Kelompok Tani Desa Salembaran Jati PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 32 Screening dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 33 Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Oktober 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 34 Bantuan Sarana Sanitasi 10 Unit Toilet Komunal PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 35 Pemberian Dana Beasiswa PT Charoen Pokphand Indonesia NO JENIS BANTUAN NAMA PERUSAHAAN 36 Pembangunan (Renovasi) Masjid Jamiaturohmah PT Charoen Pokphand Indonesia 37 Kampung Adidaya Waru Brilliant Desa Bojong Renged PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 38 Bantuan kendaraan bermotor pengangkut sampah dan tong sampah kepada warga masyarakat Kp Bunut Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikupo PT Aetra Air Tangerang 39 Rehabilitasi 2 Unit Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Muara PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 40 Bantuan Fasilitas Sarana Air Bersih Di Desa Muara PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 41 Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Mei 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 42 Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Maret 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 43 Bantuan 71 Unit Sarana Sanitasi Berkualitas Di Desa Muara PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 44 Festival Tabuh Bedug Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 45 Pik 2 Mendistribusikan 21 Ekor Hewan Kurban Untuk Wilayah Kecamatan Kosambi Dan Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 46 Penyediaan Akses Jaringan Transportasi Pemukiman Bagi Masyarakat Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 47 Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Juni 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 48 Rumah Sampah Pantas Gemilang Tahap Iii Di Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 49 Pemberian 7 (Tujuh) Ekor Hewan Kurban PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 50 Penyaluran Dana Csr Untuk Sarana Ibadah (Pembangunan Masjid Jamie Nurul Jihad) PT. Charoen Pokphand Indonesia 51 Kegiatan Penyaluran Dana Csr Untuk Sarana Pendidikan PT. Charoen Pokphand Indonesia 52 Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Mei 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 53 Buka Bersama Ceria Bersama Anak Yatim Piatu Di Pik 2 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 54 Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode April 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 55 Kegiatan Santunan Anak Yatim Di Kecamatan Kosambi Dan Teluknaga Pada Bulan Suci Ramadhan PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 56 Rumah Sampah Pantas Gemilang Tahap Ii Di Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI NO JENIS BANTUAN NAMA PERUSAHAAN 57 Rumah Sampah Pantas Gemilang Tahap I PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 58 Penyuluhan Perbaikan Gizi Pada Ibu Hamil Dan Balita Periode Januari-April 2024 (Pendampingan Csr) PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 59 Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode April 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 60 Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Maret 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 61 Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Maret 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 62 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 63 Penyediaan Akses Jaringan Transportasi Pemukiman Bagi Masyarakat Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 64 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Kosambi PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 65 Penyediaan Akses Jaringan Transportasi Pemukiman Bagi Masyarakat Kecamatan Kosambi & Kecamatan Teluknaga PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 66 Pemberian Sembako Kepada Masyarakat Desa Cangkudu, Sebanyak 1,273 Paket PT Charoen Pokphand Indonesia 67 mkan telur bersama, serentak sebanyak 5,000 butir telur dalam acara HUT Balaraja ke 142, PT Charoen Pokphand Indonesia 68 Bantuan 5 set Pompa dan Selang dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 69 Istifalan Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 70 Bantuan Sosial Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Pakuhaji PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 71 Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Februari 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 72 Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Februari 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 73 Bantuan Kegiatan Kearifan Lokal Desa Tanjung Pasir PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 74 Lembaga Pelatihan Kerja Citra Kirana PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 75 Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Februari 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 76 Taman Baca Cemara di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi Periode Januari 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 77 Mangrove Conservation PT. YKK AP Indonesia 78 Trembesi Planting PT. YKK AP Indonesia NO JENIS BANTUAN NAMA PERUSAHAAN 79 Bank Sampah Partnership PT. YKK AP Indonesia 80 Plastic Campaign (Drop Box Pet) PT. YKK AP Indonesia 81 Lingkungan (Bantuan renovasi, bantuan mesin potong dan fogging) PT. Paramount Enterprise International 82 Kesehatan (Pemeriksaan kesehatan) PT. Paramount Enterprise International 83 Pendidikan (Bantuan sarana dan prasarana sekolah) PT. Paramount Enterprise International 84 Pencegahan dan Pengentasan Stunting PT. Indomarco Prismatama 85 Lingkungan (Waste Recycle, Mangrove) PT. Adis Dimention Footwear 86 Pengembangan Masyarakat (Pembinaan Kelompok Rengginang Senja, Adis Goes To Kp Kosambi, Beasiswa, Kebencanaan) PT. Adis Dimention Footwear 87 Pembangunan Sarana Pendidikan PT. Charoen Pokphand Indonesia 88 Pemberian Air Minum "Si Melon" Periode Januari 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 89 Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" di Kecamatan Teluknaga Periode Januari 2024 PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 90 Bantuan Pagar dan Tiang BRC untuk Desa Pangkalan PT. KUKUH MANDIRI LESTARI 91 Pembangunan Gedung Sarana Belajar - Mengajar Paud Kb Mahbubi Rt/Rw 04/03 Desa Cangkudu PT. Charoen Pokphand Indonesia 2.2 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2.2.1 Evaluasi Terhadap RKPD Tahun 2024 Indikator Makro dalam RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tangerang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Tabel 2.50 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 No Uraian Indikator Makro Satuan Capaian Target 2022 2023 2024 2025 2026 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,47 5,18 5,00 5,11 - 5,25 5,27 - 5,41 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,88 6,94 6,06 7,51 7,2 3 Tingkat Kemiskinan Persen 6,92 6,93 6,55 5,94 5,5 4 Indeks Pembangunan Manusia Poin 75,15 75,56 76,19 73,55 74,1 5 Index Gini Poin 0.282 0,286 0,269 0,28 0,27 Sampai dengan tahun 2025, kondisi ekonomi makro cenderung positif, baik pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif, nilai tukar petani (NTP) bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024 mencapai 5,00 persen cenderung lambat jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,18 persen, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2024 mencapai 4,79 persen jika dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang yang tahun 2024 sebesar 5,00 persen. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2024 sebesar 113.998, 21 (miliar Rp.) lebih besar dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 108.569,83 (miliar Rp.) dari segi Produksi terdapat kenaikan sekitar 5.428,38 (miliar Rp.) dari tahun 2023-2024. Terdapat dua (2) lapangan usaha Kabupaten Tangerang yang mengalami pertumbuhan negative yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan , dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas ditahun 2024. Beberapa sektor PDRB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yaitu : • Konstruksi (5,98%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,94%) • Transportasi dan Pergudangan (6,04%) • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,15%) • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (23,36%) • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (13,23%). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 6,69% pada tahun 2024. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan berlanjutnya Bansos PKH dan BPNT, Bansos dalam rangka penanganan dampak kenaikan harga BBM, Bansos dari Dana Insentif Daerah (DID), berbagai Bansos yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dinilai menjadi penyangga konsumsi masyarakat terutama dengan pendapatan menengah kebawah. Sementara itu, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 13,77% sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Sepanjang tahun 2024, konsumsi Pemerintah tumbuh 3,76% dengan, kinerja yang sangat baik tersebut tercermin dari peran belanja pemerintah di Kabupaten Tangerang yang semakin optimal sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi belanja daerah memberikan multiplier effect bagi perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun konsumsi masyarakat melalui kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlinsos. Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) tercatat tumbuh 3,52% sepanjang tahun 2024. Investasi asing di Kabupaten Tangerang mencapai 12.427.563,95 (juta Rp.) hal ini didorong oleh investasi sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, industri Logam Dasar, industri Alas Kaki. Investasi sektor perumahan seiring pengembangan berbagai proyek properti di Kabupaten Tangerang dengan adanya penetapan 2 Proyek Strategis Nasional di PIK 2 dan BSD serta penetapan BSD menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Dari sisi investasi, kinerja positif didukung investasi swasta masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan di tengah penyelesaian berbagai proyek PSN dan KEK yang terus dipercepat. Beberapa pembangunan PSN yang bersifat strategis dan multiyears seperti Pembangunan Tol Serpong – Balaraja, Proyek Pembagunan Kawasan Pantai Indah Kapuk II di Tangerang dan kawasan township Astra Land di Cikupa Tangerang. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024 berada pada angka 6,06 persen atau sekitar 102.510 orang dengan 64.288 adalah laki-laki dan sekitar 38.222 adalah Perempuan, kategori pengangguran di Kabupaten Tangerang berupa mencari Pekerjaan sebanyak 88.756 orang, mempersiapkan usaha sebanyak 1.067 orang, dan merasa tidak mungkin mendapat Pekerjaan sebanyak 12.687 orang, dari segi Pendidikan jumlah yang paling banyak pengangguran adalah lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 36.391 orang atau sekitar 35 persen dari angka pengangguran, sampai dengan bulan April 2025 angka pengangguran mengikuti angka 6,06 persen. Angka pengangguran cenderung menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 6,94 persen. Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,55 persen, sedangkan angka kemiskinan tahun 2025 dari BPS belum rilis untuk Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang sekitar 266.430 orang. Dibandingkan 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 9.900 orang. Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 632,941 (Rp/Kap/bulan). Sekitar 43 persen penduduk miskin di Kabupaten Tangerang tidak memiliki Pekerjaan, 39,15 persen bekerja di sektor formal, dan yang bekerja disektor informal sebesar 17,81 persen. Penurunan angka kemiskinan merupakan keberhasilan program pemerintah berupa bantuan kepada Masyarakat di Kabupaten Tangerang. Data index Gini pada tahun 2024, menurut data BPS Kabupaten Tangerang sekitar 0,269 poin, data ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Tangerang masih ada ketimpangan, tetapi jika dibandingkan tahun 2023 ketimpangan ini cenderung menuru dan mendekati angka nol. Perbedaan karakteristik perkotaan dan perdesaan menjadikan angka gini rasio lebih besar dari nol atau tidak ada ketimpangan. Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan tahun 2024 adalah 76,19 cenderung naik jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 75,56 poin, data tahun 2025 sampai dengn triwulan 1 belum ada data dari BPS, dari angka tersebut capaian Pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat setiap tahun. Komposit indeks Pembangunan manusia terdiri dari angka rata-rata lama Sekolah RLS), angka harapan lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH), pengeluaran perkapita, dari komposit IPM diatas kenaikan rata-rata lama Sekolah, lambatnya rata-rata lama Sekolah menggambarkan permasalahan dari segi akses, dan minat, walau Pendidikan negeri di Kabupaten Tangerang sudah digratiskan, dan beberapa usia sekolah yang melanjutkan sekolah dan atau ke pondok pesantren di luar Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. 3 Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2024 2025 2026 2025 (Triwulan I) Indeks Pendidikan Indeks 0,69 0,7 0,71 Indeks Kesehatan Indeks 0,78 0,79 0,8 Indeks pembangunan Pemuda Indeks 52 53 54 Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 62,67 63,17 63,67 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,3 1,15 1,05 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks 2,14 2,26 2,38 Laju Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan % 3,08 3,48 3,88 Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN) % 5,12 5,12 5,12 Persentase Daya saing produk unggulan lokal % 22,73 26,52 30,3 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan % 3,41 3,57 3,73 Indeks desa membangun Indeks 0,7307 0,7407 0,7507 Indeks ketahanan pangan Indeks 77,5 78 78,5 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 67,85 68,25 68,65 Persentase PPKS yang berdaya % 1,44 1,69 1,87 Nilai Sakip Nilai 76 78 80,5 Nilai indeks kemandirian fiskal Indeks 0,52 0,525 0,53 Opini BPK Kategori WTP WTP WTP Indeks profesionalitas ASN Indeks 71 75 81 Maturitas SPIP terintegrasi Angka 3 3 3 Indeks SPBE Indeks 3,17 3,19 3,21 Indeks Pelayanan publik Indeks 4,2 4,3 4,4 Presentase infrastruktur dalam kondisi baik % 94,5 95 95,5 Presentase Realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RTRW % 37 55 55 Rasio luas kawasan permukiman, perumahan dan pemakaman yang layak Rasio 0,9439 0,9442 0,9442 Rasio konektivitas kabupaten Rasio 0,79 0,83 0,83 Indeks kualitas lingkungan hidup Indeks 56,25 56,89 0,83 Indeks resiko bencana (IRBI) Indeks 120 115 115 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur indeks 76,61 78 80 Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik Persen 94,5 95 95,5 Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW persen 37 55 55 Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak point 0,9439 0,9442 0,9442 Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut dari 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu : 9 (sembilan) Indikator melampaui/melebihi target 17 (tiga belas) Indikator mencapai target 1 (satu) Indikator yang tidak mencapai target Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang di masa mendatang. 2.2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Pencapaian target program yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dan 2025 (Triwulan I) telah dievaluasi. Secara umum target yang telah ditentukan telah tercapai, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.52 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.393.871.742.990,00 5.140.869.567.833,00 95,31 1 URUSAN PEMERINTAHAN 97,78 BIDANG PENDIDIKAN 1.948.068.596.140,00 1.904.749.274.666,00 Dinas Pendidikan 97,78 Dinas Pendidikan 1.948.068.596.140,00 1.904.749.274.666,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 95 95 100,00 98,34 Dinas Pendidikan KABUPATEN/KOTA 1.112.954.840.412,00 1.094.479.815.185,00 PROGRAM PENGELOLAAN Angka Partisipasi Murni (APM) % 100 99,39 99,39 97,04 Dinas Pendidikan PENDIDIKAN SD/MI 834.301.765.278,00 809.568.490.381,00 Angka Partisipasi Murni (APM) % 100 97,76 97,76 Dinas Pendidikan SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) % 100 98,87 98,87 Dinas Pendidikan PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) % 100 88,3 88,30 Dinas Pendidikan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Non Formal/ Kesetaraan PROGRAM Persentase implementasi kurikulum muatan lokal % 100 100 100,00 83,36 Dinas Pendidikan PENGEMBANGAN KURIKULUM 459.714.850,00 383.238.100,00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga % 100 100 100,00 92,85 Dinas Pendidikan Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 99.991.000,00 92.845.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan % 100 100 100,00 89,14 Dinas Pendidikan Pendidikan Non Formal) 252.284.600,00 224.886.000,00 2 URUSAN 92,23 PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.016.190.756.019,00 1.859.536.622.034,00 Dinas Kesehatan, 92,23 Dinas Kesehatan RSUD, Puskesmas dan Labkesda 2.016.190.756.019,00 1.859.536.622.034,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 94,85 Dinas Kesehatan KABUPATEN/KOTA 56.416.321.566,00 53.510.990.138,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Persentase Laporan Kinerja BLUD % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan % 0,1 0,1 100,00 97,30 Dinas Kesehatan MASYARAKAT 313.015.189.342,00 304.574.788.710,00 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang % 85,19 85,19 100,00 Dinas Kesehatan Terakreditasi Persentase ibu hamil % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Presentase pelayanan kesehatan % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan standar Persentase orang usia 15- 59 % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan standar Persentase ODGJ berat yang % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Persentase orang terduga TBC % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan standar Persentase Balita Wasting % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 84,4 84,4 100,00 Dinas Kesehatan (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas Persentase Puskesmas dengan % 85 85 100,00 Dinas Kesehatan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial Persentase alat kesehatan % 81 81 100,00 Dinas Kesehatan memenuhi standar PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang % 100 100 100,00 98,46 Dinas Kesehatan 11.864.998.310,00 11.682.044.540,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan Praktik Tenaga Kesehatan PROGRAM SEDIAAN Persentase P-IRT yang sesuai standar % 100 100 100,00 97,68 Dinas Kesehatan FARMASI, ALAT 778.206.260,00 760.187.780,00 KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kefarmasian % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan yang sesuai standar Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan Kesehatan Lingkungan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga % 100 100 100,00 91,12 Dinas Kesehatan KESEHATAN 1.634.116.040.541,00 1.489.008.610.866,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan pendidikan Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan Mandiri Persentase Organisasi % 100 100 100,00 Dinas Kesehatan Masyarakat Kemitraan BidangÂ Kesehatan 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 96,03 PENATAAN RUANG 1.046.470.810.558,00 1.004.956.455.817,00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 96,83 Dinas Bina Marga 574.497.357.383,00 556.296.285.963,00 dan Sumber Daya Air PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,57 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air KABUPATEN/KOTA 39.829.542.091,00 38.463.203.082,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi % 77,27 86,36 111,76 96,21 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya 130.556.360.720,00 125.606.089.589,00 Air Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi % 70,2 70,3 100,08 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Baik Air PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik % 11,93 11,93 100,00 95,09 Dinas Bina Marga DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 55.641.046.708,00 52.907.645.531,00 dan Sumber Daya Air PROGRAM Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten % 3,38 3,867 114,41 97,37 Dinas Bina Marga PENYELENGGARAAN JALAN 348.470.407.864,00 339.319.347.761,00 dan Sumber Daya Air Dinas Tata Ruang dan 93,45 Dinas Tata Ruang Bangunan 313.934.789.901,00 293.374.935.750,00 dan Bangunan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 95,65 Dinas Tata Ruang dan Bangunan KABUPATEN/KOTA 36.005.826.527,00 34.438.031.247,00 PROGRAM PENATAAN Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang % 60 60 100,00 93,53 Dinas Tata Ruang dan Bangunan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah BANGUNAN GEDUNG Berkualitas Baik 250.060.500.753,00 233.876.468.433,00 PROGRAM PENATAAN Persentase Penataan Bangunan % 40 40 100,00 92,53 Dinas Tata Ruang dan Bangunan BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA dan Lingkungan yang Terselenggara 21.434.134.220,00 19.833.930.800,00 PROGRAM Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara % 70 70 100,00 81,23 Dinas Tata Ruang dan Bangunan PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 6.434.328.401,00 5.226.505.270,00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan 98,26 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 158.038.663.274,00 155.285.234.104,00 Pemakaman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR Cakupan Sarana Air Bersih % 72,67 72,5 99,77 81,94 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman MINUM 5.466.392.600,00 4.479.208.163,00 Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air % 100 179,4 179,40 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Bersih Bagi Masyarakat Pemakaman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Presentase kapasitas lumpur tinja % 0,14 0,4 285,71 98,87 Dinas Perumahan, Pemukiman dan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah SISTEM AIR LIMBAH 40.318.904.767,00 39.861.336.619,00 Pemakaman Presentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarkat miskin % 96,61 96,61 100,00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman PROGRAM Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara % 100 100 100,00 98,83 Dinas Perumahan, PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 112.253.365.907,00 110.944.689.322,00 Pemukiman dan Pemakaman Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun % 14,14 14,14 100,00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata % 12,12 12,12 100,00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 96,73 PERMUKIMAN 232.325.170.708,00 224.734.712.325,00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan 96,73 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 232.325.170.708,00 224.734.712.325,00 Pemakaman NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 92,60 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman KABUPATEN/KOTA 18.575.347.092,00 17.200.784.124,00 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban % 100 100 100,00 99,23 Dinas Perumahan, Pemukiman dan PERUMAHAN Bencana 1.382.218.750,00 1.371.587.950,00 Pemakaman Persentase Pemenuhan % 100 100 100,00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni % 100 100 100,00 99,58 Dinas Perumahan, 30.735.570.800,00 30.607.037.000,00 Pemukiman dan Pemakaman Persentase Pemenuhan % 8,27 8,27 100,00 Dinas Perumahan, Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Pemukiman dan Pemakaman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Persentase Perumahan Yang Memenuhi Standar % 47,89 47,89 100,00 96,65 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah (PSU) 181.632.034.066,00 175.555.303.251,00 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 96,93 MASYARAKAT 88.129.200.588,00 85.419.887.379,00 Badan 96,76 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 43.900.245.121,00 42.477.955.053,00 Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KABUPATEN/KOTA 28.322.967.521,00 27.286.101.253,00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman % 100 100 100,00 91,18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bencana 1.601.915.000,00 1.460.615.600,00 Persentase Korban Bencana yang % 100 100 100,00 Badan Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Penanggulangan Bencana Daerah NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : Desa 91 91 100,00 Badan 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi % 100 100 100,00 98,25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KEBAKARAN 13.975.362.600,00 13.731.238.200,00 Satuan Polisi Pamong 97,09 Satuan Polisi Praja 44.228.955.467,00 42.941.932.326,00 Pamong Praja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,19 Satuan Polisi Pamong Praja KABUPATEN/KOTA 26.762.522.731,00 26.278.590.400,00 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Penanganan % 100 98,76 98,76 95,40 Satuan Polisi Pamong Praja KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM gangguan Ketentraman dan ketertiban umum 17.466.432.736,00 16.663.341.926,00 Persentase Linmas yang terlatih % 11 11 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja % 100 100 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Perda dan Perkada % 100 100 100,00 Satuan Polisi yang ditegakan Pamong Praja 6 URUSAN PEMERINTAHAN 98,06 BIDANG SOSIAL 62.687.208.977,00 61.472.615.612,00 Dinas Sosial 98,06 Dinas Sosial 62.687.208.977,00 61.472.615.612,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,34 Dinas Sosial KABUPATEN/KOTA 13.384.543.291,00 13.028.413.014,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang meningkat % 76,87 76,87 100,00 96,67 Dinas Sosial perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 960.253.200,00 928.261.000,00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan % 16,67 3,33 19,98 27,54 Dinas Sosial NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KEKERASAN 9.506.500,00 2.618.500,00 PROGRAM REHABILITASI Persentase PPKS yang % 30,04 30,04 100,00 98,58 Dinas Sosial SOSIAL mendapatkan rehabilitasi sosial 1.433.703.500,00 1.413.358.200,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan % 100 105,73 105,73 98,38 Dinas Sosial JAMINAN SOSIAL jaminan sosial 45.887.126.501,00 45.142.703.100,00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat % 100 100 100,00 94,85 Dinas Sosial bencana daerah Kabupaten/Kota 710.489.800,00 673.891.100,00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP % 80 80 100,00 93,96 Dinas Sosial PAHLAWAN 301.586.185,00 283.370.698,00 II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.164.194.791.113,00 1.116.272.106.407,00 95,88 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 92,32 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KERJA 38.394.835.915,00 35.445.190.374,00 Dinas Tenaga Kerja 92,32 Dinas Tenaga Kerja 38.394.835.915,00 35.445.190.374,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 93,30 Dinas Tenaga Kerja KABUPATEN/KOTA 17.333.190.719,00 16.171.360.644,00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Ketersediaan data % 100 100 100,00 82,71 Dinas Tenaga Kerja makro dan mikro ketenagakerjaan 194.932.900,00 161.222.360,00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten % 72,2 94,8 131,30 91,79 Dinas Tenaga Kerja PRODUKTIVITAS TENAGA 13.614.588.186,00 12.496.991.650,00 KERJA Jumlah Lembaga Pelathian Kerja Jumlah 30 28 93,33 Dinas Tenaga Kerja (LPK) yang terakreditasi PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan % 96,12 97,36 101,29 89,87 Dinas Tenaga Kerja NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Kerja yang Terdaftar 3.960.318.480,00 3.559.297.780,00 Jumlah Wirausaha Baru Orang/tahun 528 528 100,00 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM HUBUNGAN Angka sengketa Pengusaha- % 1,34 2,6 194,03 92,85 Dinas Tenaga Kerja INDUSTRIAL pekerja per tahun 3.291.805.630,00 3.056.317.940,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 97,40 PERLINDUNGAN ANAK 15.417.570.358,00 15.017.070.574,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 97,40 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 15.417.570.358,00 15.017.070.574,00 Perlindungan Anak PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,28 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KABUPATEN/KOTA 10.774.422.208,00 10.481.116.815,00 Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender % 100 100 100,00 97,82 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PEREMPUAN 1.898.572.260,00 1.857.202.059,00 Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan % 100 100 100,00 95,34 Dinas Pemberdayaan PEREMPUAN 724.289.030,00 690.540.530,00 Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga % 75 75 100,00 99,69 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 394.318.910,00 393.083.110,00 Perlindungan Anak PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Profil Gender dan Penyususnan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah % 100 100 100,00 99,70 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 35.956.400,00 35.846.800,00 Perlindungan Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Seluruh Klaster Hak Anak % 100 100 100,00 99,49 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 664.864.760,00 661.503.560,00 Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Perlindungan terhadap Anak % 100 100 100,00 97,04 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 925.146.790,00 897.777.700,00 Perlindungan Anak NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 3 URUSAN 92,83 PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 5.131.858.290,00 4.763.994.350,00 Dinas Pertanian dan 92,83 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5.131.858.290,00 4.763.994.350,00 Ketahanan Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif % 43,42 39,47 90,90 85,93 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KEMANDIRIAN PANGAN 648.957.400,00 557.635.500,00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% % 100 100 100,00 93,65 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan MASYARAKAT 3.443.427.060,00 3.224.856.120,00 Persentase Ketersediaan % 16,9 14,98 88,64 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Persentase Capaian Skor Pola % 85 89,4 105,18 Dinas Pertanian dan Pangan Harapan (PPH) Ketahanan Pangan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Peta Kerentanan dan Kerawanan Dokumen 1 1 100,00 94,30 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) 895.295.330,00 844.272.730,00 Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi % 72,72 73,64 101,27 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan % 80 98,33 122,91 95,18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pangan 144.178.500,00 137.230.000,00 4 URUSAN PEMERINTAHAN 95,58 BIDANG PERTANAHAN 423.914.116.344,00 405.168.053.125,00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan 95,58 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 423.914.116.344,00 405.168.053.125,00 Pemakaman PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum % 30,97 28,45 91,86 95,58 Dinas Perumahan, 423.914.116.344,00 405.168.053.125,00 Pemukiman dan Pemakaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 96,61 HIDUP 150.048.159.977,00 144.960.240.414,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan 96,61 Dinas Lingkungan Hidup dan Hidup dan 150.048.159.977,00 144.960.240.414,00 Kebersihan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,78 Dinas Lingkungan Hidup dan KABUPATEN/KOTA 25.955.882.343,00 25.120.548.308,00 Kebersihan PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Prosentase dokumen Lingkungan Hidup % 33 33 100,00 96,12 Dinas Lingkungan Hidup dan 1.408.876.500,00 1.354.151.750,00 Kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air % 50 50 100,00 98,04 Dinas Lingkungan Hidup dan PENCEMARAN DAN/ATAU 5.310.262.063,00 5.205.995.806,00 Kebersihan KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Kawasan % 1,2 1,2 100,00 97,28 Dinas Lingkungan Hidup dan KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Keanekaragaman Hayati yang Terkelola 18.051.622.855,00 17.560.123.245,00 Kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3 % 100 100 100,00 79,61 Dinas Lingkungan Hidup dan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 353.174.100,00 281.174.100,00 Kebersihan BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup % 85 85 100,00 98,90 Dinas Lingkungan Hidup dan (PPLH) 578.463.500,00 572.103.500,00 Kebersihan PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP Prosentase Pembinaan dan Penilaian Terhadap Kinerja Msyarakat dalam pengelolaan % 25 25 100,00 97,64 Dinas Lingkungan Hidup dan UNTUK MASYARAKAT lingkungan hidup 584.678.710,00 570.891.410,00 Kebersihan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Persentase Penanganan % 100 100 100,00 98,81 Dinas Lingkungan Hidup dan LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup 437.789.000,00 432.591.300,00 Kebersihan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola % 62 63,5 102,42 96,40 Dinas Lingkungan Hidup dan 97.367.410.906,00 93.862.660.995,00 Kebersihan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 90,55 PENCATATAN SIPIL 33.284.649.133,00 30.140.075.664,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90,55 Dinas 33.284.649.133,00 30.140.075.664,00 Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 90,57 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN/KOTA 30.418.791.138,00 27.549.813.430,00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Perekaman KTP-el % 99 99,99 101,00 89,21 Dinas Kependudukan dan 1.283.809.150,00 1.145.230.300,00 Pencatatan Sipil Cakupan SKPWNI yang diterbitkan % 100 100 100,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan SKDWNI yang diterbitkan % 100 100 100,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Cakupan kepemilikan KIA % 60 60,73 101,22 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun % 99 92,76 93,70 92,87 Dinas 309.483.220,00 287.431.439,00 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan % 100 100 100,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akte Kematian % 100 100 100,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian % 100 100 100,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik % 100 100 100,00 90,64 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN 1.222.565.745,00 1.108.181.695,00 Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data % 40 40 100,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Kependudukan PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pemenuhan % 100 100 100,00 98,84 Dinas Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan 49.999.880,00 49.418.800,00 Pencatatan Sipil 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 96,08 DESA 67.718.411.287,00 65.062.300.458,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 96,08 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 67.718.411.287,00 65.062.300.458,00 Pemerintahan Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KABUPATEN/KOTA 11.939.894.305,00 11.600.586.036,00 Pemerintahan Desa PROGRAM PENATAAN DESA jumlah rekomendasi penataan desa Jumlah 1 1 100,00 95,56 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 2.039.982.750,00 1.949.462.750,00 Pemerintahan Desa PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya Desa 1 1 100,00 99,46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 919.548.750,00 914.568.750,00 Pemerintahan Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Mandiri Desa 25 42 168,00 87,18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 10.524.001.640,00 9.175.256.992,00 Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes Desa 2 2 100,00 97,94 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KEMASYARAKATAN, 42.294.983.842,00 41.422.425.930,00 Pemerintahan Desa LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi % 100 100 100,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 98,34 BERENCANA 48.112.256.234,00 47.313.042.332,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan 98,34 Dinas Pengendalian Penduduk dan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Keluarga Berencana 48.112.256.234,00 47.313.042.332,00 Keluarga Berencana PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,70 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KABUPATEN/KOTA 15.617.290.410,00 15.257.715.217,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) % 100 100 100,00 95,54 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjut 1.249.362.400,00 1.193.675.300,00 Persentase Rumah Data di % 30 30 100,00 Dinas Pengendalian Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase ketersediaan % 100 100 100,00 Dinas Pengendalian pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependudukan Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive % 71,25 71,25 100,00 98,06 Dinas Pengendalian Penduduk dan (KB) Rate/ mCPR) (%) 16.028.388.424,00 15.718.028.315,00 Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif (PA) % 26,89 26,89 100,00 Dinas Pengendalian NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase hasil kegiatan % 90 90 100,00 Dinas Pengendalian advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kampung KB yang % 60 60 100,00 Dinas Pengendalian dibina dan sesuai dengan standar penilaian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS % 92 92 100,00 99,52 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SEJAHTERA (KS) 15.217.215.000,00 15.143.623.500,00 Prosentase keluarga beresiko % 93 93 100,00 Dinas Pengendalian yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti Penduduk dan Keluarga Berencana Prosentase kerjasama dengan mitra kerja % 100 100 100,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 94,96 PERHUBUNGAN 128.384.537.355,00 121.919.198.903,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 94,96 Dinas Perhubungan 128.384.537.355,00 121.919.198.903,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 94,47 Dinas Perhubungan KABUPATEN/KOTA 37.842.283.910,00 35.750.334.869,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Persentase Perlangkapan Jalan % 58 91,67 158,05 95,17 Dinas Perhubungan JALAN (LLAJ) 90.542.253.445,00 86.168.864.034,00 Persentase Penanganan Titik % 33,33 33,33 100,00 Dinas Perhubungan Kemacetan Lalu Lintas Rasio tingkat keselamatan lalu Rasio 0,3 0,3 100,00 Dinas Perhubungan lintas dan angkutan jalan Terminal yang terbangun Unit 1 0 0,00 Dinas Perhubungan Tersedianya Jaringan Angkutan Jumlah 1 1 100,00 Dinas Perhubungan yang Beroperasi NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI 98,40 DAN INFORMATIKA 104.585.809.786,00 102.910.850.896,00 Dinas Komunikasi 98,40 Dinas Komunikasi dan Informatika 104.585.809.786,00 102.910.850.896,00 dan Informatika PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,76 Dinas Komunikasi dan Informatika KABUPATEN/KOTA 37.450.114.906,00 36.236.249.304,00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik % 100 100 100,00 97,92 Dinas Komunikasi dan Informatika KOMUNIKASI PUBLIK 11.944.781.100,00 11.696.222.452,00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet % 100 100 100,00 99,61 Dinas Komunikasi dan Informatika 55.190.913.780,00 54.978.379.140,00 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 93,75 MENENGAH 23.272.663.310,00 21.817.049.498,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan 93,75 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 23.272.663.310,00 21.817.049.498,00 Usaha Mikro PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 92,92 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KABUPATEN/KOTA 11.345.693.274,00 10.542.131.035,00 PROGRAM PENGAWASAN Persentase update dan jumlah % 21,43 17,86 83,34 99,45 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 253.985.580,00 252.600.900,00 PROGRAM PENILAIAN Persentase update dan jumlah % 27,03 7,14 26,42 99,73 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan 111.529.790,00 111.234.100,00 PROGRAM PENDIDIKAN Persentase Jumlah Koperasi berkualitas % 17,86 5,36 30,01 99,44 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 150.229.630,00 149.388.300,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan % 26,79 35,18 131,32 92,17 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KOPERASI perlindungan Koperasi 930.767.700,00 857.928.600,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan % 2,8 9,84 351,43 93,03 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UMKM) 2.159.914.000,00 2.009.472.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana % 2,14 1,42 66,36 94,88 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah melalui UPDB 8.320.543.336,00 7.894.294.463,00 Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana % 5,95 28,34 476,30 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang % 1,4 2,8 200,00 Dinas Koperasi dan Dipromosikan Usaha Mikro 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 94,12 MODAL 28.726.159.097,00 27.038.209.065,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 94,12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 28.726.159.097,00 27.038.209.065,00 Satu Pintu NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 94,92 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu KABUPATEN/KOTA 21.641.444.357,00 20.542.358.145,00 Satu Pintu PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi % 25 25 100,00 90,42 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3.125.205.280,00 2.825.939.380,00 Satu Pintu Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP) % 25 25 100,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan minat investasi % 33,3 90,96 273,15 97,03 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 502.112.300,00 487.212.500,00 Satu Pintu PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP % 75 79,3 105,73 86,07 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1.464.340.950,00 1.260.421.060,00 Satu Pintu PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan % 72 84,94 117,97 96,82 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 1.264.229.570,00 1.224.031.550,00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online % 75 78 104,00 95,80 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu MODAL 728.826.640,00 698.246.430,00 Satu Pintu 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 98,08 DAN OLAHRAGA 51.605.084.973,00 50.615.889.311,00 Dinas Pemuda, Olah 98,08 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 51.605.084.973,00 50.615.889.311,00 Raga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 94,22 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata KABUPATEN/KOTA 10.882.418.217,11 10.252.910.131,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan % 29 29 100,00 99,21 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata KEPEMUDAAN 4.639.362.280,00 4.602.527.780,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Persentase pemenuhan % 29 29 100,00 99,11 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata KEOLAHRAGAAN Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan 36.083.304.475,89 35.760.451.400,00 14 URUSAN PEMERINTAHAN 95,52 BIDANG STATISTIK 1.488.331.340,00 1.421.609.140,00 Dinas Komunikasi 95,52 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.488.331.340,00 1.421.609.140,00 dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase statistik sektoral % 60 60 100,00 95,52 Dinas Komunikasi dan Informatika STATISTIK SEKTORAL 1.488.331.340,00 1.421.609.140,00 15 URUSAN PEMERINTAHAN 96,51 BIDANG PERSANDIAN 17.107.902.710,00 16.511.335.760,00 Dinas Komunikasi 96,51 Dinas Komunikasi dan Informatika 17.107.902.710,00 16.511.335.760,00 dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN prosentase layanan kemanan informasi % 55 55 100,00 96,51 Dinas Komunikasi dan Informatika NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah INFORMASI 17.107.902.710,00 16.511.335.760,00 16 URUSAN PEMERINTAHAN 99,27 BIDANG KEBUDAYAAN 2.086.236.480,00 2.071.005.540,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan 99,27 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.086.236.480,00 2.071.005.540,00 dan Pariwisata PROGRAM Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan % 33 33 100,00 99,27 Dinas Pemuda, Olah PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.086.236.480,00 2.071.005.540,00 Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 96,91 PERPUSTAKAAN 23.124.414.234,00 22.409.789.323,00 Dinas Perpustakaan 96,91 Dinas Perpustakaan dan Arsip 23.124.414.234,00 22.409.789.323,00 dan Arsip PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 99,7 99,70 96,85 Dinas Perpustakaan dan Arsip KABUPATEN/KOTA 19.729.593.704,00 19.108.337.593,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PEMBINAAN Presentase pemenuhan % 100 100 100,00 97,25 Dinas Perpustakaan PERPUSTAKAAN pembinaan perpustakaan 3.394.820.530,00 3.301.451.730,00 dan Arsip 18 URUSAN 94,16 PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.791.794.290,00 1.687.201.680,00 Dinas Perpustakaan 94,16 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1.791.794.290,00 1.687.201.680,00 dan Arsip PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip % 100 100 100,00 93,78 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1.135.312.810,00 1.064.738.000,00 PROGRAM Persentase pemenuhan kegiatan % 100 100 100,00 94,82 Dinas Perpustakaan dan Arsip PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP pada program perlindungan dan penyelamatan arsip 656.481.480,00 622.463.680,00 III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 102.311.244.399,00 98.927.249.988,00 96,69 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN 96,06 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah DAN PERIKANAN 28.110.753.602,00 27.002.470.266,00 Dinas Perikanan 96,06 Dinas Perikanan 28.110.753.602,00 27.002.470.266,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,64 Dinas Perikanan KABUPATEN/KOTA 14.233.575.701,00 13.755.657.651,00 PROGRAM PENGELOLAAN Laju Produksi Perikanan Tangkap % 0,6 0,6 100,00 91,09 Dinas Perikanan PERIKANAN TANGKAP 4.760.402.000,00 4.336.041.360,00 PROGRAM PENGELOLAAN Laju Produksi Perikanan Budidaya % 1,5 1,5 100,00 97,08 Dinas Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA 5.744.201.020,00 5.576.641.100,00 PROGRAM PENGOLAHAN Persentase peningkatan produksi olahan perikanan % 1,5 1,5 100,00 98,86 Dinas Perikanan DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.372.574.881,00 3.334.130.155,00 2 URUSAN 96,79 PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.082.804.280,00 2.015.905.950,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah 96,79 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.082.804.280,00 2.015.905.950,00 Raga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pemenuhan % 33 33 100,00 89,25 Dinas Pemuda, Olah DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 399.777.650,00 356.815.050,00 Raga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan % 33 33 100,00 98,52 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan kegiatan pariwisata 1.617.999.600,00 1.594.126.100,00 dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif % 33 33 100,00 99,90 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata EKONOMI KREATIF 65.027.030,00 64.964.800,00 3 URUSAN 97,30 PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 47.626.717.655,00 46.340.073.006,00 Dinas Pertanian dan 97,30 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 47.626.717.655,00 46.340.073.006,00 Ketahanan Pangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,94 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KABUPATEN/KOTA 32.490.257.123,00 31.820.369.346,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian % 30 57 190,00 97,07 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan SARANA PERTANIAN 7.351.418.350,00 7.136.012.490,00 PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian % 55 55 100,00 95,63 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 86.770.500,00 82.975.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani % 70 70 100,00 94,21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan VETERINER 6.566.805.582,00 6.186.261.840,00 Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI % 64 64 100,00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Jumlah Unit Usaha % 100 100 100,00 96,31 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan 56.330.480,00 54.250.480,00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase SDM Penyuluh % 60 60 100,00 98,61 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya 1.075.135.620,00 1.060.203.850,00 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 98,36 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PERDAGANGAN 6.220.619.220,00 6.118.607.566,00 Dinas Perindustrian 98,36 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.220.619.220,00 6.118.607.566,00 dan Perdagangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi % 80 80 100,00 98,10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PERDAGANGAN perdagangan 54.346.640,00 53.313.100,00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang % 50 50 100,00 99,54 Dinas Perindustrian dan Perdagangan BARANG PENTING dimonitor/ dipantau 4.064.897.400,00 4.046.284.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan % 62,27 62,27 100,00 96,40 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ekspor 448.838.650,00 432.696.406,00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP % 88,44 172,38 194,91 95,81 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KONSUMEN 1.539.827.530,00 1.475.369.760,00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam % 27 27 100,00 98,43 Dinas Perindustrian dan Perdagangan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Negeri 112.709.000,00 110.943.800,00 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 95,52 PERINDUSTRIAN 18.247.438.062,00 17.429.823.620,00 Dinas Perindustrian 95,52 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18.247.438.062,00 17.429.823.620,00 dan Perdagangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,63 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KABUPATEN/KOTA 14.977.159.202,00 14.471.958.596,00 PROGRAM PERENCANAAN Persentase Peningkatan Jumlah IKM % 20,17 29,74 147,45 91,17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.251.344.000,00 1.140.844.264,00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang % 24,95 24,95 100,00 86,83 Dinas Perindustrian dan Perdagangan USAHA INDUSTRI diawasi 305.537.470,00 265.292.070,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan % 24,95 24,95 100,00 90,56 Dinas Perindustrian dan Perdagangan publikasi/diseminasi 1.713.397.390,00 1.551.728.690,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 88,91 TRANSMIGRASI 22.911.580,00 20.369.580,00 Dinas Tenaga Kerja 88,91 Dinas Tenaga Kerja 22.911.580,00 20.369.580,00 PROGRAM PEMBANGUNAN Jumlah Animo masyarakat bertransmigrasi pada Tahun n Jumlah 10 8 80,00 88,91 Dinas Tenaga Kerja KAWASAN TRANSMIGRASI 22.911.580,00 20.369.580,00 IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 326.250.872.343,00 304.299.022.526,00 93,27 1 SEKRETARIAT DAERAH 93,89 197.476.555.236,00 185.411.880.547,00 Sekretariat Daerah 93,89 Sekretariat Daerah 197.476.555.236,00 185.411.880.547,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana % 100 100 100,00 91,97 Sekretariat Daerah NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KABUPATEN/KOTA 126.691.986.896,00 116.518.334.033,00 Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu % 100 100 100,00 Sekretariat Daerah Komponen Pelaporan SAKIP % 11,95 12,02 100,59 Sekretariat Daerah Persentase pemenuhan kegiatan % 100 100 100,00 Sekretariat Daerah keprotokolan dan komunikasi pimpinan PROGRAM Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kategori 90 100 111,11 97,85 Sekretariat Daerah PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 66.329.858.040,00 64.902.723.314,00 Indeks Reformasi Hukum Indeks 85 98,62 116,02 Sekretariat Daerah Prosentase Hasil Kebijakan Yang % 100 100 100,00 Sekretariat Daerah ditetapkan PROGRAM Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan % 100 100 100,00 89,59 Sekretariat Daerah PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.454.710.300,00 3.990.823.200,00 Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi % 100 100 100,00 Sekretariat Daerah NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Pembangunan Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Indeks 85 86,67 101,96 Sekretariat Daerah 2 SEKRETARIAT DPRD 92,32 128.774.317.107,00 118.887.141.979,00 Sekretariat DPRD 92,32 Sekretariat DPRD 128.774.317.107,00 118.887.141.979,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 98,61 98,61 95,43 Sekretariat DPRD KABUPATEN/KOTA 81.787.118.381,00 78.048.679.169,00 PROGRAM DUKUNGAN Persentase pemenuhan % 100 84,18 84,18 86,91 Sekretariat DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 46.987.198.726,00 40.838.462.810,00 V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.186.987.869.713,00 1.151.886.106.626,00 97,04 1 PERENCANAAN 92,13 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 44.804.528.499,00 41.279.736.312,00 Badan Perencanaan Pembangunan 92,13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 44.804.528.499,00 41.279.736.312,00 Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 91,13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN/KOTA 25.284.616.227,00 23.042.116.862,00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu % 100 100 100,00 93,62 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PEMBANGUNAN DAERAH 6.249.285.842,00 5.850.351.920,00 Persentase Ketersedian Data Pembangunan % 64 64 100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan % 100 100 100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan % 100 100 100,00 93,34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia 13.270.626.430,00 12.387.267.530,00 PD dengan kinerja baik lingkup % 100 100 100,00 Badan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pembangunan Daerah Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian % 100 100 100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SDA (Sumber Daya Alam) PD dengan kinerja baik lingkup % 100 100 100,00 Badan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Pembangunan Daerah Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan % 100 100 100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayahan PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan % 100 100 100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Daerah 2 KEUANGAN 97,30 1.101.104.855.448,00 1.071.404.133.807,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Badan Pendapatan 96,80 Badan Pendapatan Daerah 136.967.423.383,00 132.579.849.737,00 Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,39 Badan Pendapatan Daerah KABUPATEN/KOTA 125.119.887.683,00 121.856.586.367,00 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Kepatuhan Wajib % 78 78 100,00 90,51 Badan Pendapatan PENDAPATAN DAERAH Pajak 11.847.535.700,00 10.723.263.370,00 Daerah Persentase Pemenuhan % 100 100 100,00 Badan Pendapatan Daerah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Persentase Pemenuhan Layanan % 100 100 100,00 Badan Pendapatan Daerah dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah Persentase Capaian Target Pajak % 100 107,73 107,73 Badan Pendapatan Daerah Daerah NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Badan Pengelola 95,65 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 51.342.279.604,00 49.107.841.420,00 Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 96,67 96,67 96,24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KABUPATEN/KOTA 30.463.104.539,00 29.317.332.598,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah % 98 101,17 103,23 93,14 Badan Pengelola 5.894.727.600,00 5.490.392.676,00 Keuangan dan Aset Daerah Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah % 92,5 100 108,11 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah % 100 100 100,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah % 95 100 105,26 95,43 Badan Pengelola 14.984.447.465,00 14.300.116.146,00 Keuangan dan Aset Daerah Persentase pemanfataan barang milik daerah yang % 75 75 100,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah digunausahakan Daerah SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 97,47 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN 912.795.152.461,00 889.716.442.650,00 DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 97,47 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN 912.795.152.461,00 889.716.442.650,00 DAERAH 3 KEPEGAWAIAN 95,69 31.460.620.826,00 30.103.490.907,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 95,69 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 31.460.620.826,00 30.103.490.907,00 Manusia PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,75 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya KABUPATEN/KOTA 23.936.876.996,00 23.398.324.220,00 Manusia PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40 37,5 93,75 89,12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 7.523.743.830,00 6.705.166.687,00 Manusia Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 40 100,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 67,5 75 111,11 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 75 80 106,67 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 40 100,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 40 100,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 16 100,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Manusia Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 20 22 110,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 PENDIDIKAN DAN 97,58 PELATIHAN 4.024.952.840,00 3.927.529.700,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 97,58 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4.024.952.840,00 3.927.529.700,00 Manusia PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 67,5 75 111,11 97,58 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 4.024.952.840,00 3.927.529.700,00 Manusia 5 PENELITIAN DAN 92,46 PENGEMBANGAN 5.592.912.100,00 5.171.215.900,00 Badan Perencanaan Pembangunan 92,46 Badan Perencanaan Pembangunan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Daerah 5.592.912.100,00 5.171.215.900,00 Daerah PROGRAM PENELITIAN Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan % 50 50 100,00 92,46 Badan Perencanaan DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.592.912.100,00 5.171.215.900,00 Pembangunan Daerah Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan % 67 67 100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah VI UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 57.306.500.355,00 53.363.431.093,00 93,12 1 INSPEKTORAT DAERAH 93,12 57.306.500.355,00 53.363.431.093,00 Inspektorat 93,12 Inspektorat Kabupaten 57.306.500.355,00 53.363.431.093,00 Kabupaten PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 94,39 94,39 94,72 Inspektorat Kabupaten KABUPATEN/KOTA 40.783.473.993,00 38.631.707.393,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, % 33,16 33,16 100,00 89,33 Inspektorat Kabupaten PENGAWASAN Efisien, Ekonomis) 11.380.526.462,00 10.166.785.100,00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas % 41,38 41,38 100,00 88,77 Inspektorat Kabupaten ASISTENSI 5.142.499.900,00 4.564.938.600,00 VII UNSUR KEWILAYAHAN 743.174.799.979,00 733.508.405.955,00 98,70 1 KECAMATAN 98,70 743.174.799.979,00 733.508.405.955,00 Kecamatan Tigaraksa 99,10 Kecamatan 35.802.057.140,00 35.479.053.851,00 Tigaraksa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,19 Kecamatan Tigaraksa KABUPATEN/KOTA 13.392.735.043,00 13.150.131.922,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 100 100,00 99,63 Kecamatan Tigaraksa PELAYANAN PUBLIK 19.244.627.667,00 19.173.808.375,00 Persentase pemenuhan PATEN % 100 100 100,00 Kecamatan sesuai dengan standar Tigaraksa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 85 85 100,00 99,64 Kecamatan Tigaraksa KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 2.108.139.920,00 2.100.577.120,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,92 Kecamatan Tigaraksa KETERTIBAN UMUM 524.185.410,00 523.752.834,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,72 Kecamatan Tigaraksa UMUM 207.477.300,00 206.903.800,00 Persentase tertib administrasi % 100 100 100,00 Kecamatan pemerintahan desa Tigaraksa PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,69 Kecamatan Tigaraksa NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 324.891.800,00 323.879.800,00 Kecamatan Cikupa 99,15 Kecamatan Cikupa 33.278.957.099,00 32.995.858.838,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,08 Kecamatan Cikupa KABUPATEN/KOTA 11.080.802.633,00 10.867.530.709,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 92 92 100,00 99,66 Kecamatan Cikupa PELAYANAN PUBLIK 17.401.452.275,00 17.342.751.510,00 Persentase pemenuhan PATEN % 100 100 100,00 Kecamatan Cikupa sesuai dengan standar PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 70 70 100,00 99,77 Kecamatan Cikupa KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 3.734.686.691,00 3.726.061.119,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Cikupa NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 471.616.400,00 471.616.400,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,62 Kecamatan Cikupa UMUM 263.281.000,00 262.281.000,00 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 96,15 96,15 100,00 99,54 Kecamatan Cikupa DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 327.118.100,00 325.618.100,00 Kecamatan Panongan 98,34 Kecamatan 26.596.286.979,00 26.155.275.072,00 Panongan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,10 Kecamatan Panongan KABUPATEN/KOTA 10.397.475.666,00 9.991.669.947,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 93 93 100,00 99,75 Kecamatan Panongan PELAYANAN PUBLIK 12.999.679.710,00 12.967.544.800,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Umum yang terpelihara Panongan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 28,57 28,57 100,00 99,93 Kecamatan Panongan KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 2.423.029.053,00 2.421.337.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,68 Kecamatan Panongan KETERTIBAN UMUM 301.644.600,00 300.694.350,00 PROGRAM Persentase rekomendasi yang % 100 100 100,00 99,93 Kecamatan PENYELENGGARAAN ditindaklanjuti 288.348.150,00 288.133.275,00 Panongan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,88 Kecamatan Panongan PEMERINTAHAN DESA 186.109.800,00 185.895.700,00 Kecamatan Curug 98,86 Kecamatan Curug 40.974.121.992,00 40.507.281.542,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,41 Kecamatan Curug KABUPATEN/KOTA 15.681.355.114,00 15.275.518.942,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 98,15 98,15 100,00 99,74 Kecamatan Curug PELAYANAN PUBLIK 20.232.074.422,00 20.178.672.000,00 Persentase pemenuhan PATEN % 83 83 100,00 Kecamatan Curug sesuai dengan standar PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 79 79 100,00 99,89 Kecamatan Curug KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 3.890.407.156,00 3.885.954.800,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 72,5 72,5 100,00 99,61 Kecamatan Curug KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 512.369.900,00 510.393.500,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 80 80 100,00 99,89 Kecamatan Curug UMUM 477.313.400,00 476.778.300,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,65 Kecamatan Curug DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 180.602.000,00 179.964.000,00 Kecamatan Legok 98,66 Kecamatan Legok 32.774.984.552,00 32.334.307.614,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,83 Kecamatan Legok KABUPATEN/KOTA 11.624.607.055,00 11.256.529.320,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 100 100,00 99,62 Kecamatan Legok PELAYANAN PUBLIK 18.000.490.578,00 17.932.970.684,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Legok Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,77 Kecamatan Legok KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 2.229.012.619,00 2.223.933.310,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Legok KETERTIBAN UMUM 229.545.900,00 229.545.900,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Legok UMUM 510.507.500,00 510.507.500,00 Persentase tertib administrasi % 100 100 100,00 Kecamatan Legok pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Legok DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 180.820.900,00 180.820.900,00 Kecamatan Pasar 97,73 Kecamatan Pasar Kemis 49.453.512.330,00 48.333.256.404,00 Kemis PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 25 25 100,00 96,23 Kecamatan Pasar Kemis KABUPATEN/KOTA 19.345.887.352,00 18.617.504.404,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 25 25 100,00 99,73 Kecamatan Pasar Kemis NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.426.661.180,00 8.404.131.200,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 85 85 100,00 Kecamatan Pasar Umum yang terpelihara Kemis PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 25 25 100,00 98,54 Kecamatan Pasar Kemis pembinaan/pemberdayaan 20.511.557.698,00 20.212.931.900,00 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 25 25 100,00 85,41 Kecamatan Pasar Kemis KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 412.525.000,00 352.337.300,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 25 25 100,00 98,63 Kecamatan Pasar Kemis UMUM 615.577.000,00 607.147.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 25 25 100,00 98,51 Kecamatan Pasar Kemis NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PEMERINTAHAN DESA 141.304.100,00 139.204.100,00 Kecamatan Balaraja 97,46 Kecamatan Balaraja 23.411.064.747,00 22.816.618.317,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,12 Kecamatan Balaraja KABUPATEN/KOTA 9.283.042.891,00 8.922.932.017,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 100 100,00 99,64 Kecamatan Balaraja PELAYANAN PUBLIK 10.897.546.540,00 10.858.426.600,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 60 60 100,00 Kecamatan Balaraja Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 97,64 Kecamatan Balaraja KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 2.635.073.910,00 2.572.913.700,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 92,95 Kecamatan Balaraja NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 256.718.906,00 238.626.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 52,95 Kecamatan Balaraja UMUM 172.570.100,00 91.380.000,00 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 79,67 Kecamatan Balaraja DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 166.112.400,00 132.340.000,00 Kecamatan Kresek 97,65 Kecamatan Kresek 14.430.587.570,00 14.091.207.329,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 95,81 Kecamatan Kresek KABUPATEN/KOTA 7.558.142.834,00 7.241.821.569,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 89,25 89,25 100,00 99,67 Kecamatan Kresek PELAYANAN PUBLIK 5.664.416.386,00 5.645.451.500,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 89,25 89,25 100,00 Kecamatan Kresek NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,53 Kecamatan Kresek KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 746.390.700,00 742.902.610,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Kresek KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 117.760.000,00 117.760.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 75 75 100,00 99,79 Kecamatan Kresek UMUM 285.722.950,00 285.116.950,00 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Kresek DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.154.700,00 58.154.700,00 Kecamatan Kronjo 98,36 Kecamatan Kronjo 22.436.410.369,00 22.069.076.719,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 95,99 Kecamatan Kronjo NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KABUPATEN/KOTA 7.469.439.654,00 7.169.897.119,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 100 100,00 99,49 Kecamatan Kronjo PELAYANAN PUBLIK 13.381.516.415,00 13.313.814.000,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Kronjo Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Kronjo KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 911.078.200,00 911.077.500,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 10 10 100,00 100,00 Kecamatan Kronjo KETERTIBAN UMUM 237.254.500,00 237.254.500,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,95 Kecamatan Kronjo UMUM 183.280.600,00 183.192.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Kronjo PEMERINTAHAN DESA 253.841.000,00 253.841.000,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Kecamatan Mauk 98,73 Kecamatan Mauk 19.932.013.803,00 19.679.511.998,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 80 80 100,00 98,92 Kecamatan Mauk KABUPATEN/KOTA 9.478.249.025,00 9.376.208.498,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 85 85 100,00 99,18 Kecamatan Mauk PELAYANAN PUBLIK 8.361.165.628,00 8.292.785.800,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 85 85 100,00 Kecamatan Mauk Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 82 82 100,00 95,04 Kecamatan Mauk KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.610.525.150,00 1.530.705.300,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 83 83 100,00 98,97 Kecamatan Mauk KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 219.367.800,00 217.106.200,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Mauk UMUM 157.336.200,00 157.336.200,00 Persentase tertib administrasi % 85 85 100,00 Kecamatan Mauk pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 87 87 100,00 100,00 Kecamatan Mauk PEMERINTAHAN DESA 105.370.000,00 105.370.000,00 Kecamatan Rajeg 99,49 Kecamatan Rajeg 26.854.960.726,00 26.718.925.228,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 99,14 Kecamatan Rajeg KABUPATEN/KOTA 9.830.953.566,00 9.746.817.846,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 100 100,00 99,71 Kecamatan Rajeg PELAYANAN PUBLIK 11.856.522.580,00 11.821.696.200,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Rajeg Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,65 Kecamatan Rajeg KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 4.615.581.100,00 4.599.505.507,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,73 Kecamatan Rajeg KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 98.124.100,00 97.857.985,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,84 Kecamatan Rajeg UMUM 375.759.080,00 375.147.390,00 Persentase tertib administrasi % 100 100 100,00 Kecamatan Rajeg pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,85 Kecamatan Rajeg DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 78.020.300,00 77.900.300,00 Kecamatan Sepatan 98,83 Kecamatan Sepatan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 26.045.872.887,00 25.741.703.808,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,24 Kecamatan Sepatan KABUPATEN/KOTA 9.874.277.584,00 9.700.307.288,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 91,35 91,35 100,00 99,18 Kecamatan Sepatan PELAYANAN PUBLIK 13.615.382.400,00 13.503.076.000,00 Persentase pemenuhan PATEN % 91,35 91,35 100,00 Kecamatan Sepatan sesuai dengan standar PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 85 85 100,00 99,08 Kecamatan Sepatan KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.751.433.383,00 1.735.351.400,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,65 Kecamatan Sepatan KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 270.353.300,00 269.420.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 93 93 100,00 99,88 Kecamatan Sepatan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah UMUM 360.081.220,00 359.640.120,00 Persentase tertib administrasi % 75 75 100,00 Kecamatan Sepatan pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,75 Kecamatan Sepatan DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 174.345.000,00 173.909.000,00 Kecamatan 98,77 Kecamatan Teluknaga 27.666.225.708,00 27.325.326.095,00 Teluknaga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,86 Kecamatan Teluknaga KABUPATEN/KOTA 9.884.672.208,00 9.574.744.095,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 100 100,00 99,80 Kecamatan Teluknaga PELAYANAN PUBLIK 15.571.791.400,00 15.540.820.400,00 Persentase pemenuhan PATEN % 100 100 100,00 Kecamatan sesuai dengan standar Teluknaga NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Teluknaga KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.587.540.750,00 1.587.540.750,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Teluknaga KETERTIBAN UMUM 226.953.950,00 226.953.950,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Teluknaga UMUM 169.825.500,00 169.825.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Teluknaga PEMERINTAHAN DESA 225.441.900,00 225.441.400,00 Kecamatan Cisoka 97,80 Kecamatan Cisoka 20.858.796.999,00 20.399.721.506,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 95,54 Kecamatan Cisoka KABUPATEN/KOTA 9.023.547.270,00 8.620.932.303,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 100 100,00 99,65 Kecamatan Cisoka PELAYANAN PUBLIK 9.000.759.389,00 8.968.941.663,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Cisoka Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 98,96 Kecamatan Cisoka KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.779.332.750,00 1.760.762.250,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Cisoka KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 236.285.200,00 236.285.200,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 83 83 100,00 99,24 Kecamatan Cisoka UMUM 547.442.900,00 543.290.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,29 Kecamatan Cisoka PEMERINTAHAN DESA 271.429.490,00 269.509.490,00 Kecamatan Pakuhaji 98,03 Kecamatan Pakuhaji NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 24.158.378.006,00 23.681.562.986,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 90 90 100,00 97,71 Kecamatan Pakuhaji KABUPATEN/KOTA 10.255.501.785,00 10.020.211.626,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 95 0,00 98,89 Kecamatan Pakuhaji PELAYANAN PUBLIK 10.042.254.899,00 9.931.127.700,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 85 0,00 Kecamatan Pakuhaji Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 90 0,00 97,38 Kecamatan Pakuhaji KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 3.255.016.422,00 3.169.730.060,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 90 0,00 94,71 Kecamatan Pakuhaji KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 396.858.700,00 375.875.700,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 85 0,00 95,90 Kecamatan Pakuhaji NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah UMUM 66.856.600,00 64.117.300,00 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 90 0,00 84,93 Kecamatan Pakuhaji DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 141.889.600,00 120.500.600,00 Kecamatan Kosambi 99,35 Kecamatan Kosambi 35.894.053.122,00 35.661.921.050,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,72 Kecamatan Kosambi KABUPATEN/KOTA 15.375.362.963,00 15.179.315.410,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 100 100,00 99,85 Kecamatan Kosambi PELAYANAN PUBLIK 14.242.735.408,00 14.221.612.400,00 Persentase pemenuhan PATEN % 100 100 100,00 Kecamatan Kosambi sesuai dengan standar PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 70 70 100,00 99,72 Kecamatan Kosambi NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 5.438.887.001,00 5.423.925.490,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Kosambi KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 473.730.000,00 473.730.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Kosambi UMUM 172.393.500,00 172.393.500,00 Persentase tertib administrasi % 100 100 100,00 Kecamatan Kosambi pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Kosambi PEMERINTAHAN DESA 190.944.250,00 190.944.250,00 Kecamatan 99,19 Kecamatan Pagedangan 28.974.379.812,00 28.741.092.269,00 Pagedangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,28 Kecamatan Pagedangan KABUPATEN/KOTA 10.946.866.338,00 10.759.099.659,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 89,5 89,5 100,00 99,72 Kecamatan Pagedangan 13.529.039.304,00 13.491.796.000,00 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas % 90 90 100,00 Kecamatan Umum yang terpelihara Pagedangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 88 88 100,00 99,79 Kecamatan Pagedangan KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 4.025.647.470,00 4.017.369.910,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 75 75 100,00 100,00 Kecamatan Pagedangan KETERTIBAN UMUM 98.469.400,00 98.469.400,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 10 10 100,00 100,00 Kecamatan Pagedangan UMUM 129.336.400,00 129.336.400,00 Persentase tertib administrasi % 88 88 100,00 Kecamatan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah pemerintahan desa Pagedangan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Pagedangan PEMERINTAHAN DESA 245.020.900,00 245.020.900,00 Kecamatan Jambe 98,32 Kecamatan Jambe 15.371.775.973,00 15.113.614.192,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,12 Kecamatan Jambe KABUPATEN/KOTA 7.813.279.941,00 7.588.474.035,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 89,25 89,25 100,00 99,52 Kecamatan Jambe PELAYANAN PUBLIK 6.397.771.762,00 6.366.775.387,00 Persentase pemenuhan PATEN % 89,25 89,25 100,00 Kecamatan Jambe sesuai dengan standar PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 70 70 100,00 99,98 Kecamatan Jambe NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 567.343.800,00 567.249.300,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Jambe KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 151.531.000,00 151.531.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 89,25 89,25 100,00 99,92 Kecamatan Jambe UMUM 336.358.500,00 336.103.500,00 Persentase tertib administrasi % 65,14 65,14 100,00 Kecamatan Jambe pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 98,09 Kecamatan Jambe PEMERINTAHAN DESA 105.490.970,00 103.480.970,00 Kecamatan Jayanti 98,05 Kecamatan Jayanti 14.721.108.515,00 14.433.353.448,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,32 Kecamatan Jayanti KABUPATEN/KOTA 6.584.443.162,00 6.341.973.708,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 100 100,00 99,48 Kecamatan Jayanti PELAYANAN PUBLIK 6.226.879.213,00 6.194.618.200,00 Persentase pemenuhan PATEN % 91,87 91,87 100,00 Kecamatan Jayanti sesuai dengan standar PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,56 Kecamatan Jayanti KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.463.460.140,00 1.457.088.040,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,62 Kecamatan Jayanti KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 118.488.700,00 118.038.700,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 96,44 Kecamatan Jayanti UMUM 172.110.700,00 165.976.800,00 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,96 Kecamatan Jayanti DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 155.726.600,00 155.658.000,00 Kecamatan Kemiri 98,83 Kecamatan Kemiri NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah 16.438.177.540,00 16.245.794.079,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,95 Kecamatan Kemiri KABUPATEN/KOTA 7.241.696.410,00 7.092.903.949,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 91,5 91,5 100,00 99,47 Kecamatan Kemiri PELAYANAN PUBLIK 7.321.148.500,00 7.282.062.500,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Kemiri Umum yang terpelihara PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,93 Kecamatan Kemiri KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.327.837.830,00 1.326.949.830,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,99 Kecamatan Kemiri KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 185.435.200,00 185.415.200,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 89,25 89,25 100,00 99,44 Kecamatan Kemiri NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah UMUM 187.047.200,00 186.005.200,00 Persentase tertib administrasi % 100 100 100,00 Kecamatan Kemiri pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 98,54 Kecamatan Kemiri DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 175.012.400,00 172.457.400,00 Kecamatan Sukadiri 98,32 Kecamatan Sukadiri 15.260.293.177,00 15.003.496.302,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,13 Kecamatan Sukadiri KABUPATEN/KOTA 7.582.789.829,00 7.365.430.814,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 91 91 100,00 99,50 Kecamatan Sukadiri PELAYANAN PUBLIK 6.209.413.108,00 6.178.352.108,00 Persentase pemenuhan PATEN % 100 100 100,00 Kecamatan Sukadiri sesuai dengan standar NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 89 100 112,36 99,82 Kecamatan Sukadiri KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.079.830.700,00 1.077.937.300,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 77 77 100,00 98,72 Kecamatan Sukadiri KETERTIBAN UMUM 136.286.400,00 134.536.400,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 70 70 100,00 97,48 Kecamatan Sukadiri UMUM 123.016.000,00 119.913.700,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 89 89 100,00 98,74 Kecamatan Sukadiri PEMERINTAHAN DESA 128.957.140,00 127.325.980,00 Kecamatan Cisauk 99,11 Kecamatan Cisauk 32.156.850.975,00 31.869.734.874,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 14,19 14,19 100,00 98,79 Kecamatan Cisauk KABUPATEN/KOTA 10.015.854.532,00 9.894.962.493,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 20,42 20,42 100,00 99,26 Kecamatan Cisauk PELAYANAN PUBLIK 18.894.943.431,00 18.754.781.940,00 Persentase pemenuhan PATEN % 16,28 16,28 100,00 Kecamatan Cisauk sesuai dengan standar PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 18,25 18,25 100,00 99,46 Kecamatan Cisauk KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 2.353.013.412,00 2.340.207.041,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 24,12 24,12 100,00 99,34 Kecamatan Cisauk KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 227.801.100,00 226.287.900,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 14,63 14,63 100,00 97,12 Kecamatan Cisauk UMUM 399.007.700,00 387.509.700,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 15,31 15,31 100,00 99,91 Kecamatan Cisauk PEMERINTAHAN DESA 266.230.800,00 265.985.800,00 Kecamatan Sepatan 98,85 Kecamatan Sepatan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Timur 20.433.294.180,00 20.198.194.267,00 Timur PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,67 Kecamatan Sepatan Timur KABUPATEN/KOTA 7.219.523.000,00 7.051.429.552,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dan pemenuhan PATEN sesuai % 100 100 100,00 99,45 Kecamatan Sepatan Timur PELAYANAN PUBLIK dengan standar 11.768.871.680,00 11.703.930.015,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 85 85 100,00 99,93 Kecamatan Sepatan Timur KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 707.955.120,00 707.463.820,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum % 100 100 100,00 99,87 Kecamatan Sepatan Timur KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 196.189.600,00 195.925.200,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,68 Kecamatan Sepatan Timur UMUM 320.326.180,00 319.301.480,00 Persentase tertib administrasi % 42,86 42,86 100,00 Kecamatan Sepatan NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah pemerintahan desa Timur PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,87 Kecamatan Sepatan Timur DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 220.428.600,00 220.144.200,00 Kecamatan Sindang 99,16 Kecamatan Sindang Jaya 16.270.993.662,00 16.134.550.377,00 Jaya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,77 Kecamatan Sindang Jaya KABUPATEN/KOTA 8.505.952.194,00 8.401.529.056,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 100 100,00 99,70 Kecamatan Sindang Jaya PELAYANAN PUBLIK 5.807.805.738,00 5.790.573.291,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Sindang Umum yang terpelihara Jaya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 85 85 100,00 98,94 Kecamatan Sindang Jaya NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.393.143.400,00 1.378.355.700,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Sindang Jaya KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 190.356.800,00 190.356.800,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Sindang Jaya UMUM 159.559.030,00 159.559.030,00 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Sindang Jaya DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 214.176.500,00 214.176.500,00 Kecamatan Kelapa 98,97 Kecamatan Kelapa Dua 48.526.527.077,00 48.024.338.735,00 Dua PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,06 Kecamatan Kelapa Dua KABUPATEN/KOTA 20.754.037.009,00 20.351.723.235,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 85 85 100,00 99,61 Kecamatan Kelapa Dua NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PELAYANAN PUBLIK 16.062.727.900,00 16.000.240.900,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Kelapa Umum yang terpelihara Dua PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,78 Kecamatan Kelapa Dua KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 10.868.158.468,00 10.844.065.600,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 3 3 100,00 99,34 Kecamatan Kelapa Dua KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 425.804.400,00 423.015.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,51 Kecamatan Kelapa Dua UMUM 304.812.500,00 303.308.000,00 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 91,89 Kecamatan Kelapa Dua DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 110.986.800,00 101.986.000,00 Kecamatan Solear 99,23 Kecamatan Solear 19.625.718.219,00 19.475.373.312,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,02 Kecamatan Solear KABUPATEN/KOTA 7.228.221.446,00 7.085.401.804,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 91,35 91,35 100,00 99,93 Kecamatan Solear PELAYANAN PUBLIK 10.550.248.223,00 10.542.736.218,00 Persentase pemenuhan PATEN % 75 75 100,00 Kecamatan Solear sesuai dengan standar PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Solear KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.374.465.150,00 1.374.451.890,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 43 43 100,00 100,00 Kecamatan Solear KETERTIBAN UMUM 206.077.400,00 206.077.400,00 PROGRAM Persentase rekomendasi yang % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Solear PENYELENGGARAAN ditindaklanjuti 163.358.100,00 163.358.100,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Solear PEMERINTAHAN DESA 103.347.900,00 103.347.900,00 Kecamatan Mekar 98,82 Kecamatan Mekar Baru 20.459.464.962,00 20.217.669.558,00 Baru PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 97,96 Kecamatan Mekar Baru KABUPATEN/KOTA 9.024.399.593,00 8.840.695.974,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 100 100,00 99,38 Kecamatan Mekar Baru PELAYANAN PUBLIK 9.187.184.859,00 9.130.632.082,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Mekar Umum yang terpelihara Baru PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,90 Kecamatan Mekar Baru NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.382.723.620,00 1.381.377.620,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,98 Kecamatan Mekar Baru KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 219.684.390,00 219.635.390,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,99 Kecamatan Mekar Baru UMUM 461.411.250,00 461.361.250,00 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,95 Kecamatan Mekar Baru DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 184.061.250,00 183.967.242,00 Kecamatan 98,77 Kecamatan Sukamulya 16.344.846.390,00 16.143.845.658,00 Sukamulya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,07 Kecamatan Sukamulya KABUPATEN/KOTA 7.953.802.666,00 7.800.407.835,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 100 100,00 99,39 Kecamatan Sukamulya NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.534.274.026,00 6.494.161.200,00 Persentase pemenuhan PATEN % 100 100 100,00 Kecamatan sesuai dengan standar Sukamulya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,50 Kecamatan Sukamulya KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.160.183.298,00 1.154.390.223,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,78 Kecamatan Sukamulya KETERTIBAN UMUM 161.184.000,00 160.834.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 25 25 100,00 100,00 Kecamatan Sukamulya UMUM 249.973.000,00 249.973.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 99,53 Kecamatan Sukamulya PEMERINTAHAN DESA 285.429.400,00 284.079.400,00 Kecamatan Gunung 99,41 Kecamatan Gunung NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Kaler 18.023.085.468,00 17.916.740.527,00 Kaler PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 98,80 Kecamatan Gunung Kaler KABUPATEN/KOTA 6.548.766.598,00 6.469.949.680,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 100 100,00 99,71 Kecamatan Gunung Kaler PELAYANAN PUBLIK 8.943.122.460,00 8.917.320.960,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas % 100 100 100,00 Kecamatan Gunung Umum yang terpelihara Kaler PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat % 100 100 100,00 99,90 Kecamatan Gunung Kaler KELURAHAN pembinaan/pemberdayaan 1.747.259.780,00 1.745.590.730,00 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Gunung Kaler KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 159.827.440,00 159.827.440,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 99,99 Kecamatan Gunung Kaler NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah UMUM 455.448.470,00 455.390.997,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100,00 100,00 Kecamatan Gunung Kaler PEMERINTAHAN DESA 168.660.720,00 168.660.720,00 VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 118.795.778.333,00 115.628.531.201,00 97,33 1 KESATUAN BANGSA 97,33 DAN POLITIK 118.795.778.333,00 115.628.531.201,00 Badan Kesatuan 97,33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 118.795.778.333,00 115.628.531.201,00 Bangsa dan Politik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100,00 96,08 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KABUPATEN/KOTA 12.904.192.029,00 12.397.988.224,00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan % 0,09 0,09 100,00 97,77 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DAN KARAKTER 11.318.089.898,00 11.065.325.413,00 NO BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah KEBANGSAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA Persentase Pendidikan Politik di Daerah % 8,61 8,61 100,00 98,35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik SERTA BUDAYA POLITIK 86.868.763.166,00 85.438.636.964,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan % 14,29 14,29 100,00 89,02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KEMASYARAKATAN 1.220.422.400,00 1.086.446.400,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya % 0,19 0,19 100,00 89,13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik SOSIAL, DAN BUDAYA 2.642.030.000,00 2.354.811.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik % 12,94 12,94 100,00 85,50 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik SOSIAL 3.842.280.840,00 3.285.323.200,00 2.2.3 Evaluasi RKPD 2025 Sampai dengan Triwulan I Hasil evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 memperlihatkan kondisi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan I bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 sebesar 19,59 %, sedangkan untuk belanja daerah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah APBD Tahun 2025 sebesar 19,78 %. Tabel 2.53 LRA Kabupaten Tangerang S.D Triwulan I Tahun 2025 KODE URAIAN APBD 2025 Penjabaran/ Pergeseran Selisih Realisasi SD TW I % 1 2 3 4 5 6 7 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.681.265.325.888,00 4.681.265.325.888,00 - 1.002.275.031.567,70 21,41 4.1.01 Pajak Daerah 3.763.500.000.000,00 3.763.500.000.000,00 - 787.212.998.367,00 20,92 4.1.02 Retribusi Daerah 173.297.291.886,00 173.297.291.886,00 - 46.640.589.313,00 26,91 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.509.521.940,00 60.509.521.940,00 - 0,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.548.978.636.887,00 3.543.189.648.887,00 (5.788.988.000,00) 780.413.568.561,00 21,99 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.190.458.687.000,00 3.184.669.699.000,00 (5.788.988.000,00) 566.894.880.659,00 17,77 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 358.519.949.887,00 358.519.949.887,00 - 213.518.687.902,00 59,56 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8.230.243.962.775,00 8.224.454.974.775,00 (5.788.988.000,00) 1.782.688.600.128,70 21,66 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 6.267.103.555.261,03 6.167.620.709.069,03 (99.482.846.192,00) 1.167.037.647.395,00 18,62 5.1.01 Belanja Pegawai 2.783.330.402.162,79 2.783.330.402.162,79 - 642.787.018.557,00 23,09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.108.429.484.973,24 2.998.146.638.781,24 (110.282.846.192,00) 467.137.449.213,00 15,03 5.1.05 Belanja Hibah 356.074.068.125,00 365.574.068.125,00 9.500.000.000,00 57.113.179.625,00 16,04 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19.269.600.000,00 20.569.600.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 1.363.427.081.497,97 1.465.120.939.689,97 101.693.858.192,00 89.923.547.324,00 6,60 5.2.01 Belanja Modal Tanah 106.598.843.340,00 106.598.843.340,00 - 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 372.609.434.585,00 381.563.279.033,00 8.953.844.448,00 22.445.593.303,00 6,02 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 359.108.873.878,40 446.709.482.297,40 87.600.608.419,00 5.842.524.892,00 1,63 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.918.129.984,57 506.057.535.309,57 5.139.405.325,00 61.520.631.129,00 12,28 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.551.895.500,00 23.551.895.500,00 - 0,00 0,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 639.904.210,00 639.904.210,00 - 114.798.000,00 17,94 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000,00 22.000.000.000,00 (8.000.000.000,00) 1.165.958.737,00 3,89 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 22.000.000.000,00 (8.000.000.000,00) 1.165.958.737,00 3,89 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 22.000.000.000,00 (8.000.000.000,00) 1.165.958.737,00 3,89 5.4 BELANJA TRANSFER 939.713.326.016,00 939.713.326.016,00 - 445.018.260.897,00 47,36 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 388.414.633.516,00 388.414.633.516,00 - 198.187.989.910,00 51,02 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 551.298.692.500,00 551.298.692.500,00 - 246.830.270.987,00 44,77 JUMLAH BELANJA DAERAH 8.600.243.962.775,00 8.594.454.974.775,00 (5.788.988.000,00) 1.703.145.414.353,00 19,80 SURPLUS / (DEFISIT) (370.000.000.000,00) (370.000.000.000,00) - 79.543.185.775,70 (21,50) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 400.000.000.000,00 400.000.000.000,00 - 0,00 0,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 400.000.000.000,00 400.000.000.000,00 - 0,00 0,00 6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 317.647.451.336,00 317.647.451.336,00 - 0,00 0,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 82.352.548.664,00 82.352.548.664,00 - 0,00 0,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 - 0,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - 0,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - 0,00 0,00 KODE URAIAN APBD 2025 Penjabaran/ Pergeseran Selisih Realisasi SD TW I % 1 2 3 4 5 6 7 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - 0,00 0,00 6.2.04.05 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 370.000.000.000,00 370.000.000.000,00 - 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (0,00) 79.543.185.775,70 0,00 Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 24,87% dan capaian anggaran sebesar 19,80%. Tabel 2.54 Realisasi Keuangan dan Fisik s.d Triwulan I Tahun 2025 No SKPD Keuangan FISIK APBD 2025 Penjabaran/Pergeseran Selisih Realisasi % % 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dinas Pendidikan 2.168.955.692.156,00 2.177.937.080.969,00 8.981.388.813,00 306.204.282.341,00 14,12 20,07 2 Dinas Kesehatan 1.839.656.653.500,00 1.876.459.368.030,00 36.802.714.530,00 392.616.844.672,00 21,34 23,59 3 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 462.805.005.858,00 466.776.025.053,00 3.971.019.195,00 56.921.436.564,00 12,30 25 4 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 369.351.115.687,00 379.889.690.830,00 10.538.575.143,00 10.004.483.462,00 2,71 25 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 43.871.119.801,00 43.369.043.801,00 (502.076.000,00) 7.411.672.939,00 16,89 6 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 359.117.406.681,00 356.864.665.726,00 (2.252.740.955,00) 7.930.629.014,00 2,21 7 Satuan Polisi Pamong Praja 37.063.200.873,00 35.484.232.298,00 (323.633.174.383,00) 8.663.596.020,00 23,38 17,72 8 Dinas Sosial 69.268.354.563,00 76.166.823.382,00 39.103.622.509,00 4.369.416.519,00 6,31 23,16 9 Dinas Tenaga Kerja 39.668.666.822,00 40.018.736.862,00 (29.249.617.701,00) 5.563.345.227,00 14,02 36,86 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18.539.442.654,00 17.096.084.614,00 (22.572.582.208,00) 4.109.312.726,00 22,17 24,97 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 230.564.007.766,00 228.024.641.176,00 209.485.198.522,00 34.493.754.545,00 14,96 24,39 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41.333.640.489,00 39.490.854.887,00 (191.073.152.879,00) 6.627.624.139,00 16,03 20,42 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 48.525.151.892,00 46.608.235.692,00 (1.916.916.200,00) 7.598.721.301,00 15,66 25 14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 47.800.288.885,00 46.693.431.122,00 (1.831.720.770,00) 8.813.687.326,00 18,44 23,37 15 Dinas Perhubungan 112.081.047.278,00 112.035.550.903,00 (45.496.375,00) 18.762.327.599,00 16,74 25 16 Dinas Komunikasi dan Informatika 85.135.850.043,00 83.760.409.523,00 (1.375.440.520,00) 15.811.236.165,00 18,57 23,96 17 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 32.489.233.631,00 30.712.313.288,00 (1.776.920.343,00) 5.292.081.539,00 16,29 24,59 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26.685.815.142,00 25.307.188.787,00 (1.378.626.355,00) 6.123.476.496,00 22,95 23,77 No SKPD Keuangan FISIK APBD 2025 Penjabaran/Pergeseran Selisih Realisasi % % 1 2 3 4 5 6 7 8 19 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 53.519.492.958,00 51.658.685.798,00 (1.860.807.160,00) 11.733.308.249,00 21,92 24,87 20 Dinas Perpustakaan dan Arsip 23.347.565.292,00 22.481.932.537,00 (865.632.755,00) 4.988.453.760,00 21,37 26,47 21 Dinas Perikanan 28.671.195.500,00 29.499.737.092,00 828.541.592,00 6.406.117.926,00 22,34 31,44 22 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 61.673.315.531,00 67.581.158.459,00 5.907.842.928,00 12.517.578.804,00 20,30 24,96 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.620.223.738,00 22.480.956.755,00 (139.266.983,00) 5.657.272.356,00 25,01 23,98 24 Sekretariat Daerah 219.420.416.672,00 230.826.014.162,00 11.405.597.490,00 66.973.862.301,00 30,52 24,09 25 Sekretariat DPRD 144.097.518.813,00 116.687.994.513,00 (27.409.524.300,00) 28.445.355.371,00 19,74 23,04 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46.902.646.111,00 43.143.127.351,00 (3.759.518.760,00) 7.491.675.965,00 15,97 20 27 Badan Pendapatan Daerah 123.959.296.973,00 121.681.951.873,00 (2.277.345.100,00) 15.363.059.080,00 12,39 40,51 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 48.282.119.994,00 45.650.816.424,00 (2.631.303.570,00) 10.841.772.056,00 22,46 24,95 29 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 969.713.326.016,00 961.713.326.016,00 (8.000.000.000,00) 446.184.219.634,00 46,01 38 30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 37.138.187.964,00 35.610.077.850,00 (1.528.110.114,00) 6.705.569.521,00 18,06 25 31 Inspektorat Kabupaten 57.855.198.017,00 51.940.972.317,00 (5.914.225.700,00) 11.170.727.603,00 19,31 25 32 Kecamatan Tigaraksa 34.795.485.273,00 34.101.958.934,00 (693.526.339,00) 8.382.249.362,00 24,09 24,17 33 Kecamatan Cikupa 29.364.821.059,00 28.625.457.349,00 (739.363.710,00) 8.079.772.614,00 27,52 24,82 34 Kecamatan Panongan 25.870.141.642,00 25.309.281.917,00 (560.859.725,00) 4.732.808.630,00 18,29 24,88 35 Kecamatan Curug 36.524.785.261,00 35.626.325.061,00 (898.460.200,00) 7.363.863.035,00 20,16 24,54 36 Kecamatan Legok 24.631.554.828,00 24.023.336.413,00 (608.218.415,00) 4.630.353.708,00 18,80 25 37 Kecamatan Pasar Kemis 46.221.671.658,00 45.360.972.828,00 (860.698.830,00) 12.533.212.225,00 27,12 24,17 38 Kecamatan Balaraja 22.419.038.340,00 21.935.882.340,00 (483.156.000,00) 4.631.483.206,00 20,66 25 39 Kecamatan Kresek 16.634.510.132,00 16.162.491.852,00 (472.018.280,00) 4.428.787.197,00 26,62 25 40 Kecamatan Kronjo 17.692.790.337,00 17.189.668.337,00 (503.122.000,00) 5.177.743.262,00 29,26 25 41 Kecamatan Mauk 20.494.391.880,00 20.589.171.337,00 94.779.457,00 4.834.340.638,00 23,59 24,94 42 Kecamatan Rajeg 31.449.254.733,00 30.851.737.283,00 (597.517.450,00) 6.425.528.710,00 20,43 23,15 43 Kecamatan Sepatan 26.356.932.549,00 25.898.072.849,00 (458.859.700,00) 5.024.595.894,00 19,06 24,11 44 Kecamatan Teluknaga 22.865.085.379,00 22.383.222.379,00 (481.863.000,00) 5.948.382.918,00 26,02 25 45 Kecamatan Cisoka 17.562.807.678,00 16.867.639.078,00 (695.168.600,00) 3.563.425.863,00 20,29 24,75 46 Kecamatan Pakuhaji 25.203.238.105,00 24.411.210.505,00 (792.027.600,00) 3.275.866.819,00 13,00 23,84 47 Kecamatan Kosambi 28.682.058.057,00 27.817.884.507,00 (864.173.550,00) 4.765.239.799,00 16,61 12,96 48 Kecamatan Pagedangan 26.964.129.080,00 26.425.153.880,00 (538.975.200,00) 4.685.412.665,00 17,38 24,7 49 Kecamatan Jambe 16.637.083.822,00 16.228.643.002,00 (408.440.820,00) 4.637.710.358,00 27,88 25 50 Kecamatan Jayanti 13.501.105.307,00 13.097.073.907,00 (404.031.400,00) 2.465.380.056,00 18,26 25 51 Kecamatan Kemiri 15.060.616.816,00 14.530.081.141,00 (530.535.675,00) 2.165.820.241,00 14,38 25 52 Kecamatan Sukadiri 14.526.222.431,00 14.146.952.861,00 (379.269.570,00) 2.534.585.168,00 17,45 22,92 53 Kecamatan Cisauk 23.060.107.845,00 22.437.418.277,00 (622.689.568,00) 4.284.865.506,00 18,58 25 54 Kecamatan Sepatan Timur 23.456.348.947,00 23.018.207.597,00 (438.141.350,00) 4.717.184.448,00 20,11 25 55 Kecamatan Sindang Jaya 20.017.117.416,00 19.449.633.131,00 (567.484.285,00) 4.212.443.054,00 21,04 25 No SKPD Keuangan FISIK APBD 2025 Penjabaran/Pergeseran Selisih Realisasi % % 1 2 3 4 5 6 7 8 56 Kecamatan Kelapa Dua 47.214.475.059,00 46.070.911.159,00 (1.143.563.900,00) 11.766.953.013,00 24,92 24,62 57 Kecamatan Solear 18.991.417.246,00 18.712.563.396,00 (278.853.850,00) 3.337.995.760,00 17,58 25 58 Kecamatan Mekar Baru 17.660.225.622,00 17.003.806.962,00 (656.418.660,00) 4.323.216.895,00 24,48 24,85 59 Kecamatan Sukamulya 14.930.071.430,00 14.459.911.880,00 (470.159.550,00) 3.329.700.821,00 22,30 25 60 Kecamatan Gunung Kaler 18.730.135.049,00 18.116.737.439,00 (613.397.610,00) 4.634.513.939,00 24,74 25 61 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 32.614.142.494,00 29.952.439.084,00 (2.661.703.410,00) 10.455.077.329,00 32,06 25 JUMLAH 8.600.243.962.775,00 8.594.454.974.775,00 (5.788.988.000,00) 1.703.145.414.353,00 19,80 24,87 Hasil evaluasi capaian pelaksanaan program 1tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 memperlihatkan kondisi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan I bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 sebesar 19,59 %, sedangkan untuk belanja daerah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah APBD Tahun 2025 sebesar 19,78 %. Tabel 2.55 Evaluasi Capaian Program Sampai dengan Triwulan I Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 95.5 1.277.952.984.744 25 246.195.015.672 25 246.195.015.672 26.18 19.26 Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 100 898.758.503.285 99.39 26.482.177.000 99.39 26.482.177.000 99.39 2.95 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 100 97.49 97.49 97.49 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 100 77.23 77.23 77.23 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan % 100 64.91 64.91 64.91 Dinas Pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase implementasi kurikulum muatan lokal % 100 835.523.500 25 0 25 0 25.00 0.00 Dinas Pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 % 100 88.845.390 25 0 25 0 25.00 0.00 Dinas Pendidikan PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) % 100 301.224.050 25 0 25 0 25.00 0.00 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 725.950.901.076 25 172.648.165.766 25 172.648.165.766 25.00 23.78 Dinas Kesehatan Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan % 0.10 339.328.057.169 0.10 55.696.071.876 0.10 55.696.071.876 100.00 16.41 Dinas Kesehatan Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi % 92.59 89.28 89.28 96.43 Dinas Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 19.75 19.75 19.75 Dinas Kesehatan Persentase Balita Wasting % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas Angka 84.90 84.50 84.50 99.53 Dinas Kesehatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial % 90.00 20 20 22.22 Dinas Kesehatan Persentase alat kesehatan memenuhi standar % 82.00 20 20 24.39 Dinas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya % 100 9.778.278.000 25 2.271.230.000 25 2.271.230.000 25.00 23.23 Dinas Kesehatan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase P-IRT yang sesuai standar % 100 912.850.200 22 166.155.200 22 166.155.200 22.00 18.20 Dinas Kesehatan Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar % 100 16 16 16.00 Dinas Kesehatan Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga % 100 8.946.300.000 25 1.521.024.000 25 1.521.024.000 25.00 17.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan % 100 25 25 25.00 Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 41.907.063.983 100 10.332.859.879 100 10.332.859.879 100.00 24.66 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 31.266.052.793 100 7.461.135.532 100 7.461.135.532 100.00 23.86 Dinas Tata Ruang dan Bangunan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi % 77.20 108.888.928.070 - 12.180.513.565 - 12.180.513.565 0.00 11.19 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik % 90.9 - - 0.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan Sarana Air Bersih % 80.67 69.808.787.430 67.500.000 0 67.500.000 0.00 0.10 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat % 100 0 0.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase kapasitas lumpur tinja % 0.143 13.161.927.338 0 0 0 0.00 0.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarkat miskin % 96.75 0 0.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik % 12.43 51.545.695.891 - 2.717.977.200 - 2.717.977.200 0.00 5.27 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik % 65 318.858.762.657 - 2.936.403.670 - 2.936.403.670 0.00 0.92 Dinas Tata Ruang dan Bangunan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara % 45 25.056.426.000 - 78.460.250 - 78.460.250 0.00 0.31 Dinas Tata Ruang dan Bangunan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten % 4.89 264.434.337.110 - 31.769.591.840 - 31.769.591.840 0.00 12.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara % 73 4.708.449.380 - 12.090.000 - 12.090.000 0.00 0.26 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 19.633.480.231 4.494.552.938 0 4.494.552.938 0.00 22.89 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana % 100 1.051.672.000 78.150.000 0 78.150.000 0.00 7.43 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen % 100 0 0.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni % 11.09 42.237.200.693 0 0 0 0.00 0.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman % 100 0 0.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan Yang Memenuhi Standar % 50.64 73.296.467.983 640.910.000 0 640.910.000 0.00 0.87 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 34.494.874.251 100 7.937.439.958 100 7.937.439.958 100.00 23.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 29.911.742.498 34.15 7.645.533.520 34.15 7.645.533.520 34.15 25.56 Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM PENINGKATAN Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum % 100 5.572.489.800 11.03 1.018.062.500 11.03 1.018.062.500 11.03 18.27 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Linmas yang terlatih % 11 - - 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja % 100 24.75 24.75 24.75 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan % 100 - - 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana % 100 1.541.217.550 - 3.770.000 - 3.770.000 0.00 0.24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi % 100 100 100 100.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya Desa 100 100 100 100.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi % 100 7.332.952.000 100 168.902.000 100 168.902.000 100.00 2.30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 14.735.497.502 38.03 3.436.815.219 38.03 3.436.815.219 38.03 23.32 Dinas Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial % 100 4.407.685.330 2.46 47.004.000 2.46 47.004.000 2.46 1.07 Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan % 33.33 14.319.400 - 0 - 0 0.00 0.00 Dinas Sosial Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial % 32.70 1.999.478.575 9.64 591.869.850 9.64 591.869.850 29.48 29.60 Dinas Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial % 100 52.947.463.920 37.75 3.951.734.000 37.75 3.951.734.000 37.75 7.46 Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota % 100 1.278.314.000 19.70 269.844.500 19.70 269.844.500 19.70 21.11 Dinas Sosial PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP % 85 234.367.400 24.29 19.484.500 24.29 19.484.500 28.58 8.31 Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 18.193.512.582 25 3.830.153.447 25 3.830.153.447 25.00 21.05 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan % 100 83.334.900 - 0 - 0 0.00 0.00 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten % 75 15.249.465.980 11.23 1.161.745.200 11.23 1.161.745.200 14.97 7.62 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi Jumlah 35 - - 0.00 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar % 96.87 3.840.654.920 17 257.781.500 17 257.781.500 17.55 6.71 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Wirausaha Baru Orang/tahun 660 - - 0.00 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Angka sengketa Pengusaha- pekerja per tahun % 1.25 2.617.026.850 0.8 313.665.080 0.8 313.665.080 64.00 11.99 Dinas Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 12.496.861.444 25 3.408.039.096 25 3.408.039.096 25.00 27.27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender % 100 1.591.763.360 25 169.271.630 25 169.271.630 25.00 10.63 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan % 100 747.714.990 25 123.900.000 25 123.900.000 25.00 16.57 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga % 100 613.265.120 25 53.817.000 25 53.817.000 25.00 8.78 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Profil Gender dan Penyususnan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah % 100 46.839.800 25 0 25 0 25.00 0.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Seluruh Klaster Hak Anak % 100 905.067.200 25 91.610.000 25 91.610.000 25.00 10.12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Perlindungan terhadap Anak % 100 694.572.700 25 134.075.000 25 134.075.000 25.00 19.30 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif % 53.95 1.254.727.800 - 1.890.000 - 1.890.000 0.00 0.15 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% % 100 5.255.155.390 25 70.952.600 25 70.952.600 25.00 1.35 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) % 23.03 - - 0.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % 85.5 - - 0.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Dokumen 1 604.603.940 - 61.638.070 - 61.638.070 0.00 10.19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi % 86.36 - - 0.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan % 85 134.489.500 - 33.907.500 - 33.907.500 0.00 25.21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum % 35.40 116.123.246.490 691.200.000 0 691.200.000 0.00 0.60 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 71.780.882.249 25 20.531.561.965 25 20.531.561.965 25.00 28.60 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat Sungai 3 2.332.148.800 0 108.492.000 0 108.492.000 0.00 4.65 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air % 50 1.523.172.520 0 22.500.000 0 22.500.000 0.00 1.48 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.260.415.928 137.024.482 0 0 0.00 0.00 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola % 1.20 17.954.677.250 0 1.603.440.832 0 1.603.440.832 0.00 8.93 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3 % 100 95.227.740 25 26.672.400 25 26.672.400 25.00 28.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah 250 328.917.000 60 26.850.000 60 26.850.000 24.00 8.16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat Jumlah 27 741.396.000 27 20.900.000 27 20.900.000 100.00 2.82 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup % 100 274.043.500 25 27.000.000 25 27.000.000 25.00 9.85 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola % 62 104.267.511.463 15 4.525.347.500 15 4.525.347.500 24.19 4.34 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.059.874.992 259.964.775 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.196.370.000 294.150.933 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.218.036.000 268.225.920 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.164.780.000 254.344.393 0 0 0.00 0.00 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 976.314.000 205.484.690 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.428.766.992 315.797.244 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.088.262.000 242.805.320 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.199.550.000 250.525.645 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.043.874.000 206.415.376 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 6.785.200.992 1.158.471.800 0 0 0.00 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.305.219.750 6.197.676.500 0 0 0.00 0.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 29.886.040.837 100 6.285.247.599 100 6.285.247.599 100.00 21.03 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Perekaman KTP-el % 99.47 8.532.136.550 99.999 132.671.500 99.999 132.671.500 100.53 1.55 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan SKPWNI yang diterbitkan % 100 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan SKDWNI yang diterbitkan % 100 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan kepemilikan KIA % 70 59.26 59.26 84.66 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun % 99.50 165.920.000 91.81 96.680.040 91.81 96.680.040 92.27 58.27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan % 100 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akte Kematian % 100 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian % 100 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik % 100 837.577.500 100 110.835.000 100 110.835.000 100.00 13.23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan % 85 0 0 0.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan % 100 69.180.000 100 2.190.000 100 2.190.000 100.00 3.17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 11.389.317.500 100 3.108.365.739 100 3.108.365.739 100.00 27.29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PROGRAM PENATAAN DESA jumlah rekomendasi penataan desa Jumlah 1 602.899.870 1 561.565.000 1 561.565.000 100.00 93.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya Desa 1 591.478.240 1 280.330.250 1 280.330.250 100.00 47.39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Mandiri Desa 35 7.464.957.962 - 955.820.412 - 955.820.412 0.00 12.80 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes Desa 3 26.559.582.120 3 2.951.119.850 3 2.951.119.850 100.00 11.11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi % 100 100 100 100.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 19.103.850.958 4.246.203.156 0 4.246.203.156 0.00 22.23 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) yang ditindaklanjut % 100 1.187.345.600 238.616.800 0 238.616.800 0.00 20.10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Rumah Data di Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna % 35 0 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependudukan % 100 0 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%) % 71.50 10.292.019.763 - 1.454.151.070 - 1.454.151.070 0.00 14.13 Dinas Pengendalian Penduduk dan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 27.13 - - 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga % 95 0 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian % 70 0 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS % 92.25 16.110.214.800 - 2.840.326.700 - 2.840.326.700 0.00 17.63 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prosentase keluarga beresiko yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti % 94 - - 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prosentase kerjasama dengan mitra kerja % 100 0 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 39.539.996.020 25 9.218.487.874 25 9.218.487.874 25.00 23.31 Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Perlangkapan Jalan % 75 72.495.554.883 - 11.918.878.386 - 11.918.878.386 0.00 16.44 Dinas Perhubungan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas % 66.67 - - 0.00 Dinas Perhubungan Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Rasio 0.5 - - 0.00 Dinas Perhubungan Terminal yang terbangun Unit 1 - - 0.00 Dinas Perhubungan Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi Jumlah 2 - - 0.00 Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 26.229.898.323 25 6.694.154.312 25 6.694.154.312 25.00 25.52 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik % 100 5.849.382.400 25 1.092.396.000 25 1.092.396.000 25.00 18.68 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet % 100 46.786.349.000 25 0 25 0 25.00 0.00 Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 12.397.908.461 25 3.449.992.063 25 3.449.992.063 25.00 27.83 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan % 21.43 130.555.500 7.5 48.170.800 7.5 48.170.800 35.00 36.90 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan % 27.03 140.047.000 - 0 - 0 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Jumlah Koperasi berkualitas % 17.86 1.256.702.250 - 0 - 0 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi % 26.79 1.025.993.667 5.36 334.948.070 5.36 334.948.070 20.01 32.65 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan % 3.1 6.739.147.682 0.586 435.996.500 0.586 435.996.500 18.90 6.47 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB % 2.14 9.021.958.728 0.35 1.022.974.106 0.35 1.022.974.106 16.36 11.34 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan % 1.60 0.44 0.44 27.50 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Presentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Terfasilitasi dana Pemerintah melalui UPDB % 5.95 2.25 2.25 37.82 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 22.252.876.267 42.28 5.640.579.246 42.28 5.640.579.246 42.28 25.35 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi % 25 792.034.100 5 76.065.000 5 76.065.000 20.00 9.60 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP) % 75 0 0 0.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan minat investasi % 33.33 341.600.580 22.5 21.860.000 22.5 21.860.000 67.51 6.40 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP % 79.0 1.134.289.460 74 212.373.400 74 212.373.400 93.67 18.72 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) % 74 302.000.680 0 91.452.050 0 91.452.050 0.00 30.28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online % 80 484.387.700 67 81.146.800 67 81.146.800 83.75 16.75 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 12.514.793.828 25 2.740.170.145 25 2.740.170.145 25.00 21.90 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan % 33 6.249.370.800 8.3 1.990.904.160 8.3 1.990.904.160 25.15 31.86 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan % 33 28.101.069.510 9 7.182.994.500 9 7.182.994.500 27.27 25.56 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase statistik sektoral % 65 1.117.430.600 16.25 79.718.000 16.25 79.718.000 25.00 7.13 Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI prosentase layanan kemanan informasi % 65 3.777.349.200 16.25 128.840.515 16.25 128.840.515 25.00 3.41 Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan % 33 1.609.556.560 - 55.500.000 - 55.500.000 0.00 3.45 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 20.033.754.117 25 5.129.235.814 25 5.129.235.814 25.00 25.60 Dinas Perpustakaan dan Arsip Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Presentase pemenuhan pembinaan perpustakaan % 100 1.268.333.410 5 72.758.000 5 72.758.000 5.00 5.74 Dinas Perpustakaan dan Arsip URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip % 100 995.315.600 3 56.106.000 3 56.106.000 3.00 5.64 Dinas Perpustakaan dan Arsip PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip % 100 184.529.410 2 6.424.000 2 6.424.000 2.00 3.48 Dinas Perpustakaan dan Arsip URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 13.475.909.400 100 3.206.850.316 100 3.206.850.316 100.00 23.80 Dinas Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Laju Produksi Perikanan Tangkap % 0.6 5.239.027.480 0.14 93.156.500 0.14 93.156.500 23.33 1.78 Dinas Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Laju Produksi Perikanan Budidaya % 1.5 6.704.475.300 0.35 2.030.142.860 0.35 2.030.142.860 23.33 30.28 Dinas Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase peningkatan produksi olahan perikanan % 1.5 4.080.324.912 0.2 1.075.968.250 0.2 1.075.968.250 13.33 26.37 Dinas Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata % 33 348.070.500 3 1.000.000 3 1.000.000 9.09 0.29 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata % 33 866.002.100 - 0 - 0 0.00 0.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif % 33 1.969.822.500 15 74.477.160 15 74.477.160 45.45 3.78 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 35.882.601.359 25 9.591.949.084 25 9.591.949.084 25.00 26.73 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian % 45 11.857.393.280 - 1.948.141.450 - 1.948.141.450 0.00 16.43 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian % 65 6.321.757.000 - 0 - 0 0.00 0.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani % 75 3.335.182.210 18.75 191.712.200 18.75 191.712.200 25.00 5.75 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI % 66 - - 0.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya % 70 2.935.247.980 - 617.387.900 - 617.387.900 0.00 21.03 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan % 90 39.552.000 0 0 0 0 0.00 0.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau % 75.00 1.785.062.000 72.22 556.318.140 72.22 556.318.140 96.29 31.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor % 65.93 808.985.467 0 84.007.000 0 84.007.000 0.00 10.38 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP % 95.24 727.830.280 47.76 228.417.000 47.76 228.417.000 50.15 31.38 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri % 30 289.224.400 0 0 0 0 0.00 0.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 16.475.863.458 25 4.361.574.076 25 4.361.574.076 25.00 26.47 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Peningkatan Jumlah IKM % 28.72 940.960.950 0 191.114.640 0 191.114.640 0.00 20.31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi % 25.05 132.370.600 8.01 6.000.000 8.01 6.000.000 31.98 4.53 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi % 25.05 1.281.107.600 4.37 229.841.500 4.37 229.841.500 17.45 17.94 Dinas Perindustrian dan Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Animo masyarakat bertransmigrasi pada Tahun n Jumlah 8 34.741.630 - 0 - 0 0.00 0.00 Dinas Tenaga Kerja SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana % 100 119.505.346.014 25 23.644.162.345 25 23.644.162.345 25.00 19.79 Sekretariat Daerah Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu % 100 25 25 25.00 Sekretariat Daerah Komponen Pelaporan SAKIP % 11.42 0 0 0.00 Sekretariat Daerah Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan % 100 25 25 25.00 Sekretariat Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi 95.803.652.158 - 42.992.965.456 - 42.992.965.456 0.00 44.88 Sekretariat Daerah Indeks Reformasi Hukum Indeks Baik - - 0.00 Sekretariat Daerah Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan % 100 25 25 25.00 Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan % 100 4.111.418.500 25 949.984.500 25 949.984.500 25.00 23.11 Sekretariat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan % 100 0 0.00 Sekretariat Daerah Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Indeks 100 - - 0.00 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 9.850.000 23.16 19.734.502.605 23.16 19.734.502.605 23.16 200.350.28 Sekretariat DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD % 100 80.594.800 24.22 8.710.852.766 24.22 8.710.852.766 24.22 10.808.21 Sekretariat DPRD PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 23.489.906.821 5.292.991.637 0 5.292.991.637 0.00 22.53 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu % 100 6.883.507.530 1.031.825.200 0 1.031.825.200 0.00 14.99 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersedian Data Pembangunan % 66 0 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan % 100 0 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 12.822.943.960 822.553.890 0 822.553.890 0.00 6.41 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 0 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) % 100 0 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) % 100 0 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 0 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 0 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KEUANGAN Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 110.749.252.523 25 15.330.705.721 25 15.330.705.721 25.00 13.84 Badan Pendapatan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 28.473.269.179 23 8.491.323.182 23 8.491.323.182 23.00 29.82 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah % 98.25 4.230.373.800 5 322.017.800 5 322.017.800 5.09 7.61 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah % 95 7 7 7.37 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah % 100 14 14 14.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah % 97 10.508.013.170 - 2.115.333.080 - 2.115.333.080 0.00 20.13 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Persentase pemanfataan barang milik daerah yang digunausahakan % 85 - - 0.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Kepatuhan Wajib Pajak % 79 10.932.699.350 20 922.516.350 20 922.516.350 25.32 8.44 Badan Pendapatan Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah % 100 25 25 25.00 Badan Pendapatan Daerah Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah % 100 25 25 25.00 Badan Pendapatan Daerah Persentase Capaian Target Pajak Daerah % 100 25 25 25.00 Badan Pendapatan Daerah KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 24.456.601.610 25 6.698.039.762 25 6.698.039.762 25.00 27.39 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 37.5 5.082.612.740 - 634.396.800 - 634.396.800 0.00 12.48 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 - - 0.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 - - 0.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 - - 0.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 - - 0.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 - - 0.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 - - 0.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 - - 0.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 6.070.863.500 - 125.400.000 - 125.400.000 0.00 2.07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Implementasi Rencana kelitbangan % 67 3.646.880.800 643.606.000 0 643.606.000 0.00 17.65 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam penerapan Inovasi daerah % 52 0 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah INSPEKTORAT DAERAH Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 41.675.503.317 100 9.468.739.423 100 9.468.739.423 100.00 22.72 Inspektorat Kabupaten PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) % 66.07 6.469.982.400 66.07 864.887.000 66.07 864.887.000 100.00 13.37 Inspektorat Kabupaten PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas % 68.97 3.795.486.600 68.97 954.690.000 68.97 954.690.000 100.00 25.15 Inspektorat Kabupaten KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 13.216.713.375 30 3.505.736.865 30 3.505.736.865 30.00 26.53 Kecamatan Tigaraksa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 10.700.483.470 25 2.359.905.250 25 2.359.905.250 25.00 22.05 Kecamatan Cikupa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 10.959.276.312 25 3.119.590.230 25 3.119.590.230 25.00 28.47 Kecamatan Panongan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 16.580.828.961 25 4.117.391.835 25 4.117.391.835 25.00 24.83 Kecamatan Curug Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 10.658.582.406 25 2.742.644.131 25 2.742.644.131 25.00 25.73 Kecamatan Legok PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 15.210.380.550 28 3.788.798.905 28 3.788.798.905 28.00 24.91 Kecamatan Pasar Kemis PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 10.146.595.792 25 2.203.792.706 25 2.203.792.706 25.00 21.72 Kecamatan Balaraja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 8.405.923.309 1.809.531.197 0 1.809.531.197 0.00 21.53 Kecamatan Kresek PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 8.438.542.238 25 1.975.355.438 25 1.975.355.438 25.00 23.41 Kecamatan Kronjo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 9.468.961.725 20 2.591.126.498 20 2.591.126.498 20.00 27.36 Kecamatan Mauk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 10.598.547.393 25 2.396.935.365 25 2.396.935.365 25.00 22.62 Kecamatan Rajeg PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 9.653.800.769 25 2.384.944.508 25 2.384.944.508 25.00 24.70 Kecamatan Sepatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 999.743.560 25 2.531.769.162 25 2.531.769.162 25.00 253.24 Kecamatan Teluknaga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 8.282.141.983 25 2.146.558.279 25 2.146.558.279 25.00 25.92 Kecamatan Cisoka PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 16.053.089.205 25 3.441.917.799 25 3.441.917.799 25.00 21.44 Kecamatan Kosambi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 10.833.107.269 25 2.458.310.968 25 2.458.310.968 25.00 22.69 Kecamatan Pagedangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 8.029.480.789 2.377.651.489 0 2.377.651.489 0.00 29.61 Kecamatan Jambe PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 6.544.069.367 25 1.429.678.258 25 1.429.678.258 25.00 21.85 Kecamatan Jayanti PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 7.870.399.316 100 1.705.883.541 100 1.705.883.541 100.00 21.67 Kecamatan Kemiri PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 8.839.150.121 25 1.916.828.168 25 1.916.828.168 25.00 21.69 Kecamatan Sukadiri Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 90 11.226.841.568 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Cisauk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 9.170.407.584 25 2.683.090.204 25 2.683.090.204 25.00 29.26 Kecamatan Sindang Jaya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 17.383.227.117 25 4.790.502.466 25 4.790.502.466 25.00 27.56 Kecamatan Kelapa Dua PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 8.162.536.366 1.777.508.838 0 1.777.508.838 0.00 21.78 Kecamatan Solear PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 9.304.018.369 70 2.860.802.925 70 2.860.802.925 70.00 30.75 Kecamatan Mekar Baru PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 8.321.829.656 20 2.035.457.021 20 2.035.457.021 20.00 24.46 Kecamatan Sukamulya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 7.077.126.843 25 2.026.513.229 25 2.026.513.229 25.00 28.63 Kecamatan Gunung Kaler PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 7.639.124.497 25 1.783.905.648 25 1.783.905.648 25.00 23.35 Kecamatan Sepatan Timur Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 17.567.988.379 25 3.802.887.497 25 3.802.887.497 25.00 21.65 Kecamatan Tigaraksa Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 25 25 25.00 Kecamatan Tigaraksa PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 95.00 11.672.775.800 25 4.158.720.200 25 4.158.720.200 26.32 35.63 Kecamatan Cikupa Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 25 25 25.00 Kecamatan Cikupa PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 94 11.127.570.777 23.50 778.370.000 23.50 778.370.000 25.00 6.99 Kecamatan Panongan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 25 25 25.00 Kecamatan Panongan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 98.30 14.856.288.200 20 2.570.013.200 20 2.570.013.200 20.35 17.30 Kecamatan Curug Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 84 20 20 23.81 Kecamatan Curug PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 8.926.964.000 25 707.981.000 25 707.981.000 25.00 7.93 Kecamatan Legok Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 25 25 25.00 Kecamatan Legok PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 16.206.398.193 25 4.948.707.000 25 4.948.707.000 25.00 30.54 Kecamatan Pasar Kemis Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 87 20 20 22.99 Kecamatan Pasar Kemis Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 7.714.034.648 25 1.243.736.000 25 1.243.736.000 25.00 16.12 Kecamatan Balaraja Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 65 16.25 16.25 25.00 Kecamatan Balaraja PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 89.50 5.856.997.023 1.907.890.000 0 1.907.890.000 0.00 32.57 Kecamatan Kresek Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 89.50 0 0.00 Kecamatan Kresek PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 5.708.897.539 25 1.363.172.000 25 1.363.172.000 25.00 23.88 Kecamatan Kronjo Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 25 25 25.00 Kecamatan Kronjo PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 11.5 7.014.135.676 2 1.311.374.000 2 1.311.374.000 17.39 18.70 Kecamatan Mauk Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 20 20 20.00 Kecamatan Mauk PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 15.219.398.530 25 2.931.225.000 25 2.931.225.000 25.00 19.26 Kecamatan Rajeg Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 25 25 25.00 Kecamatan Rajeg PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 91.80 12.578.094.000 25 1.775.525.000 25 1.775.525.000 27.23 14.12 Kecamatan Sepatan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 91.9 25 25 27.20 Kecamatan Sepatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 9.602.661.800 25 2.977.960.600 25 2.977.960.600 25.00 31.01 Kecamatan Teluknaga Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 99 25 25 25.25 Kecamatan Teluknaga PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 5.704.444.895 - 815.669.384 - 815.669.384 0.00 14.30 Kecamatan Cisoka Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 25 25 25.00 Kecamatan Cisoka PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 9.884.364.243 50 21.630.000 50 21.630.000 50.00 0.22 Kecamatan Pakuhaji Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 94 60 60 63.83 Kecamatan Pakuhaji PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 4.923.227.972 17 9.535.000 17 9.535.000 17.00 0.19 Kecamatan Kosambi Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 17 17 17.00 Kecamatan Kosambi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 89.70 9.632.393.000 22,425 1.176.700.000 22,425 1.176.700.000 24.53 12.22 Kecamatan Pagedangan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 92 23 23 25.00 Kecamatan Pagedangan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 89.50 6.422.309.762 2.450.630.800 0 2.450.630.800 0.00 38.16 Kecamatan Jambe Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 89.50 0 0.00 Kecamatan Jambe Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 4.629.298.040 7 385.540.000 7 385.540.000 7.00 8.33 Kecamatan Jayanti Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 91.94 25 25 27.19 Kecamatan Jayanti PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 91.7 4.703.682.825 91.7 0 91.7 0 100.00 0.00 Kecamatan Kemiri Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 100 100 100.00 Kecamatan Kemiri PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 78 3.611.136.760 19 162.383.000 19 162.383.000 24.36 4.50 Kecamatan Sukadiri Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 92 23 23 25.00 Kecamatan Sukadiri PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 7.520.579.517 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Cisauk Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 0 0.00 Kecamatan Cisauk PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 7.533.946.147 25 711.543.200 25 711.543.200 25.00 9.44 Kecamatan Sindang Jaya Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 25 25 25.00 Kecamatan Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 90 10.552.362.000 25 1.954.762.000 25 1.954.762.000 27.78 18.52 Kecamatan Kelapa Dua Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 25 25 25.00 Kecamatan Kelapa Dua Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 9.144.356.830 10 1.153.495.172 10 1.153.495.172 10.00 12.61 Kecamatan Solear Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 78 20 20 25.64 Kecamatan Solear PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 80 4.922.691.883 47 251.944.570 47 251.944.570 58.75 5.12 Kecamatan Mekar Baru Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 70 48 48 68.57 Kecamatan Mekar Baru PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 4.358.608.000 25 1.017.390.000 25 1.017.390.000 25.00 23.34 Kecamatan Sukamulya Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 25 25 25.00 Kecamatan Sukamulya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 8.112.829.031 25 1.506.721.450 25 1.506.721.450 25.00 18.57 Kecamatan Gunung Kaler Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 25 25 25.00 Kecamatan Gunung Kaler PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 13.270.026.700 25 2.373.474.000 25 2.373.474.000 25.00 17.89 Kecamatan Sepatan Timur Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 100 25 25 25.00 Kecamatan Sepatan Timur PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 87 2.268.483.300 40 878.713.000 40 878.713.000 45.98 38.74 Kecamatan Tigaraksa Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 75.00 2.024.151.920 20 814.909.334 20 814.909.334 26.67 40.26 Kecamatan Cikupa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 28.57 2.386.105.788 5 785.195.400 5 785.195.400 17.50 32.91 Kecamatan Panongan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 80 3.445.967.000 20 614.850.000 20 614.850.000 25.00 17.84 Kecamatan Curug PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 2.327.651.590 25 913.461.100 25 913.461.100 25.00 39.24 Kecamatan Legok PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.691.589.200 25 511.119.000 25 511.119.000 25.00 30.22 Kecamatan Pasar Kemis PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 3.569.570.400 25 1.120.466.500 25 1.120.466.500 25.00 31.39 Kecamatan Balaraja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.834.756.800 696.914.000 0 696.914.000 0.00 37.98 Kecamatan Kresek PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 2.849.605.860 25 1.925.629.800 25 1.925.629.800 25.00 67.58 Kecamatan Kronjo Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.181.105.550 20 383.737.500 20 383.737.500 20.00 32.49 Kecamatan Mauk PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 4.179.430.300 25 894.069.619 25 894.069.619 25.00 21.39 Kecamatan Rajeg PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 87 2.185.481.080 20 605.658.000 20 605.658.000 22.99 27.71 Kecamatan Sepatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.799.327.000 25 705.153.000 25 705.153.000 25.00 39.19 Kecamatan Teluknaga PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 2.355.023.600 25 553.005.000 25 553.005.000 25.00 23.48 Kecamatan Cisoka PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 3.060.657.490 60 787.857.000 60 787.857.000 60.00 25.74 Kecamatan Pakuhaji PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 75.00 5.562.749.230 20 1.310.681.000 20 1.310.681.000 26.67 23.56 Kecamatan Kosambi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 90.00 4.319.470.600 22,5 394.852.400 22,5 394.852.400 24.44 9.14 Kecamatan Pagedangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 75.00 1.356.344.030 593.642.800 0 593.642.800 0.00 43.77 Kecamatan Jambe PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.541.298.500 39 622.607.798 39 622.607.798 39.00 40.40 Kecamatan Jayanti PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.254.380.000 100 404.707.700 100 404.707.700 100.00 32.26 Kecamatan Kemiri PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.213.003.400 25 440.951.000 25 440.951.000 25.00 36.35 Kecamatan Sukadiri PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 93.75 3.330.065.560 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Cisauk PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 87 2.459.990.700 15 779.014.150 15 779.014.150 17.24 31.67 Kecamatan Sindang Jaya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 9.480.432.265 25 3.149.744.900 25 3.149.744.900 25.00 33.22 Kecamatan Kelapa Dua PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.237.009.250 425.847.500 0 425.847.500 0.00 34.43 Kecamatan Solear Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 70 2.068.158.510 43 1.058.765.900 43 1.058.765.900 61.43 51.19 Kecamatan Mekar Baru PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 1.603.869.474 25 267.853.800 25 267.853.800 25.00 16.70 Kecamatan Sukamulya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 2.286.672.035 25 902.246.430 25 902.246.430 25.00 39.46 Kecamatan Gunung Kaler PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 86.5 1.543.433.400 21.62 553.804.800 21.62 553.804.800 24.99 35.88 Kecamatan Sepatan Timur PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 423.202.080 30 135.861.000 30 135.861.000 30.00 32.10 Kecamatan Tigaraksa PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 204.052.000 25 0 25 0 25.00 0.00 Kecamatan Cikupa PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 213.859.900 25 57.461.000 25 57.461.000 25.00 26.87 Kecamatan Panongan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 73 300.021.000 15 42.948.000 15 42.948.000 20.55 14.31 Kecamatan Curug Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 93.685.000 25 13.800.000 25 13.800.000 25.00 14.73 Kecamatan Legok PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 29.887.000 25 11.268.000 25 11.268.000 25.00 37.70 Kecamatan Pasar Kemis PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 162.346.700 25 38.180.000 25 38.180.000 25.00 23.52 Kecamatan Balaraja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 95.379.000 11.424.000 0 11.424.000 0.00 11.98 Kecamatan Kresek PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 10 280.335.200 25 0 25 0 250.00 0.00 Kecamatan Kronjo PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 72.334.800 20 22.340.000 20 22.340.000 20.00 30.88 Kecamatan Mauk PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 35.744.000 25 5.309.000 25 5.309.000 25.00 14.85 Kecamatan Rajeg PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 114.413.000 25 17.484.000 25 17.484.000 25.00 15.28 Kecamatan Sepatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 119.342.300 25 44.863.100 25 44.863.100 25.00 37.59 Kecamatan Teluknaga PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 108.679.200 25 33.348.000 25 33.348.000 25.00 30.68 Kecamatan Cisoka PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 90.060.600 40 0 40 0 40.00 0.00 Kecamatan Pakuhaji PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 599.986.200 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Kosambi PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 80.00 60.119.800 20 0 20 0 25.00 0.00 Kecamatan Pagedangan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 83.656.000 25.984.000 0 25.984.000 0.00 31.06 Kecamatan Jambe PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 63.975.000 25 6.270.000 25 6.270.000 25.00 9.80 Kecamatan Jayanti PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 150.305.500 100 30.164.000 100 30.164.000 100.00 20.07 Kecamatan Kemiri Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 114.430.900 25 8.973.000 25 8.973.000 25.00 7.84 Kecamatan Sukadiri PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 94.75 349.482.400 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Cisauk PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 71.857.000 25 9.384.000 25 9.384.000 25.00 13.06 Kecamatan Sindang Jaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 10 100.680.000 2 33.242.000 2 33.242.000 20.00 33.02 Kecamatan Kelapa Dua PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 57 136.244.800 5 24.840.000 5 24.840.000 8.77 18.23 Kecamatan Solear PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 228.726.790 65 56.452.280 65 56.452.280 65.00 24.68 Kecamatan Mekar Baru PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 122.789.800 25 9.000.000 25 9.000.000 25.00 7.33 Kecamatan Sukamulya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 80.415.880 25 27.547.880 25 27.547.880 25.00 34.26 Kecamatan Gunung Kaler Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 141.965.250 25 6.000.000 25 6.000.000 25.00 4.23 Kecamatan Sepatan Timur PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 456.733.800 10 37.335.000 10 37.335.000 10.00 8.17 Kecamatan Tigaraksa Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 10 10 10.00 Kecamatan Tigaraksa PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 200.475.000 25 17.430.000 25 17.430.000 25.00 8.69 Kecamatan Cikupa PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 483.384.500 25 41.418.600 25 41.418.600 25.00 8.57 Kecamatan Panongan Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Panongan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 81 350.521.500 20 18.960.000 20 18.960.000 24.69 5.41 Kecamatan Curug Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 89.30 20 20 22.40 Kecamatan Curug PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 371.262.400 25 24.044.000 25 24.044.000 25.00 6.48 Kecamatan Legok Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Legok PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 399.639.400 25 19.847.000 25 19.847.000 25.00 4.97 Kecamatan Pasar Kemis Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Pasar Kemis Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 222.740.600 25 13.130.000 25 13.130.000 25.00 5.89 Kecamatan Balaraja Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 88 22 22 25.00 Kecamatan Balaraja PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 85 341.350.000 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Kresek Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 70.89 0 0.00 Kecamatan Kresek PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 225.161.000 25 0 25 0 25.00 0.00 Kecamatan Kronjo Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Kronjo PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 191.095.110 20 0 20 0 20.00 0.00 Kecamatan Mauk Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 90 20 20 22.22 Kecamatan Mauk PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 167.992.000 25 15.173.000 25 15.173.000 25.00 9.03 Kecamatan Rajeg Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Rajeg Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 90 25 25 27.78 Kecamatan Rajeg PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 94 244.946.400 25 5.750.000 25 5.750.000 26.60 2.35 Kecamatan Sepatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 78 20 20 25.64 Kecamatan Sepatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 75 135.870.000 20 45.055.000 20 45.055.000 26.67 33.16 Kecamatan Teluknaga Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Teluknaga PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 84 375.591.800 25 6.001.200 25 6.001.200 29.76 1.60 Kecamatan Cisoka Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Cisoka PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 65 362.592.800 70 0 70 0 107.69 0.00 Kecamatan Pakuhaji Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 42 42 42.00 Kecamatan Pakuhaji PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 556.323.900 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Kosambi Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 0 0.00 Kecamatan Kosambi PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 10 228.054.800 10 0 10 0 100.00 0.00 Kecamatan Pagedangan Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 90.00 22,5 22,5 24.44 Kecamatan Pagedangan PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 89.50 257.355.420 32.933.000 0 32.933.000 0.00 12.80 Kecamatan Jambe Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 70.89 0 0.00 Kecamatan Jambe PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 258.142.000 25 9.190.000 25 9.190.000 25.00 3.56 Kecamatan Jayanti Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Jayanti PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 89.50 413.858.500 89.50 0 89.50 0 100.00 0.00 Kecamatan Kemiri Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 100 100 100.00 Kecamatan Kemiri PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 262.482.280 25 0 25 0 25.00 0.00 Kecamatan Sukadiri Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Sukadiri PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 94.00 314.899.800 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Cisauk Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 94.00 0 0.00 Kecamatan Cisauk PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 47.999.500 25 4.686.500 25 4.686.500 25.00 9.76 Kecamatan Sindang Jaya Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 87 15 15 17.24 Kecamatan Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 349.380.800 25 57.100.000 25 57.100.000 25.00 16.34 Kecamatan Kelapa Dua Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Kelapa Dua PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 186.040.200 7.691.000 0 7.691.000 0.00 4.13 Kecamatan Solear Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 90 20 20 22.22 Kecamatan Solear PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 70 316.769.280 50 76.625.590 50 76.625.590 71.43 24.19 Kecamatan Mekar Baru Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 70 50 50 71.43 Kecamatan Mekar Baru PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 50 158.372.200 15 0 15 0 30.00 0.00 Kecamatan Sukamulya Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Sukamulya PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 414.721.290 25 126.742.080 25 126.742.080 25.00 30.56 Kecamatan Gunung Kaler Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 25 25 25.00 Kecamatan Gunung Kaler PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 100 220.179.750 25 0 25 0 25.00 0.00 Kecamatan Sepatan Timur Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 71.43 17.85 17.85 24.99 Kecamatan Sepatan Timur PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 168.838.000 15 21.716.000 15 21.716.000 15.00 12.86 Kecamatan Tigaraksa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 203.725.000 25 15.885.000 25 15.885.000 25.00 7.80 Kecamatan Cikupa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 139.084.640 25 7.519.000 25 7.519.000 25.00 5.41 Kecamatan Panongan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 92.698.400 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Curug PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 133.003.200 25 0 25 0 25.00 0.00 Kecamatan Legok PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 96.479.000 25 9.774.000 25 9.774.000 25.00 10.13 Kecamatan Pasar Kemis PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 120.594.200 25 4.810.000 25 4.810.000 25.00 3.99 Kecamatan Balaraja PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100.104.000 3.028.000 0 3.028.000 0.00 3.02 Kecamatan Kresek PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 190.248.500 25 0 25 0 25.00 0.00 Kecamatan Kronjo PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 74.253.000 20 13.595.000 20 13.595.000 20.00 18.31 Kecamatan Mauk PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 50.142.000 25 21.235.000 25 21.235.000 25.00 42.35 Kecamatan Rajeg PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 128.967.000 25 9.170.000 25 9.170.000 25.00 7.11 Kecamatan Sepatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 137.619.000 25 39.625.000 25 39.625.000 25.00 28.79 Kecamatan Teluknaga PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 41.757.600 25 8.844.000 25 8.844.000 25.00 21.18 Kecamatan Cisoka PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 0 40 0 40 0 40.00 0.00 Kecamatan Pakuhaji PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 122.508.000 20 3.106.000 20 3.106.000 20.00 2.54 Kecamatan Kosambi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 136.041.600 25 0 25 0 25.00 0.00 Kecamatan Pagedangan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 79.497.000 7.347.500 0 7.347.500 0.00 9.24 Kecamatan Jambe PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 60.291.000 18 12.094.000 18 12.094.000 18.00 20.06 Kecamatan Jayanti PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 137.455.000 100 25.065.000 100 25.065.000 100.00 18.24 Kecamatan Kemiri PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 106.749.400 25 5.450.000 25 5.450.000 25.00 5.11 Kecamatan Sukadiri PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 165.432.200 25 24.725.000 25 24.725.000 25.00 14.95 Kecamatan Sindang Jaya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 93.295.000 25 19.500.000 25 19.500.000 25.00 20.90 Kecamatan Kelapa Dua PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 98.469.800 9.019.500 0 9.019.500 0.00 9.16 Kecamatan Solear PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 163.442.130 65 18.625.630 65 18.625.630 65.00 11.40 Kecamatan Mekar Baru PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 364.602.300 20 0 20 0 20.00 0.00 Kecamatan Sukamulya Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 144.972.360 25 44.742.870 25 44.742.870 25.00 30.86 Kecamatan Gunung Kaler PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 264.759.200 0 0 0 0.00 0.00 Kecamatan Cisauk PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 203.478.000 25 0 25 0 25.00 0.00 Kecamatan Sepatan Timur KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 12.417.401.144 20 2.614.727.029 20 2.614.727.029 20.00 21.06 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan % 0.09 6.725.332.420 0,02 518.347.800 0,02 518.347.800 0.00 7.71 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik di Daerah % 8.61 6.529.299.800 1,72 6.112.465.300 1,72 6.112.465.300 11.61 93.62 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan % 14.29 827.196.500 2,86 235.960.200 2,86 235.960.200 14.00 28.53 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya % 0.19 1.152.080.500 0,04 413.392.000 0,04 413.392.000 0.00 35.88 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik % 12.94 2.301.128.720 2,59 560.185.000 2,59 560.185.000 15.46 24.34 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (2025) (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 10.913.884.772 80 2.522.767.819 80 2.522.767.819 80.00 23.12 Kecamatan Pakuhaji 2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals(SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan

(17)Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

1.Tanpa Kemiskinan Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mengentaskan kemiskinan tertuang dalam misi pemerintah daerah yang tertulis pada RPJPD Kabupateng Tangerang 2025-2045 pada misi ke-2 yaitu “mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal” dengan sasaran tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang. Hal serupa juga tercantum pada RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029, yakni pada misi ke-3 yaitu “Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan” dengan tujuan pada RPJMD untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang selalu berupaya menekan tingkat kemiskinan yang diukur dari nilai persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Dari tujuh target pada Tujuan 1 SDGs yang ditetapkan oleh secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan untuk dapat melaksanakan Target 1.2, Target 1.3, Target 1.4 dan Target 1.5. Sehingga, terdapat enam belas target yang sudah dicapai, dengan sembilan target yang akan dicapai, dan dua target yang perlu pehatian khusus. Target yang perlu perhatian khusus yaitu pada indikator meningkatnya persentase KB baru metode kontrasepsi jangka panjang, Dimana indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi bisa dari sisi individu, sosial, maupun sistem pelayanan kesehatan. Dari sisi individual kemungkinan kurangnya pengetahuan dan informasi, dimana banyak pasangan usia subur yang kurang memahami manfaat, efektivitas, dan keamanan MKJP seperti IUD (Intrauterine Device), implan, atau sterilisasi. Misinformasi atau mitos seputar efek samping juga sering menjadi hambatan. Faktor sosial dipengaruhi norma sosial atau budaya tertentu, mungkin memengaruhi keputusan pasangan dalam memilih metode kontrasepsi. Misalnya, ada anggapan bahwa MKJP hanya untuk wanita yang tidak ingin memiliki anak lagi. Kemungkinan lainnya yaitu sistem pelayanan kesehatan dimana fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kurangnya tenaga medis terlatih, atau sulitnya akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, memengaruhi rendahnya adopsi MKJP. Indikator selanjutnya yaitu menurunnya angka putus pakai alat kontrasepsi dimana faktor yang mempengaruhi yaitu, efek samping yang dirasakan setelah menggunakan kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi tertentu, terutama yang tidak disubsidi atau tidak ditanggung asuransi, bisa menjadi hambatan, dan perubahan dalam rencana keluarga, seperti keinginan untuk segera memiliki anak, sering kali menyebabkan penghentian penggunaan kontrasepsi. Target-target tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah bersmaa OPD Kabupaten Tangerang dalam mendukung pencapaian Tujuan 1 SDGs. Secara detail pencapaian Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.56 Hasil Evaluasi Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Kode Progra m Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahunan Realisasi Sumber Pendanan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional 1106,15 Program Pemberdayaa n Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Pelayanan Kesejahteraa n Sosial (PPKS) 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persen 6,23 5,64 5,15 4,78 5,94 7,12 6,92 6,93 6,55 APBD Kab Tangeran g Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah 1.2.1 Persentase penduduk diatas garis kemiskina n Persen 93,77 94,36 94,85 95,22 94,06 92,88 93,08 93,07 93,45 Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah 1.2.1 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera Persen 41,19 27,7 26,7 25,7 NA NA NA N/A 1.2.1 Menurunny a jumlah fakir miskin orang 88,135 97,739 96,343 94,873 80,72 6 88,135 97,739 96,343 80,726 Dinas Sosial Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1106.1 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.3.1* Persentase PPKSyang memperole h bantuan sosial Persen 72 99,95 99,96 99,97 100 99,35 99,35 99,97 97,6 APBD Kab Tangeran g Dinas Sosial Persentase PPKS yang mendapatk a n rehabilitasi sosial Persen 30,04 30,04 Dinas Sosial 1.3.1* Prosentase eks penyandan g penyakit sosial dan PPKS lainnya yang ditangani Persen 20,56 29,16 38,17 NA 7,58 25,67 26,67 NA NA 1.3.1* Prosentase gelandanga n pengemis yang ditangani Persen 41 64 92 NA 4,51 25 50 NA NA Kesejahtera a n Sosial 1.3.1* Prosentas e lansia terlantar yang ditangani Persen 6,88 10,04 14,05 NA 38,21 41,78 52,89 NA NA 1.3.1* Prosentas e anak terlantar yang ditangani Persen 1,56 2,33 3,18 NA 1,2 2,05 2,39 NA NA 1.3.1* Prosentase penyandan g disabilitas yang ditangani orang 19,71 30,66 42,12 NA 20,06 34,34 40,8 NA NA 1106.1 7 Program Pembinaa n Panti dan Rumah Singgah 1.3.1* Prosentase (PPKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitas i dengan cepat Persen 61,59 73,33 100 NA 100 100 NA NA NA 1106.1 8 Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial 1.3.1* Jumlah pendampin g PKH yang aktif orang 300 350 375 164 223 223 179 164 1.3.1* Persentase masyaraka t miskin yg mendapatk a n perlindung a n dan jaminan sosial Persen 100 100 100 100 100 100 100 105 1.3.1* Prosentase terpenuhiny a kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah/kota Persen 100 100 100 100 100 100 100 85 100 Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 1.4.1* Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pak et A Persen 85,5 92,5 93,5 94,5 100 99,65 99,17 99,11 99,39 APBD Kab Tangerang Dinas Pendidika n 1101,2 4 Tahun Jenjang Sekolah Dasar 1.4.1* Rasio ketersediaa n sekolah/pe n du duk usia sekolah pendidikan dasar Nilai 0,038 0,04 0,04 0,05 0,05 28 29,62 27,99 27,65 1101,23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 1.4.1* Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Pa ket B Persen 65,8 75,3 77,3 79,3 100 80,91 96,57 92,87 97,49 Tahun Jenjang Sekolah Menenga h Pertama 1.4.1* Rasio ketersediaa n sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Nilai 0,038 0,04 0,04 0,05 0,05 29 27,71 26,43 26,81 Program Peningkata n Kesehatan Keluarga 1.4.1* Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyaraka t miskin Persen 81 82 83 84 95 83,21 97,44 100,67 100,27 1102,26 1.4.1* Rasio puskesma s, poliklinik, pustu per 1000 penduduk Nilai 0,157 0,16 0,164 0,168 0,019 0,013 0,013 NA 0,018 Dinas Kesehata n 1.4.1* Rasio rumah sakit per satuan penduduk Nilai 0,0062 0,0063 0,0064 0,0066 1 0,0008 0,0008 NA 0,8 APBD Kab Tangerang 1.4.1* Rasio dokter per satuan penduduk Nilai 0,026 0,031 0,036 0,043 0,052 0,052 NA 0,056 1.4.1* Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Persen 100 100 100 100 101,2 85,4 93,2 100 1.4.1* Persentas e keluarga dengan akses jamban sehat Persen 76 78 80 90 78,97 88,79 89,91 97,54 1208,15 Program Keluarga Berencan a 1.4.1* Meningkatn y a Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Persen 24,61 26,3 26,41 26,65 26,89 22,92 10,62 9,01 9,36 APBD Kab Tangerang Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1.4.1* Meningkatn y a Persentase KB Baru Persen 44,8 45,1 45,5 46 54 46 41 29,95 1.4.1* Menurunny a angka Putus Pakai Alat Kontrasepsi Persen 4,8 4,5 4,1 4 43,31 17,99 3,17 1,50 1104,23 Program Pengemban g an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.4.1* Jumlah Penerima Masyaraka t yang rawan air Lokasi 24 24 24 29 NA NA NA sedan g proses kajian APBD Kab Tangerang Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n sedang proses kajian 1101,15 Program Pendidika n Anak Usia Dini dan Pendidika n Masyarak at 1.4.1* Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persen 31 34 37 40 100 48,67 83,11 80 94,87 APBD Kab Tangerang Dinas Pendidika n Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana 1.5.3 Program Penanggula n gan Bencana 1.5.4* Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperole h informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Persent a se 75 80 95 100 100 96 100 100 100 APBD Kab Tangerang Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 1.5.1* Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana Desa / Kelurah a n 55 56 56 53 56 56 APBD Kab Tangerang Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah Indeks Ketangguh a n Desa (IKD) : 1.1 Desa Keluraha n tangguh bencana madya Jumlah Desa dan Kelurah a n 91 91 1.5.1* Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamat a n dan evakuasi Persent a se 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5.4 Program Pencegahan , Penanggula n gan, Penyelamat a n Kebakaran dan Penyelamat a n Non Kebakaran Persentase penangana n kebakaran dalam kurun waktu response time 15 menit Persent a se - 55 80 90 56 60 64 Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamat a n dan Evakuasi Persent a se 100 100 Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggula n gan bahaya kebakaran Orang 1500 1500
2.Tanpa Kelaparan Dari delapan target pada Tujuan 2 SDGs yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 2.1, Target 2.2, Target 2.3, Target 2.4 dan Target 2.5 yang akan diadopsi. Dalam target Tanpa Kelaparan terdapat tiga belas indikator yang diantaranya sembilan idnikator yang sudah tercapai dan empat indikator yang hampir memenuhi capaian target. Indikator pertama yang hampir memenuhi capaian yaitu ketersediaan pangan utama, faktor yang mempengaruhi ketersedian pangan hampir memenuhi capaian berasal dari aspek produksi, distribusi, kebijakan, hingga faktor eksternal seperti iklim. Indikator kedua prevalensi anemia ibu hamil, dimana faktor yang mempengaruhi dapat bersifat medis, sosial, ekonomi, hingga terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Indikator selanjutnya yaitu prevalensi balita gizi kurang dan presentase balita malnutrisi, faktor yang mempengaruhi berasal dari aspek individu, keluarga, lingkungan, hingga sistem pelayanan kesehatan. Secara detil pencapaian Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.57 Hasil Evaluasi Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahunan Realisasi Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 1203,15 Program peningkata n ketahanan pangan masyaraka t 2.1.2* Penguata n cadangan pangan Ton 25 25 25 25 25 18,725 25 25 71,8 APBD Kab Tangerang Dinas Pertanian dan Ketahana n Pangan 2.1.2* Ketersedi aan pangan utama Ton 448.491 816.655 866.655 916.655 405.917 359.552 413.371 379.113 402.320 2.1.2* Persentas e Ketersedi a an Cadanga n Pangan Pemerint a h (CPP) Persen 70 80 90 91 16,9 5,9 7,5 65 95,68 Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 1102,17 Progra m UKM Rujukan 2.2.3* Prevalen si anemia ibu hamil Persen NA 40 40 40 6 9,7 8,2 13.8 0 10 APBD Kab Tangerang Dinas Kesehata n 1102,26 2.2.1* Persentas e balita gizi buruk Persen 1,1 2,5 3,75 3,65 3,5 0,64 0,4 0,4 1,1 2.2.2* Prevalen si balita gizi kurang Persen 3,9 2,5 3,75 3,65 3,5 2,34 2,5 2,5 4,6 Program Peningkata n Kesehatan Keluarga 2.2.3* Presentas e anemia ibu hamil Persen 11,7 36 34 32 6 9,7 8,2 13.8 0 10 APBD Kab Tangera ng Dinas Kesehata n 2.2.2* Presentas e balita malnutris i Persen 18 5 7,5 7,3 7 4,3 3,5 NA 5,8 Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian. 2001,2 2 Program Pengelolaa n dan Pemberday a an Pembudida y a 2.3.1* Produktiv it as perikana n budidaya Ton/ha 4,9 5,1 5,4 4,9 4,9 5,4 APBD Kab Tangerang Dinas Perikana n 2003,16 Program peningkata n produksi dan penerapan teknologi pertanian/ pe rkebunan 2.3.1* Persentas e kenaikan produksi hasil pertanian Persen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 APBD Kab Tangerang Dinas Pertania n dan Ketahan an Pangan 2003,17 Program peningkata n produksi dan penerapan teknologi peternaka n 2.3.1* Persentas e kenaikan produksi hasil peternak a n Persen 1,50 1,50 1,50 1,50 1 1,50 1,50 1,50 1 APBD Kab Tangerang Dinas Pertania n dan Ketahan an Pangan Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. 01.03.02 Program Pengelolaa n Sumber Daya Air 2.4. 1 Prosentas e Lahan Sawah Dilindung i yang Terlayani Irigasi Persen 77,27 86,36 Persentas e Infrastru kt ur Sungai dan Pembuan g dalam Kondisi Baik Persen 70,2 70,26 01.03.1 0 PROGRAM PENGELOL A AN DAN PENGEMB A NGAN SISTEM DRAINASE Prosenta s e Infrastru k tur Drainase dalam Kondisi Baik Persen 0,52 0,52 1103,36 Program Pembangu n an dan Pemelihara a n Sumber Daya Air Jumlah daerah Irigasi pada lahan pertania n berkelanj u tan dalam kondisi baik Lokasi NA 6,00 14,00 0,00 6 14 14 APBD Kab Tangerang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional. 2001,1 Program Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau 2.5.1* Laju produksi benih ikan di BBI Persen 10 10 14 - 12,5 25, 6 14,4 - APBD Kab Tangerang Dinas Perikana n -
3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera Dari tiga belas target pada Tujuan 3 SDGs yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 3.1, Target 3.2, Target 3.3, Target 3.4 sebagai target yang akan diadopsi. Terdapat empat belas indikator, diantaranya delapan indikator yang sudah tercapai dan enam indikator yang hampir tercapai. Indikator yang hamper memenuhi capaian yaitu pelayanan untuk Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, faktor yang mempengaruhi bisa berasal dari kualitas layanan kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, hingga faktor individu. Indikator selanjutnya yaitu penanganan penderita TBC, pengendalian penyakit menular, dan kejadian malaria, faktor yang menghambat tercapainya target berkaitan dengan layanan kesehatan, kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, serta dukungan kebijakan. Sehingga indikator- indikator yang hamper memenuhi capaian perlu diperhatikan lagi faktor penghambatnya. Matriks capaian indikator-indikator tercantum dalam tabel dibawah ini. Tabel 2.58 Hasil Evaluasi Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 TTarget Tahunan Realisa si Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 1102.26.00 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 3.1.1* Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Jiwa 38 61 59 57 55 109 52 67,5 65 APBD Kab Tangerang Dinas Kesehatan Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. 1102.26.00 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 3.2.1* Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Bayi 203 169 159 149 3 3 2,7 4,17 4 APBD Kab Tangerang Dinas Kesehatan 3.2.1* Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Persen 100 100 100 100 101 85,4 93,2 100 3.2.2* Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap Persen 100 100 100 100 104 87,37 95,87 100 3.2.1* Cakupan Pelayanan kesehatan balita Persen 100 100 100 100 98,2 86,7 97,85 100 Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 1102.27.00 Program Peningkatan Penangulangan Penyakit 3.3.2* Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Persen 100 96,06 97,06 98,06 90 70,4 74,77 86,03 100 APBD Kab Tangerang Dinas Kesehatan 3.3.3* Angka kejadian malaria Kasus 0 0 0 12 2 5 10 22 3.3.1* Persentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV Persen 100 100 100 100 71 86 93,5 100 3.3.1* Persentase Pengendalian Penyakit menular Persen 100 100 100 324 100 100 100 300 Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menularmelalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 1102.27.00 Program Peningkatan Penangulangan Penyakit 3.4.1.(b) Persentase pelayanan pada penderita hipertensi Persen 100 100 100 100 75,3 92 100 100 APBD Kab Tangerang Dinas Kesehatan 03.04.01 Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Persen 100 100 100 100 98 100 101,6 3.3.3* Angka kejadian malaria Kasus 0 12 5 10 22 3.3.1* Persentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV Persen 100 100 100 100 71 86 93,5 100 3.3.1* Persentase Pengendalian Penyakit Menular Persen 100 100 100 12 100 100 100 22
4.Kehidupan Sehat dan Sejahtera Dari 10 indikator pada Tujuan 4 SDGs yang ditetapkan secara nasional Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 4.1, Target 4.2, Target 4.5 dan Target 4.c yang akan diadopsi. Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2024, diketahui bahwa pada Target 4 sebanyak delapan indikator telah mencapai target pada tahun 2024 dan terdapat dua indikator yang akan tercapai. Target yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B dan Angka Partisipasi Murni PAUD, faktor penghambat dari indikator ini yaitu dalam perhitungan Angka Partisipasi Murni menggunakan usia anak berdasarkan jenjang sekolah, akan tetapi di masing-masing jenjang sekolah setiap usia anak berbeda- beda . Matriks capaian tujuan pendidikan berkualitas terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.59 Hasil Evaluasi Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Target Tahunan Realisai Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian Dasar 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 1101,24 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Dasar 04.01.02 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persen 85,5 92,5 93,5 94,5 100 99,65 94. 8 99,11 111,02 APBD Kab Tangerang Dinas Pendidikan 1101,23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 04.01.02 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Pa ket B Persen 65,8 75,3 77,3 79,3 100 80,91 74,2 92,87 97,76 Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama 4.1.2.[a] Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persen 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 4.1.2.[a] Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persen 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 04.01.02 Angka rata- rata lama SEKOLAH 8,39 8,28 8,29 8,9 8,9 8,61 8,92 8,93 8,93 Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 1101,15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat 4.2.2* Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 31 34 37 40 100 48,67 61,87 80 97,75 APBD Kab Tangerang Dinas Pendidikan Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. 1101,24 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.5.1* Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 85,5 92,5 93,5 94,5 100 94,78 94,61 99,11 111,02 APBD Kab Tangerang Dinas Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar 4.5.1* Rasio APM perempuan/l ak i‐laki di SD Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 1101,23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama 4.5.1* Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 65,8 75,3 77,3 79,3 74,2 74,02 92,87 97,76 Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. 1101,17 Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan 4.c.1* Prosentase Guru Dan Tenaga Kependidika n Yang Memiliki Kompetensi 40,75 48,84 56,93 56,93 61,25 65,5 31,93 61,9 APBD Kab Tangerang Dinas Pendidikan
5.Kesetaraan Gender Dari 7 target pada Tujuan 5 SDGs yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 5.1,Target 5.2, dan Target 5.5 yang akan diadopsi. Matriks capaian indikator pada Kesetaraan Gender sudah memenuhi capaian semua kecuali indikator proporsi kursi yang diduduki oleh Perempuan di DPR akan tercapai, hal ini kemungkinan adanya indikasi bahwa perempuan belum mendapatkan representasi yang setara dalam lembaga legislatif, yang dapat disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, atau politik dan perempuan mungkin masih menghadapi kendala seperti kurangnya akses ke sumber daya politik, jaringan, dan dukungan dari partai politik atau masyarakat. Capaian matriks Kesetaraan Gender terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.60 Hasil Evaluasi Tujuan 5 Kesetaraan Gender Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar TTarget Tahunan Realisa si Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 1202.15.00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5.1.1* Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif Persen 80 80 90 90 100 90 90 100 100 APBD Kab Tangerang DPPPA Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 1202.19.00 Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak 5.2.1* Presentase Desa yang telah Membentuk PATBM dan PTPA Persen 55 55 100 100 100 55 100 100 100 APBD Kab Tangerang DPPPA Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 1202.17.00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 5.5.2* Prosentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan Persen 16,67 16,67 16,67 16,67 60 16,67 16,67 18,48 63,84 APBD Kab Tangerang DPPPA 5.5.1* Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 54,7 3,28 3,48 3,68 80 3,68 3,68 52,52 86 Dinas tenaga kerja 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 14 20 20 20 20 14 14 14 11 5.5.2* Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 22,72 23,97 24,47 24,97 N/A 24,97 24,97 88,71 38,53 5.5.2* Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 7,64 23,97 24,47 24,97 N/A 24,79 24,97 NA 24,83
6.Air Bersih dan Sanitasi Layak Dari 8 target pada Tujuan 6 SDGs yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 6.1, Target 6.2, dan Target 6.3 yang akan diadopsi. Matriks capaian pada tujuan air bersih dan sanitasi layak terdapat dua target yang akan memenuhi capaian dan dua target yang memenuhi capaian di wilayah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pencapaian Tujuan 6 SDGs. Indikator yang hampir memnuhi capaian yaitu cakupan sarana air bersih dan meningkatnya kualitas air menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas air, namun masih ada hambatan yang mencegah pencapaian target sepenuhnya. Faktor-faktor yang memengaruhi ini bisa berasal dari aspek teknis, lingkungan, sosial, hingga kebijakan. Matriks capaian indikator-indikator pada setiap target tercantum dalam tabel dibawah ini. Tabel 2.61 Hasil Evaluasi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar Target Tahunan Realisa si Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua 1103,25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 6.1.1* Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat Mandiri Pengelolaan Air Persen NA NA NA NA NA NA APBD Kab Tangerang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1104,16 Program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman 6.1.1* Cakupan Sarana Air bersih Persen 40,57 42,45 48,33 60,03 63,91 36,52 48,78 53,05 62,48 APBD Kab Tangerang Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 1104,23 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 6.2.1* Prosentase kapasitas lumpur tinja Persen 35 40 45 50 38 42 49 60 APBD Kab Tangerang Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104,25 Program Gebrak Pakumis 6.2.1* Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh Persen 31,8 39,7 47,6 48,6 32 40 NA 49 Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 1205,16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6.3.1* Meningkatnya kualitas air Nilai 56,5 57 57,5 58 56,43 58,89 60,21 55,69 APBD Kab Tangerang DLHK
7.Energi Bersih dan Terjangkau Pada Dokumen RAD TPB/SDGs Kabupaten Tangerang, Terdapat satu buah target dan indikator yang telah ditetapkan untuk Tujuan 7, yaitu Target 7.1 dengan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan Listrik yang sudah memenuhi capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pemerintah atau lembaga terkait untuk akses listrik rumah tangga telah tercapai. Ini menunjukkan juga bahwa sebagian besar atau hampir semua rumah tangga di suatu wilayah sudah teraliri listrik, sesuai dengan standar aksesibilitas dan ketersediaan energi listrik yang diharapkan. Tabel 2.62 Hasil Evaluasi Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahunan Realisasi Sumber Pendanaan Perangkat Capaian Daerah2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 7.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Pesen 99,22 100 100 100 100 100 100 100 100 APBD Kab Tangerang DPMPD
8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan duabelas target yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menentukan lima target yaitu Target 8.1, Target 8.3, Target 8.5, Target 8.9 dan Target 8.10 yang akan dicapai. Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2024, diketahui bahwa sebanyak dua puluh tiga indikator sudah memenuhi capaian, satu indikator hampir memenuhi capaian, dan dua indikator yang belum tersedia datanya. Data yang belum tersedia yaitun indikator PDRB Per Kapita dan Tingkat pengangguran terbuka. Indikator yang akan tercapai yaitu Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi, hal ini menunjukan bahwa ada peningkatan dalam jumlah LPK yang berhasil memenuhi standar akreditasi, tetapi masih ada beberapa hambatan yang membuat target belum sepenuhnya tercapai. Akreditasi LPK penting karena menjamin kualitas pelatihan kerja yang diberikan sesuai dengan standar nasional atau internasional. Matriks capaian indikator-indikator pada setiap target tercantum dalam tabel dibawah ini. Tabel 2.63 Hasil Evaluasi Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahunan Realisasi Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang 8.1.1* Pertumbuha n PDRB Persen -3,7 5,92 5,94 5,96 5,11 4,63 5,47 5,18 5,25 APBD Kab Tangerang Bappeda 8.1.1(a) PDRB Per Kapita Juta Rp 34,79 39,28 40,78 42,28 52,26 44,09 47,78 51,54 - Bappeda Data belum rilis 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan 8.3.1* Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaa n Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 APBD Kab Tangerang Dinas Tenaga Kerja 1207.16.0 0 Program Pengem bangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 8.3.1.(a) Prosentase BUMDes yang Berkembang Persen 32,52 36,59 40,65 10 33,33 38,62 61,9 13 DPMPD 1211.18.0 0 Program Fasilitas i Pembia yaan Koperas i Dan UMK 8.3.1.(a) Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Persen 16,75 16,75 16,75 16,75 36,44 18,96 40,03 43,34 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.16.0 0 Program Peningk atan Daya Saing 8.3.1.(a) Prosentase Usaha Mikro yang Menjalin Kemitraan Persen 100 0,12 0,16 0,2 0,24 0,12 0,16 0,2 0,24 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Usaha Koperasi dan Usaha Mikro 8.3.1.(a) Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dipromosikan Persen 100 0,8 1 1,2 2,4 0,8 1,3 1,4 2,4 1211.15.0 0 Program Pencipt aan iklim usaha kecil meneng ah yang kondusif 8.3.1.(a) Prosentase pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (HKI + PIRT dan Halal) Persen 38,7 51,6 64,5 78 54,67 59,38 77,34 79,44 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 8.3.1.(a) Prosentase Pelaku Usaha Mikro Yang mengikuti Pelatihan (Kewirausah aan dan Pemasaran On Line) Persen 57,9 77,2 96,5 91,5 69,17 79,6 89.73 93,66 Program Pemberda yaan Usaha Mikro, Kecil, Menenga h (UMKM) Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 0,9 1,27 1,46 0,9 1,27 1,46 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampinga n Terhadap Usaha Mikro 0,86 0,86 1,06 0,86 0,86 1,06 Program APBD Kab penyada Tangerang ran, pember dayaan, 1213.15.0 0 dan 8.3.1* Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 98 98 100 100 90 90 95 100 DISPOR A BUDPAR pengem bangan potensi kepemi mpinan , kewirau sahaan serta kepelopor an pemuda 8.3.1* Persentase Wirausaha Muda Persen 67 72 77 82 87 60 80 82 87 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 1201.15.0 0 Program Peningk atan Kualitas dan Produkti vitas Tenaga Kerja 8.5.2* Tingkat partisipas i angkatan kerja Persen 66,64 63,94 63,99 64,03 63,94 67,05 65,88 65,88 65,88 APBD Kab Tangerang Dinas Tenaga Kerja Tingkat Penganggura n Terbuka Persen 13,06 9,32 9,05 8,8 9,06 7,88 6,94 - Bappeda Data belum rilis Persentase Pencari kerja yang dilatih Persen 6,8 5 5 5 N/A 11,1 10,34 11,05 13,86 Dinas Tenaga Kerja Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan Persen 39 42 45 N/A 59,05 43,53 44 56,65 Program Pelatihan Kerja dan Produktiv i tas Tenaga Kerja Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten Persen 72,2 94,8 Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditas i Lembaga 30 28 1201.16.0 0 Program Peningk atan Kesempat an Kerja Jumlah Pencari kerja yang di tempatkan Orang 17.877 9.000 12.000 15.000 23,25 4 21.850 39.225 15.40 3 18,57 3 Program Penempat an Tenaga Kerja Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar Persen 96,12 97,53 Jumlah Wirausaha Baru Orang 528 528 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal 2002.15.0 0 Program pengem bangan destinasi, kemitraa n dan pemasara 8.9.1.(b) Presentase Jumlah kunjunga n wisatawan Persen 71 86 88 88 89 89 90 91 91 APBD Kab Tangerang DISPORAB U DPAR n pariwisat a 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua 1211.17.0 0 Program Peningk atan Kualitas Kelemb agaan Koperasi 8.10.1.(a) Prosentase Koperasi Aktif Persen 56,8 39,9 53,2 66,5 84,70 88,33 44,74 49,26 APBD Kab Tangerang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Koperasi Berkualita s Persen 60 80 100 84,73 86,43 65,48 71,81 1211.18.0 0 Program Fasilitas i Pembia yaan Koperas i Dan UMK Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Persen 16,75 16,75 16,75 16,75 36,44 18,96 40,03 43,34
9.Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Berdasarkan tujuan 9 SDGs yang ditetapkan di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan tiga target yang akan dilaksanakan yaitu Target 9.1, 9.2, dan Target 9.c. Matriks capaian indikator-indikator pada setiap target tercantum dalam tabel dibawah ini. Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2024, diketahui bahwa pada Target 9 memenuhi semua capaian target program SDGs. Tabel 2.64 Hasil Evaluasi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahunan Realisasi Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 1103.15.00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 9.1.1(a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 87,55 89,06 90,57 92,08 90,74 92,59 93,45 APBD Kab Tangerang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 9.1.1(a) Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani Persen 43,5 62,3 81,2 100 62,34 115,1 100 01.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani Persen 3,38 3,87 1103,18 Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan 9.1.1(a) Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Terpelihara Ruas 165 165 222 114 165 222 114 1103.37.00 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9.1.1(a) Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani Persen 43,5 62,3 81,2 100 62,34 115,1 100 1209,17 Program Pelayanan Angkutan Umum (SITRAM) 09.01.02 Pengembangan Jaringan dalam Trayek dan tidak dalam Trayek Jaringan 1 2 2 NA NA NA Lokus Kemiskina n Dinas Perhubungan 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. 2007,15 Program Pengembanga n Industri 9.2.1.(a) Pertumbuhan Industri Persen 21,01 10,51 22,9 22,9 29,12 10,51 22,9 132,28 29,12 APBD Kab Tangerang Dinas Perindustria n dan Perdagangan 9.2.1.(a) Prosentase Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang wajib standardisasi Persen 37,02 49,36 88,44 NA 37,02 49,36 88,44 Program Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 9.2.1.(a) Prosentase Pelaku IKM yang berpeluang ekspor Persen 12,95 19,43 29,14 38,86 43,75 19,43 29,14 38,86 43,75 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing- masing. 1205,22 Program Informasi Dan Tata Lingkungan Hidup 9.4.1.(b) Meningkatnya Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup Persen 75,35 80,23 85,02 Ket : Untuk 2024 program sudah tidak di gunakan 76,4 88 71 76 APBD Kab Tangerang DLHK Ket : Untuk 2024 program sudah tidak di gunakan 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020. 1210,26 Program Pengembanga n/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 9.c.1* Prosentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi 50 60 80 100 100 100 100 100 100 APBD Kab Tangerang Dinas Komunikas i dan Informatika
10.Berkurangnya Kesenjangan Berdasarkan sepuluh target pada tujuan 10 SDGs yang ditetapkan di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan dua target yang akan dilaksanakan yaitu Target 10.4. Matriks capaian indikator-indikator pada setiap target tercantum dalam tabel dibawah ini. Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2024, diketahui bahwa pada pencapaian Target 10 sudah memenuhi capaian target program SDGs. Tabel 2.65 Hasil Evaluasi Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahu nan Realisa si Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional 1106.16.00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial 10.1.1.(a) Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang ditangani Persen 12,78 20,56 29,16 N/A 7,58 25,67 26,67 N/A APBD Kab Tangerang Dinas Sosial 1106.15.00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 10.1.1.(a) Menurunnya Jumlah Fakir Miskin Orang 97.739 96.343 94.873 123.300 99.637 NA NA 123.300 1106.17.00 Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah 10.1.1.(a) Prosentase (PPKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi dengan cepat Persentase 61,59 73,33 100 N/A 100 100 0 N/A 1207,16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 10.1.1.(b) Pengembang an Lembaga Ekonomi Pedesaan Persentase NA NA NA N/A NA NA NA N/A DPMPD Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 1106.18.00 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 10..4.1 Prosentase Terpenuhiny a kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota Persentase 100 100 100 100 100 100 NA 100 APBD Kab Tangerang Dinas Sosial
11.Korta dan Pemukiman yang Berkelanjutan Komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kualitas kota dan permukiman di Kabupaten Tangerang diwujudkan melalui beberapa program prioritas seperti gebrak pakumis guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. Penataan kawasan permukiman kumuh merupakan isu strategis yang perlu dituntaskan karena masih banyaknya rumah penduduk yang tidak layak huni berdasarkan standar dan kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Permasalahan lainnya pada lingkungan perkotaan dan perdesaan adalah permasalahan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengacu pada dokumen metadata indikator SDGs yang diterbitkan oleh Bappenas. Berdasarkan dokumen di tingkat nasional tersebut dipilih tiga target yang ingin dicapai yaitu target 11.1, 11.6, 11.7, dan 11.2 tahun 2024 ketercapaian SDGs Tujuan 11 sudah memenuhi capaian target. Tabel 2.66 Hasil Evaluasi Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 TTarget Tahunan Realisa si Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh Program Gebrak Pakumis 11.1.1.(a) Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh Persentase NA 31,75 39,68 47,62 48,6 32 40 NA 49 APBD Kab Tangerang Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 1205,15 Pengelolalaan Persampahan 11.06.01 Persentase Timbulan Sampah yang terkelola Ton/Hari NA 3,15 4,2 5,25 5,75 3,35 5,25 6 6,5 APBD Kab Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas 1205,19 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 11.07.01 Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola persen NA 2 2 2 2 1 2 2 2 APBD Kab Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 11.2. Pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak penyandang difabilitas dan orang tua 2 15 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rasio Konektivitas Kabupaten Tangerang Rasio 0,68 0,7 APBD Kab Tangerang Dishub V/C Rasio di Jalan Kabupaten Tangerang Rasio 0,26 0,37
12.Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Dalam mencapai salah satu tujuan SDGs yaitu Tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab paling tidak melibatkan kedua belah pihak dalam entitas ekonomi yaitu konsumen dan produsen. Kedua belah pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas produksi (produsen) dan aktivitas konsumsi (konsumen). Berdasarkan 5 target yang terdapat pada tujuan ini, terdapat tiga indikator yang sudah tercapai dengan baik dan dua indikator yang hampir memenuhi capaian, yaitu jumlah Cadangan pangan pemerintah dan kualitas air, artinya ada kemajuan signifikan dalam ketersediaan stok pangan dan perbaikan kualitas air, namun masih terdapat tantangan yang membuat target belum sepenuhnya tercapai. Faktor-faktor yang memengaruhi capaian ini bisa berasal dari aspek produksi, distribusi, lingkungan, kebijakan, hingga perilaku masyarakat. Tabel 2.67 Hasil Evaluasi Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahu nan Realisasi Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang 1203,15 Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat 12.1.1* Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Ton 70 80 90 91 204,56 93 118 133,08 195,72 APBD Kab Tangerang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2001,19 Program Peningkatan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 12.1.1* Tingkat Konsumsi Ikan kg/kapita/tahun NA 37,41 38,4 40,45 41,06 37,44 38,42 40,68 41,68 Dinas Perikanan Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali 1205,15 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 12.5.1* Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3 Persen NA 3,15 4,2 5,25 100 3,35 5,25 6 150 APBD Kab Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka 1205,16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 12.6.1* Meningkatnya kualitas udara yang cukup Nilai NA 68 68,5 69 71 70,14 71,06 54,09 73,33 APBD Kab Tangerang Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersiha n 12.6.1* Meningkatnya kualitas air Nilai NA 56,5 57 57,5 58 56,43 58,89 60,21 55,69
13.Penanganan Perubahan Iklim Pemerintah Kabupaten Tanegrang sesuai kewenangannya terus berupaya beperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Komitmen Kabupaten Tangerang terhadap kelestarian lingkungan tersebut guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 13 yaitu Tindakan untuk perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan oleh seluruh sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Tangerang. Terdapat dua target yaitu target 13.1 dan 13.2 dimana status ketercapaian belum dapat ditentukan karena tidak tersedia data yang relevan. Tabel 2.68 Hasil Evaluasi Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 TTarget Tahuna Realisa si Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara 1105,25 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 13.1.1* Terlaksanany a penyediaan Buffer Stock Bencana untuk Korban Bencana Paket NA NA NA NA N/A NA NA NA N/A NA NA Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional 1205,18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 13.2.1* Meningkatnya kualitas akses informasi sumber daya alam Persentase NA - - - - - - - - APBD Kab Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
14.Ekosistem Lautan Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh menjamin ketersediaan serta pengelolaan ekosistem laut, Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki dua target yang ingin dicapai, yaitu target 14.1 dan 14.7. OPD yang berkaitan dengan program tujuan 14 di Kabupaten Tangerang adalah Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat dua program yang sudah tidak berjalan, status ketercapaian SDGs Tujuan 14 yaitu terpenuhinya capaian pada program laju produksi perikanan tangkap. Program yang hampir tercapai yaitu meningkatnya kualitas air dimana ada perbaikan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber air, namun masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai target sepenuhnya. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, infrastruktur, kebijakan, dan perilaku Masyarakat. Tabel 2.69 Hasil Evaluasi Tujuan 14 Ekosistem Lautan Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahunan Realisasi Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi 1205,16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 14.1.1(a) Meningkatnya kualitas air Nilai NA 56,5 57 57,5 58 56,43 58,89 60,21 55,69 APBD Kab Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan 1205,17 Program Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam 14.2.1* Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam Persentase NA 25 25 30 - 25 25 30 - APBD Kab Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ket: Untuk 2024 program sudah tidak digunakan Target 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan 2001,21 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan 14.07.01 Laju Produksi Perikanan Tangkap Persentase NA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 APBD Kab Tangerang Dinas Perikanan 2001,22 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya 2.07.01 PM Produktivitas Perikanan Budidaya Ton/ha NA 4,9 5,1 5,4 4,9 4,9 5,4 APBD Kab Tangerang Dinas Perikanan indikator tidak digunakan
15.Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh menjamin ketersediaan serta pengelolaan ekosistem daratan, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengacu pada dokumen metadata indikator SDGs. Pada dokumen tersebut terdapat dua target yang ingin dicapai, namun yang diadopsi hanya satu target yaitu; target 15.1 Pada tahun 2024, Meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlindungan konservasi SDA, dimana target ini perlu perhatian khusus dimana SDA seperti hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati adalah sumber daya terbatas yang harus dikelola secara berkelanjutan agar tidak habis atau rusak dan eksploitasi berlebihan, deforestasi, pencemaran, dan penggunaan SDA yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Program meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam hampir memenuhi capaian, ini menunjukkan ada kemajuan dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan ekosistem, tetapi masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai target sepenuhnya. Konservasi SDA mencakup perlindungan hutan, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem lainnya agar tetap berkelanjutan. Secara rinci status ketercapaian Tujuan 15 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.70 Hasil Evaluasi Tujuan 15 Ekosistem Daratan Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 TTarget Tahuna n Realisa si Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. 1105,25 Program Pengelolaan RTH dan Konservasi Sumber Daya Alam 15.1.1* Meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlindungan konservasi SDA Hektar NA 5 5 5 5 2 2 2 2 APBD Kab Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205,17 Program Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam 15.1.1* Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam Persentase NA 25 25 30 30 25 25 25 25 25 APBD Kab Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
16.Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Pada Tujuan 16, berdasarkan 12 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 10 target. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Tangerang memlilih tiga target, yaitu; target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua, dan target 16.9, Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Pencapaian target untuk mendukung SDGs Tujuan 16 di Kabupaten Tangerang dilaksanakan melalui program yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029. Program tersebut dilaksanakan oleh OPD atau dinas terkait. Berdasarkan tiga target SDGs Tujuan 16 yang ditetapkan oleh Kabupaten Tangerang, dijabarkan program dan indikator yang relevan dari RPD Kabupaten Tangerang. Berdasarkan status ketercapaian, Target 16 sudah memenuhi capaian kecuali pada program persentase akta kelahiran yang diterbitkan valid hampir mencapai target. Tabel 2.71 Hasil Evaluasi Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 TaTrget Tahunan Realisa si Sumber Pendanaan Perangkat Daerah Capaian 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak 1202,17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 16.2.1 Prosentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan Persentase NA 16,67 16,67 16,67 60 16,67 16,67 18,48 63,84 APBD Kab Tangerang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Disnaker Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua 1202,19 Program Advokasi dan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 16.3.1 Presentase Desa yang telah Membentuk PATBM dan PTPA Persentase 50 55 100 100 100 55 100 100 100 APBD Kab Tangerang Dinas Pemberdayaan Perempuan Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran 1206,16 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 16.9.1 Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Valid Persentase 37 95 97 98 84,82 93,07 93,09 50,90 APBD Kab Tangerang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen untuk meningkatkan peran dalam pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengacu pada dokumen meta data SDGs Nasional. Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Target 17.1 yang akan diadopsi. Tujuan 17 memiliki 19 target secara global, sehingga terdapat 18 target yang tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Adapun Target 17.1 adalah Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Tujuan 17 pada SDGs di Kabupaten Tangerang diwujudkan melalui target 17.1 dengan menerapkan beberapa program. Program tersebut adalah program peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah dan program optimalisasi pengelolaan pajak PBB dan Non PBB yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Indikator 17.1.1 dan 17.1.1.(a) didekati masing-masing melalui jumlah pendapatan asli daerah dan presentase peningkatan pajak daerah lainnya. Berdasarkan data, target 17.1 memiliki status sudah tercapai dengan baik karena di tahun 2024. Tabel 2.72 Hasil Evaluasi Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kode Program Program Kode Indikator SDGs Indikator pada RPD Satuan Tahun Dasar 2020 Target Tahunan Realisasi Sumber Pendanaan Perangkat Capaian Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya Program Peningkatan Pengelolaan 17.1.1 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Persentase 78 78 APBD Kab Tangerang Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Persentase 100 100 Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah Persentase 100 100 Persentase Capaian Target Pajak Daerah Persentase 100 107,73 Keterangan Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu Perhatian Khusus 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD, RPJPD dan RKPD). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah, isu strategis ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pembahasan mengenai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. RKPD Tahun 2024 disebabkan dengan beberapa faktor dan beberapa permasalahan antara lain; Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja RKPD tahun 2024 antara lain:
1.Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain menggali dan mengembangkan potensi Daerah, kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM serta pengembangan sektor unggulan
2.Kurangnya Pemerataan Infrastruktur yang dapat menghambat dinamika aktivitas masyarakat bail sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah
3.Perlunya peningkatan pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai Dilaksanakan. Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :
1.Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur, dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2.Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3.Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Bankeu Provinsi dan sumber dana lainnya
4.Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing- masing OPD. Tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:
1.Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini;
2.Proses penyusunan dokumen ke depannya akan dilaksanakan koordinasi secara mendalam, dengan menetapkan target yang sesuai dengan kondisi terkini, supaya dapat mendorong organisasi untuk berusaha lebih keras dalam mencapai hasil yang signifikan;
3.Memberikan perhatian khusus pada kinerja-kinerja yang masih membutuhkan upaya keras dalam pencapaian sasaran maupun program-program;
4.Melaksanakan peningkatan kapasitas perangkat daerah agar memahami tugas dan fungsinya untuk mencapai kinerja yang akan ditetapkan. Berdasarkan Tabel 2.51 terdapat program kegiatan dan sub kegiatan yang belum maksimal capaian kinerjanya. Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahannya adalah sebagai berikut; Tabel 2.73 Permasalahan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024 NO URAIAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Permasalahan Solusi OPD 1 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Dikarenakan pencairan bersifat Kasuistik atau berdasarkan kejadian adanya Tenaga Eks Migran yang Kembali ke Kabupaten Tangerang di tahun 2024, hanya ada 1 orang (target 5 orang) sehingga tercapai 20%. Upaya yang sebelumnya telah dilakukan yaitu pengurangan anggaran dan target pada APBD-P dari yang targetnya 10 menjadi 5 orang dikarenakan pada tahun 2023 kasus migran terdapat 3 orang. Menjadi bahan evaluasi pada tahun selanjutnya dengan menjadikan Tren kasus sebagai dasar penentuan target Dinas Sosial 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Terminal yang terbangun Kegagalan ini berakar pada kondisi lahan yang merupakan muara tempat berkumpulnya air saat banjir. Kondisi ini menghadirkan tantangan signifikan: Perlu dibuat kajian Penentuan titik lokasi terminal tipe C pada jaringan trayek yang aktif Dinas Perhubungan • Biaya Pengurukan Tinggi: Lahan yang tergenang air memerlukan proses pengurukan yang ekstensif agar layak dibangun. • Risiko Banjir Berulang: Meskipun diuruk, lahan tersebut mash berisiko mengalami banjir di masa depan. Hal ini dapat merusak fasilitas terminal yang telah dibangun dan mengganggu operasionalnya. • Dampak Lingkungan: Pengurukan lahan basah dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti hilangnya habitat alami dan perubahan hidrologi. 3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan Rencana awal di renstra target 151 koperasi turun di renja menjadi 40 koperasi dikarenakan alokasi anggaran di proritaskan untuk kegiaatan pendukung usaha mikro dengan betambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064 Pada tahun 2025, Bidang Koperasi menganggarkan Kembali untuk program penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 4 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Masih banyaknya Koperasi yang belum menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sehingga pengajuan pembiayaan koperasi belum dapat di realisasikan Koordinasi dengan bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tangerang terkait dengan perlunya pelatihan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dari hasil evaluasi terhadap urusan pemerintahan, permasalahan yang dihadapi antara lain :

a.Bidang Pendidikan Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
1. 1.Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data yang sesuai standar Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data yang sesuai standar
2. 2.Belum adanya koordinasi lebih lanjut terhadap pemerintahan terkecil seperti di level desa/ kelurahan, kesulitan mendapatkan data dukung yang bersumber dari data sektoral seperti Provinsi dan Kementerian Agama
3. 3.Belum validnya data yang terintegrasi
4. 4.Kurangnya SDM yang memiki kompetensi dalam melakukan analisis data dan kesenjangan yang meliputi data sarana prasarana, data pendidik dan tenaga kependidikan serta data kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah kepadatan penduduk di suatu wilayah
5. 5.Kebutuhan peserta didik terhadap ruang kelas masih belum ideal
6. 6.Rendahnya fasilitas sekolah
7. 7.Rendahnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan
8. 8.Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal merupakan salah satu faktor penyebab utama anak usia 5-6 tahun dari keluarga miskin belum mendapatkan layanan pendidikan di PAUD ataupun di SD/MI.
9. 9.Ketercukupan sumber daya manusia di satuan pendidikan untuk menyelenggarakan layanan belum sesuai dengan rasio guru dan siswa yang berlaku dan Pemda perlu memastikan kecukupan tersebut.
10. 10.Belum tersedianya data yang valid mengenai jumlah anak usia 16 hingga 18 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan dapat segera ditindaklanjuti dengan dukungan dari Pemda sebagai calon peserta pendidikan kesetaraan
11. 11.Alokasi anggaran yang tersedia saat ini sebagian besar adalah untuk pemenuhan gaji dan tunjangan baik PNS maupun Non PNS (Termasuk di dalamnya guru dan tenaga kependidikan) sehingga memeiliki keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan dasar
12. 12.Kemampuan SDM dalam menganalisis rapor pendidikan ke dalam program kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian SPM masih terbatas
b.Bidang kesehatan Permasalahan pada Bidang Kesehatan Tahun 2024 antara lain :
1. 1.Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 adalah sebanyak 34 kasus, dengan penyebab kematian dikarenakan perdarahan 20%, PEB/Eklampsia 47%, infeksi 12%, non obstetric 9%, lain-lain 12%
2. 2.seluruh kasus kematian ibu dan 20 % kematian bayi sudah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten oleh tim AMP Kabupaten Tangerang sebagai pembelajaran untuk mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.
3. 3.Jumlah kematian bayi tahun 2024 sebanyak 214 kasus kematian, penyebab terbanyak kematian bayi adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 27% dan urutan kedua Asfiksia 41%, Kelainan Kongenital 27%, dan lain-lain 7%, hal ini disebabkan karena banyaknya kasus ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kalori (KEK), ibu hamil dengan anemia serta komplikasi Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dan Preeklampsia Berat (PEB) pada ibu hamil.
4. 4.Cakupan Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) 67,5% dari target 80% dikarenakan Balita tidka dating ke Posyandu
c.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 antara lain :
1. 1.Status kepemilikan jalan untuk Pembanagunan jalan;
2. 2.Pembangunan di wilayah perbatasan;
3. 3.Koordinasi lintas OPD terkait pembangunan jalan (ruas jalan yang di rencanakan di bangun beririsan dngan kegiatan opd lain)
4. 4.Wilayah Kabupaten tangerang berada di hilir 2 wilayah sungai, yaitu WS cisadane dan WS cidurian
5. 5.Belum adanya SK terkait kewenangan pengelolaan bidang SDA di wilayah Kabupaten Tangerang
d.Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
1. 1.Banyaknya usulan perbaikan sarana prasarana perumahan yang belum menjadi asset pemda sehingga tidak dapat direalisasikan;
2. 2.Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU wakaf dan TPU miliki pemda.
3. 3.Masih belum Optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan TPU asset PEMDA.
4. 4.Rendahnya kesadaran Pengembang untuk menyerahkan PSU.
5. 5.Belum tuntasnya penanganan Permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Tangerang.
e.Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Permasalahan pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat tahun 2024 antara lain:
1. 1.Permasalahan sosial masyarakat yang bersifat kritis, berani melawan aparat, berfikir praktis dan pelaksanaan penertiban/penegakan perda/perkada yang terkesean mengedepankan aksi secara arogan.
2. 2.Kemungkinan munculnya pertentangan dalam melakukan tindakan refresip karena berbenturan dengan Hak asasi manusia (HAM)
3. 3.Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan daerah dan kepala daerah.
f.Bidang Sosial Permasalahan pada Bidang Sosial Tahun 2024 antara lain :
1. 1.Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Operator Desa;
2. 2.Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PPKS.
3. 3.Belum optimalnya penataan Taman Makam Pahlwan (TMP)
4. 4.Belum adanya kendaraan dapur umum adapun satu kendaraan dapur umum dengan status pinjam pakai dari Kemensos
5. 5.Belum tersedianya gudang bufferstock baik food dan non food food dan kantor Dinas Sosial yang tersendiri dikarenakan harus ada integrasi dengan mitra dinas sosial (Sekretariat Tagana, TKSK, IPSM, Karang Taruna, LKKS dan LK3)
g.Bidang Tenaga Kerja Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
1. 1.Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pelatihan kerja dan penempatan dengan perusahaan pemberi kerja
2. 2.Masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja;
3. 3.Adanya efiensi perusahaan dan relokasi perusahaan mengakibatkan terjadinya PHK berdampak pada meningkatnya jumlah pengagguran
4. 4.Belum optimalnya lembaga kerja sama Bipartit dalam menyelesaikan peramsalahan ketenagakerjaan di perusahaan;
5. 5.Belum optimalnya pemahaman perusahaan dan pekerja/serikat pekerja/serikat buruh mengena peraturan ketenagakerjaan.
h.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain:
1. 1.Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
2. 2.Belum optimanya pemberdayaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum
i.Bidang Pangan Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
1. 1.Peningkatan diversifikasi pangan
2. 2.Peningkatan kelembagaan LPM
3. 3.Pengurangan food loss dan food laste serta pemanfaatannya.
4. 4.Konsumsi pangan belum beragam,bergizi dan seimbang
5. 5.Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi
6. 6.Belum optimalnya kelembangaan kelompok ekonomi Petani (KEP)
j.Bidang Pertanahan Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah masih adanya tidak ada kesepakatan harga pengadaan tanah antara pemilik tanah dengan harga yang ditetapkan oleh tim apresial.
k.Bidang Lingkungan Hidup Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
1. 1.Pengelolaan TPA Jatiwaringin belum optimal;
2. 2.Tindak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang masih banyak.
3. 3.Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah(banyakyang sudah rusak) kurangnya alat berat/excavator dan dozer untuk pengankutan sampah.
4. 4.Kurangnya armada truck sampah yang belum sesuai di bandingkan dengan luas wilayah kabupaten dan jhumlah timbulan sampah yang harus di angkut
5. 5.Belum adanya teknologi alat pengelolaan sampah ramah lingkungan di TPA Jatiwaringin
6. 6.Masih rendahnya masyarakat kabupaten Tangerang dalam berprilakun hidup sehat ,besih terutama dalam membuang sampah pada tempatnya
7. 7.Masih kurangnya Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang
l.Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
1. 1.Masih banyaknya warga Kabupaten Tangerang yang belim memiliki akte kelahiran anak usia 0- 18 Tahun;
2. 2.Belum terselesaikannya perekaman e-KTP setiap Tahunnya;
3. 3.Masih banyaknya warga Kabupaten Tangerang yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya kepada Disdukcapil
4. 4.Belum tersedianya database penduduk rentan administrasi kependudukan di Kabupaten Tangerang
5. 5.Masih rendahnya aktivisi Identitas Kependudukan Digital(IKD)
m.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 antara lain :
1. 1.Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengeloalaan BUMDesa disebabkan kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes dan pengurus BUMDes sehingga pengurus belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, peranan Kepala Desa dan BPD selaku penasehat dan pengawas masih belum optimal yang menyebabkan fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen BUMDes belum berjalan efektif;
2. 2.Pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa dikarenakan produk BUMDes yang tidak sesuai dengan potensi maupun harapan dari masyarakat desa;
n.Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain :
1. 1.Kurangnya integrasi kebijakan antar-sektor menyebabkan ketidakefektifan dalam pencapaian target program Kampung Keluarga Berkualitas.
2. 2.Jumlah tenaga penyuluh dan kader yang tidak proporsional dengan sasaran program mengakibatkan cakupan layanan KB tidak merata.
3. 3.Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendataan keluarga berdampak pada ketidakakuratan basis data perencanaan pembangunan.
4. 4.Beban tugas ganda dan keterbatasan kapasitas kader menghambat efektifitas penyampaian pemahaman kepada keluarga sasaran (KRS)
5. 5.Minimnya pemahaman terhadap dampak fositif KB terhadap kesehatan produksi dan kesejahteraan keluarga.
6. 6.Pembatasan aktivitas selama masa pandemi menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam program KB yang sepenuhnya belum pulih
7. 7.Kurangnya pemahaman masyarakat tentang huibungan antara pengaturan jarak kelahiran dengan pencegahan stunting menghambat evektifitas program
o.Bidang Perhubungan Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain : Masih banyaknya Pengaduan masyarakat terkait dengan Alat Penerangan Jalan, baik dari Pemeliharaan maupun Penyediaannya di Jalan yang berstatus Jalan Provinsi dan Jalan Nasional, hal ini di karenakan Kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun
1. 2018.Tentang Alat Penerangan Jalan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Pada Pasal 6 Ayat (2) untuk Kelas Jalan Provinsi Kewenangan. Pemeliharaan dan Penyediaan Alat Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Gubernur dan Jalan Nasional oleh Kementrian Perhubungan
p.Bidang Komunikasi dan Informatika Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dihadapi pada tahun 2024 adalah
1. 1.Koordinasi dan Komunikasi:
a.Terlambatnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menyampaikan prosedur layanan publik.
1. 2.Penggunaan Aplikasi dan Teknologi:
a.Kendala dalam penggunaan aplikasi Srikandi terkait akses yang lambat, kurangnya pemahaman terhadap panduan digital, dan kebiasaan konvensional dalam surat menyurat.
b.Implementasi aplikasi e-presensi Simona bagi pegawai non-ASN terkendala oleh jam kerja khusus di beberapa perangkat daerah.
1. 3.Pengumpulan Data dan Eviden:
a.Pengumpulan eviden untuk indikator SPBE memerlukan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah terkait.
b.Pengumpulan data oleh perangkat daerah sering kali terlambat dari batas waktu yang ditentukan.
1. 4.Penyusunan Kebijakan dan Regulasi:
a.Penyusunan draft Keputusan Bupati tentang SPBE memerlukan proses matching yang rumit antara peraturan yang ada dan usulan baru.
b.Ketiadaan blueprint jalur instalasi jaringan pada gedung pemerintahan menyulitkan penelusuran kendala dan penentuan jalur instalasi.
1. 5.Sumber Daya Manusia (SDM):
a.Kurangnya pemerataan kompetensi SDM dalam bidang teknis pengamanan informasi dan persandian.
b.Terbatasnya jumlah personel SDM yang mengelola keamanan informasi dan persandian
1. 6.Pergantian Personel:
a.Pergantian operator pengolah data di beberapa perangkat daerah menyebabkan hambatan dalam penyampaian materi.
q.Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 adalah
1. 1.rendahnya produk UM yang memiliki legalitas
2. 2.kurangnya penguatan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro
3. 3.Rendahnya Produk Usaha Mikro yang Dipromosikan
4. 4.Rendahnya kemitraan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan sesama Pelaku Usaha maupun Pelaku bisnis lainnya
5. 5.Rendahnya Kualitas SDM Usaha Mikro
6. 6.Belum maksimalnya pelayananpermodalan/pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro
7. 7.Rendahnya Kualitas SDM Koperasi
8. 8.Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi koperasi
9. 9.Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi
10. 10.Belum optimalnya akses pemasaran bagi produk koperasi dan anggotanya
r.Bidang Penanaman Modal Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah
1. 1.Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menyusun laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).Sehingga kepatuhan dalam melaporkan LKPM belum optimal.
2. 2.Data realisasi investasi harus menunggu release dari kkementrian Investasi/BKPM sehingga memperlambat proses pelaporan.
3. 3.Perubahan regulasi dan dan kebijakan perizinan berusaha dan non perijinan.
4. 4.Banyaknya pelaku usaha yang belum memahami teknis pengajuan perizinan berusaha seiring dengan penerapan system perizinan berusaha OSS RBA yang di kembangkan oleh kementrian investasi/BKPM RI.
5. 5.Kebutuhan anggaran dan SDM yang cukup besar terkait pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang belum optimal dimana didalam permen investasi bkpm ri daerah wajib minimal satu kali melakukan monitoring NIB yang sudah diterbitkan dan sampai saat ini

(2023)NIB yang sudah diterbitkan kurang lebih 58.000
1. s.Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah:
  1. 1.Belum optimalnya pembinaan terhadap wirausahawan muda pada setiap wilayah Kecamatan.
  2. 2.Belum adanya sentra (sarana dan prasarana) pembinaan olahraga pelajar di kabupaten Tangerang untuk mengoptimalkan pplpd
  3. 3.Masih banyaknya pelatih cabang olahraga yang belum bersertifikasi.belum optimalnya pembinaan terhadap Wira Usaha Baru (WUB).
2. t.Bidang Kebudayaan Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi Tahun 2024 antara lain:
  1. 1.Minimnya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni.
  2. 2.Rendahnya jumlah sanggar/ lembaga seni yang memiliki legalitas formal.
  3. 3.Belum adanya Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya.Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya;
3. u.Bidang Perpustakaan Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
  1. 1.Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar;
  2. 2.Kompetensi Sumber Daya Manusia Perpustakaan masih terbatas.
4. v.Bidang Kearsipan Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
  1. 1.Masih rendahnya kepedulian Pimpinan/Perangkat Daerah sebagai Pencipta Arsip terhadap pengelolaan Arsip Dinamis yg menjadi tanggung jwbnya,
  2. 2.Belum tersedia SDM Kearsipan di setiap Perangkat Daerah,
  3. 3.Kompetensi SDM yang ada masih belum mumpuni,
  4. 4.Belum tersedia Sapras Kearsipan yang memadai disetiap Perangkat Daerah
  5. 5.Perangkat Daerah belum menganggarkan untuk pengelolaan Arsip,
  6. 6.Rendahnya pemahaman penting nya arsip pd ASN,
  7. 7.Perhatian peningkatan kompetensi arsiparis (diklat, bimtek, ukom) masih terbatas.
5. w.Bidang Perikanan Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
  1. 1.Masih sedikitnya nelayan yang berkelompok dan berbadan hukum;
  2. 2.Kuota yang terbatas sehingga belum bisa menyentuh keseluruhan nelayan sekaligus
  3. 3.Peserta yang kurang komitmen terhadap pelatihan sehingga saat pelatihannya ada peserta yang membatalkan karena suatu hal.
  4. 4.Minimnya pengetahuan para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (POKLAHSAR) terkait kemasan dan packaging yang belum sesuai dengan standar seharusnya.
6. x.Bidang Pariwisata Permasalahan bidang pariwisata yang dihadapi pada tahun 2024 adalah belum optimalnya sarana dan prasarana pada objek destinasi pariwisata di Kabupaten Tangerang.
7. y.Bidang Pertanian Permasalahan bidang pertanian pada Tahun 2024 adalah:
  1. 1.Ketersediaan air di lahan pertanian
  2. 2.Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian (benih, pupuk, alsintan) bagi petani.
  3. 3.Insentif sarana produksi pertanian di KP2B
  4. 4.Peningkatan kompetensi, kapabilitas & profesionalitas pengelola puskagro.
  5. 5.Peningkatan SDM Pertanian mll optimalisasi pemanfaatan Gedung Pusat Pelatihan SDM.
  6. 6.Serangan hama anomali iklim dan penyakitb tanaman
  7. 7.Peningkatan pencegahan & pengendalian penyakit hewan menular serta zoonosis
8. z.Bidang Perdagangan Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
  1. 1.Pelaku usaha belum mengetahui mengenai peluang ekspor;
  2. 2.Kurangnya sosialisasi dan penyisiran potensi UTTP yang efektif bagi para pelaku usaha yang memiliki UTTP;
  3. 3.Terbatasnya sarana dan prasarana tera/tera ulang;
  4. 4.Pemahaman terhadap tertib ukur bagi para pelaku usaha industri dan perdagangan dan IKM belum maksimal;
  5. 5.Sulitnya dalam mengakses ke perusahaan- perusahaandan kurangnya petugas pengawasan;
  6. 6.Tidak hadirnya peserta sosialisasi “Program peningkatan sarana distribusi perdagangan” sesuai dengan undangan. aa. Bidang Perindustrian Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi Tahun 2024 antara lain:
  7. 1.Sedikitnya pelaku usaha yang mau dilakukan pendampingan penerapan Industri Hijau (IH) karena masih bersifat sukarela (tidak wajib);
  8. 2.Proses pendaftaran merek (HKI) memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan pemeriksaan komprehensif dan bertahap yang dilakukan oleh DJKI. Dalam Undang- Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 23, disebutkan adanya pemeriksaan substantif terhadap merek yang memerlukan waktu 150 hari. bb. Bidang Administrasi Pemerintahan Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 antara lain : Regulasi target waktu pelayanan belum maksimal diterapkan. dikarenakan dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan perizinan belum semuanya bisa dijalankan sesuai SOP dan perlu didukung oleh OPD teknis terkait. cc. Bidang Pengawasan Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah
  9. 1.Masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pentingnya system pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi mengalami penurunan
  10. 2.Adanya temuan yang berulang di perangkat daerah disebabkan terbatasnyaprogram pengawasan akibat belum terpenuhinya formasi jabatan fungsional pengaasan di insfektorat. dd. Bidang Perencanaan Permasalahan yang dihadapi bidang penunjang fungsi Perencanaan pada Tahun 2024 antara lain :
  11. 1.Pengolahan dan Pemanfaatan data pendukung perencanaan yang belum optimal;
  12. 2.Sistem kendali pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal;
  13. 3.Kapasitas dan kompetensi SDM perencanaan yang belum memadai;
  14. 4.Masih ada yang belum singkron Program antara RPJMD,RENSTRA dan RKPD. ee. Bidang Keuangan Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 antara lain :
  15. 1.Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh
  16. 2.Masih terdapat error system pada SIMPAD.
  17. 3.Peningkatan kopetensi dan pemahaman PPK pada OPD dalam menyusun laporan keuangan
  18. 4.Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
  19. 5.Target penyerapan anggaran masih belum sesuai dengan cash budget yang sudah ditetapkan. ff. Bidang Penunjang Kepegawaian Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah :
  20. 1.Masih ada kesenjangan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi antara lain coaching mentoring selama proses pelaksanaan kinerja belum optimal dan Evaluasi kinerja periodik belum optimal serta feedback/umpan balik pada periode penilaian belum optimal.
  21. 2.Masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN dikarenakan Pemahaman ASN tentang peraturan disiplin dan kode etik belum optimal
  22. 3.Belum optimalnya pelayanan kepegawaian ASN antara lain Pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal dan adanya Layanan Kepegawaian yang belum terintegrasi dengan BKN.
  23. 4.Belum tersedianya pemetaan kompetensi teknis bagi ASN karena belum dilakukannya pengukuran kompetensi teknis bagi ASN, belum tersediannya panduan standar kompetensi jabatan level pelaksana dan fungsional dan belum tersediannya panduan rencana pengembangan karir ASN secara menyeluruh
  24. 5.Belum maksimalnya experiental learning (Pemangangan, Pertukaran Pegawai) dan sosio learning (coaching dan mentoring) oleh unit kerja
  25. 6.Belum tersediannya pengukuran dampak pengembangan kompetensi terhadap target capaian kinerja dimana evaluasi pasca pengembangan kompetensi masih terfokus kepada penilaian individual dan cenderung subjektif dan hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi belum dimaksimalkan untuk bahan kebijakan kepegawaian
  26. 7.Belum Optimalnya Penataan tenaga Non ASN
  27. 8.Masih rendahnya pencapaian pemetaan profil potensi dan kompetensi PNS Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Banten dan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 diharapkan dapat memacu tercapainya target kinerja utama di tahun 2026 dan mendukung pencapaian target prioritas nasional, provinsi maupun Kabupaten Tangerang. Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, sehingga arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berpedoman pada dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029. Rancangan Ekonomi Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula bagi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang tahun 2026 yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dibangun atas dasar implementasi tema Pembangunan tahun 2026 yaitu “Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan”, penanganan isu-isu strategis memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup tentang indikator ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah untuk Kabupaten Tangerang selaras dan sinergis dengan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan baik nasional maupun Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang melambat dari 5,18% di Tahun 2023 menjadi 5% di tahun 2024. Berikut adalah detail lebih lanjut tentang pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di Kabupaten Tangerang: • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: Sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 15,29%. • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: Sektor ini juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, mencapai 8,77%. • Informasi dan Komunikasi: Pertumbuhan di sektor ini juga cukup baik, mencapai 8,4%. • Konstruksi: Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,13%. • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Sektor ini mengalami penurunan, yang menjadi salah satu faktor penyebab pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. • Pengadaan Listrik dan Gas: Sektor ini juga mengalami penurunan, yang turut menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, realisasi investasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai Rp26,2 triliun, dengan sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi penyumbang utama. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang beragam di berbagai sektor, dengan beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan, sementara yang lain mengalami penurunan. Untuk mencapai target pembangunan ekonomi diatas, penguatan atau peningkatan produktivitas di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan perlu mendapatkan prioritas guna memberikan kompensasi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang signifikan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana termuat dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 diarahkan untuk Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing melalui peningkatan produktivitas dan kontribusi sektor unggulan dan sektor potensial, peningkatan skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD, Pengendalian Harga Bahan Pokok, peningkatan Kemandirian Desa, peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, Pengentasan kemiskinan, peningkatan cakupan penanganan PPKS, dan peningkatan Kualitas Keluarga. Kebijakan ini kemudian dijabarkan pada program pembangunan daerah prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025- 2029 yang salah satunya adalah PROSPEK – Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah dengan kegiatan turunannya berupa Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM, Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan), Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan, Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan, Pembangunan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029. Pada tahun rencana 2026, diharapkan seluruh target pembangunan ekonomi di Kabupaten Tangerang dapat tercapai selain itu harus selaras juga dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, secara umum terangkum dalam indikator ekonomi makro seperti yang tersaji pada tabel berikut. Tabel 3.1 Keselarasan Target Sasaran Indikator Makro Nasional, Provinsi Dengan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 NO INDIKATOR TARGET NASIONAL TAHUN 2026 TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026 TARGET SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026 TARGET RKPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026 KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,6 – 6,2 6.3 5.10 5.10 2 PDRB Per Kapita (Juta) 80,0 – 82,4 76,2 60.57 60.57 3 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota 4 3,92 21.14 21.14 4 Tingkat Kemiskinan (%) 4,25 – 4,85 4.45-5,15 6.25 6.25 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,45 – 6,65 6,45-6,65 6,00 6.00 6 Rasio Gini 0,340 – 0,350 0,340-0,350 0.267 0.267 7 Indeks Pembangunan Manusia (%) 0,57 0.57 76.50 76.50 8 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 42,62 – 44,80 46.05 5,07 5,07 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 67,17 67,17 61.74 61.74 Target pembangunan ekonomi makro di Kabupaten Tangerang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, serta peluangan dan tantangan yang ada. Untuk meminimalisir dampak yang siginifikan terhadap perlambatan ekonomi pada tahun 2024, Kabupaten Tangerang harus memaksimalkan Sektor unggulan. Sebagian besar jenis lapangan usaha PDRB (termasuk lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar) merupakan Sektor Potensial. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing melalui akselerasi produktivitas tenaga kerja, pengembangan pasar dan value added lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar (Industri Pengolahan dan Konstruksi) dan jasa keuangan termasuk dalam kategori “Sektor Unggulan”, yaitu yang tumbuh cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan posisi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari penyangga Jakarta dan Jabodetabek menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan sektor perindustrian dan sektor jasa. Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan real estate menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir. 3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional Sasaran Pembangunan Tahun 2026 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bappenas diproyeksikan sebagai berikut : Tabel 3.2 Sasaran Ekonomi Makro 2026 Sumber : RKP Tahun 2026 Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80 6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle- income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur. PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30 - 205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00. Dalam upaya mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup: (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi: (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi market intelligence, business matching dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement (FTA) dan/atau Comprehensive Eonomic Partnership Agreement (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e commerce bagi pelaku UMKM, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real-time; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif. Tabel 3.3 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 Sisi Pengeluaran (persen) Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor- faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain : (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor Industrial Process and Production Use (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun. Selain itu, beberapa faktor demand side pun diprakirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti: (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK. Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi: (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; ( (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor. Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor Faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi: (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (Tourism 5.0). Tabel 3.4 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 Sisi Lapangan Usaha (persen) 3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Banten Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2026. Arah kebijakan ekonomi Provinsi Banten juga mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2026, sekaligus mengacu pada arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi Banten. Ekonomi Provinsi Banten triwulan I-2025 terhadap triwulan I 2024 tumbuh sebesar 5,19 persen (y-on-y) Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,62 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,20 persen; serta Jasa Pendidikan sebesar 6,89 persen. Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Banten di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 4,51 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,62 persen; Konstruksi sebesar 4,43 persen; Real Estate sebesar 4,11 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,59 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) memiliki kontribusi sebesar 52,87 persen terhadap PDRB. Kemudian komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 33,48 persen, komponen Total Net Ekspor sebesar 9,46 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,72 persen, dan Komponen Pengeluaran lembaga Non- Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,45 persen. Melihat dinamika perekonomian sampai sejauh ini, ekonomi Provinsi Banten tahun 2026 diprakirakan tumbuh positif dibandingkan tahun 2024. Hal ini seiring optimisnya kinerja ekspor luar negeri yang berpengaruh terhadap kinerja domestik dan Banten dan peningkatan kinerja investasi. Selain itu, tingkat konsumsi dan iklim investasi diperkirakan akan lebih baik pasca tahun politik. Dari sisi pengeluaran, Investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan kinerja ekspor seiring Konsumsi RT yang tetap tumbuh positif pada 2025 meskipun terbatas. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi diprakirakan masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan, Konstruksi serta Transportasi walaupun tingkat konsumsi yang terbatas yang akan menghambat kinerja LU Perdagangan dan Real Estate. Pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diperkirakan tetap kuat pada kisaran 5,6-6,2% secara year on year. Tabel 3.5 Target Indikator Makro Provinsi Banten 2026 Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas maka Kebijakan Perekonomian Daerah perlu diarahkan pada:

1.Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang merata antara Banten Selatan dan Banten Utara;
2.Peningkatan produktivitas ekonomi melalui modernisasi pertanian dan ekonomi biru;
3.Pengembangan industri kimia dasar dan hilirisasi output hasil industry tersebut;
4.Peningkatan investasi yang berkualitas melalui optimalisasi kepastian usaha;
5.Percepatan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan belanja daerah untuk belanja produktif;
6.Peningkatan creative financing dan peran sektor swasta dalam Pembangunan daerah;
7.Peningkatan pendapatan perkapita Masyarakat.
8.Peningkatan kontribusi PDRB sektor maritim;
9.Peningkatan kontribusi PDRB sektor manufaktur;
10.Penurunan kemiskinan dan ketimpangan. 3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral serta alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 disebutkan bahwa Misi Kedua adalah Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing dengan Tujuan Pertama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dan Sasaran pertama Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial, sasaran kedua Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD, sasaran ketiga Mengendalikan Harga Bahan Pokok. Sementara untuk Tujuan Kedua yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Sasaran kesatu Meningkatnya Kemandirian Desa, sasaran kedua Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja, dan sasaran ketiga Meningkatnya Kesejahteraan PPKS. Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE. Capaian LPE tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro wilayah dari berbagai sektor. Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: BPS, 2025 Gambar 3.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025 Pada tahun 2024, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian LPE Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga. Secara lebih detail, lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi

(2024), yaitu Administrasi Peemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya. PDRB menurut Lapangan Usaha : Tabel 3.6 PDRB Per Sektor ADHK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,25 2,84 -0,84 2,26 1,74 -0,28 B Pertambangan dan Penggalian 2,30 -5,90 -9,45 -12,35 0,25 4,80 C Industri Pengolahan 3,20 -8,47 4,26 5,44 7,01 4,6 D Pengadaan Listrik dan Gas -4,23 - 12,35 11,69 5,59 -0,45 - 13,4 2 E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 6,71 8,60 5,81 1,35 5,69 1,93 Tabel 3.7 PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Miliar Rupiah) Kode Lapangan Usaha PDRB PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 9.045,55 9.435,98 9.473,10 10.135,98 10.921,46 11.456,58 B Pertambangan dan Penggalian 58,54 55,54 50,93 45,88 47,24 51,19 C Industri Pengolahan 49.164,34 45.200,55 48.117,52 53.176,12 58.318,29 62.789,24 D Pengadaan Listrik dan Gas 4.693,53 4.096,16 4.630,76 4.936,40 4.893,85 4.053,44 E Pengadaan Air 85,48 93,49 100,24 102,87 110,40 119,98 F Konstruksi 20.797,30 20.159,33 23.459,65 26.926,03 28.336,15 30.437,51 G Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16.234,31 15.934,12 16.403,33 17.698,47 19.324,82 21.127,95 H Transportasi dan Pergudangan 4.320,45 4.148,08 4.651,38 5.330,79 6.083,52 6.711,58 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.133,60 2.021,19 2.123,07 2.342,57 2.586,71 2.904,43 J Informasi dan Komunikasi 4.505,50 4.898,70 5.144,75 5.553,03 6.132,02 6.587,77 K Jasa Keuangan 7.290,26 7.412,07 8.239,97 9.597,07 9.774,50 9.966,91 L Real Estate 10.957,41 11.392,27 11.859,43 12.706,97 13.853,03 15.035,63 M.N Jasa Perusahaan 1.537,10 1.470,01 1.454,75 1.569,84 1.769,91 1.974,52 O Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.469,16 2.571,45 2.618,05 2.742,84 2.941,08 3.813,07 F Konstruksi 9,44 -3,29 11,96 8,25 1,74 5,98 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,22 -3,70 1,82 3,27 4,83 5,94 H Transportasi dan Pergudangan 9,55 -5,32 9,90 7,89 5,84 6,04 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,86 -5,63 4,45 8,33 8,93 9,15 J Informasi dan Komunikasi 9,69 9,12 5,17 6,84 9,34 6,67 K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,72 1,56 6,07 6,81 -0,48 0,90 L Real Estate 9,49 1,96 3,07 5,19 5,20 5,33 M, N Jasa Perusahaan 9,20 -6,00 -2,25 4,46 8,52 8,39 O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib 8,75 -0,38 -0,76 1,09 3,17 26,36 P Jasa Pendidikan 8,30 0,62 -1,10 -0.09 6,82 7,01 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,13 4,41 9,14 2,92 8,94 13,23 R,S. T, U Jasa Lainnya 9,36 -6,11 1,39 7,77 10,98 4,68 Produk Domestik Regional Bruto 5,56 -3,76 4,70 5,47 5,18 5,00 Kode Lapangan Usaha PDRB PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah 2019 2020 2021 2022 2023 2024 P Jasa Pendidikan 3.899,57 3.981,03 3.957,24 4.030,36 4.404,83 4.941,95 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 656,87 695,57 774,48 811,76 917,22 1.063,50 R.S.T.U Jasa lainnya 2.240,33 2.166,13 2.225,00 2.461,19 2.886,59 3.068,90 PDRB (dalam miliar rupiah) 140.089,29 135.731,68 145.283,68 160.168,18 173.301,26 186.104,15 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) Gambar 3.3 Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan real estate menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir. • PDRB menurut Pengeluaran Gambar 3.4 PDRB ADH dan Laju PDRB ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah) Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) Tabel 3.8 PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah) PDRB Pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Konsumsi Rumah Tangga 72.998.709,2 6 71.693.730,6 8 74.770.602,1 5 81.562.475,5 5 88.647.200,8 3 97.947.130 Konsumsi LNPRT 710.429,81 679.685,90 701.768,54 749.881,39 811.729,66 951.440 Konsumsi Pemerintah 5.031.644,99 4.621.839,02 4.890.012,15 5.219.166,20 6.001.089,65 6.914.430 Pembentukan Modal Tetap Bruto 35.233.021,1 8 35.450.044,4 1 37.900.875,4 9 40.717.192,1 0 46.853.056,1 7 50.185.960 Perubahan Inventori 4.346,34 716,21 61,28 300,11 49.843,77 240.860 Net Ekspor 26.111.136,0 1 23.285.665,6 7 27.020.356,9 1 31.919.161,4 5 30.945.748,9 1 29.864.320 Ekspor 98.587.772,1 8 94.833.778,7 1 105.562.340, 92 132.194.567, 86 150.386.973, 45 Impor 72.476.636,1 7 71.548.113,0 4 78.541.984,0 1 100.275.406, 41 119.441.224, 54 PDRB 140.089.287, 58 135.731.681,8 8 145.283.676,5 2 160.168.176,8 0 173.302.663,9 9 186.104.15 0 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah) Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 52,63%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Triwulan IV 2024, Tangerang mengalami inflasi yoy (year on year) sebesar 2,15%.. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah. Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi. 3.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Pengukuran IPM pada aspek kesehatan mengacu pada indikator angka harapan hidup. Aspek pengetahuan dapat diukur melalui indikator harapan lama sekolah dan rata- rata lama sekolah. Adapun untuk aspek hidup layak dapat diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Diagram di bawah ini merupakan perbandingan IPM nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 76,19 dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan kualitas masyarakat di wilayah ini. Saat ini, IPM Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten. Namun, tetap terus diperlukan fokus penanganan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing SDM di Kabupaten Tangerang. Gambar 3.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2024 Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, dan saat ini telah menempati urutan tertinggi ketiga di Provinsi Banten. Sementara itu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan (sebesar 82,89). Gambar 3.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024 Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai nilai 75,34 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang tinggi. UHH masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Gambar 3.7 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dam BPS Nasional, 2024 Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Banten, di tahun 2024, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dengan capaian tertinggi, tetapi sudah berada di atas capaian Provinsi Banten dan Nasional. Namun, tetap diperlukan arahan strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Gambar 3.8 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024 3.2.3 Laju inflasi Laju inflasi adalah persentase peningkatan kenaikan harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga. Laju inflasi berpengaruh erat terhadap perekonomian masyarakat salah satunya adalah daya beli masyarakat. Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk pada inflasi Kota Tangerang1. Berdasarkan data BPD Kabupaten Tangerang, secara umum laju inflasi Kabupaten Tangerang meningkat drastis setelah menurun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2024), laju inflasi Q3 2024 (yoy), inflasi tetap terjaga mengalami perlambatan dari tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Penurunan laju inflasi perlu diperhatikan, karena deflasi yang berkepanjangan bisa mengindikasikan pelemahan ekonomi. Maka dari itu diharapkan inflasi terus terjaga di 2,5%+1,0%. Gambar 3.9 Laju Inflasi Kota Tangerang (termasuk Kabupaten Tangerang) dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik (2024); Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Banten, Bank Indonesia (2025) 3.2.4 Tenaga Kerja Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah fenomena yang banyak terjadi di dunia kerja. Pada 2021-2023, jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Tangerang cenderung menurun drastis hingga angka 184. Meskipun demikian sengketa pengusaha-pekerja sempat meningkat pada tahun 2020 yakni saat Pandemi yang mungkin terjadi akibat tingginya kasus PHK. 400 300 200 100 0 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 3.10 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Sengketa perusahaan dengan pekerja sebagian diselesaikan melalui perjanjian bersama. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama memiliki kecenderungan tren yang sama dengan jumlah sengketa pengusaha-pekerja. Namun, jumlah penyelesaian kasus ini masih jauh dari jumlah kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan masih adanya kasus ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan melalui perjanjian bersama. 100 80 60 40 20 0 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 3.11 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019- 2023 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 Berdasarkan data tahun 2019-2024, menunjukkan peningkatan persentase pencari kerja yang ditempatkan. Akan tetapi, jumlah pencari kerja yang ditempatkan masih belum mengakomodasi seluruh pencari kerja di wilayah ini. 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 57.949 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Persentase Gambar 3.12 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 (Jiwa)(%) Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satu bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan sesuai kompetensi pekerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-

2023.Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan pelatihan sesuai kompetensi karena adanya pandemi Covid-19. 1.000 800 600 400 200 0 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 3.14 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain pelatihan sesuai kompetensi pekerja, juga terdapat pelatihan berbasis masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada 2022 dan 2023 yakni 68 dan 204 jiwa. Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain kedua pelatihan di atas, terdapat pelatihan lain yang dilakukan, yakni pelatihan kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. 600 500 400 300 200 100 0 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 3.15 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 Kualitas tenaga kerja salah satunya dapat digambarkan melalui pendidikan terakhir tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2021-2024, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, terdapat 1 lulusan S1/S2/S3 di antara 10 pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang. Tabel 3.9 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2024 Rasio Lulusan S1/S2/S3 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - - 2:17 1:8 1:11 1:10 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2024 3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan nilai persentase jumlah masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT digunakan sebagai alat evaluasi kondisi penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 6,06% (102.510) jiwa tergolong dalam kategori sedang dan berada di atas TPT nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. 15,00 10,00 5,00 0,00 4,98 4,9 4 6,26 5,83 5,45 4,91 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TPT Kab Tangerang TPT Prov Banten TPT Nasional Gambar 3.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah dengan posisi ketiga terendah pada tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan TPT sebesar 5,09%, sementara TPT tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Serang sebesar 9,18%. Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kab. Lebak Provinsi Banten Kota Serang Kab. Pandeglang Kab. Serang 9,18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (%) Gambar 3.17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 3.2.6 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Laju pertumbuhan PDRB terhadap pekerja di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, tetapi menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan peningkatan partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan PDRB Kabupaten Tangerang. Secara umum laju pertumbuhan PDRB ini tergolong rendah dan diperlukan strategi dalam mendorong produktivitas tenaga kerja dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang. 29,0 24,0 19,0 14,0 9,0 4,0 -1,0 -6,0 Kab. Tangerang Prov Banten Gambar 3.18 Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Sumber:Analisis Penyusun, Badan Pusat Statistik, 2024 3.2.7 Persentase Penduduk Miskin Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019-2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19. Pada periode tahun 2022-2024, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 12,25 10,25 8,25 6,25 4,25 2,25 0,25 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PPM Kab Tangerang PPM Prov Banten PPM Nasional Gambar 3.19 Persentase Penduduk Misikin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-tiga tertinggi dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 5,84%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 9,18%. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%. (%) (%) Gambar 3.20 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber : BPS, 2024 Rasio Kesenjangan Kemiskinan yang tinggi menunjukkan kualitas kesejahteraan yang belum optimal. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang relatif tinggi yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang mencapai nilai 1,20. Tingginya indeks ini mengindikasikan besarnya gap antara pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Kabupaten Tangerang. 1,50 1,00 0,50 0,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IKK Kab Tangerang IKK Prov Banten Gambar 3.21 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi BantenTahun 2019-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 3.2.8 Tingkat Kesejahteraaan Rumah Tangga (Desil dan/atau Kemiskinan Tingkat kesejahteraan rumah tangga ditunjukkan dari persentase kelompok pendapatan dalam instrumen Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi keluarga dan individu. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%). Desil 1 termasuk dalam kelompok miskin dan Desil 2-4 termasuk dalam kelompok rentan miskin. Berdasarkan gambar diatas, jumlah rumah tangga pada desil 1-4 di Kabupaten Tangerang terendah ke-4 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Jumlah rumah tangga dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 295.195 KK atau 35,2% dari total KK. Sementara itu, jumlah individu dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 1.169.049 jiwa. 3.2.9 Indeks Gini Indeks Gini merupakan salah satu tolak ukur dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks gini Kabupaten Tangerang sebesar 0,269 dalam kategori ‘Rendah’. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung merata dan tidak memiliki gap yang tinggi antar kelompok masyarakat yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Gambar 3.22 Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019- 2024 Indeks Gini Kabupaten Tangerang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-empat dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 0,353. Kabupaten/kota dengan indeks gini paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Tangerang dengan angka 0,395. Sementara itu, indeks gini paling rendah yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 0,245. Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Provinsi Banten Kota Cilegon Kota Tangerang Selatan 0,245 0,257 0,26 7 0,26 9 0,324 0,325 0,353 0,360 0,395 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 3.2.10 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan 2026 Tabel 3.10 Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan Tahun 2026 No Indikator Satuan Target 2025 2026 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,07 5.10 2 PDRB Per Kapita Juta Rupiah 58,64 60.57 3 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Persen 11,58 21.14 4 Tingkat Kemiskinan Persen 6,05 6.25 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6,06-6,62 6.00 6 Rasio Gini Koefisien Gini 0,266-0,270 0.267 7 Indeks Pembangunan Manusia Indeks IPM 76,25 76.50 8 Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK Persen 4,87 5,07 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks 61,57 61.74 Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2026 sesuai dengan Rancangan RPJMD 2025-2029 adalah Meningkatkan Produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM 3.3 Kebijakan Keuangan Daerah Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. 3.3.1 Pendapatan Daerah Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator Tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong Peningkatan pendapatan Kabupaten Tangerang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak, melakukan investasi, dan pengembangan potensi daerah. Berikut beberapa cara yang dilakukan:
1.Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi); • Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak: Dilakukan melalui pemetaan wajib pajak, penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pemungutan pajak, dan peningkatan kualitas SDM di bidang pajak. Terkait penggunaan teknologi yaitu melalui Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (SIWASJADA) yaitu inovasi yang memfasilitasi akses real-time terhadap data perpajakan, analisis yang lebih mendalam terhadap transaksi pajak, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kebijakan perpajakan. • Pengawasan dan pemungutan pajak secara ketat: Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan pada Bapenda Kabupaten Tangerang terus memantau dan menagih pajak kepada wajib pajak. Pengawasan dan Pemantauan antara lain dilakukan dengan memasang alat perekam data transaksi usaha (tapping box) untuk mempermudah pelaporan pajak dan mengurangi potensi kebocoran pajak, terutama dari sektor hotel, restoran, dan hiburan. • Sosialisasi dan penyuluhan: Masyarakat diberi pemahaman tentang pentingnya pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, dilakukan juga melalui kegiatan Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) • Penghargaan kepada wajib pajak yang taat: Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka. Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penghargaan PAK JAKA Digital Award kepada wajib pajak yang taat dan stakeholder. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam membangun Kabupaten Tangerang dan mendorong kepatuhan pajak. Penghargaan ini diberikan secara rutin setiap tahun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penghargaan ini mencakup berbagai kategori, termasuk pembayaran tepat waktu, pembayaran terbesar, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Dengan adanya penghargaan ini, Pemkab Tangerang berharap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan taat dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, penghargaan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pajak. • Kerjasama dengan pihak ketiga: Bapenda berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak. Pemda Kabupaten Tangerang telah menandatangani PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah. Selain itu juga telah dilakukan Kerjasama pertukaran data yang mencakup pertukaran data perpajakan antara pusat dan daerah, yang memungkinkan pemda untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) daerah dengan data dari pusat. • Memberdayakan personel di tingkat kelurahan dan kecamatan: Peran aktif personel di tingkat kelurahan dan kecamatan memperluas jangkauan pemungutan pajak, terutama untuk pajak yang rutin.
2.Untuk kelompok pendapatan transfer, arah kebijakannya mencakup:

a.Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana transfer bagi kabupaten/kota;
c.Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
1. 3.Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, Lain-lain pendapatan yang sah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang meliputi berbagai sumber pendapatan selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan potensi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh lain-lain pendapatan yang sah: • Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan: Seperti hasil penjualan tanah atau bangunan milik Pemda yang tidak dipisahkan. • Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan: Seperti hasil sewa lahan atau bangunan milik Pemda. • Jasa giro: Pendapatan dari bunga tabungan atau deposito milik Pemda. • Pendapatan bunga: Pendapatan dari bunga pinjaman atau investasi milik Pemda. • Tuntutan ganti rugi: Uang ganti rugi yang diperoleh dari pihak ketiga akibat kerusakan atau kerugian yang dialami Pemda. • Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing: Pendapatan dari selisih nilai tukar saat transaksi keuangan Pemda dalam mata uang asing. • Hibah: Diberikan oleh pihak lain kepada Pemda sebagai kontribusi atau bantuan. • Dana darurat: Dana yang dialokasikan untuk menghadapi keadaan darurat yang tidak terduga. • Potensi lainnya: Pendapatan sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya hasil kerjasama dengan pihak ketiga, atau pendapatan dari kegiatan tertentu yang sah. Tabel 3.11 Target Pendapatan Tahun 2026 Kode Uraian RKPD 2025 PROGNOSIS RKPD 2026 Naik/Turun Persentase 4 PENDAPATAN DAERAH 04:01 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.681.265.325.888 4.924.846.618.018 243.581.292.130 5,20 04:01:01 Pajak Daerah 3.763.500.000.000 3.940.948.463.561 177.448.463.561 4,71 04:01:02 Retribusi Daerah 173.297.291.886 186.697.704.019 13.400.412.133 7,73 04:01:03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.509.521.940 63.634.885.360 3.125.363.420 5,17 04:01:04 Lain-lain PAD yang Sah 683.958.512.062 733.565.565.078 49.607.053.016 7,25 04:02 PENDAPATAN TRANSFER 3.548.978.636.887 3.548.978.636.887 - 0,00 04:02:01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.190.458.687.000 3.190.458.687.000 - 0,00 04:02:02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 358.519.949.887 358.519.949.887 - 0,00 04:03 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 04:03:03 Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan 8.230.243.962.775 8.473.825.254.905 243.581.292.130 2,96 3.3.2 Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam bentuk Program/Kegiatan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. 3.3.2.1 Belanja operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis: 3.3.2.1.1 Belanja pegawai; Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 3.3.2.1.2 Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Banten memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Belanja barang dan jasa; 3.3.2.1.3 Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah. Belanja hibah; Belanja yang bentuk belanjanya berupa uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau 371 perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus . 3.3.2.1.4 belanja bantuan sosial; Belanja yang bentuk belanjanya berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 3.3.2.2 Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 3.3.2.2.1 Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 3.3.2.2.2 Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3.3.2.2.3 Batas minimal kapitalisasi aset. Batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Gubernur. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Belanja modal meliputi:
a.Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
b.Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
c.Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
d.Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
e.Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
f.Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 3.3.2.3 Belanja tidak terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 3.3.2.4 Belanja transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. 3.3.2.4.1 Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.3.2.4.2 Belanja bantuan keuangan Kabupaten Tangerang terdiri dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Transfer Dana Desa Arah kebijakan umum TKD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
2. 2.Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power.
3. 3.Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
4. 4.Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.
5. 5.Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan. Arah kebijakan DBH Tahun 2026, yaitu:
6. 1.Memperkuat sinkronisasi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan pendapatan negara yang dibagihasilkan.
7. 2.Mendorong perhitungan alokasi DBH yang transparan, akurat dan akuntabel.
8. 3.Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
9. 4.Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arah kebijakan DAU Tahun 2026 yaitu:
10. 1.Memperbaiki formula penghitungan alokasi DAU untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelayanan publik termasuk penerapan DAU yang ditentukan penggunaannya.
11. 2.Mendorong peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan karakteristik daerah.
12. 3.Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional.
13. 4.Menjaga pemenuhan layanan dasar kawasan afirmasi.
14. 5.Perbaikan tata kelola DAU terutama dalam aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Arah kebijakan DAK Tahun 2026 secara umum, yaitu:
15. 1.Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik,
16. 2.Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta matching program, dan
17. 3.Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan. Arah kebijakan Dana Desa Tahun 2026, yaitu:
18. 1.Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui:
a.Mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
b.Memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lumbung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa lainnya (BUMDes dan UMKM);
c.Membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulanganbencana;
d.Membangun infrastruktur digital dan teknologi di desa;
e.Mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen, dan/atau
f.Melaksanakan program prioritas desa lainnya.
1. 2.Menambah kriteria alokasi afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.
2. 3.Memberikan dukungan dalam pembentukan dan/atau operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih, serta dukungan insentif kepada desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa. Arah kebijakan Dana Insentif Fiskal Tahun 2026, yaitu:
3. 1.Mengalokasikan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah;
4. 2.Mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah, di antaranya peningkatan ketahanan pangan dan/atau pengelolaan sampah;
5. 3.Menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional;
6. 4.Mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Dana Insentif Fiskal. Tabel 3.12 Target Belanja Tahun 2026 Kode Uraian RKPD 2025 PROGNOSIS RKPD 2026 Naik/Turun Persentase 5 BELANJA 05:01 BELANJA OPERASI 6.241.703.120.755 6.613.699.540.997 371.996.420.242 5,96 05:01:01 Belanja Pegawai 2.805.311.576.632 2.937.104.666.909,54 131.793.090.278 4,70 05:01:02 Belanja Barang dan Jasa 3.025.084.568.832 3.162.153.054.807,36 137.068.485.975 4,53 05:01:05 Belanja Hibah 390.837.375.291 440.701.523.780,00 49.864.148.489 12,76 05:01:06 Belanja Bantuan Sosial 20.469.600.000 73.740.295.500,00 53.270.695.500 260,24 05:02 BELANJA MODAL 1.381.322.420.332 1.296.140.490.452 -85.181.929.879 -6,17 05:02:01 Belanja Modal Tanah 106.598.843.340 261.550.626.650 154.951.783.310 145,36 05:02:02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 379.749.129.174 346.668.833.028 -33.080.296.146 -8,71 05:02:03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 469.397.844.699 447.129.497.459 -22.268.347.240 -4,74 05:02:04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 402.024.707.619 217.892.683.615 -184.132.024.003 -45,80 05:02:05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.551.895.500 22.898.849.700 -653.045.800 -2,77 05:03 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000 50.000.000.000 20.000.000.000 66,67 05:03:01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000 50.000.000.000 20.000.000.000 66,67 05:04 BELANJA TRANSFER 944.978.421.689 963.985.223.456 19.006.801.767 2,01 05:04:01 Belanja Bagi Hasil 393.679.729.189 412.686.530.956 19.006.801.767 4,83 05:04:02 Belanja Bantuan Keuangan 551.298.692.500 551.298.692.500 - 0,00 Jumlah Belanja 8.598.003.962.775 8.923.825.254.905 325.821.292.130 3,79 Total Surplus/(Defisit) -367.760.000.000 -450.000.000.000 -82.240.000.000 22,36 3.3.3 Pembiayaan Daerah Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
a.Penggunaan SILPA tahun 2025 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
b.Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari skema dana cadangan dan pembiayaan kreatif lainnya;
c.Pengeluaran pembiayaan dapat diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ketentuan regulasi;
d.Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan. Tabel 3.13 Target Pembiayaan Tahun 2026 Kode Uraian RKPD 2025 PROGNOSIS RKPD 2026 Naik/Turun Persentase 6 PEMBIAYAAN 06:01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 400.000.000.000 450.000.000.000 50.000.000.000 12,50 06:01:01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 400.000.000.000 450.000.000.000 50.000.000.000 12,50 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 400.000.000.000 450.000.000.000 50.000.000.000 12,50 06:02 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 06:02:02 Penyertaan Modal Daerah 12.240.000.000 - 0,00 06:02:04 Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000.000 - - 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto 367.760.000.000 450.000.000.000 82.240.000.000 22,36 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

(0)- 0 -100,00 TOTAL APBD 8.598.003.962.775 8.923.825.254.905 0,00 Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 didasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030. Visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam perumusan sasaran, arah kebijakan, program prioritas, serta target pembangunan. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 ini tidak terlepas dari visi RPJPD Tahun 2025- 2045 berupa “Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui visi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Penjabaran visi di atas merujuk pada kata kunci sebagai berikut: a) Sejahtera Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama. Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus didunia keagamaan. b) Berdaya Saing Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi buruk, Kemudahan berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tangerang tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati melalui 6 (enam) misi dan misi ini menjadi Prioritas Daerah (PD) di Kabupaten Tangerang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Lebih jauh, Prioritas Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana kerja di setiap perangkat daerah Kabupaten Tangerang, dan intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan. Adapun misi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu : Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing Misi Ketiga : Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas Misi Keempat : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan tahapan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 secara sistematis. Rincian tahapan disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.1 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Berdasarkan tahapan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditetapkan sebagai dasar dalam merumuskan tema pembangunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026. 4.1. Tema Pembangunan Daerah Tema RKPD Tahun 2026 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi nasional yang merupakan tahun kedua masa pemerintahan Kepala Daerah terpilih pada 2024 yang lalu. Penyusunan tema pembangunan sinergi antara pusat, provinsi dan daerah, dalam tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif “. RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026 mengusung tema ini, dengan fokus pada peningkatan kemandirian pangan dan energi, serta pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Banten adalah “Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan”. Berdasarkan kedua tema tersebut dan sekaligus sebagai penjabaran dari Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 disusun untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis daerah, provinsi dan nasional, tema tahun 2026 adalah “Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan. Tema Pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai urusan wajib dan pilihan yang selanjutnya dijabarkan pada bab V RKPD ini lengkap dengan pagu indikator per Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Berdasarkan penetapan tema diatas, terdapat keterkaitan yang erat antara tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Gambar 4.1 Konsistensi Tema Pembangunan Tahun 2026 Gambar 4.2 Kontribusi Urusan Pemerintah terhadap Asta Cita dan Prioritas Daerah 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2026 pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029. Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2026 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya. Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2026 menjadi sangat strategis. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema ini menandakan tujuan pembangunan nasional 2026 fokus pada kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sementara itu pada tahun 2026 Pemerintah dalam hal ini sudah menetapkan sasaran pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan GNI per kapita, indeks kualitas lingkungan hidup, Indeks Modal Manusia,dan Rasio Gini sebagai berikut : Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 NO INDIKATOR TARGET NASIONAL TAHUN 2026
(1)(2) (3) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,6 – 6,2 2 PDRB Per Kapita (Juta) 80,0 – 82,4 3 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota 4 4 Tingkat Kemiskinan (%) 4,25 – 4,85 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,45 – 6,65 6 Rasio Gini 0,340 – 0,350 7 Indeks Pembangunan Manusia (%) 0,57 NO INDIKATOR TARGET NASIONAL TAHUN 2026
(1)(2) (3) 8 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 42,62 – 44,80 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 67,17 Arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 umumnya berfokus pada beberapa hal utama, termasuk: • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi: Kebijakan pembangunan di tahun 2026 bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, misalnya dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2%. • Menurunkan tingkat kemiskinan: Pembangunan juga berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, misalnya dengan menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,45- 6,65%. • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia: Kebijakan pembangunan juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya melalui pendidikan dan kesehatan, misalnya dengan menargetkan Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. • Pengembangan ekonomi unggulan: Pembangunan diarahkan untuk mengembangkan ekonomi unggulan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar. • Perlindungan lingkungan: Kebijakan pembangunan juga mempertimbangkan aspek lingkungan, misalnya dengan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan: Arah kebijakan pembangunan juga menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. 4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026 Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen Rancangan RPJMD Tahun 2025-

2029.Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2026 merupakan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 tahun ke-dua dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi dengan didukung oleh misi sebagai berikut :
1.Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh
2.Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kretif, Unggulan dan Potensial
3.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif
4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas
5.Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Sementara itu Tujuan dan sasaran pada Rancangan RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut : Gambar 4.3 Tujuan/Sasaran dan Indikator pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 4.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2025- 2029 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera dan berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang). Visi Pembangunan Daerah diterjemahkan dalam Misi Pembangunan Daerah yang diformulasikan ke dalam 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut: • Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien • Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing • Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas • Misi Keempat : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas • Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur • Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Dalam tatanan operasional, jabaran visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan tersebut bisa saja dicapai dalam masa 5 (lima) tahun atau kurang, dan menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kabupaten Tangerang. Tujuan dan sasaran tersebut disusun secara realistis dan terukur (kualitatif maupun kuantitatif). Lebih rinci terhadap hubungan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator dan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 1.1 1 Mewujudkan Birokrasi yang Responsif. Akuntabel. dan Inovatif Indeks Reformasi Birokrasi (indeks) Indeks 85,12 85,68 88,54 Meningkatka n pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar Optimalisasi sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan 1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (indeks) Indeks 4.23 4.27 4,40 Optimalisasi waktu penyelesaian pelayanan publik Meningkatkan layanan penanganan dan pengaduan Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik Optimalisasi digitalisasi kearsipan Mengoptimalkan penggunaan aplikasi srikandi di level OPD No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Optimalisasi interoperabili tas data statistik sektoral antar perangkat daerah Mendorong penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang mengacu kepada Proses Bisnis Statistik Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependuduka n dan Keluarga Berencana (KB) Integrasi sistem data kependudukan secara optimal Meningkatkan sosialisasi terkait KB dan kependudukan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat Optimalisasi pengelolaan administrasi kependuduk an yang menjamin Mendorong terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi teknologi/elektronik yang menjamin kesetaraan akses bagi No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) pemenuhan hak identitas hukum yang setara bagi setiap warga negara setiap warga Optimalisasi pelayanan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak yang adil, sensitif, dan inklusif Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak Optimalisasi pemberdayaa n dan pelayanan bagi PPKS yang berkeadilan dan inklusif Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPKS Mendorong optimalisasi ketersediaan data No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) melalui pendekatan berbasis hak administrasi terkait layanan PPKS Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal Oprimalisasi penindakan gangguan kamtibnas Optimalisasi penanganan konflik di masyarakat Mendorong pembanguna n karakter bangsa yang berpijak pada prinsip Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik Meningkatkan pemahaman politik dalam negeri Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (ormas) Menekan kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembanguna n berkelanjuta n yang adil dan inklusif, dengan melibatkan kelompok rentan, Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif dan akuntabel yang melibatkan kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) perempuan dan kelompok minoritas 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indeks SPBE (indeks) Indeks 4,01 4,06 4,26 Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks 74,46 74,96 76,96 Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraa n SPBE Mendorong peningkatan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan prosedur bagi seluruh pegawai lingkup Kabupaten Tangerang Nilai AKIP (nilai) Indeks 77,81 78,51 81,36 Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Indeks Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (indeks) Indeks 91 92 96 Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal Optimalisasi pengisian jabatan melalui fleksibilitas mutasi dan rotasi dalam memenuhi kebutuhan ASN Maturitas SPIP (indeks) Indeks 4 4 4,1 Mendorong pengembangan kompetensi ASN Optimalisasi uji kompetensi ASN Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah Optimalisasi pelaksanaan perencanaan kinerja Optimalisasi pelaksanaan pengukuran kinerja Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Optimalisasi konsistensi penjabaran dokumen perencanaan Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan Optimalisasi kebijakan disertai dengan basis data riset dan inovasi Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah Optimalisasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) Mendorong penguatan dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Meningkatkan kinerja pengawasan daerah Mengoptimalkan pelaksanaan SPIP Mengembangka n sistem akuntabilitas kinerja yang Optimalisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) obyektif dan transparan Optimalisasi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan Optimalisasi kebijakan administrasi umum MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing 1.2 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Indeks 5,07 5,24 5,40 Peningkatan daya saing industri Pembangunan/revital isasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas yang menjamin kesetaraan kesempatan usaha bagi semua warga Tingkat Inflasi (%) Indeks 1,8 - 2,00 2,00 2,00 Meningkatkan sinkronisasi antar lembaga serta pelaku industri hingga terbentuk klaster guna menerapkan predict and prevent No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Penegakan regulasi pengembangan perindustrian dan kawasan industri 1.1 Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%) Indeks 33,55 - 33,75 33,55 - 33,75 33.70 - 33.90 Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok Mendorong daya saing dan diversifikasi produk perdagangan-jasa (skala domestik dan global) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Indeks 11,15 - 11,35 11,21 - 11,37 11.33 - 11.50 Meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern Kontribusi sektor pertanian. kehutanan. dan perikanan terhadap PDRB (%) Indeks 6,07 - 6,30 6,10 - 6,30 6.21 - 6.30 Pengembangan dan optimalisasi rantai yang menjembatani UKM dengan pasar No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%) Indeks 1,76 1,83 2,15 Menjamin ketersediaan barang dan kebutuhan pokok daerah Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian 1.2 Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro- kecil, Menengah, koperasi dan BUMD Kewirausahaa n Daerah (Rasio) Indeks 2,69 2,75 2,93 Mendorong produktivitas hasil pertanian dan peternakan 1.3 Mengendalikan Harga Bahan Pokok Indeks Perkembanga n Harga (Indeks) Indeks 5,11 5,14 5,28 Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro/agribisnis) pertanian dan peternakan Peningkatan produktivitas dan nilai tambah Pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) sektor perikanan bina kelompok nelayan Pengembangan sarana- prasarana dan teknologi yang mendukung sektor perikanan Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro) hasil perikanan Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Pengembangan tata kelola kawasan strategis pariwisata serta pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan wisata Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata berbasis MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Optimalisasi pengelolaan pelestarian cagar budaya dan objek budaya tak benda Peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan daya tarik objek dan produk ekonomi kreatif Peningkata n kerjasama antar daerah untuk pengemban gan Sinkornisasi regulasi dan kewenangan lintas hirarki vertikal (nasional - daerah) dan horizontal (daerah, K/L) infrastruktur skala regional dan nasional Optimalisasi tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penanaman modal dan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan insentif terhadap investor Optimalisasi pengelolaan penanaman modal daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif Meningkatnya daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas UMKM, koperasi, BUMD dengan menjembatani pelaku usaha dan pasar domestik/internasional serta akses terhadap permodalan usaha dan digitalisasi No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi desa Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi koperasi, UMKM, dan BUMD Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausah aan Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas wirausaha Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi wirausahaan Mendorong pengelolaan distribusi rantai pasok dan stabilitas harga bahan Pengembangan infrastruktur distribusi dan tata kelola yang terintegrasi antara produksi (suplier) dengan distributor serta pasar No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) pokok Digitalisasi pemantauan harga dan stok pangan 2 Meningkatka n Kesejahteraa n Masyarakat Tingkat Kemiskinan (%) Persen 6,05 5,74 4,59 Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES 2.1 Meningkatnya Kemandirian Desa Indeks Desa (Indeks) Indeks 0,7830 0,7850 0,8190 Pengembangan infratsruktur dasar serta pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi desa mandiri 2.2 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Persen 68,08 68,69 71,19 Pengelolaan Sumber Daya Alam Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan lokal (desa) yang Berkelanjutan kelompok di desa (pokdarwis, PKK, karang taruna Bank Sampah, BUMDes,dll) No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) 2.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial IKESOS (indeks) Persen 1,69 1,87 2,59 Meningkatnya kompetensi dan daya saing ketenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Pengembangan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan vokasi Peningkatan kesempatan kerja dengan menjembatani supply- demand tenaga kerja Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Peningkatan cakupan layanan jamsostek Menekan kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja Optimalisasi implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Pengembangan upaya perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial Mensinergikan pemberdayaan masyarakat utamanya kaum rentan (PPKS, disabilitas, anak terlantar, dll) Penguata n Ekonomi dan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui kesejahteraa n Keluarga Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengembangan keterampilan untuk perempuan, terutama dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) MISI 3 : Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas 1.3 1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (tahun) Persen 77,70 78,90 82,63 Meningkat kan kualitas dan Pemerataan distribusi tenaga kesehatan No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) 1.1 Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal Indeks Keluarga Sehat (IKS) (indeks) Indeks 0,79 0,8 0,83 kuantitas SDM kesehatan Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Prevalensi Stunting 21,4 20,08 15,50 Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar Mendorong integrasi antar layanan kesehatan Meningkatkan pemerataan alat kesehatan dan ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan Meningkatk an akses menuju fasilitas layanan kesehatan Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan fasilitas kesehatan sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Mengoptimal kan pengawasan dan penanganan terhadap kasus stunting Meningkatkan integrasi sistem monitoring stunting 1.2 Meningkatnya kesehatan individu, Keluarga, dan masyarakat Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) Persen 98 98 100,00 Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan Mendorong peningkatan lliterasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 64,87 66,16 70,15 Meningkatkan kemudahan/aksesibilitas masyarakat menuju layanan kesehatan Mengoptimalkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit Mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat dan PHBS MISI 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas 1.4 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Indeks Pendidikan (indeks) Indeks 0,68 0,69 0,72 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan Indeks Harmoni (indeks) Indeks 7,09 7,12 7,24 Mengoptimalka n akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum 1.1 Meningkatny a Pelayanan Pendidikan Rata Rata Lama Sekolah Persen 9,63/9,16 9,88/9,26 10,66/9,66 Harapan lama sekolah (tahun) Persen 13,43/12.89 13,63/12,9 0 14,24/12,9 4 Mendorong pemerataan sarana prasarana yang No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) menunjang pendidikan inklusif Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidika n Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) nilai budaya dan kerukunan umat beragama Mengintegrasikan nilai- nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan 1.2 Meningkatnya Daya Saing Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda (Iindeks) Indeks 5,11 5,14 5,28 Peningkatan daya saing olahraga Mengoptimalkan upaya pembinaan terhadap atlet yang berkualitas 1.3 Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama Indeks Pembanguna n Kebudayaan (IPK) Indeks 52 52,73 56,2 – 58,1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks) Indeks 74,1 74,2 74,42 Meningkatkan fasilitasi pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana kesenianIndeks Karakter Masyarakat Indeks 69,00 73,50 91,50 No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1.5 1 Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu. Berkualitas. dan Berkelanjutan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (indeks) Indeks 78 80 88 Pengembanga n sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni 1.1 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas Indeks Infrastruktur Dasar (indeks) Indeks 40 50 90 Pengembangan sarana- prasarana permukiman yang memadai Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar dan penunjang permukiman (e.g. skema KPBU) Optimalisasi manajemen pengelolaan Optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu dan ramah lingkungan Pemenuhan serta pengembangan sarana- prasarana jalan dan pengawasan ketertiban lalu lintas Pengembangan sistem dan moda transportasi umum yang terintegrasinya (e.g. MRT, BRT, dan lain sebagainya) Optimalis asi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah (e.g. insinerator) yang sirkular dan bersertifikasi Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur persampahan dan limbah (e.g. skema KPBU) No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Penegakan regulasi dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah dan limbah Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi Penyediaan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi melalui kerjasama dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi 1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%) Persen 96 96,49 98,52 Penegakan regulasi pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya, Penegakan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang, Persentase RTH (%) Persen 21,10 21,10 25,00 Penegakan bangunan yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh, Peningkatan luas dan pengelolaan RTH publik No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang, Pengembangan kapasitas SDM dalam pendataan dan pengolahaan sistem informasi spasial MISI 6 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 1.6 1 Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Persen 8,9 12,01 24,42 Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) Indeks 78,16 79,01 82,49 Pengembangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air baku dan air bersih 1.1 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 61,57 61,74 62,26 Mendorong pengembang an EBT untuk Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan Indeks Resiko Bencana (Indeks) Indeks 125 124 120 ketahanan energi yang ramah lingkungan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung elektrifikasi berbasis EBT Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah Peningkatan ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas Pemerataan cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya 1.2 Meningkatnya Ketahanan Energi. Air. dan Pangan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Persen 65,59 71,47 90,41 Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian Pengembangan sistem terintegrasi dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishme nt) (%) Persen 2,20 2,06 1,56 terhadap kerusakan lingkungan hidup, Pemetaan kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan penyangga di tingkat detail (di tingkat persil lahan) dan sinkronisasi dengan aturan penataan ruang Pengembanga n infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup Mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup Penegakan regulasi untuk mendorong pengadaan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2025 Target 2026 Kondisi Akhir Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana Optimalisasi tata kelola menajemen penangggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana Pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terpadu Peningkatan kapasitas adaptasi Optimalisasi pelayanan pencegahan dan dan mitigasi masyara kat terhadap bencana kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana Tabel 4.4 Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target 2026 Program 1 2 3 4 5 6 7 PN. 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegrasi, Adaptif dan Tangguh Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 81,56 PN. 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Mendorong Kamajuan ekonomi secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Indeks 5,24 Tingkat Inflasi (%) Persen 2,00 PN. 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegrasi, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas Usia Harapan Hidup (tahun) Persen 78,90 Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target 2026 Program Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi PN. 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Indeks Pendidikan (indeks) Indeks 0,69 Indeks Harmoni (indeks) Indeks 7,12 PN. 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks 80 PN. 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Persen 12,01 Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) Indeks 78,16 Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target 2026 Program PN. 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegrasi, Adaptif dan Tangguh Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 81,56 PN. 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegrasi, Adaptif dan Tangguh Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas Usia Harapan Hidup (tahun) Persen 78,90 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Indeks Pendidikan (indeks) Indeks 0,69 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan disemua wilayah. Untuk itu, impelementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan wadah agar terwujudnya keselarasan antara pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2026, Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah ““Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif maka pembangunan diarahkan kepada:
1.Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah
2.Peningkatan Lapangan Kerja dan Pengangguran
3.Penanganan Stunting
4.Peningkatan Daya Saing Daerah Program Strategis Pemerintah :
1.Swasembada Pangan
2.Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
3.Pembangunan 3 Juta Rumah bagi MBR
4.Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih
5.Sekolah Rakyat Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2026 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai berikut:
1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkwalitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z dan penyandang disabilitas)
5.Mengembangkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan anrkoba, judi dan penyelundupan.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional. Tabel 4.5 17 program terbaik Cepat dan 8 program Hasil terbaik cepat No. 17 PROGRAM TERBAIK CEPAT No. 8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1.Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
1.Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2.Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
2.Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3.Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
3.Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4.Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4.Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5.Pemberantasan kemiskinan. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu- kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6.Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
6.Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7.Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
7.Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8.Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.
8.Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
9.Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. No. 17 PROGRAM TERBAIK CEPAT No. 8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13.Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya.
15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16.Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. 4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026 merupakan agenda pembangunan pemerintah Provinsi Banten tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 melalui rencana program pembangunan tahunan Provinsi Banten. Prioritas pembangunan Banten dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Banten, yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan dalam RTRW Banten dan peraturan perundang- undangan terbaru. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 adalah : “Implementasi pembangunan kolaboratif yang Inklusif Sebagai Perwujudan Banten yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”maka Pemerintah Banten menetapkan 5 (lima) Prioritas dan Usulan Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2026 sebagai berikut : Gambar 4.4 Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2026 Gambar 4.5 Usulan Prioritas Kewenangan Provinsi Tabel 4.6 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tangerang NO KABUPATEN ARAH KEBIJAKAN HIGHLIGHT INDIKASI TANGERANG KEWILAYAHAN INTERVENSI 1 Kawasan Pertumbuhan Pembangunan Pembangunan konektivitas kawasan Infrastruktur Jalan, produktif ekonomi Transportasi, Sumber Daya Air, dan Hunian Layak a Kawasan Dukungan Pembangunan Pengembangan Industri Transportasi Massal Aglomerasi DKJ Cilegon-Serang- (MRT East-West dan Transjakarta), Tangerang Transportasi Massal Perkotaan, dan TOD b Kawasan Perkotaan Dukungan Pembangunan Jalan Tol Tangerang Raya Serpong-Balaraja dan Tol Kamal- (Bagian dari Aglomerasi Teluk Naga-Rajeg DKJ) 2 Kawasan Swasembada Dukungan Peningkatan Pangan, Air dan Energi ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya) termasuk penerapan SIH3 dan FEWS Dukungan Pembangunan SPAM Regional dengan pemanfaatan air Beku Bendungan Karian dan Rencana Bendung Lepas Pantai Muara Sungai Cisadane Dukungan Optimalisasi Wilayah Sungai Cisadane dalam mendukung pemenuhan kebutuhan konservasi, air minum dan air pertanian Dukungan Reformasi pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir Pembangunan PJU, sarana dan prasarana perhubungan Dukungan rintisan kerata api Tangerang-Serang Pembangunan PSU Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Pembangunan Kebinamargaan Dukungan Pembangunan Perlindungan Abrasi Pantura Tangerang Pembangunan Dermaga NO KABUPATEN ARAH KEBIJAKAN HIGHLIGHT INDIKASI TANGERANG KEWILAYAHAN INTERVENSI Penyebarangan Pelabuhan Cituis Akses Kesehatan bagi Dukungan Pemberian makan bergizi Warga dan Pelayanan di sekolah, madrasah, dan Sosial Tanpa Diskriminasi dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita Dukungan Pencapaian UHC Dukungan Pembangunan Sekolah Rakyat Dukungan Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan Sekolah Gratis Untuk Dukungan Percepatan Wajib Belajar SMA/SMK/MA Negeri dan 13 Tahun (1 tahun pendidikan Swasta di Provinsi Banten prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah Pelaksanaan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Menengah dan Khusus Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA, SMK dan Pendidikan khusus (untuk Anak Berkebutuhan Khusus) dengan memperhatikan ketersediaan lahan Dukungan Pembangunan SDM Pedesaan Kabupaten Tangerang Zona Ekonomi Baru, Dukungan Penguatan UMKM, Dan Pembangunan/revitalisasi sentra Pemerataan Ekonomi IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas Dukungan Optimalisasi Koperasi Merah Putih Pengembangan Pariwisata Dukungan Pengembangan dan Ekonomi Kreatif Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Dukungan Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD). Dukungan Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Banten Ketahanan Pangan Dukungan Optimalisasi NO KABUPATEN ARAH KEBIJAKAN HIGHLIGHT INDIKASI TANGERANG KEWILAYAHAN INTERVENSI Yang Kawasan Berkelanjutan Agriculture Kabupaten Tangerang Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Investasi, Kemudahan Dukungan pembangunan industri Industri Dan Penyerapan pariwisata berbasis MICE (Meetings, Tenaga Kerja Incentives, Conventions, and Exhibitions) Tata Kelola Pemerintahan Pembentukan Unit Layanan tidak korupsi dan Sistem Berpredikat Zona Integritas Merit Dalam Birokras Sinergi Peningkatan Pendapatan Daerah 4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yaitu “Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Sektor Untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan”, maka untuk melihat sinkronisasi antara isu strategis dan penentuan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.7 Sinkronisasi Permasalahan, Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PRIORITAS Belum optimalnya pelayanan publik Tata Kelola Pemerintahan belum Efektif dan Efisien Peningkatan tan kualitas Tata Kelola Pemerintaha yang Efektif dan Efisien Lemahnya Daya Saing Perekonomian Daerah serta Belum Optimalnya Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Perekonomian belum Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing Peningkatan produktifitas sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM Belum optimalnya layanan dan akses terhadap Kesehatan yang terpadu Kesehatan belum berkualitas Peningkatan kualitas sarana Prasarana serta mutu kesehatan Belum optimalnya layanan dan akses terhadap Pendidikan yang terpadu Pendidikan belum berkualitas Peningkatan Sarana dan Prasaranan Mutu Pendidikan Belum optimalnya kaetersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah Belum optimalnya pemerataan dan keterpaduan Pembangunan infrastruktur wilayah Peningkatan pemerataan dan keterpaduan Pembangunan infrastruktur wilayah Belum optimalnya pengelolaan Lingkunan hidup dan manajemen kebencanaan Belum optimalnya perlindungan Dan pengelolanan lingkungan hidup Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Penetapan Prioritas Pembangunan RKPD 2026 tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, dimana dokumen RKPD memiliki prioritas pembangunan yang masih dalam kerangka perencanaan lima tahunan. Keterkaitan antara kebijakan RPJMD dengan prioritas yang ditetapkan didalam RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.8 Keterkaitan kebijakan RPJMD dengan prioritas RKPD No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar Optimalisasi sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Optimalisasi waktu penyelesaian pelayanan publik Meningkatkan layanan penanganan dan pengaduan Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik Optimalisasi digitalisasi kearsipan Mengoptimalkan penggunaan aplikasi srikandi di level OPD Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE Mendorong peningkatan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan prosedur bagi seluruh pegawai lingkup Kabupaten Tangerang Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu Optimalisasi interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah Mendorong penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang mengacu kepada Proses Bisnis Statistik Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Integrasi sistem data kependudukan secara optimal Meningkatkan sosialisasi terkait KB dan kependudukan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPKS Mendorong optimalisasi ketersediaan data administrasi terkait layanan PPKS Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal Oprimalisasi penindakan gangguan kamtibnas Optimalisasi penanganan konflik di masyarakat Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal Optimalisasi pengisian jabatan melalui fleksibilitas mutasi dan rotasi dalam memenuhi kebutuhan ASN Mendorong pengembangan kompetensi ASN Optimalisasi uji kompetensi ASN Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah Optimalisasi pelaksanaan perencanaan kinerja Optimalisasi pelaksanaan pengukuran kinerja No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja Optimalisasi konsistensi penjabaran dokumen perencanaan Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah Optimalisasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan (meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif dan akuntabel Mendorong pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada prinsip demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Meningkatkan pemahaman politik dalam negeri Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (ormas) Menekan kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Meningkatkan kinerja pengawasan daerah Mengoptimalkan pelaksanaan SPIP 2 Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing Peningkatan daya saing industri Pengembangan fasilitas pendukung perindustrian Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing Penegakan regulasi pengembangan perindustrian dan kawasan industri Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok Mendorong daya saing dan diversifikasi produk perdagangan-jasa (skala domestik dan global) Pengembangan dan optimalisasi rantai yang menjembatani UKM dengan pasar Menjamin ketersediaan barang dan kebutuhan pokok daerah Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian Mendorong produktivitas hasil pertanian dan peternakan Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro/agribisnis) pertanian dan peternakan Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan Pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan bina kelompok nelayan Pengembangan sarana-prasarana dan teknologi yang mendukung sektor perikanan No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro) hasil perikanan Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Pengembangan tata kelola kawasan strategis pariwisata serta pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan wisata Optimalisasi pengelolaan pelestarian cagar budaya dan objek budaya tak benda Peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan daya tarik objek dan produk ekonomi kreatif Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional Sinkornisasi regulasi dan kewenangan lintas hirarki vertikal (nasional - daerah) dan horizontal (daerah, K/L) Optimalisasi tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penanaman modal dan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan insentif terhadap investor Optimalisasi pengelolaan penanaman modal daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Meningkatnya daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas UMKM, koperasi, BUMD dengan menjembatani pelaku usaha dan pasar domestik/internasional serta akses terhadap permodalan usaha dan digitalisasi Pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi desa Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi koperasi, UMKM, dan BUMD Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausahaan Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas wirausaha Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi wirausahaan Mendorong pengelolaan distribusi rantai pasok dan stabilitas harga bahan pokok Pengembangan infrastruktur distribusi dan tata kelola yang terintegrasi antara produksi (suplier) dengan distributor serta pasar Digitalisasi pemantauan harga dan stok pangan Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES Pengembangan infratsruktur dasar serta pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi desa mandiri No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang Berkelanjutan Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (pokdarwis, PKK, karang taruna Bank Sampah, BUMDes,dll) Meningkatnya kompetensi dan daya saing ketenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Pengembangan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan vokasi Peningkatan kesempatan kerja dengan menjembatani supply-demand tenaga kerja Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Peningkatan cakupan layanan jamsostek Menekan kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja Optimalisasi implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial Pengembangan upaya perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan Mensinergikan pemberdayaan masyarakat utamanya kaum rentan (PPKS, disabilitas, anak terlantar, dll) Penguatan Ekonomi dan kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengembangan keterampilan untuk perempuan, terutama dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 3 Mewujudkan Kesehatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerataan distribusi tenaga kesehatan Mewujudkan Kesehatan No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) yang Berkualitas SDM kesehatan Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang Berkualitas Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar Mendorong integrasi antar layanan kesehatan Meningkatkan pemerataan alat kesehatan dan ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan Meningkatkan akses menuju fasilitas layanan kesehatan Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan fasilitas kesehatan sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi Mengoptimalkan pengawasan dan penanganan terhadap kasus stunting Meningkatkan integrasi sistem monitoring stunting Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan Mendorong peningkatan lliterasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan Meningkatkan kemudahan/aksesibilitas masyarakat menuju layanan kesehatan Mengoptimalkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit Mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat dan PHBS No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) 4 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan Peningkatan daya saing olahraga Mengoptimalkan upaya pembinaan terhadap atlet yang berkualitas Optimalisasi literasi dan numerasi masyarakat Meningkatkan minat baca masyarakat Meningkatkan pengembangan potensi kebudayaan Mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap kesenian lokal No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Meningkatkan fasilitasi pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana kesenian 5 Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan sarana-prasarana permukiman yang memadai Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar dan penunjang permukiman (e.g. skema KPBU) Optimalisasi manajemen pengelolaan kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu dan ramah lingkungan Optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan Pemenuhan serta pengembangan sarana- prasarana jalan dan pengawasan ketertiban lalu lintas Pengembangan sistem dan moda transportasi umum yang terintegrasinya (e.g. MRT, BRT, dan lain sebagainya) Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah (e.g. insinerator) yang sirkular dan bersertifikasi Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur persampahan dan limbah (e.g. No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) skema KPBU) Penegakan regulasi dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah dan limbah Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi Penyediaan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi melalui kerjasama dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi Penegakan regulasi pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya, Penegakan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang, Penegakan bangunan yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh, Peningkatan luas dan pengelolaan RTH publik Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang, Pengembangan kapasitas SDM dalam pendataan dan pengolahaan sistem informasi spasial 6 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih Mewujudkan Lingkungan Hidup yang BerkelanjutanPengembangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air baku dan air bersih No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Mendorong pengembangan EBT untuk ketahanan energi yang ramah lingkungan Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT Pengembangan sarana dan prasarana pendukung elektrifikasi berbasis EBT Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah Peningkatan ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas Pemerataan cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, Pengembangan sistem terintegrasi dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup Pemetaan kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan penyangga di tingkat detail (di tingkat persil lahan) dan sinkronisasi dengan aturan penataan ruang Pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup Mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup Penegakan regulasi untuk mendorong pengadaan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup No Visi dan Misi Strategi RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Prioritas Daerah Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana Optimalisasi tata kelola menajemen penangggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana Pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terpadu Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana Optimalisasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana Keselarasan pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi fokus agar adanya perencanaan yang terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan lebih tepat sasaran. Keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mengacu kepada sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Banten dan RKP tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 4.6 Keselarasan sasaran Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 4.3.3 Kebijakan Percepatan Pencapaian Target SPM Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan nasional salah satunya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk Mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh Karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, mudah diukur, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Untuk mendukung pencapaian target SPM pada tahun 2026 disusun program prioritas untuk pencapaian SPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.9 Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Pendukung Pencapaian SPM Urusan OPD Program Pagu 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dinas Pendidikan 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 968.296.277.036 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.052.840.000 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 700.000.000 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 300.000.000 Total Pagu 970.349.117.036 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 561.297.680.109 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 9.752.199.333 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 899.958.896 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9.064.747.533 Total Pagu 581.014.585.871 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.000.000.000 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.000.000.000 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 565.000.000 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 100.000.000 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1.000.000.000 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1.300.000.000 Urusan OPD Program Pagu Total Pagu 4.965.000.000 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.857.250.000 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 998.491.100 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 9.690.247.000 Total Pagu 32.545.988.100 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 331.187.330.000,00 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 15.960.000.000,00 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 156.000.000,00 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 8.137.000.000,00 Total Pagu 355.440.330.000,00 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 55.132.940.500 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 16.537.500.000 Total Pagu 71.670.440.500 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.975.569.850 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 44.625.000.000 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 131.804.328.300 Total Pagu 178.404.898.150 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Perumahan, Pemukiman 2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 300.000.000.000,00 Urusan OPD Program Pagu BIDANG PERTANAHAN dan Pemakaman 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 5.000.000.000,00 Total Pagu 305.000.000.000,00 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Dinas Sosial 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3.836.999.000 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 10.000.000 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.740.000.000 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 52.947.000.000 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA 615.528.000 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 317.636.400 Total Pagu 60.467.163.400 4.3.4 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Pembangunan wilayah merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan yang memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada didalamnya. Fungsi dari pengembangan wilayah adalah untuk membina dan mengefektifkan keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah yang berspesialisasi secara fungsional dan berorientasi pada pasar secara nasional. Menurut para ahli ekonomi dan perencanaan regional terdapat dua hal terpenting dalam pembangunan, yaitu menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin tajam. Regional Income Disparities atau ketimpangan wilayah adalah Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu Negara. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Banten dan teriri atas 29 kecamatan serta 246 desa dan 28 kelurahan yang memiliki karakteristik topografi serta potensi sumber daya alam yang berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan dari sisi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Konsep THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Implementasi konsep THIS tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penyusunan dokumen perencanaan (RKPD) Tahun 2026. Penerapan konsep THIS dalam dokumen perencanaan telah ditunjukkan oleh Tabel … Tabel tersebut juga merupakan janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2029. Selain itu, pelaksanaan kegiatan telah diatur secara sistematis dan holistik dari hulu hingga ke hilir. Secara Integratif dapat dilihat dari dukungan sumber pendanaan oleh berbagai stakeholder terkait yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2026. Sedangkan secara spasial, dapat dilihat dari kesamaan lokasi pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh berbagai program/kegiatan dari beberapa stakeholder terkait. Tabel 4.10 Program Unggulan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 1 PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART (PRIMA) 1 Digitalisasi Sistem Pelayan kependudukan di kecamatan 29 Kecamatan 07:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Sarana Prasarana Pencetakan (sesuai dengan Standar Dukcapil) Kecamatan 23 6.900.000.000 Kecamatan 07:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, 7.01.2.2.02 Keg : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Sub Keg :Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Rehab Ruang Pelayanan Kecamatan 6 1.200.000.000 Kecamatan 2 Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu 07:01:02 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 7.01.2.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.02.2.02.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas - Penyiapan Rancang Bangun Command Centre Unit Diskominfo No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx - Penyiapan ruang command centre dan design interior Unit 1 1.000.000.000 Diskominfo - Penyediaan Sarana Prasarana Command Centre Unit Diskominfo 3 Penyediaan Mobil Training Unit (MTU) 02:07:03 Program : pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 02.07.03.2.01 Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi 02.07.03.2.01.0001 Sub kegiatan : Pengadaan Sarana pelatihan Kerja Kabupaten/Kota -MTU Tata Busana dan Otomotif unit Disnaker -MTU Las dan Referifrasi (AC) unit 2 4.418.585.000 Disnaker -MTU Design Grafis, Barista dan Basic Office unit Disnaker -MTU Tata Boga, Tata Rias dan Tata Busana unit Disnaker -MTU Bahasa, Teknik Listrik dan Multimedia unit Disnaker 4 Pembangunan Gedung diorama DTRB, Disperpusip 01:03:09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya - Review DED Ded Disperpusip 01:03:09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya - Pembangunan Gedung diorama Unit 1 25.000.000.000 DTRB 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2.24.03.2.05 Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) - Digital Konten Gedung Diorama Unit Disperpusip 5 Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda Disporabudpar 02:19:02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.19.02.2.01.00016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Kabupaten / Kota - DED Disporabudpar 01:03:09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya - Renovasi Gedung Graha Pemuda (Eksterior, Interior) Unit DTRB Pengadaan Sarana Prasarana Unit 02:19:02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.19.02.2.01.00016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Kabupaten / Kota - Pembangunan Inovator Hub (Ruang/tempat berkumpulnya komunitas wira usaha baru yang dibangun oleh para pemuda) 2.000.000.000 Disporabudpar

a.Ruang Diskusi dan rapat
b.Ruang pelatihan
c.Ruang Laboratorium
d.Ruang Auditorium
e.Ruang Teknologi Informasi 2 PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH (PROSPEK) 1 Pembentukan dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan dan Pusat Pengembangan UMKM dan IKM: DINKOP No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 07:01:03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
a.Pembangunan kawasan ekonomi kreatif di setiap kecamatan Kecamatan 6 3.000.000.000 Kecamatan
b.Pembangunan Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 02:17:18 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 02.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 02.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi - penambahan Sarana dan Prasarana 1 300.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha kecil Memengah - Inkubasi usaha Mikro pada Pelaku UMKM 50 1.000.000.000 - Pengembangan Produk Unggulan Daerah di 10 Kecamatan 10 750.000.000 2 Pembangunan Desa Mandiri Pangan pada 25 desa pertahun Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Desa Mandiri Pangan Pertanian 5 1.000.000.000 DPKP - Desa Mandiri Pangan Perkebunan 5 1.000.000.000 DPKP - Desa Mandiri Pangan Perternakan 5 1.000.000.000 DPKP PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Desa Mandiri Pangan Perikanan 5 5.000.000.000 Dinas Perikanan
a.Pelatihan budidaya Perikanan Kepada Masyarakat
b.bantuan Sarana Pendukung (Cold Storage)
c.Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
d.Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pemasaran Produk Perikanan
e.Pembentukan Kelembagaan Pembudidaya Perikanan
f.Pengadaan Mobile Training Unit Untuk Budidaya Perikanan No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx - Revitalisasi TPI (Rehab Bangunan, Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan Depot Es, Sarpras pendukung Lainnya) 1 1.000.000.000
a.Kronjo
b.Cituis
c.Tanjung Pasir - Pembangunan Balai Benih Skala Kabupaten (TPI Banyawakan) Kec. Kemeri
a.MasterPlan dan DED
b.Pembangunan Fisik (Gedung Kantor, Laboratorium, Gudang Pemagaran, Kolam Benih, Kolam Induk, Mess Diklat, Sasrana Air Bersih, Akses Jalan, Parkir, Aula Pelatihan) 1 2.000.000.000 - Pembangunan Wana Mina (Silvo Fisheries) Skala Kabupaten Di Desa Karang Anyar-Kemiri)
a.MasterPlan dan DED
b.Pembangunan Fisik (Gedung Kantor, Laboratorium, Gudang Pemagaran, Kolam Benih, Kolam Induk, Mess Diklat, Sasrana Air Bersih, Akses Jalan, Parkir, Aula Pelatihan) 1 2.000.000.000 3 Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan di 50 desa Bappeda, Dinsos, Kecamatan 01:06:02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.02.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosia 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi (Pembentukan UWEP Usaha Ekonomi Produktif) Desa 10 2.600.000.000 Dinas Sosial 07:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, 7.01.2.2.02 Keg : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Sub Keg :Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Pembangunan Rumah Layak huni Bagi Masyarakat berpenghasilan rendah Unit 10 1.750.000.000 Kecamatan PROGRAM … KEG.. SUBKEG… - Pengembangan Budidaya Ikan Payau Unit 10 2.000.000.000 Dinas Perikanan 03:27:02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Budidaya Pertanian Skala Rumah Tangga 10 2.000.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 02:09:04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 2.09.04.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi - Penyediaan pangan dan nutrisi untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) 10 2.000.000.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4 Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan Kecamatan 07:01:03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Bazar Murah Di 29 Kecamatan 4 Kali setiap TW Kecamatan 29 11.600.000.000 Kecamatan 5 Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park) DED Tekno Park Ded Bappeda 01:03:09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park) Unit 1 5.000.000.000 DTRB Pengembangan sarana prasarana Paket DTRB 3 TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT (TUNAS) 01:02:02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.00015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia dengan pemberian makanan tambahan ; Desa Dinkes, DPPKB, Kecamatan - Penanganan 32.650 ribu balita stunting/gizi buruk melalui PMT Balita 6.620 3.923.137.200 Dinkes dan BLUD - Penanganan 6150 Ibu hamil KEK melalui PMT Lokal Ibu Hami 950 2.938.437.720 Dinkes dan BLUD - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Krs 2.500 2.500.000.000 DPPKB 2 Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia; 01:02:02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 1.02.02.2.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas 1.02.02.2.01.00014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.00020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.02.00022 Pengembangan Rumah Sakit - Penambahan Sasrana Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD pada 4 RSUD: 4 RSUD - RSUD Tangerang 1,00 10.000.000.000 - RSUD Tangerang - RSUD Balaraja 1,00 30.000.000.000 - RSUD Balaraja - RSUD Pakuhaji 1,00 15.000.000.000 - RSUD Pakuhaji - RSUD Tigaraksa 1,00 51.000.000.000 - RSUD Tigaraksa - Penambahan Sasrana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu dan Posyandu (rehabiltasi dan penambahan alkes dan pemeliharaan alkes) : 44 Puskesmas, 8 16.000.000.000 Puskesmas 43 Pustu 7 10.500.000.000 Dinas Kesehatan No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx - Relokasi Puskesmas 5 1,00 23.000.000.000 Dinas Kesehatan - Penyediaan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance : 5,00 2.619.305.000 Dinas Kesehatan 3 Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih; DBMSDA 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan - Sanitasi Unit 250 2.500.000.000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman - Air Bersih Unit 50 10.000.000.000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman - Pembangunan IPA Komunal Unit 2 5.000.000.000 5 Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan PROGRAM … KEG.. SUBKEG… Mobil Siaga Kelurahan Unit DINKES dan DPMPD Operasional dan Pemeliharaan Mobil Siaga 28 5.600.000.000 4 SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK (SETARA) No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 1 Pembangunan Perpustakaan Modern Di Setiap Kecamatan Disperpusip, Kecamatan 07:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pembangunan Gedung Perpustakaan 6 1.200.000.000 Kecamatan 02:23:02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Sarana dan Prasarana 6 1.200.000.000 Disperpusip 2 Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten DPPPA - Trauma Healing Centre 01:03:09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
a.DED Unit DTRB No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 01:03:09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
b.Pembangunan Rumah Trauma Healing Unit DTRB 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.0008 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan C. Penyediaan Sarpras dan SDM Orang 1 2.500.000.000 DPPA - Sentra Olahraga Kabupaten 02:19:03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
a.Master Plan dan DED Disporabudpar 01:03:09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
b.Pembangunan Sentra Olahraga Kabupaten 1 25.000.000.000 DTRB 02:19:03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
c.Pengembangan Sarana Prasarana DISPORABUDPAR 3 Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN) 04:01:02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Keg Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub kegiatan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Pembangunan Aspontren beserta sarana pendukung 200 40.000.000.000 Setda No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx - BOP Aspontren 1 250.000.000 Setda PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM KEG - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar SUBKEG Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar -Sekolah Inlusif
a.menyusun regulasi inklusi Perbup Dinas Pendidikan
b.pendataan siswa inklusi Laporan Dinas Pendidikan
c.menyusun master plan penentuan Sekolah Inklusi Dokumen Dinas Pendidikan
d.Modifikasi sarana prasrana sekolah inklusi Sekolah 5 350.000.000 Dinas Pendidikan
e.peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan pada Pendidikan formal Orang Dinas Pendidikan
f.peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan baik pada Pendidikan pelatihan Orang Dinas Pendidikan
g.penyediaan layanan konsultasi atas layanan inklusi kepada sekolah dan masyarakat Orang Dinas Pendidikan
h.penyediaan layanan klinis kepada peserta didik penyandang disabilitas pembentukan komunitas belajar Pendidikan inklusif pada masing-masing jenjang Paket Dinas Pendidikan
i.Pembentukan komunitas belajar pendidikan inklusi Kegiatan Dinas Pendidikan -Boarding School Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
a.Penyiapan DED DED Dinas Pendidikan
b.Pembangunan Boarding Scholl Unit Dinas Pendidikan
c.Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Paket Dinas Pendidikan -Rehabilitasi SD dan SMP PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Rehabiltasi
a.Penyiapan DED DED
b.Rehabilitasi SD dan SMP Unit 1 10.000.000.000 4 Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
a.Penyiapan DED DED Dinas Pendidikan
b.Pembangunan Pusat pembelajaran dan Inovasi Pendidikan Unit 1 20.000.000.000 Dinas Pendidikan
c.Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Paket Dinas Pendidikan 5 Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx SUBKEG Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar - Beasiswa Sekolah Swasta Gratis 40.000.000.000 Dinas Pendidikan
a.Tingkat SD dan Sederajat Siswa
b.Tingkat SMP dan Sederajat Siswa PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Keg Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub kegiatan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Beasiswa Perguruan Tinggi Mahasiswa 300 50.000.000.000 Dinas Sosial - BOP Beasiswa 1 1.500.000.000 5 SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH DAN BERKESINAMBUNGAN (SELARAS) 1 Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional DPPP PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN KEG Peningkatan KualitasKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha SUBKEG Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
a.Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi MBR Rumah 1000 35.000.000.000 DPPP 01:03:09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
b.Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala nasional - Penyiapan DED DED DTRB - Pembangunan Pusat Riset Mangrove Unit 1 2.000.000.000 DTRB - Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Paket 2 Pengelolaan dan Pengolahan Sampah secara terpadu dari hulu ke hilir : 02:19:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Optimalisasi TPS3R Baru 5 Unit Pertahun Unit 5 5.000.000.000 DLHK 02:19:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Pembentukan Bank Sampah Unit 30 500.000.000 DLHK 02:19:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Revitalisasi TPA Jatiwaringin unit
1. 1.Pembangunan Akses Jalan 1 12.000.000.000 DLHK
2. 2.Pengadaan Lahan 1.5 Ha 1 7.500.000.000 DLHK
3. 3.Pengembangan Jaringan Listrik 1 500.000.000 DLHK
4. 4.Pembangunan Instalasi Pengolaan Air Limbah (LEACHATE) 1 3.000.000.000 DLHK
5. 5.Teknologi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan 1 17.000.000.000 DLHK 3 Revitalisasi Drainase Pada Ruas Jalan Strategis Kabupaten, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik -Revitalisasi Drainase Pada Ruas Jalan Strategis Kabupaten 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Km 3 7.383.000.000 DBMSDA -Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 1.03.10.2.01.0059 Rekontruksi Jalan -Pembangunan Jalan, Drainase, dan Pedestrian Bojong-Pemda 1 10.000.000.000 DBMSDA -Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik 2.15.02 PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2.15.02.2.09 KEG. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota Sewa Kendaraan Unit Dinas Perhubungan - Bus Sekolah 13 3.900.000.000 - Bus Rapid Transit (BRT) 0 - 4 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 02:11:04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.11.04.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan - Penyiapan Design RTH DLHK - Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan 5 3.750.000.000 DLHK No Program Unggulan Kegiatan Satuan OPD Penanggung jawab 2026 K Rp xx xx xx xx xx xx 5 Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, Sekaligus Kawasan Wisata Baru 1.Lanjutan Tandon sudirman Unit 1 14.000.000.000 DBMSDA
6. 2.polder cibadak baru Unit 1 1.500.000.000 DBMSDA
7. 3.Tandon Solear Unit DBMSDA
8. 4.Tandon Curug Kulon Unit DBMSDA 4.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD Selain memuat sasaran pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Tangerang, prioritas pembangunan daerah juga disusun dengan memperhatikan pandangan dan pertimbangan DPRD. Pandangan dan pertimbangan DPRD menggambarkan permasalahan pembangunan daerah untuk diselaraskan dalam dokumen rencana pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah, yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan Nasional. Pandangan dan pertimbangan tersebut berupa saran dan pendapat, yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rekapitulasi Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok- pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang telah diinput melalui aplikasi SIPD adalah sebagaimana berikut: (terlampir)
9. 2029.Rencana Kerja yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 merupakan perencanaan integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi nya masing-masing. Perumusan program dan kegiatan prioritas tiap perangkat daerah dilakukan melalui berbagai tahap perencanaan yang melibatkan masyarakat dan stakeholders terkait sebagai bagian dari pihak yang menerima hasil pembangunan tersebut. Agenda pendanaan pembangunan Kabupaten Tangerang tahun 2026 diprioritaskan kepada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah meliputi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efesien; Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM; Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Kesehatan, Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan dan Peningkatan Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Insfrastruktur Wilayah. Tabel 5.1 Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No. Prioritas Pembangunan Daerah Alokasi Anggaran (Rp) 1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efesien 1.156.849.001.700 2 Peningkatan Produktifitas sektor Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM 808.064.952.102 3 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Kesehatan 1.102.097.761.563 4 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan 2.238.355.549.189 5 Peningkatan Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Insfrastruktur Wilayah 2.293.053.030.416 6 Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.325.404.959.935 Total 8.923.825.254.905 Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten meliputi Mewujudkan Masyarakat yang bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang berintegras adiktif dan Tangguh, Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial , Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegrasi Berdaya Saing Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Di dukung Insfrastuktur Yang Berkualitas dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resilensi Terhadap Bencana. dukungan pendanaan tercantum ditabel berikut. Tabel 5.2 Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 No. Prioritas Pembangunan Daerah Alokasi Anggaran (Rp) 1 Mewujudkan Masyarakat yang bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang berintegras adiktif dan Tangguh 803.398.439.621,00 2 Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial 1.308.064.952.102,00 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegrasi Berdaya Saing Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif 3.652.427.478.632,00 4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Di dukung Insfrastuktur Yang Berkualitas 2.251.934.791.057,00 5 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resilensi Terhadap Bencana 907.999.593.493,00 Total 8.923.825.254.905 Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional tercantum ditabel berikut. Tabel 5.3 Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 No. Prioritas Pembangunan Daerah Alokasi Anggaran (Rp) 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 75.038.621.217,00 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. 278.390.036.345,00 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkwalitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2.336.658.034.440,00 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z dan penyandang disabilitas) 3.652.427.478.632,00 5 Mengembangkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 408.936.272.594,00 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan 679.620.403.804,00 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan 528.359.818.404,00 No. Prioritas Pembangunan Daerah Alokasi Anggaran (Rp) pemberantasan korupsi dan anrkoba, judi dan penyelundupan. 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur 964.394.589.469,00 Total 8.923.825.254.905 Pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 ditujukan untuk melaksanakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka Pemenuhan standar pelayanan minimal, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2026 untuk mendukung terwujudnya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional. Rencana pendanaan indikatif dalam rangka pelaksanaan Program merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Pendanaan Program Kegiatan dalam rangka pencapaian target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pagu Indikatif pada masing masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan dan program Tahun 2026 diuraikan pada tabel berikut: Tabel 5. 4 Pagu Indikatif berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2026 No Perangkat Daerah Anggaran 1 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 2.203.792.334.467 2 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 1.007.977.429.449 3 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD Puskesmas Rajeg 5.518.067.831 4 1.02.0.00.0.00.01.0002 BLUD Puskesmas Teluknaga 5.478.158.079 5 1.02.0.00.0.00.01.0003 BLUD Puskesmas Kronjo 5.157.378.789 6 1.02.0.00.0.00.01.0004 BLUD Puskesmas Sindang Jaya 4.754.763.534 7 1.02.0.00.0.00.01.0005 BLUD Puskesmas Curug 5.109.862.668 8 1.02.0.00.0.00.01.0006 BLUD Puskesmas Cikupa 5.475.077.289 9 1.02.0.00.0.00.01.0007 BLUD Puskesmas Mauk 7.755.879.393 10 1.02.0.00.0.00.01.0008 BLUD Puskesmas Balaraja 4.971.600.759 11 1.02.0.00.0.00.01.0009 BLUD Puskesmas Kutabumi 5.241.725.228 12 1.02.0.00.0.00.01.0010 BLUD Puskesmas Sepatan 7.693.976.521 13 1.02.0.00.0.00.01.0011 BLUD Puskesmas Cikuya 5.474.030.223 No Perangkat Daerah Anggaran 14 1.02.0.00.0.00.01.0012 BLUD Puskesmas Cisoka 6.082.267.320 15 1.02.0.00.0.00.01.0013 BLUD Puskesmas Gembong 3.233.903.740 16 1.02.0.00.0.00.01.0014 BLUD Puskesmas Kelapa Dua 3.653.593.209 17 1.02.0.00.0.00.01.0015 BLUD Puskesmas Kedaung Barat 5.724.519.026 18 1.02.0.00.0.00.01.0016 BLUD Puskesmas Jambe 4.329.454.843 19 1.02.0.00.0.00.01.0017 BLUD Puskesmas Jalan Emas 2.683.020.116 20 1.02.0.00.0.00.01.0018 BLUD Puskesmas Pagedangan 4.808.753.824 21 1.02.0.00.0.00.01.0019 BLUD Puskesmas Jayanti 4.227.272.158 22 1.02.0.00.0.00.01.0020 BLUD Puskesmas Pakuhaji 5.669.778.281 23 1.02.0.00.0.00.01.0021 BLUD Puskesmas Pasir Nangka 3.599.880.983 24 1.02.0.00.0.00.01.0022 BLUD Puskesmas Sukamulya 4.430.159.412 25 1.02.0.00.0.00.01.0023 BLUD Puskesmas Sukadiri 3.550.687.701 26 1.02.0.00.0.00.01.0024 BLUD Puskesmas Tigaraksa 4.928.823.198 27 1.02.0.00.0.00.01.0025 BLUD Puskesmas Kresek 4.780.838.842 28 1.02.0.00.0.00.01.0026 BLUD Puskesmas Binong 2.609.162.263 29 1.02.0.00.0.00.01.0027 BLUD Puskesmas Bojong Kamal 2.752.230.590 30 1.02.0.00.0.00.01.0028 BLUD Puskesmas Bojong Nangka 2.970.223.663 31 1.02.0.00.0.00.01.0029 BLUD Puskesmas Cisauk 3.303.198.006 32 1.02.0.00.0.00.01.0030 BLUD Puskesmas Gunung Kaler 4.432.827.741 33 1.02.0.00.0.00.01.0031 BLUD Puskesmas Jalan Kutai 1.659.829.765 34 1.02.0.00.0.00.01.0032 BLUD Puskesmas Kemiri 4.978.122.925 35 1.02.0.00.0.00.01.0033 BLUD Puskesmas Kosambi 3.554.959.990 36 1.02.0.00.0.00.01.0034 BLUD Puskesmas Legok 4.085.954.210 37 1.02.0.00.0.00.01.0035 BLUD Puskesmas Mekar Baru 3.543.489.614 38 1.02.0.00.0.00.01.0036 BLUD Puskesmas Panongan 4.635.267.629 39 1.02.0.00.0.00.01.0037 BLUD Puskesmas Pasir Jaya 2.829.922.924 40 1.02.0.00.0.00.01.0038 BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 2.871.582.149 41 1.02.0.00.0.00.01.0039 BLUD Puskesmas Sukatani 4.621.285.460 No Perangkat Daerah Anggaran 42 1.02.0.00.0.00.01.0040 BLUD Puskesmas Sukawali 3.824.770.954 43 1.02.0.00.0.00.01.0041 BLUD Puskesmas Suradita 3.405.206.259 44 1.02.0.00.0.00.01.0042 BLUD Puskesmas Tegal Angus 3.945.558.206 45 1.02.0.00.0.00.01.0043 BLUD Puskesmas Pasar Kemis 3.342.182.284 46 1.02.0.00.0.00.01.0044 RSUD Pakuhaji 45.565.044.850 47 1.02.0.00.0.00.01.0045 BLUD Puskesmas Caringin 2.489.137.655 48 1.02.0.00.0.00.01.0046 RSUD Balaraja 256.100.000.000 49 1.02.0.00.0.00.01.0047 RSUD Kabupaten Tangerang 466.563.987.500 50 1.02.0.00.0.00.01.0048 BLUD Labkesda 2.350.000.000 51 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 335.151.493.329 52 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 288.773.357.621 53 1.04.1.05.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 43.605.004.024 54 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 463.373.270.206 55 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 34.851.573.367 56 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 75.528.960.981 57 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja 30.226.533.075 58 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.904.993.634 59 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 120.983.942.603 60 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 30.805.843.206 61 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 53.016.687.289 62 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 42.250.612.605 63 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 95.248.409.998 64 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 66.863.777.872 65 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 35.084.362.709 66 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Dana Bergulir 5.281.324.648 67 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 30.400.187.623 68 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 52.805.730.484 69 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 27.862.297.703 No Perangkat Daerah Anggaran 70 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 33.041.909.070 71 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 61.673.765.186 72 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 28.536.084.971 73 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 58.356.408.764, 74 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 135.048.330.682 75 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 55.027.462.922 76 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah 123.303.825.223 77 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 48.531.959.871 78 5.02.0.00.0.00.03.0000 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.013.985.223.456 79 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 36.180.414.702, 80 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten 48.098.483.371 81 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tigaraksa 28.556.092.621 82 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Cikupa 24.822.447.096 83 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Panongan 22.239.320.449 84 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Curug 28.470.281.291 85 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Legok 22.961.238.873 86 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Pasar Kemis 33.944.454.233 87 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Balaraja 20.869.171.096 88 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kresek 14.686.308.088 89 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kronjo 16.960.536.447 90 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mauk 16.735.752.294 91 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rajeg 26.819.918.592 92 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sepatan 25.191.679.356 93 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Teluknaga 21.071.452.463 94 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cisoka 16.425.463.138 95 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pakuhaji 17.104.329.000 96 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Kosambi 22.148.315.009 97 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Pagedangan 23.097.507.789 No Perangkat Daerah Anggaran 98 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Jambe 16.237.466.261 99 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jayanti 13.355.143.261 100 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Kemiri 13.365.328.006 101 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Sukadiri 13.557.519.893 102 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Cisauk 17.697.333.839 103 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Sepatan Timur 21.146.915.529 104 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Sindang Jaya 17.990.206.384 105 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kelapa Dua 29.379.076.320 106 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Solear 18.262.624.145 107 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Mekar Baru 18.335.854.254 108 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Sukamulya 16.288.441.166 109 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Gunung Kaler 14.269.342.412 110 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 40.187.047.850 Jumlah Anggaran 8.923.825.254.905 Tabel 5.5 Rekapitulasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2026 per Urusan No Urusan Anggaran (Rp) 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 5.351.178.120.753 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 960.430.292.574 3 Unsur Pemerintahan Pilihan 127.164.917.667 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 413.543.361.150 5 Unsur Pemerintahan Umum 40.187.047.850 6 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1.280.577.214.674 7 Unsur Kewilayahan 702.645.816.866 8 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 48.098.483.371 Jumlah Anggaran 8.923.825.254.905 Sementara untuk Daftar Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif secara rinci dapat dilihat pada lampiran . Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terlihat pada Tabel 6.1: Tabel 6.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026 No. Indikator Satuan Capaian Target 2022 2023 2024 2025 2026 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,47 5,18 5,00 5,07 5,10 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,88 6,94 6,06 6,00 6,00 3 Tingkat Kemiskinan Persen 6,92 6,93 6,55 6,05 6,25 4 Rasio Gini Indeks 0,282 0,286 0,269 0,268 0,267 5 Tingkat Inflasi Persen 4,56 3,17 1,8 1,8-2,00 2,00 6 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 75,15 75,56 76,19 76,25 76,50 Sumber : Rakortekrenbang Provinsi Banten, 2025 Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Perumusan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator- indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu- isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang telah direncanakan. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel 6.2 berikut ini: Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2026 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 Indeks Reformasi Birokrasi indeks 76,67

(2023)79,90 85,68 2 Indeks Pelayanan Publik (indeks) indeks 4,08 (2023) 4,20 4,27 3 Indeks Professionalitas ASN indeks 82,28 75,00 81,00 4 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) indeks 73,96 74,46 74,96 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) persen (%) 5,00 5,07 5,10 6 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%) persen (%) 33,74 33,55 - 33,75 33,55 - 33,75 7 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) persen (%) 11,35 11,15 - 11,35 11,21 - 11,37 8 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB (%) persen (%) 6,16 6,07 - 6,30 6,10 - 6,30 9 Indeks Desa (Indeks) indeks 0,7812 0,7830 0,785 10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) persen (%) 65,88 68,08 68,69 11 Usia Harapan Hidup (tahun) tahun 75,34 77,70 78,90 12 Indeks Keluarga Sehat (IKS) indeks 0,79 0,79 0,8 13 Prevalensi Stunting persen (%) 26,4 (2023) 21,40 20,08 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 -1 -2 -3 -4 -5 -6 14 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) persen (%) 83,21
(2022)98 99,17 15 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) indeks 64.71
(2023)64,87 66 16 Rata Rata Lama Sekolah tahun 9,06 9,63/9,16 9,88 17 Harapan lama sekolah (tahun) tahun 12,88 13,43/12.89 13,63 18 Indeks Infrastruktur indeks N/A 40,00 50,00 19 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) persen (%) 63,91 65,59 71,47 20 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) persen (%) 2,59 (2023) 2,20 2,06 21 Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) indeks 77,6 78,16 79,01 22 Indeks Perkembangan Harga Indeks 4,13 5,11 5,14 23 Indeks Risiko Bencana Indeks 125,22 125,00 124 24 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 52,70 74,1 74,2 25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) poin 55,87 61,57 61,74 26 Nilai AKIP Angka 75,2 77,81 78,51 27 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,359 3,370 3,4 28 Tingkat Kemiskinan ((%) % 6,55 6,05 6,25 Sumber : Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Kab. Tangerang Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 -1 -2 -3 -4 -5 -6 I ASPEK DAYA SAING DAERAH AA 1 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,88 13,43 13,63 2 Indeks Ketahanan Pangan Angka 77,60 78,16 79,01 3 Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Persentase 1,00 1,00 1,00 4 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,06 9,63 9,88 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 68,48 68,08 68,69 II ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI AA 1 Penurunan intensitas emisi GRK (%) n/a 4,87 5,06 III ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT AA 1 Indeks Harmoni Indeks 706,00 709,00 712,00 2 Indeks Keluarga Sehat Angka 0,79 0,79 0,80 3 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 77,60 77,70 77,80 4 Indeks Kualitas Keluarga Indeks 75,31 75,31 75,41 5 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 81,15 81,16 81,17 6 Indeks Pendidikan Angka 0,68 0,68 0,69 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,00 5,07 5,24 8 Nilai AKIP Angka 75,50 75,80 75,90 9 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai 84,70 84,90 85,00 10 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai 1,00 1,00 1,00 11 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi % 80,00 80,00 85,00 12 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan % 85,00 85,00 85,00 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 -1 -2 -3 -4 -5 -6 13 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100,00 100,00 100,00 14 Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah % 100,00 100,00 100,00 15 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan % 69,00 69,00 69,00 16 Presentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan % 100,00 100,00 100,00 17 Persentase sumber daya manusia kesehatan sesuai standar % 85,00 86,00 87,00 18 Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100,00 100,00 100,00 19 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 26,40 20,90 17,50 20 Produksi Olahan Perikanan Ton 0,00 1,50 2,50 21 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kuintal/Ha 49,00 49,40 49,60 22 Tingkat Inflasi % 1,80 2,00 2,00 23 Tingkat Kemiskinan % 6,55 6,05 6,25 24 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 75,34 77,70 78,90 25 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Indeks 3,67 3,75 3,78 IV ASPEK PELAYANAN UMUM AA 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup orang 2,00 3,90 3,80 2 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis kasus 12.391 11.881 10.202 3 Indeks SPM Kesehatan Kabupaten/Kota % 99,74 100,00 100,00 4 Persentase BOR Rumah Sakit Pemerintah % 61,83 62,00 63,00 5 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 98,00 98,00 98,00 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 -1 -2 -3 -4 -5 -6 6 Cakupan Bina Kelompok Petani Kelompok 1,00 1,33 1,33 7 Indeks Kepuasan Masyarakat % 89,70 89,80 89,85 9 Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 5,11 5,11 5,14 10 Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Angka 9.974,00 100,00 100,00 11 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Indeks 84,56 85,12 85,68 12 Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya (PRIORITAS) % 80,14 87,50 88,88 13 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 2.192.000,0 0 22.073,44 2.225.003,00 14 Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) % 92,11 100,00 100,00 15 Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) % 99,93 100,00 100,00 16 Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) % 88,32 100,00 100,00 17 Penerbitan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI) % 100,00 100,00 100,00 18 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis % 100,00 100,00 100,00 19 Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik % 5.826,00 6.226,00 6.426,00 20 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik % 8.917,00 9.029,00 9.085,00 21 Persentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan. analisis. dan publikasi/diseminasi % 24,95 25,37 26,07 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 -1 -2 -3 -4 -5 -6 22 Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan % 0,00 70,00 75,00 23 Persentase Implementasi Kurikulum % 855,00 2.855,00 4.355,00 24 Persentase Lumbung Pangan yang Aktif % 39,47 67,34 70,00 25 Persentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi % 0,00 25,27 27,08 26 Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah % 100,00 100,00 100,00 27 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 % 8.914,00 9.064,00 9.164,00 28 Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI % 62,00 80,00 82,00 29 Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan % 50,00 75,00 75,00 30 Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100,00 100,00 100,00 31 Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembinaa n dan Pelatihan % 0,00 15,70 16,61 32 Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu % 0,00 88,11 89,10 33 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah % 2.706,00 2.806,00 2.856,00 34 Rasio Konektivitas Kabupaten Rasio 41,00 41,00 55,00 Tabel 6.4 Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) =

0.Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1 0 0.00 0.00 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1 0 0.00 0.00 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 879.93. luas 5,63% 5.63 6.42 0 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 13716 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 678384. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 1107551 48,77% 53.05 61.25 69,3 73,7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 1073115. Jumlah rumah di Kabupaten A = 1107551 97,56% 98.02 96.89 98,1 98.7 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya =
1858.Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 1872 95% 99.90 99.25 100 100 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 944.82. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 992.61 92,59% 94.20 95.19 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni Jumlah unit rumah tidak layak huni = 31977. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 1107551 3,32% 3.10 2.89 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 89069. Jumlah unit rumah kab/kota = 231733 27,56% 29.31 38.44 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 2436222. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 3293533 55,98% 55.40 73.97 0 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 14,26% 14.34 14.67 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 1015. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 1015 89,93% 94.60 100.00 100.00 100 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 914. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 914 85,45% 100.00 100.00 100.00 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 3. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 5 100% 100.00 60.00 60.00 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 712. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 520549 4,58% 0.17 0.14 0.14 0.137 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 113998.21. Jumlah tenaga kerja = 520549 Rp. 56.636.673 23.89 21.90 Rp. 59.000.000 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 3039. Jumlah Perusahaan = 6320 36,28% 56.15 48.09 42% 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan =
28448.Jumlah pencaker yang terdaftar = 37074 67,68% 62.67 76.73 74% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase ARG pada belanja langsung APBD Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD =
6793236983968.Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 8714894514624 51,79% 73.82 77.95 51,82% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 49. Jumlah penduduk perempuan = 1204037 9,62 5.86 4.07 9,26 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pangan Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 195.723. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 204.56 9,05% 9.82 95.68 9,05% 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1 0 0.00 0.00 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Tersedianya tanah untuk masyarakat Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 1 0 0.00 0.00 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pertanahan Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 1 0 100.00 0.00 0 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas 55,88% 49.79 55.87 56,25% 61,74 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut IKAL). Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 536920. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 845543 56,75% 57.53 63.50 57,5% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanterhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 50. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 200 11,68% 12.00 25.00 11% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perekaman KTP elektronik Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 2458208. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 2458216 99,25% 98.98 100.00 99,47% 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 583243. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 1001407 39,99% 50.73 58.24 70% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepemilikan akta kelahiran Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 936020. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 1024548 93,07% 93.12 91.36 99,5% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 43. Jumlah PD = 59 66,66% 55.93 72.88 85,48% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan masyarakat dan desa Persentase peningkatan status desa mandiri Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 18. Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n) = 43 93.70% 72.09 41.86 10.31% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana TFR (Angka Kelahiran Total) jumlah anak rata- rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila 2.13 2.10 1.84 2.07 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Berkaitan Pelayanan Dasar perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Jumlah peserta KB Aktif Modern = 438598. Jumlah Pasangan Usia Subur = 580386 70.75% 67.46 75.57 71.50% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 28165. Jumlah Pasangan Usia Subur = 580386 10.40% 11.64 4.85 10.10% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Perhubungan Rasio konektivitas kabupaten/kota Rasio konektivitas Kabupaten = (IK x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) 0.95 0.70 0.40 0.79 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Perhubungan Kinerja lalu lintas kabupaten/kota V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota 0,5 0.28 0.35 0,8 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 2435870. Jumlah penduduk = 2435870 92.40% 71.65 100.00 92.75% 92.8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Koperasi, usaha kecil dan menengah Meningkatnya Koperasi yangberkualitas JuJumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 54. Jumlah seluruh koperasi aktif = 894 11.78% 13.47 6.04 16% 100 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -3416515. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 29689561 67.81% 56.67 -11.51 5,12% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100% 0,011% 0.02 0.02 0,3% 0.4 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 9085. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 790670 0.92% 1.05 1.15 0.74% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional 38% 81.00 37.00 50% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Persandian Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan informasi = 606. Jumlah area penilaian = 645 63.41% 58.29 93.95 58.14% 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kebudayaan Terlestarikannya Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 0. Jumlah cagar budaya yang terdata = 1 0 0.00 0.00 4% 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat 79.65 55.58 69.34 79.71 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) 55.58 49.93 52.70 55.64 0 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) Jumlah total Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi 4 38.5 55.00 100.00 38.8 100 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kearsipan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek Jumlah total Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan 33 66.00 100.00 33.3 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten dengan NSPK + Tingkat kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK dibagi 6 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 43737.92. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 43110 99.03% (42.237 ton) 101.63 101.46 100% (43.562 ton) 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pilihan Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 7261. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 36386 2,00% 88.89 19.96 3,57% 0 Urusan Pilihan Pariwisata Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 740539. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 3713919 3,25% 45.45 19.94 3,57% 0 Urusan Pilihan Pariwisata Tingkat hunian akomodasi Jumlah kamar yang terjual =
1129803.Jumlah kamar yang tersedia = 1169460 4.32% 96.14 96.61 7% 0 Urusan Pilihan Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 2904.43. Total PDRB Berlaku = 186104.15 1,46% 1.49 1.56 1,55% 1,83 Urusan Pilihan Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 706734713754. Total realisasi PAD = 4619607545898.5 14,01% 14.80 15.30 14,15% 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pilihan Pertanian Produktivitas; pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun =
322364.luas panen = 65292 4,93% 493.17 493.73 4,94% 0 Urusan Pilihan Pertanian Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -869. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 2823 0,53% 1.99 -30.78 1% 0 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1 0 0.00 0.000 0 0 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase kinerja realisasi pupuk Realisasi = 13439. RDKK = 28284.731 35,91% 31.93 47.51 38% 0 Urusan Pilihan Perindustrian Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 174. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 773 3.07% 28.19 22.51 4,5% 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 229. Jumlah izin yang dikeluarkan = 4515 21,33% 1.46 5.07 21,66% 0 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1 - 0.00 0.00 2% 0 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 2. Jumlah izin yang dikeluarkan = 2 - 100.00 100.00 2% 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 kabupaten/kota Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan =
748699356424.Jumlah APBD = 8714894514624 9.59% 8.90 8.59 8.70% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Rasio PAD Jumlah PAD = 4619607545898.5. Jumlah Pendapatan pada APBD = 8508627520109.5 55.33% 55.69 54.29 46,84% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/level 3) berdasarkan laporan Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP 3 3.00 3.00 3 3,400 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Karakteristik Level Kapabilitas APIP 3 3.00 3.00 3 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures =
5423462081496.jumlah belanja APBD = 8714894514624 83.07% 58.99 62.23 84.10% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Opini Laporan Keuangan Opini BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah WTP 10.00 10.00 10 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 2716 1,20% 0.00 0.00 2% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 4629. Jumlah seluruh pengadaan = 12926 13,50% 38.96 35.81 8,21% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 2102939691486. total belanja operasi dan modal = 8180098466763 48,33% 54.15 25.71 51% 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) =
329825304633.Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 1468864379539 59,54% 23.96 22.45 70% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 2517. Jumlah seluruh pegawai = 3175 77091% 77.54 79.28 80,00% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 723. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak 13,16% 23.30 22.77 32,00% 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 3175 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 723. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 723 82,09% 89.83 100.00 85,00% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Realisasi Belanja =
8714894514624.Total Belanja APBD = 7679570516011 92.73% 10.91 13.48 93.70% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Total PAD dalam realisasi =
4619607545898.Total PAD dalam APBD = 3725463206124 117.12% 29.74 24.00 120% 0 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya Nilai realisasi SiLPA = 790731300553.54. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 7890524478549 14.58% 15.37 10.02 2.81% 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Transparansi dan Partisipasi Publik Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12 83.33% 100.00 100.00 90% 100 Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD =
119813.Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 130069 N/A N/A 92,11 94,9 96,3 Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar =
417579.Jumlah anak usia 7- 12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 383447 N/A N/A 108,90 111,3 112,6 Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 174995. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 183040 N/A N/A 95,60 97,9 99,0 Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan N/A N/A 88,32 90,6 91,7 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan =
16004.Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 18120 Kesehatan Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 2999. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 3459706 N/A N/A 0,87 0,86 0,89 Kesehatan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 24. Jumlah RS di kabupaten/kota = 24 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 58714. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 58714 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 58410. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 58410 N/A N/A 100 100 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar =
55500.Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 55500 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar =
284085.Jumlah balita di kabupaten/kota = 284085 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 556948. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 556948 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 2246044. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 2246044 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 192092. Jumlah orang warga negara usia 60 N/A N/A 100 100 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 tahun di kabupaten/kota = 192092 Kesehatan Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar =
729628.Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 729628 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar =
43632.Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 43632 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar =
4255.Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 4255 N/A N/A 100 100 100 Kesehatan Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar =
48636.Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 48636 N/A N/A 100 100 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 82235. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 82235 N/A N/A 100 100 100 Tenaga Kerja Rasio tenaga operator/teknisi/anali sis yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis = 187. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota = 187 N/A N/A 100 100 100 Tenaga Kerja Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 1253. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 1253 N/A N/A 100 100 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 10. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 10 N/A N/A 100 100 100 Perumahan dan Kawasan Permukiman Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 126. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 126 N/A N/A 100 100 100 Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 167. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 5465 N/A N/A 3,0558097 7,2 11,1 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah pengaduan yang ditangani = 25. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 25 N/A N/A 100 100 100 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 15. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 15 N/A N/A 100 100 100 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 2452679. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 2452679 N/A N/A 100 100 100 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 208. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 208 N/A N/A 100 100 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk =
373.Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 373 N/A N/A 100 100 100 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran N/A N/A 14,67 0 0 Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 113998.21. Jumlah tenaga kerja = 520549 N/A N/A 21,90 0 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 179. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 179 N/A N/A 100 100 100 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 56809379.18. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 56809379.18 N/A N/A 100 100 100 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 294452. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 301639 N/A N/A 97,617350 5 0 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) =
2779487.Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 56809379.18 N/A N/A 4,8926551 0 0 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase pengentasan desa tertinggal Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1. Jumlah desa tertinggal (per- awal tahun n) = 1 N/A N/A 100 100 100 Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 60. Jumlah PD = 60 N/A N/A 100 100 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Komunikasi dan Informatika Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 14. Jumlah Layanan Publik = 14 N/A N/A 100 100 100 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Meningkatnya Koperasi yangberkualitas Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 54. Jumlah seluruh koperasi aktif = 894 N/A N/A 6,0402685 0 0 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 2450. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 61011 N/A N/A 4,0156693 0 0 Perencanaan Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 60. jumlah PD = 60 N/A N/A 100 100 100 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 Perencanaan Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 60. jumlah PD = 60 N/A N/A 100 100 100 Perdagangan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 24533. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 24533 N/A N/A 100 100 100 Perdagangan Persentase alat, alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 2889346. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 2889346 N/A N/A 100 100 100 Perindustrian Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN N/A N/A 146,58 0 0 Kategori Urusan Urusan IKK Outcome RUMUS CAPAIAN TARGET 2022 2023 2024 2025 2026 yang ditetapkan dalam RPIK Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 2. Jumlah izin yang dikeluarkan = 2 N/A N/A 100 100 100 Perindustrian Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini N/A N/A 100 100 100 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda =
8714754421629.Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 9092893599225 N/A N/A 95,841376 9 0 0 Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta menjamin konsistensi, sinergitas, dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasil tersebut secara berkala kepada Bupati melalui Bappeda, BPKAD serta Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Untuk substansi/muatan berkenaan dengan transisi perencanaan akan dilakukan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 seiring telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029. Akhirnya dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2026 mampu mendorong pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. BUPATI TANGERANG Ttd. H. MOCH. MAESYAL RASYID

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017