DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan BupatitentangTeknisPemberianTunjangan HariRaya danGajiKetigaBelasyang Bersumberdari Anggaran PendapatandanBelanjaDaerahTahun2025; 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; Undang-Undang Nomor2Tahun1997tentang PembentukanKabupaten DaerahTingkat1lTulang Bawangdan Kabupaten DaerahTingkatIlTanggamus (LembaranNegara RepublikIndnesiaTahun1977 Nomor2,TambahanLembaranNegara Republik IndoesiaNomor3667); Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-Undang Nomor6Tahun 2023tentang PenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang- Undang Nomor2Tahun 2022tentang Cipta Kerja menjadiUndang-Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5856); 4.PeraturanPemerintahNomor11Tahun2025tentang PemberianTunjanganHariRayaDanGajiKetigaBelas KepadaAparaturNegara,Pensiunan,Penerima PensiundanPenerimaTunjangan{LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2025Nomor27Tambahan LembaranNegaraNomor7099);

5.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025 {Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 230);
7.Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 913); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

(1)2) PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNS adalahwarganegaraIndonesiayangmemenuhi syarattertentu,diangkatsebagaiAparaturSipil Negarasecaratetapoleh PejabatPembina Kepegawaianuntukmendudukijabatan pemerintahan. PejabatNegara adalah Bupati/Wakil Bupatiserta pejabatnegaralainnyayangditentukanoleh peraturanperundang-undangan. AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah yang selanjutnyadisingkatAnggotaDPRDadalah anggota DPRDKabupaten Tanggamus. Calon PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkat CPNSadalah pegawaiyangbarululustes seleksi penerimaanCalon PegawaiNegeriSipiltahap pertamadanCalon PegawaiNegeriSipilbelum mengikuti kewajibanuntukmemenuhisyaratsebagai PegawaiNegeriSipildengangaji100%(seratus persen). . Pegawai PemerintahdenganPerjanjianKerja,yang selanjutnyadisingkatPPPKadalahwargaNegara Indonesiayangmemenuhisyarattertentu,yang diangkatberdasarkanperjanjianuntukjangkawaktu tertentu dalamrangkamelaksanakantugas pemerintahandan/ataumendudukijabatan pemerintahan. HariRayaadalahharirayaIdulFitri.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: PNS dan Calon PNS Bupati dan Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

f.PPPK. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
a.Pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
b.Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; ppoop 3) 6] () (&) i Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; Fungsional ahli madya; Fungsional ahli muda; Fungsional ahli pertama,; Fungsional penyelia; Fungsional mahir; Fungsional terampil; Fungsional pemula;dan . Pelaksana Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS :
a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. R DR M e

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), terdiri atas: Gaji pokok; Tunjangan keluarga; Tunjangan pangan; Tunjangan jabatan atau tunjangan umum;dan Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterimadalam 1 {satu} bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan Kkapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. opooe 4 5 6) G} Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

a.Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah: dan
b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan :
a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan {satu) bulan yang diterima PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya, dan PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. Dalam hal penghasilan 1 {satu) bulan pada 2 (dua} bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagl CPNS meliputi: spogp 80% (delapan puluh persen ) dari gaji pokok PNS; Tunjangan keluarga; Tunjangan pangan; Tunjangan umum; dan Tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

(1)TunjanganHariRaya untukAparaturNegara dibayarkanpalingcepat15(limabelas)harikerja sebelumtanggalHari Raya; (2}DalamhalTunjanganHariRayasebagaimana dimaksudpadaayat(1)belumdapatdibayarkan, TunjanganHariRayadapatdibayarkansetelah tanggal HariRaya;
(3)Besaran TunjanganHariRaya yangdibayarkan sebagaimanadimaksud padaayat(1),didasarkan padabesarankomponenpenghasilanyang dibayarkanpadabulanFebruari2025
(4)GajiKetigaBelassebagaimanadimaksud dalamPasal 2dibayarkanpalingcepatpadabulan JuniTahun 2025 {5)DalamhalGajiKetigaBelassebagaimanadimaksud padaayat(1}belumdapatdibayarkan,GajiKetiga Belasdapat dibayarkansetelahbulan Juni2025
(6)Gaji KetigaBelassebagaimanadimaksud padaayat
(1),besarannyayaitusebesar penghasilan1(satu) bulanpadaMeiTahun2025

BAB III

PEMBAYARAN Pasal 5

Pasal 6

ProsesPembayaranTunjanganHariRaya danGajiKetiga Belasdilakukansesuaidenganperaturanperundang- undanganyangberlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaanpemberian tunjanganharirayadangajiketiga belasdapatbersumberdari: a.anggaran pendapatandanbelanja daerah: b.sumber pembiayaanlainyangsahdantidakmengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2024 Nomor 874) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agun§ pada tanggal 18 Maret 2025 BUPATI TANGGAMUS, MOH. SALEH ASNAWI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 18 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, . -~ SUAIDI BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR. 926

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…