Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah lembaga daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya, dengan berpegang pada prinsip "Begawi Jejama | Pemerintahan Bersih | Transparan & Akuntabel." Lembaga ini memiliki peran krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Tanggamus. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pelayanan digital seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta program pembangunan di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengelolaan data statistik. Wilayah kerjanya meliputi 20 kecamatan dan 299 desa/kelurahan, melayani populasi sekitar 638.652 penduduk.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tanggamus. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sebagaimana tercermin dari slogan "Begawi Jejama | Pemerintahan Bersih | Transparan & Akuntabel". Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada masyarakat Tanggamus untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang luas. Dari pengaturan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) hingga penyediaan layanan digital seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lembaga ini berupaya meningkatkan efisiensi. Program-programnya meliputi sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui BPJS, serta penyediaan data statistik resmi melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanggamus, melayani 20 kecamatan dan 299 desa/kelurahan dengan populasi 638.652 penduduk.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Tanggamus meliputi penetapan Proyek Strategis Daerah (PSD) dan pengelolaan keuangan daerah yang diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pemerintah juga aktif dalam penanganan bencana dengan adanya Peta Rawan Bencana dan layanan kontak Pemadam Kebakaran. Selain itu, pengembangan layanan digital melalui SPBE dan survei kepuasan pengguna layanan digital SPBE menjadi fokus utama.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkontribusi dalam isu nasional melalui partisipasi pimpinannya dalam rapat koordinasi nasional, seperti kehadiran Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi dalam Rapat Koordinasi Nasional. Ini menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan agenda nasional. Pengelolaan data terpadu dan sistem informasi keuangan yang terintegrasi juga mendukung upaya nasional dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk berbagai keperluan, mulai dari akses layanan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui BPJS hingga pengurusan dokumen hukum melalui JDIH. Layanan lain yang tersedia mencakup pengadaan barang/jasa pemerintah melalui LPSE, akses data statistik resmi dari BPS, serta layanan darurat Pemadam Kebakaran. Jadwal layanan Samsat Keliling juga disediakan untuk mempermudah administrasi kendaraan.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki mandat yang luas mencakup tata kelola, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan fokus pada pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta didukung oleh berbagai sistem digital dan program strategis, pemerintah daerah ini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan layanan yang beragam dan terintegrasi menunjukkan dedikasi untuk melayani warga secara efektif dan efisien.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2019
Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk: 1. mengelola sumber daya ternak secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal ternak secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah; 3. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; 4. mengembangkan sumber daya ternak bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan 5. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak dan masyarakat
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022
Dalam perkembangan dinamika hukum dan dinamika sosial di masyarakat terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pekon serentak, terdapat banyak penyesuaian peraturan dan masih terdapat ketidakjelasan dan kekosongan norma, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Pekon dilakukan secara serentak. Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Kepala Pekon dapat dilaksanakan secara bergelombang. Calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Pekon terpilih. Kepala pekon memegang jabatan selama 6 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2021
Perda ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan Umum (pengertian Istilah-istilah); 2. Maksud dan tujuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); 3. Ruang lingkup pengaturan Perda; 4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah; 5. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender; 6. Pembentukan dan tugas Pokja PUG Kabupaten dan Tim Teknis; 7. Susunan dan tugas Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Tanggamus; 8. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PUG di daerah; 8. Pembinaan terhadap pelaksanaan PUG oleh Bupati; 9. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; 10. Penghargaan terhadap pelaksanaan PUG bagi Perangkat Daerah, pihak swasta dan masyarakat yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender; 10. Sanksi administratif kepada perangkat daerah dan Desa/Pekon yang tidak melaksanakan PUG; 11. Pembiayaan pelaksaan program dan kegiatan PUG.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 36 Tahun 2025
Tata Cara Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2025
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai tempat umum seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan area publik lainnya, dengan tujuan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Aturan ini melarang aktivitas merokok, penjualan, atau promosi rokok di KTR, serta mewajibkan penyediaan tempat khusus merokok di beberapa lokasi tertentu. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, dengan pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh Satgas Penegak KTR.