DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta dalam rangka penegakan disiplin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin, Cuti, dan Izin Perkawinan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705); Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112). Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang pemberian cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN, CUTI DAN IZIN PERKAWINAN BAGI PEGAWAlI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bupati adalah Bupati Tanggamus. Pg:zrllé‘:ahan llip)aera.l.m adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Dae.rah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PeJabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Apartur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Tim pemeriksaan adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pejabat lain yang berkepentingan. Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah kesanggupan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi instansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik. Hari Kerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut hari kerja pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai ASN.
16.Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi instansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
17.Jam Kerja Pegawai ASN yang seclanjutnya disebut jam kerja pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi pegawai ASN.
18.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK yang melanggar peraturan disiplin.
19.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yag diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
20.Upaya banding adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pejabat dan PPPK yang Dberkepentingan dalam melaksanakan disiplin, pemberian cuti dan izin perkawinan bagi PPPK. BAB 1l DISIPLIN PPPK

Pasal 3

(1)PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
(2)Kewajiban menaati dan menghindari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 4

Kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meliputi:

1.Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
2.Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3.Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4.Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan; Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Larangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meliputi:

1.Menyalahgunakan wewenang;
2.Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3.Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4.Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
5.Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
6.Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7.Melakukan pungutan di luar ketentuan; 15. 16. 17 L Melakukan kegiatan yang merugikan negara; Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; Menghalangi berjalannya tugas jabatan; Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayanai; dan Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

a.Tkut serta sebagai pelaksana kampanye;
b.Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara; ¢. Scbagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain; dan/atau
d.Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
e.Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
f.Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau g Memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. Memakai, menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika dan jenis obat-obatan terlarang; Berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya; Merangkap jabatan sebagai:
a.Kepala Pekon dan Perangkat Pekon atau/dengan sebutan nama lain.
b.Ketua/ Anggota BHP atau/ dengan sebutan nama lain. BABIV HUKUMAN DISIPLIN ) 1) 2 ©)} 4) 1) Setiap pelanggaran disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 7

Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari: a. b. c. Hukuman disiplin ringan; Hukuman disiplin sedang; dan Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas: a. b. [ Teguran lisan; Teguran tertulis; dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas: a. b. C. Pemotongan tunjangan kinerja sebersar 25% {dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; Pemotongan tunjangan kinerja sebersar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; Pemotongan tunjangan kinerja sebersar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas: a. b. Pemberhentian pembayaran gaji selama 12 (dua belas) bulan; Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1.Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; @ Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamksud pada Pasal 4 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
1.Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; Masuk kerja dan menaati ketentuan jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14, yang berdampak pada Unit Kerja berupa:

a.Teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu} tahun;
b.Teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
c.Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 16, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

(1)@

Pasal 9

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban;

1.Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan; Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan; menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 6 apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamksud pada Pasal 4 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan; bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan; Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
1.Menghadiri dan mengucapkan sumpah /janji PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
4.Melaporkan dengan segera kepada atasanya apabila hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14 berupa:

a.Pemotongan tunjangan kinerja sebersar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas} hari kerja;
b.Pemotongan tunjangan kinerja sebersar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja;
c.Pemotongan tunjangan kinerja sebersar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 16, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

Pasal 10

(1} Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi dan/atau negara; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; melaksanakan Kkebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; 2 5.melaksanakantugaskedinsandenganpenuh pengabdian,kejujuran,kesadaran,dantanggung jawabsebagaimanadimaksud dalamPasal4 angka5, apabilapelanggaranberdampaknegatifpadanegara; 6.menunjukanintegritasdanketeladanandalamsikap, perilaku,ucapan,danTindakan kepadaaaasetiap orangbaikdidalammaupundiluarkedinasan sebagaimanadimaksuddalamPasal4angka6, apabilapelanggaranberdampaknegatifpadanegara; 7.menyimpanrahasiajabatandanhanyadapat mengemukakanrahasiajabatansesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan sebagaimanadimaksuddalamPasal4angka7, apabilapelanggaranberdampaknegatifpadanegara; 8.bersediaditempatkandiseluruh wilayahNegara KesatuanRepublikIndonesiasebagimanadimaksud dalamPasal4angka8,apabilapelanggaran berdampaknegatifpadanegara; Hukumandisiplinberatsebagaimanadimaksud dalam Pasal 7ayat(1)huruf¢dijjatuhkan bagiPPPKyangtidak memenuhiketentuan: 1.Mengutamakankepentingannegara daripada kepentinganpribadi,seseorang,dan/ataugolongan sebagimanadimaksud dalamPasal4angka11, apabilapelanggaranberdampaknegatifpadanegara dan/ataupemerintah; 2.Melaporkan dengansegerakepadaatasannyaapabila mengetahui adahalyangdapatmembahayakan keamanannegara ataumerugikankeuangannegara sebagaimanadimaksud dalamPasal4angka13, apabilapelanggaranberdampaknegatifpadanegara; 3.Masukkerjadanmenaati ketentuanjamkerja sebagaimanadimaksud dalamPasal4angka14 berupa: a.Pemeberhentiangajiselama1(satu)tahunbagi PPPKyangtidakmasukkerjatanpaalasanyang sahsecarakumulatifselama25(duapuluhlima) sampai dengan 27{duapuluhtujuh) hari kerja dalam1{satu)tahun; b.Pemutusan hubunganperjanjian kerjadengan hormattidak ataspermintaansendirisebagaiPPPK bagiPPPKyangtidakmasukkerjatanpa keteranganyangsahsecara kumulatifselama 28 (duapuluhdelapan)hari kerjaataulebihdalam1 (satu)tahun; c.Pemutusan hubunganperjanjian kerjadengan hormattidak ataspermintaansendirisebagaiPPPK bagiPPPK yangtidakmasukkerjatanpa keteranganyang sahsecaraterusmenerus selama 10(sepuluh) harikerja. 4.Menolaksegalabentuk pemberian yangberkaitan dengantugasdanfungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 angka19.

Pasal 11

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan: 1 memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; Melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 12

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan: 1 memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; melakukan tindakan dan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 14.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…