Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2025
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik; €. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
5.Desa yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11. 12. 13. 14, 15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai wunsur penyelenggara Pemerintahan Pekon. Badan Pemusyawaratan Pekon yang selanjutnya disebut Badan Hippun Pemekonan adalah lembaga yang . melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Pekon atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi. Pemberdayaan adalah wupaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk : a. b. c. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan memajukan perekonomian Daerah.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi : kewenangan Pemerintah Daerah; Pemberdayaan Koperasi; satuan tugas; Pelindungan Koperasi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.mmoeao o BABII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
(3) 4) (5 melakukansosialisasi,pemantauan,evaluasi,dan pelaporan,sertapembinaan danpengawasan terhadapPemerintahPekon dalampelaksanaan pembentukan,pengelolaan,Pelindungan,dan PemberdayaanKoperasi. BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan
BAB III
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Pekon/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Pekon/Kelurahan. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di Pekon/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. 1) @ Paragraf 2 Model Pembentukan Koperasi
Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Pekon khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Pekon/Kelurahan, potensi Pekon/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Pekon/Kelurahan. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
Paragraf 3 Musyawarah Pekon/Kelurahan Pembentukan Koperasi 1) @
Setiap Pekon/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Pekon khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Pekon bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Pekon/Kelurahan dan Badan Hippun Pemekonan atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Pekon khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) (2) (3)
Hasil musyawarah Pekon khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi
Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Pekon/Kelurahan setempat dengan format : a, diawali dengan kata “Koperasi”;
Dalam hal terdapat kesamaan nama Pekon /Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/Daerah.
Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Pekon khusus atau musyawarah Kelurahan khusus. Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Pekon khusus atau musyawarah Kelurahan khusus. Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Pekon atau Lurah sebagai ex officio. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha
Membuka PDF…