Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Memuat teks peraturan…
menetapkan PeraturanBupati tentangPerubahanAtasPeraturan BupatiTanggamusNomor33Tahun2023tentang LaporanHartaKekayaanPenyelenggaraNegara. Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; Undang-UndangNomor2Tahun1997 tentang PembentukanKabupatenDaerahTingkatIITulang BawangdanKabupatenDaerahTingkatIITanggamus (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1997 Nomor2,TambahanLembaranNegara Repoblik IndonesiaNomor3367); Undang-UndangNomor28Tahun1999 tentang PenyelenggaraanNegara yangBersih danBebas Korupsi, Kolusi danNepotisme (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3851); Undang-UndangNomor30Tahun2002 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2002Nomor137, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4250}sebagaimanatelahdiubahterakhirdengan Undang Undang Nomor19Tahun2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor197, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6409); 10. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5597), sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- Undang Nomor2Tahun2022tentangCiptakerja menjadiUndang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6856); Undang-UndangNomor30Tahun2014tentang AdministrasiPemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor292,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5601) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang Undang Nomor6Tahun2023(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6856); Undang-UndangNomor20Tahun2023 tentang AparaturSipilNegara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor141,Tambahan LembaranNegaraNomor6897); PeraturanPemerintahNomor11Tahun2017tentang ManajemenPegawaiNegeriSipil(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2017Nomor63,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6037}, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor17Tahun2020tentangPerubahan AtasPeraturanPemerintahNomor11Tahun2017 tentangManajemenPegawaiNegeriSipil(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2020Nomor68, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6477); PeraturanPemerintahNomor94Tahun2021 tentang DisiplinPegawaiNegeriSipil(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor202,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6718): Peraturan KomisiPemberantasanKorupsiNomor07 Tahun2016 tentangTataCara Pendaftaran, Pengumuman,danPemeriksaanHartaKekayaan Penyelenggara Negara(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2016Nomor985),sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan KomisiPemberantasan KorupsiNomor3Tahun2024(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2024Nomor798}; 11.PeraturanDaerahKabupatenTanggamusNomor08 Tahun2016tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerahKabupatenTanggamus(Lembaran DaerahKabupatenTanggamusTahun2016Nomor 142),sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganPeraturanDaerahKabupatenTanggamus Nomor8Tahun2024(LembaranDaerahKabupaten TanggamusTahun2024Nomor227,Tambahan LembaranDaerahKabupatenTanggamusTahun2024 Nomor 112); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATITANGGAMUS NOMOR33TAHUN2023 TENTANGLAPORANHARTAKEKAYAANPENYELENGGARA NEGARA. Pasal I Beberapaketentuan dalam PeraturanBupatiTanggamusNomor33Tahun 2023tentangLaporanHartaKekayaanPenyelenggaraNegara(BeritaDaerah KabupatenTanggamusTahun2023Nomor865),diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanPasal1diubah,sehinggaPasal1berbunyisebagaiberikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. P WN Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyangmenjadikewenangandaerah otonom. Bupati adalah BupatiTanggamus. Wakil Bupati adalah Wakil BupatiTanggamus. Perangkat DaerahKabupatenTanggamusadalahunsurPembantu Bupati danDewanPerwakilan RakyatDaerahKabupatenTanggamus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerahKabupaten Tanggamus. AparaturSipilNegara yang selanjutnyadisingkatASNadalahprofesi bagipegawainegerisipildanpegawaipemerintah denganperjanjian kerjayangbekerjapadainstansipemerintah; Pegawai AparaturSipilNegara yang selanjutnyadisebutPegawaiASN adalahpegawainegerisipildanpegawai pemerintah dengan perjanjiankerjayang diangkatolehpejabatpembina kepegawaian dan diserahi tugasdalamsuatu jabatanpemerintahanatau diserahi tugasnegara lainnnyadandigajiberdasarkanperaturanperundang- undangan; PegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPNS adalah warga Negara Indonesia yangmemenuhisyarat tertentu,diangkat sebagai PegawaiASNsecaratetap olehPejabatPembina Kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah denganPerjanjianKerjayang selanjutnya disingkatPPPK adalah warga negara Indonesia yangmemenuhi syarat tertentu,yang diangkat berdasarkanperjanjiankerjauntuk jangka waktutertentudalam rangka melaksanakantugas pemerintahan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Lapor LHKPN, yang selanjutnya disebut WL LHKPN adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN, Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan sesuai peraturan perundang-undangan. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh ayng dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pendaftaran adalah pelaporan LHKPN oleh Wajib LHKPN kepada Komisi dengan syarat dan tata cara sesuai Peraturan Bupati ini. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Wajib LHKPN dan/atau Komisi kepada publik. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Wajib LHKPN dengan LHKPN. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Administrator instansi adalah pegawai yang di tunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Instansinya. Administrator Unit Kerja Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat: a.pengangkatansebagaiPenyelenggaraNegarapadasaatpertama kalimenjabat; b.berakhirnyamasajabatanataupensiunsebagaiPenyelenggara Negara; c.pengangkatankembalisebagaiPenyelenggaraNegarasetelah berakhirnyamasajabatanataupensiun;atau d.masih menjabat.
PadapelaporanHarta Tidak Bergerak,PenyelenggaraNegaraharus memasukkannilaiestimasisaatpelaporanberdasarkan: a.nilaijualobjek pajak; b.zonanilaitanah;atau c.nilaiestimasipasar. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Membuka PDF…